BAB V ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1

PENDANAAN Rencana alokasi pendanaan untuk Percepatan Pembangunan Daerah

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 memberikan kerangka anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Rencana alokasi pendanaan tersebut bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Banten dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 5.1.1 Kerangka Anggaran Daerah Sesuai dengan Undang – undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – Lain

Pendapatan Yang Sah.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari pendapatan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang peruntukannya bagi pelaksanaan percepatan pembangunan. Sumber Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak selama 5 Tahun (2003 – 2007) secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009

V -1

Tabel 5.1 Perkembangan Sumber Pendanaan di Kabupaten Lebak Tahun 2004 s.d 2008.

Thn

Kontribusi Kab

Kontribusi Prov

2004

17.188.251.071

5.944.000.000

306.086.614.428

329.218.865.499

Pertumbuhan per Tahun % 1,05

2005

23.917.612.810

26.540.476.528

340.446.463.900

390.904.553.238

18,74

2006

33.479.668.750

31.030.000.000

522.011.575.000

586.521.243.750

50,04

2007

51.461.107.636

36.370.000.000

588.601.000.000

676.432.107.636

15,33

2008

93.327.500.000

39.537.500.000

703.587.961.000

836.452.961.000

23,66

Kontribusi Pusat

Jumlah APBD

Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun

21,76

Sumber : DPPKD Kab. Lebak 2008

Perkembangan sumber dana pembangunan di Kabupaten Lebak secara keseluruhan yang berasal dari kontribusi Kabupaten, kontribusi Provinsi maupun kontribusi Pusat (dana perimbangan), yang masuk ke Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 Tahun (2004-2008), rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 21,76%. Grafik 5.1 Prosentase Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Lebak Th. 2004 s/d 2008

100,00 95,00 90,00

Kontribusi (%)

85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00

Kontribusi Kabupaten Kontribusi Provinsi Kontribusi Pusat

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2004

2005

2006

2007

2008

Tahun


V -2

5.1.2 Kondisi APBD Struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri

dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kelompok Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Belanja

Daerah

yang

merupakan

pengeluaran

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, untuk melaksanakan 25 urusan wajib dan delapan urusan pilihan yang diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan serta Jenis Belanja. Pembiayaan Daerah merupakan selisih antara pendapatan dan belanja

yang

berfungsi

untuk

menutupi

mendayagunakan surplus. Pembiayaan

defisit

anggaran

atau

daerah terdiri dari Penerimaan

Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 5.1.3 Pendapatan Daerah Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 Tahun (2004-2008),

mengalami fluktuasi dengan rata-rata

pertumbuhan per tahun sebesar 52,18%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama mengalami fluktuasi proporsi rata-rata per tahun sebesar 6,57%. Perkembangan PAD dan kontribusinya terhadap APBD dapat disimak dalam Tabel 5.2 berikut ini : Tabel 5.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 s.d 2008 Tahun

PAD

Pertumbuhan %

APBD

Proporsi %

2004

17.188.251.071

46,72

351.340.368.208

4,89

2005

23.917.612.810

39,15

414.845.329.199

5,77

2006

33.479.668.750

39,98

669.904.187.962

5,00

2007

51.461.107.636

53,71

771.371.952.548

6,67

2008

93.327.500.000

81,36

886.096.890.032

10,53

Rata-rata per tahun

52,18

6,57

Sumber : DPPKD Kab. Lebak 2008 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009

V -3

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.

Namun

jika

melihat

kemampuan

keuangan

yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi terhadap APBD sebesar 6,57 % per tahun dapat diketahui bahwa Kabupaten Lebak masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada Pemerintah Pusat. Grafik 5.2 Perkembangan PAD Kabupaten Lebak Tahun 2004 s/d 2008 100.000.000.000 7. 32 . 93

90.000.000.000

00 .0 0 50

80.000.000.000

PAD (Rp.)

70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000

17

1 07 1. 5 2 8. 8 .1

23

10 .8 2 61 7. 1 .9

33

0 75 8. 6 6 9. 7 .4

51

36 .6 7 10 1. 6 .4

10.000.000.000 0 2004

2005

2006

2007

2008

Tahun

Pertumbuhan PAD (%)

Grafik 5.3 Pertumbuhan PAD Kabupaten Lebak Th. 2004 s/d 2008

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Pertumbuhan PAD

2004

2005

2006

2007

2008

Tahun


V -4

Grafik 5.4 Proporsi PAD Terhadap APBD Kabupaten Lebak Tahun 2004 s/d 2008

12

Proporsi PAD (%)

10 8 6 Proporsi PAD 4 2 0 2004

2005

2006

2007

2008

Tahun

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada dasarnya DAU yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiskal gap) antar daerah. Perkembangan DAU Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 18,97 % sedangkan kontribusi terhadap APBD rata-rata per tahun sebesar 68,30 %. Namun demikian, fluktuasi nilai DAU dari tahun 2004-2008 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 terjadi peningkatan nilai DAU yang cukup signifikan. Kemudian dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, selama kurun waktu yang sama menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 34,76 %, sedangkan kontribusi terhadap APBD rata-rata per tahun sebesar 4,15 %, sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini : Tabel 5.3 Perkembangan Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun 2004 s.d 2008 Tahun

Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak

Pertumbuhan %

2004

13,830,595,428

36,80

2005

19,744,463,900

2006

DAU

Pertum buhan %

Proporsi %

APBD

3,94

264,401,000,000

6,93

75,25

351.340.368.208

42,76

4,76

288,401,000,000

9,08

69,52

414.845.329.199

27,051,575,000

37,01

4,04

458,050,000,000

58,82

68,38

669.904.187.962

2007

25,494,000,000

-5,76

3,31

507,640,000,000

10,83

65,81

771.371.952.548

2008

41,552,900,000

62,99

4,69

554,305,361,000

9,19

62,56

886.096.890.032

34,76

4,15

18,97

68,30

Rata-rata per tahun

Proporsi

%

Sumber : DPPKD Kab. Lebak 2008 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009

V -5

Perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2004 – 2008) mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,83 %, dana kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 80,42 % berikut ini tabel perkembangannya : Tabel 5.4 Perkembangan Total Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun 2004 s.d 2008 Tahun

Perimbangan

2004

295.085.595.428

-0,27

351.340.368.208

83,99

2005

354.805.940.428

20,24

414.845.329.199

85,53

2006

546.541.575.000

54,04

669.904.187.962

81,59

2007

588.601.000.000

7,70

771.371.952.548

76,31

2008

661.836.261.000

12,44

886.096.890.032

74,69

Pertumbuhan %

Rata-rata per Tahun

APBD

18,83

Proporsi %

80,42


Secara total pendapatan Kabupaten Lebak yaitu Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam kurun waktu 2004 – 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,76 % per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 91,52 % per tahun sebagaimana tabel 5.5 di bawah ini: Tabel 5.5 Perkembangan Total Pendapatan Kabupaten Lebak Tahun 2003 s.d 2007 Tahun

Pendapatan

Pertumbuhan %

APBD

Proporsi %

2004

329.218.865.499

1,05

351.340.368.208

93,70

2005

390.904.553.238

18,74

414.845.329.199

94,23

2006

586.521.243.750

50,04

669.904.187.962

87,55

2007

676.432.107.636

15,33

771.371.952.548

87,69

2008

836.452.961.000

23,66

886.096.890.032

94,40

21,76 Rata-rata per Tahun Sumber : DPPKD Kab. Lebak 2008

91,52

5.1.4 Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Provinsi

atau

Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau


V -6

antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas

sosial

dan

fasilitas

umum

yang

layak

serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan per tahun

sebesar

21,52% dan rata-rata proporsi terhadap pendapatan sebesar 107,61% per tahun sebagaimana terlihat pada tabel 5.6 berikut ini : Tabel 5.6 Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2004 s.d 2008 Tahun

Belanja

Pertumbuhan %

Pendapatan

2004

349.780.368.208

2,45

329.218.865.499

Proporsi % 106,25

2005

413.038.959.199

18,09

390.904.553.238

105,66

2006

650.309.187.962

57,44

586.521.243.750

110,88

2007

762.978.452.548

17,33

676.432.107.636

112,79

2008

856.941.890.032

12,32

836.452.961.000

102,45

Rata-rata per Tahun

21,52

107,61

Sumber : DPPKD Kab. Lebak Tahun 2008

Sesuai pasal 37 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari delapan jenis belanja yang meliputi : Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan untuk kelompok Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 tahun (2004 - 2008) untuk Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14,69% per tahun. Sedangkan untuk Belanja Langsung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 35,08% per tahun. Perkembangan rincian belanja sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.7 berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009

V -7

Tabel 5.7 Perkembangan Rincian Belanja Daerah Tahun 2004 s.d 2008

No

1

2

Uraian Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai *) Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Tdk Terduga Belanja Langsung

2004

2005

2006

2007

2008

Rata-rata Pertumbuhan per tahun (%)

349,780,368,208 413,038,959,199 650,309,187,962 762.978.452.548 856.941.890.032

21,52

242,016,364,161 260,534,778,834 314,757,838,103 332.392.571.559 415.781.787.195

14,69

220,718,919,656 244,185,705,949 299,862,266,664 294.471.115.559 364.045.490.000

14,36

0

0

0

0

4.800.000.000

0

0

0

0

3.640.000.000

19.117.000.000

0

0

0

0

22.881.456.000

14.550.000.000

0

19,814,000,000

14,048,483,000

14,517,275,000

9.000.000.000

12.000.000.000

-8,20

1,483,444,505

2,300,589,885

378,296,439

1.900.000.000

1.269.297.195

214,92

107,764,004,047 152,504,180,365 335,551,349,859 430.585.880.989 441.160.102.837

35,08

Keterangan : *) : Khusus tahun 2003 – 2006 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan


V -8

5.1.5 Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Berdasarkan Tabel 5.8 selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) APBD Kabupaten Lebak menunjukkan perbandingan antara Belanja Daerah yang lebih besar dari Pendapatan Daerah, namun defisit tersebut dapat ditutupi melalui transaksi keuangan pada struktur Pembiayaan Daerah. Tabel 5.8 Perkembangan Pembiayaan Tahun 2004 -2008 Pembiayaan Tahun

Surplus/ Defisit

Penerimaan (Rp.)

Pengeluaran

2004

22,121,502,709

1,560,000,000

20,561,502,709

2005

23,940,775,961

1,806,370,000

22,134,405,961

2006

83,382,944,212

19,595,000,000

63,787,944,212

2007

94.939.844.912

8.393.500.000

86.546.344.912

2008

49.643.929.032

29.155.000.000

20.488.929.032


5.1.6 Alokasi APBN Sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Lebak yang lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik berupa dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan. Pada tahun 2007 alokasi dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang tersebar pada SKPD, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Adjidarmo, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya, distribusi dan alokasi dana APBN berupa dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola SKPD di Kabupaten Lebak, sebagaimana terlihat pada table 5.9 berikut ini :


V -9

Tabel 5.9 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Alokasi Dana

NO

SKPD

Jumlah DIPA

1.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2

800.000.000,-

2.

RSUD dr. Adjidarmo

1

6.100.000.000,-

3.

Dinas Kesehatan

1

341.519.000,-

4.

Dinas Kelautan dan Perikanan

1

3.965.800.000,-

5.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3

8.221.660.000,-

6.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

2

7.566.695.000,-

10

23.029.874.000,-

Jumlah

(Rp.)

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa SKPD yang paling besar menerima dana APBN adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebesar Rp. 8.221.660.000, SKPD yang memperoleh alokasi terbesar kedua adalah Setda Kabupaten Lebak sebesar Rp. 7.566.695.000, sedangkan alokasi terkecil berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 341.519.000. 5.2

KEBIJAKAN ANGGARAN

5.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan anggaran tahun 2009 untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya-upaya : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; b. Meningkatkan mekanisme konsultasi dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan SKPD penghasil; c. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah; d. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, PPh Pasal 21 dan BPHTB; e. Meningkatkan akurasi data dasar kemampuan dan kebutuhan fiskal daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; f. Optimalisasi manajemen arus kas dan penyertaan modal/ investasi daerah. Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, diproyeksikan perkiraan pendapatan daerah tahun 2008 sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.10 berikut ini :


V -10

TABEL 5.10 PERKEMBANGAN KOMPONEN PENDAPATAN TAHUN 2004 – 2008 PROYEKSI TAHUN 2009

TAHUN

PAD

BAGI HASIL / BANTUAN PROPINSI

DAU

DAK

LAIN-LAIN

TOTAL

2004

17.188.251.071

5.944.000.000

264,401,000,000

10,910,000,000

16,945,019,000

329,218,865,499

2005

23.917.612.810

26.540.476.528

288,401,000,000

20,120,000,000

12,181,000,000

390,904,553,238

2006

33.479.668.750

31.030.000.000

458,050,000,000

30,410,000,000

6,500,000,000

586,521,243,750

2007

51.461.107.636

36.370.000.000

507,640,000,000

55,467,000,000

36.370.000.000

676.432.107.636

2008

93.327.500.000

39.537.500.000

554.305.361.000

65.978.000.000

81.289.200.000

836.452.961.000


Grafik 5.5 Perkembangan Komponen Pendapatan Tahun 2004 – 2008 Proyeksi Tahun 2009 850,000,000,000 800,000,000,000 750,000,000,000 700,000,000,000 Bagi Hasil/ Bantuan Prov. PAD

Komponen Pendapatan (Rp.)

650,000,000,000 600,000,000,000 550,000,000,000

DAU

500,000,000,000 DAK 450,000,000,000 400,000,000,000

Lain-Lain

350,000,000,000

TOTAL

300,000,000,000 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 0 2004

2005

2006

2007

2008

Tahun

Memperhatikan tabel 5.10 dan grafik 5.5 tersebut di atas, pendapatan daerah sejak tahun 2004 sampai 2008 terutama pada pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang dikarenakan adanya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi PAD.


V -11

5.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi anggaran ke dalam kegiatan. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2008 diupayakan dengan mengatur pola

pembelanjaan

yang

proporsional,

efisien,

efektif,

aspiratif

dengan

memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi : a. Pencapaian target rencana strategis pada 25 urusan wajib dan delapan urusan pilihan, terutama di bidang sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan; b. Penjagaan kemungkinan penuntasan program ketenagalistrikan bagi desa yang belum menerima fasilitas PLN dan kemungkinan perluasan jaringan; c. Peningkatan jumlah sasaran dan biaya untuk mendukung hot mix masuk desa (HMD) terhadap ruas-ruas jalan poros desa yang telah memenuhi kriteria teknis dan populasi; d. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang produktivitas perekonomian daerah guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat; e. Pengembangan

ekonomi

lokal

berbasis

pertanian

(tanaman

pangan,

perkebunan, kehutanan, peternakan dan kelautan); f. Persiapan secara bertahap guna menjadi tuan rumah PORPROV III Banten; g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat pada jenjang Kabupaten, kecamatan dan desa; h. Persiapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009. Mencermati kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, akan berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan upaya pembiayaan sebagai berikut : a. Mendayagunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; b. Melakukan penjualan asset daerah dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Melakukan pinjaman daerah yang terukur dalam masa bakti Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009

V -12

5.2.3 Prosedur Penetapan Pagu Indikatif Anggaran Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD, pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktivitas intervensi terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui pengerahan seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan. Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi kemampuan sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan prioritas aktivitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Gambaran interaksi kebijakan pembangunan daerah dengan potensi sumber daya keuangan daerah, disajikan dalam gambar berikut : ISU PEMBANGUNAN DAERAH

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

POTENSI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DAERAH

RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

 TUJUAN

PROGRAM

 SASARAN

 Definisi Tujuan dan Sasaran Program;

PROGRAM

PERENCANAAN

KEGIATAN

 MASUKAN  KELUARAN  HASIL

ASUMSI IMPLEMENTASI

KEGIATAN

 Definisi Kegiatan terhadap Sasaran Program;  Definisi alokasi Program dan Kegiatan, untuk setiap Sumber Dana

Gambar 5.6 : Interaksi Kebijakan Pembangunan


V -13

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan jangka menengah yang telah disusun. Domain pokok kebijakan tahunan secara prinsip memiliki korelasi, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya target kebijakan jangka menengah, walaupun pada beberapa hal akan dijumpai kebijakan yang bersifat spesifik untuk dilaksanakan. Oleh karenanya posisi kebijakan tahunan dalam interaksi kebijakan jangka menengah, hendaknya memiliki kriteria yang jelas dan tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan jangka menengahnya. Strategi kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan, akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan, meliputi : APBN / PHLN, APBD dan dana – dana lainnya. Berkenaan dengan adanya kebutuhan akan anggaran dalam implementasi kebijakan, serta terjadinya diversifikasi sumber dana tersedia namun memiliki keterbatasan, maka penetapan pagu indikatif menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Pagu indikatif anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan

(baik

program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapan dalam penyusunan pagu anggaran indikatif tersebut adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan definisi isu strategisnya. Dalam penetapan pagu anggaran indikatif, yang perlu diperhatikan adalah kejelasan definisi struktur baik program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan posisi relatif kegiatan terhadap program, melalui tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Pemilihan yang jelas antara program dan kegiatan, berdasarkan definisi komposisi sasaran dalam program, serta kegiatan dalam setiap sasaran, akan memberikan informasi berkenaan dengan bobot pagu yang semestinya disusun.


V -14

Kebijakan Jangka Menengah

Kebijakan Tahunan Sumber Dana

PROGRAM

PROGRAM APBN/BLN

VISI

MISI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

Kegiatan

APBD

Kegiatan DANA LAINNYA

PROGRAM

2004

2005

2006

2007

PROGRAM

2008

2009

Gambar 5.7 : Sumber Dana Dalam Kebijakan Tahunan Daerah


V -15

BAB V ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents