BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkanbahwa pajak memiliki unsur-unsur: 1) Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara. 2) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara. 3) Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung. 4) Berdasarkan Undang-Undang. 2.1.2 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011:29) ada dua fungsi pajak, yaitu: 1) Fungsi Anggaran Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
5
2) Fungsi Mengatur Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.
2.1.3 Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:7) pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: 1) Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya a.
Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain untuk menanggungnya.
b.
Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan, atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak jenis ini bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli.
6
2) Menurut Sifatnya a.
Pajak Subyektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) nya.
b.
Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.
3) Menurut Lembaga Pemungutnya a.
Pajak Pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
7
b.
Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari : 1) Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 2)
Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:5) system pemungutan pajak terdiri dari: 1) Official Assessment System Adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah
(petugas pajak) untuk
menentukan
besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-cirinya a.
Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
b.
Wajib pajak bersifat pasif.
c.
Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak
yang
terhutang
ketetapan pajak.
8
dengan
diterbitkannya
surat
2) Self Assessment System sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-cirinya: a.
Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.
b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar. c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
3) Withholding System Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.
9
2.1.5 Surat Pemberitahuan Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (11), surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:29), jenis SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1)
SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2)
SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2.1.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau dieroleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
10
2.1.7 Subjek Pajak Penghasilan dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Menurut Mrdiasmo (2011:129) pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
1) Orang pribadi. 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 3) Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan
lainnya,
BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan 4) Bentuk usaha tetap (BUT). Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan
di
Indonesia,
11
yang
dapat
berupa:
Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi: 1) Subjek Pajak Dalam Negeri a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1) pembentukannya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan 2) pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 5) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
12
2) Subjek Pajak Luar Negeri
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan
1) Kantor perwakilan negara asing 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: a. Bukan warga Negara Indonesia. b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3) Organisasi-organisasi internasional dengan dengan syarat:
13
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. b. Tidak menjalankan usaha. c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: a. Bukan warga negara Indonesia. b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 2.1.8 Objek Pajak Penghasilan Objek Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3) Laba usaha. 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
14
a. Keuntungan
karena
pengalihan
harta
kepada
perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota. c. Keuntungan
karena
likuidasi,
penggabungan,
peleburan,
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha. d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
15
7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak. 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14) Premi asuransi. 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 19) Surplus Bank Indonesia.
16
2.1.9 Biaya Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: a. biaya pembelian bahan; b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; c. bunga, sewa, dan royalti; d. biaya perjalanan; e. biaya pengolahan limbah; f. premi asuransi; g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; h. biaya administrasi; dan i. pajak kecuali Pajak Penghasilan; j. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
17
k. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; l. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam
perusahaan
atau
yang
dimiliki
untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; m. kerugian selisih kurs mata uang asing; n. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; o. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; p. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau
adanya
perjanjian
tertulis
mengenai
penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya
18
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; q. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; r. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; s. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; t. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan u. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
19
1)
cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2)
cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3)
cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4)
cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5)
cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6)
cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
c. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
20
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; e. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; f. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah,
yang
ketentuannya
diatur
dengan
atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah; g. Pajak Penghasilan; h. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; i. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; j. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
21
k. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
2.1.10 Penghasilan yang dikenakan PPh Final Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan,
dikenakan
pada
jenis
tertentu
dari
penghasilan/pendapatan, dan berupa: a.
bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
b.
hadiah berupa lotre/undian;
c.
transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
ibukota
mitra
perusahaan
yang
diterima
oleh
perusahaan modal usaha; d.
transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
e.
pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
22
2.1.11 Tarif Pengasilan Kena Pajak
Menurut Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tariff pajak yang diterapkan atas laba fiskal wajib pajak badan adalah sebagai berikut:
1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 3) Sehingga menurut Pasal 31E di atas, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (tidak termasuk BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar rupiah, atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sebesar Rp.4.8 miliar, mendapat pengurangan tarif 50%, sehingga tarifnya hanya 12.5% saja.
23
2.1.12 Koreksi Fiskal Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda untuk keperluan perpajakan, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Menurut Sugiarto (2012) usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya banyak dilakukan melalui berbagai cara baik legal maupun tidak, yang pada dasarnya bertujuan agar laba yang menjadi bagian pemilik usaha adalah maksimal dalam laporan komersial dan minimal dalam laporan fiskal. Mengingat pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang diperhitungkan, maka suatu perencanaan pajak perlu diikutsertakan dalam rencana kerja tanpa harus melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Dasar sumber hukum mengenai koreksi fiskal adalah Pasal 4, 6 dan 9 UU No. 36 Tahun 2008.
1) Koreksi Fiskal Positif Koreksi
Fiskal
Positif
adalah
koreksi/penyesuaian
yang
akan
mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya: 1) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara pendapatan. 2) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP.
24
3) Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi. 4) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. 5) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final. 2) Koreksi Fiskal Negatif Koreksi
Fiskal
Negatif
adalah
koreksi/penyesuaian
yang
akan
mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya : 1) Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut Wajib Pajak (WP) lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya. 2) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukannya merupakan objek pajak. 3) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
25
