perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka dan Hasil Penelitian yang Relevan
1. Tinjauan tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) a. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 yang memuat Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu jalur pendidikan sekolah (formal), jalur pendidikan luar sekolah (non formal) dan informal. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengetahuan praktis dan ketrampilan dasar yang diperlukan masyarakat. Kemudian disebutkan juga bahwa jenis pendidikan di Indonesia mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya definisi yang dikemukakan oleh Arif (2008) (mengutip House Commite on Educational and Labour
dikan
kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat pendidikan dasar trampil dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan ketrampilan bukan program terminal peserta didik kepada pilihan maksimal untuk melanjutkan Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, arah pengembangan pendidikan kejuruan diorientasikan pada pemenuhan permintaan pasar kerja, meskipun tidak menutup kemungkinan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
commit to user 9
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
10 h Kejuruan merupakan pendidikan
pada
jenjang
pendidikan
menengah
yang
mengutamakan
pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di k pendapat sebagai berikut: Pendidikan Kejuruan dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan khusus (specialited education), karena kelompok pelajaran atau program yang disediakan hanya dipilih oleh orang-orang yang memiliki minat khusus untuk mempersiapkan dirinya bagi lapangan pekerjaan di masa yang akan mendatang. Agar lapangan kerja khusus ini sukses, maka pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan di masyarakat (hlm.1). Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah lembaga pendidikan pada jenjang menengah yang tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan peserta didiknya dalam memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya di masa yang akan datang dan menjadi tenaga terampil yang dibutuhkan masyarakat. b. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan Suatu institusi yang baik selalu mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam meningkatkan kemampuan para peserta didiknya. Tujuan pendidikan SMK yang tercantum dalam kurikulum SMK edisi 2006 adalah: 1) Tujuan Umum a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa b) Mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan mandiri. c) Mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki kepedulian wawasan kebnagsaan memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. d) Mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
11 2) Tujuan Khusus a) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mandiri mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan di dunia indistri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan tingkat kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. b) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetisi, mampu beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional yang ada dalam bidang kealian yang diminatinya. c) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih (hlm.7). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa
kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif serta bertanggungjawab untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengisi kebutuhan dunia kerja serta mampu mengembangkan diri. Untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan tersebut maka SMK menerapkan sistem pendidikan sistem ganda (PSG) yang dalam pelaksanannya adalah adanya kegiatan pembelajaran di dua tempat yaitu di sekolah dan di dunia usaha/industri. 2. Tinjauan tentang Pendidikan Sistem Ganda (PSG) a. Pengertian Pendidikan Sistem Ganda Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah Kejuruan yang di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan dan pelatihan bagi siswa SMK yang melakukan praktek kerja industri, baik yang dilaksanakan di sekolah maupun di dunia usaha/dunia industri. Dalam Dikmenjur
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
12 penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat
Pada prinsipnya dalam pelaksanaan PSG, peserta didik belajar teori di sekolah dan belajar praktik sebagian di dunia usaha dan dunia industri. Program ini diarahkan pada pencapaian kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan jabatan-pekerjaan yang berlaku di lapangan kerja. Program pendidikan ini dapat tercapai jika ada kerjasama yang saling membutuhkan antara dunia pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dunia kerja. Tanpa peran serta dunia kerja dalam pendidikan maka untuk mencapai kemampuan profesional tidak akan tercapai. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSG mempunyai dua tempat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berbasis sekolah (school based learning) dan berbasis kerja (work based Learning). Secara teoretis PSG diartikan sebagai program yang memadukan antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan langsung di dunia kerja yang disesuaikan dengan bidang keahlian di masing-masing sekolah. Sedangkan secara teknis, PSG berarti menempatkan peserta didik untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja sehingga pembelajaran yang didapatkan langsung mengenai praktik dalam bekerja. Menurut Djojonegoro (1999), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan PSG bertujuan: (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja; (2) meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan/kecocokan (link and match) antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja; (3) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional dengan memanfaatkan sumberdaya pelatihan yang ada di dunia kerja; (4) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (hlm 75).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
13 Pendidikan Sistem Ganda untuk Sekolah Menengah Kejuruan memiliki parameter yang meliputi standar profesi, standar pendidikan dan pelatihan, kerjasama dengan dunia usaha dan industri, pengujian dan sertifikasi, peraturan pendukung, nilai tambah, insentif, dan kelembagaan. Seperti yang dijelaskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1993): 1) Standar Profesi Mengenai kejelasan dan wewenang dalam melaksanakan suatu profesi. 2) Standar Pendidikan dan Pelatihan Terdiri atas isi, waktu, dan metode yang didalamnya membahas mengenai komponen-komponen dalam pendidikan dan pelatihan harus dipenuhi, waktu pelaksanaannya sesuai dengan UU No 2 tahun 1989 dengan metode-metode yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. 3) Pengujian dan Sertifikasi Kemampuan peserta didik dilakukan melalui uji profesi yang dilakukan oleh tim uji profesi yang terdiri dari unsur SMK dan pihak DU/DI. Peserta didik yang lulus akan diberikan sertifikat oleh tim uji profesi. 4) Kerjasama dengan DU/DI Pendidikan Sistem Ganda dapat terlaksana apabila terdapat hubungan kerjasama dengan institusi pasangan, karena itu pihka SMK harus berinisiatif untuk mendekati DU/DI agar mau menjadi institusi pasangannya. 5) Peraturan Pendukung Pelaksanaan PSG melibatkan banyak pihak lain, sehingga harus ada landasan yuridis dalam pelaksanannya. Namun karena belum ada peraturan yang mengatur maka dilakukan dengan membuat naskah
kegiatan antara kedua belah pihak. 6) Nilai Tambah Kerjasama antara SMK dan DU/DI dilaksanakan untuk saling membantu, mengisi, dan melengkapi untuk kepentingan bersama. Tentunya nilai
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
14 tambah ini dirasakan oleh seluruh pihak baik pihak industri, sekolah, dan peserta didik. 7) Insentif Insentif merupakan salah satu cara yang digunakan agar DU/DI mau bekerjasama dengan SMK dalam pelaksanaan PSG, hal itu dilakukan dengan memberikan pengakuan dan penghargaan kepada industri yang telah bersedia menjadi institusi pasangan. 8) Kelembagaan Fungsi dari adanya kelembagaan yang mengatur kegiatan dalam mencapai tujuan dari PSG adalah untuk menjamin keefektivitasan pelaksanaan PSG. Dalam hal ini karena belum ada organisasi kelembagaan yang dimaksud maka dibentuklah majelis sekolah. Tujuan dari majelis sekolah untuk menentukan
kebijaksanaan
penyelenggaraan
PSG
di
SMK
yang
keanggotannya tediri dari seluruh pihak yang terlibat dalam PSG. Dengan adanya
kedelapan standar tersebut diharapkan pelaksanaan
program PSG dapat berjalan dengan baik yang memadukan program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja. Pada pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan pemerintah memprioritaskan relevansi pendidikan pada kebutuhan dunia kerja melalui kebijaksanaan link and match. Program pendidikan sitem ganda merupakan implementasi dari SMK yang berorientasi pada dunia kerja, didasarkan pada kebijakan link and match (keterkaitan dan kesepadanan). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa secara filosofis link and match merupakan cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat. Secara harfiah link berarti ada pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif, dan match berarti cocok, sesuai, serasi, atau sepadan. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan dalam kaitan yang harmonis dan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan yang tumbuh dan berkembangan di masyarakat, sehingga hasilnya akan benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakatnya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
15
Berdasarkan pengertian di atas maka dengan konsep link and match diharapkan ada kesesuaian pada penempatan kerja terhadap kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan adanya kesesuaian dan kesepadanan terhadap pengetahuan yang telah didapatkan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan pada saat prakerin di dunia kerja diharapkan peserta didik dapat memperoleh dan menggali ilmu yang lebih dalam lagi. 3. Tinjauan tentang Praktik Kerja Industri (Prakerin) a. Pengertian Prakerin Prakerin adalah bagian dari pendidikan sistem ganda (PSG) sebagai program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di dunia usaha, industri. Dalam Kurikulum SMK Dikmenjur (2008), disebutkan: klat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan , seperti day release, block release,
Lebih lanjut dalam Undang-Undang Prakerin Dikmendikti (2003),
harus diselenggarakan oleh sekolah khususnya sekolah menengah kejuruan dan
Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri akan membantu peserta didik untuk memantapkan hasil belajar yang diperoleh di sekolah serta membekali peserta didik dengan pengalaman nyata sesuai dengan program studi yang dipilihnya. Dari beberapa pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini Prakerin didefinisikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di dunia industri. Dengan kata lain bahwa praktik kerja industri adalah suatu strategi dimana setiap peserta didik mengalami proses belajar melalui bekerja langsung (learning by doing) pada pekerjaan yang sesungguhnya. Dengan praktik kerja industri ini peserta didik memperoleh pengalaman dengan bahan kerja serta
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
16 membiasakan diri untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang keahlian tertentu dengan kegiatan pembelajaran di dunia kerja langsung yang terarah dan mendapat bimbingan langsung dari orang yang berpengalaman. Selanjutnya Suprijanto (2010) menyebutkan bahwa Prakerin sebagai bagian dari pendidikan sistem ganda (PSG) pada SMK merupakan bagian dari program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di dunia usaha/dunia industri, program yang dilaksanakan di industri/perusahaan, meliputi: 1) Praktik dasar kejuruan, dapat dilaksanakan sebagian di sekolah, dan sebagian lainnya di industri, apabila industri pasangan memiliki fasilitas pelatihan di industrinya. Apabila industri tidak memiliki fasilitas pelatihan, maka kegiatan praktik dasar kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah; 2) Praktik keahlian produktif, dilaksanakan di industri dalam bentuk on the job training, berbentukkegiatan mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa (pekerjaan sesungguhnya) di industri/perusahaan sesuai program keahliannya (hlm.280). b. Tujuan Prakerin Sesuai dengan pengertian dari praktik kerja industri maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari prakerin adalah untuk membentuk kesiapan peserta didik sejak awal untuk berhadapan langsung dengan dunia kerja. Dengan adanya kegiatan prakerin peserta didik diharapkan dapat bekerja secara profesional serta mengikuti peraturan yang berlaku di dunia usaha/dunia industri. Tujuan dari Praktik Kerja Industri menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (2002), yaitu: 1) Mengukur kemampuan peserta didik SMK dalam menentukan potensi dalam mengikuti pelatihan Praktik Kerja Industri (Prakerin). 2) Menentukan peserta didik SMK yang ditempatkan atau menyalurkan untuk pelatihan Prskerin yang sesuai dengan spesifikasi bidang studi yang diharapakan oleh peserta didik SMK. 3) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian berkualitas yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian berkualitas yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengeathuan ketrampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. 4) Meningkatkan dan mengembangkan hubungan SMK dengan dunia usaha/dunia industri agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menengah kejuruan yang berstandar nasional dan internasional. 5) Secara bersama-sama menetapkan langkah-langkah konkrit untuk melaksanakan lebih mantap bentuk dan jenis hubungan kerjasama.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
17 6) Membuat komitmen bersama untuk pelaksanaan hubungan kerjasama (hlm.2).
dijadikan
landasan
4. Tinjauan tentang Manajemen a. Pengertian Manajemen
kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-
Dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan pengertian manajemen adalah sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan segenap fasilitas yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. b. Fungsi Manajemen Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan manajer dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola semua aspek. Seperti yang dijelaskan Terry (2005) bahwa klasifikasi fungsi manajemen itu menjadi empat jenis, yaitu: 1) Perencanaan (Planning) 2) Pengorganisasian (Organizing) 3) Penggerakkan (Actuating) 4) Pengawasan (Controlling) Perencanaan adalah rangkaian kegiatan pemikiran dan penentuan terhadap hal-hal yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan penyusunan bentuk dan pola kerjasama sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penggerakkan merupakan keseluruhan pelaksanaan atas hasil-hasil perencanaan dan pengorganisasian. Sedangkan pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan ssuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
18 5. Tinjauan tentang Kerjasama a. Pengertian Kerjasama Kerjasama menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja karena akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi pihak-phak yang tergabung dalam kegiatan kerjasama tersebut. Menurut Pamudji (200 dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang
Sekolah sebagai lembaga pendidikan mesti berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu,sekolah mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat. Bentuk hubungan tersebut baik dalam hubungan dinas, maupun hubungan dan kerjasama di luar kedinasan. Seperti yang dikemukakan Hasbullah (2010) sebagai berikut: Hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintahan setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan krjasama yang bersifat paedagogis, sosiologis, dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak (hlm.124). Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu: 1) Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerjasama tersebut. 2) Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha). 3) Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun non finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
19 4) Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai. Pada prinsipnya kerjasama adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan kedua belah pihak yang saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi untuk meraih keuntungan bersama. Dalam hal ini kerjasama dilakukan antara sekolah dengan DU/DI sebagai tuntutan dalam penerapan Pendidikan Sistem Ganda selagi program tersebut tidak menjadi beban dunia usaha/dunia industri, kerjasama tersebut dapat ditumbuh kembangkan sekaligus sebagai wujud atau peran serta dunia usaha/dunia industri dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda khususnya. b. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Konsep PSG menjelaskan bahwa PSG dilaksanakan tidak hanya di sekolah tetapi juga di DU/DI. Hal ini menyuratkan bahwa PSG membutuhkan DU/DI sebagai partner SMK dalam penyelenggaraan PSG. Sebagai partner SMK, DU/DI memiliki peran penting dalam program PSG. Oleh karena itu, keberadaan DU/DI dapat dikatakan wajib dalam penyelenggaraan SMK. Peran DU/DI dalam pelaksanaan PSG oleh Slamet (1994) dijelaskan sebagai berikut: 1) Sebagai aktivis Sebagai aktivis, industri dituntut secara aktif memperbaiki pendidikan kejuruan melalui perannya sebagai tutor, role mode, penyumbang peralatan (fasilitator) dan sebagainya. Industri sudah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional (SPN) sehingga industri dapat diberi wewenang untuk mewarnai isi dan proses pendidikan kejuruan. Industri dapat memberikan inspirasi kepada Kepala Sekolah untuk mengadakan improvisasi dalam kegiatan belajar mengajar agar selaras dengan perkembangan yang tersedia di dunia kerja. 2) Sebagai edukator Sebagai edukator DU/DI dituntut untuk memberikan pendidikan sebagai pelajaran jangka panjang. Tidak semua pelajaran dapat diberikan di sekolah. Sebagian pelajaran yang melengkapi kemapuan profesional peserta didik SMK diperoleh di DU/Di. Contoh pelajaran yang banyak diberikan melalui DU/DI selain
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
20 ketrampilan adalah peningkatan etos kerja dan disiplin peserta didik (hlm.5). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa DU/DI merupakan pihak yang terlibat langsung dalam program pendidikan sistem ganda. Dengan adanya DU/DI yang berperan sebagai fasilitator yaitu dengan memfasilitasi kegiatan yang dilakukan peserta didik pada saat magang, keterbatasan pihak sekolah dalam penyediaan alat praktik dapat terbantu, sehingga peserta didik tidak hanya paham mengenai teori yang sudah diberikan namun dapat mengaplikasikannya di kegiatan sehari-hari. Selain itu keberadaaan DU/DI yang juga sebagai edukator memberikan warna lain bagi peserta didik karena mereka langsung dibimbing dan diarahkan oleh seseorang yang profesional di bidangnya, dan peserta didik dilatih bagaimana cara menghargai waktu dalam pekerjaan, karena adanya peraturan yang mengikat di perusahaan bagi seluruh karyawan dan juga peserta prakerin. Berjalannya program pendidikan kejuruan sangat tergantung pada komitmen dari kedua belah pihak yaitu sekolah dan DU/DI dalam menjalankan kerjasama. Kerjasama yang baik dapat menimbulkan hasil yang baik pula yang daam hal ini adalah tercapainya tujuan SMK melalui program PSG. Menurut Isbianti (mengutip Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007) menjelaskan hubungan sekolah yaitu SMK dan masyarakat yang dalam hal ini adalah DU/DI dilakukan dengan prosedur berikut: 1) Menganalisis Masyarakat Kegiatan pertama dalam pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat adalah menganalisis masyarakat yang berkaitan dengan sasaran masyarakat, kondisi, karakter, kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pendikan, problem yang dihadapi masyarakat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti kebiasaan, sikap, religius (fanatisme beragama) dan sebagainya. Hal ini sangat penting, karena pemahaman yang salah tentang kondisi masyarakat, akan menyebabkan program-program yang disususn dan dikembangkan oleh sekolah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pendidikan akan kurang tepat berkembang akibat kebijakan pendidikan oleh pejabat pendidikan termasuk kebijakan yang diambil oleh sekolah seperti tentang BOS, uang sumbangan penerimaan peserta didik baru dan lain-lain. Menganalisis masyarakat dalam konteks ini dapat dilakukan dengan mencari tahu informasi mengenai DU/DI yang dapat dijangkay oleh SMK
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
21 yang bersangkutan. Penelusuran informasi ini biasanya dilakukan setelah adanya kegiatan sosialisai mengenai program PSG yang diadakan oleh Dinas Pendidikan setempat yang juga mengundang berbagai macam DU/DI untuk diperkenalkan kepada SMK wilayah setempat. Penelusuran informasi dapat dilakukan melalui Dinas terkait (Dinas Pendidikan atau Dinas Tenaga Kerja). 2) Mengadakan Komunikasi Tahap kedua dalam hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengadakan komunikasi dengan masyarakat sasaran. Dalam konteks ini, setelah SMK memperoleh berbagai informasi yang diperlukan mengenai DU/DI, pihak SMK kemudian melakukan komunikasi dengan DU/DI yang sekiranya akan dibidik untuk diajak bekerjasama dakam pelaksanaan PSG. Komunikasi ini biasnya dilakukan secara langsung melalui suatu pertemuan. 3) Melibatkan Masyarakat Melibatkan masyarakat tidak hanya sekedar menyampaikan pesan saja, tapi menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program sekolah. Dalam konteks humas pendidikan yaitu PSG, pelibatan dilakukan jika sudah terjadi kontrak kerjasama anatara SMK dengan DU/DI yang ditandai dengan ditandatanganinya MoU. Jika MoU sudah ditandatangani artinya antara SMK dan DU/DI sudah memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sudah disepakati bersama. Adanya kontrak tersebut dapat menjadi pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan tugas masing-masing (2009:49). Berdasarkan prosedur yang dijelaskan di atas kegiatan kerjasama yang melibatkan masyarakat hanya sampai pada tahap kesepakatan terhadap kontrak antara kedua belah pihak yang dalam ini adalah SMK dengan DU/DI. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prosedur pelaksanaan kerjasama sangat penting keberadaannya karena dalam menjalin dan mengimplementasikan kerjasama berpedoman pada suatu peraturan yang baik. Dengan adanya panduan pelaksanaan kerjasama maka mekanisme pengelolaan kerjasama akan memiliki tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan. Berikut ini adalah konsep kerjasama di perguruan tinggi yang penyusunan pedoman ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
22 lain di Luar Negeri. Berdasarkan landasan hukum tersebut maka dapat diperoleh suatu prosedur pelaksanaan kerjasama sebagai berikut: 1) Mempersiapkan pertemuan penandatanganan MoU kerjasama dengan menghubungi pihak-pihak terkait. 2) Penandatanganan MoU antara pihak terkait. 3) Mendistribusikan MoU kerjasama kepada pihak-pihak terkait dan mencatatnya pada barang daftar induk dokumen dan rekaman 4) Pelaksanaan Kerjasama yaitu melaksanakan kerjasama unit terkait MoU yang sudah ditandatangani. 5) Melakukan monitoring atas pelaksanaan semua kerjasama. 6) Jika dinilai ada masalah yang urgent dalam laporan kerjasama, semisal pelanggaran MoU maka dilakukan rapat evaluasi khusus untuk penanganan masalah terkait. 7) Mengadakan
rapat tahunan dengan
semua
bagian
terkait
untuk
mengevaluasi pelaksanaan semua kerjasama. 8) Menyusun laporan pelaksanaan kerjasama tahunan oleh unit kerjasama dengan membuat laporan evaluasi tahunan kerjasama dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan tersebut dijelaskan dalam sebuah skema sebagai berikut:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
23 Draf kerjasama telah disepakati
1. Persiapan Penandatanganan MoU 2. Penandatanganan MoU 3. Pendistribusian dan Pencatatan MoU
4. Pelaksanaan Kerjasama oleh pihak terkait
5. Monitoring Kerjasama
6. Rapat evaluasi khusus
7. Rapat Evaluasi Tahunan
8. Menyusun Laporan Evaluasi kerjasama
Gambar 2.1 Skema Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi
Selain kerjasama di perguruan tinggi, kerjasama yang biasanya umum terjadi di masyarakat adalah kegiatan kerjasama antar daerah. Pada prinsipnya setiap kerjasama memiliki tujuan yang sama sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Seperti dijelaskan dalam Peraturan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
24 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah bahwa prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan: 1. Penawaran dan Usulan Kerjasama a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu. b. Apabila para pihak menerima rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: 1) subjek kerja sama; 2) objek kerja sama; 3) ruang lingkup kerja sama; 4) hak dan kewajiban para pihak; 5) jangka waktu kerja sama; 6) pengakhiran kerja sama; 7) keadaan memaksa; dan 8) penyelesaian perselisihan. c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. 2. Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama a. Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
25 b. Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai: 1) tujuan kerja sama; 2) objek yang akan dikerjasamakan; 3) hak dan kewajiban meliputi: 4) jangka waktu kerja sama; dan 5) besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya. 3. Hasil Kerjasama Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan. 4. Pelaksanaan Kerjasama a. Apabila kerja sama
antardaerah
dalam
satu provinsi terjadi
perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: 1) musyawarah; atau 2) Keputusan Gubernur. b. Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: 1) musyawarah; atau 2) Keputusan Menteri. c. Berakhirnya suatu kerjasama terjadi apabila: 1) terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian 2) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
26 3) terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; 4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; 5) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 6) muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; 7) objek perjanjian hilang; 8) terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau 9) berakhirnya masa perjanjian. 5. Pembinaan dan Pengawasan a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. b. Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama. 6. Badan Kerja Sama a. Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama. b. Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas: 1) membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; 2) memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masingmasing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan 3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masingmasing.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
27 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibentuk sebuah skema mengenai prosedur pelaksanaan kerjasama sebagai berikut:
Penawaran Kerjasama
Badan Kerjasama
Draft
Persetujuan Kerjasama
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Kerjasama (Penyelesaian Perselisihan dan berakhirnya Kerjasama
Hasil Kerjasama
Gambar 2.2 Skema Tata Cara Kerjasama Antar Daerah Berdasarkan beberapa prosedur pelaksanaan kerjasama yang telah dijelaskan di atas bahwa masing-masing prosedur memiliki alur yang berbedabeda namun pada prinsipnya suatu kerjasama memiliki tujuan yang sama yaitu saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa agar kerjasama antara SMK dengan DU/DI dapat berjalan dengan baik maka sekolah harus menyinkronkan prosedur kerjasama di atas sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Selanjutnya prosedur yang tepat untuk diaplikasikan oleh SMK adalah prosedur pelaksanaan kerjasama milik perguruan tinggi. Alasan yang mendasari untuk diterapkannya prosedur pelaksanaan tersebut adalah kelengkapan tahapan yang termuat di dalamnya. Pada prosedur pelaksanaan di sekolah hanya sampai pada proses kesepakatan perjanjian kerjasama jika dikaitkan dengan prinsip manajemen maka kurangnya penekanan pada tahapan actuating dan controlling. Sedangkan prosedur yang di terapkan di perguruan tinggi sampai pada pengawasan dalam bentuk monitoring dan rapat evaluasi untuk membahas pelaksanaan kerjasama tersebut. Selain itu karena perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan maka untuk tujuan dari pelaksanaan kerjasama itu sendiri tidak akan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
28 jauh berbeda sehingga bisa diterapkan di SMK. Lebih lanjut dijelaskan mengenai kerjasama antar daerah, pada intinya prosedur pelaksanaan tersebut baik, namun jika diterapkan di SMK mungkin kurang tepat karena prosesnya yang terlalu rumit. Hal itu terlihat dari tahapan-tahapan yang melibatkan pihak ketiga lainnya dalam prosedur pelaksanaan. Jika SMK dapat mengembangkan dan menerapkan prosedur yang berlaku pada perguruan tinggi maka pelaksanaan kerjasama akan berjalan dengan baik. c. Upaya Menjalin Kerjasama antara Sekolah dengan DU/DI Untuk mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma pendidikan kejuruan, perlu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tercapainya tujuan SMK antara lain ditentukan oleh sejauhmana terjadinya keterkaitan dan kecocokan antara apa yang ada di sekolah dengan apa yang terjadi di dunia usaha/dunia industri. Berfungsinya lembaga pendidikan formal memberikan bekal-bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan bagi dunia kerja secara langsung membawa pengaruh terhadap lapangan kerja di masyarakat, sedikit banyak dipengaruhi oleh produk-produk atau luaran (output) sistem pendidikan persekolahan itu sendiri. Terwujudnya suatu kerjasama tentu saja tidak serta merta terjalin tanpa adanya suatu langkah permulaan. Menurut Slamet (1994), langkah awal sebelum memulai suatu kerjasama suatu SMK sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini: 1) Mensosialisasikan konsep PSG kepada semua pihak yang terkait agar mereka benar-benar memahami konsep PSG. 2) Menciptakan dan meningkatkan komunikasi antara SMK dengan DU/DI 3) Menciptakan dan melaksanakan mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan secara bersama 4) Mendiskusikan cara-cara melaksanakan PSG dengan pihak DU/DI dan pihak terkait lainnya 5) Mengusahakan adanya jaminan komitmen dari SMK dan DU/DI 6) Merumuskan keuntungan-keuntungan bagi pihak yang terlibat dalam sistem ganda.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
29 7) Secara bersama-sama membuat aturan main pelaksanaan PSG (hlm.6) Langkah-langkah yang telah dijelaskan secara konkret sebagai langkah persiapan untuk menjalin kerjasama antar SMK dengan DU/DI menurut Isbianti (2009) adalah sebagai berikut: 1) Sekolah mengkaji berbagai industri dan lembaga yang potensial yang ada di sekitar wilayahnya yang antara lain meliputi: a) Jenis dunia usaha b) Aktivitas proses produksi yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga tersebut. c) Kualifikasi tenaga kerja yang meliputi jabatan-jabatan tenaga kerja yang ada, tugas-tugas yang dikerjakan, serta keahlian/ketrampilan apa saja yang mungkin diperoleh di perusahaan tersebut. d) Fasilitas praktik atau fasilitas produksi yang tersedia. e) Daya tampung atau kemungkinan jumlah peserta didik yang bisa diterima untuk pelatihan. f) Kualifikasi lembaga, apakah tergolong perusahaan besar, menengah, atau kecil. 2) Melakukan pengkajian terhadap semua ketrampilan yang sesuai dan dapat diperoleh di setiap industri. Dalam hal ini, pada bagian atau divisi dan sub bagian di industri apa sajakah ketrampilan yang sesuai dapat diperoleh peserta PSG untuk masing-masing program studi. 3) Sekolah melalui majelis sekolah atau komite sekolah merintis kerjasama dengan industri Atau perusahaan yang sesuai dengan standar keahlian atau ketrampilan tiap-tiap program studi. Dalam hal ini sekolah membuat kerjasama dengan DU/DI secara tertulis tentang pelaksanaan PSG atau biasa disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat : a) Hak dan kewajiban DU/DI dalam melaksanakan PSG b) Hak dan kewajiban sekolah dalam melaksanakan PSG c) Penyusunan atau sinkronisasi kurikulum PSG atau bahan ajar d) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan PSG e) Pembiayaan f) Pengawasan dan pengendalian mutu PSG g) Uji kompetensi h) Seleksi peserta didik i) Pemasaran tamatan j) Hal-hal lain yang dianggap penting Dengan adanya langkah-langkah yang baik dalam persiapan menjalin kerjasama jika direncanakan dengan matang antara kedua belah pihak maka
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
30 pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini tahap perencanaan di manajemen menjadi sangat penting untuk mengawali suatu hubungan kerjasama agar tercipta sinkronisasi antara kebutuhan sekolah dengan DU/DI. Selain itu fungsi institusi pasangan sebagai mitra penyelenggaraan pendidikan dengan pihak sekolah menurut penjelasan di atas adalah melaksanakan kegiatan dengan perumusan bersama tentang pola/sistem penerimaan peserta didik baru, kemudian institusi pasangan juga
terlibat
dalam
penyusunan
kurikulum
dan
pengaturan
bersama
keterlaksanaan pembelajaran baik di sekolah maupun di dunia usaha/industri. Lalu pihak institusi pasangan juga berhak melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap peserta didik. Berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan maka kegiatan kerjasama yang akan terjadi antara kedua belah pihak memerlukan suatu sistem yang baik. Hal itu dilakukan dengan lebih menekankan dan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik kemudian dilanjutkan dengan penerapan kerjasama sesuai dengan prosedur pelaksanaan maka diharapkan akan tercipta hubungan kerjasama yang bersinergi dengan baik antara kedua belah pihak. B. Penelitian yang Relevan 1. Penelitian dilakukan oleh Wibowo (2012). Hasil penelitian tentang manajemen hubungan masyarakat antara sekolah dan dunia usaha/dunia industri dalam kegiatan prakerin yaitu (1) perencanaan praktik kerja industri di SMK Negeri 1 Pujon sudah sesuai dengan tujuan prakerin; (2) Pengorganisasian kegiatan prakerin melibatkan kepala program, waka humas, kepala sekolah, dan komite sekolah; (3) pelaksanaan prakerin sudah dilakukan dengan baik karena dilaksanakan, berkoordinasi dengan orangtua siswa, dan melakukan pembekalan program, serta kegiatan prakerin ini humas tidak bekerja sendiri; (4) Dampak kegiatan humas yang dilakukan untuk kegiatan prakerin karena telah memperkenalkan lembaga sekolah kepada masyarakat luas secara umum; (5) Evaluasi kegiatan humas untuk prakerin dilakukan minimal selama 4 bulan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
31 Pada saat evaluasi pihak humas sudah melihat dan meneliti sejauh mana perkembangan dunia industri yang cocok atau relevan untuk kebutuhan perkembangan siswa di dalam kegiatan prakerin. Persamaan penelitian ini adalah meneliti suatu manajemen dalam sekolah yang berhubungan dengan pihak luar terutama dalam kegiatan prakerin sehingga diperoleh hasil adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan dunia usaha/dunia industri. Perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya menekankan pada konsep manajemen hubungan masyarakat dengan konsep manajemen POAC sedangkan penelitian ini mengenai manajemen kerjasama antara sekolah dengan DU/DI. Dari persamaan dan perbedaan yang telah dijelaskan maka dengan adanya penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena tidak hanya meneliti mengenai manajemen antara sekolah dengan pihak lain namun juga mengkaji prosedur pelaksanaannya sehingga jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dapat dijadikan masukan untuk lebih mengoptimalkan suatu kerjasama di waktu yang akan datang. 2. Penelitian dilakukan oleh Indaryanto (2009) tentang pelaksanaan prakerin untuk meningkatkan kemampuan produktif siswa SMK. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Langkah-langkah yang di tempuh Program Keahlian Teknik Bangunan SMK N 5 Surakarta sudah sesuai yaitu sinkronisasi industri baru, MoU, dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik (2) Kemampuan peserta didik sudah dikatakan relevan dengan tuntutan dunia industri meskipun hanya kemampuan dasarnya saja (3) Hambatan yang dihadapi oleh SMK N 5 Surakarta antara lain: (a) Jenis pekerjaan yang diberikan kepada peserta didik Prakerin kurang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (b) Tempat Prakerin yang jauh dari tempat tinggal peserta didik (c) Kurang optimalnya pembimbingan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini juga membahas mengenai sinkronisasi pelaksanaan prakerin di dunia usaha/dunia industri.
Perbedaannya
adalah
bahwa
dalam
penelitian
sebelumnya
menitikberatkan prakerin pada peningkatan kemampuan produktif, sedangkan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
32 penelitian ini menganalisis manajemen kerjasama dalam kegiatan prakerin. Kemudian dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya karena hasil penelitian sebelumnya menyebutkan adanya jenis pekerjaan yang kurang sesuai, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai hal-hal yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan prakerin. 3. Penelitian dilakukan oleh Soeprijanto (2010) tentang daya dukung industri terhadap kegiatan prakerin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Sebagian besar pimpinan industri mitra SMK 27 menyatakan sangat mendukung program praktik kerja industri di Perusahaan yang dipimpin; 2) Bentuk-bentuk dukungan yang diberikan Industri untuk peserta didik Prakerin meliputi: menjadikan Prakerin sebagai tetap perusahaan, menerima peserta didik Prakerin lebih dari 5x dalam setahun, Industri berinisiatif memberikan informasi kesempatan Prakerin kepada sekolah; dan 3) Pelaksanaan Prakerin Industri mitra SMK 27 Jakarta telah terlaksana dengan baik hal ini ditujukan dengan adanya penempatan peserta didik sesuai dengan bidang keahliannya, adanya bimbingan dari pihak industri, pemberian kesempatan kepada sekolah untuk memonitor pelaksanaan praktik industri. Persamaan
penelitian
ini
dengan
penelitian
sebelumnya
adalah
pembahasan mengenai program prakerin. Namun perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian sebelumnya menekankan pada daya dukung industri terhadap prakerin, sementara penlitian ini lebih fokus pada manajemen kerjasamanya. Namun yang dapat dijadikan pedoman adalah pada hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan prakerin telah terlaksana dengan baik, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana suatu kerjasama dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 4.
Penelitian yang dilakukan oleh Virtanen (2008). Dalam penelitian ini, menilai bagaimana hubungan antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di dunia kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum 41% peserta didik menyatakan bahwa, peserta didik puas dengan hubungan yang tercipta antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di dunia kerja dan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
33 hubungan antara pimpinan sekolah menengah kejuruan dengan pimpinan di dunia kerja. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti mengenai hubungan antara sekolah dengan dunia usaha/dunia industri dalam bidang pembelajaran di dunia kerja. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai manajemen di sekolah hanya sebatas hubungan antara pimpinan sekolah menengah kejuruan dengan pimpinan dunia kerja sedangkan penelitian ini membahas manajemen dalam kerjasama antara kedua belah pihak. Jadi penelitian ini merupakan pengembangan terhadap hasil penelitian sebelumnya yaitu untuk mencari tahu bagaimana suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. 5. Penelitian dilakukan oleh Isbianti (2009) tentang peran humas sebagai upaya menjalin kerjasama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Humas berhasil akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perintisan dan pemeliharaan kerjasama antara SMK dengan DU/DI. Dalam rangkaian kegiatan humas, arus informasi sangat penting baik itu informasi masuk maupun informasi yang keluar. Sasaran informasi dapat berupa masyarakat intern maupun ekstern. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha/dunia industri sehingga dapat mengetahui pelaksanaan kerjasama di sekolah yang dalam hal ini adalah tanggungjawab dari waka kehumasan. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian sebelumnya menekankan pada peran humas saja sedangkan pada penelitian ini membahas keseluruhan pihak terkait dari kepala sekolah, waka kehumasan dan guru-guru yang terlibat dalam kegiatan kerjasama. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini juga merupakan penelitian
pengembangan
dari
penelitian
sebelumnya
karena
cakupan
pembahasan tidak hanya peranan humas saja tetapi mengenai manajemen kerjasama serta prosedur pelaksanaannya sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
34 C. Kerangka Berpikir Dunia usaha dan industri yang semakin berkembang sangat membutuhkan tenaga terampil yang siap kerja sesuai dengan keahlian tertentu. Oleh karena itu sekolah menengah kejuruan sebagai sarana pendidikan menengah kejuruan selalu dituntut untuk berupaya sebaik mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan dunia industri tersebut dengan mencetak tenaga terampil yang siap bekerja sesuai dengan keahlian. Salah satu alasan dilaksanakan prakerin adalah program ini diselenggarakan di dunia industri langsung, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman secara nyata di dunia kerja. Peserta didik diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan peserta didik yang dimaksud adalah kemampuan yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang didapat selama proses belajar mengajar di sekolah. Dengan adanya prakerin dapat mengetahui relevansi kemampuan peserta didik dengan pekerjaan yang ada di dunia industri Tujuan dari pendidikan menengah kejuruan adalah menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten, hal tersebut dimulai dari penerapan program PSG yaitu adanya kegiatan Prakerin pada dunia usaha/dunia industri. Dalam pelaksanaan prakerin diawali dengan adanya kerjasama antara SMK dengan DU/DI yang didalamnya terjadi kesepakatan sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam MoU. Apabila kerjasama antara sekolah dengan DU/DI telah berjalan dengan baik maka hasil yang akan diperoleh adalah adanya sinergisitas antara kedua belah pihak yang akan menciptakan peserta didik yang siap bersaing dengan kompetitornya di luar sana. Namun ketika pelaksanaan kerjasama tersebut belum optimal, perlu adanya analisis terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan mengidentifikasi manajemen kerjasama antara sekolah dengan DU/DI agar terlihat suatu manajemen yang utuh dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Kemudian menganalisis apakah kerjasama yang telah dilakukan telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Dari hal tersebut akan dapat diketahui kendalakendala yang terjadi dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
35 Dengan adanya identifikasi terhadap hal-hal yang telah disebutkan di atas maka diharapkan akan menjadi sebuah masukan bagi institusi agar pelaksanaan kerjasama lebih baik sehingga tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat terealisasi dengan baik. Adapun skema dari kerangka berpikir di atas adalah sebagai berikut:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
36 Penerapan PSG dalam bentuk Prakerin di DU/DI
Terjalin hubungan kerjasama antara SMK dengan DU/DI
Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
Adanya prosedur pelaksanaan kerjasama
Apakah sudah sesuai ?
Sudah
Belum
Mengidentifikasi manajemen kerjasama
Adanya kerjasama yang bersinergi dengan baik antara SMK
Menganalisis kesesuaian dengan prosedur pelaksanaan
Menganalisis kendala pelaksanaan Prakerin
Menjadi masukan bagi sekolah agar dapat mengoptimalkan kembali kegiatan prakerin di DU/DI
Adanya kerjasama yang bersinergi dengan baik antara SMK dan DU/DI
Gambar 2.3 Skema kerangka berpikir
commit to user
