1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Penerapan standar akuntansi dalam penatausahaan dan pelaporan laporan
keuangan pemerintah daerah, diharapkan dapat tercapainya akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah.
Munculnya
Undang-
undang di bidang keuangan negara seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, merupakan elemen untuk terciptanya good governance dan good goverment dalam pemerintahan daerah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa auditor pemerintah yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Setelah diperiksa, laporan keuangan tersebut diberikan pendapat (opini). Opini yang disampaikan oleh auditor disampaikan dalam bentuk laporan audit/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
2
Opini terhadap laporan keuangan diberikan oleh Auditor berdasarkan kriteria yang diterapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan, 3) Kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis opini yang dapat dinyatakan oleh Auditor/BPK adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (unqualified opinion), opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (qualified opinion), opini Tidak Wajar (adversed opinion), dan pernyataan Menolak Memberikan Opini (disclaimer opinion). Sekarang ini banyak kabupaten dan kota khususnya di Provinsi Jawa Barat yang belum bisa mempertahankan bahkan belum bisa mencapai opini WTP, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ini dalam mencapai tatakelola keuangan yang baik dimana kualitas akan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaporkannya belum sesuai dengan ketetapan. Salah satu alasan adalah akibat dari penatausahaan aset tetap yang masih belum memadai. Hal ini juga didukung dengan pernyataan M. Yusuf (2010: 4) yang menyatakan, dengan tidak sempurnanya laporan keuangan daerah sebagaimana yang telah diharapkan masyarakat karena banyaknya komponen laporan keuangan yang perlu dimasukkan sehingga sulit mengidentifikasi secara wajar khususnya komponen aset daerah. hal ini mengakibatkan opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat sedikit yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
3
Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa 41% kualitas laporan keuangan ditentukan oleh pengelolaan aset daerah. (Dora Detisia: 2008). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Andrias (2010) menunjukkan dalam pengelolaan aset tetap masih ditemukan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan terdapatnya kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundangundangan terkait pengelolaan aset tetap BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan audit terhadap 26 Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, dimana hasil audit untuk tahun anggaran 2010 terdapat 25 LKPD yang mendapat opini WDP dan 1 (satu) LKPD yang mendapat opini Disclaimer. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya LKPD untuk tahun anggaran 2010 ini sudah mulai membaik, meskipun LKPD dengan opini WTP tidak ada sama sekali bila kita bandingkan dengan opini pada tahun 2008 dimana pada tahun itu terdapat kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP. Tetapi peningkatan opini WDP dapat dilihat dari 67 persen pada tahun 2008 menjadi 85 persen tahun 2009 dan 96 persen pada tahun 2010. Serta diikutinya penurunan opini Adverse dari 6 (enam) persen pada tahun 2008, nihil pada tahun 2009 dan tahun 2010 merupakan hal yang perlu diapresiasi, meskipun demikian perlu disadari bahwa aset tetap merupakan salah satu akun yang selalu dipermasalahkan dalam penyajian dan pelaporan LKPD dari tahun ketahun. Untuk lebih jelas perkembangan opini dari
Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
4
tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
LHP LKPD Tahun 2008 LHP LKPD Tahun 2009 LHP LKPD Tahun 2010
Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Gambar 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun Anggaran 2008-2010 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Audit mengenai aset tetap sangatlah penting dilakukan, karena aset tetap merupakan kekayaan yang memiliki porsi terbesar dalam suatu organisasi sektor publik, hal ini sejalan dengan pernyataan Indra Bastian (2010: 363) yang menyatakan bahwa aset tetap merupakan harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi dan tidak diperjualbelikan serta digunakan lebih dari satu tahun guna mencapai tujuan organisasi. Audit atas aktiva tetap sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset yang dimiliki oleh organisasi sektor publik.
Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
5
Selain itu, aset selalu jadi temuan masalah BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pencatatan dan inventaris yang masih belum sesuai. Bahkan masalah aset ini menjadi yang paling banyak dikecualikan, sehingga mempengaruhi opini yang diberikan BPK. Sekitar 38 persen masalah yang mempengaruhi opini yaitu dari aset tetap. Diikuti masalah lainnya yaitu aset Lainya 14 persen, pendapatan 9 (sembilan) persen, dan belanja 8 (delapan) persen. (www.bandung.detik.com dikutip tanggal 11 Maret 2012). Pernyataan ini juga didukung oleh Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPK: 2011) yang menyatakan tercatat ada 25 masalah aset tetap yang ditemukan BPK pada tahun anggaran 2010, dan 22 masalah aset tetap pada tahun 2009. Berikut merupakan penjelasan permasalahan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam tabel 1.1. Tabel 1.1 Daftar Opini dan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Kabupaten/Kota di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010
No
Nama Kabupaten/Kota
Opini
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Ciamis Kab. Garut
WDP WDP WDP Disclaimer WDP WDP WDP WDP
Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 Penatausahaan dan Pelaporan Aset Persediaan Tetap
Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
6
9. Kab. Sumedang 10. Kota Bandung
WDP WDP
Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Keterangan: = Terdapat temuan BPK
Dari tabel di atas dapat dilihat munculnya opini tersebut dikarenakan adanya pengecualian atas pelaporan laporan keuangan, dimana dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap masih buruk. Seperti yang dikemukakan oleh kepala perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Slamet Kurniawan (BPK, Juli 2011), menyatakan bahwa: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2010 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, kecuali Kabupaten Bandung Barat yang mendapatkan opini Disclaimer. Ini dikarenakan penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai yaitu masih terdapat aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan rincian aset yang tidak dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, penambahan aset tetap dari belanja modal yang belum didukung rincian aset, aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya, aset tetap yang belum mempunyai nilai dan belum disajikan dalam laporan keuangan. Padahal pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan aset tetap yaitu Nomor 06 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Negara , dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Pedoman teknis Pengelolaan Aset Tetap serta standar akuntansi aset tetap, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap dan PSAP Nomor 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Dimana standar ini mengatur perencanaan, pengelolaan dan pelaporan aset tetap.
Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
7
Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat proses inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap. Selain itu, BPK juga menyarankan pemerintah untuk melakukan pengamanan aset tetap guna mencegah terjadinya kerugian negara. Permasalahan aset tetap ini banyak terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), misalnya pada Kabupaten Garut dalam kompasiana.com (20 Oktober 2011) menyebutkan bahwa penatausahaan aset tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Dinas Bina marga, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang dinilai auditor BPK tidak tertib. Diantaranya terdapat aset tetap senilai Rp. 203,8 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, permasalahan yang membuat
opini
Disclamer pada Kabupaten Bandung Barat akibat terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum bisa mengelola aset tetap dengan baik. SKPD tersebut diantaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan (Dinkes), PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). (www.bandungbaratkab.go.id: 2011) Keterangan diatas memperlihatkan bahwa dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah tidak semudah yang kita bayangkan, laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan apabila komponen laporan keuangan tersebut menyajikan data yang serinci mungkin terutama pada aset tetap, dimana aset tetap merupakan akun yang mempunyai pengaruh signifikan di Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
8
dalam laporan keuangan. Selain itu, jika laporan keuangan pemerintah daerah ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian maka pemerintah daerah harus melaporkan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kriteria kewajaran informasi keuangan dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Pengaruh
Penatausahaan
Aset Tetap
Terhadap
Kualitas Laporan
Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan (Survey pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti mengenai: 1. Bagaimana pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kewajaran informasi keuangan.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1
Maksud Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai
penatausahaan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan pemerintah daerah. Serta untuk mengetahui pelaksanaan audit mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
9
1.3.2
Tujuan Penelitian. Sedangkan tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kewajaran informasi keuangan.
1.4
Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis yang dapat menambah wawasan bagi dunia pendidikan, dan sebagai bahan referensi atau tambahan informasi tentang opini auditor (BPK) dan penatausahaan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintahan bagi mahasiswa akuntansi khususnya dan masyarakat yang membutuhkan. 2. Kegunaan empiris Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan pemerintah daerah khususnya bagian akuntansi untuk menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan secara baik dan benar, sesuai dengan ketetapan yang berlaku (SAP).
Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
10
Willy Yanti Ningsih, 2012 Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
