BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas (PT) dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV),

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Berlakang Perseroan Terbatas (PT) dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), merupakan badan hukum perdata (privat) yang mempunyai status hukum kemandirian (persona standi in judicio) sehingga memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (civil law), jelas ditetapkan bahwa suatu perseroan merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaanya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggotaanggota yang ada. 1 PT sebagai badan hukum perdata sejalan dengan pandangan teori kontrak (contractual theory), menganggap perseroan sebagai kontrak di antara para pemegang saham. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 1

. Bismar Nasution, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan, Disampaikan pada seminar Nasional Menciptakan Good Corporate Governance pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaaan PT (Persero) BUMN, Jakarta, 2007.

1

Universitas Sumatera Utara

Terbatas menentukan, bahwa “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya” Berdasarkan teori kontrak tersebut, maka posisi PT berada dalam bidang hukum perdata. Dalam konteks PT (Persero) yang modalnya berasal dari kekayaan negara, dilihat pula keberadaanya atau posisi hukum PT (Persero) yang jika dipandang dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetap berada pada posisi badan hukum perdata. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007). Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana selanjutnya eksistensi perseroan-perseroan yang sudah ada atau sedang dalam proses pendirian atau pengesahan serta bagaimana pula apabila akan mendirikan perseroan baru. 2 Era global telah memberikan dampak nyata dan kuat terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal itu menjadi termotivasi untuk secara responsif menata ulang dan melakukan berbagai upaya penyempurnaan atas Peraturan Perundang-Undangan yang secara langsung berkaitan erat dengan perkembangan bidang usaha. Salah satu upaya itu adalah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 2

http://maheka.com/pub/.pdf diakses pada tanggal 20 November.


Terbatas (UUPT). Penggantian UUPT tersebut, merupakan salah satu upaya agar dapat menampung berbagai perubahan yang demikian cepat, kompleks, dan dinamis khususnya di bidang usaha. Di samping itu, upaya tersebut juga merupakan salah satu langkah guna mengharmonisasikan dan menjadikan hukum sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering). 3 Substansi penggantian UUPT sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang aspiratif, berintikan pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam rangka mengabdi pada kepentingan rakyat dan bangsa, serta sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman di era global. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tampak spirit yang dominan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investor sebanyak mungkin, dalam rangka pengembangan ekonomi nasional. Dalam Perseroan Terbatas dikenal istilah saham, yang merupakan modal beroperasinya suatu perusahaan. Modal tersebut dapat berupa modal dasar yang pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang PT menyebutkan modal dasar sebuah perseroaan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perseroan Terbatas menjalankan usaha memiliki modal yang terdiri dari sahamsaham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

3

. Pembukaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.


Besarnya modal badan usaha seperti Perseroan Terbatas tercantum dalam Anggaran Dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas. 4 Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya Perseroan Terbatas tersebut. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat larangan bagi pemegang saham yang menyatakan bahwa kepemilikan sahamnya untuk dan atas nama orang lain. Hal itu dimaksudkan agar para pemegang saham tidak membuat suatu pernyataan dan/atau segala macam bentuk perjanjian yang isinya menyatakan bahwa sahamnya itu milik orang lain. Pada kenyataannya hal ini sering dilakukan, di mana pemegang saham bukanlah pemilik

4

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas


modal yang sebenarnya, tetapi pemilik modal yang sebenarnya adalah orang lain, pemegang saham ini hanya menjadikan pemegang saham pajangan. 5 Dari uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Larangan kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Untuk dan Atas Nama Orang Lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah persyaratan kepemilikan saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ? 2. Bagaimanakah hak dan kewajiban dari para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas? 3. Bagaimanakah pengaturan kepemilikan saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai larangan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain ?

5

. Ibid


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan. 1. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan utama penulisan ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui persyaratan kepemilikan saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari para pemilik saham dalam Perseroan Terbatas c. untuk mengetahui pengaturan kepemilikan saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai larangan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain

2. Manfaat Penulisan a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. b. Secara praktis, bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, bagi praktisi hukum, terutama untuk Direksi Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan pekerjaan dan jabatannya untuk mengelola dan mengamankan asset perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar hukum bagi pemerintah, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.


D. Keaslian Penulisan Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di angkatlah suatu materi yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Untuk Dan Atas Nama Orang Lain Menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” . E. Tinjauan kepustakaan Pengaturan tentang Perseroan Terbatas dapat diketemukan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Proses pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan satu atap oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), dengan sistem pendaftaran dan pengumuman yang diselenggarakan secara langsung oleh Departemen Hukum dan HAM. Dilepaskan kewajiban pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini dari kewajiban pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan tetap berlaku, tapi bukan lagi merupakan syarat sebelum dapat dilakukannya pengumuman Perseroan Terbatas diberita negara.


F. Metode Penulisan. Untuk melengkapi penilisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipetanggung jawabkan, penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan pengumpulan data secara Studi Pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun data sekender yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku perpustakaan, artikel-artikel baik dari Koran maupun majalah, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dipelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan

dalam

penulisan

skripsi

ini

dengan

cara

membaca,

menafsirkan,

membandingkan serta menterjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. Mengingat bahwa apa yang dikemukakan dalam tulisan ini merupakan suatu hal yang baru maka pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak.

G. Sistematika Penulisan. Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :


Bab I : Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penulisan, Keaslian penulisan, Tinjauan kepustakaan, yang kemudian diakhiri dengan Sistematika penulisan.

Bab II : Penulis membahas tentang persyaratan kepemilikan saham dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana didalamnya diuraikan Pengertian perseroan terbatas, Proses pendirian Perseroan Terbatas, Jenis-jenis Perseroan Terbatas, Pengertian dan pengaturan saham dalam Perseroan Terbatas. Bab III :Penulis membahas tentang hak dan kewajiban kepemilikan saham dari masing-masing pemilik saham dimana didalamnya diuraikan persyaratan kepemilikan saham, Hak dan kewajiban dari masing-masing pemilik saham,. Perlindungan modal, Kekayaan Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Bab IV :penulis membahas tentang larangan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dimana didalamnya diuraikan Pengaturan Larangan Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Untuk Dimiliki Sendiri Dan Atas Nama Orang Lain Pengecualian Larangan Kepemilikan Saham Untuk Dimiliki Sendiri Dan Dimiliki Oleh Orang Lain, Dasar Hukum Pengecualian Tentang Larangan Kepemilikan Saham Untuk Diniliki Sendiri Dan Dimiliki Oleh Orang Lain


Bab V : Pada bab ini penulis membicarakan tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan tersebut menggambarkan secara singkat isi pokok dari skripsi ini, kemudian saran juga merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang mana sangat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.


BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas (PT) dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV),

Recommend Documents