BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Berdasarkan pada sistem self assesment system sebagai sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak masyarakat yang memiliki penghasilan diharapkan sadar untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan kemudian meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang seharusnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan menetapkan program ekstensifikasi Wajib Pajak. (Afiati Karlina,2009). Pengertian ekstensifikasi dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor Se-06/PJ7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak, ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan
atau Pengusaha Kena Pajak (PKP)
terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.
1
Bab I Pendahuluan
2
Program ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri makin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini, yaitu jumlah Wajib Pajak terdapat peningkatan. Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2004-2009 Tahun Pajak Wajib Pajak 2004
3.845.171
2005
4.206.762
2006
4.668.458
2007
6.694.236
2008
10.680.000
2009
15.910.000
Sumber: www.pajak.go.id
Namun jumlah tersebut belum optimal, masih jauh dari yang diharapkan, karena jika kita melihat perbandingan antara jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta orang, dengan jumlah wajib pajak masih sangat rendah. Selain itu, belum optimal jumlah wajib pajak dapat ditunjukkan juga dengan timpangnya antara jumlah usia produktif yang bekerja dengan jumlah wajib pajak terdaftar, seperti terlihat dalam tabel 1.2. Berdasarkan tabel tersebut ketimpangan dapat ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang produktif (bekerja) dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, dimana jumlah penduduk yang produktif tahun 2009 mencapai 104.485.444 tetapi jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya mencapai 15% nya saja.
Bab I Pendahuluan
3
Tabel 1.2 Jumlah Usia Produktif Yang Bekerja Tahun 2004-2009 Penduduk yang Tahun bekerja 2004 93.722.036 2005 93.958.387 2006 95.456.935 2007 99.930.217 2008 102.552.750 2009 104.485.444 Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009
Bila kita perhatikan tabel 1.3 dapat dipahami lebih lanjut bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia belum mencapai yang diharapkan dengan menjelaskannya melalui distribusi pendapatan. Tabel I.3 Distribusi Pendapatan Indikator Terpilih
2004 2005 2006 2007 2008
2009
Distribusi pendapatan - 40 % penduduk dengan pendapatan terendah
20,8 18,81 19,75 36,4
19,1 19,56 21,22*
- 40 % penduduk dengan pendapatan menengah
37,13
38,1 36,11 35,67 37,54*
- 20 % penduduk dengan pendapatan tertinggi
42,07 44,78 42,15 44,79 44,77 41,24*
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional , Modul Konsumsi 1999, 2002 dan 2005 (2003, 2004 dan 2006 hanya mencakup panel 10.000 rumahtangga, sedangkan 2007, 2008 dan 2009 mencakup panel 68.800 rumah tangga) * Dihitung dengan menggunakan data individu bukan data kelompok pengeluaran seperti pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan tabel di atas dapat kita analisa bahwa setidaknya jumlah wajib pajak yang harusnya terdaftar mencapai 60% dari jumlah penduduk yang bekerja, yaitu 40% dari penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% dari penduduk dengan pendapatan tertinggi. Dimana penduduk tersebut setidaknya dikategorikan sebagai wajib pajak. Jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak aktual yang hanya 15% saja.
Bab I Pendahuluan
4
Di negara maju, rasio jumlah Wajib Pajak dibanding jumlah kepala keluarga relatif lebih besar (ada yang mencapai di atas 30%). Ini antara lain dipengaruhi tingkat pendapatan per kapita dan tingkat pendidikan penduduk yang cukup tinggi. Jumlah wajib pajak di Indonesia masih rendah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkannya. Kendala yang dihadapi dalam melakukan ekstensifikasi secara umum dilatarbelakangi kondisi bangsa Indonesia. Antara lain sikap calon Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar pajak. Walaupun merasa dirinya sudah memenuhi syarat, namun berupaya menghindari kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. (Agustinus Kuntjoro, 2007). Berbagai keharusan administrasi yang harus dilaksanakan setelah menjadi Wajib Pajak atau tidak adanya manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pandangan masyarakat yang sudah terlanjur mempunyai image negatif terhadap pajak. Selain itu, peranan pihak ketiga kurang membantu upaya ekstensifikasi, misalnya dalam penyediaan data perpajakan. Masyarakat atau pelaku usaha tidak kooperatif. Misalnya tidak memberi data, copy KTP, dan tidak mau mengisi formulir, berupaya menghindar dari petugas dan bahkan menolak kehadiran petugas. Jadi dalam penambahan NPWP secara konvensional, apabila fiskus hanya menunggu Wajib Pajak yang mendaftarkan diri, dampaknya sangat tidak signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar. (Irene Roma Sondang, 2008:35, Agustinus Kuntjoro, 2007). Berbagai upaya yang telah maupun sedang dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak, antara lain melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui media masa, seminar, maupun penataran. Selain itu, kerja sama dengan
Bab I Pendahuluan
5
pihak ketiga, seperti perbankan, yaitu persyaratan memiliki NPWP dalam mengajukan kredit dengan jumlah tertentu. Kerja sama dengan instansi pemerintah,
berupa
kewajiban
ber-NPWP
bagi
peserta
tender,
lelang,
prakualifikasi, pengurusan dokumen. Selain itu Pencantuman di Undang-undang KUP Baru (berlaku mulai 1 Januari 2008) tentang kewajiban pihak ketiga untuk menyerahkan data perpajakan, dengan pemberian sanksi bagi pihak yang menolaknya. Data perpajakan ini, selain berguna untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (intensifikasi), juga dapat menambah (ekstensifikasi) jumlah Wajib Pajak. (Agustinus Kuntjoro, 2007). Dalam pelaksanaan ekstensifikasi ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Pemda dan Pemberi Kerja Swasta untuk mendapatkan data-data calon wajib pajak yang layak untuk diberikan NPWP. Tetapi pada kenyataannya, datadata tersebut sulit untuk didapatkan. Misalnya untuk mendapatkan data-data karyawan pada suatu dinas di lingkungan Pemda, kebanyakan dari dinas-dinas yang ada kurang bahkan ada yang tidak merespon sama sekali. Hal ini yang tidak pernah terpikirkan oleh kantor pusat DJP sebagai pembuat kebijakan. Mungkin sebaiknya sebelum kebijakan ekstensifikasi ini ditetapkan, ada nota kesepahaman antar Departemen atau Lembaga sehingga di tingkat daerah tidak akan terlalu sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Misalnya Departemen Keuangan membuat perjanjian kerjasama (MOU) dengan Departemen Dalam Negeri, dimana Departemen Dalam Negeri menginstruksikan kepada instansi dibawahnya untuk memberikan data karyawan yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum
Bab I Pendahuluan
6
ber NPWP. Dengan demikian, data yang diperlukan untuk pemberian NPWP tersebut akan mudah didapat apabila sebelumnya ada kesepakatan di tingkat atas. Dengan kondisi sulitnya mendapatkan data dari pemberi kerja baik swasta maupun pemerintah, maka kebijakan ekstensifikasi yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung akan sulit untuk dilaksanakan, padahal target yang telah ditetapkan harus tercapai. Selain itu, kegiatan ekstensifikasi WP OP yang dilakukan sebagai pelaksana Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2006 dan PER-175/PJ/2006 yang dilanjutkan dengan PER-116/PJ/2007 secara tegas mengatur mengenai ekstensifikasi WP OP melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan, dimana fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki objek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Dalam pelaksanaan di lapangan kegiatan ekstensifikasi melalui PER-116/JP/2007 banyak mengalami kendala dan pada tahun 2008 secara nasional hanya mencapai 101.706 NPWP baru. Kendala tersebut dikarenakan. Pertama, ekstensifikasi didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) dalam batasan tertentu , sehingga tidak mencerminkan potensi pendapatan seseorang
untuk ditetapkan sebagai WP OP, misalnya seseorang
memiliki NJOP atas objek pajak (unit perumahan) yang dimiliki senilai lebih dari Rp. 300.000.000,- atau NJOP bangunan senilai Rp. 700.000,-/m2, namun tidak memiliki penghasilan melebihi PTKP karena diperoleh dari warisan atau dari kenaikan NJOP tiap tahun yang tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilannya sehingga bisa dikatakan NJOP suatu objek pajak tidak selalu mencerminkan orang
Bab I Pendahuluan
7
yang memiliki objek pajak tersebut memiliki penghasilan diatas PTKP. (Majalah Berita Pajak, 1 September 2009:12). Selain itu, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ekatensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung tidak saja berasal dari eksternal melainkan juga yang berasal dari internal pada KPP Pratama itu sendiri terutama yang bersifat kebijakan. Salah satu kendala internal yang terjadi, yaitu tindak lanjut KPP Pratama atas surat himbauan yang dikirimkan masih kurang jelas. Atas himbauan yang dikirimkan oleh KPP Pratama ternyata rata-rata yang memberikan respon hanya sedikit saja. Padahal surat himbauan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menjaring NPWP dalam program ekstensifikasi. Meski demikian, letak masalah utama kadang bukan pada Wajib Pajak yang enggan untuk menanggapi namun seringkali dijumpai karena alamat pengiriman yang tidak jelas, kurang tepat, atau telah berganti. (Petugas Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama) Dengan kata lain, data-data yang dimiliki oleh KPP Pratama sudah tidak up to date. Perlu adanya sumber-sumber data yang dapat memberikan data-data baru untuk menunjang efektivitas program. Atau setidaknya untuk meningkatkan tanggapan dari Wajib Pajak atas himbauan yang dikirimkan oleh KPP. Surat Himbauan menjadi salah satu program kerja Ekstensifikasi, namun beberapa surat banyak yang kembali pos (kempos) disebabkan alamat yang kurang tepat, atau alamat yang telah berganti namun tetap dilaporkan yang terdahulu. (Petugas Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama)
Bab I Pendahuluan
8
Dijumpai juga beberapa kasus atas himbauan yang dikirim oleh KPP Pratama ternyata orang-orang tersebut sudah memiliki NPWP namun terdaftar di KPP Pratama lain. Hal ini menggambarkan terdapat kurangnya koordinasi yang baik antarsesama KPP Pratama. Padahal setiap KPP Pratama telah ditentukan wilayah kerjanya masing-masing. Atau barangkali masalah tersebut mengemuka oleh karena Wajib Pajak yang berpindah domisili dan belum melapor kepada KPP Pratama terdahulu. (Petugas Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama) Fenomena di atas juga terjadi dalam mekanisme penerbitan NPWP secara jabatan dalam program ekstensifkasi wajib pajak, sesuai pasal 2 ayat 4 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak walaupun persyaratan subjektif dan objektif telah terpenuhi. Oleh karena itu, maka keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas data dan mekanisme validasi dalam sistem penerbitan NPWP. (Chandra Budi, 2009) Kualitas data yang diberikan oleh calon wajib pajak akan memengaruhi proses validasi selanjutnya. Calon wajib pajak sebenarnya hanya diminta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan apabila sudah ber-NPWP wajib
juga
menyertakan
fotokopi
NPWP-nya
atau
NPWP
suaminya.
Persoalannya, dalam tenggat yang ditentukan, data yang dibutuhkan juga tidak
Bab I Pendahuluan
9
tersedia. Maka, Ditjen Pajak sesuai amanat UU dapat langsung menerbitkan NPWP dengan atau tanpa data pendukung tersebut. Oleh karena itu, terjadinya NPWP ganda pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. (Chandra Budi, 2009) Proses validasi memegang peran sangat penting untuk menghindari kasus NPWP ganda. Karena nama dan alamat tidak unik, identitas kependudukan (seperti KTP) mutlak diperlukan dalam rangka proses validasi ini. Persoalan NPWP ganda ini juga harus dilihat kasus per kasus karena KTP sebagai alat validasi bagi KPP Pratama menjadi gagal kalau calon wajib pajak tersebut memiliki KTP lebih dari satu. (Chandra Budi, 2009) Kurangnya
koordinasi
dengan
pihak-pihak
yang
memiliki
data
kependudukan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemda Kota Bandung atau lebih dikhususkan adalah jajaran pemerintah dibawahnya, baik itu walikota, camat, lurah, dan bahkan sampai dengan tingkat RW serta RT. Kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang memiliki akses data kependudukan mengakibatkan
akses
data
cukup
menjadi
terhambat.
(Petugas
Seksi
Ekstensifikasi KPP Pratama) Adanya resistensi dari Wajib Pajak terhadap program ekstensifikasi NPWP oleh karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. Wajib Pajak kurang tersosialisasi mengenai ekstensifikasi, sehingga program ekstensifikasi menjadi terhambat karena ada resistensi dari wajib pajak. Program kerja sosialisasi/penyuluhan yang sudah dilakukan ternyata belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang dijadikan objek program
Bab I Pendahuluan
10
ekstensifikasi. Hal ini menggambarkan pentingnya sosialisasi untuk tetap gencar dilakukan seiring dengan pelaksanaan program yang kian digalakkan. (Petugas Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama) Data yang didapat oleh KPP Pratama belum berkualitas. Seringkali data yang didapat dari pihak ketiga (KPP lain atau PPAT) masih kurang lengkap dan harus dilengkapi lagi oleh KPP Pratama itu sendiri untuk menjadi sebuah data yang layak untuk ditindaklanjuti. Masih ada kendala, sebab data yang masuk tidak melulu data lengkap dan ini terus diperbaiki dengan perekaman Alket dengan lebih baik. Data yang berkualitas baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan program. Dengan kendala yang ditemukan seperti hal di atas semestinya menjadikan KPP Pratama di Kota Bandung untuk lebih proaktif untuk mencari dan mengembangkan data agar menjadi lebih berkualitas. Tidak hanya semata-mata lebih mengandalkan data dari pihak lain meski hal itu tetap perlu. Mengingat berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi adalah tersedianya data. Oleh karena itu, dalam menjaga akurasi data yang ada di KPP Pratama data tersebut harus dipelihara dengan melaksanakan pemeliharaan/pengelolaan basis data. (Petugas Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama). Namun, dalam pelaksanaan pemeliharaan basis data tersebut sering terjadi kendala-kendala yang terjadi di KPP Pratama. Salah satunya kendala melakukan matching antara NOP-NPWP. Belum link-nya sistem informasi NOP dengan sistem informasi NPWP. Ini karena dahulu, masing-masing sistem dibuat dua unit
Bab I Pendahuluan
11
berbeda, dan dari sumber pembiayaan yang berbeda pula. (Majalah Berita Pajak, 15 Desember 2008). Saat ini sistem manajemen basis data di Direktorat Jenderal Pajak terbagi dua, yaitu kelompok SI DJP dan SIPMOD dan kelompok SISMIOP. Karena awalnya platform, sistem informasi dan kegunaanya agak berbeda satu sama lain, maka konsep standarisasi kunci utamanya (primer key) tidak terbentuk. Akibatnya proses merger antara dua basis data ini menjadi tidak sempurna. Padahal, kedua basis data tersebut saling berkaitan dan sangat penting sekali bagi setiap program yang berkaitan dengan pelayanan maupun penegakan hukum. Hambatan utama dalam menghubungkan dua basis data tersebut adalah tidak adanya primer key yang sama pada dua sistem tersebut. SIDJP atau SIPMOD berpatokan pada NPWP dan Nomor Registerasi (NOREG) sebagai primer key-nya. Sedangkan, SISMIOP berpatokan pada Nomor Pokok Obyek Pajak (NOP) sebagai primer key-nya. Sehingga, setiap usaha penggabungan dua data tersebut dialihkan pada kolom NAMA dan ALAMAT, yang tidak unik dan rentan pada kegagalan. Disaat yang sama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sedang melakukan proses matching NOP dengan NPWP sebagai salah satu upaya ektensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Bagi KPP yang jumlah WP dan NOP nya kecil, maka kegiatan ini tidak menjadi masalah. Dan, proses pengecekan lapangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Akan tetapi dengan KPP yang jumlah WP dan NOP nya sangat banyak maka cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan melakukannya secara sistem (by system). Kantor Pusat pernah
Bab I Pendahuluan
12
membuat program untuk ini, yaitu FONEMA. Akan tetapi sangat disayangkan sampai saat ini program ini tidak berjalan dan hanya sebatas konsep atau wacana saja. Dengan kueri (query) sederhana yang menghubungkan field tertentu disetiap basis data (SIDJP atau SIPMOD) dengan SISMIOP maka proses matching dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi karena sejak awalnya berbeda, maka seringkali dan selalu terjadi kegagalan atau ketidakyakinan dari petugas pajak. Selain itu, menurut salah satu petugas Seksi Ekstensifikasi pada KPP wilayah Kota Bandung, menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pemeliharaan basis data terbatas dengan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, proses input dan outputnya kurang efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan mengenai masalah-masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Dalam Menunjang Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung”.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan
uraian
latar
belakang
di
atas,
maka
penulis
mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1.
Kurangnya kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung dengan Pemda dan Pemberi Kerja Swasta untuk mendapatkan data-data calon wajib pajak yang layak untuk diberikan NPWP.
Bab I Pendahuluan
2.
13
Data-data yang dimiliki oleh KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah tidak up to date sehingga tindak lanjut KPP Pratama atas surat himbauan yang dikirimkan masih kurang jelas. Atas himbauan yang dikirimkan oleh KPP Pratama ternyata rata-rata yang memberikan respon hanya sedikit saja. Padahal surat himbauan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menjaring NPWP dalam program ekstensifikasi.
3.
Kurangnya koordinasi yang baik antarsesama KPP Pratama yang ada di Wilayah Kota Bandung, seperti terjadi juga beberapa kasus atas himbauan yang dikirim oleh KPP Pratama ternyata orang-orang tersebut sudah memiliki NPWP namun terdaftar di KPP Pratama lain, sehingga menyebabkan terjadinya NPWP Ganda.
4.
Adanya resistensi dari Wajib Pajak terhadap program ekstensifikasi NPWP oleh karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
5.
Data yang didapat oleh KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung belum berkualitas, seringkali data yang didapat dari pihak ketiga (KPP lain atau PPAT) masih kurang lengkap dan harus dilengkapi lagi oleh KPP Pratama itu sendiri untuk menjadi sebuah data yang layak untuk ditindaklanjuti. Sehingga data yang didapat tidak akurat dan proses ekstensifikasi pun menjadi terhambat karena pihak KPP Pratama tidak punya data yang kuat untuk memberikan NPWP pada wajib pajak.
6.
Kurangnya SDM dalam hal mengolah dan memelihara basis data pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
Bab I Pendahuluan
14
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab Identifikasi Masalah, maka selanjutnya Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan basis data pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
2.
Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
3.
Bagaimana pengaruh pemeliharaan basis data terhadap ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.4.1 Maksud Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan pemeliharaan basis data dan efektivitas ekstensifikasi wajib pajak. 1.4.2 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan basis data pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
2.
Untuk mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
3.
Untuk mengetahui pengaruh pemeliharaan basis data terhadap pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
Bab I Pendahuluan
15
1.5 Kegunaan Penelitian 1.5.1 Kegunaan Akademis 1. Bagi Peneliti Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Dalam Menunjang Ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. 2. Bagi Instansi Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis
Pelaksanaan
Pemeliharaan
Basis
Data
Dalam
Menunjang
Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. 3. Bagi Peneliti Lain Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Dalam Menunjang Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. 1.5.2 Kegunaan Praktis Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Dalam Menunjang Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
Bab I Pendahuluan
16
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 1.6.1 Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung. Yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami Bandung, KPP Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Aji Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Punawarman, KPP Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl.Soekarno Hata, KPP Pratama Bandung Tegalega yang berlokasi di Jl.Soekarno Hata. 1.6.2 Waktu Penelitian Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Oktober 2010 sampai dengan Februari 2011. Tabel 1.4 Waktu Penelitian Tahap
I
II
III
Prosedur Tahap Persiapan: 1. Bimbingan dengan dosen pembimbing 2. Membuat outline dan proposal skripsi 3. Mengambil formulir penyusunan skripsi 4. Menentukan tempat penelitian Tahap Pelaksanaan : 1. Mengajukan outline dan proposal skripsi 2. Meminta surat pengantar ke perusahaan 3. Penelitian di perusahaan 4. Penyusunan skripsi Tahap Pelaporan : 1. Menyiapkan draft skripsi 2. Sidang akhir skripsi 3. Penyempurnaan laporan skripsi 4. Penggandaan skripsi
Bulan Oktober November Desember Januari Februari 2010 2010 2010 2011 2011
