BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini dihasilkan dari pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bias diharapkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk. Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya memaparkan pemungutan pajak bukan pekerjaan mudah, selain peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Menurut undangundang perpajakan, Indonesia menganut system self assessment yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak baik menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, mengakibatkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha sendiri maupun bekerja di lingkungan perusahaan swasta menarik untuk diteliti. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2014), tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia masih relative rendah. Menteri Keuangan
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
2
Bambang P.S Brodjonegoro (2014) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan kurangnya pemahaman akan kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia, kurangnya AR (Fiskus) dan kurangnya penegakan hukum dibidang perpajakan. Permasalahan yang sering terjadib berkaitan dengan pengutan pajak ini yakni banyaknya penduduk Indonesia yang menolak memenuhi kewajiban pajaknya, atau masih banyak harta yang dimiliki Wajib Pajak yang belum dilaporkan ke Negara. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi untuk menunaikan kewajiban pembayarannya pajaknya di Indonesia masih relative rendah. Berikut Fenomena-fenomena yang terjadi dalam perpajakan terkait fasilitas pajak itu sendiri, yaitu: Tabel 1.1 Kasus Sunset Policy, Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan serta Kepatuhan Wajib Pajak 2015 - 2017 No Kasus Sumber 1 Kebijakan penghapusan sanksi www.katadata.co.id administratif tidak optimal untuk 23 Maret 2015 meningkatkan kepatuhan wajib pajak akibat buruknya administrasi. Dari target Rp 60 triliun, Ditjen Pajak hanya memperoleh dana tambahan Rp 8 triliun. 2 Tingkat kepatuhan wajib pajak ternyata www.liputan6.com tidak menunjukan peningkatan yang 23 April 2015 secara signifikan paska Sunset Policy 3 Belum adanya payung hukum yang www.antikorupsi.org mengatur terkait atas tax amnesty akan 9 Juli 2016 meningkatkan potensi kecurangan 4 Rendahnya pembelajaran mengenai www.merdeka.com sosialisasi perpajakan sejak dini 15 November 2016
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
3
Tabel 1.1 (lanjutan) Kasus Sunset Policy, Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan serta Kepatuhan Wajib Pajak 2015 - 2017 No Kasus Sumber 5 Tingkat partisipasi Wajib Pajak (WP) www.tempo.co yang memanfaatkan amnesti pajak masih 16 Desember 2016 rendah. Total jumlah WP yang ikut mencapai 891.577 WP, di mana jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan WP wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) yang mencapai 20,1 juta. Apalagi jumlah WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai 32,7 juta. 6 Nilai repatriasi aset WP di luar negeri www.tempo.co yang menjadi sasaran utama program tax 21 Januari 2017 amnesty hanya memperoleh hasil Rp 146 triliun. 7 Pemerintah akan menjerat wajib pajak www.metrotv.com yang tidak ikut amnesti pajak setelah 12 Mei 2017 program tersebut berakhir Sumber. Diolah dari berbagai sumber Peranan pajak terhadap pendapatan pendapatan Negara sangat dominan pada masa sekarang ini, hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara dan merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh perundang-undangan. Dari data laporan Direktorat Jendral Pajak Selama tahun 2009 sampai dengan 2014, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung menurun, berikut data perbandingan antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
4
Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Yang Terdaftar dan Yang Melaporkan SPT Tahunannya 2009-2014 WP Yang SPT % Kepatuhan WP Terdaftar Menyampaikan SPT Tahun 1 2009 11.623.250 10.116.987 87,04% 2 2010 16.880.649 14.101.933 83,54% 3 2011 19.924.312 8.512.401 42,72% 4 2012 22.131.323 17.659.278 79,79% 5 2013 24.923.754 16.589.939 66,56% 6 2014 27.688.202 10.258.948 37,05% Sumber : Laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Tahun 2009 s/d 2014 No
Sementara penerimaan perpajakan Indonesia cenderung meningkat dari Rp 619.922,2 miliar atau 11% pada tahun 2009 menjadi Rp 1.246.107 miliar atau 12,4% pada tahun 2014. Peningkatan cukup signifikan, yakni 153,8%. Meskipun demikian, selama tahun yang sama, rasio pajak terhadap PDB Indonesia cenderung stagnan. Padah tahun 2009, rasio pajak terhadap PDB Indonesia 11%, naik menjadi 11,3% pada tahun 2010, naik menjadi 11,8% pada tahun 2011, lalu pada tahun 2012 dan 2013 adalah 11,9%. Pada tahun 2014, rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 12,4%, hal ini dapat di lihat pada Tabel 1.2 berikut ini. Tabel 1.3 Penerimaan Pajak dan Rasio Pajak Terhadap PDB Indonesia 2009-2014 Tahun Penerimaan Pajak Rasio Pajak Terhadap PDB 2009 619.922,2 11,0% 2010 723.306,7 11,3% 2011 873.873,9 11,8% 2012 980.518,1 11,9% 2013 1.077.306,7 11,9% 2014 1.246.107,0 12,4% Sumber : Nota keuangan dan APBN 2013, Nota keuangan dan RAPBN 2015
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
5
Perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal, APBN yang sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 bertumpu pada penerimaan pajak, selama tahun 2009 sampai tahun 2014, proposi terbesar pendapatan Negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2014, proporsi penerimaan Negara bukan pajak adalah 23,66%. Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, proporsi PNBP cenderung menurun dari 26,77% pada tahun 2009 menjadi 23,66% pada tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini : Tabel 1.4 Penerimaan dari Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2009-2014 Thn 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Penerimaan Perpajakan Miliar % Rupiah 619.922,2 73,04 723.306,7 72,67 873.873,9 72,19 980.518,1 73,28 1.077.306,7 74,87 1.246.107 76,20
Penerimaan Negara Bukan Pajak Miliar % Rupiah 227.174,4 26,77 268.941,9 27,02 331.471,8 27,38 351.804,7 26,29 354.751,9 24,65 386.946,4 23,66
Penerimaan Hibah Miliar % Rupiah 1.666,6 0,20 3.023,0 0,30 5.253,9 0,43 5.786,7 0,43 6.832,5 0,47 2.351,1 0,14
Total Pendapatan Negara dan Hibah Miliar % Rupiah 848.763,2 100 995.271,5 100 1.210.599,7 100 1.338.109,6 100 1.438.891,1 100 1.635.378,5 100
Sumber : Nota keuangan dan APBN 2013, Nota keuangan dan RAPBN 2015 Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan menghitung jumlah pajak yang terutang sebenarnya, membayar pajak yang terutang, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
6
yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkannya kewajibannya. Berdasarkan data nota keuangan dan APBN 2013 dan nota keuangan dan RAPBN 2015 tax ratio Indonesia baru mencapai 12,4%. Nilai tax ratio ini masih dapat ditingatkan, karena selama beberapa tahun terakhir ini jumlah Wajib Pajak senantiasa bertambah, meskipun demikian tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan tax ratio. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang baik atas peraturan perpajakan akan mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggali potensi dari Wajib Pajak Orang Pribadi harus di dukung dengan sosialisasi akan peraturan perpajakan Orang Pribadi. Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, lingkungan dan sanksi pajak yang akan dikenakan oleh Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri. Pemberi Tax Amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan Negara lain. Tax Amnesty diberikan kepada Wajib Pajak yang selama ini tidak membayar dengan benar. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo kebijakan ini maasih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
7
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Direktorat
Jendral
Pajak
mengetahui
ketidakbenaran
pemenuhan
kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Wajib Pajak, agar Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, maka Dirjen Pajak pada tahun 2008 telah memberikan kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, melalui kebijakan Sunset Policy, yaitu suatu kebijaksanaan pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berups bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang bayar. Secara teoritis apabila Wajib Pajak ingin mengikuti program Sunset Policy, maka Wajib Pajak akan memperoleh banyak keuntungan, Namun pada kenyataanya masih banyak Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Sunset Policy tersebut secara optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas timbul beberapa pemasalahan, yaitu bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya Sunset Policy, bagaimana pengaruh Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan setelah berakhirnya Sunset Policy tersebut. Demi mengejarnya target penerimaan pajak tahun ini. Pemerintah menabut insentif pajak. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan berjanji untuk
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
8
menerbitkan aturan Sunset Policy jilid II dalam waktu dekat. Masyarakat baik Wajib Pajak pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Sirat Pemberitahuan Pajak Penghasilan mulai 1 April 2015. Pemerintah mengupayakan April sudah keluar bahkan dalam dua minggu ini. Berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada 31 Maret, menjaadi momentum bagi Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan himbauan kepada masyarakat unuk segera melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 maka masyarakat akan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi bunga 2 persen setiap bulannya. Pembetulan SPT yang dimaksud hanya SPT PPh selama lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2010-2014. Sementara itu masyarakat tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahun 2010 lantaran masa berlakunya telah berakhir. Aturan Sunset Policy pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008 silam, demi meningkatkan penerimaan pajak. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak Januari 2008 tesebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sejak itu, realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target yang ditetapkan pemerintah. Kendati demikian, tak di pungkiri bahwa setelah habis masa berlaku pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan. Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2014 lalu, penerimaan pajak selalu tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
9
Direktorat Jendral Pajak akan mengakhiri program tax amnesty di akhir Maret 2017 dengan mengadakan acara Farewell Tax Amnesty. Sehubungan program tax amnesty yang sudah di jalankan sejak awal Agustus 2016 silam sampai dengan akhir Maret 2017 penerimaan pajak meningkat dari realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 112 triliun, terdiri dari pembayaran tebusan Rp 104 triliun, pembayaran tunggakan Rp 6,16 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,84 triliun.
Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul : “ Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Menteng Satu ” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menguji variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1) Apakah sunset policy berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 2) Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 3) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
10
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1) Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Untuk mengetahui pengaruh sunset policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. b) Untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. c) Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2) Kontribusi Penelitian Dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain : a) Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini dapat bermanfaat tehadap program sunset policy, tax amnesty, dan sosialisasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. b) Bagi Akademik, semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran dan ilmu pengetahuan mengenai program sunset policy, tax amnesty, dan sosialisasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
11
c) Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang perpajakan, sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai nilai perpajakan pada masa yang akan datang.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
