1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Selain itu Indonesia juga terkenal karena jumlah penduduknya yang besar. Dari survey kependudukan yang dilaksanakan pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 259.940.857 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka semakin banyak pula kebutuhan untuk masingmasing individu harus terpenuhi. Hal ini mendorong perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh dari tahun-ke tahun . Adanya pertumbuhan dari segi ekomoni Indonesia
tersebut
juga
mendorong
pembangunan
di
Indonesia.
Agar
pembangunan tersebut berjalan dengan baik maka hal yang krusial adalah pembiayaan. Hal ini dapat mendukung pembangunan Indonesia sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang dasar 1945.Untuk menjamin kelancaran daripada sumber pembiayaan pembangunan nasional di perlukan suatu kesinambungan kebijakan baik di bidang moneter maupun perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta. Badan-badan usaha milik negara
2
bahkan lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian 1.
Bagi masyaraakat yang hidup di negara-negara maju seperti negara Eropa, Amerika, maupun Jepang mendengar kata Bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank di jadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti , tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman barang, melakukan pembayaran dan juga melakukan penagihan. Di samping itu peranan Bank juga sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan bank dalam mengendalikan negara tersebut. artinya keberadaan dunia perbankan semakin di butuhkan oleh negara dan juga masyarakatnya.2 Bank merupakan suatu badan usaha yang bertugas untuk mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkan dana tersebut ke masyarakat kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit dan/atau bentuk- bentuk 1
Hermansyah ,2006,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Kencana Prenada Group, Jakarta,Hlm.7 2 Kasmir,2002, Dasar-dasar Perbankan , PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta,Hlm. 1
3
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Karenanya Bank juga di sebut sebagai lembaga Intermediasi. Bisnis Perbankan merupakan suatu bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan yang sangat besar apabila di kelola dengan baik. Namun di sisi lain bisnis perbankan juga penuh dengan risiko. Hal ini di karenakan untuk menjalankan segala usahanya bank menggunkan dana yang di titipkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, dll. Fungsi bank salah satunya adalah memberikan kredit bagi nasabahnya. Kredit dalam bahasa latin juga di sebut dengan “credere” atau percaya. Maksudnya adalah bahwa dalam memberikan kredit si pemberi kredit percaya bahwa si penerima kredit akan mengembalikan uang dalam jumlah yang telah di tentukan dan juga dalam waktu yang telah disepakati. Sedangkan si penerima kredit juga menerima kepercayaan tersebut sehingga menerima kewajiban untuk mebayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan waktu dan juga jumlah yang telah di sepakati. Oleh karena itu untuk meyakinkan bank bhwa si nasabah benarbenar dapat di percaya, maka sebelum kredit di berikan, terlebih dahulu bank akan melakukan suatu analisis kredit. Analisis kredit mencangkup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang di berikan serta faktorfaktor lainnya. Tujuan analsiis ini ialah aagar bank yakin bahwa kredt yang di berikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa di analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan Bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah dapat memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, namun
4
terlanjur di berikan. Kemudian apabila salah dalam menganalisis maka kredit yang di salurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah penyebab adanya kredit macet. Penyebab lainnya mungkin di sebabkan oleh bencana alam yang mungkin tidak dapat dihindari oleh nasabah. Penyebab lainnya adalah misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam usaha yang dibiayai. 3 Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa dalam pemberian suatu fasilitas kredit bagi masyarakat bisa saja mengandung suatu risiko kemacetan. Hal ini dapat berdampak pada kerugian pada bank itu sendiri. Dalam hal ini bank harus mempersiapkan diri dalam hal menangani keadaan sehingga dapat melakukan penyelamatan terhadap dana yang telah dipinjamkan tersebut. Sehingga bank tidak akan mengalami kerugian. PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia menyediakan kredit untuk masyarakat, salah satu bentuknya adalah dalam bentuk Kredit KPR .Dalam pemberian kredit tersebut, Bank mensyaratkan tentang adanya jaminan kredit. Hal ini untuk menjamin pelunasan terhadap kredit yang di berikan oleh bank kepada nasabah debitur. Adanya jaminan dalam pemberian kredit diatur dalam Undang- undang perbankan,namun istilah yang digunakan oleh Undang-undang yang menunjuk pada jaminan adalah agunan. Menurut pasal 1 angka 23 Undang- undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pengertian agunan kredit adalah, “ jaminan
3
Hermansyah,Op. Cit.,Hlm.102
5
kredit yang di serahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasrkan prinsip syariah”. Pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur dalam hal ini Bank berguna untuk memberikan hak dan kekuasaan pada bank itu sendiri untuk melakukan penyitaan serta perampasan pada obyek jaminan, apabila di kemudian hari pihak debitur melakukan cidera janji. Dalam pemberian kredit KPR oleh bank,ada beberapa jenis jaminan yang digunakan, di antaranya adalah dengan Hak Tanggungan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, (UUHT)di sebutkan bahwa hak tanggungan adalahsuatu kedudukan yang di utamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Ketentuan Pasal 6 UUHT mengatur bahwa apabila pihak kreditur melakukan cidera janji atau wanprestasi maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.Dalam pemberian kredit bank selaku kreditur selalu berharap bahwa pihak debitur selaku pihak yang mendapatkan kredit akan selalu memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah di buat secara bersama. Namun pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan. Penyelesaian kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur (bank), padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun
6
kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum. Bahkan praktek penyelesaian kredit bermasalah di lapangan terutama di lingkungan peradilan sering sekali dialami hambatan-hambatan yang justru mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam perjanjian Kredit Perumahan Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro ? 2. Bagaimanakah upaya yang di lakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Ditiro dalam melakukan eksekusihak tanggungan pada Kredit Perumahan rakyat yang bermasalah?
