BAB I Pendahuluan 1.1
Latar Belakang Masalah
Depok merupakan Kota penyangga Ibu Kota yang tingkat pertumbuhannya begitu pesat. “Dalam kurun waktu 5 tahun
(2009 – 2014) penduduk Kota Depok mengalami
peningkatan sebesar 447.993 jiwa. Pada tahun 2015, diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai jumlah 1.610.000 jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 7.877 jiwa per km2 .”1M eningktanya
jumlah penduduk akan berimbas pada kemampuan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas. Permasalahan lingkungan yang kerap kali muncul Di Kota-Kota besar salah satunya adalah pengelolaan sampah yang buruk. Buruknya pengelolaan sampah akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti menimbulkan bau tak sedap, menimbulkan penyakit, serta menyebabkan lingkungan men jadi kotor. Lebih parahnya lagi masalah sampah ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak pengelola sampah seperti yang terjadi di TPA Bantar Gebang. “Sampah yang semakin menumpuk, akan berdampak negatif pada penurunan kualitas lingkungan.” 2
Permasalahan sampah Di Kota Depok antara lain, tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat yang berjumlah 1200ton perhari dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Sampah A khir) Cipayung tanpa proses pemilahan. “Kemampuan Pemerintah
1 2
Kota
baru
mampu
menangani
620ton
sampah
perhari
dan
Admin. Profil Kota Depok. http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi. Diakses pada 3 M ei 2015. Admin. http://www.sanitasi.or.id/. Diakses pada 5 M ei 2015
1
dibuang
ke 38 Unit Pengolahan Sampah dan Tempat TPA Cipayung .”3
TPA Cipayung
dengan luas 10,6 hektare yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2017 mendatang diperkirakan tidak mampu lagi menampungdan harus ditutup. Permasalahan sampah yang terjadi Di Kota Depok merupakan salah satu contoh kurang baiknya pengelolaan sampah yang ada Di Indonesia. Permasalahan sampah yang sering muncul di Indonesia menurut Kementrian Kehutanan dan Lingkungan H idup dan JICA antara lain “ (1.) masih berpola end of pipe, yaitu pengelolaan dilakukan setelah sampah ditimbulkan; (2.) sangat tergantung pada TPA dan (3.) Belum optimal dalam melibatkan pelaku usaha dan masyarakat serta berorientasi pada pemerintah.” 4
Untuk menanggulangi permasalahan sampah ini Pemerintah K ota Depok memiliki keseriusan, hal ini dibuktikan dengan dimunculkannya Perda No.5 Tahun 2014 dan Program jangka panjang. “Pemkot Depok memiliki target jangka panjang berupa bebas sampah atau yang diberi jargon zero wasted tahun 2019 mendatang.” 5M enurut
Burhanudin selaku Kepala Seksi Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok “Pada saat ini sampah yang mampu diolah oleh Dinas Kebersihan melalui UPS (Unit Pengolahan Sam pah) Di Kota Depok Sebanyak 60 ton perhari.” 6Jumlah
tersebut terdiri dari 18 ton sampah non organik, 33 ton organik dan 9 ton residu. Dengan demikian pengurangan sampah ke TPA hanya berjumlah 51 ton dari total
3
Imam Hamdi. 13 Januari 2016. 580 Ton Sampah Liar depok Tak tertangani. https://m.tempo.co/read/news/2016/01/13/214735597/580 -ton-sampah -liar-depok-tak-tertangani. Diakses pada 10 Februari 2016 4 Utami, D., Indrasti dan Dharmawan. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas : Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan. Volume 2. 5 Dian, Joshua. 13 Januari 2016. Terkait sampah Depok, 2017 Ditargetkan Bersih. http://depokonline.com/2016/01/13/terkait -sampah-depok -2017-ditargetkan -bersih/. Diakses Pada 10 Februari 2016 6 Imam Hamdi. 13 Januari 2016. 580 Ton Sampah Liar depok Tak tertangani. https://m.tempo.co/read/news/2016/01/13/214735597/580 -ton-sampah -liar-depok-tak-tertangani. Diakses pada 10 Februari 2016
2
sampah sebanyak 620 ton. Berdasarkan standar nasional, sampah yang dihasilkan oleh sebuah keluarga mencapai 0,6 Kilogram per hari . “Di Kota Depok terdapat kurang lebih 500 ribu kepala keluarga tetapi baru 5 persen dari total kepala keluarga yang memilah sampah.”7Tahun
ini Pemerintah Depok menargetkan 10 persen dari total kepala
keluarga di Kota Depok. Bahkan Pemkot Depok memiliki target sampai 20 persen dari total kepala keluarga (KK) untuk melakukan pemilahan sampah sampai tahun 2019. M enurut Ketua Asosiasi Bank Sampah Kota Depok M . Supariyono “ Jumlah timbulan sampah Kota Depok 2015 : 1200 Ton/Hari, yang telah dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan (UPS dan TPA) : 620 Ton/Hari (37,3% ).”8Untuk
mengelola sampah yang ada
Di Kota Depok, “Pemerintah Kota Depok setiap tahunnya harus mengelua rkan biaya sebesar 120 miliar untuk menangani sampah.” 9
Besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah
Kota Depok tidak juga mampu menyelesaikan permasa lahan sampah. Anggaran sebesar itu kurang ideal jika hanya dipergunakan untuk menangani permasalahan sampah, lebih baik jika digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Sebelum tahun 2013 hampir sebagian besar pengelolaan sampah Di Kota Depok pada umumnya masih mengaplikasikan metode tradisional, kecuali wilayah yang telah menerapkan pengelolaan sampah 3R seperti wilayah Perumahan Lembah Depok yang memiliki Bank Sampah M pok lili (Kelom pok
7
Ibid Admin DKP Kota Depok. M ei 2016. Profil Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Depok.http://dkp.depok.go.id/Diakses pada 10 September 2015 9 Antara. Selasa 17 februari 2015. http://metro.news.viva.co.id/news/read/591179 -depok -cabutretribusi-sampah -rumah-tangga. Diakses pada 10 September 2015. 8
3
Peduli Lingkungan) dan wilayah Kampung Pitara yang memiliki Bank Sampah WPL (Warga Peduli Lingkungan). M ekanisme dari pengelolaan sampah secara tradisional
yaitu
sampah
dari
masyarakat
diangkut
oleh
petugas
untuk
dikum pulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) lalu diangkut oleh truk Dinas Kebersihan dan membuangnya di TPA tanpa ada pengolahan dan pemilahan sampah. Sedangkan mayoritas warga yang ada di wilayah Bank Sampah M pok Lili dan WP L telah memilah dan mengelola sampah organik maupun non organiknya sejak tahun 2010.
Berdasarkan hal tersebut perlu adanya mekanisme baru dalam hal pengelolaan sampah. Bentuk nyata dari keseriusan Pemerintah Kota Depok yaitu membuat
Peraturan
Daerah
No.
5
Tahun
2014
mengenai
Pengelolaan
Persampahan.M ekanisme pengelolaan sampah berdasarkan Perda No 5 Tahun 2014 yaitu sampah dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Untuk sampah organik di kelola oleh Pemerintah Kota melalui D inas Kebersihan. Adapun teknis pengelolaannya, sampah organik yang sudah dipilah oleh masyarakat diangkut dan dibawa ke D roping point di lingkungan RT, lalu petugas kebersihan dari Dinas terkait membawanya ke UPS (Unit Pengelolaan Sampah) terdekat. Fungsi UPS ini adalah memproses sampah organik yang berasal dari masyarakat menjadi pupuk kompos. Sedangkan untuk Sampah non organik yang sudah dipilah oleh masyarakat, dikumpulkan ke Bank Sampah terdekat. Untuk sampah yang yang tidak dapat direduksi dan di daur ulang makadiangkut ke TPA oleh petugas dari D inas terkait.Dalam Perda No. 5 Tahun 2014 diatur pula pencabutan retrib usi sampah pada level rumah tangga dengan maksud untuk
4
mengurangi beban masyarakat dalam membayar tagihan sampah. “M enurut W alikota Depok, pencabutan retribusi sampah pada level rumah tangga merupakan win -w in solution antara Pemda dan M asyarakat.” 10
Gambar 1.1 Mekanisme Pengelolaan Persampahanberdasarkan Perda Kota DepokNo. 5 tahun 2014
Sumber : Profile Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok 2015.
Perda Pengelolaan Sampah ini berisi hal mengenai proses pengelolaan dan pemilahan sampah yang berasal dari masyarakat dengan mengadapatasi pada kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank Sampah WPL dan M pok Lili yang dilakukan sejak tahun 2010. Perbedaan yang muncul setelah adanya Perda adalah sampah organik dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Dep ok, sedangkan Sampah non organiknya dikelola oleh Bank Sampah. 10
Antara. Selasa 17 februari 2015.Depok Cabut Retribusi Sampah rumah Tangga. http://metro.news.viva.co.id/news/read/591179 -depok -cabut-retribusi-sampah-rumah-tangga. Diakses pada 10 September 2015.
5
Pada sebuah kebijakan maka ada yang disebut dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti hasil dari pengelolaan sampah melalui B ank Sampah yang ada di Kota Depok. Penelitian ini mengacu pada Perda No.5 Tahun 2014 Kota Depok mengenai Pengelolaan Persampahan. Pada Perda ada yang dinamakan strategi dan arah kebijakan. Dalam hal ini arah kebijakan dan strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran kebijakan.
PadaPerda tersebut dijelaskan bahwa untuk sampah organik dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui program peningkatan pengelolaan persampahannya, sedangkan untuk sampah non organik dikelola oleh Bank Sampah. Dengan demikian, pada Perda tersebut Bank Sampah levelnya adalah Program. Hal ini dikarenakan, suatusasaran kebijakan terdiri dari outcome yang dihasilkan oleh program, sedangkan outcome terdiri dari beberapa output kegiatan dalam program.
Fokus penelitian ini adalah evaluasi program dari pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Di Kota Depok. Dalam riset ini, peneliti memberikan batasan lokus pada Bank Sampah di Kota Depok. Hal ini dikarenakan Bank Sampah merupakan suatu organisasi yang unik dan muncul dari masyarakat yang didasari oleh kepedulian masyarakat atas kerusakan atau penurunan kualitas lingkungannya. Dari kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah banyak manfaat yang dirasakan oleh M asyarakat, baik dari aspek lingk ungan, ekonom i dan sosial.
6
Bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah secara bijak dan pada gilirannya mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. “Pe mbangunan bank sampah ini ha rus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah karena sampah memunyai niai jual yang cukup baik, sehingga pengeloaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia.” 11
Selain itu,Bank
Sampah dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai.
Berdasarkan UU No 18 Tahun 2008, “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”12Berdasarakan
peraturan menteri lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012
tentang pedoman pelaksanaan reuse, reduce dan recycling melalui bank sampah mendefinisikan “Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang yang memiliki nilai ekonom i.” 13Berdasarkan
kebijakan tersebut, Walikota
Depok membuat Perda mengenai pencabutan retribusi sampah pada level rumah tangga dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampahserta mengurangi beban masyarakat. Selain itu,Sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya mengelola dan memilah sampah sering kali dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok bersama kelompok Bank Sampah yang ada di K ota Depok .
11
Admin. 1 M aret 2013. Profile Bank Sam pah Indonesia. http://www.menlh.go.id/profil-bank sampah-indonesia-2013/. Diakses pada 10 Mei 2015. 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 13 Peraturan menteri lingkungan hidup No 13 Tahun 2012
7
Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 13 tahun 201 2 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah, merinci mekanisme kerja Bank Sampah meliputi : “1. pemilahan sampah 2. Penyerahan sampah ke bank sampah 3. Penimbangan sampah 4.pencatatan 5. Hasil penjualan yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan dan 6. Bagi hasil penjualan sampah anta ra penabung dan pelaksana.” 14M eskipun
sasaran utama dari Bank Sampah adalah produsen sampah rumah tangga, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama antara industri dengan Bank Sampah. Sistem Bank Sampah merupakan “manajemen/alur pengelolaan sampah, khususnya anorganik sejak dari sumbernya (rumah tangga) dikelola secara kolektif dan sistematis hingga memberikan manfaat kembali pada sumbernya dan bisa tercatat hasilnya (berat dan harganya).” 15
Lebih lanjut unilever menyebutkan dalam sistem bank sampah
terdapat : 1. Pemilahan sampah sesuai jenis 2. Administrasi (pencatatan) 3. Pengurus 4. Nasabah 5. Penjual dan 6. pemanfaatan hasil bank sampah .
Kementrian Kehutanan dan lingkungan Hidup
menyebutkan bahwa
tujuan adanya Bank Sampah adalah untuk mengajarkan masyarakat agar dapat bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan dengan cara melakukan pemilahan sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak yang akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA . “Bank Sampah menekankan pada pentingnya upaya untuk menggerakkan masyarakat sehingga tahu dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah rumah tangga.” 16
Selain itu sebagai
upaya memaksimalkan nilai sampah maka dibentuklah Bank Sampah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, hijau dan asri, m engurangi jumlah 14
Peraturan M enteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012. Unilever. 2012. M odul sistem Bank sampah. Yayasan unilever Indonesia. Jakarta . 16 Suwerda, B. 2012. Bank Sampah (kajian teori dan penerapan). Pu staka rihama. Yogyakarta 15
8
sampah ke TPA, mengubah perilaku masyarkat, mendidik masyarkat peduli lingkungan
dan
berorganisasi,
meningkatkan
kreatifitas
dan
memberikan
keuntungan bagi penghasil sampah.
Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Sampah di K ota Depok yaitu menerima sampah yang sudah dipilah dari masyarakat dan mengkonversi dalam sejumlah uang dan dapat cairkan oleh nasabah dalam setahun dan beberapa bulan kedepan. “Ketua Komunitas Bank Sampah Depok di Kecamatan Tapos mengatakan, bank sampah bisa menghasilkan Rp 14 Juta selama sebulan.” 17“M enurut Bondan,bagi nasabah Bank Sampah Depok yang aktif, setiap tahunnya bisa mendapat tabungan Rp 600.000 hingga Rp 700.000 dan diambil dalam setahun.” 18
Kota Depok memiliki target jangka panjang yaitu Depok bebas sampah pada tahun 2017 dan diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2014. Akan tetapi, permasalahan sampah yang terjadi di K ota Depok antara lain tingginya jumlah sampah yang
dihasilkan warga Depok sebanyak 1200 ton. Dari 1200 ton
sampah,saat ini baru sebanyak 620 ton yang dikelola dan hanya 60 ton yang diolah. Selain itu daya tampung TPA Cipayung sebagai TPA yang digunakan oleh Pemkot Depok sudah overload.
Berdasarkan hal tersebut, evaluasi dirasa penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target program jangka panjang yaitu K ota Depok bebas sampah pada 2019. Lokus dari evaluasi ini adalah Bank Sampah yang terdapat Di Kota 17
Endro Yuwanto. Kamis, 10 September 2015, 13:00 W IB . Bank Sampah Di Depok M asih Kurang Ideal. Diakses http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum -koran/15/09/10/nug60b5bank-sampah-di-depok-masih-kurang-ideal. 1 Januari 2016. 18 R.Ratna Purnama. Senin, 26 Oktober 2015. Atasi Sampah Depok Bentuk Komunitas Bank Sampah. Diakses http://metro.sindonews.com/read/1056111/171/atasi-sampah -depok-bentukkomunitas-bank -sampah-1445794708. 1 Januari 2016.
9
Depok. Berdasarkan Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 maka Bank Sampah memiliki peranan untuk menangani sampah non organik. Peran Bank Sampah tidak kalah penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah seperti meningkatkan partisipasi dalam hal mengolah dan memilah sampah.
1.2
Rumusan Masalah
M engacu pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana Produktifistas Pengolahan Sampah Non Organik M elalui Bank Sampah, Di Kota Depok Jawa Barat ? 2. Bagaimana tingkat partisipasi penduduk dalam pengolahan sampah non organik melalui Bank Sampah? 3. Apakah 2 Pola pemanfaatan sampah mempengaruhi sampah yang diolah? 1.3
Tujuan Penelitian
1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Poduktifitas pengolahan sampah melalui Bank Sampah Di Kota Depok, Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk dalam pengolahan sampah non organik melalui Bank Sampah.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara pola pemanfaatan sampah dengan sampah yang diolah.
10
1.4
Manfaat Penelitian
M emaksimalkan potensi dari pengelolaan Bank Sampah Di Kota Depok.
M eminimalisir kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan Bank Sampah di Kota Depok.
Sebagai masukan untuk Pemkot Depok guna mengetahui capaian outcome Pengelolaan Bank Sampah, sehingga menjadi masukan bagi kebijakan di tahun-tahun berikutnya.
11
