BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai ibu kota Negara, DKI Jakarta merupakan pusat Pemerintahan dan perekonomian yang sangat padat penduduknya di negeri ini. Tercatat pada tahun 2011 total penduduk di DKI Jakarta mencapai 10.187.595 jiwa1. Dengan jumlah penduduk yang padat tersebut, ternyata menimbulkan sejumlah masalah, diantaranya ialah masalah jaminan sosial. Masalah jaminan sosial terutama jaminan kesehatan merupakan isu yang hangat dibicarakan oleh warga DKI Jakarta mengingat ketimpangan sosial yang tinggi di masyarakat menimbulkan perbedaan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Bagi warga kelas menengah keatas dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, namun tidak demikian bagi warga miskin yang hidup di pemukiman padat penduduk atau di bantaran kali. Jumlah penduduk miskin sendiri di DKI Jakarta makin bertambah sebanyak 51,24 ribu jiwa yang semula pada Maret 2010 hanya 312,18 ribu jiwa menjadi 363,42 ribu jiwa pada Maret 20112. Bagi penduduk miskin Jakarta, pelayanan kesehatan yang berkualitas hanyalah mimpi belaka. Bahkan ada ungkapan yang menyatakan bahwa “orang miskin dilarang sakit”. Merespon masalah jaminan sosial dan kesehatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Joko Widodo mengeluarkan kebijakan dibidang jaminan 1
dki.kependudukancapil.go.id. Anonym. Tth. Jumlah Penduduk DKI Jakarta. Dapat diakses pada : http://dki.kependudukancapil.go.id/?Itemid=63&id=4&option=com_content&view=article. Diakses pada 15 April 2013 pukul 11.00 wib. 2 www.menkokesra.go.id. Anonym. Tth. BPS: Warga Miskin Jakarta Bertambah. Dapat diakses pada: http://www.menkokesra.go.id/content/bps-.warga-miskin-jakarta-bertambah.diakses pada 11 April 2013 pukul 09.30 wib.
kesehatan yaitu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang juga merupakan janji politik pasangan Jokowi-Ahok saat kampanye. Masyarakat DKI Jakarta sendiri menilai bahwa, program ini cukup menyakinkan dan reliable untuk dilaksanakan, pasalnya Jokowi saat menjabat sebagai Walikota Solo pernah melaksanakan program yang serupa yaitu Kartu Solo Sehat. Program ini juga menjadi salah satu program unggulan ditengah masalah buruknya pelayanan kesehatan yang sedang meradang di DKI Jakarta. Potret buruknya pelayanan kesehatan seringkali diberitakan di media massa antara lain masalah biaya pengobatan penyakit yang sangat mahal hingga penolakan terhadap pasien yang kurang mampu. A.1 Gambaran Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta Program KJS sendiri merupakan program kartu jaminan asuransi kesehatan yang diberikan kepada warga yang miskin dan warga yang memiliki potensi miskin diimplementasikan
yang
berdomisili di wilyah DKI
sejak
bulan
November
2012.
Jakarta Selain
yang
dinilai
telah cukup
menyakinkan untuk diimplementasikan, Program KJS juga dinilai sangat menguntungkan bagi warga Jakarta. Pasalnya dengan menggunakan KJS setiap warga Jakarta yang berobat ke Rumah Sakit (RS) yang bekerjasama dalam program KJS tidak dipungut biaya sedikitpun alias gratis. Adapaun syarat berobat di RS yang bekerjasama dengan KJS, warga yang tidak mampu membayar dan belum terdaftar dalam Jamkesda hanya cukup membawa KTP DKI Jakarta saja setelah mendapat rujukan dari Puskesmas.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri menargetkan 4,7 juta peserta KJS dengan rincian 1,2 juta peserta Jamkesmas dan 3,5 juta peserta dari penduduk DKI yang kurang mampu3. Dengan total target 4,7 juta peserta KJS, DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran kesehatan pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1,2 triliun untuk tahun 2013, dimana sebanyak Rp 300 miliar digunakan untuk membayar utang Jamkesda tahun sebelumnya, dan sisanya untuk program KJS. Sedangkan untuk tahun 2014, anggaran KJS telah disepakati bertambah Rp 200 miliar4. Program KJS pada tahun 2013 juga merupakan program uji coba untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan di kelola oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menggunakan sistem tariff INACBGS. Ditingkat pemeritah pusat sendiri, juga terdapat program dibidang jaminan kesehatan yang serupa dengan KJS yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang resmi diimpelmentasikan pada 1 Januari 2014. JKN sendiri merupakan program jaminan kesehatan Pemerintah dan masyarakat/rakyat secara nasional. Tujuan dari JKN sendiri yaitu memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program JKN dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam prakteknya JKN dilaksanakan dibawah naungan BPJS Kesehatan. 3
Jakarta.go.id. Erna. Tth. PT Askes Resmi Kelola Dana KJS. Diunduh pada: http://www.jakarta .go.id/v2/news/2013/04/pt-askes-resmi-kelola-dana-kjs#.UzTbtHbRFqw tanggal 28 maret 2014 puku 09.27 wib. 4 metro.news.viva.co.id. Susila, Suryanta Bakti & Eka Permadi. 2 Oktober 2013. Ini Besaran Dana yang Diajukan Ahok Untuk KJS. Diunduh pada: http://metro.news.viva.co.id/news/read/448495ini-besaran-dana-yang-diajukan-ahok-untuk-kjs tanggal 26 Agustus 2014 pukul 08.00 wib.
Tidak jauh berbeda dengan KJS, kepersertaan JKN sendiri memang tidak sepenuhnya melingkupi jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warga Indonesia namun kepesertaannya dibagi menjadi dua jenis yaitu kepesertaan mandiri dan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk kepesertaan mandiri merupakan peserta dari golongan mampu untuk membayar iuran yang mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Sedangkan peserta PBI ialah peserta yang dari golongan fakir miskin dan orang tidak mampu yang seluruh iurannya ditanggung oleh Pemerintah. Kepesertaan PBI ditetapkan berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh lembaga statistik Negara (BPS), berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemeritah dengan begitu, tentunya peserta Jamkesmas yang telah terdata sebelumnya secara otomatis terintegrasi sebagai peseta PBI. Karena JKN merupakan program beskala nasional maka ditargetkan seluruh warga Negara Indonesia menjadi peserta JKN dan nantinya akan bersifat wajib. Anggaran untuk kepesertaan PBI sendiri Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 19,8 triliun Rupiah dari APBN 2014 untuk membayar iuran 86,4 juta peserta PBI5. Dari 86,4 juta peserta PBI, data Dinas Kesehatan DKI yang bersumber dari data BPS menyatakan bahwa di DKI Jakarta hanya terdapat 1,1 juta jiwa yang terdaftar sebagai PBI JKN BPJS Kesehatan6.
5
Jpnn.com. Anonym. 15 Maret 2014. Kemenkes: BPJS Kesehatan Masih Sehat. Diunduh pada http://www.jpnn.com/read/2014/03/15/222099/Kemenkes:-BPJS-Kesehatan-Masih-Sehat- tanggal 27 Agustus 2014, pukul 11.04 wib. 6 Mentro.sindonews.com. yuanita. 18 Juni 2014. Kadinkes DKI: KJS tak Mati! Diunduh pada http://metro.sindonews.com/read/874531/31/kadinkes-dki-kjs-tak-mati tanggal 27 Agustus 2014 pukul 11.06 wib.
A.2 Masalah Kepesertaan, Pelayanan dan Pembiayaan Pada awal tahun 2014, proses implementasi kebijakan KJS dan JKN- BPJS Kesehatan ternyata mengalami permasalahan. Terdapat sekitar 1,1 juta jiwa penduduk DKI yang terdaftarar dalam KJS juga terdaftar sebagai penerima Jamkesmas yang secara otomatis menjadi peserta PBI JKN-BPJS. Dari 1,1 juta jiwa tersebut, ada sebagian yang sudah terintegrasi dengan JKN merasa kecewa karena harus membayar pelayanan kesehatan yang tidak tercakup dalam pelayanan JKN, padahal sebelummnya pelayanan tersebut digratiskan dalam KJS. Pelayanan kesehatan yang belum tercakup dalam JKN tersebut seperti pelayanan cek darah dan cek jantung. Akar masalah tersebut bersumber dari premi JKN yang lebih rendah dari premi KJS yaitu hanya Rp 19.000 sedangkan premi KJS mencapai Rp 23.000 sehingga menyebabkan pelayanan yang berbeda pula. Belum lagi penggunaan tariff Indonesian Case Base Groups (INACBGS) dalam program KJS dan JKN yang menurut beberapa pihak kususnya rumah sakit menyebabkan kerugian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Barry selaku Wakil Direktur Rumah Saktit MH Thamrin yang menyatakan bahwa program KJS yang menggunakan tariff INACBGS rata-rata hanya mengcover biaya 30 persen saja dari biaya seharusnya sehingga pihak RS merugi7. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2014, peneliti tidak menemukan fenomena tumpang tindih kebijakan baik dari segi kepesertaan, pembiayaan maupun pelayanan. Hal tersebut disebabkan karena
7
news.detik.com. Rivki. 23 Mei 2013. Ini Alasan 2 Rumah Sakit Swasta Tolak Program KJS. Dapat diakses di: http://news.detik.com/read/2013/05/23/123655/2253896/10/ini-alasan-2-rumahsakit-swasta-tolak-program-kjs. Diakses pada 28 Maret 2014 pukul 06:55 wib.
sejumlah
permasalahan
yang
muncul
telah
teratasi
pada
masa
awal
pengimplementasian kebijakan JKN. Selain itu juga dikarenakan kebijakan KJS yang
berjalan
pada
tahun
2013
telah
dilebur
dan
diintegrasikan
pengimplementasiaannya dengan kebijakan JKN di tahun 2014. Dengan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah/tindakan yang telah dilakukan baik oleh pihak Pemda Provinsi DKI Jakarta dan pihak BPJS Kesehatan dalam mengatasi masalah yang muncul selama proses Implementasi JKN di DKI Jakarta pada tahun 2014 khususnya dalam hal proses pengintegrasian kebijakan KJS dengan JKN. Langkah-langkah dari kedua pihak tersebut dalam menangani masalah dapat dijadikan acuan ”best practice” bagi wilayah/daerah lain yang mengalami hal serupa mengingat kebijakan JKN merupakan kebijakan tingkat Nasional serta munculnya kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada awal November 2014 yang cukup rentan akan munculnya masalah tumpang tindih dengan kebijkan JKN yang telah berjalan sebelumnya. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses integrasi implementasi kedua kebijakan yaitu KJS dan JKN di DKI Jakarta pada tahun 2014.
B. Rumusan Masalah Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana proses implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta?, khususnya dalam proses integrasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014?
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta pada tahun 2014?
C. Tujuan
Mengetahui langkah-langkah/tindakan yang dilakukan baik oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak BPJS Kesehatan selama proses implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta?, terutama dalam pengintegrasian kebijakan KJS dengan JKN?
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi implementasi kebijakan KJS dan JKN di DKI Jakarta pada tahun 2014 ?
D. Manfaat
Bagi pihak Pemerintah : memberikan informasi dan rujukan kepada pihak Pemda DKI Jakarta dan pusat tentang kondisi nyata penyelenggaraan Jaminan sosial kesehatan masyarakat di DKI jakarta.
Bagi pihak Masyarakat
:
memberikan informasi kepada masayarakat mengenai gambaran umum tentang penerapan program KJS dan JKN.
Bagi Akademisi
:
menjadi bahan rujukan yang relevan dengan data yang valid untuk penelitian tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan berikutnya.
