BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Dalam
menjalankan
pemerintahan
dan
pembangunan,
pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara, sangat
besar
dan
semakin
pajak memiliki peran yang
diandalkan
untuk
kepentingan
pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan Sistem Self Assesment , merupakan system perpajakan yang dianut di Indonesia Sistem Perpajakan ini mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan besaran pajak penghasilannya itu sendiri. Hal ini diatur oleh Undang-undang yang mengatur system perpajakan di Indonesia salah satunya UU No.16 Tahun 2009 : tentang ketentuan umum dan tata carapajakan (KUP), dengan diterapkan Self Assesment System, diharapkan wajib pajak dapat berperan aktif dalam membayar
1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
pajak. Menurut Waluyo (2010:17). Self Assesmenet System adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri, besarnya pajak terhutang. Dalam system ini mengandung pengertian, bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan dari pengertian diatas bahwa, pemahaman akuntansi pajak sangat penting bagi wajib pajak dan aparat pajak agar tidak terjadi kesalahan pemeriksaan (SPT) oleh pegawai pajak. Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus dapat mengantisipasi resiko yang ditimbulkan akibat diterapkannya self assessment system.untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pemerintah harus tegas dalam memberikan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan. Salah satu upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya kegiatan pemeriksaan pajak. Kemudian banyaknya wajib pajak yang belum mematuhi peraturan perpajakan dengan tidak melaporkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya mengakbatkan belum optimalnya penerimaan pajak. Atas pegawasan dalam bentuk pemeriksaan terhadap wajib pajak diharapkan akan berdampak positf terhadap penerimaan pajak, namun pengawasan yang dilakukan selama ini masih belum maksimal. Dalam prakteknya masih ada pemeriksaan pajak yang disalah gunakan
2
http://digilib.mercubuana.ac.id/
oleh pemeriksa pajak akibat adanya kepentingan berbagai pihak sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar pemeriksaan pajak. Seperti Kasus Pemeriksaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak, tiga perusahaan tambang batu bara di bawah naugan bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp 2 triliun. Tiga perusahaan tambang ituantara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk., (BR) dan PT Aruitmin Indonesia. Diduga melanggar pasal 39 Undang Undang Ketentuan Umum
Perpajakan
atau
terindikasi
tak
melaporkan
Surat
Pemberitahuan Tahunan secara benar. Direktorat baru melakukan pemeriksaan bukti permulaan mengungkapkan total kewajiban pajak tiga perusahaan
tambang milik Grup Bakrie yang kini. Dalam
penelusuran tim penyidik mencapai Rp 2,1 triliun. PT Kaltim Prima Coal diduga kurang membayar pajak Rp 1,5 triliun, PT Bumi Resources Tbk sebesarRp 376 miliar, dan PT Arutmin Indonesia sebesar US$ 30,9 juta atau ekuivalen kurang lebih Rp 300 miliar. Hingga 30 November 2009, Direktorat Pajak telah menerima pembayaran pajak dari KPC sebesar Rp 800 miliar dan dari Arutmin sebesar US$ 27,5 juta atau sekitarRp 250 miliar, (www.bisnis.com). Dalam
penelitiannya
menyatakan
bahwa
kompetensi
berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemeriksaan pajak, kemampuan dan kompetensi yang memadai berkaitan dengan pemeriksaan sangat
3
http://digilib.mercubuana.ac.id/
diperlukan dalam pelaksaan pemeriksaan agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, dalam hal ini pemeriksaan pajak harus memliki kemampuan membina wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sukriah dkk (2009), menyatakan dalam penelitiannya bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan, artinya semakin baik tingkat kompetensi seorang pemeriksa akan semakin berkualitas pula hasil pemeriksaan yang diberikan.Namun Kisnawati
(2012)
dalam
penelitiannya
menyebutkan
bahwa,
kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan, karena kurangnnya faktor pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pemeriksa. Adanya keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan akan dapat mengetahui keliruan serta penyimpangan yang merupakan salah satu bagian dari kompetensi seorang pemeriksa (Dodi & Jati, 2008). Dalam melakukan tugasnya seorang pemeriksa harus dilandasi dengan sikap etika dan moral yang baik sehingga dapat menjalankan
tugas dan kewajibannya secara objektif.
(Wahyuni,2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi tingkat sensitivitas eti`ka yang dimiliki oleh pemeriksa maka akan semakin tinggi tingkat kualitas pemeriksaan yang dihasilkan, artinya sensitivitas etika berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Pemeriksa yang sensitive terhadap masalah etika lebih
4
http://digilib.mercubuana.ac.id/
professional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pemeriksa pajak sebagai pelaksana pemeriksaan seharusnya di dukung dengan sikap,
kemampuan
dan
kompetensi
yang
menandai
dalam
pemeriksaan, serta ditunjang dengan sensitivitas etika pemeriksaan pajak meneurut ( Darosi 2009). Berdasarkan latar belakang uraian di atas penulisan akan tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan model kualitas yang
terdiri dari tiga
variabel.
Berkaitan dengan
hal
itu,
pembahasanakan di fokuskan berdasarkan uraian dan pemaparan tersebut penelitian tertarik untuk mengambil judul. ’’Pengaruh
Kompetensi,
Sensitivitas
Etika
dan
Kualitas
Pealyanan Pajak Terhadap Kualitas Peeriksaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kebun Jeruk Satu Jakarta Barat ’’. B. Rumusan Masalah 1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kebun Jeruk Jakarta Barat ? 2. Apakah sensitivitas etika berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajakpada KPP di Wilayah Kebun Jeruk Jakarta Barat ? 3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kebun Jeruk Jakarta Barat ?
5
http://digilib.mercubuana.ac.id/
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisa secara empiris pengaruh kompetesi terhadap kualitas pemeriksaan pajak. 2. Untuk menganalisa secara empiris pengaruh sensitivitas etika terhadap kualitas pemeriksaan pajak. 3. Untuk menganalisa secara empiris pengaruh pelayanan pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti Diharapkan dapat berguna bagi penulis sebagai pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai pemeriksaan pajak. 2. Bagi Institusi Perpajakan Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan masukkan dalam mempertimbangkan dan menilai kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan khususnya kode etik dalam pemeriksaan pajak. 3. Bagi pihak lain Dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, refrensi dan informasi mengenai perpajakan serta menjadi tambahan bacaan untuk mendukung penelitan selanjutnya.
6
http://digilib.mercubuana.ac.id/
