KETENTUAN UMUM & TATACARA PERPAJAKAN ( KUP )
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
ISTILAH – ISTILAH UMUM
BAB 1
PERPAJAKAN
1. Wajib Pajak (WP) WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP. 4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP.
K U P
Hal. 2 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN
BAB 2
DIRI DAN MELAPORKAN USAHA A MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP: Semua WP (Orang Pribadi, Badan, Badan Usaha Tetap (BUT) berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WP dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. B MELAPORKAN USAHA UNTUK MENDAPATKAN NPPKP: Setiap Pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan NPPKP. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha (apabila pada tempat tinggal tersebut ada kegiatan usaha) dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha Badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. C TEMPAT PENDAFTARAN WP / PELAPORAN PENGUSAHA TERTENTU 1. Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP PND Jakarta; 2. WP PMA tidak Go Public: di KPP PMA kecuali, yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan, diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat; 3. WP Badan dan Orang Asing: di KPP Badora;
K U P
Hal. 3 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
4. WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public); kecuali, WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat; 5. WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat; 6. Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPn BM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha. D FUNGSI NPWP DAN NPPKP a. Fungsi NPWP : ♦ Sarana dalam administrasi perpajakan; ♦ Identitas WP; ♦ Menjaga ketertiban pembayaran pajak; ♦ Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. ♦ Setiap WP hanya diberikan satu NPWP b. Fungsi NPPKP : ♦ Identitas PKP; ♦ Dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban PPN/PPnBM. E PENERBITAN NPWP DAN/ATAU NPPKP SECARA JABATAN Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP dan/atau NPPKP secara jabatan, apabila WP atau PKP tidak mendaftarkan diri dan/atau tidak melaporkan usahanya. F SANKSI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI / MELAPORKAN USAHA Terhadap WP/PKP yang tidak mendaftarkan diri/melaporkan usahanya, dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku. G SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH NPWP DAN NPPKP : 1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor 2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan : a.) Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; b.) Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
K U P
Hal. 4 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
3. Untuk WP Badan : a.) Fotokopi akte pendirian; b.) Fotokopi KTP salah seorang pengurus; c.) Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang. 4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong: a.) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan; b.) Fotokopi tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor. c.) Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotokopi kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa. Fotokopi sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotokopi harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
K U P
Hal. 5 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
BAB 3
PEMBAYARAN PAJAK
Pembayaran pajak dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dilakukan dimana pun seluruh Indonesia (Pasal 10 UU KUP) melalui kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran ini menggunakan SSP rangkap 5 yang bisa diambil di kantor pelayanan pajak. A. BATAS WAKTU PEMBAYARAN a. Pembayaran Masa JENIS PEMBAYARAN
BATAS AKHIR PEMBAYARAN
PPh Pasal 21 (PPh Karyawan)
10 hari setelah berakhir masa pajak
PPh Pasal 22 Impor
Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen import
PPh Pasal 22 Direktorat Jendral Bea
1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan.
Cukai (DJBC) PPh Pasal 22 Bendaharawan
Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
PPh Pasal 23 dan 26
10 hari setelah berakhir masa pajak
PPh Pasal 25
15 hari setelah berakhir masa pajak
(Orang Pribadi dan Badan) PPN dan PPnBM
15 hari setelah berakhir masa pajak
PPN dan PPnBM Impor
Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea MASuk dibebaskan atau diutunda harus dilunasi saat penyelesaian dokumen impor
PPN dan PPnBM Bendaharawan
K U P
7 hari setelah berakhir masa pajak
Hal. 6 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
b. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan c. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan utusan Banding yang meneyebabakan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur (hari nasional, hari Sabtu, atau Minggu), maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bungan sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.
K U P
Hal. 7 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
PELAPORAN
BAB 4
A SPT MASA SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. 1. SPT Masa terdiri dari : a. SPT Masa PPh Pasal 25 Merupakan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT tahun pajak sebelumnya. Dokumen yang disampaikan dalam pelaporan SPT Masa ke kantor pelayanan pajak adalah formulir lembar ke –3 SSP. Berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. b. SPT Masa PPh Pasal 21/26 Merupakan pelaporan pemungutan atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan selama satu bulan. SPT Masa ini menggunakan formulir sebagai berikut ♦ SSP lembar ke-3 (jika ada pembayaran) ♦ SPT Masa PPh Pasal 21/26 (karyawan tetap) ♦ Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (karyawan tidak tetap) c. SPT Masa PPh Pasal 23/26 Merupakan pelaporan pemungutan atas penghasilan yang diberikan kepada pihak lain atas jasa dan modal selama satu bulan. Pelaporan SPT ini bersifat insidentil sepanjang obyek PPh Pasal 23 atau 26. SPT Masa ini menggunakan formulir sebagai berikut: ♦ SSP lembar ke-3 (jika ada pembayaran) ♦ SPT Masa PPh Pasal 21/26 (karyawan tetap)
K U P
Hal. 8 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
♦ Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (karyawan tidak tetap)
d. SPT Masa PPN Merupakan SPT untuk melaporkan Pajak Keluaran dan Pajak masukan. Formulir yang digunakan : ♦ Jika ada pembayaran di lampiri SSP lembar ke-3 ♦ Formulir 1195 atau 1195 PE
2. Batas Akhir Pelaporan SPT Masa JENIS
YANG MELAPORKAN
BATAS AKHIR
SPT
PELAPORAN
PELAPORAN PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal 21
20 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh Pasal 22 Impor
Bea Cukai
14 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh Pasal 22
Bendaharawan
14 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh Pasal 23/26
Pemotong PPh Pasal 23/26
20 hari setelah berakhirnya masa pajak
setelah
pemungutan
dilakukan PPh Pasal 25
Wajib Pajak yang
20 hari setelah berakhirnya masa
(OP dan Badan)
mempunyai NPWP
pajak
PPN dan PPnBM
Pengusaha Kena Pajak
20 hari setelah masa pajak berakhir
PPN Bea Cukai
K U P
Bea Cukai
7 hari setelah pembayaran pajak
Hal. 9 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
Jika tanggal pembayaran yaitu tanggal 20 jatuh hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu maka pelaporan dilakukan pada hari tanggal 20 tersebut. Misalnya tanggal 20 hari minggu, maka pelaporan dilakukan pada hari Jum’at tanggal 18. 3.
Tempat Penyampaian SPT Masa SPT Masa dapat disampaikan secara langsung oleh wajib pajak ke kantor pelayanann pajak dan akan diberi tanggal penerimaan dan bukti penerimaan oleh tugas yang ditunjuk (Pasal 6 ayat 1). SPT Masa dapat juga dikirimkan melalui kantor pos secara tercatat. Bukti pengiriman sebagai bukti penerimaan.
B SPT TAHUNAN Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah sebagai saranan wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara : a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak/bagian tahun pajak c. Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak (Psal 3 ayat (1) UU KUP) Ketentuan Penyampaian SPT Tahunan : a. SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan ditandatangani harus disampaikan ke KPP/Kapenpa selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak. Bagi wajib pajak yang tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, SPT Tahunan disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun buku berakhir. b. SPT Tahunan dapat diambil pada tempat wajib pajak terdaftar atau dicetak sendiri oleh wajib pajak namun sesuai dengan format yang baku. c. SPT Tahunan setelah ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dapat disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar
K U P
Hal. 10 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
(menerima bukti penerimaan) atau melalui kantor pos secara tercatat (sebagai bukti penerimaan) d. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT Tahunan ini disampaikan dengan menggunakan SSP (Pasal 9 UU KUP). e.
Batas waktu pelunasan adalah tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak jika wajib pajak menggunakan tahun tqakwin atau tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun buku berakhir bagi wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
C SANKSI PERPAJAKAN a. Apabila SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000 (mulai SPT Masa Januari 2001 sebesar Rp 50.000) b. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000 (mulai SPT Tahunan Januari 2001 sebesar Rp 100.000) (Pasal 7 Ayat 2). D PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, apabila WP tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan atau benar-benar mengalami kesulitan sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian. Dalam mengajukan permohonan perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain : ♦ Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasanya. ♦ Melunasi kekurangan penyetoran pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga;
K U P
Hal. 11 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
♦ Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara. Pada umumnya wajib pajak yang meminta perpanjangan ini laporan keuangannya sedang diaudit oleh kantor Akuntan Publik dan belum selesai pemeriksaannya. Permohonan perpanjangan ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak: ♦ Sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir ♦ Menyebutkan alasan jelas ♦ Jika dalam 7 hari kerja tidak ditanggapi olah kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar maka permohonan wajib pajak diterima ♦ Perpanjangan dilakukan dalam dua kali tempo 3 bulan. Misalnya perpanjangan pertama berlaku sampai 30 Juni 20xxx ♦ Jiak belum selesai dapat mengajukan permohonan perpanjangan lagi yang kedua kalinya atau yang terakhir yang berlaku samapai 3 bulan kemudian
K U P
Hal. 12 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
BAB 5
SANKSI YANG DIKENAKAN AKIBAT PERPANJANGAN
Dalam hal pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan A PEMBETULAN SPT TAHUNAN Pembetulan SPT Tahunan atau masa dapat dilakukan di tempat Pelayanan Terpadu dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan (Pasal 8 UU KUP). Jika dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, wajib pajak dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan yang telah disampaikan sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dengan melampirkan formulir SPT Tahunan yang telah disampaikan dan mencantumkan kata “SPT TAHUNAN 1770 PEMBETULAN” dan disampaikan pada kantor pelayanan pajak wajib pajak terdaftar. Syarat-syarat pembetulan : a. Pembetulan dengan kemauan sendiri b. Melampirkan foto copy SPT yang telah disampaikan c. Melampirkan SSP lembar ke-3 jika ada pembayaran tambahan. B SANKSI PERPAJAKAN AKIBAT PEMBETULAN a. Pembetulan yang dilakukan kurang dari 2 tahun jika ada kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan tersebut maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai
tanggal pembayaran
karena pembetulan Surat Pemberitahuan ( Pasal 8 ayat 1)
K U P
Hal. 13 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
b. Jika melebihi batas waktu 2 tahun masih dapat diperbolehkan asala belum dilakukan tindakan pemerikasanaan dengan denda administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang belum dibayarkan. Syarat yang harus dipenuhi : ♦ Pajak-pajak yang dibayar harus m,enjadi lebih besar atau ♦ Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau ♦ Jumlah harta menjadi lebih b esar ♦ Jumlah modal menjadi lebih besar c. Jika sudah diperiksa pun masih dapat dibetulkan asalakan belum dilakukan tindakan penyidikan maka wajib pajak dengan kemauan
sendiri
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar. C SANKSI PERPAJAKAN 1. Bunga Sanski admnistrasi berupa bunga dikenakan karena : a. Terlambat membayar PPh Pasal 21q atau pemungutan PPh Pasal 23, Pasal 25 atau PPh Pasal 29 melampaui batas waktu yang telah ditentukan b. Kekurangan pembayaran akibat pembetulan sendiri selama dalam waktu 24 bulan setelah penyampaian SPT c. Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan SPT d. Sanksi dikenakan pada waktu Pemeriksaan 2. Kenaikan a. SPT yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat Teguran, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari p;ajak yang tidak atau kurang di bayar dalam satu tahun pajak.
K U P
Hal. 14 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
b. Wajib pajak yang tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang seharusnya dibayar. c. Wajib pajak yang berkewaiban untuk melakukan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21, 23 atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun kurang, tidak menyetor pemotongan yang telah dilakukan maka akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%. C. SANKSI PIDANA a. Apabila wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggitingginya dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 38) b. Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam kali dan denda setinggi-tingginya empatkali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar (Pasal 39). c. Apabila wajib pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isisnya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak di pidana dengan pidana penjara selama-lamanyha 6 tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon/atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.
K U P
Hal. 15 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
BAB 6
PROSEDUR PEMERIKSAAN
A PROSES PEMERIKSAAN Direktur Jendral Pajak berwenang memakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan secara terpisah atas jenis dan tujuan tahun pajak yang ada yang disampaikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan atas SPT Masa PPN saja, SPT Tahunan PPh21 Tahun 19XX saja, atau SPT Tahunan PPh Badan saja atau dapat dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan biasanya meliputi satu tahun pajak atau satu mas pajak saja atau tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan sendiri atau tim dengan rincian : ♦ Pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (Wajib pajak datang ke kantor pelayanan Pajak) atau Pemeriksaan sederhana lapangan (Pemeriksaan di tempat wajib pajak) Pemeriksaan ini dapat berupa satu jenis pajak atau semua jenis pajak. ♦ Pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksa dan Penyidik pajak, Kanwil atau Kantor Pusat Ditjen pajak. Pemeriksaan ini biasanya semua jenis pajak atau pemeriksaan lengkap. ♦ Pemeriksaan akan menunjukkan surat perintah Pemeriksaan dan kartu tanda pengenal jika melakukan Pemeriksaan dan wajib pajak akan mendapatkan hasil Pemeriksaan jika wajib pajak diperiksa. Undang-undang perpajakan memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
K U P
Hal. 16 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
1. Pengertian Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk : •
Mencari
•
Mengumpulkan
•
Mengolah
Data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 2. Sasaran Pemeriksaan Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya ♦ Interprestasi undang-undang yang tidak benar ♦ Kesalahan hitung ♦ Penggelapan secara khusus dari penghasilan ♦ Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Tujuan pemeriksaan a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan : ♦ SPT lebih bayar dan / atau rugi ♦ SPT tidak disampaikan atau terlambat ♦ SPT memenuhi kriteria yang ditentukan oleh dirjen pajak untuk diperiksa ♦ Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiabn –kewajiabn selain kewajiban pada butir 2 b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan : ♦ Pemberian NPWP secara jabatan atau pencabutan NPWP ♦ Pemberian NPWP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan NPPKP ♦ Penentuan jumlah angsuran, bagi wajib pajak baru K U P
Hal. 17 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
♦ Wajib pajak pengajuan keberatan atau banding ♦ Pengumpulan bahan untuk menyusun norma penghitungan ♦ Pencocokan data dan atau alat keterangan ♦ Penetuan wajib pajak berlokasi di daerah tertentu ♦ Penentuan tempat terhutang PPN dan / atau PPh Pasal 21 (untuk ijin sentralisasi) ♦ Tujuan selain pada butir ke 1 s/d ke 8 4. Hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan : ♦ Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksaan. ♦ Meminta tindasan surat pemeriksan pajak ♦ Menolak untuk diperiksa apabila si pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksaan. ♦ Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ♦ Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan, serta dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak ♦ Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap SPT yang telah disampaikan. ♦ Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha wajib pajak di bocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. ♦ Memperoleh lembar asli berita acara penyelenggara atas tempat atau ruangan tertentu ( jika tempat wajib pajak dilakukan penyegelan). 5. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan ♦ Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokument lainnya yang berkaitan dengan usaha wajib pajak yang diperlukan oleh pemeriksa ♦ Memberi kesempatan kepada pemeriksa ♦ Memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diminta pemeriksa. K U P
Hal. 18 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
6. Lain-lain ♦ Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau kelompok pemeriksa ♦ Pemeriksa dapat dilakukan di kantor atau pabrik atau tempat usaha atau di tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau ditempat yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. ♦ Apabila wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, maka pajak berwenang melakukan penyegelan. B HASIL PEMERIKSAAN Setelah memakukan Pemeriksaan, Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak atas hasil Pemeriksaan tersebut : ♦ SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak akan dikompensasikan dengan utang pajak tersebut (Pasal 11 ayat 1 UU KUP) ♦ SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Jumlah kekurangan pajak ditambah ( Pasal 13 UU KUP): a. 2% sebulan untuk selamanya 24 bulsn, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya surat ketetapan pajak. b. Kenaikan 50% dari pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar selama satu tahun pajak. c. Kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan d. Kenaikan 100% dari pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. ♦ SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
K U P
Hal. 19 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambhan jumlah pajak yang terutang. Saksi yang diberikan adalah kenaikan sebesr 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut ( Pasal 15 ayat 2 UU KUP) ♦ SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) Apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sama dengan pajak yang terutang
K U P
Hal. 20 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
BAB 7
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Direktur Jendral Pajak karena jabatan atau karena permohonan wajib pajak dapat membetulkan sura ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 16 ayat 1 UU KUP)
Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut lewat maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap diterima (Pasal 16 ayat 1 UU KUP). RESTITUSI Direktur
jenderal
pajak
setelah
melakukan
pemeriksaan
atas
permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu harus menerbitkan surat ketetapan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak (Pasal 17B UU KUP). Apabila setelah lewat jangka waktu 12 bulan Direktur Jendral Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPKB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut (jangka waktu berakhir) Pasal 17B ayat 2 Pengajuan restisusi dapat dilakukan dengan cara mengisi SPT dengan lebih bayar dan mengajukan restitusi secara tertulis. Bukti pengajuan restitusi merupakan bukti atau dokumen bagi wajib pajak. Jika alam waktu 12 bulan tidak dilakukan tindakan pemeriksaan maka permohonan restitusi dianggap diterima.
K U P
Hal. 21 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak sering terjadi dalam satu masa pajak, Pajak asukan (PM) yang dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK) maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa berikutnya. Tetapi selisih atau kelebihan pajak tersebut terjadi pada akhir tahun buku, maka selisih lebih tersebut dapat diminta kembali dengan jalan mengajukan permohonan permintaan kembali atas selisih tersebut, hal ini sering disebut "Restitusi” 1. Sebab-sebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak : ♦ Jumlah Pajak Masukan dibayarkan lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam satu masa pajak. ♦ Disamping itu kemungkinan terjadi pembayaran pajak bukan disebabkan adanya selisih labih pajak masukan dibandingkan pajak keluaran, malainkan semata0mata disebabkan kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. 2. Mekanisme Restitusi Restitusi melalui Kantor Pelayanan Pajak Mekanisme restitusi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hendaknya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Permohonan pengemablian kelebihan pembayaran pajak masukan dilakukan diatas Ketentuan sebagai berikut : ♦ Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut pajak pertambahan nilai (PPN), dapat diminta kembali pada setiap masa pajak (pasal 9 ayat 11 dan 12 UU PPN 1984) ♦ Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan usaha lainnya, hanya dapat diminta kembali pada akhir tahun buku dalam hal SPT Masa PPN nya
K U P
Hal. 22 dari 23
HOME :: DAFTAR ISI
Laboratorium Pengembangan Akuntansi
menunjukkan bahwa jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran (Pasal 9 ayat 10 UU PPN 1984) b. Pajak Masukan dapat diminta kembali adalah : ♦ Pajak Masukan yang berasal dari perolehan barang kena pajak dan atau jasa Kena Pajak yang diekspor ♦ Pajak Masukan yang berasal dari perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang diserahkan kepada pemungut PPN tersebut. ♦ Seluruh pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan kena pajak. c. Jumlah pajak masukan yang dikembalikan adalah : ♦ Untuk kelebihan pajak masukan pada masa pajak sebanyaknya sebesar 7% dari ekspor dalam masa pajak atau nilai penyerahan kepada pemungut PPN ♦ Selisih lebih pajak masukan tersebut diatas terjadi pada masa pajak terakhir dari suatu tahun buku ♦ Seluruh kelebihan pembayaran pajak masukan bagi permintaan pengembalian (restitusi) yang diajukan pada akhir tahun buku yang SPT Masa PPN-nya lebih bayar
K U P
Hal. 23 dari 23