KOMPILASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)

KOMPILASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.infopajak.com - tax database online

BEBERAPA PERUBAHAN POKOK UU PERPAJAKAN - KUP Dalam raker dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Undang-undang Perpajakan di DPR pada hari Senin tanggal 21 November, Menteri Keuangan Jusuf Anwar secara ringkas menyampaikan beberapa pokok perubahan sbb : Pokok-pokok perubahan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain: 1.

Untuk menampung perkembangan teknologi informasi, pengambilan formulir dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatangan dimungkinkan dengan menggunakan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital.

2.

Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan diperpanjang, menjadi paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

3.

Perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cukup dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

4.

Jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan diperpanjang dari 2 tahun menjadi sampai dengan sebelum daluwarsa.

5.

Diberikan kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan dengan memberikan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini.

6.

Besarnya sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan dinaikkan.

7.

Untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 tahun.

8.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan tidak semua restitusi pajak harus dilakukan pemeriksaan.

9.

Orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan tidak dikonsumsi di Daerah Pabean, dapat diberikan pengembalian PPN dan PPn BM yang telah dibayar.

10. Daluwarsa penetapan pajak dipersingkat dari 10 tahun menjadi 5 tahun. 11. Daluwarsa penagihan pajak dipertegas yakni 5 tahun, yang dihitung sejak penerbitan ketetapan pajak. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 1 dari 62

www.infopajak.com - tax database online 12. Untuk meningkatkan efektifitas penagihan pajak Hak mendahului ditetapkan sampai dengan daluwarsa penagihan pajak. 13. Hak Wajib Pajak untuk dapat menggugat keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak dipertegas. 14. Memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan dalam proses permohonan keberatannya. 15. Bagi Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memberikan buku, catatan atau dokumen, maka penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan. 16. Menambah ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan menambah kewenangan pemeriksa untuk dapat melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak. 17. Memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir pertemuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 18. Bagi Wajib Pajak tertentu yang laporan keuangannya telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat tertentu, perhitungan pajak yang terutang dilakukan dengan penyesuaian fiskal terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Wajib Pajak. 19. Menambah Ketentuan yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak tertentu lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, dan apabila diperlukan Direktorat Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi lainnya untuk kepentingan penerimaan negara. 20. Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau tanpa pembahasan akhir dengan Wajib Pajak. 21. Bagi petugas pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar hak-hak perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan. 22. Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi Kode Etik Pegawai. 23. Dalam rangka pengawasan perpajakan, Menteri Keuangan membentuk Komite pengawasan di bidang perpajakan dan kepabeanan. 24. Mempertegas ketentuan pidana bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau tidak menyimpan pembukuan di Indonesia. 25. Mempertegas ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 2 dari 62


www.parlemen.net RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.............. TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut butir a di atas, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dari Pasal 23A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Pasal I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566); b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 13 dan angka 29 diubah, dan di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a dan di antara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31 a, serta menambah 1 (satu) angka yakni angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:


www.infopajak.com - tax database online "Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan;yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 4. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 4a. Nomor Identitas Bersama adalah nomor antara, menuju nomor identitas tunggal yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pengelolaan data dan informasi untuk kepentingan perpajakan. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 'Wajib ajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. 7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak. sama dengan tahun takwim. 8. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 10. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. 12. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 13. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak, yang pembayaran atau penyetoran pajaknya telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 14. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. 15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 4 dari 62


16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

23. 24.

25.

26.

27. 28.

29.

30.

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam. tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutama di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang di,lakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 5 dari 62

www.infopajak.com - tax database online ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 31a. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan gugatan dari badan peradilan pajak. 32. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. 33. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak." 2.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 2 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: a. tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2). (4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (4b) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur saat lain dimulainya kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a). (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

3.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (1 a), ayat ( 2), ayat (3), ayat (4), ayat ( 5), ayat (5 a), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (1 a) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1b), serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3e), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 6 dari 62


"Pasal 3 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (1a) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, dan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa atau dengan tanda tangani stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil, dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. (3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. (3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah dan badan tertentu- diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak d sampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Surat Teguran. (6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada. ayat (1). b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 7 dari 62

www.infopajak.com - tax database online dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6). c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan Lebih Bayar disampaikan setelah 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Malta Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. (8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 4.

Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal (4) berbunyi sebagai berikut: "Pasal 4 (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan. menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. (2) Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. (3) Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. (4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. (4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak. (5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

5.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 6 (1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan. (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap."

6.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7 (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu. rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 8 dari 62

www.infopajak.com - tax database online (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 7.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta diantara (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat,(2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 8 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar. (4) Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan: a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; b. rugi berdasarkan ketentuan. perpajakan menjadi lebih kecil; atau c. jumlah harta menjadi lebih besar tetapi jumlah rugi berdasarkan ketentuan perpajakan tidak menjadi lebih besar. (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang; kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. (6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan." Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 9 dari 62


8.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2b), serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9 (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling, lambat 15 (lima betas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan. (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2b) Atas. pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (3) Surat Tagihan Pajak, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua betas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak."

9.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni, ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 10 (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan; atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 10 dari 62

www.infopajak.com - tax database online sebagai berikut: "Pasal 11 (1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam P asal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, atau Surat Keputusan Pembetulan, atau sejak diterimanya Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. (4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 11. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 13 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen). d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a). (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 11 dari 62


(3)

(4)

(5)

(6)

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak. b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. c. 100 % (seratus persen) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap. Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

12. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan "Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. d. pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak. e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu. f. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, selain: 1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; atau 2) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran. g. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. h. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 12 dari 62

www.infopajak.com - tax database online pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. (5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan." 13. Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 15 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. (4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 14. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 16 (1) Atas permintaan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 13 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. (2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima. (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." 15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 17 (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 16. Ketentuan Pasal 17B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 17B berbunyi sebagai berikut: "Pasal 17B (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. (4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan, atau dilanjutkan dengan penyidikan tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan tetapi diputus bebas atau lepas dari segala Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 14 dari 62

www.infopajak.com - tax database online tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dana dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan." 17. Di antara Pasal 17C dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17D dan Pasal 17E, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 17D (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. (2) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak." "Pasal 17E Orang pribadi yang bukan subjek pajak yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang tidak dikonsumsi di Daerah Pabean, dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". 18. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 18 (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. (2) dihapus." 19. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 19 (1) Apabila atas pajak yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 15 dari 62

www.infopajak.com - tax database online penuh 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan." 20. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 20 (1) Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal: a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka, menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya, di Indonesia. c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 21. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 21 (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. (3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 16 dari 62

www.infopajak.com - tax database online melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta perusahaan dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak perusahaan tersebut. (4) dihapus. (5) dihapus." 22. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali. (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Paksa. b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat,(4). d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan." 23. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 23 (1) dihapus. (2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. (3) dihapus." 24. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 25 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. d. Surat Ketetapan Pajak Nihil. e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 17 dari 62


(3)

(4) (5)

(6) (7)

mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dimaksud. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal secara, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak "

25. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 26A (1) Tata cara permohonan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Tata cara permohonan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai permohonan keberatannya. (3) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), maka pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya." 26. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 27 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut, dan jumlah pajak yang terutang telah dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3a) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Keberatan yang diajukan permohonan banding. (4) dihapus. (4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 18 dari 62

www.infopajak.com - tax database online banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis halhal yang menjadi dasar keputusan keberatan yang diterbitkan. (5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan Undang-Undang." 27. Ketentuan Pasal 27A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut: "Pasal 27A (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan untuk: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali. b. Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali. (1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sehubungan dengan pengajuan keberatan atau permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali yang diterima sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, yang dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. (3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” 28. Ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (9) dari ayat (11) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 28 (1) Wajib P ajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 19 dari 62


(3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

(10) (11)

(12)

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.”

29. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan atau meminjamkan, buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan. dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 20 dari 62

www.infopajak.com - tax database online perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c. menyerahkan. sekurang-kurangnya data yang berkaitan dengan peredaran usaha, aliran uang, aliran barang laporan bulanan rekening koran bank saham dan harta yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri. d. memberikan keterangan lain yang diperlukan. (3a) Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. (3b) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak maka penghasilan kena pajak, tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (3c) Penghitungan penghasilan kena pajak. secara jabatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." 30. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 30 Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumendokumen, termasuk basil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b yang tata caranya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 31. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 31 (1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. (3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan." 32. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat(2), ayat (3a) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 32 (1) Dalam menjalankan hak dan. memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal: a. badan oleh pengurus. b. badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran atau likuidasi, oleh Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 21 dari 62


(2)

(3) (3a) (4)

kurator atau likuidator, atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan. c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

33. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 35 (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan maka kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. (3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 34. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 35A (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).


www.infopajak.com - tax database online Pasal 35B (1) Dalam rangka pembentukan bank data nasional, untuk kepentingan perpajakan melalui nomor identitas bersama menuju nomor identitas tunggal, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk mengelola data dan informasi yang diperoleh. (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai bank data nasional, nomor identitas bersama dan nomor identitas tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 35C Setiap petugas pajak atau pihak lain yang menyalahgunakan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A dan atau Pasal 35B ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 35. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (1a), (1b), (1c), (1d) dan ayat (1e), sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 36 (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan, atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 15 yang tidak benar. c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar. d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2) pembahasan akhir dengan Wajib Pajak. (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1(satu) kali. (1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang, diajukan. (1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat, namun Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima. (1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b) ayat (1c) ayat (1d) dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 36. Ketentuan Pasal 36A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 36A (1) Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan,dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Petugas pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar hak-hak perpajakan Wajib Pajak yang diatur dalam peraturan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 23 dari 62

www.infopajak.com - tax database online perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 37. Diantara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 36B dan 36C yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 36B (1) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. (2) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." "Pasal 36C Menteri Keuangan dapat membentuk komite pengawas perpajakan dan kepabeanan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan." 38. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 37A dan Pasal 37B, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 37A (1) Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh, badan pengawas pasar modal yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan. dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian yang kualifikasinya memuat keterangan yang lengkap dan jelas tentang pengaruhnya terhadap laporan keuangan, penghitungan pajak yang terutang terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan dengan penyesuaian fiskal terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Wajib Pajak. (2) Apabila ditemukan informasi, data baru dan atau data yang semula belum terungkap, atau terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, penghitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan. (3) Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan atas permintaan Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan kertas kerja pemeriksaan. (4) Dengan Peraturan Pemerintah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan terhadap Wajib Pajak lainnya, atau dinyatakan tidak berlaku." "Pasal 37B Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2005 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 39. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 38 Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 24 dari 62

www.infopajak.com - tax database online b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi Isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan atau/denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar." 40. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 39 (1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. h. tidak menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line, di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling, singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan." 41. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (sate) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:


www.infopajak.com - tax database online "Pasal 39A Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak." 42. Di antara Pasal 41B dan Pasal 42 disisipkan I (satu) pasal yaitu Pasal 41C yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 41C (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling; Iama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)" 43. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 43 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan." 44. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 43A (1) Sebelum dilakukan penyidikan tindakan; pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. (2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. (3) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." 45. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 26 dari 62


"Pasal 44 (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. e. melakukan penggeledahan dan atau penyitaan. f. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan. k. meminta pada bank atau lembaga keuangan lain untuk memblokir rekening dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang perpajakan. l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain." 46. Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 44B (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling Iama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 6 (enam) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan." Pasal lI Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2005 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 27 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Tahun 2000. Pasal III Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal................... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal....................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. HAMID AWALUDDIN, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



www.parlemen.net PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR....TAHUN...... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan, diperlukan pembiayaan dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Sesuai dengan arah kebijakan dalam pembangunan nasional untuk mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pinjaman atau bantuan luar negeri, maka penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak menjadi sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan negara. Oleh karena itu, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dapat menampung perkembangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Mengingat pentingnya peran pajak dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan sebagai pelaksanaan Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Tahun 2003, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan perlu diatur lebih lanjut dalam Undangundang, maka perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dilakukan dengan Undang-undang. Dalam perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini tetap dilaksanakan berdasarkan sistem self assessment dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, keterbukaan dan efisiensi. Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perubahan Undang-undang ini juga mencakup modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi penyempurnaan beberapa aspek yaitu kemudahan, penyederhanaan dan peningkatan pelayanan administrasi perpajakan seperti pengaturan mengenai pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan, pembayaran, dan pelaporan pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui program aplikasi on-line. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2 Ayat (1) Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "self assessment" wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib pajak. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 29 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan perpajakan. Ayat (3) Terhadap Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau tempat pelaporan usaha untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili, disamping mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga harus mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan. www.parlemen.net Ayat (4) Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ayat (4a) Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 30 dari 62

www.infopajak.com - tax database online perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2007 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, maka kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005. Ayat (4b) Cukup jelas. Ayat (5) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan. Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Angka 3 Pasal 3 Ayat (1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. c. biaya hidup untuk Wajib Pajak orang pribadi. d. harta dan kewajiban. e. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan; dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. b. pembayaran atau pelunasan pajak, yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak Yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 31 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: a. benar adalah benar dalam perhitungannya, termasuk benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisannya, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (1b) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Disamping itu Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk; memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut. Namun untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak. www.parlemen.net Ayat (3) Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya. Ayat (3a) Bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu misalnya Wajib Pajak usaha kecil dapat: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir. b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan. Ayat (3b) Cukup jelas. Ayat (3c) Cukup jelas. Ayat (4) Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis,penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 32 dari 62

www.infopajak.com - tax database online batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Ayat (5) Untuk mencegah usaha penghindaran dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Ayat (5a) Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan Surat Teguran. Ayat (6) Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi. Untuk Wajib P ajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Ayat (7) Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan namun tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan Lebih Bayar telah melewati 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan karena disampaikan melewati jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, atau karena telah diterbitkan surat ketetapan pajak. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 33 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Ayat (8) Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Angka 4 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. www.parlemen.net Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing Wajib Pajak. Contoh: PT. A memiliki saham pada PT. B dan PT. C. Dalam contoh tersebut, PT. A mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PT. A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PT. A (sebelum dikonsolidasi). Sedangkan PT. B dan PT. C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan laporan keuangan konsolidasi. Ayat (5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolaannya, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Angka 5 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara elektronik. Ayat (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap yaitu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1) ayat (1a), dan ayat (6). Angka 6 Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 34 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Pasal 7 Ayat (1) Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan menjaga disiplin Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Surat Pemberitahuan. Ayat (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk tidak dikenakan sanksi administrasi berupa, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya Wajib Pajak Non Efektif dan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya di bawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Angka 7.parlemen.net Pasal 8 Ayat (1) Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, atau wakil, atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan sebulan adalah jumlah hal dalam bulan takwim yang bersangkutan misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli. Yang dimaksud dengan bagian dari bulan misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli. Ayat (2a) Cukup jelas. Ayat (3) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Ayat (4) Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 35 dari 62

www.infopajak.com - tax database online baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut terbatas pada halhal yang diatur pada ayat ini. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu tahun pajak yang mengakibatkan rugi fiscal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut masih terbuka kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan, terbatas pada perubahan sebagai akibat adanya rugi fiskal yang berbeda tersebut, walaupun telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan Surat Pemberitahuan tersebut. Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut: PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 yang menyatakan: Penghasilan Neto sebesar Rp 200.000.000,00. Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2006 sebesar Rp 150.000.000,00. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000,00. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2006 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal. 16 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 70.000.000,00. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut PT A dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 200.000.000,00 Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2006 Rp 70.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 130.000.000,00 Demikian juga pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan PT A tahun 2007 dapat dilakukan apabila Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Angka 8 Pasal 9 Ayat (1) Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 36 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut: Angsuran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A Tahun 2007 sejumlah Rp 10.000.000,00 sebulan. Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2007 dibayar tanggal 18 Juni 2007 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2007. Apabila pada tanggal 15 Juli 2007 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka sanksi bunga dalam. Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut: 2% x 1 x Rp 10.000.000,00 = Rp 200.000,00. Ayat (2b) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3 a) Cukup jelas. Ayat (4) Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas. Angka 9 Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (2) Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pelaporannya yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan demikian juga mengenai tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya. Angka 10 Pasal 11 Ayat (1) Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak. Ayat (1a) Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 37 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Cukup jelas. Ayat (2) Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan menjamin ketertiban administrasi, Batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan, paling lama 1 (satu) bulan: a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan. c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, dihitung sejak tanggal penerbitan. d. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan. e. untuk Surat Keputusan Keberatan dihitung sejak tanggal penerbitan. f. untuk Surat Keputusan Pembetulan dihitung sejak tanggal penerbitan. g. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan. h. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Ayat (3) Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 13 Ayat (1) Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyatanyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu sepuluh tahun. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak, atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan atau tempat Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 38 dari 62

www.infopajak.com - tax database online kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan. Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran, menurut ketentuan ayat (1) huruf b membawa akibat, bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana diatur pada ayat (3). Teguran antara lain dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beritikad baik untuk menyampaikan alasan atau sebabsebab tidak dapatnya Surat Pemberitahuan disampaikan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force majeur). Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus persen). Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja. Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain: 1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas. 2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji. 3. dari rangkaian pemeriksaan dan atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b. Ayat (2) Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 (dua) tahun. Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. Wajib Pajak PT A yang mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun pajak 2006 sebesar Rp 100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut: 1. Penghasilan Kena Pajak Rp 100.000.000,00 Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 39 dari 62

www.infopajak.com - tax database online 2. Pajak yang terutang Rp 30.000.000,00 (30% X Rp. 100.000.000,00) 3. Kredit pajak Rp 10.000.000.00 4. Pajak yang kurang dibayar Rp 20.000.000,00 5. Bunga 24 bulan Rp 9.600.000.00 (2% X 24 X 20.000.000,00) 6. Pajak yang masih harus dibayar Rp 29.600.000,00 Demikian juga dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka selain harus menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya masa pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Ayat (3) Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak, karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi demikian berupa kenaikan, yaitu suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada jumlah pajak yang harus ditagih. Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen). Ayat (3a) Cukup jelas. Ayat (4) Untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak, berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem "self assessment", maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan ketetapan pajak, maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat (5) Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 14 Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 40 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketentuan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Ayat (3) Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena: a. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung. b. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungannya diberikan contoh sebagai berikut: 1. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2003 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp 1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 13 Juni 2003 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan = Rp 1.000.000,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp 1.000.000,00 = Rp 60.000.00 (+) - Jumlah yang harus dibayar = Rp 1.060.000.00 2. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar: Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2002 setiap bulan sebesar Rp 160.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Bulan Juni 2002, dibayar tepat waktu sebesar Rp 40.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada. tanggal 18 September 2002 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2002 = Rp. 60.000.000,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp.60.000.000,00 = Rp. 3.600.000.00 (+) - Jumlah yang harus dibayar = Rp. 63.600.000.00 Ayat (4) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Oleh karena itu, terhadap pengusaha yang bukan Pengusaha Kena Pajak tetapi menerbitkan Faktur Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Sanksi tersebut beserta pokok pajaknya ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Hal ini berlaku juga terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak menerbitkan Faktur Pajak. Selanjutnya bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Demikian halnya bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenakan sanksi yang sama. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 13 Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 41 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Pasal 15 Ayat (1) Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu maka setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi. Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiranlampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang: a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan) dan atau b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. b. Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap, misalnya: 1. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp 10.000.000,00 sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari Rp 5.000.000,00 biaya iklan di media masa dan. Rp 5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah. 2. Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut adalah tergolong data yang semula belum. terungkap. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 42 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud. Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 namun dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta tersebut, dan sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut adalah data yang semula belum terungkap. 3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan Faktur Pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan sebagian yang lain tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli. Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka apabila kemudian diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap. Ayat (2) Dalam hal setelah diterbitkan ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, maka atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 14.parlemen.net Pasal 16 Ayat (1) Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 43 dari 62

www.infopajak.com - tax database online dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah: a. surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. b. Surat Tagihan Pajak c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. e. Surat Keputusan Keberatan. f. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi. g. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. h. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau i. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari: a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo. b. Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan. Pengertian membetulkan pada ayat ini dapat berarti menambah atau mengurangkan atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan. Ayat (2) Guna memberikan kepastian hukum, terhadap permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima. Ayat (3) Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlewati dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan untuk hal-hal yang dimohonkannya. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak. Atas hal-hal yang dianggap dikabulkan tidak dapat lagi dimohonkan pembetulan. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 15 Pasal 17 Ayat (1) Menurut ketentuan Pasal ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, apabila: a. untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak Yang terutang. b. untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang., Apabila terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut. c. untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pajak Yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 44 dari 62

www.infopajak.com - tax database online pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pajak Yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan Pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 16 Pasal 17B Ayat (1) Yang dimaksud dengan surat permohonan telah diterima secara lengkap adalah dalam anti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (2) Dengan batas waktu tersebut pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak, sehingga bila batas waktu tersebut dilewati dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan. Ayat (3) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 17 Pasal 17D Ayat (1) Berdasarkan hasil penelitian surat permohonan diterima secara lengkap, dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Yang dimaksud dengan surat permohonan telah diterima secara lengkap adalah dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah: a) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. b) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. c) Wajib Pajak badan dengan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. d) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 45 dari 62

www.infopajak.com - tax database online dengan jumlah tertentu. Ayat (2) Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian fasilitas percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Pasal 17E Cukup jelas. Angka 18 Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) dihapus. Angka 19 Pasal 19 Ayat (1) Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Contoh: 1. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 100.000,00 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2007, dengan batas akhir pelunasan tanggal 9 November 2007. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 9 November 2007 Rp 60.000,00. Pada tanggal 5 Desember 2007 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak yang masih harus dibayar = Rp 100.000,00 Dibayar pada waktunya = Rp 60.000,00 Kurang di bayar = Rp 40.000,00 Bunga penagihan 1 (satu) bulan = Rp 800,00 (2% x 1 x Rp 40.000,00) 2. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tersebut pada angka 1. Wajib Pajak membayar Rp 100.000,00 pada tanggal 3 Desember 2007 dan pada tanggal 5 Desember 2007 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka bunga penagihan dihitung sebagai berikut: Pajak yang masih harus dibayar = Rp 100.000,00 Pajak terutang = Rp 100.000,00 Dibayar tidak pada waktunya = Rp 100.000,00 Kurang dibayar = Rp NIHIL Bunga penagihan 1 (satu) bulan = Rp 2.000,00 (2% x 1 x Rp 100.000,00) Ayat (2) Ayat ini mengatur pengenaan bunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 46 dari 62

www.infopajak.com - tax database online atau menunda pembayaran pajak. Contoh: 1. Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah yang tetap atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 1.120.000,00. Bunga penagihan untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut: angsuran ke-1 : 2% x Rp 1.120.000,00 = Rp 22.400,00 angsuran ke 2 : 2% x Rp 896.000,00 = Rp 17.920,00 angsuran ke 3 : 2% x Rp 672.000,00 = Rp 13.440,00 angsuran ke 4 : 2% x Rp 448.000,00 = Rp 8.960,00 angsuran ke 5 : 2% x Rp 224.000,00 = Rp 4.480,00 2. Wajib Pajak sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2009. Bunga penagihan atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut adalah. 2% x 5 x Rp 1.120.000,00 = Rp 112.000,00. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 20 Pasal 20 Ayat (1) Dalam hal jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa, sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak. Ayat (2) Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh, utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 21 Pasal 21 Ayat (1) Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lain. Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3a) Cukup jelas. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 47 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Ayat (4) Dihapus. Ayat (5) Dihapus. Angka 22 Pasal 22 Ayat (1) Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Ayat (2) Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut. b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara: 1) mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. 2) mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak. 3) melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut. c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak. Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut. d. Dalam hal Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Angka 23 Pasal 23 Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dihapus. Angka 24 Pasal 25 Ayat (1) Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 48 dari 62

www.infopajak.com - tax database online mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, atau penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, penerapan Penghasilan Tidak Kena pajak, penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan penghitungan kredit pajak. Perkataan suatu pada ayat ini dimaksudkan bahwa satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan sate tahun pajak, misalnya: Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1995 dan Tahun Pajak 1996 keberatannya harus diajukan masing-masing dalam sate surat keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan dua buah surat keberatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), maka tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat (4) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ayat (5) Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud. Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya, maka batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterimanya surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Ayat (6) Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut di atas. Ayat (7) Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan tidak menghalangi tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan lelang. Ketentuan ini perlu dicantumkan. dengan maksud agar Wajib Pajak dengan dalih mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan negara. Angka 25 Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 49 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Pasal 26A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian permohonan keberatannya, maka dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur antara lain bahwa Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai permohonan keberatannya. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 26 Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3a) Yang dimaksud pajak yang terutang pada ayat ini adalah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Keberatan. Contoh: Kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB): Pajak Penghasilan terutang = Rp 100.000.000,00 Kredit Pajak = Rp 90.000.000.00 Pajak Penghasilan kurang dibayar = Rp 10.000.000,00 Sanksi Administrasi = Rp 1.000.000,00 Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar = Rp 11.000.000,00 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 2 Juli 2005. Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 2 Agustus 2005 yang dikirim secara langsung. Surat Keputusan Keberatan, yang isinya menolak keberatan Wajib Pajak diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2005, dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar = Rp 11.000.000,00 Sanksi kenaikan 25% = Rp 2.750.000,00 Sanksi bunga 5 bulan x 2% x Rp 11.000.000,00 = Rp 1.100.000.00 Jumlah =Rp 14.850.000,00 Wajib Pajak karena merasa tidak puas dengan Surat Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak tersebut, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Januari 2006. Sehubungan dengan permohonan banding tersebut, maka jumlah pajak yang terutang adalah sebesar Rp14.850.000,00. Ayat (4) Dihapus. Ayat (4a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 50 dari 62


Ayat (6) Cukup jelas. Angka 27 Pasal 27A Ayat (1) Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Ayat (1a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permintaan pembetulan atau permintaan pengurangan atau permintaan pembatalan atas surat ketetapan pajak yang keputusannya menerima sebagian atau seluruhnya, sepanjang pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal penerbitan Surat keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali. Ayat (2) Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengurangan atau penghapusan dimaksud merupakan akibat dari adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas surat ketetapan pajak tersebut, yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. Ayat (3) Cukup jelas Angka 28 Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan: a. Stelsel pengakuan penghasilan. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 51 dari 62

www.infopajak.com - tax database online b. Tahun buku. c. Metode penilaian persediaan. d. Metode penyusutan dan amortisasi. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai, biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya. Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut: 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran. Ayat (6) Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode penilaian persediaan dan sebagainya. Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Contoh: Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun ABU declining balance method. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 52 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut. Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih. Contoh: a. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2002. b. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2003, tahun pajaknya adalah Bahwa 2003. Ayat (7) Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran ;atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak: yang bersifat final. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan basil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun, waktu 10 (sepuluh) tahun Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 53 dari 62

www.infopajak.com - tax database online penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku-buku, catatan catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan dan kewajaran penyimpanan. Ayat (12) Cukup jelas. Angka 29 Pasal 29 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk: a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan: a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan Pemeriksaan Lengkap. b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana. Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan. untuk tujuan lain, diantaranya: a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. f. pencocokan data dan atau alat keterangan. g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. h. penentuan satu atau lebih terapat terutang Pajak Pertambahan Nilai. i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. j. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain 9 (sembilan) butir di atas. Ayat (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya, oleh karena itu harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 54 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat (3) Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperlihatkan dan meminjamkan bukubuku, catatan-catatan, dokumendokumen dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan perolehan penghasilan atau kegiatan usaha. Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut. Ayat (3a) Cukup jelas. Ayat (3b) Cukup jelas. Ayat (3c) Penerapan metode tidak langsung dalam penghitungan penghasilan kena pajak dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, norma penghitungan penghasilan bruto, dengan pendekatan penghitungan biaya hidup, pertambahan aset atau kekayaan bersih, arus uang (kas dan bank), arus barang, metode harga yang seharusnya diminta, pendekatan harga pokok ditambah dengan keuntungan (cost plus methode), pendekatan harga jual dikurangi dengan keuntungan (resale price methode), pendekatan pembagian laba (profit split methode), atau pendekatan lainnya. Ayat (4) Untuk mencegah adanya dalih terkait pada kerahasiaan sehingga pembukuan catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan. Angka 30 Pasal 30 Terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bersedia memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat-tempat atau ruangan atau ruangan-ruangan tertentu, barang bergerak atau tidak bergerak, yang diduga disimpan di dalamnya buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line, sehingga buku-buku, catatancatatan, dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diperoleh, maka Wajib Pajak dianggap menghalang-halangi pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan-ruangan tertentu, barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatancatatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, yang dimaksudkan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen tersebut. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 55 dari 62


Angka 31 Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, maka dalam tata cara pemeriksaan tersebut antara lain mengatur tentang kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan tersebut, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 32 Pasal 32 Ayat (1) Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran atau likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Ayat (2) Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau secara renteng. Ayat (3) Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Ayat (3a) Cukup jelas. Ayat (4) Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 56 dari 62


Angka 33 Pasal 35 Ayat (1) Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 34 Pasal 35A Ayat (1) Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai, nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu. kredit, laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lainnya di luar Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud. Pasal 35B Ayat (1) Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan perpajakan berdasarkan sistem self assessment dengan kepatuhan suka rela. Untuk mendorong kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dan menyediakan sarana pengawasan yang efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan pembentukan bank data nasional untuk kepentingan perpajakan. Setelah memperoleh data dan informasi, Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan mengadministrasikan data dan informasi dimaksud dalam bank data nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 35C Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 57 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Cukup jelas. Angka 35 Pasal 36 Ayat (1) Dalam praktek dapat ditemui sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya maupun atas permohonan Wajib Pajak, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Demikian juga atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya maupun atas permohonan Wajib Pajak. Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak. Namun demikian, dalam hal. Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (1b) Cukup jelas. Ayat (1c) Cukup jelas. Ayat (1d) Cukup jelas. Ayat (1e) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 36 Pasal 36A Ayat (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan meningkatkan kemampuan petugas pajak maka terhadap petugas pajak yang menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 37 Pasal 36B Ayat (1) Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 58 dari 62

www.infopajak.com - tax database online Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36C Cukup jelas. Angka 38 Pasal 37A Ayat (1) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik adalah laporan pemeriksaan Akuntansi, Publik dalam bentuk lengkap (long form audit report). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam rangka meningkatkan keterbukaan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan melibatkan partisipasi dari pihak independen, kepada Wajib Pajak tertentu diberikan kesempatan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian yang kualifikasinya memuat keterangan yang lengkap dan jelas tentang pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Untuk sementara waktu sambil mengetahui efektifitas ketentuan ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Selaras dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak lainnya, ketentuan ini apabila dipandang perlu dapat juga diberikan kepada Wajib Pajak lainnya. Namun, apabila ketentuan ini dianggap kurang efektif, dengan Peraturan Pemerintah dapat tidak diberlakukan. Pasal 37B Cukup jelas. Angka 39 Pasal 38 Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal isi berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Angka 40 Pasal 39 Ayat (1) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 59 dari 62

www.infopajak.com - tax database online sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Ayat (2) Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana lebih berat, ialah dilipatkan 2 (dua) dari ancaman pidana yang diatur pada ayat (1). Ayat (3) Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar, sangat merugikan negara. Oleh karena itu percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri. Angka 41 Pasal 39A Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan. Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang, sehingga setiap penyalahgunaan Faktur Pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu penyalahgunaan tersebut baik berupa penerbitan, atau penggunaan, atau penerbitan dan penggunaan, Faktur Pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dikenakan sanksi pidana. Angka 42 Pasal 41C Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 43 Pasal 43 Ayat (1) Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan. tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, atau pihak lainnya, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat (2) Cukup jelas. Kompilasi rancangan undang-undang ini di lakukan oleh www.infopajak.com 60 dari 62


Angka 44 Pasal 43A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 45 Pasal 44 Ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ayat (2) Pada ayat ini diatur mengenai wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga, milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan atau pihak atau pihak-pihak lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 46 Pasal 44B Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. Pasal III Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR


KOMPILASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)

Recommend Documents