BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan, pencemaran, dan pemulihan kualitas lingkungan. Hal tersebut telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program kegiatan yang didukung oleh system pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemitraan lingkungan disamping itu perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk system pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah. Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terusmenerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Kualitas sanitasi, pengolahan sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para pejabat kota di Indonesia. Karena itu, unsur utama yang harus dimiliki pelaku pemerintahan ini adalah kemampuan dan konsistensi identifikasi persoalan lingkungan Program dan kegiatan dalam PPSP sanitasi dalam menyusun dokumen MPS merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan
2
terkait pengembangan sektor sanitasi dan berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi
dan
koordinasi
pada
tingkat
Kabupaten,
Propinsi
maupun
Kementrian/Lembaga untuk periode jangka menengah. Dari sisi penganggaran dokumen ini memuat rancangan dan komitem pendanaan dan implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun sumber pendanaan lainnya. Beberapa pokok utama penyusunan dokumen MPS ini dengan pelaksanaan program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman antara lain:
Program telah mempertimbangkan komitmen bersamaan kemampuan APBK Kota Subulussalam dan Pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.
Program dan anggaran untuk 5 tahun kedepan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
Memorandum program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.
Memoramdum program
investasi ini di lengkapi dengan kesepakatan
pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan tanda tangan dari Walikota selaku kepala daerah.
Program investasi sektor sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.
3
Proses penyusunan rencana program investasi telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup : koordinasi pengaturan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program berdasarkan skla prioritas tertentu atu yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1
Maksud :
Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kota Subulussalam dan pihak terkait untuk rancangan Implementasi pembangunan sector sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Program PPSP ini juga dimaksudkan untuk mengharusutamakan percepatan pembangunan sector sanitasi yang meliputi sub sektor, yaitu : air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan juga drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2014-2018 dan MDGs 2015. 1.2.2
Tujuan :
Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman penganggaran pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi tahun 2014 hingga 2018 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBK, Provinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah. Secara lebih rinci tujuan penyusunan dokumen MPS Kota Subulussalam adalah sebagai berikut: a. Tersedianya dasar penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kota Subulussalam.
4
b. Tersedianya dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Subulussalam. c. Rencana implementasi dan pengelolaan program d. Tersedianya data untuk feed-back RPJMD periode berikutnya. 1.3. Wilayah Perencanaan 1.3.1
Gambaran Umum
Kota Subulussalam merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang masih relatif muda juga mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota dipantai Barat-Selatan Provinsi Aceh dan merupakan pintu masuk ke Aceh dari sebelah selatan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara Gegrafis Kota Subulussalam terletak pada posisi 02° 27’ 30” - 03° 00’ 00” LU/ North Latitude dan 0 97° 45’ 00’ - 98° 10’ 00” BT/ East Latitude. Kota Subulussalam dalam konstelasi regional berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara; • Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara; • Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil; dan • Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
5
Gambar 1.3.1 Peta Administrasi Kota Subulussalam
Sumber : Draft RTRW Kota Subulussalam Tahun 2013
6
Tabel 1.3.2 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Desa/Gampoeng Kota Subulussalam Tahun 2013
Luas Wilayah
Jumlah No
Kecamatan Kelurahan/Desa
(Km²)
%thd total
1
Simpang Kiri
14
213
15,3
2
Penanggalan
10
93
6,7
3
Rundeng
23
320
23,0
4
Sultan Daulat
17
602
43,3
5
Longkib
10
163
11,7
74
1.391
100,0
Kota Subulussalam Sumber: BPS Dalam Angka Tahun 2013
1.3.2
Arah Pengembangan Kota
Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya berkembang secara harmonis dan bersifat lestari. Disini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius. Pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu, manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia dilingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hokum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi.
7
Tujuan utama penataan struktur tata ruang Kota Subulussalam adalah sebagai berikut: Memantapkan fungsi Kota Subulussalam dan kota-kota di sekitarnya untuk mendukung fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional yaitu sebagai pusat koleksi distribusi barang dan jasa dalam melayani wilayah Provinsi Aceh yang terintegrasi dengan Pusat-pusat Kegiatan Wilayah di sekitarnya dan PusatPusat Kegiatan Nasional lainnya di Indonesia serta Internasional, Meningkatkan aksesibilitas Kawasan Aglomerasi Kota Subulussalam dengan pusat kegiatan wilayah dan lokal di Provinsi Aceh serta kota-kota nasional dan internasional melalui keterkaitan sistem jaringan transportasi primer baik jaringan jalan darat (arteri/kolektor primer) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan azas kelestarian, dan budaya setempat Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Aglomerasi Kota Subulussalam Mengembangkan sistem pusat-pusat pelayanan kawasan yang terintegrasi dan berhierarki dengan pusat pelayanan lainnya dan sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh serta Kabupaten/Kota terkait Mengembangkan beberapa ruas jalan baru untuk selanjutnya diintegrasikan dengan jalan arteri primer dan kolektor primer dan jalan fungsi sekunder yang
8
telah ada di Kota Subulussalam untuk meningkatkan aksesibilitas yang merata ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan ke luar kota sekaligus mengurangi beban transportasi di Kota Subulussalam yang didukung sistem terminal penumpang yang berhierarki Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau atau Jalur Hijau yang telah ditetapkan dalam UU No 26 tahun 2007,
serta
lahan
pertanian
sawah
beririgasi
merupakan
limitasi
pengembangan dan harus dijaga kelestariannya dan target kawasan terbuka secara total adalah 60% dan khusus untuk Kota Inti adalah 35% . Pengembangan kawasan pariwisata tetap mempertahankan yang telah ada dan membatasi dan mengendalikan dengan ketat pengembangan baru di wilayah provinsi dan Kota Subulussalam, dan pengarahan pada kawasan efektif pariwisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berkaitan Mengintegrasikan sistem pelayanan beberapa infrastruktur yang dapat dilakukan seperti integrasi pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan lainnya berdasarkan kesepakatan antar kabupaten/kota terkait Mengembangkan Kawasan Prioritas untuk mengantisipasi kawasan yang cenderung tumbuh cepat, mempunyai kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya
9
Mengembangkan Kabupaten/Kota
konsep dalam
kelembagaan
penataan
ruang
kerjasama Kawasan
antar
wilayah
Aglomerasi
Kota
Subulussalam. Menciptakan keserasian pembangunan dengan Kota-Kota di dalam wilayah pengembangan Provinsi Aceh. Mengembangkan konsep kelembagaan kerjasama penataan ruang dan pembangunan antar Kabupaten/kota dalam Kawasan Aglomerasi Kota Subulussalam atau wilayah Kabupaten/Kota lainnya. Berkenaan dengan hal
tersebut diatas, maka Kota Subulussalam telah
menyusun draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2012-2034, dengan
tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui
peningkatan
aktivitas
ekonomi.
Dengan
mempertimbangkan
potensi
dan
permasalahan yang ada saat ini dan kemungkinan yang ada dimasa yang akan datang serta dengan memperhatikan rencana yang dicanangkan oleh Wilayah Provinsi Aceh secara lebih luas maka tujuan penataan ruang Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2012 –2034 adalah:
“MEWUJUDKAN KOTA SUBULUSSALAM SEBAGAI KOTA PUSAT AGROINDUSTRI MANDIRI YANG SEJAHTERA, ISLAMI DAN RAMAH LINGKUNGAN”
10
Pusat agroindustri adalah pusat kegiatan industri yang memfokuskan pada pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil perkebunan dan pertanian yang dominan ada di Kota Subulussalam, Contohnya adalah perkebunan kelapa sawit, diharapkan industri yang tersedia di Kota Subulussalam nantinya bukan hanya industri CPO tetapi juga industri hilir yang merupakan turunan dari industri CPO. Mandiri dimaksudkan bahwa kegiatan perekonomian terutama dalam kaitannya dengan agroindustri mengandalkan kemampuan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang berasal Kota Subulussalam sendiri. Sejahtera dimaksudkan bahwa semua kegiatan ekonomi adalah untuk kepentingan kesejahteraan penduduk Kota Subulussalam Islami dimaksudkan bahwa penataan ruang dan pembangunan di Kota Subulussalam berdasarkan pada pandangan hidup masyarakat yang berlandaskan syari’at Islam. Ramah Lingkungan dimaksudkan penataan ruang yang dibuat bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dimasa yang akan datang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka direncanakan kebijakan penataan Ruang Kota Subulussalam, diantaranya meliputi : 1. Pembentukan struktur ruang yang mantap melalui penetapan pusat pelayanan yang mendukung kegiatan agroindustri mandiri dan kegiatan perkotaan lainnya secara optimal;
11
2. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi untuk menunjang optimalnya fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sebagai penunjang kelancaran kegiatan agroindustri mandiri; 3. Peningkatan pelayanan prasarana lainnya untuk mendorong kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; 4. Pelestarian kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan Kota Subulussalam dengan berbasiskan mitigasi bencana; 5. Pengembangan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan penegakkan syari’at Islam untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat 6. Peningkatan investasi dan perekonomian di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis 7. Peningkatan pengembangan kawasan lindung sebagai kawasan strategis lingkungan. 8. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.
1.4. Metodologi 1.4.1
Methodologi Penyusunan Dokumen
Metode penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) pada Program PPSP Sanitasi adalah sebagai berikut : 1. Review SSK 2. Internalisasi
12
3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi 4. Akses sumber pendanaan Non-Pemerintah 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritas Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD dan terkait di Kab./Kota. 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab/Kota. 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran.
1.4.2
Sistematika Penyajian
Sistematika Dokumen MPS terdiri dari 5 Bab yaitu sebagai berikut : a. Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika Dokumen MPS. b. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritas Program, Kerangka Logis. c. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non insfrastruktur.
13
d. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. e. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan diri masing-masing kegiatan,
langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana monitoring dan evluasi.
