BAB I PENDAHULUAN. wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupdalam

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang UUD 1945mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupdalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lain. Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyakdikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadian, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, sertadengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Untuk melaksanakan amanat konstitusi di atas dibentuk peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan, menurut Munadjat Danusaputra, sebagaimana dikutip M. Daud Silalahi, “disebut sebagai hukum yang berwawasan penggunaan (use oriented law) sebab yang diatur adalah penggunaan unsur-unsur lingkungan, seperti tanah, air, hutan, atau perikanan. 1 Perkembangan saat ini, pengaturan

1

M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung: Alumni, 2001).hlm. 25.

Universitas Sumatera Utara

pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mulai ke arah keseimbangan antara kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial. Menurut M. DaudSilalahiUndang-Undang Lingkungan Hidup dapat digunakan: Pertama, Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai dasar peraturan pelaksanaannya baik tingkat pusat maupun di daerah dari semua aspek lingkungan; kedua, landasan untuk untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku seperti antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pengairan, perkebunan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan/pelestarian alam, industri, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah. 2 Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian, dan kepastian bagi masyarakat (sosial control) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol bagi sarana pembangunan (a tool of social engineering) dengan peran sebagai agent of development atau agent of change. 3 Cita cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan good governance dan clean government adalah tuntutan fundamental bagi tatanan masyarakat global, maupun masyarakat lokal 4. Dalam negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia, tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik, dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu otoritas pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan sistem perizinan di bidang lingkungan hidup.

2

Ibid, hlm.36. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 1-2. 4 Jawahir Thantowi, Norma Hukum Pelayanan Publik, Jurnal Hukum. Vol 14 No. 3, April, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2004), hlm. 435. 3


UU-PPLH menetapkan perizinan sebagai salah satu Instrumenpencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yaitu: 5 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; amdal; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasislingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup; dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Perizinan adalah suatu contoh yang baik tentang berbarengnya fungsi

instrumental dan normatif dari hukum lingkungan. Segi instrumental dari perizinan antara lain terdiri dari hal bahwa kebijaksanaan lingkungan dilaksanakan dengan perantaraan perizinan itu. Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Segi normatif dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan-peraturan mana yang dapat kita cakupkan untuk dipakai bagi suatu perizinan. Kaidah-kaidah hukum lingkungan memperoleh isi yang konkret karena pemberian izin dan karena mengkaitkan peraturan-peraturan pada perizinan itu. 6 Menurut Sjachran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 5

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6 Siti Sundari Rangkuti, Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, 1992), hlm. 17.


persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan ketentuan oleh perundangundangan yang berlaku. 7 Izin dalam arti sempit (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 8 makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat diatas adalah adanya perkenaan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, 9 sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. 10 Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara. 11 Salah satu otoritas pemeritah dalam rangka perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (enviromental licence). Perizinan di istilahkan dengan licence, permit (Inggris); vergunning (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan, dan ini

7

Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 92. 8 N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm, 1-2. 9 Ibid 10 IMade Arya Utama, Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), hlm 120. 11 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29.


berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak. 12 Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 13 Perizinan diatur dalam paragraf 7 UU-PPLH yaitu: Pasal 36 UUPPLH: 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan. 2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. 3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

gubernur,

atau

Selanjutnya Pasal 37 UUPPLH: 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. 2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :

12

Ibid, hlm. 26. Pasal 1 butir (35) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 13


a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, atau c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKLUPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

14

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. 15 Ketentuan di atas merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi, dengan adanya pengumuman memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan. Izin lingkungan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan. 16

14

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 15 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 16 Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Jakarta: P.T. Sofmedia, 2012). hlm. 108.


Untuk melaksanakan hukum lingkungan dibutuhkan tindakan nyata pemerintah. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam rangka melaksanakan hukum lingkungan. Perizinan wujud penyelenggaraan wewenang pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aktivitas perizinan bidang lingkungan jelas akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif terhadap lingkungan. Menurut Siti Sundari Rangkuti menyatakan: Peraturan perundang-undangan lingkungan yang disiapkan penyusunannya guna menunjang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai wadah menuangkan kebijaksanaan lingkungan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan.untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial dengan perannya sebagai agent of change merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Semua peraturan perundangundangan tersebut diatas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia. Norma hukum yang terdapat dalam UU-PPLH merupakan ketentuan pokok yang menghendaki keterpaduan hukum lingkungan hidup Indonesia. 17 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU-PPLH dilakukan

berdasarkan

asas

keterpaduan. 18

Beberapa

ketentuan

yang

membuktikan keterpaduan tersebut adalah dalam penjelasan umum UU-PPLH angka 2 (dua) berbunyi: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah”. Mengenai keterpaduan sistem perizinan lingkungan hidup dapat juga ditelusuri pada ketentuan umum Pasal 9 sampai Pasal 11 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 17

Siti Sundari Rangkuti, Op cit. hlm. 12-13. Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 18


Secara akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada satu institusi saja sehingga tidak lagi terbagi atas dua atau lebih institusi seperti keadaan sekarang. Aspek kedua terkait dengan pernyataan terhadap jenis kegiatan usaha apa izin lingkungan itu di berlakukan . 19 Hal inilah salah satu yang menjadi kelemahan dalam penerbitan izin lingkungan hidup karena prosedur yang cukup lama dan memberatkan pihak pengusaha. Pemerintah telah berupaya mewujudkan sistem perizinan terpadu dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Ditinjau dari segi hukum lingkungan, PTSP belum menjadikan UU-PPLH sebagai pedoman dalam pelayanan izin, PTSP baru upaya dari sisi administratif saja. Berdasarkan konsep keterpaduan sistem perizinan lingkungan hidup, seluruh peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup harusnya sinkron, tidak seperti sekarang yang sistem perizinannya masih diatur oleh undang-undang tersendiri seperti di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, sehingga menimbulkan ego sektoral dalam penyelenggaraan perizinan. Dalam UU-PPLH tidak lagi menggunakan konsep kewenangan negara, tetapi kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial, dan warga negara. Negara dijalankan oleh pemerintah sebagai sebuah 19

Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan Di Indonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) , hlm. 108.


organisasi kekuasaan negara. 20 Sehingga dalam mendapatkan suatu izin terutama di bidang lingkungan hidup harus berdasarkan lembaga tertentu pada pemerintah. Mengenai penyelenggaraan kewenangan perizinan didaerah saat ini ditemukan 2 (dua) model pelayanan perizinan, pertama pemerintah daerah yang memberikan pelayanan sebagian perizinannya dengan Sistem Satu Pintu melalui Kantor Unit Pelayanan Terpadu. Dikemukakan sebagian karena beberapa perizinan masih ditemukan dilayani secara tersebar pada instansi dinas dan bagian pada sekretariat di lingkungan pemerintah daerah bersangkutan. Kedua Pemerintahan Daerah yang pelayanan perizinannya dilakukan tersebar pada beberapa instansi atau bagian kesekretariatan dilingkungan pemerintahan daerah bersangkutan. Obyek perizinan yang ditetapkan di daerah, pada umumnya juga bersifat multidimensi dan dijumpai pada berbagai sektor. Disamping itu, suatu izin usaha yang bersifat operasional seringkali dipersyaratkan dengan beberapa perizinan yang bersifat teknis serta pertimbangan kelayakan dari kajian lingkungan hidup. 21 Peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan. Kepentingan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah. Kewenangan untuk penerbitan izin menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun untuk mencegah terjadinya sistem perizinan yang menghambat maka di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

20

Ibid, hlm. 70. Ibid, hlm. 4.

21


Provinsi Sumatera Utara memiliki badan pelayanan perizinan terpadu (BPPTSU) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Sumatera Utara yang terdapat dalam pasal 9 yaitu: 22 1. BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai Kewenangan dibidang perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. 2. BPPTSU didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan, yang berada dibawah, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. BPPTSU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, Keamanan dan Kepastian. 4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) diatas, BPPTSU menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan program Badan; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; d. Pelaksanaan admistrasi pelayanan perijinan; e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu kewenangan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penerbitan izin lingkungan, hal ini dibuktikan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan PelayananPerizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 22

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Sumatera Utara


Provinsi Sumatera Utara Butir (4) tentang penerbitan izin bidang lingkungan hidup. Inilah yang menjadi dasar hukum Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dalam menerbitkan izin lingkungan, karena Gubernur telah melimpahkan kewenangannya

kepada

Kepala

Badan

Perizinan

Terpadu

untuk

lebih

mempermudah dan mempercepat proses penerbitan izin, dimana proses penerbitan izin lingkungan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: 23 a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan BPPTSU dari tahun 2011 sampai 2014: 24 1. PT. PERTAMINA EP PANGKALAN SUSU 2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 3. PT. BERKAT BINA KARYA ( PLTA ASAHAN - IV) 4. SARULA OPERATIONS Ltd (SOL) 5. PT. AGUNCOURT RESOURCES 6. PT. ALAM SUMATERA INDAH 7. PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI 8. PT. BAKARA ENERGI LESTARI 9. PT. BINSAR NATORANG ENERGI 10. PT. BAKARA ENERGI LESTARI 11. PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA 12. CV. Amindy Barokah

23

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan BPPT Sumatera Utara, http://bppt.sumutprov.go.id/layanan-bppt/2012-10-26-18-33-

24

3.diakses tanggal 20 Mei 2014


Mengenai Amdal Pasal 22 Ayat 1 UU-PPLH menyatakan bahwa: Setiap usaha dan/atau kegiatan yangberdampak penting terhadap lingkunganhidup wajib memiliki amdal. Amdal adalah kajianmengenai dampak penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkunganhidup yang diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau kegiatan. Dampak penting Amdaldinyatakan Pasal 22 Ayat 2 UU-PPLH berdasarkan kriteria kriteria: 1. besarnya jumlah penduduk yang akanterkena dampak rencana usaha dan/ataukegiatan; 2. luas wilayah penyebaran dampak; 3. intensitas dan lamanya dampakberlangsung; 4. banyaknya komponen lingkungan hiduplain yang akan terkena dampak; 5. sifat kumulatif dampak; 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;dan/atau 7. kriteria lain sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi. Suatu usaha/kegiatan yang tidak wajib melengkapi dokumen Amdal harus melengkapi dokumen UKL-UPL seperti yang tercantum dalam Pasal 34 UUPPLH menyatakan: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yangtidak termasuk dalam kriteria wajibamdal sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 Ayat (1) wajib memiliki UKLUPL. (2) Gubernur atau bupati/walikotamenetapkan jenis usaha dan/ataukegiatan yang wajib dilengkapi denganUKL-UPL. Belum adanya peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengatur tentang jenis usaha/kegiatan apa yang harus mengurus izin lingkungan merupakan suatu kendala bagi pengusaha apakah harus mengurus Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan


Lingkungan Hidup yang berbunyi: jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Gubernur Bupati/Walikota berdasarkan hasil penapisan. Salah satu izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara adalah PT Arah Environmental Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang tempat pengumpulan limbah medis. PT Arah Environmental Indonesia telah melengkapi persyaratan dengan menyusun (UKL-UPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. ‘’UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan’’. 25 Setelah itu pengusaha mengajukan rekomendasi UKL-UPL kepada tim teknis (Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pendapatan Daerah) agar dilakukan pemeriksaan. Surat rekomendasi diterbitkan setelah pemrakarsa melakukan pemaparan dokumen UKL-UPL dihadapan tim teknis. Barulah surat rekomendasi diterbitkan Badan Lingkungan Hidup yang diteruskan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dilakukan proses penerbitan izin lingkungan. UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi atas UKL-UPL untuk kegiatan pengumpulan limbah medis oleh PT. Arah Environmental dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan yang dalam menjalankan kegiatannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup


PT. Arah Environmental harus melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam UKL-UPL dan bertangungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pengumpulan limbah medis, dan wajib melakukan pelaporan terhadap Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, termasuk instansi yang memeberikan izin lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali. 26 Ada sistem pengawasan yang baik yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku. Permohonan

penerbitan

izin

lingkungan

merupakan

syarat

dari

permohonan izin usaha, sedangkan untuk mendapatkan izin lingkungan membutuhkan proses yang cukup lama, oleh sebab itu pemerintah daerahdalam memberikan pelayanan perizinan perlu lebih mengutamakan posisinya sebagai abdi/pelayan masyarakat, sehingga pelayanan perizinan tidak berlangsung lama. hal ini akan dapat menumbuhkanketaatan masyarakat yang merencanakan usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk mengurus perizinannya sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan yang pada hakikatnya sebagai bentuk penundukan diri masyarakat untuk dikendalikan atau dibatasi tindakannya dalam memanfaatkan lingkungan hidup. Lamanya penyusunan dokumen UKL-UPL ditambah harus melakukan kordinasi dengan beberapa Instansi Pemerintah menjadi salah satu keluhan pengusaha, apalagi syarat untuk mendapatkan izin usaha yang berdampak pada lingkungan harus memilki izin lingkungan, dimana izin tersebut dapat diperoleh setelah mengurus dokumen UKL-UPL, artinya dibutuhkan proses yang cukup

26

Surat RekomendasiUKL-UPL Kegiatan tempat Pengumpulan Limbah Medis P.T Arah Environmental Indonesia diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 10 Desember 2012.


lama hanya untuk mendapatkan izin usaha. Untuk mengatasi keadaan tersebut diperlukan sumber daya manusia aparatur pemerintah yang baik. Walaupun perizinan terpadu pada saat ini dinilai sebagai sistem yang cukup baik, namun belum memberikan jaminan untuk dilaksanakannya amanat mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat pelaksanaan usaha atau kegiatan. Untuk diperlukan upaya pengawasan oleh pemerintah untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan

masyarakat

berkelanjutan

didefinisikan

sebagai

pembangunan yang menjamin masa depan suatu masyarakat. Pembangunan ini akan membuat masyarakat yang sehat dan saling memperhatikan, salah satunya adalah kondisi sosial dan lingkungan yang stabil. Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan menekankan potensi kreatifitas dan pikiran manusia dalam menemukan cara untuk mempertemukan tujuan sosial ekonomi masyarakat jangka panjang, dengan hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan biofisik

dan

permintaan masyarakat. 27 Untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan diperlukan peran pemerintah dan masyarakat yang harus terlibat penuh dalam proses penerbitan izin lingkungan juga dalam pengawasan usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan, apakah telah sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan melibatkan masyarakat, banyak dampak positif bagi masyarakat disekitar usaha/kegiatan terutama bagi perekonomian masyarakat yang akan meningkat, lingkungan juga akan terjaga kelestariannya.

27

Aca Sugandhy, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). hlm. 4.


Oleh karena itu beranjak dari uraian-uraian latar belakang di atas dipilihlah judul tentang “Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sumatera Utara (Studi Izin Lingkungan PT. Arah Environmental)”. B. Rumusan Masalah Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dalam penerbitan izin lingkungan di Provinsi Sumatera Utara? 2. Bagaimana penerapan perizinan terpadu dalam penerbitan izin lingkungan pada PT. Arah Environmental? 3. Apa yang menjadi kendala dalam penerbitan izin lingkungan diProvinsi Sumatera Utara? C. Tujuan Penelitian Penelitian (research) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 28. Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, dimana orang sebelumnya belum pernah menemukannya setelah kita melakukan studi kepustakaan. 29

28

Surtisno Hadi, Metodologi Research. (Yogykarta: Yayasan Penerbit Fakultas psikologi UGM, 1973). hlm. 5-7. 29 Muslan Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, (Malang:UMM Press, 2009), hlm. 91.


Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisiten. 30 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dalam penerbitan izin lingkungan di Provinsi Sumatera Utara 2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan perizinan terpadu dalam penerbitan izin lingkungan dan UKL-UPL pada PT.Arah Environmental 3. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penerbitan izin lingkungan di Provinsi Sumatera Utara D. Manfaat Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. 31 Secara operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan

tehnologi,

menunjang

pembangunan,

mengembangkan

sistem

dan

mengembangkan kualitas manusia. 32 Dengan melakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan 33. Manfaat penelitian setidaknya memiliki dua kepentingan yaitu untuk kepentingan studi ilmiah karena dapat dijadikan referensi untuk penelitian

30

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1. 31 Ibid., 32 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 77. 33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 41.


lanjutan, dan untuk kepentingan terapan jika memiliki nilai praktis 34. Jadi manfaat penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan

disiplin ilmu hukum,

khususnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan izin lingkungan. 2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga perizinan untuk lebih bersinergi dalam mempermudah proses perizinan di bidang lingkungan, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana proses pembuatan izin lingkungan dan bagaimana manfaat izin lingkungan bagi pembangunan suatu wilayah. E. Keaslian Penelitian Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap tesis yang sama dengan judul “Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan

di Provinsi Sumatera Utara (Studi Izin Lingkungan PT. Arah

Environmental)”, Dalam pemeriksaan di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, dan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, tidak ditemukan judul dan masalah yang sama dalam penelitian ini. Dari hasil penelusuran keaslian penelitian, penelitian yang menyangkut Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan di Provinsi

34

Muslan Abdurrahman, Op cit., hlm 102.


Sumatera Utara: yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yaitu: 1. Yudha Irnanda, 097005060, Aspek Hukum Administrasi Dalam Penyusunan Amdal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Revzan, 097005038, Pertanggungjawaban Aparat Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut dan atau Tinjauan UU Nomor. 32 Tahun 2009. Namun demikian penelitian-penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilaksanakan adalah asli dan dapatdipertanggungjawabkan. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari ternyata dapat dibuktikan adanya plagiat dalam hasil penelitian ini. F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional 1. Kerangka Teori Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya, 35 dan suatu teori harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli lainnya, minimal harus ada aturan-aturan penerjemah yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain, 36 sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat

35

H.R. Otje Salman, S dan Anton F Susanto, Teori Hukum, (Bandung: Refika Aditama 2005), hlm. 23. 36 Ibid.


teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. 37 Teori yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori desentralisasi, teori perizinan, dan teori kebijakan publik. a. TeoriDesentralisasi Menurut Dennis A. Rondinelli, Jhon R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema menyatakan: “Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government, or non-govermental organizations”. 38 Philipus M. Hadjon menyatakan: Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah. 39 Asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi adalah memberikan keleluasaan organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. 40 Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan, maupun 37

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung:Mandar Maju, 1994), hlm. 80. Krishna D. Darumurti, Umbu Rauta, Otonomi Daerah,:Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 47. 39 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999, hlm. 111. 40 P. Rosodjatmiko, Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya, Kumpulan Karangan Dr. Ateng Syafrudin (Bandung: Tarsito, 2002), hlm.22-23. 38


pembiayaannya. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Rekonstruksi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pasca terselenggaranya otonomi daerah. Instrumen desentralisasi turut mengubah pengelolaan sumber daya lokal sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari pusat pada daerah otonom untuk lebih mandiri. Pelayanan pendukung dari aktivitas usaha seperti izin usaha, kepastian hukum, dan iklim usaha yang kondusif pun peranannya tidak lagi terfragmentasi pada pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah kini diharapkan menjadi aktor lokal dalam menciptakan sistem perizinan yang mendukung mekanisme kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya daerah bagi kemaslahatan masyarakat lokal 41 Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 telah ditegaskan

secara

terperinci

urusan

wajib

yang

menjadi

kewenangan

pemerintahan daerah kabupaten/kota yang meliputi 16 urusan wajib yaitu: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; e. Penanganan bidang kesehatan; f. Penyelenggaraan pendidikan; g. Penanggulangan masalah sosial; h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

41

Tirta Nugraha Mursitama dkk, Reformasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, dan Banjarbaru), Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 10.


j. Pengendalian lingkungan hidup; k. Pelayanan pertanahan; l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. Pelayanan administrasi penanaman modal; o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan semacam keleluasaan daerah dalam mewajudkan otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, prakarsa dan aspirasi masyarakat, atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempunyai kemauan sungguh-sungguh dan kesiapan untuk mampu melaksanakan kebijakan otonomi daerah untuk kepentingan rakyat daerahnya. Reformasi pelayanan terpadu pada dasarnya telah diatur melalui Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Dengan kewenangan tersebut, keberadaan kelembagaan layanan terpadu merupakan salah satu upaya pemenuhan


kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Beragamnya layanan yang terwadahi pada kelembagaan layanan terpadu merupakan perwujudan pelaksanaan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam hal perizinan adalah melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah. Kemudian lebih jauh Perangkat daerah tersebut harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban


dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya. Provinsi Sumatera Utara adalah adalah salah satu kota yang telah berupaya menerapkan layanan publik yang prima kepada masyarakat khususnya layanan perizinan dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan pelayanan publik di wilayah Sumatera Utara. Bentuk pelayanan diselenggarakan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan jenis-jenis perijinan yang dikelola telah diatur melalui Peraturan GubernurNo. 37 Tahun 2011 Tanggal 28 Juni 2011. Desentralisasi harus mampu mendorong terjadinya layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan publik yang dihasilkan, diharapkan dapat memangkas rentang birokrasi yang panjang untuk menghindari penundaan dan penurunan kualitas dari layanan publik yang menjadi kewajiban negara kepada warganya. Keberhasilan proses desentralisasi dapat diukur dari kualitas layanan publik yang semakin baik. Kebijakan desentralisasi yang hanya dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah pusat di daerah tanpa melakukan perubahan pada transaksi sosial yang terjadi, maka sangat sulit diharapkan terjadinya efek positif dari kebijakan publik tersebut oleh sebab itu perbaikan kualitas layanan publik menjadi faktor yang determinan dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Desentralisasi harus mampu mendorong terjadinya layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan publik yang


dihasilkan, diharapkan dapat memangkas rentang birokrasi yang panjang untuk menghindari penundaan dan penurunan kualitas dari layanan publik yang menjadi kewajiban negara kepada warganya. Keberhasilan proses desentralisasi dapat diukur dari kualitas layanan publik yang semakin baik, terutama di bidang perizinan. Dengan adanya perizinan, terjadi pengikatan aktivitas-aktivitas para warga yang memohonkan pada suatu peraturan atau persyaratan-persyaratan tertentu berdasarkan maksud pembuat undang-undang guna mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi terciptanya suatu kondisi yang buruk yang tidak diinginkan. Secara politik, kedudukan Perda tidak lain merupakan produk hukum lembaga legislatif daerah. Perda, sebagaimana produk hukum pada umumnya, akan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. 42 b. Teori Perizinan Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang-undang untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurut ahli hukum belanda N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalm keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. 43 berdasarkan pendapat ini, izin tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Jadi, aktivitas terhadap objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usahaatau 42

Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm.9. N.M Spelt da J.B.J.M Ten Berge, disunting Philippus M. Hadjon, Op cit. hlm. 2-3.

43


kegiatan atas objek tersebut jika mendapat izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang meningkatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. 44 Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalianyang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki organisasi prusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 45 Izin

(vergunning)

dalam

kamus

hukumdijelaskan

sebagai

“Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor taal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijkworden beschouwd”. 46 Menurut Adrian sutedi, Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi: Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi, demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. 47 Kedua, fungsi keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontra prestasi berupa retribusi perizinan. Negara mendapat kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya dapat dilakukan melalui peraturan perundangundangan. Dalam hal ini dianut prinsip no taxation without the law. Penarikan retribusi hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undangundang dan/atau peraturan daerah. 48 Ketiga,fungsi pengaturan (reguleren), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. 49Perizinan dapat mengatur pilihan pilihan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspekaspek strategis lainnya, prosedur dan syarat harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula dengan pertimbangan44

Helmi, Op cit, hlm. 77. Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 168. 46 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 206207. 47 Adrian Sutedi, Op cit, hlm. 198. 48 Ibid, hlm .199. 49 Ibid, hlm. 200. 45


pertimbagan strategis. Harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin. Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan, akan memberikan dampak negatif (diinsentif) bagi pembangunan.Pada sisi lain, jika prosedur perizinandilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan. Sedamayanti mengutip Zethamal tentang tolak ukur kualitas pelayanan perizinan ada 10 dimensi, yaitu: 1. Tangibales, terdiri dari fasilitas fisik, peralatan personil dan komunikasi. 2. Reability, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat. 3. Responsiveness, kemampuan untuk membantu bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

konsumen

4. Competence, tuntutan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan 5. Courtesy, sikap dan perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen, 6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. 7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya


8. Acces, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan 9. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru. 10. Understanding the costumer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan 50 Hal ini menjamin hak-hak dasar masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah, tidak dirugikan akibat penarikan retribusi perizinan yang sewenangwenang dan tidak memiliki dasar hukum. Pada sisi lainnya, jika secara imperatif melalui peraturan perundang-undangan pemerintah telah memperoleh mandat untuk menarik retribusi perizinan, maka masyarakat juga tidak boleh menghindar untuk membayarnya. Hal ini karena retribusi juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian pemerintah juga harus memperhatikan aspekkeberlangsungandan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. Penetapan tarif dalam pungutan (pajak atau retribusi) perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayar. Sebaliknya, beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif pajak atau retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan lingkungan dan daya dukung lingkungan. Untuk mengembangkan pelayanan perizinan tentu ada banyak aspek yang perlu dibenahi dalam birokrasi publik yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan,

50

Sedarmayanti, Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm, 35.


sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana, budaya, serta faktor organisasi dan manajemen pelaksanaan pelayanan perizinan. Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan mengarahkan warga melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan, setelah izin diproses, masih

dilakukan

pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Provinsi Sumatera Utara meniliki Badan pelayanan Perizinan Terpadu yang dituntut harus bekerja secara standart, tersistem dan transparan, terutama di bidang informasi perizinan sesuai tugas dan fungsi yang diberikan peraturan daerah.Sistem informasi yang saat ini telah dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan pada laman Badan tersebut terdapat hal-hal penting berkenaan dengan tata cara pengurusan perizinan yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang akan mendaftarkan izin usaha perusahaannya di Sumatera Utara. Sistem informasi diperlukan mulai dari perencanaan, operasi, pemeliharaan hingga pengendalian. Dalam proses perencanaan sistem informasi diperlukan model konversi untuk mengubah masukan menjadi keluaran beberapa produk jasa informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pelayanan perizinan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat apabila sistem informasinya baik. Pengelolaan

lingkungan

hidup

hanya

dapat

berhasil

menunjang

pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara


efektif dan terpadu. Perizinan lingkungan hidup terpadu merupakan salah satu sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintahan dalam hukum administrasi negara. 51 c. Teori Kebijakan Publik Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangat beragam. Namun secara umum kebijakanpublik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Menurut Anderson, kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh intitusi pemerintah dan aparaturnya. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa : 52 1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. 5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones dikatakan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsitensi dan

51

Helmi, Op.cit., hlm. 28. Lihat Nyimas Dwi Koryati, dkk, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004, hlm. 7. 52


pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. 53 Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen Public Policynyayang mencakup hal-hal sebagai berikut : 54 1. Niat dari sebuah tindakan. 2. Tujuan atau keadaan akhir yang hendak dicapai. 3. Rencana atau usualan untuk mencapai tujuan. 4. Program yang disyahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. 5. Keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. 6. Dampak atau pengaruh yang dapat diukur. Pemerintah indonesia baik di pusat maupun di daerah merupakan perangkat negara yang diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dalam

pelaksanaan

tugasnya

pemerintah

mengambil

tindakan-tindakan

pemerintah baik yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum publik (bersegi satu atau bersegi dua), maupun hukum perdata. Perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang istimewa (memaksa) disebut dengan “keputusan” (beschikking). 55 Keputusan ini ada yang mengatur hubungan antar organ pemerintah yang disebut dengan keputusan intern (Interne beschikking), dan keputusan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah

53

Ibid, hlm. 8. Ibid, hlm. 9. 55 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: FHPM Unpad, 1960), hlm. 68. 54


dengan pihak lain, yang lazim disebut dengan istilah keputusan ekstern (eksternebeschikking). Diantara kedua keputusan tersebut yang penting dalam kaitannya dengan hukum administrasi adalah keputusan ekstern, mengingat keputusan ekstern ini dapat menimbulkan kemanfaatan bahkan sebaliknya merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup sehingga menjadi sebab bagi timbulnya upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Pemerintah

daerah

yang

mempunyai

hak

otonomi

merupakan

implementasi dari desentralisasi terotorial. Menurut Ateng syarifuddin 56 tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

pelayanan

terhadap

masyarakat

dan

pelaksanaan

pembangunan.

Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya melakukan berbagai tindakan hukum baik yang terikat atas kaidah-kaidah umum materiil yang memberikan wewenang dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon ada tiga cara hukum administrasi dalam melakukan berbagai tindakan dan kebijakan yakni atribusi, delegasi (sub delegasi), ataupun mandat. 57 Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil, atribusi ini dikatakan juga sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Mengenai

56

Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 9. 57 Philipus M. Hadjon, Wewenang Pemerintahan, dimuat dalam Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1, (Surabaya: Januari 1998) , hlm. 91.


kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran serta rakyat sebagai pemegang asli kewenangan, seperti UUD 1945, undang-undang maupun peraturan daerah. Delegasi adalah penyerahan kewenangan untuk membuat suatu keputusan oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Dalam penyerahan kewenangan ini terjadi perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi kepada penerima delegasi. Selanjutnya mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang melimpahkan kewenangan atau pemberi mandat. Dalam mandat tanggung jawab tidak berpindah kepada penerima mandat, sehingga semua akibat hukum yang timbul dari keputusan yang dikeluarkan penerima mandat menjadi tanggung jawab pemberi mandat. Keputusan

ditetapkan

pemerintah

adalah

untuk

mengkonkretisasi

ketentuan dari suatu produk hukum pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang masih sifatnya umum. Soewarno Handayaningrat menyatakan tindakan pemerintah menetapkan keputusan tersebut sebagai “tugas pelaksanaan”, yang salah satunya berupa “pemberian perizinan dalam rangka pengendalian dan pengawasan ketertiban masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan”. 58 Kebijakan pelayanan publik haruslah transparan, cepat, dan tidak berbelitbelit. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi

58

Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), hlm. 48.


salah satunya tergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara telah memiliki standar pelayanan perizinan yang dipublikasikan secara transparan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, mulai dari prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, dan biaya pelayanan. Kebijakan pemberian izin yang ditetapkan terutama yang menyangkut tentang lingkungan hidup harus kebijakan yang memiliki dasar pertimbangan terhadap keadaan suatu wilayah dan keadaan masyarakat, sehingga kebijakan itu memiliki dampak positif bagi masyarakat dan bukan hanya bagi pengusaha saja, tetapi izin tersebut harus dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup. 2. Landasan Konsepsional Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Beranjak dari judul tesis ini, yaitu: “Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara (Studi Izin Lingkungan PT. Arah Environmental)”. maka dapatlah dijelaskan konsepsi ataupun pengertian dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 2. Perizinan

Terpadu

adalah

penyelenggaraan

perizinan

yang

proses

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.


3. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. G. Metode Penelitian Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisanya. 59 1. Jenis dan Sifat Penelitian Sesuai dengan rumusan penelitian maka jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan perizinan terpadu dalam penerbitan izin lingkungan di Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian ini metode yang akan di pergunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini metode deskriptif analisis digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara. 59

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 43.


2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data sekunder, yaitu : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu : UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah

Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku, makalah, website, dokumen UKL-UPL PT Arah Environmental, surat keputusan penerbitan izin lingkungan PT. Arah Environmental oleh BPPT Provinsi Sumatera Utara. c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data


Menurut Bambang Sunggono: 60 “Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dengan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut adakan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab”. Untuk

mendapatkan

hasil

yang

objektif

dan

dapat

dibuktikan

kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui

pengumpulan data yang dilakukan dengan

menggunakan cara studi pustaka dan studi dokumen. “Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder denganmembaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian”. 61 4. Analisia Data Analisis Data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata. 62 Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan

data

sekunder,

selanjutnya

dilakukan

pemeriksaan

dan

pengelompokkan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dimengerti. 60

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 195-196. 61 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 21. 62 Erickson dan Nosanchuk, Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 17.


Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data dipilih dan dipilah untuk diolah, selanjutnya dianalisis secara deskriptif sehingga disamping akan menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.


BAB I PENDAHULUAN. wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupdalam

Recommend Documents