BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Reformasi keuangan pemerintah telah mengusung gagasan tentang perlunya akuntabilitas, profesionalitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Instansi pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dan sebagai pengguna anggaran negara, wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya, guna, bersih dan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa penyampaian laporan keuangan dan data kinerja secara reguler. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta terselenggaranya good governance adalah dengan mewajibkan pemerintah pusat yaitu presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, seperti yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan menteri atau pimpinan lembaga untuk menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan
palinglambat dua bulansetelah tahun anggaran berakhir, kemudian Menteri Keuangan akan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, kemudian menyampaikan kepada Presiden dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pasal 32 ayat (1) menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005. KSAP telah berhasil menyusun draf kerangka konseptual dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005. UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 7 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk: Ayat 2 (m) :
mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
Ayat 2 (o) :
menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yaitu “Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat”. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga non departemen. SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Mengingat pentingnya SAI dalam penyelenggaran laporan keuangan pemerintah
yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dalam
penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka penulis melakukan penelitian di Satuan Kerja Pengelolaan Jaringan dan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Dimana Satker ini menggunakan anggaran dari pemerintah pusat yaitu APBN dalam melaksanakan pengelolaan jaringan dan pemanfaatan air di wilayah Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis membahas masalah ini dan mengangkat judul:“Penerapan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai Sumatera II”. B. Rumusan Masalah Berkenaan dengan hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba membahas masalah: 1. Apakah
telah
diterapkan
Sistem
Akuntansi
Instansi
(SAI)
dalam
pengolahantransaksi keuangan pada Satker PJPA Balai Wilayah Sungai Sumatera II? 2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satker PJPA BalaiWilayah Sungai Sumatera II telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.Tujuan Penelitian Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui apakah telah diterapkan SAI oleh Satker PJPA BalaiWilayah Sungai Sumatera II. b. Untuk mengetahui apakah prosedur SAI yang ditetapkan oleh Satker PJPA BalaiWilayah Sungai Sumatera II telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah : a. Bagi penulis,hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan praktis SAI b. Bagi Satker yang diteliti, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai SAI pada Satker PJPA Balai Wilayah Sungai Sumatera II. D. Rencana Penulisan Rencana penulisan terdiri dari jadwal survey/observasi dan rencana isi yang dibuat untuk mempermudah penulis dalam menyusun tugas akhir ini: 1. JadwalSurvey/Observasi
NO
JANUARI MINGGU
KEGIATAN I
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengesahan Penulisan Tugas Akhir Pengajuan Judul Permohonan Izin Riset Penunjukan Dosen Pembimbing Pengumpulan Data Penyusunan Tugas Akhir Bimbingan Tugas Akhir Pengesahan Tugas Akhir
II
III
FEBRUARI MINGGU IV
I
II
2
Rencana Isi Rencana isi tugas akhir ini terdiri dari empat bab, dimana setiap bab saling berkaitan. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembuatan tugas akhir yang telah ditetapkan bahwa susunan tugas akhir harus praktis dan sistematis. Oleh karena itu, laporan penelitian tugas akhir ini disusun sebagai berikut:
BAB I :
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan rencana penulisan yang terdiri dari jadwal survey/observasi dan rencana isi.
BAB II :
SNVT
(SATUAN
NON
TERTENTU)PELAKSANAAN PEMANFAATAN
AIR
(PJPA)
VERTIKAL JARINGAN
BALAI
WILAYAH
SUNGAI SUMATERA II Pada bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum instansi yang meliputi sejarah ringkas, struktur organisasi, job description (uraian tugas), jaringan kegiatan, kegiatan terkini, dan rencana kegiatan.
BAB III: PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN
AIR
(PJPA)
BALAI
WILAYAH
SUNGAI SUMATERA II Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan teori yang disertai evaluasi hasil analisa yang diuraikan yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, pengertian sistem akuntansi instansi (SAI), pengertian satuan kerja, unit akuntansi instansi, gambaran umum sistem akuntansi instansi (SAI), dan penerapan sistem akuntansi instansi (SAI). BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini, penulis mencoba menyimpulkan hasil penelitian yang didapat dengan menganalisa data yang tersedia serta memberikan saran yang dianggap penting untuk perbaikan di masa yang akan datang bagi instansi
