1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia akan menghadapi era perdagangan bebas yangmemberikan kebebasan negara-negara untuk melakukan perdagangantanpa adanya restriksi atau pembatasan yang sangat ketat. Seiring denganhal tersebut, diperlukan regulasi yang mapan guna mengantisipasi dampaknegatif yang mungkin timbul. Perlindungan hukum terhadap HakKekayaan Intelektual (penulis memakai istilah
kekayaan
intelektual)
termasuk
di
dalamnya
Hak
Cipta,
wajibdiimplementasikan dalam prakteknya di Indonesia. Hal ini terutamadengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTOdalam perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(selanjutnya disebut TRIPs), yaitu suatu perjanjian internasional di bidang perlindungankekayaan intelektual. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan
1 Universitas Sumatera Utara
2
kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat. 1 Hukum Kekayaan Intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum kekayaan intelektual adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak ekslusif, kekayaan intelektual secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya. 2 Salah satu jenis kekayaan intelektual yaitu Hak Cipta khususnya mengenai Hak Cipta akan didefinisikan sebagai berikut Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbulsecara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkandalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 3Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economicrights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkanmanfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yangmelekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapusdengan alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.Oleh karena itu untuk menghindari adanya unsur plagiasi.Muncullah sebuah undang-undang yang secara khusus untuk melindungi
1
Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2010), hlm. 1. 2 Habibah Pratiwi.blogspot.com, “Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)” (diakses tanggal 7 Maret 2016). 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014 Tambahan Lembar Negara Nomor 5599, Pasal 1 ayat (1).
2 Universitas Sumatera Utara
3
pemilik hak cipta baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, undangundang hak cipta ini lahir untuk memberikan kepastian hukum kepada para seniman atau seorang yang secara undang-undang dijamin hak eklusifnya terhadap ciptaannya. Pengaturan hak cipta mengalami banyak perubahan seiring dengan tuntutan dunia internasional dan kepentingan ekonomi negara kita. Selain itu perubahan suatu perundang-undangan berjalan seiring dengan berubahnya kebutuhan masyarakat akan hukum tersebut. Oleh karenanya, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) merupakan aturan yang paling terbaru yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan tidak terlepas dari ide dasar sistem hukum hak cipta yaitu untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pemerintah Indonesia telah mengakomodir perlindungan kekayaan intelektualdengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3 Universitas Sumatera Utara
4
Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya.Pelestarian terhadap hak cipta menjadi isu yang penting diera ekonomi global.Melihat tantangan perekonomian global yang semakin rumit. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya 4 Perlindungan terhadap hak cipta ini penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum.Oleh karena itu seharusnya undang-undang menjadi pelindung bagaimana sistem penegakan hukum negara tidak hanya menjadi pelengkap semata. Namun sekarang telah muncul undang-undang baru mengenai hak cipta yaitu UUHC, namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat (3) yang berbunyi “Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
4
Khoirul Hidayah,Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam(UIN Maliki Press,2013), hlm 37.
4 Universitas Sumatera Utara
5
Bentuk pelanggaran hak cipta umumnya yang sering terjadi adalah penggandaan dengan cara memperbanyak ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta yang biasa disebut dengan pembajakan. Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lainnya, salah satunya adalah pembayaran royalti bagi pencipta karya tulis buku yang kurang diperhatikan dari segi perlindungan
hukumnya,
karena
selama
ini
pandangan
orang
tentang
perlindungan hak cipta hanya tertuju pada upaya pemberantasan pembajakan hak cipta. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izinPencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaandan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Terkait dengan initindakan para pengusaha penyewaan karya sinematografi yang tanpameminta izin melakukan usaha sewa atau rental film untuk mencari nilaikomersial maka disini jelas sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasiuntuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh
5 Universitas Sumatera Utara
6
karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap pencipta atas karyanya. Karya yang dihasilkan seorang pencipta merupakan hasil karya orisinil dan hasil dari pemikirannya mendalam serta mengikat secara perdata kepada penciptanya artinya, selain dari pencipta atau atas izin dari pencipta setiap orang tidak boleh memperjual belikan hasil ciptaan tersebut, karena bila suatu ciptaan pada waktu tertentu dikagumi dan diminati oleh sebagian besar warga masyarakat, diperbanyak dan diperdagangkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan penciptanya, hal ini termasuk dalam kategori perampasan hak orang lain secara paksa. 5 Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. 6 Berdasarkan
fenomena-fenomena
diatas
bahwa
realita
penegakan
kekayaan intelektual apabila tidak di tangani secara serius dari aspek yurisdisnya, maka akan memberikan dampak negatif tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek ekonomi. Dari segi hukum, pencipta yang tidak mendaftarkan hasil ciptaannya dapat dianggap bukan pencipta dan bahkan dapat dituntut secara hukum apabila menggunakan karya ciptaanya tersebut. Sedangkan dari segi
5
Gatot Supramono, Masalah Penangkapan dan Penahanan Dalam Tingkat Penyidik Tindak Pidana Hak Cipta(Jakarta:Pustaka Kartini, 1989), hlm 29. 6 http://aderizaltosi.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-hak-cipta.html (diakses tanggal 10 Maret 2016).
6 Universitas Sumatera Utara
7
ekonomi tentunya akan berakibat pada keuntungan royalti apabila kelak ada orang (bukan si pencipta) yang menggunakan, memperbanyak hasil ciptaannya, maka pencipta sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari royalti tersebut. Hingga saat ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal, meskipun aturan mengenai Hak Cipta telah diperbaharui yaitu UUHC dan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sudah cukup memadai, namun pelanggaran hak cipta masih terus terjadi. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Penggandaan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat: 1. Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai hak kebendaan dewasa ini di Indonesia? 2. Bagaimana hubungan
hukum antara pemegang hak terkait dengan
penggandaan hak 2014? 3. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak terkait terhadap penggandaan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
7 Universitas Sumatera Utara
8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan
rumusan
masalah
yang
telah
diuraikan
di
atas,
tujuanpenelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaturan hak cipta sebagai hak kebendaan dewasa ini di Indonesia. 2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pemegang hak terkait dengan penggandaan hak 2014. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak terkait terhadap penggandaan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 1. Manfaat teoritis Untuk
memberikan
sumber
pemikiran
dalam
pengembangan
ilmu
pengetahuan hukum hak cipta pada umumnya dan hukum hak cipta pada khususnya. 2. Manfaat praktis Diharapkan lebih memahami haknya dalam ciptaannya sesuai dengan undangundang yang baru.
D. Keaslian Penulisan Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran penulis dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul dari skripsi penulis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Penggandaan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
8 Universitas Sumatera Utara
9
2014
telah
di
periksa
bagian
perpustakaan,
dan
penulis
dapat
mempertanggungjawabkan skripsi ini secara akademik. Masmur Purba (2015)Tanggung Jawab Pengelola Mal Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyewa Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan hukum hak cipta di Indonesia? 2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta di Mal? 3. Bagaimanakah tanggung jawab pengelola mal terhadap penyewa yang melakukan pelanggaran hak cipta? Mutia Ulfa (2009) Perlindungan hak terkait lembaga televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah : 1. Bagaimana bentuk-bentuk hak dari lembaga penyiaran telivisi? 2. Bagaimanakah perlindungan hak terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta? 3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal pemberian hak terkait lembaga penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta? Penulisan dalam skripsi ini berbeda dari penulisan skripsi sebelumnya yang mengangkat tentang korupsi.Penulisan skripsi ini membahas tentangPerlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Penggandaan Hak Cipta Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014.
9 Universitas Sumatera Utara
10
E. Tinjauan Pustaka 1. Perlindungan hukum Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. 7Pendapat
Soedikno
Mertokusumo
tersebut
dapat
diuraikan
bahwa
perlindungan hukum adalah adanya jaminan yang diberikan oleh hukum. Dasar pemikiran tersebut adalah hukum mempunyai tugas memberi jaminan dalam bentuk perlindungan kepada manusia, karena hukum tersebut diadakan oleh manusia agar hukum dapat mengatur tentang pembagian hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan oleh hukum sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Pengertian perlindungan hukum dalam arti sosiologis dan antropologis adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum negara termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. 8 Dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk melindungi atau memberikan jaminan hukum kepada warga negaranya.
7
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Liberty 1988) hlm. 38. 8 http://www.katcenter.info, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tulisan Upaya Perlindungan Hukum Terhdapat KAT (diakses tanggal 1Maret 2016).
10 Universitas Sumatera Utara
11
2. Pengertian hak cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab I, Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 9 Kata “hak cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian. 3. Hak terkait Hak terkait adalah hak eksklusif bagipelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; 10 Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; danlembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu, yang dimaksud dengan pelaku di atas, yaitu:
9
Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 204 Tentang Hak Cipta http://netyernawaty.blogspot.co.id/2012/11/hak-ekonomi-moral-dan-hak-terkait.html (diakses tanggal 1 Maret 2016). 10
11 Universitas Sumatera Utara
12
a. Aktor; b. Penyanyi; c. Pemusik; d. Penari; atau e. Mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama,tari, sastra, foklor, atau karya seni lainnya 4. Pengertian Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. 11 Intellectual Property Rights (IPR) pertama kali diterjemahkan di Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, kemudian menjadi “Hak atas Kekayaan Intelektual”. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual atau akronim “HAKI” diganti menjadi Hak Kekayaan Intelektual dengan akronim HKI. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten 11
Tomi Sunaryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.69.
12 Universitas Sumatera Utara
13
dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak AtasKekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). 12 Pada
22
April
2015
lalu,
Presiden
Joko
Widodo
menandantanganiPeraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Perpres tersebut, setidaknya
terdapat
dua
Direktorat
Jenderal
(Ditjen)
di
lingkungan
Kemenkumham yang namanya berubah. 13Salah satunya adalah Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).Sebelum Perpres ini lahir, Ditjen KI bernama Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sekretaris Dirjen KI Kemenkumham, alasan berubahnya nomenklatur tersebut lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain.
F. Metode Penelitian Kegiatan penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terencanaagar mampu menemukan kebenaran ilmiah yang akan bermanfaatsebagai bahan masukan khususnya bagi pembuat kebijakan agar kebijakanyang dibentuk nantinya sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.
12
www.hukumonline.com, Dasar Huum Perubahan Istilah HAKI menjadi HKI, tersedia di website http://alturl.com/hgowj(diakses tanggal 7 Maret 2016). 13 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnyanomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual (diakses tanggal 1 Juni 2016)
13 Universitas Sumatera Utara
14
1. Spesifikasi penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 14 Sifat penelitian ini adalah deskriptif.Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara
sistematis
sehingga
dapat
lebih
mudah
untuk
dipahami
dan
disimpulkan.Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang hak terkait penggandaan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian. Selain itu juga dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang hak terkait penggandaan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
14
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1.
14 Universitas Sumatera Utara
15
2. Data penelitian Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. 15Penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari: a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 3.
Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka
digunakan metode pengumpulan data dengan cara: 16 studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara digunakan sistematis buku-buku, surat kabar, tesis, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 4.
Analisis data Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data
yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.Pengertian 15
Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), hlm. 76. 16 Soejano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.24.
15 Universitas Sumatera Utara
16
analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktifinduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 17Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.Data yang telah ada dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun kepustakan disajikan dengan deskriptif artinya menganalisis objek permasalahan, peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh simpulan yang tepat dan logis sesuai permasalahan yang dikaji.Mempergunakan metode kualitatif tidak sematamata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tapi juga memahami kebenaran tersebut.
G. Sistematika Penulisan Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. BAB I
PENDAHULUAN
17
H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II (Surakarta: UNS Press, 1988), hlm.
37.
16 Universitas Sumatera Utara
17
Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan BAB II
PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN DEWASA INI DI INDONESIA Bab ini berisikan Hak Cipta sebagai hak kebendaan, pengaturan hak cipta di Indonesia, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta
BAB III
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMEGANG HAK TERKAIT DENGAN PENGGANDAAN HAK Bab ini berisikan pembatasan perlindungan hak terkait, hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang hak terkait. Hubungan hukum antara pemegang hak terkait dengan penggandaan
BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TERKAIT TERHADAP PENGGANDAAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Bab ini berisikan bentuk-bentuk penggandaan hak cipta terkait hak terkait, permasalahan hukum terhadap pemegang hak terkait penggandaan dan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait penggandaan menurut Undang-Undang No. 28 tentang hak cipta.
17 Universitas Sumatera Utara
18
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di Bab IV tentang Perlindungan Hukum
Pemegang
Hak
Terkait
Penggandaan
Hak
Cipta
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
18 Universitas Sumatera Utara
