BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama dari pada tatanan suatu
negara. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsanya.1 Negara mengemban tugas untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja yang menggambarkan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.2 Dalam hal memenuhi tujuan dan kesejahteraan rakyatnya negara harus memiliki pemerintahan yang baik, pemerintah yang dapat memenuhi dan menjalankan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan rakyatnya. Untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahannya, negara membutuhkan sumber penerimaan, karena dengan adanya sumber penerimaan tentu saja segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat dapat dilaksanakan dan berjalan.3 Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tentu saja membutuhkan sumber penerimaan yang besar dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Saat ini, sumber penerimaan Indonesia didapatkan dari dua sumber yaitu sumber 1
Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm.146. Ibid, Hlm.149. 3 Ibid 2
2
penerimaan pajak dan sumber penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan pajak. Dalam pemahaman perspektif hukum pajak, pungutan pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Pemerintah mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.4 Berdasarkan APBN Indonesia hingga 2013, saat ini sumber penerimaan terbesarnya didapatkan dari sektor pajak. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja sektor pajak harus mendapatkan perhatian yang khusus dalam pengelolaannya. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dan masih memiliki potensi-potensi usaha yang dapat dikembangkan untuk membantu perekonomian negara. Dengan berkembangnya potensi-potensi yang ada di Indonesia tentu saja akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuannya, agar keadaaan ekonomi Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Oleh karena itu dalam meningkatkan investasi dan perekonomian nasional di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa berupa fasilitas atau insentif pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) yag diatur dalam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan dan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan
4
Adrian Sutedi, Hukum Pajak, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.1.
3
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Pemberian fasilitas pajak ini ditujukan kepada para investor dari dalam negeri dan investor asing, dengan tujuan agar para investor tersebut mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pada pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu ini lebih dikenal dengan Tax Allowance. Tax Allowance merupakan insentif keringanan PPh untuk penanaman modal di bidang tertentu dan di daerah tertentu seperti yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Tax Allowance adalah fasilitas PPh yang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto sebesar 30% jumlah investasi yang dibebankan selama 6 tahun (masing masing 5% per tahun), penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%, dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tdak lebih dari 10 tahun. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan investasi langsung sehingga mendorong percepatan pembangunan di bidang usaha yang diprioritaskan, seperti pertanian tanaman, peternakan, kehutanan, industri mesin, makanan, tekstil, dan perlengkapan. Tax Allowance juga diberikan untuk pengembangan usaha di daerah tertentu seperti perkebunan jagung di Gorontalo dan Lampung; kedelai di Jawa Timur dan NTB; pengusahaan hutan cendana di Aceh, Maluku, dan Papua dan masih banyak yang lainya. Tax Allowance merupakan fasilitas yang tentunya
4
dapat meringankan beban para pengusaha, sehingga untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas ini tentu saja tidak didapat dengan cara yang mudah dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari banyak bidang usaha yang diusulkan mendapat insentif pengurangan pajak atau Tax Allowance, pemerintah hanya menyetujui 129 bidang usaha. Sehingga untuk saat ini hanya terdapat 129 bidang usaha yang baru dapat menikmati fasilitas ini. Di dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AUPL) dikenal dengan adanya asas kecermatan, asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Pemerintah harus, bertindak teliti dalam membuat sebuah ketetapan dan memasukan fakta-fakta penting untuk didengar sebagai pertimbangan dalam membuat sebuah ketetapan.5 Dari semua bidang usaha yang diusulkan mendapat insentif pengurangan pajak atau Tax Allowance, pemerintah hanya menyetujui 129 bidang usaha. Jika dikaitkan dengan asas kecermatan pemerintah diharuskan bertindak cermat dalam memutuskan atau menentukan bidang usaha mana saja yang layak untuk mendapatkan keringanan atau insentif Tax Allowance. Pemerintah sebelum membuat ketetapan harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta itu kurang diteliti, dapat diartikan tindakan pemerintah tersebut tidak cermat.6
5
SF Marbun dan Moh Mahfud, Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara,Liberty, Yogyakarta, 2000, Hlm.62. 6 Philipus M. Hadjon, et al., Pengantar Hukum administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993 Hlm.274.
5
Selain itu di dalam asas-asas perpajakan dikenal dengan asas Equity, yaitu pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal Equity, tidak diperbolehkan jika suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda. Jika didasarkan pada asas Equity, pemberian fasilitas ini seharusnya keringanan atau kemudahan pajak dapat dinikmati oleh semua bidang usaha agar tercipta keadilan dan keseimbangan.
B.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka isu sentral dari
penelitian ini adalah kebijakan pemberian insentif pajak Tax Allowance terhadap bidang usaha dan daerah tertentu yang dikaitkan dengan asas Equity dan asas kecermatan AUPL yang kemudian diungkapkan dalam judul penelitian : “Kebijakan Insentif Tax Allowance Kepada Bidang Usaha Tertentu Di Daerah Tertentu Dalam Kaitannya Dengan Asas Equity” Judul tersebut mengandung permasalahan hukum empiris maupun permasalahan hukum normatif, yang dirumuskan sebagai berikut: Permasalahan Hukum Empiris : Bagaimana implementasi kebijakan pemberian insentif Tax Allowance dalam kaitannya dengan Asas kecermatan AUPL ?
6
Permasalahan hukum normatif : 1.
Apakah kebijakan pemerintah dalam menentukan 129 bidang usaha penerima insentif Tax Allowance sudah sesuai dengan Asas kecermatan AUPL ?
2.
Apakah kebijakan pemberian fasilitas Tax Allowance sudah sesuai dengan Asas Equity ?
C.
TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk: 1.
Mengetahui implementasi pemberian fasilitas Tax Allowance dalam kaitannya dengan Asas kecermatan AUPL.
2.
Mengetahui sesuai tidaknya kebijakan pemberian fasilitas Tax Allowance dengan Asas kecermatan AUPL.
3.
Mengetahui sesuai tidaknya kebijakan pemberian fasilitas Tax Allowance dengan Asas Equity.
D.
KEASLIAN PENELITIAN Untuk mengetahui keaslian penelitian ini penulis telah melakukan
penelusuran penelitian pada berbagai referensi baik yang berbentuk media cetak maupun elektronik, serta dengan pencarian penelitian serupa dalam mesin pencarian di internet dan sepengetahuan penulis, penelitian yang berkaitan dengan insentif terhadap PPh telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh Khalil Moehamad Gibran pada tahun 2012, Mahasiswa pada Universitas Gadjah Mada
7
yang berjudul “Kebijakan Insentif Tax Holiday bagi Industri Pionir dalam Kaitannya dengan Fungsi Utama Perpajakan”, dengan rumusan masalah: 1.
Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif berupa Tax Holiday bagi industri pionir
2.
Apakah kebijakan insentif berupa Tax Holiday yang diberikan kepada industri pionir di Indonesia sesuai dengan fungsi Budgetair dan Regulerend
3.
Apakah kebijakan insentif Tax Holiday yang diberikan kepada industri pionir telah sesuai dengan asas Equity dalam perpajakan.
Peneliti juga menemukan penelitian yang berkaitan dengan insentif terhadap PPh yang dilakukan oleh Pradityo Hutomo pada tahun 2013, Mahasiswa pada Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Perbandingan Efektivitas Pemberian Fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance Dalam Upaya Meningkatkan Iklim Perdagangan di Indonesia Berdasarkan Asas Equality Dalam Perpajakan” Dengan rumusan masalah : Permasalahan hukum empiris : 1.
Bagaimana efektivitas penerapan Tax Holiday dan Tax Allowance bagi industri pionir ?
2.
Apakah keuntungan dan kerugian dari fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance dilihat dari sisi Wajib Pajak (WP) dan Fiskus?
Permasalahan hukum normatif : Apakah kebijakan pemberian fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance sudah sesuai dengan asas equality ?
8
Penulis dalam kesempatan ini menulis tentang “Kebijakan Insentif Tax Allowance Kepada Bidang Usaha Tertentu Di Daerah Tertentu Dalam Kaitannya Dengan Asas Equity”. Walaupun terdapat persamaan pada objek penelitian berupa insentif maupun lokasi penelitian, namun terdapat perbedaan karena peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada insentif Tax Allowance atau pemberian kebijakan berdasarkan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menerima fasilitas. Selain itu peneliti juga menggunakan penerapan asas lain, yaitu asas AUPL yang lebih menekankan pada kesesuaian antara kebijakan pemberian fasilitas 129 bidang usaha penerima fasilitas dengan asas kecermatan. Sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli.
E.
MANFAAT PENELITIAN Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk
kepentingan akademis maupun kepentingan praktis berupa: 1.
Manfaat akademis a.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
bagi
pengembangan
ilmu
pengetahuan
pada
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai kebijakan insentif Tax Allowance bila ditinjau dari asas kecermatan AUPL dan asas Equity. b.
Dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada.
9
2.
Manfaat Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat luas pada umumnya dan memberikan kontribusi pikiran kepada pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam menelaah masalah yang berkaitan kebijakan pemberian fasilitas Tax Allowance terhadap bidang usaha tertentu.
