perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini adalah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial. Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat (Sri Susilowati, 2010:1). Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.Dalam sistem perpajakan secara menyeluruh, administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan baik pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena merupakan pajak yang dikenakan atas bumi (tanah) dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Selama ini pelaksanaan pemungutan PBB dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintahan Daerah melalui pola pembagian hasil. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pedoman dilaksanakannnya peralihan pajak bumi dan bangunan yang sebelumnnya dikelola oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya, maka seluruh penerimaaan pajak bumi dan bangunan menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Undang-Undang No 28 Tahun 2009 khusus mengatur pajak bumi dan bangunan (PBB), mulai diberlakuknnya undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 182 ayat 1: “Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013”. Kabupaten Karanganyar dalam upaya menerima tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan pajak bumi dan bangunandiwajibkan untuk membuat peraturan daerah sendiri,hal ini bertujuan untuk mengatur dimana pengelolaan PBB diserahkan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
sepenuhnya kepada daerah Kota/Kabupaten sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan landasan dasar peralihan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah di Kabuapten Karanganyar. Penyerahan kewenangan ini akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi keuangan daerahnya, terutama di sektor pajak daerah. Namun tantangan akan juga muncul bagi pemerintah daerah dalam upaya memungut pajak daerah yang sudah diserahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Sebab potensi pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan kepada daerah memiliki potensi yang besar apabila daerah mampu menggalinya. PBB – P2 merupakan nama baru dari PBB yang dulunya dikelola oleh
pemerintah
pusat
sekarang
diserahkan kepada pemerintah daerah. Arti penting dari PBB– P2 adalah iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat yang menguasai atas tanah yang adadi daerah. Dengan adanya penguasaan tanah tersebut, masyarakat diwajibkan membayar pajaknya kepada pemerintah daerah melalui instansi yang telah ditetapkan. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar cukuplah besar. Hal ini bisa dilihat dari target penerimaan PBBKabupaten Karanganyar pada tahun 2011 yaitu target PBB mencapai Rp16,5 miliar dan untuk tahun 2012 target yang ditetapkan menjadi Rp18,5 miliar.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
Realita data tersebut menunjukkan bahwa potensi PBB – P2 yang dimiliki sangatlah besar untuk memberikan sumbangsih penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar. Oleh karenanya dibutuhkan strategi dan kemampuan aparatur petugas yang berkualitas, sehingga hasil pemungutan yang diperoleh akan memberikan tambahan keuangan daerah atau APBD yang signifikan. Selain itu juga dalam upaya melakukan penerimaan dan pelaksanaan pemungutan PBB–P2, dibutuhkan juga kesadaran masyarakatwajib pajak untuk melakukan
pembayaran
atas
kewajiban
yang
dibebankan.
Sebab
apabilamasyarakat wajib pajak tidak memiliki kesadaran yang tinggi, maka potensi wajib PBB–P2 yang besar tidak akan memberikan dampakpositif bagi penerimaan pajak daerah. Maka dariitu dibutuhkan peran serta semua pihak untukmensosialiasikan dan memberikan himbuandalam pembayaran, sehingga penerimaannya dapat maksimal. Namun dari potensi wajib pajak yang dimiliki ternyata tidak semuanya dapat diterima atau direaliasikan dengan baik, karena penerimaannyamasih belum mencapai maksimal atau realisasi penerimaan masih banyak belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini terbukti dengantidak terealisasinya
penerimaan
PBB
di
Kabupaten
Karanganyar
yang
dipungutdalam kurun waktu dua tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Karanganyar Tahun 2011- 2012
No
Kecamatan
Target Ketetapan Tahun 2011
Realisasi s/d Desember 2011
Target Ketetapan Tahun 2012
Realisasi s/d Desember 2012
1
Tawangmangu
1.141.908.635
834.282.581
1.246.164.871
840.402.930
2
Karangpandan
833.734.070
614.437.518
906.026.155
620.849.155
3
Karanganyar
2.601.891.193
1.873.098.795
2.446.244.299
1.879.937.856
4
Tasikmadu
1.104.713.204
817.974.965
1.506.451.198
1.039.455.443
5
Jaten
5.801.669.467
3.916.155.225
6.598.819.828
4.565.715.759
6
Colomadu
3.352.510.196
2.450.681.407
3.848.889.712
2.484.453.127
7
Mojogedang
606.481.278
510.074.606
666.723.484
488.867.500
Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa beberapa kecamatan di KabupatenKaranganayar dari tahun 2011 hingga tahun 2012 tidak pernah dapat merealisasikan PBB-P2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terutama di
kecamatan
Tawangmangu,
Karanganyar
Kota,
Jaten,
Colomadu,
Mojogedangseperti pada tabel diatas.Realita ini tentunya sangatmembutuhkan perhatian dan keseriusan bagiDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar untuk bisa merealisasikan target yangsudah ditetapkan dengan potensi wajib pajakyang besar. Hal tersebut diatas juga diungkapakan oleh Direktur Bank Jateng, Haryono selaku Pemimpin Bank Jateng se Surakarta yang dikutip dari SuaraMerdeka.com, mengungkapkan bahwa :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
“Ada lima kecamatan yang tidak pernah bisa 100 % memungut PBB. Karanganyar Kota, Jaten, Colomadu, Kebakkramat, Tawangmangu. Kalau saja lima wilayah itu bisa tertagih maksimal, sebetulnya potensi Karanganyar sangat besar,’. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/20/149 723/Setoran-PBB-Jangan-Melorot(diakses 20 April 2013, 14.16 WIB) Selain itu pendapat lainyang diutarakan oleh Kepala DP2KAD Karanganyar, Tatag Prabawantoyang yang dikutip dari Kedaulatan Rakyat online, menyatakan bahwa: “Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir mencapai Rp 16 miliar. Tunggakan tersebut merupakan akumulasi lima tahun yang harus ditagih. Kami terus berupaya melakukan penagihan.” http://krjogja.com/read/164703/tunggakan-pbb-karanganyar-capai-rp16-m.kr (diakses pada Tanggal 20 April 2013, 15.30 WIB) Adanya tunggakan yang selalu terjadi setiap tahun merupakan permasalahan rutin yang tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk menjawab permasalahan itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk memberikan arah bagi pelaksanaan
kebijakan
yang
komprehensif
dan
menyentuh
akar
permasalahannya. Penyusunan strategi yang tepat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat mengenai hambatan-hambatan dalam proses implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. Permasalahan tidak optimalnya pemungutan PBB-P2juga dapat dilihat dari berbagai permasalahan dan kendala dalam implementasi pemungutan PBB-P2 antara lain misalnya saja lemahnya koordinasi dalam administrasi pertanahan ditengarai juga menyebabkan kendala dalam pemungutan PBB-P2.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
Contohnya koordinasi antar Badan Pertanahan Nasoinal dengan DPPKAD dalam hal pengadministrasian mutasi tanah. Hal itu ditandai dengan banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti oleh mutasi administrasi PBB-P2, sehingga pada saat penagihan nama yang tercantum dalam SPPT tidak mau membayar karena dengan alasan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam dalam SPPT PBB nya. Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyardan menuangkan dalam skripsi dengan judul “ ImplementasiKebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) diDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
1. Bagaimana
ImplementasiKebijakan
Pemungutan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Karanganyar? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Karanganyar?
C. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain : 1. Tujuan operasional a. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pemungutan PBBP2di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. 2. Tujuan Fungsional Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Dinas Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
Daerah
Kabupaten
Karanganyar maupun lembaga lain sebagai bahan pemikiran dalam merumuskan suatu kebijakan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
3. Tujuan individual Untuk mengumpulkan data penelitian dan kemudian disusun sebagai karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dibidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai Implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 2. Untuk melatih diri dalam memahami fenomena yang berkembang di masyarakat 3. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memberikan untuk membantu bagi penelitian sejenis lainnya.
commit to user
