BAB I HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

KOMPETENSI 1 Memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis hakikat bangsa dan Negara, system politik, prinsip-prinsip demokrasi, sistem pemerintahan, sistem hukum dan peradilan nasional. INDIKATOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Menjelaskan pentingnya pengakuan Negara lain dalam hubungan diplomatic. Mengidentifikasi persamaan kedudukan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengidentifikasi unsur pembentukan masyarakat kewargaan (masyarakat madani). Mengidentifikasi peranan lembaga peradilan. Mendiskripsikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mendiskripsikan pelaksanaan sistem pemerintah di berbagai Negara. Mendiskripsikan komponen dalam kehidupan politik (infrastruktur politik dan supratruktur politik).

BAB I HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA A. Pengertian bangsa dan unsur-unsur terbentukanya bangsa a. Pengertian bangsa Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama. Pengertian bangsa menurut para ahli : a) Ernest Renant (Perancis), menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan kesetiakawanan yang agung. b) Otto Bauer (Jerman), menyatakn bahwa bangsa adalah kelompok manusia uang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib. c) F. Ratzel (Jerman), menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. d) Hans Kohn (Jerman), menyatakan bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. b. Unsur-unsur terbentuknya bangsa :  Memiliki cita-cita bersama  Memilik sejarah hidup bersama  Memiliki adat budaya dan kebiasaan sama  Menempati suatu wilayah tertentu  Terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat B. Pengertian Negara dan unsur-unsur terbentuknya Negara a. Pengertian Negara Negara adalah wilayah tempat tinggalnya suatu bangsa atau wilayah di mana suatu bangsa tinggal dan para pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi. Secara etimologi kata Negara berasal dari kata state (Inggris), Staat (Belanda, Jerman), E`tat (Prancis), Status, Statum (Latin) yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan, atau membuat berdiri

1

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

Pengertian Negara menurut para ahli : a) George Jellinek menyatakan negara sebagai organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. b) Mr. J.H.A Logeman menyatakan negara sebagai organisasi kemsyarakatan yang dengan kekuasaanya bertujuan mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. c) G.W.F Hegel menyatakan negara sebagai organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemrdekaan universal. d) Mac Iver menytakan negara sebagai organisasi politik. e) Mr. Kranenburg menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut bangsa. b. Unsur-unsur terbentuknya Negara Negara memiliki unsur deklaratif dan konstitutif. 1) Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak saat Negara itu didirikan seperti : rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat. 2) Unsur deklaratif / pengakuan dari Negara lain.  Pengakuan secara de facto Pengakuan de facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya. Pengakuan ini diberikan berdasarkan realitas bahwa ada suatu masyarakat politik yang memenuhi ketiga unsur konstitutif seperti penduduk, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Setiap negara memiliki pandangan berbeda mengenai pengakuan secara de facto. Indonesia baru mendapat pengakuan de facto dari Mesir pada Juni 1947 dan dari Belanda pada 27 Desember 1949. Pengakuan de facto terbagi menjadi:  Pengakuan de facto tetap  Pengakuan de facto sementara  Pengakuan secara de jure Pengakuan de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum dari negara lain. Bangsa yang telah mendapat pengakuan de jure akan diakui dalam dunia internasional sebagai bangsa yang berdaulat penuh. Menurut sifatnya, pengakuan de jure dibagi menjadi:  Pengakuan de jure secara tetap, maksudnya pengakuan dari negara lain berlaku selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa negara baru tersebut memilki pemerintahan stabil.  Pengakuan de jure bersifat penuh, maksudnya terjadi hubungan antar negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. C. Fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani b. Fungsi Negara Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan penertiban (Law and order) : untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan–bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator. b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. c) Pertahanan : fungsi ini sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan d) mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan. e) Menegakkan keadilan : fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan.

BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL A. Pengertian Hukum Hukum sebenarnya adalah bagian dari norma yang berlaku bagi masyarakat kita yaitu norma hukum. Selain norma hukum kita juga mengenal norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma hukum tentunya berbeda dengan norma-norma lainnya yang kemudian norma hukum tersebut disebut sebagai hukum. Hukum memiliki unsur perintah dan larangan. Hukum merupakan kaidah atau norma yang harus ditaati yang bersifat memaksa. Bagi yang melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi. Sanksi adalah suatu akibat yang diterima apabila melakukan perbuatan yang melanggar dari pihak yang berwajib menegakan pelaksanaan hukum. Menurut Pasal 10 KUHP, macam-macam sanksi : Sanksi pokok terdiri dari :  Hukuman mati  Penjara  Kurungan serta denda. Sanksi tambatah terdiri dari :  Pencabutan hak-hak tertentu  Perampasan barang-barang tertentu  Pengumuman keputusan hakim. B. Sistem Hukum di Indonesia Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan ―Negara Indonesia adalah negara hukum‖. Karena itu untuk mewujudkan sebagai negara hukum maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Sayangnya Indonesia belum secara keseluruhan memiliki hukum nasional yang dibuat oleh bangsa sendiri. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka hukum di Indonesia masih menggunakan hukum-hukum warisan kolonial yang disesuaikan dengan keadaan hukum di Indonesia atau sesuai dengan UUD 1945. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi ― Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini‖. Hukum nasional yang merupakan warisan dari zaman kolonial, antara lain: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

3

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia telah dilakukan kodifikasi. Sebagian besar dari aturan-aturan pidana telah disusun dalam suatu kitab undang-undan, yaitu KUH Pidana. Sebagian lagi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan lalu lintas, peraturan tentang tindak pidana terorisme. Selain sudah dikodifikasi, hukum pidana kita juga telah diunifikasi. Tujuan hukum positif Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi ―untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Lembaga Peradilan di Indonesia a. Jenis-jenis lembaga peradilan 1) Mahkamah Agung Mahkamah Agung (dalam Bahasa Inggris, supreme court) adalah lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. segala urusan mengenai peradilan, baik organisasi maupun finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Agung :  Mengadili pada tingkat kasasi.  Menguji peraturan perundangan undangan dibawah undang undang terhadap undang undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang undang. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu : a) Peradilan Umum Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini.  Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.  Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkaratingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

b) Peradilan Agama Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata

4

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh :  Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.  Pengadilan Negeri Agama Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. c) Peradilan Militer Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari :  Pengadilan Militer Utama Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.  Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.  Pengadilan Militer Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.  Pengadilan Militer Pertempuran Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran d) Peradilan Tata Usaha Negeri Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :  Pengadilan Tata Usaha Negeri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.  Pengadilan Tata Usaha Negara

5

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 2) Mahkamah Konstitusi Salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (bersama Mahkamah Agung) yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki intergritas dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. 3) Komisi Yudisial Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA A. Pengertian pelaksanaan demokrasi di Indonesia Pengertian dan pelaksanaan demokrasi di setiap negara berbeda, hal ini ditentukan oleh sejarah, budaya dan pandangan hidup, dan dasar negara serta tujuan negara tersebut. Sesuai dengan pandangan hidup dan dasar negara, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengacu pada landasan idiil dan landasan kkonstitusional UUD 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945 : ― Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan‖. Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) ―Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD‖. 1. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodesasi: Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ). Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :  Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.  Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik

6

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani  Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer. 2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama a. Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959 Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :  Dominannya partai politik  Landasan sosial ekonomi yang masih lemah  Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :  Bubarkan konstituante  Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950  Pembentukan MPRS dan DPAS b. Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966 Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:  Dominasi Presiden  Terbatasnya peran partai politik  Berkembangnya pengaruh PKI Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:  Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan  Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR  Jaminan HAM lemah  Terjadi sentralisasi kekuasaan  Terbatasnya peranan pers  Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur) Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI. c. Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru 1966 – 1998 Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:  Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada  Rekrutmen politik yang tertutup  Pemilu yang jauh dari semangat demokratis  Pengakuan HAM yang terbatas  Tumbuhnya KKN yang merajalela

7

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

d. Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembagalembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: 1) Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum. 3) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN. 4) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. 5) Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV. Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004

BAB IV SISTEM PEMERINTAHAN

A. Pengertian Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu ―sistem‖ dan ―pemerintahan‖. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu kebergantungan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. B. Bentuk-bentuk Sistem Pemerintahan a) Sistem Pemerintahan Parlemeter Sistem pemerintahan dimana parlemen atau badan legislatif memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ciri-ciri atau karakteristik pemerintahan parlementer sebagai berikut :  Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasan pemerintahan.  Kepala pemerintahan adalah perdana menteri

8

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani  Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang anggotanya dipilih langsung rakyat melalui pemilihan Umum.  Eksekutif adalah kabinet bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen.  Bila parlemen mengeluarkan mosi tak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri maka kabinet harus menyerahkan mandatnya kepada kepala negara.  Dalam sistem dua partai yang ditunjuk membentuk kabinet segali gus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik pemenang pemilu.  Dalam sistem banyak partai formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi dan mendapat kepercayaan parlemen.  Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen maka kepala negara menganggap kabinet yang benar maka parlemen dibubarkan oleh kepala negara. Catatan: Bila parlemen dibubarkan maka tanggung jawab pelaksanaan pemilu terletak pada kabinet dalam tempo 30 hari. Bila partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu maka kabinet akan terus memerintah. Tetapi apabila yang menang dalam pemilu tersebut adala partai oposisi maka kabinet mengembalikan madatnya kepada kepala negara dan partai pemenang pemilu akan membentuk kabinet baru. Kelebihan sistem pemerintahan Parlementer :  Pembuatan kebijakan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat anatar legislatif dengan eksekutif.  Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.  Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer :  Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung dukungan mayoritas parlemen, sehingga sewaktu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.  Kabinet sewaktu-waktu dapat bubar tergantung dukungan mayoritas parlemen.  Kabinet yang berasal dari partai pemenang pemilu dapat menguasai parlemen.  Parlemen tempat pengkaderan bagi jabatan eksekutif. Anggota parlemen merangkap menteri atau kabinet. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Parlementer ada 2 yaitu : 1) Rangkap jabatan karena anggota parlemen adalah para menteri. 2) Dominasi resmi parlemen sebab merupakan lembaga legislatif tertinggi, memiliki kekuasaan membuat UU, merivisi, mencabut suatu UU. Parlemen dapat menentukan suatu UU itu konstitusional atau tidak. b) Sistem Pemerintahan Presidensial Keseluruhan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasan negara, disini presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan pemerintahan negara. Ciri-ciri atau karakteristik sistem pemerintahan Presidensial sebagai berikut :  Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.  Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.  Presiden tidak bertanggung jawab kepada parleme  Presiden tidak dapat membubarkan parlemen  Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen  Menteri bertanggung jawab kepada presiden  Masa jabatan mebteri tergantung pada keprcayaan presiden.

9

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani  Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem check and balances. Kelebihan sistem Presidensial :  Kedudukan eksekutif stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen.  Masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun.  Penyususnan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan.  Legislatif buakn tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh dirangkap pejabat eksekutif. Kekurangan Sistem Presidensiasl :  Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.  Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.  Pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, tidak tegas dan waktu lama. Prinsip-perinsip sistem pemerintahan presidensial adalah : 1) Pemisahan jabatan karena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri atau kabinet. 2) Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain. c) Sistem Pemerintahan di Negara Komunis Lembaga legislatif di Uni Soviet dijalankan oleh lembaga yang bernama Soviet Tertinggi URRS (STU) yang terdiri dari 2 majelis yaitu majelis Uni dan majelis bangsa-bangsa. Majelis uni mencerminkan kepentingan bersama seluruh penduduk URSS ( mirip DPR) sedangkan majelis bangsa-bangsa mencerminkan bangsabangsa dan suku bangsa yang terdapat di wilayah URSS ( semacam Senat). Siviet tertinggi (STU) memilih presidium soviet tertinggi (semacam badan pekerja MPR) yang merupakan lembaga yang amat berkuasa di Uni Soviet. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh dewan menteri yang bertanggung jawab dan tunduk kepada Siviet Teretinggi URSS. Kekuasan nyata pemerintahan di Uni Soviet berada di tangan pemimpin partai komunis. d) Sistem Pemerintahan Referendum Di negara Swiss pembuatan UU berada dibawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum. Referendum itu ada 3 jenis : 1) Referendum Obligatoir adalah referendum yang harus lebih dulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu UUD tertentu diberlakukan. 2) Referendun Fakultatif adalah referendunm yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu setelah UU dilaksanakan, sejumlah orang tertentu menginginka dilaksanakannya referendum. Apabila hasil referendum menghendaki dilaksanakannya UU maka akan terus berlaku, tapi sebaliknya. 3) Referendum Konsultatif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat kurang paham tentangmateri UU yang diminta persetujuannya.  SISTEM PEMERINTAHAN DI AMERIKA SERIKAT  Amerika serikat adalah negara republik berbentuk Federasi (federal) terdiri dari 50 negara bagian.  Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang didasarkan pada sistem check and balances.  Kekuasaan eksekutif adalah prewsiden sebgai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.  Kekuasan legislatif ditangan parlemen yang beernama Kongres. Kongres terdiri dari dua kamar yaitu senat dan badan perwakilan (The House of

10

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

  

Representatives). Anggota senat dipilih melalui pemilu yang merupakan wakil dari negara-negara bagian, setiap negara bagian 2 orang wakil. Jadi anggota senat itu 100 senator, masa jabatan 6 tahun. Sedangkan badan perwakilan merupakan wakil dari rakyat amerika serikat yang dipilih langsung untuk jabatan 2 tahun. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Menganut sitem 2 partai yaitu Demokrat dan republik. Pemilihan umum menganut sistem distrik

 SISTEM PEMERINTAHAN DI INGGRIS  Inggris adalah negara kesatuan (United Kingdom) terdiri dari england, scotand, wales, irlandia utara, berbentuk kerajaan (monarki).  Kekuasan pemerintahan ditangan kabinet (Perdana Menteri)  Raja adalah simbol kedaulatan dan persatuan negara.  Parlemen terdiri dari 2 kamar yaitu House of commons (majelis Rendah) dan house of lords (majelis Tinggi). Majelis rendah adalah badan perwakilan rakyat dimana anggotanya dipilih oleh rakyat dari calon partai politik. Majelis Tinggi adalah perwakilan yang bberisi para bangsawan berdasarkan warisan.  Adanya oposisi dari partai yang kalah dalam pemilu.  Menganut sistem 2 partai yaitu konservatif dan partai buruh.  Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet maka tidak ada hakim yang dipilih.  SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA  Bentuk negara adalah kesatuan dengan 23 provinsi.  Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.  Kepala negara adalah presiden, dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.  Menggunakan sistem unikameral yaitun kongres rakyat nasional.  Lembaga negara tertinggi adalah kongres rakyat nasional sebagai badan legislatif.  Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dan kaku oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan mahkamah agung Cina.  Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1) 2) 3) 4)

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Sistem Konstitusional. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu

11

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1) Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, 2) Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula pada pokok, pokok sistem pemerintahan sebagai berikut 1) Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia 1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2) Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5) Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahankelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2) Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

12

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani 3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran) Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Amandemen UUD 1945 juga membawa banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan (struktur pemerintahan) Indonesia seperti MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Terdapat pula perubahan fungsi tugas dan wewenang lembaga negara. Serta ada juga lembaga yang dibentuk dan dihapuskan. Baca selengkapnya Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

BAB V INSFRASTRUKTUR POLITIK DAN SUPRASTUKTUR POLITIK A. Infrastuktur Politik Infrastuktur politik adalah Keterkaitan dan keterhubungan kehidupan politik rakyat dengan kelompok lain dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut dengan ―kekuatan sosial politik masyarakat‖, dan kelompok tersebut yang merupakan kekuatan politik riil di masyarakat. Komponen-komponen infrastruktur politik, anara lain : 1) Partai Politik Partai politik adalah sebuah organisasi atau intitusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuansama, yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannyan tersebut. Tujuan Partai Politik : ·

Berpartisipasi dalam sector pemerintahan, dalam arti mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau out put pada umumnya. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan). Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan memancangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Menurut Maurice Duverger, partai politik suatu Negara dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 



Sistem Monopartai (Sistem Satu Partai) Suatu sistem politik dikatakan menganut system monoparti, apabila di dalam wilayah Negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang diakui dan diperbolehkan hidup serta berkembang. Sistem Dwipartai (Sistem Dua Partai) Suatu sistem politik dikatakan menganut dua partai, apabila di dalam wilayah Negara tersebut konstitusional hanya diakui adanya dua partai yang hidup dan berkembang. Contoh Negara yang menganut sistem dua partai adalah Amerika Serikat dengan

13

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani



Partai Republik dan Demokrat serta Inggris dengan Partai Konservatif dan Partai Buruhnya. Sistem mulipartai (Sistem Banyak Partai) Suatu sistem politik dikatakan menganut sistem multipartai, apabila di dalam wilayah negara tersebut terdapat lebih dari dua partai yang diakui secara konstitusional. Contoh Negara yang menganut sistem multipartai, antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Malaysia, Belanda, dan Prancis.

2) Kelompok Kepentingan Sekelompok orang yang mendirikan organisasi yang bertujuan tertentu berusaha mempengaruhi proses kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain : a. Kelompok kepentingan anomik b. Kelompok kepentingan Non-Asosiasional c. Kelompok kepentingan Institusional d. Kelompok kepentingan Asosiasonal e. Media komunikasi politik f. Kelompok penekan g. Tokoh politik. B. Suprastruktur Politik Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara,suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Sistem politik dan juga mekanisme pemerintahan dapat memenuhi fungsinya jika : o Sistem politik dapat mempertahankan pola yang berlaku. Pola ini dapat dipertahankan bila rakyat menerima dan meyakininya. o Sistem politik mampu menyelesaikan ketegangan yang selalu timbul dalam masyarakat dengan prosedur yang sedapat mungkin dapat memuaskan semua pihak. o Perubahan-perubahan, dalam arti memiliki kemampuan adaptasi yang besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangannya yangterjadi baik di dalam negeri maupun dalam rangka hubungan internasional yang bersifat interdependesi dan interrelasi antaranegara. o Sistem politik harus mampu mewujudkan tujuan nasional. Hal ini berupa Garis-garis Besar Haluan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar yuridis formal dalam upaya meraihnya. o Sistem politik harus mampu mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh sistem sosial, karena ancaman, hambatan terhadap sistem sosial berupa rasa ketidak puasan, keresahan, ketegangan, perpecahan merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh sistem politik itu sendiri Suprastuktur di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen  MPR (Majelis Permusyawaratan rakyat)  DPR (Dewan perwakilan Rakyat)  Presiden dan Wakil presiden  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)  DPA (Dewan Pertimbangan Agung)  MA (Mahkamah Agung)

14

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

KOMPETENSI 2 Memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara mendiskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis peranan pers dalam masyarakat terbuka dan demokratis serta pengaruh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. INDIKATOR : 1. 2. 3. 4.

Mendiskripsikan fungsi dan peranan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Menjelaskan perbedaan kehidupan pers di Indonesia dengan negara-negara liberal/komunis. Menjelaskan akibat penyalahgunaan kebebasan pers. Menjelaskan manfaat penerapan asas keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB I PERS A. Pengertian Pers Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pers berarti: 1) alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, 2) alat untuk menjepit atau memadatkan, 3) surat kabar dan majalah yang berisi berita, 4) orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. B. Fungsi Pers Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan dalam pasal 3 fungsi pers adalah sebagai berikut :  Sebagai Media Informasi, ialah perrs itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.  Fungsi Pendidikan, ialah pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.  Fungsi Menghibur, ialah pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.  Fungsi Kontrol Sosial, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsurunsur sebagai berikut: a) Social particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. b) Socila responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. c) Socila support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah. d) Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.  Sebagai Lembaga Ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

15

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani C. Peranan Pers Menurut pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, perana pers adal;ah sebagai berikut : 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menhormati kebhinekaan. 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. 4) Melakukan pengawasan,kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.  Kebebasan pers dan Dampak penyalahgunaan mediamassa dalam masyarakat demokratis di Indonesia 1) Pers Indonesia Era Orde Baru Pers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan tempat ia beroperasi bersama-sama dengan subsistem lain. Dengan demikian, pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memepengaruhi dan dipengaruhi oleh lambaga-lambaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembagalembaga kemasyarakatan lainnya pers berada dalam keterikatan oganisasi yang benama negara dengan pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pencapaian tujuannya. Eksistensi pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup. 2) Pers Indonesia Pasca Reformasi Wajah persIndonesiapada masa reformasi berbeda dengan persIndonesiasebelumnya. Sekarang dengan bergulirnya reformasi, persIndonesiakelihatan lebih bergairah dibandingkan sebelumnya. Selain sisi kebebasan berekspresi dari pers kita, pihak pemerintah, telah membuka ―kran‖ dalam kemudahan memdapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga jumlah penerbitan pers meningkat drastis dibanding masa sebelumnya. 3) Dampak penyalahgunaan kebebasan madia massa Pers di Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dilema antara komitmennya terhadap kebenaran dan hasrat yang kuat untuk melakukan self censorship demi terhindar dari pemberitaan yang menyinggung kepekaan-kepekaan masyarakat. PersIndonesiaharus berhati-hati agar ungkapan ―diadili oleh pers‖ tidak berubah menjadi ―mengadili pers‖ sebab kebebasan sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai perdamaian. Untuk itu, persIndonesiaharus berhati-hati agar kebebasan ini tidak disalahgunakan.  Kehidupan pers di negara liberal dan komunis a) Kehidupan pers di Negara liberal Sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem yang pertama. Jika sistem pers otoriter dikuasai oleh negara, maka pada sistem pers liberal lebih dikuasai oleh golongan pengusaha bermodal besar. Lahirnya prinsip liberal yang mendasari berbagai lembaga sosial politik terutama pers disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya. Pertama, penemuan geografis menghasilkan perluasan pikiran manusia terutama penemuan-penemuan ilmiah, seperti Newton, Copernicus, dan Kepler yang memperlihatkan adanya nilai-nilai baru. Kedua, kehadiran kelas menengah dalam masyarakat terutama di Eropa dimana kepentingan kelas komersial sedang berkembang dan menuntut agar pertikaian agama dihentikan. Sementara itu hak khusus para bangsawan dibatasi. Selain itu, terbentuknya sistem pers liberal ini didasari oleh asumsi-asumsi dasar filosofis sebagai berikut. 1) Hakikat manusia Manusia seperti hewan rasional dan memiliki tujuan sendiri. Walaupun manusia sering melatih kemampuannya untuk berpikir yang diberikan Tuhan kepadanya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, pada akhirnya mereka mampu menghimpun keputusan secara terpisah. Berbeda dengan hewan, maka

16

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani manusia dapat menggunakan kemampuannya untuk berpikir, mengingat, dan pengalamannya untuk membuat keputusan. 2) Hakikat masyarakat Tujuan masyarakat ialah kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan sebagai organisme yang dapat berpikir ia sanggup mengorganisasi dunia sekelilingnya dan membuat keputusan yang dapat mendukung kepentingannya. Fungsi utama masyarakat ialah untuk memajukan kepentingan anggotanya serta menciptakan perlindungan agar masyarakat tidak mengambil alih peran utama dan menjadi tujuan itu sendiri. 3) Hakikat negara Negara merupakan alat yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan. Negara menyediakan lingkungan bagi masyarakat dan perorangan sehingga mereka dapat menggunakan kemampuannya sendiri untuk mencapai tujuan. Jika negara gagal dalam mencapai tujuan tersebu, maka dianggap penghalang dan boleh diubah. Karena tercapainya tujuan perorangan merupakan tujuan terakhir, yaitu tujuan manusia, masyarakat, dan negara. 4) Hakikat pengetahuan dan kebenaran Kemampuan berpikir manusia adalah pemberian Tuhan yang sama halnya dengan pemberian kejahatan dan kebaikan. Dengan kemampuan tersebut manusia dapat memecahkan permasalahan sehingga makna pemberian Tuhan memudar dan kemampuan manusia memecahkan persoalan lebih menonjol. Tindakan manusia yang menggunakan panca indera untuk memecahkan permasalah menjadi nyata. Kebenaran adalah suatu yang dapat ditemukan dan diperlihatkan kepada manusia lain untuk diperdebatkan dan melalui musyawarah akan dapat mengakhiri perdebatan dan hasilnya dapat diterima oleh akal. Pada tahap akhir perang dunia kedua, golongan liberal menyatakan bahwa prinsip demokrasi tentang kebebasan berbicara dan pers akan tersebar luas sehingga dibentuklah sebuah organisasi internasional. Mereka yakin bahwa melalui badan organisasi internasional, maka prinsip-prinsip otoriter dan komunisme dapat dicegah. Salah satu pendorong terbentuknya organisasi Persatuan BangsaBangsa (PBB) ialah diakuinya hak-hak asasi manusia oleh seluruh dunia sesuai dengan prinsip liberal. b) Kehidupan Pers di Negara Komunis Sejak awal tradisi marxis telah memperlihatkan otorianisme, kecenderungan untuk membuat perbedaan yang keras dan tajam antara yang salah dan benar. Dalam pandangan umum yang diwariskan oleh Marx kepada orang-orang Rusia terlihat kesalahpahaman antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Orang Amerika biasa berpikir bahwa orang sebaiknya mempunyai ide dan nilai yang berbeda, dengan demikian menggalakkan seni bermusyawarah serta pemerintahan mayoritas. Sedangkan Rusia biasa berpikir bahwa orang-orang seharusnya tidak berbeda pandangan, musyawarah tanda kelemahan, dan hanya ada satu pandangan yang benar yang dapat dipertemukan dan dipertahankan, disebarkan, dan digalakkan. Dalam baying-bayang sikap umum inilah Marx mengembangkan konsep tetang perubahan sosial dalam pengertian dinamikanya (dialektikanya), motivasinya (determinisme materialistik), dan tujuannya (kemenangan kelas pekerja dan akhirnya masyarakat tanpa kelas) Menurut Marx, perubahan itu tidak hanya terjadi dalam bidang politik saja atau bidang ekonomi saja, akan tetapi semua komponen kebudayaan lainnya juga akan berubah seperti seni, agama, dan filsafat. Baginya, negara hanyalah alat bagi kelas masyarakat untuk menguasai kelas lainnya. Dengan demikian masyarakat tanpa kelas artinya masyarakat tanpa negara. Dalam masalah komunikasi massa, Marx tidak pernah secara langsung mempertahankan masalah tersebut. Satu yang jelas adalah konsep Marxis mengenai persatuan dan pembedaan antara kebenaran dengan ketidakbenaran tidak memungkinkan pers berfungsi sebagai lembaga sosial yang bebas mengkritik pemerintah dan bertindak sebagai forum bebas. Pers komunis

17

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani dianggap sebagai alat untuk menginterpretasi doktrin, melaksanakan kebijakan kelas pekerja atau militant. Jelaslah menurut Marx, sesuai dengan determinisme materialistik bahwa kontrol pers akan dipegang oleh mereka yang memiliki fasilitas seperti para pencetak, penerbit stasiun siaran, dan sebagainya. Selama kelas kapitalis mengontrol perangkat fisik ini, maka kelas pekerja tidak akan pernah mendapat kesempatan yang seimbang untuk menggunakan seluruh komunikasi. Agar mereka dapat memanfaatkan saluran komunikasi, maka mereka harus memiliki sarana-sarana komunikasi dan kemudian komunikasi massa sebagai lembaga lainnya. Dalam banyak doktrin praktis Marx tidak berbicara, misalnya tentang penggunaan komunikasi massa. Kelalaian Marx adalah kegagalan dalam melengkapi revolusi dengan teori politik.

-

18

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

KOMPETENSI 3 Memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara mendiskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis nilai dan norma, hubungan dasar Negara dengan konstitusi. INDIKATOR : 1. Menjelaskan bukti dan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. 2. Menjelaskan makna pancasila sebagai sumber nilai. 3. Menjelaskan implikasi dari kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah Negara yang fundamental.

BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA A. Pengertian Ideologi Secara Etimologi, berasal dari bahasa Yunani, Kata ideologi berasal dari dua kata yaitu Idea yang berarti pikiran, gagasan, konsep atau cita-cita dan Logos yang bderarti ilmu, pengetahuan, dan paham. Dengan Demikian Ideologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan/ilmu/paham mengenai cita-cita. atau suatu gagasan yang berdasarkan pikiran tertentu. Istilah ideologi pada umumnya digunakan oleh seseorang atau kelompok orang (masyarakat) yang digunakan sebagai pedoman berpikir maupun bertindak (sebagai pedoman hidup). a) Ideologi menurut para ahli Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Antoine Destutt De Tracy.  Menurut Antoine Destutt De Tracy Ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide yang mengatasi prasangka-prasangka agama maupun metafisika.  Menurut Nicollo Machiavelli berasal dari Florence Italia (1469 – 1529) Ideologi pada dasarnya berkenaan dalam siasat politik praktis. ideologi pada hakekatnya adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya.  Menurut Heuken, Ideologi Adalah (a) ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran. (b) pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu, (c) kesatuan gagasangagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.  Menurut. Harol H. Titus Ideologi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan secara terencana dan sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.  Menurut. W. White Ideologi adalah: cita-cita politik / doktrin / ajaran suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang berbeda-beda  Menurut Patrick Corbelt Ideologi adalah: struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta organisasinya, sifat hakekat manusia dan alam semesta, suatu pernyataan pendirian dan suatu dambaan.

19

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani  Menurut AS. Hornby Ideologi adalah: seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau dipegang oleh seseorang atau kelompok orang.  Menurut Gunawan Setiardja ideologi adalah; seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.  Menurut Soejono Soemargono Ideologi adalah: kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik sosial, kebudayaan dan agama.  Menurut Sastrapratedja Ideologi adalah: seprangkat gagasan atau pemikiraan yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu system yang teratur.  Menurut Moerdiono Ideologi adalah: seperangkat pengetahuan dan nilai yang terpadu yang menjadi landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk memahami jagat raya, bumi dan isinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolahnya. B. Sifat-sifat Ideologi Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. 1) Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betulbetul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. 1) Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin diicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. 2) Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. C. Ideologi Pancasila a) Pengertian Ideologi Pancasila Pancasila sebagai suatu Ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa Ideologi pancasila besifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka secara structural Pancasila memiliki tiga dimensi sebagai berikut: 1) Dimensi idealis. Merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila : Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. 2) Dimensi normatif. Merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memilki kedudukan tinggi yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV. 3) Dimensi realitas. Merupakan suatu Ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normative, pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam

20

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan Negara. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh pancasila sebagai Ideologi terbuka, maka sifat Ideologi pancasila tidak bersifat ―utopis‖, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila juga bukan merupakan Ideologi ―pragmatis‖ yang hanya menekankan segi praktisi belaka tanpa adanya aspek idealisme. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka hakikatnya nilai-nilai dasar yang bersifat unviversal dan tetap. Adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamisreformatif yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat. b) Sejarah perumusan Pancasila 1) BPUPKI ( Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai ) atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersidang 2 kali : a. Sidang pertama tanggal 29 mei sampai 1 juni 1945, membahas Dasar Negara Indonesia antara lain dikemukakan oleh :  Rumusan Mr. Muhammad Yamin, sbb : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.  Rumusan Ir. Sukarno, sbb: 1. Kebangsaan 2. Internasionalisme 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa  Rumusan Piagam Jakarta sbb : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari‘at islam bagi pemeluk pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Catatan : Sila pertama Piagam Jakarta ini tidak mencerminkan realita kemajemukan agama yang di peluk oleh masyarakat Indonesia, sehingga keberatan disampaikan oleh mereka yang diluar islam sehingga demi persatuan dan kesatuan bangsa maka rumusannya diubah menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa, dan diberi nama Pancasila sehingga ditetapkan menjadi Dasar Negara Indonesia.

21

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

22

b. Sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, Membahas rancangan UndangUndang Dasar Negara Indonesia yang menghasilkan UUD 1945 yang terdiri dari : 1. Pembukaan UUD 1945 empat alinea yang didalamnya tercantum rumusan Definitif Pancasila. 2. Batang tubuh yang terdiri dari : 16 BAB, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan yang terdiri dari Penjelasan umum dan pasal demi pasal. c) Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara  Mempersatukan bangsa  Mengarahkan bangsa menuju cita-citanya.  Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.  Sebagai ukuran dalam menyampaikan kritik mengenai keadaan bangsa. d) Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka : Pancasila memenuhi syarat sebagai idiologi terbuka, sebab :  Memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Atau nilainilainya tidak dipaksakan dari luar atau bukan pembeberian negara.  Memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar, seperti UUD 45, UU, Peraturan-peraturan, Ketetapan MPR, DPR, dll  Memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai Praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari, seperti toleransi, gotong-royong, musyawarah, dll. e) Pancasila sebagai sumber nilai Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Hal ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai, secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini. No Sumber Nilai Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Uraian / Penjelasan 











Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai mahluk Tuhan. Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ke-Tuhanan dan anti kehidupan beragama. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antar, inter, maupun antara umat beragama. Mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan sang pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi. Dijamin dalam Pasal 29 UUD

Keterangan

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani





2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab









 

3. Persatuan Indonesia











 

1945. Program pembi-naan dan pelaksanaan selalu dicantumkan dalam GBHN Regulasi UU atau Kepmen yang menjamin kelangsungan hidup ber-agama. Merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan bermutu tinggi karena kemampuan-nya berbudaya. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun dan menghormati harkat kemanusiaan. Dijelmakan dalam Pasal 26, 27, 28, 28A-J, 30 dan 31 UUD 1945 Regulasi dalam bentuk peratu-ran perundang-undangan sudah banyak dihasil-kan. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis. Menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Dijelmakan dalam Pasal 1, 32, 35 dan 36, 36 A-C. Regulasi dalam bentuk peratu-ran perundang-undangan sudah banyak dihasil-kan.

23

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa-ratan/ perwa-kilan.





 









5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



 



 

  

Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabasahan yang tinggi. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain. Menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya. Menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil dan sejahtera. Dijelmakan dalam Pasal 1 (ayat2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22 A-B, dan 37. Regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sudah banyak dihasilkan. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Adanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana dan kerja keras. Menghargai hasil karya orang lain. Menolak adanya kesewenangwenangan serta pemerasan kepada sesama. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dijelmakan dalam Pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945. Regulasi dalam bentuk peratu-ran perundang-undangan sudah banyak dihasil-kan.

24

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

f)

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah Negara yang fundamental 1) Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 merupakan inti atau kristalissi dari pikiran atau gagasan bernas dari para pendiri Negara ( The Founding Fathers ). Pembukaan UUD juga meripakan hasil perjuangan dari pendiri Negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi Negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama, tidak hanya untuk puluhan tahun melainkan untuk jangka ratusan tahun. Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu pancasila. Oleh karena itu, kedudukan kedudukan pembukaan UUD 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental. Pada saat pemerintahan melakukan amandemen terhadap UUD 1945, satu – satunya unsur dalam sistematika UUD 1945 yang tidak diamandemen adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mungkin dapat dianggap sebagai Preambule yang lengkap, karena memenuhi unsur – unsur politik, religius, moral dan mengandung ideology Negara ( State Ideology ) Pancasila. Pertama : Menjadi dasar tertib hukum, karena Pembukaan UUD 1945 memberikan empat syarat adanya tertib hukum Indonesia. Kedua : Menjadi ketentuan hukum tertinggi, sesuai dengan kedudukannya sebagai asas hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (Konvensi) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah (Notonagoro, 1974: 45) 2) Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah Negara yang fundamental Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (Staaats fundamental norm) yang menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur antara lain :  Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut : o Dasar tujuan negara (baik tujuan umum maupun tujuan khusus). o Ketentuan diadakannya UUD Negara. o Bentuk negara. o Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara). Dalam hubungannya dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut : o Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. o Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945. o Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis, jadi merupakan sumber hukum dasar negara. o Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Para ahli hukum memang berbeda pendapat mengenai hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, walaupun pada akhirnya mereka tiba pada suatu kesimpulan yang sejalan. Di satu pihak ada pendapat yang mengatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan pasal

25

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani pasalnya merupakan satu kesatuan, sedangkan di pihak lain ada yang menyatakan bahwa keduanya terpisah. Namun karena hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 tersebut memiliki kedudukan fundamental bagi kelangsungan hidup negara, kedua pendapat tersebut akhirnya tiba pada kesimpulan sebagai berikut :  Sebagai pokok kaidah negara yang mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak berubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.  Dalam jenjang hierarki tertib hukum, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memiliki kedudukan tertinggi, lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan terpisah dari pasal-pasal UUD 1945. Pengertian terpisah sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali tetapi antara Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 terdapat hubungan kausal organis, di mana UUD harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pengertian terpisah di sini adalah keduanya mempunyai hakikat dan kedudukan sendiri-sendiri, di mana Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, bahkan yang tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

26

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

KOMPETENSI 4 Memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara menganalisis penegak hak asasi manusia, system hokum internasional, keterbukaan dan keadilan, system kewarganegaraan. INDIKATOR : 1. Mendiskripsikan upaya bangsa dalam memelihara, pemajuan, dan penegak hak asasi manusia. 2. Mendiskripsikan masalah kewarganegaraan. 3. Mendiskripsikan tugas, peran, fungsi perwakilan diplomatic di suatu Negara. 4. Menjelaskan tahapan pembuatan perjanjian Internasional. 5. Menjelaskan manfaat organisasi internasional bagi Indonesia. 6. Menjelaskan peranan Mahkamah Internasional dalam menangani suatu kasus. 7. Menjelaskan cara-cara penyelesaian sengketa Internasional.

BAB I HAK ASASI MANUSIA A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) a) Pengertian HAM HAM adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. HAM berdasarkan UU No. 39/1999 Pasal 1 angka 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam HAM : 1) HAM secara umum :  Hak asasi pribadi (personal right)  Hak asasi ekonomi (poverty right)  Hak asasi politik (political right)  Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right)  Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality)  Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right) 2) HAM menurut UUD 1945  Hak untuk hidup  Hak berkeluarga  Hak mengembangkan diri  Hak keadilan  Hak kemerdekaan  Hak atas kebebasan informasi  Hak keamanan  Hak kesejahteraan  Hak perlindungan dan pemajuan  Kewajiban menghormati ham orang lain

27

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

28

3) HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999  Hak untuk hidup  Hak untuk berkeluarga  Hak mengembangkan diri  Hak memproleh keadilan  Hak atas kebebasan pribadi  Hak rasa aman  Hak atas kesejahteraan  Hak untuk turut serta dalam pemerintahan  Hak wanita  Hak anak b) Sejarah Hak Asasi Manusia  Penegakan HAM dimulai dari kaisar HAMMURABI 2500 s/d 1000 SM  1215 ditanda tangani perjanjian MAGNA CHARTA antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan.  1629 lahir Petition of Right masa pemerintahan CHARLES I di Inggris.  1679 lahir Habeas Corpus Act masa pemerintahan CHARLES II di Inggris.  1689 lahir Bill of Right masa pemerintahan WILLEM III di Inggris.  1776 lahir Declaration of Indefendence (AS)  1789 lahir Declaration des Droits de l‘homme et du Citoyen (Perancis)  1918 Rights of Determination naskah yang diusulkan presiden WOODROW WILSON.  1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh FRANKLIN D.ROOSSEVELT)  perkembangan secara resmi diakui pada deklarasi universal HAM yang diterima PBB 10 Desember 1948.  1966 Convenants of Human Right c) Upaya Pemeliharaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang telah mendapat perhatian dunia internasional, adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946. Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM semakin nyata ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi salah satu acuan bagi negara-negara anggota PBB untuk menyusun langkah-langkah dalam penegakan HAM. Meski demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak bersifat mengikat negara-negara anggota PBB. Secara rinci, hak-hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan dan 30 pasal yang terdapat di dalam deklarasi tersebut. Berikut ini akan diuraikan sejarah perkembangan upaya pemeliharaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen: No

Tahun

Nama Dokumen

—2500 s.d. 1 1000 SM Hukum Hamurabi

Isi/Keterangan Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir‘aun (Mesir) agar terbebas dari kewenangan-wenangan raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan. Terdapat pada masyarakat Babylonia yang menetapan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

2

600 SM

3

527 s.d. 322SM

30 SM s.d.

—-

Corpus Luris

Pada masa kebangkitan Romawi telah banyak lahir filsuf terkenal dengan visi tentang hak asasi, seperti : Socrates dan Plato yang banyak dikenal sebagai peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga. Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar Kitab Suci Injil senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia.

632 M Kitab Suci Al-Qur‘an

6

7

1215

1629

1679

bagi warganya. Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undangundang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu dia membentuk Heliaie, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orangorang miskan dan Majelis Rakyat atau Ecdesia. Karena gagasannya inilah Solon dianggap sebagai pengajar demokrasi. Perjuangan Solon didukung oleh Parisles (tokoh negarawan Athena). Kaisar Romawi pada masa Flavius Anacius Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.

—-

4

5

29

Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya. Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia, antara lain mencakup :

Magna Charta (Masa • Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak Pemerintahan dengan izin dari Great Council. Lockland di Inggris) • Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. • Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen. Pettion of Rights (Masa Pemerintahan Charles I di Inggris)

• Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumahrumah penduduk. • Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang.

• Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. • Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan Habeas Corpus orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan Act (Masa penangkapan itu. Pemerintahan Charles II di • Orang yang ditangkap harus diperiksa selambatInggris) lambatnya dua hari setelah ditangkap.

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

30

• Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen

8

1689

9

1776

10

1789

11

1918

12

1941

• Pengenaan pajak harus atas izin parlemen Bill of Rights (Masa • Mempunyai tentara tetap harus dengan izin Pemerintahan parlemen. Willwem III di Inggris) • Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen • Parlemen berhak mengubah keputusan raja • Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hak-hak yang tidak dapat dicabut dari dirinya ialah: hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaaan (life, Declaration of liberty, and pursuit of happiness). Independence (Amerika Serikat) Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson. Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Declaration des Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan: Droits de Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hakL’homme et du • hak yang sama Citoyen (Perancis) • Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya. Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia (1945), dan sebagainya. Rights of Determination Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil. Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain: Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, Atlantic Charter • berkumpul, dan berorganisasi. (dipelopori oleh Franklin D. • Kebebasan untuk beragama dan beribadah Rooselvt) •

13

1948

Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan.

• Kebebasan seseorang dari rasa takut. Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia Universal yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan Declaration of kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk Human Rights menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani d) Masalah Kewarganegaraan Begitu banyaknya masalah yang ada di negara kita maka dari itu di sini akan mengangkat sebuah topik permasalahan Kewarganegaraan Indonesia,di mana anak yang orangtua beda negara harus memilih negara yang di kehendaki yang sesuai dengan UU yang berlaku. Lebih jelasnya, penduduk Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. (oleh wikipedia Indonesia). Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah : 1) Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya. 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 5) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI. 6) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin 8) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 10) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 11) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 12) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi:  Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing  Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan  Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia  Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

31

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:  Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.  Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga Negara Indonesia. Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007. Hak dan kewajiban dalam UUD 1945 Hak dan kewajiban warganegara dalam Bab X pasal 26, 27, 28, & 30 tentang warga Negara :  Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.  Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukan nya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.  Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU. e) Asas Ius Soli dan Asas Ius Sanguinis Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ius soli atau prinsip ius sanguinis. (oleh Jimly Asshiddiqie) a. Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika, dll. b. Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B. asas ini dianut oleh negara RRC. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di

32

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warganegara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat. Padahal kedua orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia. Dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini, kita menyaksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal, negara tempat asal sesorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan (double citizenship) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (stateless). Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa negara, dianut prinsip ius sanguinis yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orangtuanya itu. Akan tetapi, sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan istri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami-isteri itu, hubungan hukum antara suamiisteri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putera-puteri mereka. Oleh karena itulah diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Dengan cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip ius soli sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan itu ditentukan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Melalui proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warganegara yang sah. Selain kedua cara tersebut, dalam berbagai literature mengenai kewarganegaraan, juga dikenal adanya cara ketiga, yaitu melalui registrasi.Cara ketiga ini dapat disebut tersendiri, karena dalam pengalaman seperti yang terjadi di Perancis yang pernah menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia, banyak warganya yang bermukim di daerah-daerah koloni dan melahirkan anak dengan status kewarganegaraan yang cukup ditentukan dengan cara registrasi saja. Dari segi tempat kelahiran, anak-anak mereka itu jelas lahir di luar wilayah hukum negara mereka secara resmi. Akan tetapi, karena Perancis, misalnya, menganut prinsip ius soli, maka menurut ketentuan yang normal, status kewarganegaraan anak-anak warga Perancis di daerah jajahan ataupun daerah pendudukan tersebut tidak sepenuhnya dapat langsung begitu saja diperlakukan sebagai warga negara Perancis. Akan tetapi, untuk menentukan status kewarganegaraan mereka itu melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan juga tidak dapat diterima. Karena itu, status kewarganegaraan mereka ditentukan melalui proses registrasi biasa. Misalnya, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsi µius soli, melahirkan

33

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani anak, maka menurut hukum Amerika Serikat anak tersebut memperoleh status sebagai warga negara AS. Akan tetapi, jika orangtuanya menghendaki anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya cukup melalui registrasi saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:  Kewarganegaraan karena kelahiran atau citizenship by birth.  Kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau citizenship by naturalization.  Kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau citizenship by registration. f)

Perwakilan Diplomatik di suatu Negara 1) Pengertian Diplomatik Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara. Perwakilan diplomatik merupakan alat perlengkapan utama dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya. Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya berada di ibu kota negara penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya bertempat tinggal di ibu kota negara merupakan satu corps diplomatique. Corps diplomatique biasanya diketuai oleh seorang duta besar yang paling lama ditempatkan di negara itu yang disebut ‖Dean‖ atau ‖Doyen‖. Hampir setiap negara yang merdeka dan berdaulat menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain. Hal ini berkaitan dengan adanya hak perwakilan aktif bagi setiap negara. Hak perwakilan aktif merupakan hak suatu negara untuk mengirim wakil diplomatiknya ke negara lain. Selain itu, setiap negara juga mempunyai hak perwakilan pasif yang artinya hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatik negara lain. 2) Tugas Perwakilan Diplomatik Seseorang yang diangkat sebagai perwakilan diplomatik di negara asing, oleh negara yang mengirimkannya telah diberi tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut mencerminkan adanya fungsi-fungsi penting pada perwakilan diplomatik bagi negara-negara pengirimnya. Bentuk tugas-tugas yang diemban oleh perwakilan diplomatik sebagai berikut.  Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.  Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negaranegara lainnya.  Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima.  Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingankepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.  Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima. 3) Fungsi Perwakilan Diplomatik Secara universal, fungsi perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina tersebut ditegaskan fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut.  Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.  Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

34

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani  

Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

4) Peran Perwakilan Diplomatik Peranan perwakilan diplomatic  Menetukan tujuan dengan menggunakan semua daya upaya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.  Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.  Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.  Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dan sebaik baikya dalam menjalankan tugas diplomatiknya.

BAB II PERJANJIAN INTERNASIOANAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL A. Perjanjian Internasional 1) Pengertian Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Pengertian Perjanjian Internasional menurut para ahli : a) Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M Perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. b) Konferensi Wina 1969 Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku. c) Oppenheimer Dalam bukunya yang berjudul International Law, Oppenheimes mendefinisikan perjanjian internasional sebagai ―international treaties are states, creating legal rights and obligations between the parties‖ atau perjanjian internasional melibatkan negaranegara yang menciptakan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2) Tahapan-tahapan pembuatan perjanjian Internasional Perjanjian internasional biasanya dituangkan dalam bentuk struktur perjanjian internasional yang lengkap dan dibuat melalui tiga tahap, yaitu tahap perundingan, tahap penandatanganan, dan tahap ratifikasi. a) Perundingan (Negotiation) Tahapan ini merupakan suatu penjajakan atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam perundingan internasional ini negara dapat diwakili oleh pejabat negara dengan membawa surat kuasa penuh (full powers/credentials), kecuali apabila dari semula peserta perundingan sudah menentukan bahwa full power tidak diperlukan. Pejabat negara yang dapat mewakili

35

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani negaranya dalam suatu perundingan tanpa membawa full power adalah kepala negara, kepala pemerintahan (perdana menteri), menteri luar negeri, dan duta besar. Keempat pejabat tersebut dianggap sudah sah mewakili negaranya karena jabatan yang disandangnya. Perundingan dalam rangka perjanjian internasional yang hanya melibatkan dua pihak (bilateral) disebut pembicaraan (talk), perundingan yang dilakukan dalam rangka perjanjian multilateral disebut konferensi diplomati (diplomatik conference). Selain secara resmi terdapat juga perundingan yang tidak resmi, perundingan ini disebut corridor talk. Hukum internasional dalam tahap perundingan atau negosiasi, memberi peluang kepada seseorang tanpa full powers untuk dapat mewakili negaranya dalam suatu perundingan internasional. Seseorang tanpa full powers yang ikut dalam perundingan internasional ini akan dianggap sah, apabila tindakan orang tersebut disahkan oleh pihak yang berwenang pada negara yang bersangkutan. Pihak yang berwenang tersebut adalah kepala negara dan/atau kepala pemerintahan (presiden, raja/perdana menteri). Apabila tidak ada pengesahan, maka tindakan orang tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. b) Tahap Penandatanganan (Signature) Tahap penandatanganan merupakan proses lebih lanjut dari tahap perundingan. Tahap ini diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan bunyi naskah (authentication of the text). Penerimaan naskah (adoption of the text) yaitu tindakan perwakilan negara dalam perundingan internasional untuk menerima isi dari perjanjian nasional. Dalam perjanjian bilateral, kedua perwakilan negara harus menyetujui penerimaan naskah perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian multilateral, bila diatur secara khusus dalam isi perjanjian, maka berlaku ketentuan menurut konferensi Vienna tahun 1968 mengenai hukum internasional. Penerimaan naskah ini dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga peserta konferensi. Pengesahan bunyi naskah (authentication of the text) dilakukan oleh para perwakilan negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian bilateral maupun multilateral pengesahan naskah dapat dilakukan para perwakilan negara dengan cara melakukan penandatanganan ad referendum (sementara) atau dengan pembubuhan paraf (initial). Pengesahan bunyi naskah adalah tindakan formal untuk menerima bunyi naskah perjanjian. Penandatanganan dilakukan oleh menteri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, suatu negara berarti sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dapat dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta (acesion) atau menerima (acceptance) suatu perjanjian. c) Tahap Ratifikasi (Ratification) Pengesahan atau ratifikasi adalah persetujuan terhadap rencana perjanjian internasional agar menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara tersebut. Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh para pihak. Setelah penandatanganan naskah perjanjian internasional dilakukan oleh para wakil negara peserta perundingan, maka selanjutnya naskah perjanjian tersebut dibawa pulang ke negaranya masing-masing untuk dipelajari dengan seksama untuk menjawab pertanyaan, yaitu apakah isi perjanjian internasional tersebut sudah sesuai dengan kepentingan nasional atau belum dan apakah utusan yang telah diberi kuasa penuh melampaui batas wewenangnya atau tidak. Apabila memang ternyata isi dalam perjanjian tersebut sudah sesuai, maka negara yang bersangkutan tersebut akan meratifikasi untuk menguatkan atau mengesahkan perjanjian yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa tersebut.

36

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani Ratifikasi bertujuan memberi kesempatan kepada negara peserta perjanjian internasional untuk mengadakan peninjauan dan pengkajian secara seksama apakah negaranya dapat diikat suatu perjanjian internasional atau tidak. Ratifikasi perjanjian internasional dibedakan menjadi tiga. Hal ini untuk mengetahui siapakah yang berwenang meratifikasi suatu naskah perjanjian internasional di negara tersebut. Setelah melewati tiga tahap tersebut diatas, perjanjian internasional dapat disahkan oleh presiden. Dalam megesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah , baik deprtemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian , terjemahan, rancangan undang – undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen – dokumen lain yang diperlukan. Lembaga pemrakarsayang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan bersama dengan pihak – pihak terkait. Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui materi untuk disampaikan kepada presiden . setiap undang – undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. 3) Jenis-jenis Perjanjian Internasional  Bilateral bersifat khusus (Treaty Contract) karena hanya mengatur kepentingan ke dua negara, oleh sebab itu perjanjian bilateral bersifat ‗tertutup‘ dalam arti tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk ikut serta dalam perjanjian tersebut. Contohnya : Indonesia dengan RRC (1955) tentang Penyelesaian dwikewarganegaraan. Indonesia dengan Thailand tentang garis batas laut Andaman sebelah utara selat Malaka 1071. Indonesia dengan Malaysia tentang Ektradisi 1974. Indonesia dengan Australia tentang Pertahanan dan Keamanan kedua negara 1995. 

Multilateral yang disebut juga Law Making Treatis biasanya mengatur hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bersifat terbuka dala arti tidak hanya mengatur kepentingan negara yang mengadakan perjanjian itu tetapi juga kepentingan negara lain yang tidak turut serta dalam perjanjian itu (bukan Peserta). Contohnya :Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi Hukum Laut Internasiobnal 1982 tentang laut teritorial (200 mil), Zona Bersebelahan (24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Landas Benua (lebih 200 mil).

B. Organisasi Internasional 1) Pengertian Organisasi Internasional Organisasi internasional adalah suatu bentuk organisasi dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yg juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. 2) Jenis-jenis organisasi Internasional a. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan dewan keamanan PBB. Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin. Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan.  Tujuan PBB:  Menjaga perdamaian dunia  Mengembangkan persahabatan antar bangsa

37

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani  

Memvantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM. Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB diatas.

 Prinsip-Prinsip PBB:  Negara anggota memiliki kedaulatan sederajat.  Negara anggota mematuhi piagam PBB  Negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai  Negara-negara menghindari penggunaan kekerasan atau kekerasan.  Negara anggota membantu PBB

ancaman

 Badan Khusus PBB (Specialized Agencies) :  ILO (International Labour Organizatiaon) yaitu Organisai buruh internasional didirikan pada tanggal 11 April 1919 bermarkas di Jenewa, Swiss. Bertujuan memelihara perdamaian abadi dengan memajukan keadilan ekonomi, social dan memperbaiki syarat perburuhan dan tingkat kehidupannya.  FAO ( Food and agriculture Organization) yaitu organisasi bahan makanan dan pertanian PBB didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 bermarkas di Roma, Italia. Badan ini bertujuan meningkatkan perdamaian dan effisiensi produksi dan distribusi hasil makanan dan pertanian, hutan, perbaiki hidup penduduk desa.  UNESCO (United Nations educational Scintific and Cultural Organization) , yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 bermarkas di Paris, Prancis. Badan ini bertujuan member sumbangan kearah perdamaian dan keamanan dengan memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa melalui pendidikan, pengetahuan.  WHO (World Health Organization) yaitu organisasi kesehatan Dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di Jenewa , Swiss, bertujuan mencapai tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat di dunia.  IBRD ( International Bank of Reconstruction and development) yaitu bang pembangunan dan perkembangan internasional yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 bertyujuan membantu pembangunan dan perkembangan daerah-daerah milik anggota PBB untuk memudahkan penanaman modal untuk tujuan produktif.  IMF (International Monetary Fund) yaitu dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 desember 1945 bermarkas di Washington, Amerika Serikat. Bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional dan perluasan perdagangan internasional, stabilitas pertukaran uang, membantu menetapkan system pembayaran multilateral terhadap transaksi yang sedangberjalan.  ICAO (International Civil Aviation Organization) yaitu organisasi penerbangan sipil internasional.  UPU (Universal Postal Union) yaitu persatuan pos sedunia.  ITU (International Telecommunication union yaitu persatuan telekomunikasi internasional.  ITO (International Trade Organization) yaitu organisasi perdagangan internasional dan peraetujuan mengenai bea dan cukai dan perdagangan.  WTO (Word Trade Organization) Organisasi perdagangan Dunia.(Bukan Badan PBB) b. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara

38

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani ASEAN di bentuk berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani 5 tokoh ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso R. Ramos (Filipina). Sekarang jumlah anggotanya 10 negara yaitu ditambah dengan Brunai Darussalam, Vietnam, laos, Mnyanmar, dan Kamboja. Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat, Mngolia dan Uni Eropa.  Tujuan ASEAN :  Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara.  Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati.  Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan beresama bidang ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi.  Salng memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian.  Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat.  Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya.  Struktur ASEAN : Menurut KTT ASEAN di BALI 1976 strukturnya sbb :  ASEAN Summit, yaitu pertemuan para kepala pemerintahan se ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi ini merupakan lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN. Didahului dengan pertemuan para menteri ekonomi dan menteri luar negeri ASEAN.  ASEAN Miniterial Meeting (AMM), yaitu siding para menteri luar negeri ASEAN yang merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN.  ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah siding para menteri ekonomi untuk meneruskan kebijakan yang telah dirumuskan. Sidang ini 2 kali setahun.  ASEAN Finance Meeting (AFMM) adalah siding para menteri keuangan ASEAN merumuska kebijakan ASEAN di bidang keuangan.  Other ASEAN Ministerial Meeting (OAMM) yaitu siding para menteri non ekonomi merumuskan kebojakan selain ekonomi seperti pendidikan, keshatan penerangan, sosbud, teknologi, ilmu pengetahuan, perburuhan.  ASEAN Standing Committee (ASC) komisi tetap ASEAN dipimpin oleh menteri luar negeri dari Negara yang mendapat giliran manjadi Ketua yaitu tuan rumah dari siding tahunan para menteri luar negeri ASEAN.  ASEAN Secretariat yaitu sekretaris ASEAN yang berfungsi untuk memprakarsai, member nasehat dan pertimbangan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan jkegiatan-kegiatan ASEAN. 3) Mamfaat Kerja sama dan Perjanjian Internasional bagi Indonesia : 1. Manfaat kerja sama Internasional: a. Dewan Keamanan PBB menghentikan Agresi Militer Belanda I atas usul India dan Australia. b. Perundingan Indonesia Belanda melalui Jasa baik KTN (komisi Tiga Negara) untuk menghentikan pendudukan belanda di Indonesia. c. PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan Agresi Militer belanda IIyang berisi :  Hentikan saling menyerang  Membebaskan segala tawanan  Berunding atas dasar Perjanjian Lingarjati dan renville  Pemerintaha RI dikembalikan ke Yogyakarta. d. Pengembalian Irian barat oleh PBB dari tangan belanda ke RI tahun 1962 e. Pengakuan kedaulatan RI oleh belanda melalui KMB tanggal 27 Desember 1949. 2. Mamfaat Perjanjian Internasional : a. Diterimanya konsep Negara kepulauan (archipelagic state) Wawasan Nusantara.

39

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani b. Penentuan Batas Wilayah laut RI melalui Konvensi Hukum Laut Inmternasional tahun 1982, yaitu :  Batas wilayah 12 mil laut territorial Negara pantai dan Negara kepulauan.  Batas 200 mil laut ZEE (Zona Ekonimi Eksklusif).  Pengakuan hak Negara tak berpantai utk ikut memamfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. 3. Secara regional perjanjian batas laut dengan Negara tetangga, sbb: a. Indonesia – Malaysia : Landas kontinen Selat malaka dan laut natuna. b. Indonesia – Thailand : Landas kontinen Selat malaka dan laut Andaman. c. Indonesia – Australia : Laut arafuru dan utara Irian Jaya dengan Papua Nugini d. Indonesia – Singapura :Garis batas laut territorial. e. Indonesia – India : Landas kontinen laut Andaman. 4. Berdasarkan pengakuan tersebut maka luas wilayah Indonesia menjadi sekitar 8.4 juta km persegi : a. Daratan/Kepulauan : 2.027.087 km b. Laut territorial : 3.166.163 km c. Landas Kontinen : 800.000 km d. ZEE : 2.500.000 km

BAB III HUKUM INTERNASIONAL A. Hukum Internasional 1) Pengertian Hukum Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, dan Negara dengan subyek hukum internasional bukan Negara, atau antar subyek hukum internasional bukan Negara satu sama lain. Hukum Internasional digolongkan menjadi hukum Internasional Publik dengan hukum perdata internasional. Hukum Internasional Publik atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antar warga Negara suatu Negara dengan warga Negara lain). Wiryono Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur prthubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai Negara. J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum (body of low) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dank arena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar Negara. 2) Lembaga Peradilan Internasional a) Mahkamah Internasional Mahkamah Internasional (bahasa Inggris: International Court of Justice atau ICJ) berkedudukan di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB . Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasihat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasihat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari majelis umum , dan beberapa badan-badan antar pemerintah. Mahkamah internasional (MI) merupakan organ hukum utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 dibawah piagam PBB sebagai kelanjutan mahkamah permanen keadilan internasional liga bangsa-bangsa. Seluruh

40

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani anggota PBB secara otomatis menjadi anggota MI. sebuah Negara yang bukan anggota MI bisa menjadi pihak statute MI atau menggunakan MI jika menerima syarat-syarat yangditetapkan oleh PBB dan setuju memberikan kontribusi dana bagi MI. Sengketa bisa dibawa ke MI dalam dua cara. Pertama melalui kesepakatan khusus antarpihak, di mana seluruh pihak setuju mengajukan persolan kepada MI. kedua melalui permohonan sendiri oleh suatu pihak yang bertikai. Ini terjadi, misalnya, jika pemohon percaya bahwa lawannya diwajibkan oleh syarat traktat tertentu untuk menerima yurisdiksi MI dalam hal sengketa. MI memberikan pendapat hukum tentang pertanyaan majelis umum PBB,dewan keamanan, dan organ serta lembaga khusus PBB lain yang telah diberi wewenang oleh majelis umum untuk meminta pendapat seperti itu atau yang diizinkan oleh konstitusi. Peranan Mahkamah Internasional antara lain:  Menerima persoalan atau persengketaan dari negara anggota PBB;  Menyelesaikan persoalan atau persengketaan yang dapat mengancam perdamaian dunia;  Memberikan usulan mengenai persoalan atau persengketaan internasional kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. b) Mahkamah Pidana Internasional Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan pelaku kejahatan internasional. Terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli dibidang hukum pidana internasional. Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional adalah memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga Negara dari Negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah. contoh peran Mahkamah Pidana Internasional terhadap kasus Perang Serbia. c) Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai Panel khusus dan special pidana internasional ini, adalah menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis) tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah meratifikasi atau belum terhadap statute panel khusus dan special pidana internasional ini. Contoh Special Court for East Timor dan Indonesia membentuk Peradilan HAM dengan UU No. 26 tahun 2000. 3) Sebab-sebab terjadinya sengketa Internasional Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional. Sebab-sebab sengketa internasional :  Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam mperjanjiann internasional.  Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional  Perebutan sumber-sumber ekonomi  Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional.  Adanya intervensi terhadap kedayulatan Negara lain.  Penghinaan terhadap harga diri bangsa. 4) Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan atau perang. 1. Penyelesaian secara damai, meliputi :  Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).

41

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani Prosedur penyelesaiannya, adalah :  Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh berasal dari warga negaranya sendiri.  Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan Arbitrase tersebut.  Putusan melalui suara terbanyak.  Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.  Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya.  Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaian sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga menawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapat tercapai.  Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negaranegara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak mengikat.  Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negara dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan.  Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB (liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara damai dan menghindari ancaman perang. 2. Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang :  Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan.  Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk.  Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain. Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara.  Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh Negara lain.  Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya :  Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB.  Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.  Pertahanan diri.  Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. 5) Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus.  Mekanisme Normal :  Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa.

42

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani   

Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila :  Para pihak mencapai kesepakatan  Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.  Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.

 Mekanisme Khusus :  Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.  Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.  Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional.  Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi sama terhadap lawan yang sama.  Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan. 6) Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal  Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun banyak yang dibebaskan.  Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum.  Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.  Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan menhukum pelaku.  Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya.  Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.  Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.  Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormati keputusan tersebut.  Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.

43

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

44

Ringkasan materi PKn sesuai SKL Tahun 2012-2013 Paket C disusun oleh Rispani

45