BAB I PENDAHULUAN. Menyangkut kebijakan umum peradilan ini ada 2 (dua) kategori yang harus dibedakan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan Salah satu fungsi peradilan dalam melaksanakan system peradilan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi secara umum yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “ , adanya kebijakan umum peradilan yang harus dijalankan oleh seluruh lembaga peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung. Bahwa yang dimaksud dengan kebijakan umum

peradilan adalah

Peraturan-Peraturan yang dapat memberikan pengaruh dalam melaksanakan system peradilan secara umum. Peraturan-Peraturan dimaksud dapat berbentuk suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peaturan Presiden, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau bentuk-bentuk peraturan lain yang terkait dengan organisasi peradilan. Dalam prakteknya kebijakan umum peradilan pasti akan selalu berubah, yang perubahannya akan mempengaruhi operasionalnya suatu organisasi peradilan, misalnya kebijakan tentang petunjuk teknis menyangkut prosedur pembayaran biaya perkara di Pengadilan Negeri. Menyangkut kebijakan umum peradilan ini ada 2 (dua) kategori yang harus dibedakan, yaitu : a. Kebijakan yang bersifat Teknis Yuridis, diantaranya yaitu : - Mempercepat proses penyelesaian perkara. - Menekan biaya perkara tidak terlalu tinggi. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. - Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 1

b. Kebijakan yang bersifat Teknis Administrasi, diantaranya yaitu : - Pengelolaan Administrasi / Manajemen peradilan yang baik. - Pengelolaan manajemen sarana dan prasarana peradilan. - Peningkatan sumber daya manusia (SDM). - Pengelolaan Teknologi Informasi yang diperlukan organisasi peradilan. Atas dasar kebijakan tersebut suatu kebijakan umum peradilan haruslah dilaksanakan secara efektif di lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung untuk ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

B. Visi dan Misi 1. Visi. “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “ 2. visi a. Menjaga kemandirian badan peradilan umum. b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan terhadap pencari keadilan pada Peradilan Umum. c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum. d. Meningkatkan kredibilitas dan transparan Badan Peradilan Umum. e Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat. g. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efesien 2

h. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien. i. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi pencari keadilan.

C. Rencana Strategis (Renstra) Dengan kondisi lingkungan peradilan saat ini sebagai penegak supremasi hukum yang mendapat sorotan dari berbagai pihak dan dengan beralihnya pandangan terhadap para pelaku birokrasi pelayanan masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dilingkungan Pengadilan Negeri Garut, yaitu meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Didalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Garut masih ada permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. Permasalahan yang menyangkut perkara yaitu : 1. Masalah pengiriman berkas Banding maupun Kasasi selalu terlambat dikarenakan menunggu relas pemberitahuan para pihak melalui delegasi ke PN luar kota. 2. Kurangnya ruangan untuk ruangan khusus bagi masyarakat pencari keadilan yang akan mengadukan persoalan yang berkaitan dengan putusan maupun proses perkara yang ada di Pengadilan Negeri Garut sebagaimana diisyaratkan dalam SK. KMA. No.076/ KMA/ SK /VI/2009. 3. Kurangnya

tenaga

staf

yang

berstatus

PNS

dimasing-masing

kepaniteraan yang mana dirasakan juga menghambat untuk proses penanganan perkara.

3

b. Permasalahan yang menyangkut sarana dan prasarana kantor yaitu : 1. Ruangan sidang belum terpasang audio/pengeras. 2. Belum terpenuhinya sarana komputerisasi untuk Panitera Pengganti yang ideal yaitu dengan perhitungan 1 (satu) unit computer untuk 1 (satu) orang Panitera Pengganti. 3. Belum tersedianya tempat penyimpanan barang bukti dan gudang logistik yang baik. 4. Ruangan sidang Anak belum terpenuhi meubelairnya 5. Ruang Tunggu Anak belum terpenuhi meubelairnya 6. Belum adanya Ruang Jaksa 7. Pasilitas untuk CTS masih banyak kekurangan terutama dalam Server dan jaringannya Untuk upaya memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok dari lembaga peradilan umum untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan efisiensi dan pengawasan. 2. Peningkatan kesadaran hukum dan pelayanan hukum. 3. Peningkatan sumber daya manusia. 4. Peningkatan sarana dan prasarana. 5. Peningkatan sarana informatika. Adapun bentuk kongkret dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Garut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

4

1. Menyelenggarakan urusan kepegawaian secara tepat dan akurat dengan Peningkatan SDM, Pelaksanaan tugas pelayanan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai dengan kegiatan : -

Mengusulkan penambahan pegawai untuk Gol.I dan Gol.II.

-

Mengirimkan

PNS

untuk

mengikuti

Diklat

struktural

dan/atau

fungsional. -

Mengadakan rapat dinas untuk melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural/fungsional dan pegawai secara berkala.

-

Membuat DUK pegawai.

-

Membuat SKP Hakim / pegawai.

-

Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai.

-

Menerbitkan SK kenaikan gaji berkala pegawai

- Menerbitkan

surat

pernyataan

(SPMT

&

SPMJ)

pejabat

struktural/fungsional. - Menerbitkan dan mengusulkan izin cuti pegawai. - Melakukan penertiban dan pemeliharaan file pegawai. - Mengolah, membuat dan mengirimkan laporan tahunan kepegawaian. - Membuat surat-surat Keputusan Ketua. -

Membuat Daftar KP.4.

-

Membuat daftar hadir dan absensi Pegawai

-

Membuat usulan nominatif

5

2. Menyelenggarakan urusan umum dengan meningkatkan penyelenggaraan tata persuratan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan secara baik dan benar dengan kegiatan : - Penyelenggaraan Arsip dinamis. sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. - Mengelola tata persuratan, baik surat masuk atau keluar, hal ini sudah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya. - Mengadakan perlengkapan kantor, dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. - Mengadakan dan menata usahakan keperluan rumah tangga kantor, dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya. - Mencatat inventaris barang milik kekayaan Negara dalam buku induk DIR, KIB dan DIL, dilaksanakan sesuai dengan aplikasi data SIMAK-BMN yang ada. - Melakukan Rekon internal BMN setiap bulannya. - Mengusulkan surat izin keputusan penghunian rumah dinas.untuk Hakim. - Memelihara gedung kantor dan infra struktur, yang dilaksanakan secara rutinitas sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia. - Memelihara kendaraan bermotor, yang diserahkan perawatannya kepada masing-masing pemegang kendaraan bermotor dengan anggaran yang tersedia. - Melaksanakan laporan perlengkapan secara berkala.tiap satu semester. - Memelihara perlengkapan kantor lainnya, secara rutin dilaksanakan oleh petugas bagian umum terhadap beberapa perlengkapan kantor lainnya. - Telah dilakukannya Penghapusan kendaraan roda 2 3. Menyelenggarakan

anggaran

yang

efektif

dengan

pelaksanaan

pengelolaan administrasi keuangan secara tertib dengan kegiatan : - Membuat dan menyusun RKA-KL - Penata usahaan pembukuan. - Penyusunan laporan yang akurat. - Pertanggung jawaban keuangan. 6

4. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat struktural dan fungsional maupun pegawai dengan kegiatan : - Pengawasan secara berjenjang/pengawasan melekat dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing. - Pelaksanaan Rapat rutin setiap bulan maupun Rapat sewaktu-waktu yang sifatnya penting. 5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara.

7

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Garut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 dan 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka untuk menggerakkan roda organisasi dan kelancaran pelaksanaan program serta kegiatan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Garut telah dibuat struktur organisasi yang sampai dengan 31 Desember 2014 terdiri dari : a. Susunan Alur Tupoksi KETUA WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA/ SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PERDATA

PANMUD PIDANA

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD HUKUM

KAUR UMUM

KAUR KEUANGAN

KAUR KEPEGAWAIAN

KELOMPOK FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA 8

Keterangan : 1. Ketua

: Eko Aryanto, SH.MH..

2. Wakil Ketua.

: Sri Suharini, SH.MH.

3. Hakim.

: Elsa Lina Br. Purba, SH.MH.. Elin Pujiastuti, SH.MH. Rony Suata, SH.MH. Daniel Ronald,,SH.,M.Hum Patyarini M. Ritonga,, SH.M.Hum Hastuti, SH.MH Darmoko Yuti Witanto, SH. Victor, SH. Isabela Samelina, SH. A. Nisa Sukma Amelia, SH.

4. Panitetra/Sekretaris.

: H. Iyus Suryana, SH,MH.

5. Wakil Panitera.

: Dede Parjaman, SH.

6. Wakil Sekretaris.

: Sudrajat. SE.

7. Panitera Muda Perdata.

: Tati Kurniati.

8. Panitera Muda Pidana.

: Drs. H. Ade Hidayat, MH.

9. Panitera Muda Hukum.

: Agus Rianto, SH,

10. Kepala Urusan Umum

: Slamet Surip.

11. Kepala Urusan Keuangan

: Ela Hanipah

12. Kepala Urusan Kepegawaian : Ucu Abdul Azis 9

13.. Panitera Pengganti

: - Dwi Parawirawan, SH.MH. - Yeti Yuningsih, SH. - Ade Suherman, SH.,MH. - Cecep Wahyu Nuryana, SH - Atikah - Tati Kiswati. - Aam Heryana, SH.. - Asep Saepuloh, SH.. - Hj. Git-Git Garnita, SH. - Dayat Ruhiyat, SH - Iwan Budi Sofyan, SH.

14. Jurusita

: -. Sudibyo - M. Sutirman - Juju Juhara

15. Jurusita Pengganti

: - Jajat Sudrajat - Asep Hidayat. - Jamhari. - Dedi Supriadi,SH - Asep Sutisna

10

16. Staf

: - Lilis Suryani, SH. - Edi Johar, SH.. - R. Rizal Alam Arsyad, A.Md. - M. Rozali - Deni Setabudi, S.Kom. - Wiwik Yuningsih, SH. - Anita Irmadhani, A.Md. - Farid Renatto, S.Kom - Arif Hidayat - Anang Suryana

17. Honorer / Tenaga Kontrak: a. Cleaning Service

: - Jajang Supriadin. - Parman Prayogo - Kirwanto - Wawan Suwandi.

b. Satpam

: - Endang Solih - Agus Kusnadi - Novi Nurdiana.

c. Supir

: - M. Ali Akbar. - Arif Akbar. SH.

11

b. Susunan Standart Operasional Prosedur (SOP) :

Ketua Pengadilan : : 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan 3. Sebagai

kawal

depan

Mahkamah

Agung,

yaitu

dalam

melakukan

pengawasan atas : o

Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

o

Masalah-masalah yang timbul.

o

Tingkah

laku

/

perbuatan

Hakim,

pejabat

Kepaniteraan/

Kesekretariatan, dan Jurusita di daerah hukumnya. o

Eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara. 5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

12

Wakil Ketua Pengadilan : 1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2. Mewakili ketua bila berhalangan. 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Hakim: 1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya 2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera : 1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan 2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan 3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan 13

4. Membuat salinan putusan 5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara 6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera : 1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik 3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan 4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda : 1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti : Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

14

Sekretaris : Sekretaris

Pengadilan

bertugas

menyelenggarakan

administrasi

Umum

Pengadilan

Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Kepala Urusan Umum : 1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan 2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala Urusan Keuangan : Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala Urusan Kepegawaian : Kedudukan Kepala Urusan Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: 1. Menangani absensi/daftar hadir pegawai 2. Menangani pensiun pegawai 3. Menangani kenaikan pangkat pegawai 15

4. Menangani kenaikan gaji berkala pegawai 5. Menangani mutasi pegawai 6. Menangani tanda kehormatan 7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

Jurusita : 

Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis



Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguranteguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan



Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri , Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

16

c. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) I. PENANGANAN PERKARA A.

Penanganan Perkara Oleh Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita

A1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hakim Pengadilan Negeri Garut a. Perkara Pidana No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan oleh KPN, Ketua Majelis segera menetapkan hari sidang & membuat penetapan penahanan

1 hari

2.

Perkara pidana sebelum disidangkan dipelajari terlebih dahulu apakah surat dakwaan memenuhi syarat formil & materil

1-2 hari

3.

Berkas yang tidak sempurna dapat Maksimal dikembalikan kpd Jaksa untuk diper7 hari baiki hanya sekali yakni sebelum penetapan hari sidang atau sebelum sidang dimulai

4.

Dalam hal perkara yang terdakwanya ditahan & diajukan permohonan penangguhan pengalihan penahanan maka perlu musyawarah majelis hakim.

1 hari

5.

Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, penetapannya ditandatangani oleh ketua majelis & hakim anggota.

1 hari

6.

- Menyidangkan perkara pidana ,

5 bulan

Keterangan

Tergantung bobot ringannya perkara

Tergantung perkara

pembacaan dakwaan - Pemeriksaan saksi-saksi - Acara tuntutasn dari JaksaPenuntut Umum

17

- Pledoi (Pembelaan) Terdakwa / PH - Replik Jaksa Penuntut Umum - Duplik Terdakwa / PH - Hakim mengucapkan putusan 7.

Setelah Panitera pengganti membuat salinan putusan

1 hari

8

Minutasi

7 hari

b. Perkara Perdata No.

Uraian Tugas

Waktu

Keterangan Tergantung bobot perkara

1.

Mempelajari berkas perkara perdata

1 hari

2.

Menetapkan hari sidang

1 hari

3.

Memanggil para pihak

7-28 hari

4.

Mediasi

Maksimal Tergantung itikad baik para pihak yang hendak 40 hari berdamai

5.

Jika mediasi berhasil , dibuat akta perdamaian , maka perkara perdata tersebut selesai.

1-3 Hari

6.

-Jika mediasi gagal, dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan.

3 bulan

Tergantung jauh dekatnya domisili para pihak

Tergantung banyak saksi yang bisa dihadirkan & Tergantung perkara

-Jawaban Tergugat - Replik dari penggugat - Duplik dari tergugat - Pemeriksaan sidang di tempat (kalau ada)

18

- Pembuktian dari penggugat - Pembuktian dari tergugat - Kesimpulan dari dua belah pihak (kalau Mengajukan) - Menjatuhkan putusan 7.

Minutasi perkara

14 hari

c. Hakim Pengawas Bidang No.

Uraian Tugas pengawasan

Waktu

1.

Melaksanakan bidangnya

sesuai

6 bln

2.

Membuat laporan pengawasan bidang

1 hari

3.

Kimwasmat

Keterangan

6 Bulan

A2. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Panitera Pengganti Pidana : Biasa. No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menbuat penetapan hari sidang sampai dengan pengiriman surat

1 jam

2.

Menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim

15 menit

3.

Membuat penetapan penunjukan Penasehat Hukum

1 jam

4.

Membuat berita acara hasil persidangan

1 jam

5.

Pelaksanaan persidangan untuk Eksepsi dari PH

2-3 jam

6.

Membuat Penetapan Perpanjangan

1 jam

Keterangan

19

Penahanan 7.

Membuat / mengetik Putusan

8.

Membuat akta tanda terima pikir-pikir, Banding danKasasi bagi terdakwa dari Penuntut Umum

2 jam

9.

Membuat Kutipan Putusan

2 jam

10.

Membuat Surat Pengantar untuk Pengiriman Kutipan Putusan

1 jam

11

Menyerahkan surat ke bagian umum untuk dikirimkan

1 jam

12.

Pemberkasan perkara

berkas

1 jam

13

Penyerahan ke Bagian Pidana untuk minutasi

1 jam

/

penjilidan

2-3 jam

Pidana : Cepat. No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menyerahkan berkas kepada Hakim

2.

Pelaksanaan persidangan

1 jam

3.

Penyerahan ke Bagian Perdata untuk diminutasi.

1 jam

Keterangan

15 menit

Perdata : Gugatan. No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Membuat penetapan hari sidang.

15 menit

2.


15 menit

3.

Membuat berita acara hasil persidangan

1 hari

Keterangan

20

4.


5.

Membuat/ mengetik Putusan

6.

Pemberkasan/ perkara

berkas

1 jam

7.


1 jam

penjilidan

2-3 jam 1 hari

Perdata : Permohonan. No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Membuat penetapan hari sidang.

15 menit

2.


15 menit

3.

Membuat berita persidangan

4.


5.

Membuat/ mengetik Putusan

6.

Pemberkasan/ perkara

7.


acara

penjilidan

hasil

Keterangan

1 hari 2-3 jam 1 hari

berkas

1 jam 1 jam

Catatan : Untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 3 bulan. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 5 bulan.

21

A.3. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Jurusita / Jurusita Pengganti No. 1.

Uraian Tugas

Waktu

PANGGILAN Pengetikan Risalah Panggilan untuk Penggugat dan Tergugat termasuk panggilan delegasi dan Teguranteguran. Penandatanganan dan Pengecapan

2.

Keterangan

30 menit

10 menit

Pelaksanaan panggilan kepada para pihak (penggugat dan tergugat).

1 hari

Pengetikan pengantar untuk panggilan delegasi dan pengiriman kembali surat Panggilan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

1 hari

Pelaksanaan panggilan teguran (Aanmaning)

1 hari

PEMBERITAHUAN PERDATA

Tergantung banyaknya para pihak yang dipanggil dan jarak yang ditempuh

PERKARA

Pengetikan Risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi termasuk Pemberitahuan delegasi ataupun peninjauan Kembali.

30 menit

Penandatanganan dan Pengecapan.

10 menit

Pelaksanaan pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri. Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan Banding kepada terbanding.

Tergantung banyaknya para pihak yang dipanggil dan jarak yang ditempuh

1 hari 1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian memori Banding kepada terbanding.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian kontra memori Banding kepada pembanding.

1 hari

22

Pelaksanaan pemberitahuan Inzage.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian Putusan Banding kepada para pihak.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada termohon Kasasi

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian.memori Kasasi kepada termohon Kasasi.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian kontra memori Kasasi.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan Inzage. Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian Putusan Kasasi kepada para pihak. Pengetikan pengantar untuk pemberitahuan Delegasi dan pengiriman kembali surat. Pemberitahuan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan. PERMBERITAHUAN PIDANA

1 hari

1 hari 1 hari

PERKARA

1 hari

Pengetikan Risalah pemberitahuan Permohonan Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Banding, Kasasi dan Delegasi.

1 hari

Pengetikan Risalah pemberitahuan Permohonan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi,Inzage dan Putusan Kasasi. Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan Banding kepada terbanding.

1 hari

1 hari

23

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian Memori Banding kerpada terbanding.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian kontra Memori Banding kepada pembanding.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ nyampaian Putusan Banding

pe-

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada termohon Kasasi.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian memori Kasasi kepada termohon Kasasi.

3.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian kontra memori Kasasi.

1 hari

Pelaksanaan pemberitahuan/ penyampaian Putusan Kasasi kepada para pihak.

1 hari

PENYITAAN Pembuatan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk sita Conservatoir, Sita Eksekusi,Sita Refindikatoir dan Sita Marital sampai dengan penandatanganan dan pengecapan termasuk bila ada Sita Delegasi. Pembuatan Berita Acara Penyitaan. Pelaksanaan Penyitaan sampai penan datanganan oleh para pihak dan pejabat terkait.

1 jam

Tergantung jarak yang ditempuh dan kondisi di lapangan (tak tentu)

1 jam 1 hari

Pendaftaran Berita Acara Sita ke Kantor BPN yang telah bersertifikat sampai dengan Berita Acara Kembali 1 minggu lagi ke Jurusita / Jurusita Pengganti. Pembuatan surat Penetapan Ketua 24

Pengadilan Negeri untuk pengangkatan sita. Pembuatan Berita Acara Pengangkatan Sita. Peklaksanaan Pengangkatan Sita sampai penandatanganan oleh para pihak dan pejabat terkait.

1 jam

1 jam 1 hari

Pendaftaran Berita Acara Pengangkatan Sita ke Kantor BPN yang telah bersertifikat sampai dengan Berita 1 minggu Acara Kembali lagi ke Jurusita / Jurusita Pengganti

4.

EKSEKUSI Pembuatan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan Eksekusi Riil (penjualan barang, pengosongan, pembongkaran dan Melakukan suatu perbuatan) atau Pembayaran sejumlah Uang sampai dengan Penandatanganan dan pengecapan.

1 jam

Pembuatan Berita Acara Eksekusi.

1 jam

Pelaksanaan Eksekusi sampai dengan penandatanganan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti, para pihak dan pejabat terkait

1 hari Tergantung situasi dan kondisi dilapangan serta jarak yang ditempuh

25

II.

ADMINISTRASI

B.

Administrasi Perkara

B.1. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kepaniteraan Perdata No.

Uraian Tugas

Waktu

Keterangan

Pendaftaran Surat gugatan : Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara berdasarkan banyaknya para pihak dan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Penggugat untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk

30 menit

Termasuk proses perkara perlawanan/Verzet yang mengikuti nomor perkara lama dan derden verzet dengan memakai nomor baru dalam gugatan

Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas mencantumkan nomor perkara pada surat gugatan dan SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM pemegang kas memberi tanda lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.

30 menit

Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan jurnal perkara gugatan

30 menit

Memungut PNBP yang harus Disetor ke Kas Negara ( PP No.53/2008)

Pencatatan pada Register Induk perka ra perdata gugatan

3 hari

Dilihat bobot berat ringannya perkara

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

30 menit

Penetapan Majelis Hakim diberikan ke Panitera untuk dikoreksi / diparaf

30 menit

Penandatanganan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

3 hari

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera

30 menit

CATATAN :


26

Menyerahkan berkas perkara kepada 30 menit Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Majelis Hakim dan menetapkan hari sidang pertama Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan menggunakan relaas panggilan

2 hari

Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN Memerlukan waktu minimal dua Minggu (delegasi)

Pemegang kas mencatat pengeluaran 30 menit uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara tentang pemanggilan kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Proses Pemeriksaan Perkara Gugatan sampai dengan putusan oleh Majelis Hakim

5 bulan

Dikecualikan untuk perkara yang tidak selesai dalam waktu lima bulan, Hakim Ketua wajib Melaporkan kepada PT disertai alasan-alasannya melalui KPN

Pemegang kas mencatat pengeluaran 30 menit uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangtan Perkara selama proses pemeriksaan perkara berjalan pada setiap pelaksanaan pemanggilan sidang kepada para pihak yang dilaksanakan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diminutasi oleh Hakim / Panitera pengganti

1 hari

Pencatatan Amar putusan dan lainnya dalam buku Register Induk perkara perdata gugatan

1 hari

Pemegang kas mencatat semua pe- 30 menit ngeluaran uang yang berhubungan dengan perkara yang diputus, dalam buku kas pembantu dan menutup buku jurnal perkara gugatan yang ber27

sangkutan

A

Pemegang kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat

30 menit

Menyerahkan berkas perkara Gugatan bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

30 menit

PERMOHONAN : Pendaftaran surat permohonan : Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara berdasarkan radius pihak pemohon dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi pemohon untuk menyetor uang panjar ke bank yang ditunjuk

30 menit

Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas mencantumkan nomor perkara pada surat permohonan dan SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM Pemegang Kas memberi tanda lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.

30 menit

Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku Kas pembantu dan jurnal perkara Permohonan.

30 menit

Pencatatan pada Register Induk perkara perdata permohonan. Membuat penetapan Hakim dan Panitera Pengganti

Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)

2 hari 1 hari

Penetapan Hakim dan berkas perkara 30 menit diberikan kepada Panitera untuk dikoreksi dan diparaf Penandatanganan penetapan Hakim 30 menit

28

oleh Ketua Pengadilan Negeri Penunjukan Panitera Pengganti oleh 30 menit Panitera Menyerahkan berkas perkara kepada 30 menit Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Hakim dan menetapkan hari sidang Pelaksanaan pemanggilan kepada pemohon oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan Menggunakan relaas panggilan

2 hari

Tergantung jarak

Pemegang kas mencatat pengeluaran 30 menit uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara tentang pemanggilan kepada pemohon oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan sampai dengan putusan oleh Hakim

1 bulan

Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diminutasi oleh Hakim / Panitera Pengganti.

7 hari

Pencatatan Amar penetapan dan lainnya dalam buku Register Induk perkara perdata permohonan

1 hari

Pemegang Kas mencatat semua pe- 30 menit ngeluaran uang yang berhubungan dengan perkara yang diputus, dalam buku kas pembantu dan menutup buku jurnal perkara permohonan yang bersangkutan. Pemegang Kas mengembalikan sisa 30 menit panjar Perkara kepada Pemohon. Menyerahkan berkas perkara Gugatan 30 menit bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan

29

B

BANDING : Permohonan Banding diajukan dalam 30 menit 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara berdasarkan banyaknya para pihak dan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Banding untuk menyetor uang panjar Perkara ke bank yang ditunjuk. Setelah menerima bukti pembayaran 30 menit dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi normor perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM pemegang kas memberi tanda lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata. Pemegang Kas mencatat uang panjar 30 menit perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas Pembantu dan buku jurnal keuangan perkara banding.


Membuat akta pernyataan banding 30 menit yang ditanda tangani oleh Pemohon banding. Penandatangan akta banding oleh Panitera.

pernyataan 30 menit

Pencatatan pada Register Induk perkara perdata dan register Banding.

1 hari


Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan

2 hari

Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua minggu (delegasi)

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pem-

30 menit

30

beritahuan banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Menerima Memori banding yang didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera.

30 menit

Mencatat tanggal penerimaan Memori banding pada register induk perkara banding.

30 menit

Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan memori banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

2 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantru dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

30 menit

Menerima kontra Memori banding, didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera

30 menit

Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori banding dan pada register induk perkara banding

30 menit

Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan

2 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan kontra memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

30 Menit

Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas

2 hari

Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal duminggu (delegasi)

Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal duminggu (delegasi)

Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua

31

pemberitahuan

minggu (delegasi)

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

30 menit

Menyusun kelengkapan berkas banding berupa bundel A dan bundel B dan membuat pengantar banding ke Pengadilan Tinggi

2 hari

Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf.

1 hari

Meminta nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Pengadilan Tinggi

30 menit

Mencatat dalam buku register induk perkara banding tentang tanggal pengiriman berkas perkara banding.

30 menit

Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku jurnal yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Pengadilan Tinggi termasuk mengirimkan biaya banding.

30 menit

Memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada para pihak.

2 hari

Pemegang kas mencatat semua pengeluaran tentang pemberitahuan isi putusan PT kepada para pihak.

30 menit

Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon.

30 menit

Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuat an hukum tetap ke bagian Hukum

30 menit

32

untuk diarsipkan C

KASASI : Permohonan Kasasi diajukan dalam 14 hari setelah putusan PT diberitahukan kepada para pihak : Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Kasasi berdasarkan banyaknya para pihak dan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Kasasi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.

30 menit

Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku kas pembantu dan Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.

30 menit

Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kan pembantu dan buku jurnal perkara kasasi.

30 menit

Membuat akta pernyataan kasasi yang ditanda tangani Pemohon Kasasi.

60 menit

Penandatanganan akta kasasi oleh Panitera

30 menit

pernyataan


Pencatatan pada Register Induk perkara perdata dan register Kasasi.

1 hari


Melaksanakan Pemberitahuan Kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan

2 hari


Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam Buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang Pelaksanaan pemberitahuan Kasasi oleh Jurusita /

30 menit

33

Jurusita Pengganti Menerima Memori Kasasi yang didaftar, dicatat tanggal penerimaannya, membuat akta tanda terima memori kasasi dan ditandatangani Panitera.

30 menit

Mencatat tanggal penerimaan Memori Kasasi pada register induk perkara Kasasi.

30 menit

Melaksanakan pemberitahuan penerimaan memori kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

2 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam Buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

30 menit

Menerima kontra Memori Kasasi, yang didadftar, dicatat tanggal penerimaannya, membuat akta tanda terima kontra memori kasasi dan ditandatangani Panitera.

30 menit

Mencatat tannggal penerimaan Kontra Memori Kasasi pada register induk perkara kasasi.

30 menit

Melaksanakan pemberitahuan penerimaan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan

2 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam Buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan kontra memori Kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

30 menit



34

Menyusun kelengkapan berkas Kasasi berupa bundel A dan bundel B dan membuat pengantar kasasi ke Mahkamah Agung RI.

2 hari

Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf.

1 hari

Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim ke Mahkamah Agung RI.

1 hari

Meminta Nomor surat keluar di Bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirmkan berkas bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung RI.

1 hari

Mencatat dalam buku register induk perkara Kasasi tentang tanggal pengiriman berkas perkara Kasasi.

30 menit

Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku kas pembantu dan jurnal perkara kasasi yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung termasuk mengirimkan uang biaya kasasi.

30 menit

Melaksanakan pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak

isi

2 hari

Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon Kasasi

30 menit

Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

30 menit

35

D

PENINJAUAN KEMBALI : Permohonan PK diajukan dalam waktu 180 hari kalender setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak : Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara PK berdasarkan banyaknya para pihak dan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon PK untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.

30 menit

Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku kas pembantu dan Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM memberi tanda lunas dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.

30 menit

Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan jurnal perkara PK.

30 menit

Menerima Permohonan PK dan alasan permohonan PK serta membuat akta tanda terima PK, yang ditanda tangani Pemohon PK dan Panitera.

1 hari

Penandatanganan Permohonan PK dan akta penerimaan Permohonan PK oleh Panitera


1 hari

Pencatatan pada Register Induk perkara perdata dan register PK.

3 hari

Penetapan Majelis Hakim dan berkas perkara diberikan kepada Panitera untuk dikoreksi dan diparaf.

2 hari

Penandatanganan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3 hari



36

Penunjukan Pabnitera Pengganti oleh Panitera.

30 menit

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Majelis Hakim dan menetapkan hari Sidang.

15 menit

Melaksanakan pemberitahuan kepada pihak Pemohon PK oleh Jurusita/ Juru sita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

2 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam Buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan jawaban/ tanggapan PK oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

15 menit

Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan/penyumpahan mengenai penemuan bukti baru terhadap perkara yang diajukan PK dan membuat berita acara.

7 hari

Menerima penyerahan berkas perkara yang telah dilakukan penyumpahan atas penemuan bukti baru beserta berita acaranya.

15 menit

Tergantung jarak & banyak fihak

Menyusun kelengkapan berkas PK 2 hari berupa bundel A dan bundel B dan membuat pengantar PK ke Mahkamah Agung RI. Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf

3 hari

Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkap dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim ke Mahkamah Agung RI.

1 hari

Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan berkas 37

bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung RI. Mencatat dalam buku register induk perkara PK tentang tanggal pengiriman berkas perkara PK. Pemegang Kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung RI termasuk mengirimkan uang biaya PK. Melaksanakan pemberitahuan putusan PK kepada para pihak.

isi

Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon PK Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan. E

PERMOHONAN PUTUSAN :

1 hari

15 menit

30 menit

2 hari 30 menit

30 menit

EKSEKUSI

Permohonan diajukan dengan surat permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi dilampiri dengan salinan resmi putusan dan Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Eksekusi berdasarkan penetapan panjar biaya perkara dan banyaknya para pihak berdasarkan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Eksekusi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku kas pembantu Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM memberi

30 menit

30 menit

38

tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata. Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi

30 menit

Pencatatan pada Register eksekusi

1 hari

Berkas permohonan Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari apakah patut untuk dikabulkan atau tidak.

7 hari

Membuat penetapan Aanmaning/ Teguran atas perintah Ketua Pengadilan

1 hari

Penetapan Aanmaning diserahkan kepada Panitera guna dikoreksi dan di paraf.

1 hari

Penandatangan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri

1 hari

Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan kepada termohon Eksekusi dengan memakai relaas panggilan

3 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara eksekusi

15 menit

Berkas perkara diserahkan kepada Panitera untuk melaksanakan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan terhadap termohon Eksekusi

1 hari

Menerima berkas perkara Eksekusi dengan berita acara pelaksanaan Aanmaning yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera

1 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan

15 menit

39

jurnal keuangan perkara eksekusi tentang biaya pelaksanaan Aanmaning F

PERMOHONAN EKSEKUSI GROSS AKTA : Permohonan diajukan dengan surat permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi dilampiri dengan grosse akta pengakuan hutang atas grosse akta hipotik dan Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Eksekusi berdasarkan penetapan panjar biaya perkara dan banyaknya para pihak berdasarkan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Eksekusi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku kas pembantu Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi

30 menit

30 menit

30 menit

Pencatatan pada Register Eksekusi

1 hari

Berkas permohonan Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari apakah patut untuk dikabulkan atau tidak

7 hari

Membuat penetapan Aanmaning/ Teguran atas perintah Ketua Pengadilan

1 hari

Penetapan Aanmaning diserahkan kepada Panitera guna dikoreksi dan di

1 hari


40

paraf Penandatanganan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri

1 hari

Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi

30 menit


1 hari


7 hari

Membuat penetapan Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan

1 hari

Penetapan Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna dikoreksi dan di paraf

1 hari

Penandatanganan Eksekusi oleh Ketua Negeri

1 hari

Penetapan Pengadilan

Persiapan pelaksanaan Eksekusi dengan melakukan koordinasi pihak lain, diantaranya dengan pihak Kecamatan, Desa atau Kelurahan Melakukan pemberitahuan kepada termohon Eksekusi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Jurusita melakukan Eksekusi di lapangan dengan didampingi dua orang saksi dengan membuat berita acara pelaksanaan eksekusi Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara eksekusi sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi


1 bulan

3 hari

1 hari

30 menit


41

Pemegang kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon Eksekusi Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan G

PELAKSANAAN MELALUI LELANG :

30 menit

30 menit

EKSEKUSI

Permohonan diajukan dengan surat permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi dilampiri dengan salinan 30 menit resmi putusan dan Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Eksekusi berdasarkan penetapan panjar biaya perkara dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Eksekusi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor perkara eksekusi dalam Buku Jurnal keuangan perkara, dan di dalam SKUM pemegang kas memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi

Termasuk eksekusi grosse akta pengakuan hutang atau grosse akta hipotik

30 menit

15 menit


1 hari


7 hari

Membuat penetapan Eksekusi atas

1 hari


42

perintah Ketua Pengadilan Penetapan Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna dikoreksi dan di paraf

1 hari

Penandatanganan Eksekusi oleh Ketua Negeri

1 hari

Penetapan Pengadilan

Persiapan pelaksanaan lelang Eksekusi dengan melakukan koordinasi pihak lain, KPKLN, Kantor Pajak, Kantor Pertanahan Nasional, Desa atau Kelurahan

7 hari

Membuat penetapan limit harga oleh Ketua Pengadilan Negeri

3 hari

Melakukan pemberitahuan kepada termohon eksekusi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

3 hari

Membuat iklan pengumuman lelang sebanyak dua kali dalam koran harian

1 hari

Pelaksanaan lelang/Penjualan dimuka umum

1 hari

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara eksekusi sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi

30 menit

Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon Eksekusi

30 menit

Menyerahkan berkas perkara bagi per kara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

30 menit

Menunggu hasil penaksiran dari Dinas PU

.


43

H

SITA JAMINAN PENGANGKATAN SITA :

ATAU

Sita Jaminan atau pengangkatan sita diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon yang diajukan kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Sita Jaminan/Pengangkatan Sita berdasarkan Penetapan panjar biaya perkara dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor perkaradalam Buku Kas Pembantu dan Jurnal keuangan perkara, dan di dalam SKUM pemegang kas memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi Pencatatan pada Register Sita Jaminan/Pengangkatan Sita Menerima penetapan dari Majelis Hakim tentang perintah pelaksanaan Sita jaminan/pengangkatan sita Juru sita yang ditunjuk melaksanakan sita jaminan/pengangkatan sita didampingi dua orang saksi, dengan membuat berita acara sita tersebut Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara eksekusi sehubungan dengan pelaksanaan sita aminan/pengangkatan sita

30 menit

30 menit

30 menit


30 menit

30 menit

2 hari

30 menit


44

Melakukan pendaftaran sita jaminan/ pengangkatan sita ke kantor Badan Pertanahan Nasional apabila objek sudah bersertifikat

I

Tergantung terkait/ BPN

instansi

7 hari

KONSIGNASI : Permohonan konsignasi didaftar dalam register permohonan setelah diteliti kelengkapannya secara seksama

1 hari

Membuat konsep penetapan Ketua Pengadilan tentang perintah kepada Jurusita untuk melakukan penawaran dengan disertai dua orang saksi

1 hari

Berkas permohonan beserta konsep penetapan konsignasi disampaikan kepada Panitera untuk diteliti dan diparaf

7 hari

Jurusita menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penawaran kepada yang berpiutang di tempat tinggalnya dengan membuat berita acara penawaran pembayaran

1 hari

Jurusita membuat berita acara pemberitahuan penolakan dari yang ber piutang tentang penolakannya, dan uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebutkan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri

1 hari

1 hari

45

Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapantahapannya. Pemegang kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara

J

1 hari

1 hari


MEDIASI : Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register me- 30 menit diasi dan register buku induk perkara

K

Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara

30 menit

Menerima laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara

30 menit

PENDAFTARAN SURAT KUASA : Menerima dan meneliti kelengkapan pendadftaran surat kuasa yang disertai dengan foto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada Panitera Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara

30 menit

30 menit 30 menit

30 menit

46

melalui Bendaharawan Penerima

Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan L

PELAPORAN :

1.

Laporan Bulanan

1 hari

Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan 30 menit keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2.

Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang keadaan perkara perdata yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan eksekusi, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum

3.

Laporan Semester Membuat konsep laporan semester tentang Hakim perkara perdata dan laporan kegiatan Hakim, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum

4.

30 menit

30 menit

Laporan Tahunan Membuat konsep laporan tahunan, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum Surat Keterangan tidak tersangkut perkara perdata baik sebagai Penggugat, Pelawan Tergugat, atau Terlawan

1 hari

1 hari

47

Menerima surat permohonan tidak tersangkut dalam perkara perdata baik sebagai Penggugat, Pelawan Tergugat, atau Terlawan, yang telah di disposisi Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya mengecek nama dan identitas pemohon dengan register yang ada di bagian perdata, lalu dibuatkan surat keterangan permohonan yang bersangkutan dengan ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri

1 hari

Surat Masuk / Surat Keluar : Menerima Surat Masuk dari bagian Umum yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan mencatat pada register surat masuk

30 menit

Melaksanakan perintah ketua Pengadilan Negeri atas surat masuk tersebut, guna ditindak lanjuti atau dimasukan pada arsip yang berhubungan dengan maksud tersebut

1 hari

Menindaklanjuti surat masuk dan membuat surat atas penyelesaian surat tersebut dengan ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera

1 hari

B.2. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kepaniteraan Pidana No.

Uraian Tugas

Waktu

A

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PIDANA BIASA :

1.

Panitera Muda Pidana memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh JPU

20 menit

2.

Menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara

5 menit

Keterangan

48

3.

Memberikan nomor perkara sesuai dengan nomor urut perkara

5 menit

4.

Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti

10 menit

5.

Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara

10 menit

6.

Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Panitera

20 menit

7.

Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri

20 menit

8.

Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut

3 hari

9.

Wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut

20 menit

10.

Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut

15 menit

11.

Hakim yang telah ditunjuk menyidang- Maksimal kan perkara tersebut sampai dengan 5 bulan putus

12.

Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi

15 menit

13.

Meregister perkara pidana biasa yang telah di minutasi

2 jam

14.

Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

10 menit

Untuk 1 berkas perkara

49

B.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PIDANA SINGKAT :

1.

Panitera Muda Pidana memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh JPU

20 menit

2.

Menandatangani tanda pelimpahan berkas perkara

terima

5 menit

3.


10 menit

4.


10 menit

5.


20 menit

6.


20 menit

7.


1 hari

8.


20 menit

9


15 menit

10.

Hakim yang telah ditunjuk menyidang- Maksimal kan perkara tersebut sampai dengan 5 bulan putus

11.

Penomoran perkara pidana singkat setelah Hakim menyatakan akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat

10 menit

50

12.


15 menit

13

Meregister perkara pidana singkat yang telah di minutasi

2 jam

14.

Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

10 menit

C.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA LALULINTAS

1.

Panitera Muda Pidana memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Polisi dan mencocokkan jumlah perkaranya

30 menit

2.


terima

5 menit

3.

Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

10 menit

4.

Wakil Panitera memeriksa kelengkap an berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Panitera

20 menit

5.


20 menit

6.


1 hari

7.


20 menit

8.

Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidankan perkara tersebut

15 menit

9.

Penomoran perkara Lalu setelah di putus perkaranya

Lintas

Untuk 1 berkas perkara

1 jam

51

10.

Meregister perkara pidana Lalu Lintas yang telah di putus

D.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA TIPIRING Panitera Muda Pidana memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Polisi

1.

2 hari

30 menit

2.


terima

5 menit

3.

Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

10 menit

4.

Wakil Panitera memeriksa kelengkap an berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Panitera

20 menit

5.


20 menit

6.


1 hari

7.


20 menit

8.

Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut

15 menit

9.

Penomoran perkara Tipiring setelah di putus perkaranya

2 jam

10.

Meregister perkara pidana Tipiring yang telah di putus

1 jam

52

E.

PENERIMAAN PERKARA BANDING

1.

Panmud Pidana menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan membuat akta permintaan banding

20 menit

2.

Penandatanganan akta banding oleh Panitera

permintaan

30 menit

3.

Meregister akta permintaan banding ke dalam register banding dan register induk

15 menit

4.

Pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum atau Terdakwa oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

5.

Meregister pemberitahuan banding kepada Penuntut Umum atau terdakwa ke dalam register banding dan register induk

15 menit

6.

Penerimaan memori banding

30 menit

7.

Membuat akta penerimaan memori banding

20 menit

8.

Penandatanganan akta penerimaan memori banding oleh Panitera

30 menit

9.

Meregister akta penerimaan memori banding ke dalam register banding dan register induk

15 menit

10.

Penerimaan kontra memori banding

30 menit

11.

Membuat akta penerimaan kontra memori banding

20 menit

12.

Penandatanganan akta penerimaan kontra memori banding oleh Panitera

30 menit

13.

Meregister akta penerimaan kontra memori banding ke dalam register banding dan register induk

15 menit

53

14.

Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

15.

Meregister pemberitahuan dan penyerahan memori banding ke dalam register banding dan register induk

15 menit

16.

Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

17.

Meregister pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding ke dalam register banding dan register induk

15 menit

18.

Membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa atau Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera

30 menit

19.

Meregister Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ke dalam register banding dan register induk

15 menit

20.

Membuat berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera

30 menit

21.

Meregister berita acara telah mempelajari berkas perkara ke dalam register banding dan register induk

15 menit

22.

Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara banding

15 menit

23.

Penandatanagan surat pengantar pengiriman berkas perkara banding oleh Panitera

30 menit

24.

Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara banding sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi

20 menit

54

25.

Proses persiapan perkara banding mulai dari terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding sampai dengan berkas perkara banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi

1 bulan

26.

Meregister pengiriman berkas perkara banding ke dalam register banding dan register induk

15 menit

27.

Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

28.

Meregister pemberitahuan putusan banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum ke dalam register banding dan register induk

15 menit

29.

Meregister putusan banding baik dalam register banding maupun dalam register induk

2 jam

30.

Menyerahkan berkas perkara banding yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diasipkan

10 menit

F.

PENERIMAAN PERKARA KASASI

1.

Panmud Pidana menerima permohonan Kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan membuat akta permintaan Kasasi

20 menit

2.

Penandatanganan akta kasasi oleh Panitera

permintaan

30 menit

3.

Meregister akta permintaan kasasi ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

4.

Pemberitahuan permintaan kasasi kepada Penuntut Umum atau Terdakwa oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

55

5.

Meregister akta pemberitahuan permintaan kasasi kepada Penuntut Umum atau terdakwa ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

6.

Penerimaan memori kasasi

30 menit

7.

Membuat akta penerimaan memori kasasi

20 menit

8.

Penandatanganan akta penerimaan memori kasasi oleh Panitera

30 menit

9.

Meregister akta penerimaan memori kasasi ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

10.

Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada Terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

11.

Meregister akta pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

12.

Penerimaan kontra memori kasasi

30 menit

13.

Membuat akta penerimaan kontra memori kasasi

20 menit

14.

Penandatanganan akta penerimaan kontra memori kasasi oleh Panitera

30 menit

15.

Meregister akta penerimaan kontra memori kasasi ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

16.

Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

17.

Meregister akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

56

18.

Membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa atau Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera

30 menit

19.

Meregister pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

20.

Membuat berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera

30 menit

21.

Membuat berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas perkara ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

22.

Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kasasi

15 menit

23.

Penandatanagan surat pengantar pengiriman berkas perkara kasasioleh Panitera

30 menit

24.

Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara kasasi sebelum di kirim ke Mahkamah Agung

20 menit

25.

Proses persiapan perkara kasasi mulai dari terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan kasasi sampai dengan berkas perkara kasasi tersebut di kirim ke Mahkamah Agung

1 bulan

26.

Meregister pengiriman berkas perkara kasasi ke dalam register kasasi dan register induk

15 menit

27.

Pemberitahuan putusan kasasi kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita engganti

1 hari

28.

Meregister pemberitahuan putusan kasasi kepada terdakwa atau Penuntut Umum ke dalam register

15 menit

57

kasasi dan register induk 29.

Meregister putusan kasasi baik dalam register kasasi maupun dalam register induk

2 jam

30.

Menyerahkan berkas perkara kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

10 menit

G.

PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

1.

Panmud Pidana menerima permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya dengan membuat akta permintaan Peninjauan kembali

20 menit

2.

Memberikan nomor perkara peninjauan kembali sesuai dengan nomor urut perkara

5 menit

3.

Penandatanganan akta permohonan Peninjauan kembali oleh Panitera

30 menit

4.

Meregister akta perimohonan peninjauan kembali ke dalam register Peninjauan Kembali dan register induk

15 menit

5.


10 menit

6.


10 menit

7.


20 menit

8.


20 menit

58

9.

Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan dan sebelumnya belum menyidangkan perkara tersebut

1 hari

10.


20 menit

11.


15 menit

12.

Hakim yang telah ditunjuk menyi- Maksimal dangkan perkara tersebut sampai 2 bulan dengan putus

13.

Pemberitahuan permohonan peninjauan kembali kepada Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

14.

Meregister akta perimohonan peninjauan kembali Kepada Penuntut Umum ke dalam register Peninjauan Kembali dan register induk

15 menit

15.


15 menit

16.

Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali

15 menit

17.

Penandatanagan surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali oleh Panitera

30 menit

18.

Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara peninjauan kembali sebelum di kirim ke Mahkamah Agung

20 menit

19.

Proses persiapan perkara peninjauan kembali mulai dari terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali sampai dengan berkas perkara peninjauan kembali tersebut di kirim

1 bulan

59

ke Mahkamah Agung 20.

Meregister pengiriman berkas perkara peninjauan kembali ke dalam register peninjauan kembali dan register induk

15 menit

21.

Penyampaian tembusan surat pengantar pengiriman perkara peninjauan kembali kepada terpidana dan Penuntut Umum melalui Bagian Umum

3 hari

22.

Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

23.

Meregister pemberitahuan putusan 15 menit peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum ke dalam register peninjauan kembali dan register induk

24.

Meregister putusan peninjauan kembali baik dalam register peninjauan kembali maupun dalam register induk

2 jam

25.

Menyerahkan berkas perkara peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

10 menit

H.

PENERIMAAN PERKARA GRASI

1.

Panmud Pidana menerima permohonan Grasi dari terpidana dengan membuat akta permintaan Grasi

20 menit

2.

Memberikan nomor perkara Grasi sesuai dengan nomor urut perkara

5 menit

3.

Penandatanganan akta permohonan Grasi oleh Panitera

30 menit

4.

Meregister akta permohonan Grasi ke dalam register Grasi dan register induk

15 menit

5.

Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya

30 menit 60

kemudian diserahkan kepada Panitera 6.


20 menit

7.

Proses persiapan permohonan Grasi mulai dari permohonan Grasi tersebut diterima, maka permohonan Grasi serta berkas perkara yang bersangkutan di kirimkan kepada Mahkamah Agung

20 hari

8.

Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi

15 menit

9.

Penandatanagan surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi oleh Panitera

30 menit

10.

Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara Grasi sebelum di kirim ke Kejaksaan Negeri

20 menit

11.

Meregister pengiriman berkas perkara Grasi ke dalam register Grasi dan register induk

15 menit

12.

Pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon Grasi atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti

1 hari

13.

Meregister pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon Grasi atau Penuntut Umum ke dalam register Grasi dan register

15 menit

14.

Meregister putusan Grasi baik dalam register Grasi maupun register induk

2 jam

15.

Menyerahkan berkas perkara Grasi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

1 jam

61

I. 1.

PENERIMAAN PERKARA PRA PERADILAN Panmud Pidana menerima permohon- 20 menit an Pra Peradilan dari pemohonan Pra Peradilan dengan membuat akta permohonan Pra Peradilan

2.

Memberikan nomor permohonan Pra Peradilan sesuai dengan nomor urut perkara

5 menit

3.

Penandatanganan akta permohonan Pra Peradilan oleh Panitera

30 menit

4.

Meregister akta permohonan Pra Peradilan ke dalam register permohonan Pra Peradilan dan register induk

15 menit

5.

Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara permohonan Pra Peradilan dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Panitera

20 menit

Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara permohonan Pra Peradilan dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri

20 menit

7.


1 hari

8.


20 menit

9.


15 menit

10.

Hakim yang telah ditunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus

7 hari

11.

Meregister putusan Pra Peradilan dalam register Pra Peradilan maupun

2 jam

62

register induk 12.

Menyerahkan berkas perkara Pra Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

10 menit

J.

LAIN-LAIN

1.

Bagian Pidana menerima permohonan persaetujuan ijin telah melakukan penggeledahan dari Penyidik yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN dari bagian pidana membuat surat penetapan persetujuan ijin telah melakukan penggeledahan tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

1 hari

2.

Bagian Pidana menerima permohonan ijin untuk melakukan penggeledahan dari Penyidik yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN dan penggeledahan tersebut belum dilaksanakan oleh Penyidik sehingga memerlukan pertimbangan selanjutnya bagian pidana membuat surat penetapan ijin untuk melakukan penggeledahan tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

3 hari

3.

Meregister penetapan ijin Penggeledahan

15 menit

4.

Bagian Pidana menerima permohonan Persaetujuan ijin telah melakukan penyitaan dari Penyidik yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN dari bagian pidana membuat surat penetapan persetujuan ijin penyitaan tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

1 hari

5.

Bagian Pidana menerima permohonan ijin untuk melakukan penyitaan dari Penyidik yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN dan penyitaan tersebut belum dilaksanakan oleh

3 hari

63

Penyidik sehingga memerlukan pertimbangan selanjutnya bagian pidana membuat surat penetapan ijin untuk melakukan penyitaan tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri 6.

Meregister penetapan ijin Penyitaan

15 menit

7.

Bagian Pidana menerima permohonan surat keterangan belum pernah dihukum atau tidak tersangkut perkara yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN dari bagian pidana membuat surat keterangan belum pernah dihukum atau tidak tersangkut perkara tersebut untuk s elanjutnya ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

1 hari

8.

Meregister surat keterangan belum pernah dihukum atau tidak tersangkut perkara

15 menit

9.

Membuat konsep laporan bulanan, caturwulan, semesteran,tahunan dan kegiatan Hakim perkara pidana untukselanjutnya diserahkan ke BagianHukum

1 hari

10.

Membuat laporan pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum

2 hari

11.

Bagian Pidana menerima pendaftaran surat kuasa dari Penasehat Hukum, untuk selanjutnya diberi nomor pendaftaran sesuai nomor urut dan ditandatangani oleh Panitera atau Wakil Panitera

30 menit

12.

Meregister surat kuasa

15 menit

13.

Membuat permohonan pembayaran bantuan hukum untuk diteruskan ke Bagian Keuangan

20 menit

14.

Mregister pembayaran bantuan hukum

20 menit

64

B.3. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kepaniteraan Hukum A. I Prosedur Penyelesaian Laporan Bulanan Perkara Pidana/Perdata No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Panitera Muda Hukum menerima konsep Laporan bulanan dari Pidana maupun Perdata untuk diketik.

2 hari

Laporan bulanan tersebut setelah di ketik diserahkan kepada Panitera Pidana / Perdata untuk dikoreksi.

30 menit

Laporan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan diberi paraf.

30 menit

2.

3.

4.

Laporan di tanda tangankan ke Panitera dan Ketua dan siap untuk dikirimkan.

Keterangan

1 hari

Dengan catatan pimpinan ada ditempat

Waktu

Keterangan

II. Prosedur Pelayanan Jasa Hukum No. 1.

2.

Uraian Tugas Bagian Hukum menerima permohonan surat keterangan belum pernah dihukum atau tidak pernah tersangkut perkara baik perkara Pidana maupun perkara Perdata yang sebelumnya telah didisposisi oleh KPN dan bagian hukum membuat surat keterangan belum pernah dihukum atau tersangkut perkara Pidana maupun Perdata untuk selanjutnya ditandatangankan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meregister surat keterangan belum pernah dihukum atau tidak tersangkut perkara

1 hari

30 menit

65

III. Prosedur Penyelesaian Laporan Kegiatan Hakim No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima Laporan Bulanan Evaluasi Kegiatan Hakim dari Pidana dan perdata serta merekap jumlah perkara tersebut lalu di tik

2 hari

2.

3.

Selaniutnya Laporan tersebut di serahkan ke Wakil Panitera untuk di koreksi dan di paraf. Laporan ditandatangankan ke panitera dan Ketua dan siap untuk dikirimkan.

Keterangan

30 hari

30 menit

Apabila pimpinan ada ditempat

Keterangan

B. Prosedur Penyelesaian Catur Wulan

No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerirna konsep laporan 4 bulanan (catur wulan ) dari Pidana dan Perdata untuk di tik

1 hari

2.

Setelah selesai di ketik di serahkan ke Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk di koreksi

30 menit

3.

Setelah di koreksi oleh Pidana/ Perdata lalu di serahkan ke Wakil Panitera untuk di koreksi dan di paraf.

1 hari

4.

Setelah dari wakil Panitera diserahkan ke Panitera untuk di beri paraf dan selanjutnya diserahkan ke Ketua 30 hari untuk ditandatangani dan siap untuk dikirim.

Bila pimpinan ada ditempat

66

C. Posedur Penyelesaian Semester No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima laporan semester dari kepaniteraan Pidana dan Perdata untuk ditik

1 hari

2.

Setelah selesai diketik diserahkan kepada Panmud Hukum untuk di koreksi, setelah dikoreksi diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi kembali dan di paraf.

3.

Keterangan

1 hari

Laporan tersebut ditanda tangankan ke Panitera dan Ketua sampai siap dikirim

1 hari

D. Prosedur Penyelesaian Laporan Wasmat No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima laporan wasmat dari Kepaniteraan Pidana untuk dibuatkan laporannya

30 hari

2.

Setelah dibuat pengantar diserahkan ke Wakil Panitera untuk di koreksi dan di paraf dan kemudian ditanda tangani Panitera dan siap dikirim

Keterangan

30 menit

E. Prosedur Penyelesaian Laporan Tahunan No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima laporan tahunan Pidana dan Perdata untuk di tik

dari

2.

Setelah selesai diketik dikoreksi dan 30 menit diparafkan kebagian Pidana dan Perdata

3.

Laporan tersebut diserahkan ke Wakil 30 Hari Panitera untuk dikoreksi dan diparaf

Keterangan

1 Hari

67

4.

Laporan di tanda tangankan ke 30 menit panitera dan Ketua dan siap untuk dikirimkan

Dengan catatan Pimpinan ada di tempat.

F. Penataan Arsip No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima berkas perkara dari pidana dan perdata yang telah diminutasi dan mempunyai kekuatan Hukum tetap

1 Hari

2.

3.

4.

Berkas tersebut dicatat dalam buku register minutasi baik perkara Pidana maupun Perdata di arsip Kepaniteraan Hukum Setelah dicatat dalam register kemudian berkas disimpan dalam box selanjutnya box diberi nomor urut box dan nomor bulan kas yang tersimpan dalam box, box disimpan di rak besi sesuai dengan tahun pendaftarannya Diurut berdasarkan klasifikasi perkara dan dimasukkan ke ruang arsip

Keterangan

30 menit

30 menit

1 hari

G. Prosedur penyelesaian pendaftaran badan hukum No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima pendaftaran badan hukum dari Notaris dan meneliti kelengkapannya

10 menit

Mencatat dan memberi nomor pendaftaran sampai selesai dan ditandatangankan ke Panitera sampai diterima kembali kepada yang bersangkutan

30 menit

2.

Keterangan


68

H. Prosedur permintaan salinan putusan No.

Uraian Tugas

Waktu

1.

Menerima permohonan foto copy permintaan salinan putusan / kutipan putusan yang berkepentingan melalui meja informasi

1 hari

2.

Kemudian diphoto copy dan disahkan oleh Panitera atau Wakil Panitera untuk ditandatangani kemudian diserahkan kepada pemohon

Keterangan

30 menit

I. Prosedur Penerimaan Pengaduan dari Masyarakat (TAMBAHAN) No.

Uraian Tugas

Waktu

Keterangan

1.

Pengaduan diterima di Meja Pengaduan, lalu dicatat dalam buku kegiatan pengaduan hingga membuat tanda terima untuk pelapor

30 Hari


2.

Pengaduan diteruskan kepada Panmud Hukum, Panmud Hukum menelaah kewenangan

30 hari

J. Prosedur Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Pidana/Perdata No. 1.

2.

3.

Uraian Tugas Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran Surat Kuasa baik perkara Pidana maupun Perdata yang disertai dengan foto copy kartu anggota advokat/pengacara yang masih berlaku Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan Menandatangankan pendaftaran Surat Kuasa Pidana/Perdata kepada Panitera

Waktu

Keterangan

15 Menit

15 Menit 15 Menit

69

4.

5.

Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas Negara nelalui bendahara penerima Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan

15 Menit


1 hari

C. ADMINISTRASI UMUM C.1. Standar Operasional Prosedur( SOP ) Bagian Keuangan No.

Uraian Tugas

Waktu

Keterangan

I. GAJI a.

Pembuatan Gaji

2 Hari

b.

Wasek/PPK

1 hari

c.

Penguji SPP/SPM

1 hari

d.

SP2D dari KPPN

1 hari

II. UP (UANG PERSEDIAAN) a.

Menyusun rekapitulasi transaksi Pengeluaran dan pembuatan surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran,surat pernyataan pertanggungjawaban belanja

1 Hari

b.

PPK

2 hari

c.

Penguji SPP/SPM

1 hari

d.

SP2D dari KPPN

2 hari

70

III. LAPORAN BULANAN a.

Rekonsiliasi ke KPPN

1 hari

b.

Pembuatan Laporan

1 hari

c.

PPK / KPA

1 hari

IV. LAPORAN TRIWULAN a.

Pembuatan Laporan

1 hari

b.

PPK / KPA

1 hari

V. LAPORAN SEMESTER a.

Pembuatan Laporan

3 hari

b.

PPK / KPA

1 hari

VI. LAPORAN TAHUNAN a.

Pembuatan Laporan

6 hari

b.

PPK / KPA

2 hari

VII. LAPORAN PNBP a.

Pembuatan Laporan PNBP

2 hari

b.

Atasan Bendahara Penerima

1 hari

C.2. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bagian Kepegawaian No.

Uraian Tugas

1

BULANAN :

A

Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai

Waktu

Keterangan

1 jam Pengetikan Kenaikan Gaji Berkala 1 hari

Di bawah 10 orang

Paraf dari Wasek, Pansek sampai meja Ketua Pengiriman KGB ke Pengadilan Tinggi

1 hari 71

Bandung

Sudah termasuk tembusan

Papan Rencana Kenaikan Pangkat dan KGB

1 jam 30 menit

Penulisan rencana Kenaikan Pangkat dan KGB di Papan B

LAPORAN ABSENSI Pengeprint-an absen

C

absensi

dari

mesin

50 menit

Rekap dan pengetikan absen

2 hari

Tanda tangan Wasek dan Penangung jawab absen sampai ke meja keuangan.

1 jam

Pengiriman Laporan Pengadilan Tinggi

1 hari

Absen

ke


PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI Pengetikan Usulan Kenaikan Pangkat Foto copy kelengkapan dan legalisasi Pejabat Paraf Wasek dan Pansek

40 menit 3 hari 30 menit

Tanda tangan Ketua

1 hari

Pengiriman berkas Kenaikan Pangkat ke Pengadilan Tinggi Bandung

1 hari

2

TRIWULAN :

A

PEMBUATAN BEZZETING HAKIM

Di bawah 10 orang


Konsep dan Pengetikan Bezzeting 3 hari Hakim Paraf Wasek, Pansek, tanda tangan 1 hari Ketua sampai Pengiriman.


72

3

SEMESTERAN :

A

PEMBUATAN PEGAWAI

BEZZETING 5 hari

Konsep Pegawai

Pengetikan

Bezzeting 1 hari


Konsep dan pengetikan KP- 4

1 jam

Di bawah 10 orang

Tanda tangan dari yang bersangkutan

3 hari

Paraf Wasek dan Pansek sampai meja Ketua

1 hari

Paraf Wasek,Pansek tanda tangan Ketua sampai pengiriman . 4

TAHUNAN :

A

PEMBUATAN KP- 4 (dari pengetikan sampai ke Bag.Kepegawaian )

Pengiriman berkas KP- 4 B

1 hari


PEMBUATAN SKP ( dari pengetikan sampai pengiriman ) Konsep SKP dari setiap Pejabat Penilai

3 hari

Pengetikan SKP

3 hari

Penandatanganan Pejabat Penilai

5 hari

Penandatanganan dari pegawai yang bersangkutan

4 hari

Penandatanganan Atasan Pejabat Penilai

5 hari

Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk SKP Hakim dan Pegawai.

40 menit

Pengiriman SKP Ketua untuk ke Dirjen

30 menit

73

C

D

PEMBUATAN DUK (Daftar Urut Pegawai ) Konsep dan pengetikan

7 hari

Paraf Wasek, Pansek sampai ke meja Ketua

1 hari

Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Bandung

30 menit

PEMBUATAN SPMJ ( Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ) Konsep dan pengetikan SPMJ

3 hari

Paraf Wasek,Pansek sampai ke meja Ketua

1 hari

Pengiriman ke Bag. Keuangan. E


30 menit

CUTI Konsep dan pengetikan permohonan cuti Tanda tangan yang bersangkutan Pengetikan surat ijin cuti

1 hari 30 menit

Paraf Wasek / Pansek sampai meja ketua Pengiriman surat ijin cuti ke pengadilan Tinggi

30 menit

1 hari 30 menit


C.3. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bagian Umum No. 1

Uraian Prosedur Pengelolaan Surat Dinas

Kelengkapan

Waktu

Keterangan

Mencatat,Mendistrib usikan dan mengerjakan surat masuk dan surat keluar

1 hari

Untuk melaksanakan tertib administrasi perkantoran harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

74

2

Mencatat dan melayani keperluan alat tulis kantor

Merekap dan mema sukan kedalam aplikasi persediaan, untuk setiap jenis barang yang diminta oleh tiap bagian

1 hari

Untuk tertib dan terkontrolnya setiap masuk dan keluarnya jenis barang.

3

Mempersiapkan Ruang Sidang

Menjaga kebersihan,kelengkapan dan keperluan lainya untuk persidangan

1 hari

Untuk kebersihan, kelengkapan dan keperluan lainnya untuk persidangan dilakukan setiap hari

4

Memelihara dan mengkoordinir kebersihan kantor

Kebersihan gedung kantor dan halaman gedung kantor

1 hari

Merawat kebersihan gedung dan ha laman gedung dilakukan setiap hari

5

Mengelola perpustakaan

Penomeran buku,meregister surat keluar danmasukkeperpust akaan,mencatat register peminjaman buku

1 hari

Penomeran buku dilakukan apabila ada buku-buku aru masuk, Register peminjaman dilakukan pada saat adanya peminjam buku-buku perpustakaan

6

Mengelola inventaris Negara

Memelihara komputer,AC dan Inventaris lainnya

2 hari

Untuk terpeliharanya barang-barang inventaris milik negara dengan baik

7

Memelihara kendaraan dinas

Memelihara dan merawat kendaraan dinas baik motor maupun mobil dinas

1 hari

Untuk terawatnya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) dan2(dua) dengan baik

8

Mengelola Simak BMN

Membuat berita acara internal, Rekon internal,Rekon semesteran dan Rekon tahunan

5 hari

Untuk rekon Internal cukup 1 hari, Rekon ke KPKNL bisa men-capai 5 hari

75

B. Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Susunan Sasaran Kinerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Garut terdriri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ketua Wakil Ketua Hakim Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Kepegawaian Panitera Pengganti Juru Sita Pengadministrasian Kepaniteraan Pengadministrasian Kesekretariatan

76

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) KETUA

77

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) WAKIL K E T U A

78

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) HAKIM

79

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) PANITERA/sEKRETARIs

80

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) WAKIL PANITERA

81

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) WAKIL sEKRETARIs

82

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) PANITERA MUDA PIDANA

83

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) PANITERA MUDA PERDATA

84

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) PANITERA MUDA HUKUM

85

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) KEPALA URUsAN UMUM

86

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) KEPALA URUsAN KEUANGAN

87

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) KEPALA URUsAN KEPEGAWAIAN

88

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) PANITERA PENGGANTI

89

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) JURU sITA

90

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) PENGADMINIsTRAsIAN KEPANITERAAN

91

sAsARAN KERJA PEGAWAI ( sKP ) PENGADMINIsTRAsIAN KEsEKRETARIATAN

92

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah

sumber

daya

manusia

yang

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas Teknis Yudisial pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Garut sampai dengan 31 Desember 2014 didukung oleh 38 orang yang terdiri dari : a.

11

orang Hakim

b.

1

orang Panitera

c.

1

orang Wakil Panitera

d.

3

orang Panitera Muda

e.

10

orang Panitera Pengganti

f.

3

orang Jurusita

g.

5

orang Jurusita Pengganti

h.

4

Orang Staff

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah

Sumber

Daya

Manusia

yang

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas Non Teknis Yudisial pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Garut sampai dengan 31 Desember 2014 didukung oleh 10 orang Pegawai dan di bantu 9 orang Tenaga Kerja Kontrak yang terdiri dari : a.

1

orang wakil Sekretaris

b.

3

orang Kepala Urusan (Keuangan, Umum, dan Kepegawaian)

c.

6

orang Pelaksana/Staf.

d.

9

orang Honorer/Tenaga Kerja Kontrak. 93

3. Promosi dan Mutasi Pada Tahun 2014 ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Garut yang mengikuti berbagai kegiatan baik dalam rangka promosi maupun mutasi, antara lain : Promosi : No .

NAMA

1.

Lilis Suryani. SH

2.

Edi Johar. SH

JABATAN LAMA Kepala Kepegawaian

JABATA N BARU

KETERANGAN

-

Telah diusulkan menjadi Panitera Penggant

-

Telah diusulkan menjadi Panitera Pengganti

Staff Perdata

3.

H. Iyus Suryana, SH.MH.

Pansek PN Garut

Pansek PN Cianjur

4.

Dede Parjaman, SH

Wapan PN Garut

Pansek TPP PN Garut bulan Nopember 2014

5.

Ade Suherman, SH.MH

Panitera Pengganti

Panmud Pidana

TPP bulan Nopember 2014

6.

Drs H. Ade Hidayat. MH.

Panmud PN Garut

Panmud PN Cianjur


7

Dwi Parawirawan, SH.MH

PP PN Garut

PP Bale Bandung



94

Mutasi : No.

NAMA

JABATAN

ASAL PN.

KETERANGAN

1.

Tito Suhud, SH.

Ketua

Garut

Hakim PN Jakarta Pusat

2.

Nurhuda SH.MH

Hakim

Garut

Hakim PN. Sumedang.

3.

Vivi Meike Tampii, SH.MH

Hakim

Garut.

Hakim PN. Sumedang

4.

Neni Eka Wati SH.MH.

Hakim

Garut

Hakim PN Karawang

5.

Wisnu Widiastuti,SH.MH..

Hakim

Garut

Hakim PN Karawang

6.

Devi Mahendrayani

Hakim

Garut

Hakim PN Purwakarta

7.

Remli Elisabet. SE

Staff Keuangan

Garut

Staf PN.Bale Bandung.

4. Pensiun Dari Bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2014 Pengadilan Negeri Garut tidak ada yang pensiun. 5. Pengisian Jabatan Struktural Sampai dengan 31 Desember 2014 Pengadilan Negeri Garut tidak ada kekosongan jabatan struktural maupun fungsional karena semua Jabatan tersebut sudah terisi.

95

B. Keadaan Perkara Tahun 2014 1. Perkara Perdata : a. Perdata Gugatan : - Sisa Tahun lalu ……………=

9

Perkara

- Masuk ………………………=

47

Perkara

- Putus ………………….......=

38

Perkara

- Sisa ………………………..=

18

Perkara

b. Perdata Permohonan :

:

- Sisa Tahun lalu ……………=

2

Perkara

- Masuk ………………………=

54

Perkara

- Putus ……………………...=

55

Perkara

- Sisa ………………….........=

1

Perkara

c. Banding : - Sisa Tahun lalu …………….=

-

Perkara

- Menyatakan Tahun ini..........=

7

Perkara

- Dikirim Tahun ini...................=

5

Perkara

- Dicabut.................................=

-

Perkara

- Sisa belum dikirim................=

2

Perkara

- Sisa Tahun lalu …………….=

-

Perkara

- Menyatakan Tahun ini..........=

6

Perkara

d. Kasasi :

96

- Dikirim Tahun ini...................=

6

Perkara

- Dicabut ……………………...=

-

Perkara

- Sisa belum dikirim................=

2

Perkara

- Sisa Tahun lalu ……………=

-

Perkara

- Masuk ………………………=

-

Perkara

- Putus ……………………….=

-

Perkara

e. Peninjauan Kembali (PK) :

- Sisa ……………………..….=

-

Perkara

- Sisa Tahun lalu 2013 ............=

50

Perkara

- Masuk …………………….. ..=

323

Perkara

- Putus …………………….......=

342

Perkara

- Sisa ............ ........................ =

31

Perkara

- Sisa Tahun lalu 2013..............=

-

Perkara

- Masuk …………………….. ..=

-

Perkara

- Putus …………………….......=

-

Perkara

- Sisa

-

Perkara

2. Perkara Pidana Tahun 2014 a. Pidana Biasa

:

b. Pidana Singkat :

2014 ........................ =

97

c. Pidana Ringan : - Sisa Tahun lalu 2013..............=

-

Perkara

- Masuk …………………….. ..=

64

Perkara

- Putus …………………….......=

64

Perkara

-

Perkara

-

Perkara

- Sisa

2014 ........................ =

d. Pidana Pelanggaran Lalu Lintas : - Sisa Tahun lalu 2013..............= - Masuk …………………….. ..=

7.678

Perkara

- Putus …………………….......=

7.678

Perkara

-

Perkara

- Sisa

2014 ........................ =

e Banding : - Sisa Tahun lalu 2013............=

-

Perkara

- Masuk ……………………….=

11

Perkara

- Dicabut ……………………..=

2

Perkara

- Putus ……………………….=

8

Perkara

- Sisa …………………………=

1

Perkara

f. Kasasi : - Sisa Tahun lalu 2013..........

=

-

Perkara

- Masuk ………………………

=

10

Perkara

- Dicabut ……………………..

=

-

Perkara

98

- Putus ……………………….

=

10 Perkara

- Sisa 2014………………….

=

-

Perakra

- Sisa Tahun lalu 2013..........

=

-

Perkara

- Masuk ………………………

=

-

Perkara

- Dicabut ……………………..

=

-

Perkara

- Putus ……………………….

=

-

Perkara

- Sisa 2014…………………..

=

-

Perakra

- Sisa Tahun lalu 2013

=

-

Perkara

- Masuk ………………………

=

-

Perkara

- Dicabut ……………………..

=

-

Perkara

- Putus ……………………….

=

-

Perkara

- Sisa 2013…………………..

=

-

Perakra

- Sisa Tahun lalu 2013.........

=

-

Perkara

- Masuk ………………………

=

Perkara

- Dicabut ……………………..

=

Perkara

- Putus ……………………….

=

-

Perkara

- Sisa 2014…………………..

=

-

Perakra

g. Peninjauan Kembali :

h. Grasi

I. Praperadilan :

99

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana. 1. Sarana dan Prasarana Gedung a). Pengadaan : Dalam Tahun Anggaran 2014 tidak ada pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung. b). Pemeliharaan : Dalam Tahun Anggaran 2014 terdapat pemeliharaan/perbaikan Gedung Kantor yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat kerusakan maupun kebutuhannya

dan

disesuaikan

pemeliharaan tersebut antara lain -

dengan

Anggaran

yang

tersedia,

:

Pemeliharaan Gedung Kantor yang meliputi perbaikan beberapa Ruang Tahanan (Laki-laki dan Perempuan), Ruang Tunggu Anak, Ruang sidang anak, Ruang Hakim, Ruang Loby dan Ruang Diversi. Pengecatan ruang Tahanan (Laki-laki dan Perempuan) ruang sidang, ruang Pos Bakum, ruang tunggu anak, tiap ruang pegawai,ruang loby perbaikan pintu-pintu ruangan, WC/Urinoir, dan perbaikan halaman gedung dan taman, serta perbaikan lainnya dengan dana senilai Rp. 69.675.000,- (Enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Adapun luas tanah yang dimiliki terdiri dari : a. Tanah Bangunan Kantor seluas 3.500 M2 dengan Sertifikat Hak Pakai No 5 terletak di Jl. Merdeka No. 123 Garut atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI. , aset senilai Rp.3.045.000.000 (Tiga milyar empat puluh lima juta rupiah). b. Tanah Bangunan Rumah Dinas Golongan I senilai Rp.894.203.750,(Delapan ratus juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga tujuh ratus lima puluh rupiah) 100

dengan rincian : 1. Sertifikat Hak Pakai No. 1 seluas 200 M2 terletak di Jalan Leuwih Daun Kelurahan Jaya Waras, atas nama Pemerintah RI

Cq. Mahkamah

Agung RI. 2. Sertifikat Hak Pakai No. 2 seluas 522 M2 terletak di Jalan Paseban Kelurahan Sukagalih, atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI. ; 3. Sertifikat Hak Pakai No. 3 seluas 540 M2 terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Jaya Raga, atas nama Pemerintah RI

Cq. Mahkamah

Agung RI. 4. Sertifikat Hak Pakai No.4 seluas 405 M2 terletak di Jalan Nusa Indah Kelurahan Jaya Raga, atas nama Pemerintah RI

Cq. Mahkamah

Agung RI. ; 5. Sertifikat Hak Pakai No.12 seluas 210 M2 terletak di Jalan Pasundan Kelurahan Kota Kulon atas nama Pemerintah RI

Cq. Mahkamah

Agung RI.; Sedangkan Nilai Gedung dan Bangunan pada satuan kerja Pengadilan Negeri Garut per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 3.939.203.750,(Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga tujuh ratus lima pulu rupiah), terdiri dari : a. Bangunan dan Tanah Gedung Kantor

Rp. 3.045.000.000,-

b. Bangunan Rumah Dinas Gol.I

Rp.

894.203.750,-

Jumlah : .......................................................... Rp. 3.939.203.750,Terbilang (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga tujuh ratus lima pulu rupiah)

101

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. * Pemeliharaan : Dalam Tahun 2014 telah dilaksanakan Pemeliharaan : 1. Fasilitas Gedung : Pemeliharaan Komputer (PC), Lap Top, Printer, Faximile, AC, Alat Rumah Tangga dan Instalasi (Listrik, Telepon, Air) dengan dana senilai Rp. 25.822.500,- (Dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ). 2. Kendaraan : - Pemeliharaan 4 (Empat) unit Kendaraan Roda 4 , dengan dana senilai Rp.

29.997.766. (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus

sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). - Pemeliharaan 8 (Delapan) unit Kendaraan Roda 2, dengan dana senilai Rp..16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

D Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai : -

Pagu …………….…………………………..

Rp. 5.027.983.000,-

-

Realisasi …...……………………………….

Rp. 5.039.735.857,-

-

Sisa .…………………………………………

Rp. – 11.752.857,-

2. Belanja Barang Operasional : -

Pagu ……………......……………………….

Rp.

490.847.000,-

-

Realisasi …………………………………….

Rp.

489.065.399,-

-

Sisa .…( Tidak terserap )………………….…

Rp.

1.781.601,102

3. Belanja Barang Non Operasional : -

Pagu DIPA ………………………………………… ..Rp/

27.835.000,-

-

Realisasi …………………………………………… Rp.

27.819.950,-

-

Sisa …( Tidak Terserap )………………………

Rp.

15.050,-

4. - DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM : -

pagu DIPA .....................................................

Rp

125.760.000,-

-

Realisasi .........................................................

Rp.

125.749.000,-

-

Sisa ...(Tidak Terserap ).....................................

Rp.

11.000,-

5. -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) :01. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari bl.Jan’14 s/d Des’14 Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar................................................................. Rp.

-

5.865.725,

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari bl.Januari s/d Desember 2014 (BADILUM) 03: sebesar............. Rp.

10.053.130,-

Jumlah ................................................................... Rp.

15.918.855,-

103

E. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Perkara a. Kepaniteraan Muda Perdata : Meja I : -

Penerimaan Perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

-

Menyusun dan mengirim berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK.

Meja II : -

Pemegang Buku Register Perkara Perdata Permohonan.

-

Pemegang Buku Register Perkara Perdata Gugatan.

Meja III : -

Pemegang Buku Register Perkara Banding, Kasasi, PK, Sita Eksekusi dan Somasi.

-

Menerima Memori Banding, Kasasi dan Alasan Peninjauan Kembali.

-

Menerima Kontra Memori Banding, Kasasi dan Jawaban atas Alasan PK.

-

Menyiapkan Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Kasir : -

Menerima dan membukukan Uang Panjar Biaya Perkara.

-

Memegang Buku Register Keuangan Perdata.

-

Membuat S K U M.

104

-

Mengeluarkan Uang untuk Ongkos-ongkos Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan PN, PT dan MA-RI.

-

Memberi Nomor Perkara yang masuk.

b. Kepaniteraan Muda Pidana : 1. Meja Pertama : - Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. - Pendaftaran perkara dalam buku register untuk dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam register tersebut. - Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. - Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus. -

Pengisian kolom-kolom buku register.

- Berkas perkara yang diterima dillengkapi dengan formulir penetapan majelis Hakim. -

Pencatatan hari siding dan penetapan penahanan.

-

Pencatatan penundaan hari sidang.

-

Pencatatan dengan kegiatan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan kedalam buku register masing-masing.

105

2. Meja Kedua : - Menerima

pernyataan

banding,

kasasi,

peninjauan

kembali,

grasi/remisi. - Menerima/memberikan tanda terima atas

memori banding, kontra

memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, alasan peninjauan kembali, jawaban dan tanggapan peninjauan kembali, permohonan grasi/remisi dan penangguhan pelaksanaan putusan. - Membuat akte permohonan berpikir. - Membuat akte tidak mengajukan permohonan banding. - Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan.

3. Penutupan regiaster setiap akhir bulan.dan akhir tahun. 4. Administrasi keuangan : - Penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara pidana dicatat dalam buku induk keuangan perkara. - Pemasukan uang dalam buku induk keuangan uang bantuan hukum dan uang jaminan penangguhan penahanan.

106

TATA LAKSANA SIDANG TILANG DI PENGADILAN NEGERI GARUT

Guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam sidang

pemeriksaan Pelanggaran lalulintas di Pengadilan Negeri Garut, maka

berdasarkan Hasil Rapat

koordinasi antar instansi terkait ( Pengadilan Negeri

Garut; Kejaksaan Negeri Garut POLRES cq SATLANTAS Garut, perlu dilakukan penataan kembali Tata Tertib Pelaksanaan Persidangan TILANG, sebagaimana tersebut dibawah ini : 1. Pelaksanaan sidang TILANG dilaksanakan pada setiap hari Jumat dimulai jam 09.00 WIB- sampai dengan Jam 12.00 WIB. Petugas harus sudah siap /datang 30 menit sebelum sidang dimulai ; 2. Pengamanan pelaksanaan sidang TILANG di Kantor Pengadilan Negeri Garut selain dilaksanakan oleh

Petugas Sidang pada PN Garut , juga

menjadi

tangungjawab pihak Kepolisian ( Polres ) baik diminta atau tidak oleh pihak Pengadilan. Oleh karena itu SATLANTAS agar berkoordinasi dengan satuan pengamanan di POLRES GARUT tentang perlu tidaknya penambahan tenaga pengamanan sidang TILANG di Pengadilan Negeri ; 3. Dalam

hal dan waktu-waktu tertentu Pelaksanaan Sidang TILANG, dapat

dilakukan diluar Gedung Pengadilan Negeri atas permintaan dari POLRES cq Satlantas Polres Garut ; 4. Untuk kepentingan hal tersebut pihak POLRES cq SATLANTAS dan instansi terkait lainnya, akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Pengadilan Negeri Garut

berkenaan dengan jadwal

dan tempat pelaksanaan Sidang

TILANG dimaksud ; 5. Pada

prinsipnya penyerahan / pengiriman

berkas tilang dari Penyidik ke

Pengadilan harus dilengkapi dengan barang bukti, baik berupa SIM, STNK ataupun Surat-Surat lainnya;

107

6. Pengadilan tidak menerima berkas TILANG tanpa Barang Bukti Surat-Surat , kecuali untuk

BB kendaraan / bermotor

dengan memberi catatan tentang

tempat penitipan BB tersebut. 7. Pengiriman

berkas TILANG harus dilengkapi dengan Rekapitulasi Jumlah

pelanggar dan selambat-lambatnya telah diterima oleh Pengadilan 1 ( satu ) hari sebelum pelaksanaan Sidang ( pada setiap hari Kamis Jam : 09.00 WIB ) ; 8. Tanggal sidang perkara Tilang, harus sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditentukan dan tertulis dalam berkas Tilang dimaksud ; 9. Pelanggar sejak semula dapat menyatakan tidak hadir

pada persidangan

TILANG yang telah ditentukan, namun harus tetap memenuhi ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 267 UU No.22 th 2009 tentang LLAJ yo pasal 213 UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP dan kentuan peraturan perundangundangan lainnya ; 10. Petugas di Lapangan agar mematuhi penggunaan dan pengisian kolom-kolom yang tersedia dalam Blangko TILANG, termasuk dalam hal ini kolom / Ruang bagi

Terdakwa

tentang

jumlah

denda

serta

tentang

kehadiran/ketidakhadiran di dalam persidangan yang telah ditentukan , dengan cara mencontreng atau mengisi kolom yang tersedia ; 10.1 Proses pelaksanaan sidang tilang di Pengadilan dapat ditempuh dengan dengan cara : 10.2 Pelanggar hadir sendiri secara langsung di dalam persidangan ; 10.3 Pelanggar

sejak

semula

menyatakan

tidak

akan

hadir

didalam

persidangan yang telah ditentukan dengan menitipkan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh petugas ke Bank yang ditunjuk ( pasal 267 UU 22 tahun 2009 ); 10.4 Pelanggar tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak menitipkan uang titipan ke Bank; 11. Pelanggar yang hadir di gedung Pengadilan untuk mengikuti persidangan TILANG , langsung menuju loket / meja petugas pendaftar yang disediakan untuk menyerahkan lembar merah dan bagi pelanggar akan menerima nomor urut persidangan dan kemudian menunggu panggilan sidang di ruang tunggu yang telah disediakan; 108

12. Bagi seseorang yang bertindak mewakili pelanggar ( pasal 213 KUHAP ) wajib menyertakan fotocopy identitas yang dimiliki kepada petugas untuk dicatat dan kemudian menunggu panggilan sidang di ruang tunggu yang telah disediakan ; 13. Setelah pelanggar atau yang mewakili, mengikuti proses persidangan dan telah dijatuhi putusan denda, maka yang bersangkutan keluar ruang persidangan menuju meja / loket pembayaran denda Tilang untuk melakukan pembayaran denda tilang tersebut kepada Petugas Kejaksaan yang telah ditunjuk ; 14. Petugas yang ditunjuk, mengambil berkas tilang beserta barang bukti yang telah diputus oleh Hakim, kemudian diserahkan kepada Petugas kejaksaan di Meja / Loket Pembayaran denda Tilang guna kepentingan pelaksanaan eksekusi Denda Tilang ; 15. Pelaksanaan / eksekusi Pembayaran denda tilang dilakukan

oleh jaksa /

petugas kejaksaan yang telah ditunjuk ; 16. Pengembalian barang bukti kepada Pelanggaran, hanya dapat dilakukan setelah ada putusan hakim dan pembayaran denda oleh pelanggar atau yang mewakili kepada petugas eksekusi / petugas kejaksaan Negeri yang telah ditunjuk ; 17. Segera setelah Hakim menjatuhkan putusan denda Tilang, maka denda dibayar seketika oleh pelanggar yang hadir kepada Petugas kejaksaan

yang telah

ditentukan dan Petugas kejaksaan menyediakan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran denda tilang dimaksud ; 18. Setelah semua pelanggar yang hadir selesai diperiksa dalam sidang dan telah dijatuhi putusan denda, kemudian hakim melanjutkan

persidangan dengan

memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tilang yang

tidak

dihadiri oleh pelanggar atau wakilnya dengan menjatuhkan putusan verstek pada hari itu juga ; 19. Pelanggar TILANG, yang telah dijatuhi pidana denda dengan verstek , maka pelaksanaan putusan / eksekusi tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab kejaksaan selaku eksekutor. 20. Berkas perkara tilang yang telah diputus dengan hadirnya pelanggar maupun dengan putusan verstek, oleh Kepaniteraan Muda Pidana diserahkan kepada pihak Kejaksaan segera setelah dilakukan minutasi. Dengan demikian tidak

109

dibenarkan

ada berkas perkara tilang yang masih tersimpan di Kantor

Pengadilan; 21. Bagi para pelanggar TILANG yang terlambat hadir didalam persidangan Tilang yang telah ditetapkan dan telah diputus secara Versteks, maka pembayaran denda dan pengambilan barang bukti dilakukan langsung kepada petugas kejaksaan di meja / locket pembayaran denda ; 22. Tidak dibenarkan petugas / staff pengadilan melakukan tindakan-tindakan yang ada hubungan dengan pelaksanaaan putusan verstek tersebut yang bukan menjadi kewenangannya; 23.

Tata laksana persidangan TILANG diberlakukan secara efektif terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014 dan oleh karena itu, bagi petugas di lapangan dalam melakukan penindakan untuk kepentingan

Sidang TILANG pada hari Jumat

tanggal 11 Januari 2014, harus menyesuaikan

secara penuh dengan

tata

laksana dimaksud .

c. Kepaniteraan Muda Hukum : - Pendaftaran Surat Kuasa Perdata ......... = 86

Surat Kuasa

- Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil............=

Surat Kuasa

9

- Pendaftaran Surat Kuasa Pidana............. = 78 Surat Kuasa - Pendaftaran CV ....................................... = 562 - Pendaftaran Perseroan Dagang................ =

4

- Meregister / mencatat nomor berkas Perkara Pidana, Perdata dan Perdata Permohonan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta menyimpannya dalam ruang arsip. - Membuat laporan bulanan dan laporan Triwulan serta Tahunan perkara pidana maupun perdata. - Membuat statistik perkara pidana maupun perkara perdata. 110

2. Administrasi Umum a. Jumlah surat masuk pada tahun 2014 sebanyak = 1.070 surat terdiri dari 1. Kepaniteraan : =

764

surat.

-

Kepaniteraan Pidana . . . . = 563 surat

-

Kepaniteraan Perdata . . . . = 163 surat

-

Kepaniteraan Hukum . . . ..

2. Kesekretariatan : =

=

38 surat

306 surat

-

Umum . . . . . . . . . . . . . . .

= 169 surat

-

Kepegawaian . . . . . . . . . .

=

93 surat

-

Keuangan

=

42 surat

-

Wakil Sekretaris

=

1 surat

3. Panitera / Sekretaris ................................................

=

1 surat

4. Surat masuk lainnya ./Wakil Panitera

=

- surat

b. Jumlah surat keluar pada tahun 2014 sebanyak= 1.131 surat terdiri dari : 1. Kepaniteraan : 581

surat.

-

Kepaniteraan Pidana . . . .= 294

surat

-

Kepaniteraan Perdata . . . .= 246

surat

-

Kepaniteraan Hukum . . . .. =

surat

41

111

2. Kesekretariatan : 550 surat -

Umum . . . . . . . . . . . . . . . =

163

surat

-

Kepegawaian . . . . . . . . . .=

304

surat

-

Keuangan

=

83

surat

-

Wakil Sekretaris

=

-

surat

-

Panitera/Sekretaris

=

-

surat

F. Dukungan Teknologi Informasi Salah satu yang sangat penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Pelayanan Publik, seperti kita ketahui, bahwa masyarakat / para pencari keadilan sudah lama menganggap bahwa aparatur pemerintah (Pengadilan) melayani publik secara tidak maksimal. Oleh karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu hal penting yang harus dilaksanakan oleh semua instansi terutama di Pengadilan. Pengadilan yang tengah melaksanakan Reformasi Birokrasi juga menyadari betapa pentingnya pelayanan publik ini. Tentunya dalam hal ini perlu adanya Dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat/pencari keadilan. Dukungan Teknologi Informasi Di Pengadilan Negeri Garut masih terkendala, terutama dalam hal : 1. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi, di karenakan tidak adanya pegawai/Horer yang tidak bisa menguasai dalam Teknologi Informasi 2. Jaringan Internet perlu di perbaiki/diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini 3. Aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini 112

4. Komputer perlu di ganti karena tidak sesuai dengan saat ini 5. Perangkat lunak tidak memenuhi standar untuk saat

G. Regulasi Tahun 2014 Pengadilan Negeri Garut untuk tahun 2014 tidak mengeluarkan regulasi/aturan yang berhubungan dengan pengadilan tetapi mengikuti/menjalankan regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI

113

BAB IV PENGAWASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkenaan dengan adanya pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri Garut tanggal 12 September 2014 dan dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja dan disiplin di berbagai bidang khususnya para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Garut maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Garut tentang Hakim Pengawas Bidang telah diperbaharui/dirubah berdasarkan Surat Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Garut

Nomor:

W11.U8/886/.Kp.01.10/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang yang terdiri dari : No. 1

Nama Sri Suharini,SH.MH.

Jabatan Hakim

Keterangan Koordinator Hakim Pengawas. Bidang

2

Elsa Lina Br. Purba ,SH.MH.

Hakim

Pengawas Urusan Keuangan.

3

Elin Pujiastuti, SH.MH

Hakim

Pengawas Kepaniteraan Perdata

Victor,SH.

4

Isabela Samelina, SH

Hakim

Pengawas Urusan Umum

5

Rony Suata ,SH.M.Hum

Hakim

Pengawas Kepaniteraan Pidana

6

Daniel Ronald, SH.M.Hum

Hakim

Pengawas WASMAT

7

A. Nisa Sukma Amelia,SH.

Hakim

Pengawas Kepaniteraan Hukum

8

Patyarini M. Ritonga,SH.M.Hum

Hakim

Pengawas Urusan Kepegawaian

9

Hastuti ,SH.MH.

Hakim

Pengawas I T

Hakim

Pengawas Humas/Pengaduan

10 Darmoko Yuti Witanto, SH.

114

Dalam kenyataannya telah dilakukan pengawasan internal secara berkala baik oleh Tim Pengawas Intrernal Pengadilan Negeri Garut maupun Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Bandung dan bahkan Pengawasan yang dilakukan dari Mahkamah Agung RI yang turun langsung ke satuan kerja. B. Evaluasi Pengawasan Pengawasan secara berjenjang merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan dalam setiap organisasi unit kerja agar berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan secara internal juga dilakukan terhadap pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Garut. Dalam rangka Pengawasan tersebut terkandung pula unsur Pembinaan didalamnya oleh karena itu untuk lebih meningkatkan fungsi organisasi agar dapat berjalan

dengan

efektif

dan

untuk

dapat

memberikan

kesempatan

pada

pejabat/pegawai memiliki karier yang lebih tinggi sesuai dengan penjenjangan yang ada maka telah pula diterbitkan surat-surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Garut yaitu : Semula SK Ketua Pengadilan Negeri Garut W11.U8/885/.Kp.11.01/ IX/2012 tertanggal 10 September 2013 tentang Team Baperjakat Diganti menjadi SK.Ketua Pengadilan Negeri Garut No. W11.U8/887/.Kp.11.01/ tahun 2014 tertanggal 05 Nopember 2014 tentang Team Baperjakat ; Adapun Evaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap personil Pengadilan Negeri Garut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga tercapai efisiensi kerja yang optimal dengan melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan tugas pegawai Pengadilan Negeri Garut. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap Pejabat Struktural dan Fungsional bidang teknis yustisial, administratip dan finansial. 3. Melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Garut baik melalui formal maupun non formal melalui pelaksanaan pembinaan secara berkala 115

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 1. Pengawasan terhadap pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Garut

telah

dilakukan

dengan

berbagai

pengawasan

diantaranya

pengawasan administrasi peradilan maupun kesekretariatan, pengawasan tingkah laku dan perbuatan pejabat/pegawai, pengawasan insidentil pada permasalahan

yang

perlu

segera

mendapat

penyelesaian

dan

lain

sebagainya. 2. Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Garut yang ada dirasakan masih kurang dan perlu ditambah yaitu Ruangan sidang belum audio/pengeras, Belum terpenuhinya sarana komputerisasi untuk Panitera Pengganti, Belum tersedianya Ruangan barang bukti dan gudang yang ada tidak mencukupi, Ruang Sidang Anak dan Ruang Tunggu Anak belum adanya Meubelair, Belum adanya Ruang Jaksa, Fasilitas untuk CTS tidak memadai.. 3. DIPA Tahun Anggaran 2014 telah dapat direalisasikan secara baik dengan memperhatikan skala prioritas B. Rekomendasi Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu alokasi anggaran didalam DIPA Pengadilan Negeri Garut untuk Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung (Penambahan Gedung Kantor) dapat diberikan kembali. Dan untuk peningkatan pelayanan itu pula Pengadilan Negeri Garut perlu ditunjang dengan penambahan tenaga kerja CPNS/ PNS untuk tenaga staff yang sangat diperlukan dikepaniteraan dan dikesekretariatan serta tenaga ahli komputer untuk petugas khusus/admin (Operator) yang menangani Website.

116

117

BAB I PENDAHULUAN. Menyangkut kebijakan umum peradilan ini ada 2 (dua) kategori yang harus dibedakan, yaitu :

Recommend Documents