BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Koperasi mengandung makna “kerjasama”. Definisi koperasi Indonesia menurut UU No. 25/1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal
3
disebutkan
bahwa,
koperasi
bertujuan
memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Menurut Sitio dan Tamba (2001:19) Koperasi bertugas memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota
koperasi
terbuka
bagi
1
siapa
saja
sesuai
dengan
jenis
2
koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi
bahwa
koperasi
merupakan kegiatan
ekonomi
yang
berasaskan
kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keuntungan koperasi dikembalikan kembali kepada anggota sebagai SHU
(Sisa
Hasil
Usaha).
Setelah
dikurangi
biaya-biaya
operasional.
Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian bagi badan usaha koperasi adalah PSAK No. 27. PSAK No. 27 mengatur atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
tentang Exposure Draft
Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS). Konvergensi IFRS merupakan suatu kesepakatan Indonesia dengan G20. Tujuannya adalah untuk mencapai Good Corporate Governance dimana terdiri dari
3
transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa pelaporan keuangan. Dampak dari konvergensi ini salah satunya adalah pencabutan PSAK–PSAK yang secara substansi sudah diatur dalam IFRS. Salah satu PSAK yang dicabut adalah PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. Pencabutan PSAK No. 27 ini dilandasi sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. Pencabutan ini sesuai dengan misi konvergensi, yaitu mencabut PSAK yang sudah ada atau diatur dalam IFRS, pencabutan ini bertujuan untuk mendorong koperasi membuat laporan keuangan lebih transparan. Sebagai pengganti PSAK No. 27, kini telah terbit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagain besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Alasan diterbitkannya SAK ETAP adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia dalam menyusun laporan
4
keuangan mereka, dan untuk mempermudah pengurus koperasi dalam memahami laporan keuangan. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP paragraf 2.1). Berdasarkan pentingnya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan pada koperasi dan mengingat adanya pencabutan PSAK No. 27, maka dilakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Sumber Energi PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin).
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada koperasi karyawan Sumber Energi PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin?”.
C. Batasan Masalah
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada: -
Penyajian laporan keuangan untuk tahun buku 2012.
-
Beberapa pos-pos penerapan SAK ETAP sesuai dengan yang dijalankan oleh koperasi karyawan Sumber Energi PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin.
-
Dibatasi pada pos-pos neraca, dan laporan perhitungan hasil usaha.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keterterapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Banjarmasin.
koperasi karyawan Sumber Energi PT. PLN (Persero) Area
6
2. Manfaat Penelitian Laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP untuk mempermudah dalam menyusun
laporan
keuangan
pihak
koperasi,
mempermudah
pengurus koperasi dalam memahami dan mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan koperasi karyawan Sumber Energi PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin ditinjau berdasarkan SAK ETAP.
