BAB I PENDAHULUAN. I.1 Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Usaha. I.1.1 Bentuk Usaha. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksanaan merupakan badan

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Usaha

I.1.1 Bentuk Usaha BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksanaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, terutama jaminan sosial kesehatan. Beberapa faktor yang kerap kali terjadi di negara Indonesia mendorong pemerintah untuk mampu mengeluarkan kebijakannya demi kelayakan hidup masyarakatnya. Dalam Jaminan Kesehatan Nasional, adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisasi atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan di rumah sakit, obat-obatan, dan lain-lain. Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian yang cukup besar jumlahnya di Indonesia. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapanpun, dimana kecelakaan

dapat

menyebabkan

1

merosotnya

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

kesehatan

sampai

2

mengakibatkan kecacatan, ataupun kematian. Karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen. Untuk itu dalam pelaksanaan program JKN presiden Megawati Soekarnoputri pada masa jabatannya mensahkan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa Operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. Melalui program ini, pemerintah ingin menjamin hak setiap warga negara untuk dapat hidup sehat dan produktif.

Visi dan Misi BPJS Kesehatan

VISI : Cakupan Semesta 2019, paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional untuk

memperoleh

manfaat

pemeliharaan

kesehatan

dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.


3

MISI : 1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2. Menjalankan dan

memantapkan sistem jaminan pelayanan

kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. 4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsipprinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul. 5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan. 6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

I.1.2 Bidang Usaha BPJS Kesehatan sebagai lembaga negara bergerak dalam bidang asuransi sosial kesehatan. Tujuan diberlakukannya program jaminan


4

kesehatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, termasuk obat dan bahan medis, dengan teknik layanan terkendali mutu dan biaya atau managed care. Adapun manfaat Jaminan Kesehatan dari program pemerintah adalah : 1. Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan. 2. Manfaat medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan, manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan termasuk didalamnya manfaat akomodasi. 3. Ambulans yang diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Profil Wilayah dan Penduduk Kota/Kabupaten Tangerang

KOTA/KABUPATEN Kota Tangerang Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan TOTAL PENDUDUK

LUAS WILAYAH

153,93 Km² 1.011,86 Km² 147,19 Km²

JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH JUMLAH KECAMATAN KELURAHAN

1.798.601 3.157.780 1.443.403

13 29 7

104 274 54

6.399.784

49

432


5

Gedung Operasional Wilayah KCU Tangerang NO

NAMA GEDUNG LAYANAN

ALAMAT Perintis Kemerdekaan II no 2 Cikokol Tangerang

NO. TELEPON

VPN

KETERANG AN

0215527163

v

Bandwith 2 MB

1

Kantor Cabang

2

KLOK Kab. Tangerang

Ruko H. Ahmad Humaedi 02129663793 No. 1 Jln. Raya Pemda Tigaraksa, Kab. Tangerang

V

3

KLOK Kota Tangerang Selatan

V

4

LO Batu Ceper

5

LO Jatake

Ruko Boulevard Tekno 02129313509/10 BSD C1, BSD Tangerang Selatan Ruko Batu Ceper Permai 02155732791 Blok V-10, Batu Ceper, Kota Tangerang 02155653900 Ruko Plaza Arya, Jln Merdeka (Telesonic), Jatake, Kabupaten Tangerang Ruko Golden Madrid 1 02153160562 Blok E 19, BSD Tangerang Selatan Ruko Unggul Center, Jln 02159451228 Raya Serang - Balaraja Km 24, Desa Sentul, Balaraja, Kab. Tangerang

6

LO BSD

7

LO Balaraja

Bandwith 128 Bandwith 128

V

Bandwith 128

V Bandwith 128 V

Bandwith 128

V Bandwith 128

Sumber Daya Manusia KCU Tangerang NO

URAIAN

JUMLAH SDM TETAP

CAPEG PTT REGULER

PTT RO

TOTAL

-

-

1

2

5

2

10

2

12

-

17

3

1

2

-

6

5 UNIT MPKR 6 UNIT SDM DAN UMUM

31

6

3

-

40

3

-

-

-

3

7 IT HELPDESK 8 UNIT HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEPATUHAN

1

-

-

-

1

1

1

-

-

2

9 UNIT KEUANGAN DAN PENAGIHAN 10 KLOK KAB. TANGERANG

5

1

-

-

6

3

-

2

3

8

11 KLOK KOTA TANGERANG SELATAN 12 LO JATAKE

3

-

3

2

8

2

-

2

1

5

13 LO BALARAJA 14 LO BSD

1

3

-

4

2

2

2

6

1 KEPALA CABANG 2 UNIT PEMASARAN

1

-

1

3 UNIT UMK DAN UPMP4 4 UNIT MPKP

3

15 LO BATUCEPER

2 JUMLAH TOTAL

62


13

3

1

6

37

11

123

6

I.1.3 Perkembangan Usaha

Seiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan zaman, asuransi kesehatan mengalami banyak perubahan baik secara hukum, nama, maupun kinerja. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. 

1968 – Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan

Departemen

Kesehatan

RI

yaitu

Badan

Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G. A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional. 

1984 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.



1991 – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan


7

yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 

1992 – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero).



2005 – PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sebagai Penyelenggara Program

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat

Miskin

(PJKMM/ASKESKIN). 

Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada : o Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang. o Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. o Pelayanan kesehatan dengan prinsip manage care

dilaksanakan

secara

terstruktur

dan

berjenjang. o Program

diselenggarakan

dengan

prinsip

nirlaba. o Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta.


8

o Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehatihatian, efisiensi dan efektivitas. 

2014 – Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS kesehatan sesuai dengan Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Untuk mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan, menurut UU Kependudukan memerintahkan seluruh warga negara memiliki NIK. Untuk memastikan warga memiliki NIK, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar NIK dan termasuk KTP elektronik harus dimiliki calon peserta BPJS Kesehatan. Bagi yang belum memiliki NIK dan KTP elektronik agar mengurus dulu ke kantor kelurahan setempat.

I.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Unit Kerja

I.2.1 Tujuan Unit Kerja Didalam sebuah perusahaan peranan bagian Keuangan sangat penting dalam melaporkan dan mengelola keuangan, begitupun pada unit penagihan dan keuangan, tujuan unit kerja pada unit penagihan dan keuangan dibagi kedalam beberapa tugas yang diantaranya adalah


9

melakukan penagihan iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) kantor cabang, dan melakukan penagihan iuran PNS atau pemda kekurangan atau kelebihan setoran kantor cabang. Dalam melakukan penagihan iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) kantor cabang, tugas dari staf penagihan adalah : 1. Melakukan Pencetakan Tagihan. 2. Melakukan Pencetakan Kwitansi penagihan. 3. Menyusun rencana penagihan yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Unit Keuangan dan Penagihan untuk diperiksa dan diberikan persetujuan. Apabila sudah disetujui oleh Kepala Unit Keuangan penagihan dan Kepala Cabang, staf penagihan menyampaikan ke Badan Usaha, selanjutnya

Kepala

Unit

Keuangan

dan

Penagihan

melakukan monitoring terhadap tanggapan surat penagihan. 4. Menyusun Laporan tunggakan iuran Badan Usaha.

I.2.2 Ruang Lingkup Unit Kerja

BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berskala besar, maka dalam menjalankan aktivitasnya dibutuhkan pembagian fungsi agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah struktur organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Tangerang :


10

Dalam struktur organisasi diatas terdapat tingkatan wewenang dan tugas yang menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan seseorang yang terlibat dalam pekerjaan pada organisasi perusahaan tersebut. Tujuan adanya struktur organisasi dalam perusahaan adalah : a) Mempermudah pembagian tugas dari atasan sampai karyawan. b) Memperlancar arus administrasi keuangan. c) Mempermudah koordinasi kegiatan dalam perusahaan.


11

I.3 Hubungan Kerja dengan Unit Lain

Dalam tiap-tiap bagian mempunyai tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Tiap-tiap tugas pokok dan fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, saling menunjang, mendukung dan melengkapi untuk menyelesaikan tugas unit penagihan dan keuangan sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kerjasama yang baik. Unit penagihan dan keuangan di dalam melakukan setiap kegiatan tidak selalu berhubungan dengan unit lain, sesuai dengan kebutuhan bersyarat karena ada kegiatan yang langsung dapat diselesaikan sendiri oleh unit penagihan dan keuangan itu sendiri. Adapun bagian yang berhubungan dengan unit penagihan dan keuangan adalah sebagai berikut : Hubungan dengan Staf Akuntansi dan Keuangan : 

Memeriksa dan memberikan persetujuan atas rekapitulasi pembayaran pajak dalam laporan pemenuhan kewajiban perpajakan (Bulanan dan Tahunan) kantor cabang.



Memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti kepada staf akuntansi dan keuangan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (wajib pungut) kantor cabang, PPh Pasal 21 (Pegawai) kantor cabang, dan PPh Pasal 23 kantor cabang serta menandatangani cek dan Bilyet Giro kantor cabang untuk selanjutnya diterbitkan kepada kasir.


12



Memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti serta memberikan approval biaya kapitasi kepada staf akuntansi dan keuangan.

I.4 Tujuan Magang dan Tujuan Penulisan Laporan

I.4.1 Tujuan Magang

Beberapa tujuan magang yang telah dilakukan mahasiswa adalah : 1. Melatih mahasiswa guna menumbuhkan rasa kedisiplinan diri dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 2. Melatih dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mahasiswa untuk dapat bekerja sama dengan baik. 3. Memberikan pengalaman singkat kepada mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 4. Membuka

peluang

mahasiswa

untuk

mendapatkan

pekerjaan sebelum atau sesudah menyelesaikan masa studinya. I.4.2 Tujuan Penulisan Laporan Adapun tujuan dari penulisan laporan yang telah disusun mahasiswa adalah :


13

1. Melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jenjang pendidikan Diploma program studi akuntansi D3. 2. Untuk melatih kesabaran, ketekuan dan ketelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir sehingga penulis dapat berpikir secara kreatif. 3. Melatih penulis untuk menyeimbangkan antara kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan berkomunikasi melalui tulisan.


BAB I PENDAHULUAN. I.1 Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Usaha. I.1.1 Bentuk Usaha. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksanaan merupakan badan

Recommend Documents