BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good gavernance) serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang kerja yang diembannya. Namun apa yang terjadi saat ini, banyak ditemukan aparatur PNS yang tidak bisa memberikan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, pemerintah atau birokrasi mendapat tantangan untuk menjawab masalah peningkatan mutu aparatur negara. Hingga saat ini mutu aparat birokrasi dalam memberikan layanan publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat serius. Masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi seringkali mengeluhkan mutu aparat dalam menjalankan fungsinya. Berbagai bentuk keluhan muncul mulai dari proses pelayanan, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian urusan, sikap dan perilaku aparat, hingga berkaitan dengan kualitas hasil layanan. Melihat kondisi seperti itu, pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan berbagai cara dalam meningkatkan kualitas PNS, terutama berkaitan
1
dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya tak terkecuali bagi pemerintah atau birokrasi. Birokrasi memiliki tanggung jawab besar dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, di mana dalam proses ini birokrasi harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur PNS yang profesional dan kompeten. Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM merupakan salah satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem. Rendahnya kinerja birokrasi (PNS) mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Gambaran buruknya birokrasi (kinerja PNS yang rendah) disebabkan kurangnya atau bahkan tidak kompetennya sebagian pejabat struktural di lingkungan pemerintah. Dengan kata lain peran MSDM di lingkup pemerintah tidak berjalan dengan efektif dan efisisen. Oleh karena itu, MSDM PNS merupakan suatu keharusan agar birokrasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Salah satu faktor terpenting dalam manajemen sumber daya aparatur negara adalah pelaksanaan pengembangan karir, berupa penempatan, promosi atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji dan kesejahteraan. Pengembangan karir bagi PNS merupakan suatu yang sangat diidamkan dan merupakan tujuan perencanaan karir. Pengembangan karir mempengaruhi komitmen organisasi dan kinerja pegawai, dimana pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang
2
dilakukan organisasi untuk menjamin orang-orang dalam organisasi mempunyai kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan. Oleh karena itu organisasi perlu mengelola karir dan mengembangkannya dengan baik supaya produktivitas pegawai tetap terjaga dan mampu mendorong pegawai untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan menghindari frustasi kerja yang berakibat penurunan kinerja organisasi. Pengelolaan dan pengembangan karir akan meningkatkan efektivitas dan kreativitas sumber daya manusia yang dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dan meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Ketidakpastian dalam pengembangan karir akan menimbulkan hambatan terhadap penyelenggaraan organisasi tersebut, misalnya: kurangnya atau rendahnya produktivitas pegawai, suasana kerja yang tidak harmonis, rendahnya prestasi dan motivasi pegawai, hubungan kerja yang tidak kondusif antara pimpinan dengan bawahan, cara kerja yang tidak efisien dan efektif, dan berbagai penyimpangan prosedur kerja. Oleh karena itu pengembangan karir pegawai negeri sipil merupakan satu diantara langkah-langkah kritis di dalam keseluruhan proses pengembangan sumber daya manusia aparatur. Dan kondisi ini dipahami betul oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam rangka pengembangan karir dan penempatan dalam jabatan, seorang pemimpin harus dapat mengembangkan potensi optimal bawahannya, serta secara tepat dan benar menilai kesiapan dan kemampuan bawahan, sehingga proses pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural betul-betul tepat, yaitu: berdasarkan kecakapan, kualifikasi, kemampuan atau keahlian tertentu
3
sesuai dengan tingkatan jabatannya. Namun, ada fenomena unik yang terjadi di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pengembangan karir pegawai. Meskipun sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, masih ada permasalahan yang muncul dalam proses pengembangan karir. Permasalahan yang muncul ini berkaitan dengan menumpuknya jumlah pegawai yang sudah mempunyai persyaratan yang layak untuk naik jabatan, akan tetapi belum adanya formasi jabatan yang kosong membuat Pemerintah Kota Yogyakarta sering dilema dalam memilih pegawai yang diangkat atau dipromosikan. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut untuk memiliki strategi yang tepat dalam pengembangan karir. 1.2 Rumusan Masalah Organisasi yang baik, tumbuh dan berkembang akan menitikberatkan pada sumber daya manusia (human resources) guna menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Organisasi yang mempunyai manajemen karir yang baik akan meningkatkan kemauan pegawai untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan dan perilaku, di mana hal tersebut akan meningkatkan kinerja organisasi. Dengan kata lain kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral dari para pelaku organisasi di semua tingkat (level) pekerjaan amat dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan bagaimana pengembangan karir dalam organisasi sangat peting bagi setiap organisasi, tidak terkecuali bagi pemerintah. Namun demikian, pengembangan karir dalam tatanan pemerintah yang
4
bersifat kaku dan prosedural mengakibatkan problem tersendiri dalam tatanan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengembangan karir untuk bisa naik jabatan yang harus sudah memenuhi persyaratan memiliki pengalaman kerja sampai empat tahun telah membawa dampak menumpuknya jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan untuk pengembangan karir di Pemerintah Kota Yogyakarta. Fenomena ini memberikan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan pilihan yang tepat dari beberapa pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk naik jabatan atau promosi jabatan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka perlu diangkat permasalahan, yaitu bagaimana sistem pengembangan karir pegawai dalam jabatan struktural di Pemerintah Kota Yogyakarta? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengembangan karir pegawai dalam jabatan struktural di Pemerintah Kota Yogyakarta. 1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 1. Manfaat teoritis Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan penulisan ini diharapkan dapat menjadikan pembaharuan ilmu dalam tatanan kepegawaian di lingkup pemerintahan. Bagi masyarakat, dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat
5
menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah tentang Manajemen Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil. 2. Manfaat praktis Bagi penulis, secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah mengenai tata kelola pegawai di lingkup pemerintahan. Serta bermanfaat bagi pembaca agar dapat lebih mengenal dan mengerti secara jelas tentang manajemen sumber daya manusia dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi.
6
