Bab I Pendahuluan. A. Kebijakan Umum Peradilan

1

Bab I Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan Mahkamah Agung sebagai lembaga Tinggi yang membawahi kekuasaan kehakiman dan peradilan mempunyai posisi dan peran strategis. karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil, finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Gerakan Pembaharuan Mahkamah Agung menemukan momentumnya saat dicanangankannya Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung. Hal ini menjadi tonggak sejarah pembaharuan peradilan Indonesia untuk jangka waktu 20102035. Cetak biru ini lahir melalui proses panjang, yang melibatkan partisipasi 4 peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini semakin mempertajam Gerakan Pembaharuan peradilan yang tengah berlangsung di semua sektor. Perubahan yang dilakukan diharapkan akan semakin terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Usaha transparansi dan penegakan keadilan pada dunia Peradilan dewasa ini menjadi salah satu isu sentral dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang keterbukaan informasi di Pengadilan yang menghendaki prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan dari aparatur peradilan khususnya. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya yang menjadi pilot project reformasi birokrasi Nasional sejak tahun 2007 telah berhasil melakukan Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

2

perubahan yang besar pada kinerja Peradilan Agama, mulai dari mutu pelayanan, tanggung jawab maupun kedisplinan pegawai. Paradigma pembinaan yang pernah dikembangkan sekarang ini harus disandingkan

dengan

paradigma

pelayanan

yang

akuntable

kepada

masyarakat.Karena masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan tehnologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Perubahan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi.

Pengetahuan

obyektif

masyarakat

mengenai

kondisi

dan

permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2014 Pengadilan Agama Krui telah melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi

penerimaan

perkara,

pengolahan

/

penanganan

administrasi

keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan egovernance. Volume pekerjaan yang semakin meningkat, menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Krui, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Krui, menjadi indikasi penting

Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

3

untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Krui. Proses peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Krui. Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Krui masih melaksanakan program Pelayanan Sidang Keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Udang Dasar 1945. Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Keputusan

Ketua

Mahkamah

sebagaimana terlah diubah oleh

Agung

Republik

Indonesia

nomor:

069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust

(kepercayaan) masyarakat

terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Krui dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Krui telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.


4

B. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Strategis Pengadilan Agama Krui Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Krui diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui. Visi Pengadilan Agama Krui telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada. Adapun Visi Pengadilan Agama Krui adalah : TERWUJUDNYA PENGADILAN

AGAMA KRUI YANG MODERN

MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG. Visi Pengadilan Agama Krui tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Krui dalam melaksanakan aktivitas peradilan.


5

2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Krui yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Krui tersebut adalah : 1. Meningkatkan Pelaksanaan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; 2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan; 3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan; 4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi peradilan; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan; C. Rencana Strategis Rencana strategis Pengadilan Agama Krui Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sitematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Krui diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkmah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN ) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJPM ) tahun 2010 – 2014 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapain visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.


6

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi ) Pengadilan Agama Krui sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana amanat undang-undang mempunyai tugas

menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, perlu membuat struktur organisasi. Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Krui sebagaimana struktur pada tahun sebelumnya mengalami pergantian (promosi dan mutasi) pada level Ketua, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Pada tahun ini unsur pimpinan Pengadilan Agama Krui mengalami perubahan yaitu Ketua yang mengalami pergantian dari Drs. H. Sahrudin, SH., MHI pejabat lama ke pejabat baru yaitu Drs. Aminuddin, sedangkan untuk Wakil Ketua dan Panitera / Sekretaris tidak mengalami perubahan. Untuk pencapaian tugas-tugas pokok dan fungsi, pejabat-pejabat Pengadilan Agama Krui mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing baik pertanggungjawaban itu bersifat koordinatif maupun komando seperti tergambar dalam struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui sebagai berikut ini.


7

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui Tahun 2014 K ETU A Drs. AMINUDDIN

WAKIL KETUA H AK IM

Drs. ARIPIN, SH.

1.MUHAMMAD IDRIS, S.Ag 2. RUSDI, S.Ag, MH 3. SUPRIYANTO, S.Ag, Msi 4. AKHMAD NAJIN, S.Ag 5. H. AHMAD JAJULI, SHI 6. NIHAYATUL ISTIQOMAH, SHI,MH 7. ALAMSYAH, SHI, SH, MH

PANITERA / SEKRETARIS H. SARMAN, SH

WK. PANITERA

WK. SEKRETARIS

ELLINA AR, SH

HASNAR. BA

PANMUD HUKUM

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

KAUR UMUM

KAUR KEPEGAWAIAN

H. SUMARJO

Dra. ARWANI,SH

-

HERMAN.S.S.Kom.

RAHMAWATI, SH

AHMAD SYUYUKHI, SH

1. MUSTOFA, SHI 2. SAMHARUDIN

1. MEILINA. Y, S.Kom 2. FITRI NURHAYATI 2. INDAH. W, A.Md

BUSTANUL ARIPIN. S, SH

1. DEFI TRI ANDARI, SH 2. RIKE APRIANTI, SHI

1. USMAN 2. MASHURI, SHI

KAUR KEUANGAN

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI 1. Drs. H. Isep Sadeli JURU SITA 1. Yusi Irawan 2. A. Juanda JURU SITA PENGGANTI 1. M. Nizar 2. Indah Wahyuningsih, A.Md 3. Fitri Nurhayati

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Krui terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera/sekretaris dan Jurusita,sebagaimana diuraikan dibawah ini. (Sumber : Data Arsip Kaur Umum PA Krui 2014 )


8

1. Pimpinan Pengadilan yaitu : Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. 2. Hakim yaitu : Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung. 3. Panitera Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan beberapa Jurusita/ Jurusita Pengganti. Panitera Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. 4. Sekretaris Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris, panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. 5. Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan yang bersangkutan, Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Untuk mencapai terlaksananya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut Pengadilan Agama Krui telah membuat Job Discription untuk masing-masing sub organisasi sebagai acuan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.


9

A. Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Standard Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi misi lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur tingkat pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Krui, telah disusun Standard Operasional Prosedur untuk unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan. 1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi : a. SOP Penerimaan Perkara b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma – Cuma (Prodeo) c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim f.

SOP Tata Persidangan

g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak berperkara i.

SOP Publikasi Putusan

j.

SOP Permohonan Banding

k. SOP Permohonan Perkara Kasasi l.

SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi r.

SOP Penyampaian Salinan Putusan

s. SOP Pengarsipan Berkas Perkara Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

10

2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :  Bagian Kepegawaian a. SOP Daftar Hadir Pegawai b. SOP Penilaian Pegawai. c. SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun d. SOP Kenaikan Gaji Berkala e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes f.

SOP Cuti

g. SOP Administrasi  Bagian Keuangan a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA c. SOP Rencana penarikan dana d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk f.

SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

g. SOP uang makan h. SOP uang lembur i.

SOP gaji ke 13

j.

SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya

k.

SOP Pengajuan uang persediaan

l.

SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

m. SOP Pengajuan GU Persediaan n. SOP Pengajuan SPM langsung o. SOP Pengelolaan PNBP p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan q. SOP pelaporan Keuangan r.

SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran


11

 Bagian Umum a. SOP pengelolaan Surat Masuk b. SOP pengelolaan surat keluar c. SOP penataan Arsip d. SOP penata usahaan asset tetap e. SOP Penata usahaan asset lancer f.

SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

g. SOP pengelolaan perpustakaan h. SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana i.

SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor

j.

SOP keamanan kantor

k.

SOP Protokoler dan HUMAS

l.

SOP Pelayanan Publik

m. SOP Teknologi Informasi n. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan

diperlukan Pegawai Negeri

Sipil

yang

profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja selanjutnya dalam pasal 20 ditentukan bahwa

untuk

lebih

menjamin

objektivitas

dalam

mempertimbangkan

pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (21 dan Pasal 20 tersebut, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

12

organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan:

a. Bidang Pekerjaan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi.

b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya.

c. Bidang Pengembangan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi.

d. Bidang Penghargaan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain.

e. Bidang Disiplin Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS


13

Untuk itu guna meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberlakukan agar semua Pegawai Negeri Sipil menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sehingga dapat diketahui sasaran kerja serta prestasi kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun

penyusunan

Sasaran

Kinerja

Pegawai

dimaksud

telah

disosialisasikan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kepada seluruh pegawai di lingkungan peradilan dan atas ketentuan tersebut seluruh pegawai Pengadilan Agama Krui telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai ( terlampir ).


14

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan A. SUMBER DAYA MANUSIA Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Krui untuk tahun 2014 terjadi penambahan dari semula 26 orang pegawai pada tahun 2013 menjadi 31 (Tiga Puluh Satu ) orang pegawai dengan rincian Pegawai Tehnis Yudisial berjumlah 19 orang dan pegawai Non Tehnis Yudisial berjumlah 12 orang. Dari jumlah pegawai tersebut masih terdapat jabatan yang kosong yaitu Panitera Muda Permohonan. 1. Rekruitmen Untuk rekruitmen pegawai Pengadilan Agama Krui tidak memiliki kewenangan melaksanakan rekruitment hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI dan pada tahun 2014 Mahkamah Agung telah melaksanakan Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil dari rekruitmen tersebut Mahkamah Agung menempatkan 1 ( satu ) orang pegawai untuk bertugas di Pengadilan Agama Krui yaitu atas nama Mashuri, SHI dengan golongan III/a.

2. Mutasi Pada tahun 2014 ini terjadi mutasi masuk dan mutasi keluar untuk hakim dan pegawai Pengadilan Agama Krui yaitu : -

Mutasi Masuk 1. Drs. Aminuddin semula menjabat sebagai Wakil Ketua MS Loksukhon Kelas II menjadi Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II 2. H. Ahmad Jajuli, SHI semula menjabat hakim Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II menjadi Hakim Pengadilan Agama Krui Kelas II. 3. Samharuddin semula menjabat sebagai Staf Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II menjadi Staf Pengadilan Agama Krui Kelas II.


15

4. Bustanul Arifin Sodiq, SHI semula menjabat sebagai Staf Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II menjadi Staf Pengadilan Agama Krui Kelas II. 5. Mustofa, SHI semula menjabat sebagai Staf Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Staf Pengadilan Agama Krui Kelas II. 6. Defi Tri Andari, SH semula menjabat sebagai Staf Pengadilan Agama Kalianda Kelas II menjadi Staf Pengadilan Agama Krui Kelas II. 7. Hasnar. BA semula menjabat sebagai Wakil Sekretaris PA Kotabumi menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Krui Kelas II. 8. Ahmad Syuyukhi, SH semula menjabat sebagai Kaur Kepegawaian PA Tulang Bawang menjadi Kaur Keuangan Pengadilan Agama Krui Kelas II.

-

Mutasi Keluar 1. Drs. H. Sahrudin, SH, MHI semula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB 2. Afrizal Andriyandika Budiman, S.Kom semula menjabat sebagai Staf Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Staf Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IB. 3. Abd Rahman, SH semula menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Agama Metro Kelas IB

Untuk Mutasi Kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Agama Krui pada tahun 2014 yaitu : 1. Drs. Aminuddin dari golongan IV/a ke golongan IV/b. 2. Supriyanto, S.Ag, MSI dari golongan III/d ke golongan IV/a. 3. Drs. Aripin, SH dari golongan IV/a ke golongan IV/b. 4. Akhmad Najin, S.Ag dari golongan III/d ke golongan IV/a.


16

5. Fitri Nurhayati dari golongan II/a ke golongan II/b. 6. M. Nizar dari golongan III/a ke golongan III/b. 7. Meilina Yulien, S.Kom dari golongan II/c ke golongan III/a. 8. Herman, S.Kom dari golongan III/a ke golongan III/b. 8. Rike Aprianti, SHI dari golongan CPNS ke PNS.

3. Promosi Promosi jabatan pada Pengadilan Agama Krui terjadi pada unsur Pimpinan Pengadilan Agama Krui yaitu Drs. H. Sahrudin, SH, MHI yang semula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II di promosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB, sedangkan untuk Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II yang baru dijabat oleh Drs. Aminuddin yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua MS Loksukhon Kelas II. 4. Pensiun Untuk tahun 2014 pegawai Pengadilan Agama Krui tidak ada yang masuk pensiun hal tersebut dikarenakan berlakunya Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014 yang merubah umur pensiun pegawai dari 56 Tahun menjadi 58 tahun maka terjadi penambahan masa kerja untuk beberapa pegawai Pengadilan Agama Krui.

B. KEADAAN PERKARA Pengadilan Agama Krui pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 262 perkara yang terdiri dari 255 perkara Gugatan dan 7 perkara Permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan jumlah perkara sebanyak 11 perkara.. Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2014 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut :


17

JUMLAH DITERIMA NO

BULAN Gugatan

Permohonan

1

Januari

21

-

2

Februari

18

-

3

Maret

24

1

4

April

18

-

5

Mei

19

2

6

Juni

33

-

7

Juli

15

-

8

Agustus

30

2

9

September

26

1

10

Oktober

22

-

11

November

14

-

12

Desember

15

1

JUMLAH

255

7

Dari perkara yang diterima tahun 2014 tersebut, apabila dirinci menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut : NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1

Cerai Gugat

186

2

Cerai Talak

69

3

Itsbath Nikah

5

4

Izin Poligami

-

5

Gugat Waris

-

6

Penetapan Ahli Waris

-

7

Harta Bersama

-

8

Penunjukkan orang lain sebagai wali

-

9

Dispensasi Nikah

2

JUMLAH


262

18

1. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Krui telah menerima perkara sebanyak 262 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2013 sebanyak 54 perkara, jumlah keseluruhan 316 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 275 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 41 perkara. Adapun rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan adalah sebagai berikut : NO

KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1

Dikabulkan

249

2

Dicabut

15

3

Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

1

4

Digugurkan

6

5

Dicoret dari register

1

6

Ditolak

3 JUMLAH

275

Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima terdapat kenaikan jumlah perkara yang diputus sebanyak 16 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk sebanyak 273 perkara ditambah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 40 Perkara dan yang diputus pada tahun 2013 sebanyak 259 perkara, sehingga sisa yang belum diputus sebanyak 54 perkara, sedangkan pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk sebanyak 262 perkara ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 54 perkara dan yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 275 perkara sisa yang belum diputus 41 perkara, dengan rincian : -

Perkara Ghaib sebanyak 23 perkara,

-

Perkara Tabayun sebanyak 7 perkara,

-

Perkara biasa sebanyak 10 perkara

-

Perkara permohonan sebanyak 1 Perkara.


19

2. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut : NO

KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1

Tidak Ada Keharmonisan

95

2

Tidak Ada Tanggungjawab

24

3

Faktor Ekonomi

61

4

Poligami Tidak Sehat

-

5

Cemburu

9

6

Gangguan Pihak Ketiga

30

7

Krisis Moral

-

8

Dihukum

-

9

Penganiayaan Berat

1

10

Krisis Akhlak

13

11

Kekejaman Mental

-

12

Lain – lain

5 JUMLAH

238

3. UPAYA HUKUM Sepanjang

tahun

2014 dari perkara-perkara yang telah diputus /

diselesaikan tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding. 4. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO.10 TAHUN 1983 Jo PP NO.45 TAHUN 1990 Khusus perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan anggota POLRI atau yang sejenisnya yang diterima Pengadilan Agama Krui tahun 2014 sebanyak 23 perkara, yang merupakan jumlah keseluruhan perkara yang diterima dari bulan Januari 2014 sampai dengan

Desember

2014.


Dari

perkara

tersebut

yang

telah

20

diputus/diselesaikan sebanyak 21 perkara sehingga sampai akhir tahun 2014 menyisakan perkara sebanyak 2 perkara.

5. AKTA CERAI Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak Pemohon (Suami) mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat diambil oleh para pihak. Untuk tahun 2014 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan / menerbitkan Akta Cerai sebanyak 238 eksemplar.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG Sampai dengan tahun 2014 Pengadilan Agama Krui memiliki sarana dan Prasarana Gedung berupa : 1) Tanah Keberadaan kantor Pengadilan Agama Krui yang terletak di komplek Pemda Lampung Barat status tanah yang digunakan adalah pinjam pakai dan pimpinan Pengadilan Agama Krui sudah berusaha melakukan komunikasi dengan pihak Pemda Lampung Barat dalam rangka merubah status tanah tersebut, akan tetapi sesuai dengan jawaban dari Pihak Pemda Kabupaten Lampung Barat menjelaskan bahwa status tanah tersebut tidak dapat dipindahkan menjadi atas nama MA RI dikarenakan seluruh tanah perkantoran pemda Kabupaten Lampung Barat seluas 30,8 Ha yang didalamnya termasuk kantor dan Rumah Dinas Pengadilan Agama Krui serta beberapa instansi vertikal lainnya telah disertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga permohonan sertifikat tanah kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama Krui di Liwa atas nama MA – RI tidak dapat dikabulkan. Lokasi tanah yang dipinjam pakai dari Pemda Lampung Barat, tersebut berdasarkan Surat Hak Tanah No: 641/006/BA.PPLB/1995 seluas Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

21

2400m2 begitu pula dengan tanah rumah dinas seluas 1920m2 berdasarkan Surat Hak Tanah No: B/41/KPTS/01/2009 sedangkan aset tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Krui dengan status hak milik dengan nomor sertifikat No. 08.05.04.034.00033 yang merupakan pengadaan dari DIPA Pengadilan Agama Krui tahun 2008 dengan luas 900m2 bernilai Rp.171,000,000

terletak di Jln. Sumbai 5 No.10

Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. 2) Gedung dan Bangunan a) Gedung kantor PA Krui yang terletak di komplek Pemda Lampung Barat, merupakan bangunan yang didirikan berasal dari DIPA tahun 2007 dengan nilai Rp. 1.104.019.000,00 seluas 510m2, meskipun tanah yang digunakan masih pinjam pakai. Gedung kantor PA Krui terdiri dari 3 blok yaitu :  1 blok digunakan untuk : Ruang Ketua Pengadilan Agama, Ruang Hakim, Ruang Mediasi, Ruang Kepaniteraan ( Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Ruang Panitera Pengganti/Panmud Gugatan dan ruang Wakil Panitera, Ruang One Stop Service dan Kamar Mandi/WC.  1 Blok lain digunakan untuk : Ruang Wakil Ketua, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang Keuangan, Ruang IT, Ruang JS/JSP, Ruang Kesekretariatan (Ruang Wakil Sekretaris, Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum) Ruang Perpustakaan dan Ruang Arsip Perkara serta Kamar Mandi/WC.  1 blok yang masih tergabung dalam komplek bangunan adalah ruang sidang yang digunakan sekaligus berfungsi sebagai ruang pertemuan. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa ruangruang yang digunakan masih belum representatif dan kurang memadai sehingga perlu adanya penambahan gedung.


22

b) Pagar kantor Pengadilan Agama Krui yang merupakan pengadaan dari DIPA tahun 2011 senilai Rp. 163.000.000,- ( Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ) dan kemudian Pengadaan Pagar kantor lanjutan berupa pembangunan Pos Satpam, Gapuran dan paving blok jalan lingkar PA Krui dari DIPA tahun 2012 senilai Rp. 149.000.000,-. c) Bangunan lain yang dimiliki Pengadilan Agama Krui namun berdiri diatas tanah milik Pemda Lampung Barat dengan status pinjam pakai adalah 4 (empat) unit rumah dinas yang masing – masing berasal dari DIPA tahun 2009 senilai Rp. 318.188.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan luas 70m2 (1 unit ), Dipa Tahun 2011 senilai Rp. 214.272.000,- ( Dua Ratus Empat belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah ) dengan luas 70m2 ( 1 unit) dan DIPA Tahun 2012 senilai Rp. 314.600.000,(Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

dengan

luas 54 m2 ( 2 unit ). d) Selain itu Pengadilan Agama Krui juga memiliki Mushola yang dibangun pada tahun 2012 yang dananya berasal dari sumbangan para pegawai Pengadilan agama krui dan juga dari Muspida Kabupaten Lampung Barat serta Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. a. Pengadaan Untuk Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Krui tidak mendapatkan belanja modal. b. Pemeliharaan Pada

tahun

2014

Pengadilan

Agama

Krui

mendapatkan

anggaran

pemeliharan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 395.888.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 394.650.558,- dengan tingkat capaian 99,69 %. c. Penghapusan Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Krui tidak melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

23

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR Sampai dengan tahun 2014 Pengadilan Agama Krui memiliki sarana dan prasarana fasilitas kantor yang ada di setiap ruangan sebagai berikut: No

Fasilitas Yang Ada

Kondisi

Ketua PA

Meja 1, kursi besi 2, sice 1, lemari 1, karpet 1, gordyn 2, Dispenser 1, Laptop 1, TV 1, Kaca Hias 1, Gambar Presiden / Wakil Presiden dan Jam dinding 1.

Cukup

2

Wakil PA

Cukup

3

Panitera / Sekretaris Ruang Kepanitera an

Meja Kerja 1, kursi besi 1, sice 1, Laptop 1, TV 1, gordyn 1, karpet 1 dan Jam dinding 1. Meja Kerja 1, kursi besi 2, sice 1, lemari 1, laptop 1, TV 1, gordyn 2, Jam Dinding 1. Meja 8,Meja one stop service 1 unit, kursi besi 6, kursi kayu 5, dispenser 1, TV 1, meja komputer 1, lemari 2, PC 3, dispencer 1, gordyn 4, Laptop 3, Jam Dinding 1, Kursi Tunggu 2 set, kursi putar 2 unit Filling Kabinet 1, meja 6, kursi besi 4, kursi kayu 4, gordyn 2, Dispenser 1, Lemari Kayu 2, Lemari obat 1, Laptop 3, PC 1, Papan Duk 1, Papan Papan Visual 1, Papan Perogram Kerja Umum 1, Jam Dinding 1, Perforator 1, Lemari 1, rak kayu 3, meja kayu 1, kursi kayu 1, gordyn 1.

Meja Kerja Kayu 1, meja Komputer 1, internet 1, gordyn 1, PC 2, Lemari 1. Rak Kayu 1, brankas 1,meja kerja 3, kursi besi 1, kursi kayu 2, gordyn 2, laptop 2 Meja Mediasi 1, Kursi Mediasi 4, Karpet 2, Gordyn.

Cukup

Meja sidang 1, meja pengacara 2, kursi sidang 4, kursi pengacara 4, Kursi Para Pihak 1, bendera 2, Pagar pembatas 1, palu sidang 1, Alquran 1, jam dinding 1, Lemari kayu 1, TV 1, Meja kayu 7, kursi besi 7, kursi kayu 1, PC 1, gordyn 2, meja komputer 1, kaca hias 1, dispenser 1. Meja Informasi 1, Kursi Besi Putar 1, Sice 1, CCTV 1, Pot bunga 2, TV 1, PC 1, Kursi kayu 2, Papan Struktur Kepegawaian 2, Jam dinding 1,

Cukup

1

4

Ruangan

5

Ruang Kesekretari atan

6

Ruang Perpustaka an Ruang IT

7 8 9 10

11 12

Ruang Keuangan Ruang Mediasi Ruang Sidang Ruang Hakim Ruang Koridor

Cukup Cukup

Cukup

Cukup

Cukup Cukup

Cukup Cukup

Fasilitas Transportasi No

Uraian

1

1 Unit Mobil Dinas

Kijang Inova

2

1 Unit Mobil

Daihatsu Taruna

3

2 Unit Motor

Jenis

Sumber

Keterangan

Mahkamah Agung

Mobil Dinas Ketua

Pinjam Pakai dari Pemda

Mobil Dinas

Lampung Barat

Panitera/Sekretaris

Mega Pro

Mahkamah Agung

Wakil Ketua

Mega Pro

Pinjam pakai dari PTA

Umum

Bandar Lampung


24

Fasilitas Komunikasi / IT No

Uraian

Jumlah

Sumber

Keterangan

1

Komputer (PC)

5 Unit

DIPA PA Krui

3 Baik, 2 rusak berat

2

Faximile

1 unit

DIPA PA Krui

Rusak Ringan

3

Laptop

13 Unit

DIPA + Hibah

12 Baik, 1 rusak berat

4

Telephone

1 unit

DIPA PA Krui

Rusak Ringan

5

Televisi

6 unit

DIPA + Hibah

Baik

6

Printer + Copy +

5 unit

DIPA PA Krui

4 Baik, 1 Rusak Ringan

Scanner 7

Finger Scan

1 unit

DIPA PA Krui

Rusak Berat

8

Generator

2 unit

Hibah + PTA Bandar

1 Baik, 1 Rusak Ringan

Lampung 9

CCTV

1 set

Hibah

Baik

10

Handycam

1 Unit

Dipa PA Krui

Baik

11

Kamera Digital

1 Unit

Dipa PA Krui

Baik

12

Infocus + Layar

1 set

Dipa PA Krui

Baik

Fasilitas Persidangan Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : No

Uraian

Jumlah

Sumber

Keterangan

1

Meja Sidang

1 Unit

DIPA PA Krui

Baik

2

Meja Pengacara

2 Unit

DIPA PA Krui

Baik

3

Kursi Pengacara

4 Unit

DIPA PA Krui

Baik

4

Kursi Hakim/ PP

4 unit

DIPA PA Krui

Baik

5

Bendera

2 Unit

DIPA PA Krui

Baik

6

Kursi Pihak

2 unit

DIPA PA Krui

Baik

7

Bangku Pengunjung

4 unit

DIPA PA Krui

Baik

8

Pagar Pembatas

1 Unit

DIPA PA Krui

Baik

9

Palu Sidang

1 set

DIPA Pa Krui

Baik

10

Alquran

1

Dipa PA Krui

Baik


25

D. PENGELOLAAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2014 NO

JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

%

DIPA 01 1 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3.012.973.000 395.888.000 0

2.993.724.767 394.650.558 0

19.251.846 1.237.442 0

99.36 99.69 0

3.408.861.000

3.388.375.325

20.489.288

99.40

1 2 3

Jumlah DIPA 04 Perkara Prodeo Sidang Keliling Penyelesaian Putusan Penyelesaian Administrasi Perkara

1.750.000 16.000.000 350.000 325.000

1.750.000 16.000.000 350.000 325.000

0 0 0 0

100 100 100 100

18.425.000

18.425.000

0

100

4

Jumlah

1. Belanja Pegawai - PAGU

NO

MAK

1

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA PEGAWAI

511111 Gaji pokok PNS 511119 Pembulatan 511121 Tunjangan istri / suami PNS 511122 TunjanganAnak PNS 511123 Tunjangan Struktural PNS 511124 Tunjangan Fungsional PNS 511125 Tunjangan Khusus Pph 511126 Tunjangan Beras PNS 511129 Uang Makan PNS 511151 Tunjangan Umum PNS 511157 Tunjangan Kemahalan Hakim 512211 Belanja Uang Lembur JUMLAH


PAGU ANGGARAN 1.099.162.000 20.000 85.531.000 26.734.000 17.290.000 1.334.695.000 180.583.000 68.297.000 170.940.000 13.490.000 9.316.000 6.917.000 3.012.973.000

26

- REALISASI URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

NO

MAK

1

51

BELANJA PEGAWAI Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS

1 2 3 4 5

001 001 001 001 001

511111 511119 511121 511122 511123

6 7 8 9 10 11 12

001 001 001 001 001 001 001

511124 Tunjangan Fungsional PNS 511125 Tunjangan Khusus Pph 511126 Tunjangan Beras PNS 511129 Uang Makan PNS 511151 Tunjangan Umum PNS 511157 Tunjangan Kemahalan Hakim 512211 Belanja Uang Lembur Jumlah

REALISASI ANGGARAN 1.097.620.040 14.608 85.494.596 26.718.030 17.290.000 1.334.595.000 180.550.832 68.295.040 153.451.000 13.460.000 9.315.008 6.917.000 2.993.721.154

- SISA URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

NO

MAK

1

51

BELANJA PEGAWAI Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS

1 2 3 4 5

001 001 001 001 001

511111 511119 511121 511122 511123

6 7 8 9 10 11 12

001 001 001 001 001 001 001

511124 Tunjangan Fungsional PNS 511125 Tunjangan Khusus Pph 511126 Tunjangan Beras PNS 511129 Uang Makan PNS 511151 Tunjangan Umum PNS 511157 Tunjangan Kemahalan Hakim 512211 Belanja Uang Lembur Jumlah


REALISASI ANGGARAN 1.539.960 5.392 36.404 15.970 0 100.000 32.168 1.960 17.489.000 30.000 992 0 19.251.846

27

2. Belanja Barang ( Operasional) - PAGU NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MAK 002 002 002 002 002 002 002 011 012 013 014 015 016 017

52 523111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 524119 521119 524119 524119 521119 521119 524112

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Perawatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Perjalanan Konsultasi dan Rekonsiliasi Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Hakim Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Januan Delegasi Misi dan Tamu Sistem Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan JUMLAH

PAGU ANGGARAN 11.904.000 7.000.000 42.853.000 4.800.000 20.796.000 2.400.000 204.700.000 44.435.000 7.120.000 16.540.000 5.940.000 5.300.000 14.000.000 8.100.000 395.888.000

- REALISASI NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MAK

002 002 002 002 002 002 002 011 012 013 014 015 016 017

52 523111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 524119 521119 524119 524119 521119 521119 524112

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Perawatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Perjalanan Konsultasi dan Rekonsiliasi Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Hakim Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Januan Delegasi Misi dan Tamu Sistem Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan JUMLAH


PAGU ANGGARAN 11.904.000 7.000.000 42.853.000 4.800.000 19.570.058 2.400.000 204.699.500 44.424.000 7.120.000 16.540.000 5.940.000 5.300.000 14.000.000 8.100.000 394.650.558

28

- SISA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MAK 002 002 002 002 002 002 002 011 012 013 014 015 016 017

52 523111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 524119 521119 524119 524119 521119 521119 524112

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Perawatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Perjalanan Konsultasi dan Rekonsiliasi Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Hakim Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Januan Delegasi Misi dan Tamu Sistem Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan

PAGU ANGGARAN 0 0 0 0 1.225.942 0 500 11.000 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

1.237.442

3. Belanja Modal - PAGU NO

MAK 53

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA MODAL

PAGU ANGGARAN

NIHIL JUMLAH

- REALISASI NO

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

MAK 53

REALISASI ANGGARAN

BELANJA MODAL

NIHIL JUMLAH

- SISA NO

MAK 53

URAIAN BELANJA MODAL

NIHIL JUMLAH


PAGU SAKPA

REALISASI ANGGARAN

SISA PAGU

29

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti

dengan

berkewajiban

SK

untuk

KMA

No

memberikan

1-144/KMA/SK/I/2011, informasi

yang

maka

Pengadilan

seluas-luasnya

kepada

masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Krui telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs. a. Perangkat Keras ( Hardwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Krui memiliki sarana IT perangkat keras berupa : Telephon / mesin faximile 1 (satu) unit di ruangan Koridor dengan nomor : 0728-21058. PC server Internet 1 Unit PC Server SIADPA 1 Unit PC Client 3 Unit Switch 24 Port 1 Unit Hub 8 Port 1 Unit Hub 4 Port 1 Unit LAN Network 1 Unit Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

30

Wifi 2 Unit Modem Speddy 1 Unit Laptop 13 Unit Printer + Scan + Copy 5 Unit Selain itu Juga telah dilengkapi dengan TV sebanyak 6 Unit, CCTV 1 set, Kamera Digital 1 Unit, Handycam 1 unit dan Infocus 1 set. Dari perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran khususnya yang memberikan pelayanan informasi kepada publik khususnya pencari keadilan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif karena perangkat IT yang ada berfungsi maksimal, akan tetapi masih dibutuhkan pembaharuan dikarenakan ada sebagian perangkat keras dalam keadaan rusak berat. b. Perangkat Lunak ( Softwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a diatas Pengadilan Agama Krui memiliki persangkat lunak berupa : Sistem Operasi Windows Server 2008, Windows XP dan Windows 7 Website dengan domain name http://www.pa-krui.go.id Yang dalam pengelolaannya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Website Pengadilan agama Krui mendapatkan penghargaan dari Badilag sebagai Website terbaik se PTA Bandar Lampung, namun demikian website tersebut masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih dalam tahap perombakan menu dan content – content mengikuti arahan Mahkamah Agung . E-Mail dengan alamat http://[email protected] SIADPA ( Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama ) yang mulai diaktifkan penggunaannya di Pengadilan Agama Krui sejak Akhir Tahun 2010 dan seiring perkembangannya Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Krui telah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kinerja pegawai pengadilan agama krui khususnya untuk memudahkan dalam administrasi perkara dan pada tahun 2012


31

pengelolaan Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Krui mendapatkan rangking 18 Nasional dan memperoleh penghargaan dari Badilag MA RI. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)

adalah

aplikasi

yang

digunakan

untuk

mencatat

dan

mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi ini didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berfungsi untuk mencatat dan mengorganisir barang – barang habis pakai seperti ATK, dll. SAKPA ( Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ) merupakan Aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengeluaran keuangan yang ada pada DIPA Pengadilan Agama Krui yang didukung oleh Aplikasi SPM ( Surat Perintah Membayar ). SIMPEG ( Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian ) merupakan Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ) merupakan Sistem Aplikasi pegawai berbasis Web yang dicanangkan oleh BKN dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian di seluruh instansi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, BKD Provinsi/Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. SIMANTAP ( Sistem Manajemen Tanah Pemerintah ) merupakan Sistem Aplikasi Pertanahan untuk mendata tanah milik negara. Komdanas ( Komunikasi Data Nasional ) merupakan sistem Aplikasi pendataan bagian keuangan, kepegawaian dan simak BMN. Pemanfaatan Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui antara lain sebagai berikut : 1. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara


32

2. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan Mahkamah Agung RI 3. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui, LAKIP, RKT, PKT, IKU dan Renstra. 4. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 5. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Krui Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui juga dimanfaatkan untuk : 1. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung. 2. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL. 4. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai akurasi data keuangan. 5. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA dan KPKNL Bandar Lampung,. 6. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI. 7. Pengiriman Laporan Tahunan. 8. Pengiriman Laporan LAKIP

E. REGULASI TAHUN 2014 Adapun pada tahun 2014 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan aturan – aturan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui antara lain : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 83 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang kedudukan, tata kerja dan uraian tugas Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Krui. 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 86 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Pelayanan dan Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Agama Krui. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

33

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 107 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengurus IKAHI Cabang Pengadilan Agama Krui. 4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 74 /HK.05/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Biaya Proses dan Pengelola Biaya Proses. 5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 72 /HK.05/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Senioritas Hakim, Susunan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Hari Sidang dan Susunan Hakim mediator di Pengadilan Agama Krui. 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 73 /HK.05/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Krui. 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 84 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Krui. 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 38 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Program Kerja Tahun 2014. 9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 79 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Pengadilan Agama Krui. 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 86 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Pelayanan dan Penunjukkan Tim Pengelola Meja Informasi. 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 79 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang TIM Tekhnologi Informasi Pada Pengadilan Agama Krui. 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 80 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang TIM Sistem Administrasi Pengadilan Agama ( SIADPA ) Pada Pengadilan Agama Krui.


34

12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 151 /OT.01.3/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang TIM Penyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 di Pengadilan Agama Krui. 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui No:W8-A4/150 /OT.01.3/I /2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang TIM Penyusun LAKIP tahun 2013. 14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 175 /HK.05/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Senioritas Hakim, Susunan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Hari Sidang dan Susunan Hakim mediator di Pengadilan Agama Krui. 15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 323 /OT.01.3/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Krui.


35

Bab IV

Pengawasan A. INTERNAL Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Krui pada tahun 2014 dilakukan oleh unsur pimpinan yang dibantu oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 84 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 dan telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 323 /OT.01.3/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Krui yang terdiri dari : . 1. Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan yang bertugas melakukan pengawasan Administrasi Kepaniteraan yaitu : -

Rusdi, S.Ag, MH

-

Alamsyah, SHI, SH, MH

-

H. Ahmad Jajuli, SHI

2. Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang Administrasi Umum yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan Administrasi Kesekretariatan yaitu. -

Muhammad Idris, S.Ag

-

Ahmad Najin, S.Ag

3. Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan Kinerja dan Pelayanan Publik yaitu : -

Supriyanto, S.Ag, M.SI

-

Nihayatul Istiqomah, SHI, MH

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah pengawasan internal sebagai berikut : Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

36

1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calender yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Krui. 2. Melakukan eksaminasi per tiga bulan (empat ) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Krui 3. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera/Sekretaris; 4. Memfungsikan hakim Pengawas

bidang

(setiap bulan)

untuk bagian

keperkaraan maupun bagian kesekretariatan. 5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. 6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. 7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang; 8. Menindaklanjuti

setiap

pengaduan

masyarakat

dengan

memeriksa

pejabat/pegawai yang diadukan dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Mahkamah Agung RI, 10. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari pada jam 08.l5 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar diberlakukan surat ijin keluar. 11. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-masing kecuali ada ijin dari Pimpinan. B. EVALUASI Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim, pembinaan dan Pengawasan bidang mencakup Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik dapat dievaluasi sebagai berikut : 1. Secara umum pelaksanaan tugas dalam beberapa bidang telah berjalan dengan baik dan masing – masing pegawai telah berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab meskipun ada beberapa temuan oleh hakim pengawas. 2. Beberapa temuan dari hakim pengawas segera ditindaklanjuti sehingga program kerja yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Krui tahun 2014 dapat tercapai sesuai target kinerja yang diinginkan. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

37

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi A. KESIMPULAN 1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Krui sudah berjalan dengan baik. 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Krui sebesar 87,03 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan, sehingga sisa perkara pada akhir tahun sebesar 12,7 %. 3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian

guna

mengeliminir

terjadinya

kesalahan

harus

dilakukan

pengawasan secara berkala. 4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik 5. Penatausahaan

bagian

kepegawaian,

keuangan

dan

umum

telah

dilaksanakan dengan baik meskipun untuk bidang penatausahaan barang milik negara masih ditemui sedikit kendala. 6. Pengadilan Agama Krui masih kekurangan pegawai terutama di bidang IT dan hingga saat ini masih terdapat 2 jabatan yang kosong, yaitu Panmud Permohonan dan Kaur Keuangan. 7. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi kebutuhan riil Pengadilan Agama Krui. 8. Meubelair kantor banyak yang sudah rusak berat dan telah dihapus namun masih dipergunakan dikarenakan belum adanya anggaran belanja modal untuk pengadaan meubelair kantor guna mengganti meubelair yang telah dihapus tersebut. B. REKOMENDASI Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara


38

a) Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah tidak sebanding dengan jumlah Hakim. b) Pengisian jabatan Panmud Permohonan yang masih kosong. c) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis; d) Mengusulkan penambahan ruang Hakim dan Ruang mediasi beserta perlengkapannya yang layak dan memadai; e) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial

melalui

penataran-penataran

singkat,

upgrading,

dan

pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural; f)

Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan akses pelayanan publik, khususnya di bidang keperkaraan, sehingga setiap pegawai dapat menggunakan masing-masing satu komputer;

g) Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.);

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen a) Perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk staff baik dibagian keuangan, Umum dan Kepegawaian. b) Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi; c) Sesegera mungkin mendorong Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan usulan perubahan nama dari Pengadilan Agama Krui menjadi Pengadilan Agama Liwa mengingat sudah terbentuknya kabupaten Pesisir Barat yang beribukota di Krui d) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis) atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan; e) Perlu adanya

penambahan anggaraan melalui DIPA 2014 untuk belanja

modal berupa pembangunan ruang hakim, ruang mediasi, Kendaraan roda 4 dan roda 2, tempat parkir yang memadai serta Meubelair Kantor yang sudah dilakukan penghapusan. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2014 www.pa-krui.go.id

39

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digambarkan serta diusulkan berkait dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2014. Semoga tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini. Liwa,

Desember 2014

KETUA

Drs. AMINUDDIN. NIP 19650103 199403 1 006


Bab I Pendahuluan. A. Kebijakan Umum Peradilan

Recommend Documents