BAB I PENDAHULUAN A. DATA UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU A. KETENTUAN UMUM Daerah
adalah
Kabupaten
Tanah
Bumbu, Pemerintah
Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,Sekretariat dan Bidang adalah Sekretariat dan Bidang pada Kabupaten Tanah Bumbu,Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan
Fungsional
pada
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
1
LAKIP BPKAD TA 2016
B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki 1 ( satu ) Sekretaris , 4 ( empat ) Kepala Bidang, 3 ( tiga ) Kasubag dan 8 ( delapan ) Kasubid dengan rincian sebagai berikut : 1. Sekretaris BPKAD a. Kasubag Umum dan Kepegawaian; b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan; c. Kasubag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan. 2. Kepala Bidang Akuntansi a. Kasubid Akuntansi ; b. Kasubid Pelaporan . 3. Kepala Bidang Anggaran a. Kasubid
Penyusunan
Anggaran
BTL
Pembiayaan
dan
Anggaran
BL
Pembiayaan
dan
Pengendalian; b. Kasubid
Penyusunan
Pengendalian. 4. Kepala Bidang Perbendaharaan a. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah; b. Kasubid Perbendaharaan. 5. Kepala Bidang Aset a. Kasubid Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan; b. Kasubid Inventarisasi Pengelolaan dan Penghapusan; c. Kasubid Pemeliharaan, Pengamanan, dan Sengketa.
2
LAKIP BPKAD TA 2016
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Daerah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : a. perumusan
kebijakan
teknis
dalam
bidang
pengeloaan
keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
penyusunan dan pengendalian anggaran; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan akuntansi daerah; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi
penyelengaraan
perbendaharaan; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pengelolaan aset daerah; f.
Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3
LAKIP BPKAD TA 2016
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut di atas, maka uraian tugas Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan dan pengendalian Pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas daerah; f.
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. melaksanakan
penempatan
mengelola/menatausahakan
uang
investasi
daerah
dengan
dan
persetujuan
Bupati melalui Sekda; i.
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekda sebagai bahan laporan;
j.
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
k. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah dengan persetujuan Bupati melalui Sekda;
4
LAKIP BPKAD TA 2016
l.
melakukan Pengelolaan utang dan piutang daerah dengan persetujuan Bupati melalui Sekda;
m. melakukan penagihan piutang daerah; n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; o. melaksanakan kebijakan dan pedoman Pengelolaan serta penghapusan aset/barang milik daerah; p. melaksanakan
pengawasan
atas
penyelenggaraan
Pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati; q. memantau
dan
mengawasi
pelaksanaan
pengadaan
barang/aset seperti kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam, alat berat dan aset lainnya yang bersifat khusus; r.
menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan badan;
s.
mengupayakan terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan aset daerah;
t.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Seperti dikemukakan di atas, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki unsur – unsur Organisasi terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sekretariat ; Bidang Anggaran ; Bidang Akuntansi ; Bidang Perbendaharaan ; Bidang Aset ; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5
LAKIP BPKAD TA 2016
SEKRETARIAT SEKRETARIAT
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pembinaan
administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja
badan,
mengelola
urusan
keuangan,
mengelola
urusan
ketatausahaan,rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengumpulan dan Pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan badan; b. Pengelolaan urusan keuangan; c. Pengelolaan urusan ketatausahaan; d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; e. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan f.
Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun program kerja sekretariat; b. melaksanakan
fasilitasi
pengumpulan
data
dalam
rangka
penyusunan program badan; c. menyusun petunjuk teknis kegiatan sekretariat; d. melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan perlengkapan dll; e. melaksanakan Pengelolaan kepegawaian; f.
melaksanakan penyusunan program badan;
g. melaksanakan Pengelolaan keuangan; h. melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan badan; i.
melaksanakan Pengelolaan dokumentasi kegiatan badan; 6
LAKIP BPKAD TA 2016
j.
melaksanakan fasilitasi pelaporan badan;
k.
melakukan
kerjasama
dengan
instansi
terkait
dalam
rangka
pelaksanaan tugas sekretariat; l.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan
penggadaan,
rumah
Pengelolaan tangga,
urusan
surat
perlengkapan,
menyurat,
pendistribusian,
keprotokolan kehumasan dan ketatalaksanaan serta Pengelolaan kepegawaian. Untuk mejabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan; b. melasanakan
kegiatan
surat
menyurat,
pengetikan
dan
penggandaan; c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); d. melaksanakan
urusan pengadaan dan urusan rumah tangga
yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;
7
LAKIP BPKAD TA 2016
e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; f.
menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
inventarisasi,
pemeliharaan, penghapusan barang/aset unit; g. melaksanakan
pelayanan
administrasi,
perjalanan
dinas,
akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, duk, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; i.
menghimpun
bahan
usulan
mutasi
kepegawaian,
meliputi
pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; j.
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja kegiatan badan dan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan keuangan badan. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, Pengelolaan, analisa dan penyajian data;
8
LAKIP BPKAD TA 2016
b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja badan; c. menghimpun,
menyiapkan
bahan
dan
menyusun
rencana
strategis serta laporan akuntabilitas badan; d. menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan badan; e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun pra Dokumen Pelaksanaan Rencana
Anggaran(DPA)
Pembangunan
sebagai
(Musrenbang)
bahan
Musyawarah
dan
penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja Negara (APBD dan APBN); f.
menghimpun,
menyiapkan
bahan
dan
menyusun
rencana
anggaran Badan; g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan
Pengelolaan
pembayaran
gaji
pegawai
dan
keperluan/kebutuhan kantor; i.
menyiapkan
bahan
dan
membuat
pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran; j.
melaksanakan pengumpulan dan Pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;
k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai
bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan Pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. 9
LAKIP BPKAD TA 2016
Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan;
menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan;
menyiapkan
bahan
dalam
rangka
evaluasi
terhadap
sistem
pelaksanaan kegiatan;
menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/ dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil
kegiatan
administrasi
keuangan,
kepegawaian
maupun
kegiatan masing-masing bidang;
menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja SKPD; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BIDANG ANGGARAN
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10
LAKIP BPKAD TA 2016
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. penyusunan
kebijakan
anggaran
dalam
rangka
pelaksanaan
anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah; c. pelaksanaan penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja
daerah; d. pelaksanaan
pengendalian
anggaran
kegiatan
satuan
kerja
perangkat daerah; e. penyiapan penetapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran; f.
pemantauan pelaksanaan APBD;
g. pengusahaan
dan
pengaturan
dana
yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan APBD; h. penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah; dan i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta penyiapan anggaran kas daerah; b. menyelenggarakan
penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang APBD serta penyusunan nota keuangan APBD; c. menyelenggarakan
penyusunan
rancangan
peraturan
bupati
tentang penjabaran APBD; d. menyelenggarakan persiapan pengesahan rancangan DPA-SKPD;
11
LAKIP BPKAD TA 2016
e. menyelenggarakan tentang
penyusunan
Perubahan
APBD
rancangan
dan
Peraturan
penyusunan
nota
Daerah
keuangan
perubahan APBD; f.
menyelenggarakan
penyusunan
rancangan
peraturan
bupati
tentang penjabaran perubahan APBD; g. menyelenggarakan persiapan pengesahan rancangan DPA-SKPD; h. menyelenggarakan penyiapan anggaran kas daerah; i.
menyelenggarakan pengendalian anggaran SKPD;
j.
menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan APBD;
k.
menyelenggarakan Pengelolaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; dan
l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Unsur-unsur Organisasi Bidang Anggaran terdiri dari : a. Sub
Bidang
Penyusunan
Anggaran
Belanja
Langsung
dan
Pengendalian; b. Sub
Bidang
Penyusunan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung,
Pembiayaan dan Pengendalian. (1) Sub
Bidang
Penyusunan
Anggaran
Belanja
Langsung
dan
Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan anggaran belanja langsung dan pengendaliannya dalam rangka pelaksanaan APBD; Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Sub Bidang
Penyusunan
Anggaran
Belanja
Langsung
dan
Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan pedoman
bahan
dan
dan
petunjuk
menyusun teknis
penyusunan
perubahan APBD untuk belanja langsung; 12
LAKIP BPKAD TA 2016
konsep
kebijakan, APBD
dan
b. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data yang berkenaan dengan penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja langsung; c. melaksanakan penerimaan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) serta RKA SKPD untuk belanja langsung yang memuat program dan kegiatan baru yang dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masing-masing SKPD; d. menyampaikan sekaligus membahas RKA SKPD untuk belanja langsung yang memuat program dan kegiatan baru yang dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masing-masing SKPD kepada dan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); e. menerima kembali RKA SKPD serta RKA SKPD untuk belanja langsung yang memuat program dan kegiatan baru yang dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masing-masing SKPD yang disempurnakan; f.
menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan surat penyediaan dana (SPD);
g. melaksanakan
Pengelolaan
kode
rekening/kode
akun
anggaran; h. menyusun RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja langsung dalam rangka penyampaian RAPBD dan RAPBD perubahan tersebut kepada Bupati; i.
menyusun nota keuangan APBD dalam rangka penyampaian RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja langsung beserta lampirannya kepada DPRD;
j.
menyusun rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan APBD perubahan untuk belanja langsung sekaligus menyampaikannya kepada Gubernur;
13
LAKIP BPKAD TA 2016
k. menyusun ringkasan/rincian APBD untuk belanja langsung menurut
urusan
pemerintahan
daerah,
organisasi,
pendapatan, belanja; l.
menyusun klasifikasi dan rekapitulasi belanja daerah untuk belanja langsung;
m. melaksanakan penerimaan dan memverifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan DPPA-SKPD untuk belanja langsung; n. menyiapkan pengesahan rancangan dan penyampaian DPA SKPD dan DPPA-SKPD belanja langsung kepada kepala SKPD, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan; o. menyusun ringkasan/rincian perubahan APBD serta menyusun klasifikasi dan rekapitulasi perubahan belanja daerah khusus belanja langsung; p. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi atau pelaksanaan kinerja dan anggaran tahunan untuk belanja langsung; q. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan r.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan
dan
Pengendalian
mempunyai
tugas
menyelenggarakan kegiatan penyusunan anggaran belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengendaliannya dalam rangka pelaksanaan APBD. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Sub Bidang
Penyusunan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung,
Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 14
LAKIP BPKAD TA 2016
a. menyiapkan pedoman
bahan
dan
dan
petunjuk
menyusun teknis
konsep
penyusunan
kebijakan, APBD
dan
perubahan APBD untuk belanja tidak langsung; b. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data yang berkenaan dengan penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja tidak langsung; c. melaksanakan penerimaan RKA SKPD untuk belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masing-masing SKPD; d. menyampaikan sekaligus membahas RKA yang dianggarkan dalam
perubahan
anggaran
dari
masing-masing
SKPD
kepada dan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); e. menerima kembali RKA SKPD untuk belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masingmasing SKPD yang disempurnakan; f.
menyusun RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja tidak langsung dalam rangka penyampaian RAPBD dan RAPBD perubahan tersebut kepada Bupati;
g. menyusun nota keuangan APBD dalam rangka penyampaian RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja tidak langsung beserta lampirannya kepada DPRD; h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan APBD perubahan untuk belanja tidak langsung sekaligus menyampaikannya kepada Gubernur; i.
menyusun
ringkasan/rincian
APBD
untuk
belanja
tidak
langsung menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
15
LAKIP BPKAD TA 2016
j.
menyusun klasifikasi dan rekapitulasi belanja daerah untuk belanja tidak langsung;
k. melaksanakan penerimaan dan memverifikasi rancangan DPA SKPD
dan
rancangan
DPPA-SKPD
untuk
belanja
tidak
langsung; l.
menyiapkan pengesahan rancangan dan penyampaian DPA SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja tidak langsung kepada kepala SKPD, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan;
m. menyusun ringkasan/rincian perubahan APBD serta menyusun klasifikasi dan rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk belanja tidak langsung; n. menyusun ringkasan/rincian APBD untuk belanja langsung menurut
urusan
pemerintahan
daerah,
organisasi,
pendapatan, belanja serta pembiayaan; o. menghimpun dan meneliti data gaji pegawai Pemerintah Daerah; p. menyusun daftar perubahan jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan sebagai dasar penghitungan penggajian; q. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); r.
menyusun daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
s.
melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi
atau
pelaksanaan
rencana
kerja,
kinerja
dan
anggaran tahunan untuk belanja tidak langsung; t.
melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
16
LAKIP BPKAD TA 2016
BIDANG AKUNTANSI Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut: a.
penyusunan
kebijakan
dan
pedoman
teknis
operasional
penyelenggaraan akuntansi daerah; b.
penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi keuangan daerah;
c.
pelaksanaan
penyusunan
laporan
dan
pertanggungjawaban
keuangan pemerintah daerah; d.
penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan SKPD;
e.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana tersebut,
Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.
menyelenggarakan penyusunan konsep, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan akuntansi;
b.
menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan;
c.
menyelenggarakan posting transaksi kedalam buku besar secara periodik;
d.
menyelenggarakan
penyusunan
laporan
realisasi
anggaran
pendapatan dan belanja daerah secara periodik; e.
menyelenggarakan Pengelolaan Saldo Akun Keuangan yang terdiri dari aset, utang piutang, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola oleh SKPD dan BUD; 17
LAKIP BPKAD TA 2016
f.
menyelenggarakan Pengelolaan arsip terhadap bukti transaksi keuangan sebagai dasar pencatatan;
g.
menyelenggarakan penyusunan laporan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah;
h.
menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
i.
menyelenggarakan Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
j.
menyelenggarakan evaluasi atas laporan keuangan SKPD;
k.
menyelenggarakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung
Jawaban
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; l.
menyelenggarakan
penyusunan
Rancangan
Peraturan
Bupati
tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; m.
menyelenggarakan pembinaan dibidang akuntansi;
n.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
o.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Bidang Akuntansi terdiri dari : 1. Sub Bidang Akuntansi; dan 2. Sub Bidang Pelaporan. (1)
Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pembukuan atas ekuitas
dana,
transaksi keuangan, aset, utang dan
termasuk
transaksi
pembiayaan
dan
perhitungannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Sub Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 18
LAKIP BPKAD TA 2016
a. menyiapkan
bahan
dan
menyusun
konsep
kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pada SKPD dan BUD; b. melaksanakan pencatatan transaksi keuangan SKPD secara sistematis dan kronologis sesuai dengan standar akuntasi pemerintah; c. melaksanakan pencatatan transaksi keuangan BUD secara sistematis dan kronologis sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; d. melaksanakan posting transaksi kedalam Buku Besar secara periodik; e. melaksanakan Pengelolaan arsip terhadap bukti transaksi keuangan sebagai dasar pencatatan; f.
menyusun laporan keuangan lainnya yang diperlukan dan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBD;
g. melaksanakan Pengelolaan saldo akun keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan BUD; h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya; i.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)
Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca
19
LAKIP BPKAD TA 2016
dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut , Sub Bidang Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Bendahara Umum Daerah (BUD); b. melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik; c. menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); d. menghimpun bahan yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang
APBD
Penjabaran
dan
Rancangan
Peraturan
Pertanggungjawaban
Bupati
Pelaksanaan
APBD; e. menyusun
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; f.
melaksanakan evaluasi atas laporan keuangan SKPD dan BUD;
g. melaksanakan evaluasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD); h. melaksanakan penyusunan laporan rutin dan khusus; i.
melaksanakan
Pengelolaan
sistem
informasi
keuangan
daerah (SIKD); j.
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan 20
LAKIP BPKAD TA 2016
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BIDANG PERBENDAHARAAN Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) serta melakukan pengujian dan pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang Perbendaharaanmempunyai fungsi sebagai berikut: a.
penyusunan
kebijakan
dan
pedoman
teknis
operasional
penyelenggaraan perbendaaraan daerah; b.
penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD);
c.
penyelenggaraan pembinaan bidang perbendaharaan;
d.
pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
e.
pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
f.
evaluasi pelaksanaan tugas; dan
g.
pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana tersebut,
Bidang Perbendaharaanmempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.
menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis
yang
berkaitan
dengan
penelitian
terhadap
permintaan pembayaran atas beban APBD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
21
LAKIP BPKAD TA 2016
b.
menyelenggarakan persiapan pembukaan rekening kas umum daerah pada Bank Umum Pemerintah dengan persetujuan bupati melalui sekda;
c.
menyelenggarakan penelitian terhadap Surat Perintah Membayar (SPM);
d.
menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan persetujuan bupati melalui sekda;
e.
menyelenggarakan penelitian kelengkapan perintah pembayaran SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
f.
menyelenggarakan pengujian kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
g.
menyelenggarakan
pengujian
ketersediaan
dana
yang
bersangkutan; h.
menyelenggarakan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah atas persetujuan bupati melalui sekda;
i.
menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi syarat yang ditetapkan;
j.
menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan Bendahara umum Daerah;
k.
menyelenggrakan
penelitian
terhadap
kelengkapan
Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) bendahara pengeluaran; l.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
m.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari : a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan b. Sub Bidang Pengelolaan Kasda.
22
LAKIP BPKAD TA 2016
(1) Sub
Bidang
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengujian, verifikasi dan pengesahan dokumen atas tagihan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.
menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan
petunjuk
teknis
yang
berkaitan
dengan
kegiatan
perbendaharaan; b. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penelitian terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) serta penerbitan SP2D; c. melaksanakan penelitian terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang menjadi dokumen pelengkap Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Tambahan Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS); d. menerima Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Ganti Uang (SPM-GU), Tambahan Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS); e. memantau
pelaksanaan
penerimaan
dan
pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk; f.
melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM UP, GU dan TU;
g. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM LS yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekda sebagai bahan laporan; h. mengeluarkan
surat
Pencairan Dana (SP2D);
23
LAKIP BPKAD TA 2016
penolakan
penerbitan
Surat
Perintah
i.
melaksanakan
penelitian
terhadap
kelengkapan
surat
pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran SKPD; j.
mengadministrasikan penerbitan dan penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kegiatan perbendaharaan; l.
menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Bendahara Umum Daerah;
m. menyampaikan laporan dan melakukan pencatatan tentang perkembangan penyelesaian TPTGR; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub
Bidang
Pengelolaan
menyimpan,
Kasda
menyetorkan,
mempunyai
tugas
menerima,
menatausahakan
dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan uang untuk belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bidang Pengelolaan Kasda mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Kasda; b. menyiapkan pembukaan rekening kas umum daerah pada Bank umum Pemerintah dengan persetujuan Bupati melalui Sekda; c. menyiapkan pembukaan rekening penerimaan dan pengeluaran pada
24
bank
LAKIP BPKAD TA 2016
dalam
rangka
pelayanan
penerimaan
dan
pengeluaran kas bagi masyarakat dan SKPD dengan pesetujuan Bupati melalui Sekda; b. melaksanakan penempatan uang daerah pada bank atau dijadikan sumber pendapatan daerah dari bunga deposito dengan persetujuan Bupati melalui Sekda; c. melaksanakan Pengelolaan investasi daerah setara kas dengan persetujuan Bupati melalui Sekda; d. melaksanakan penyusunan laporan keadaan/posisi kas daerah secara periodik; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BIDANG ASET
Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, analisis
pengadaan,
pemeliharaan,
dan
inventarisasi, pengamanan
Pengelolaan, serta
penghapusan,
penyelesaian
sengketa
barang/aset milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:
perumusan kebijakan dan pedoman teknis operasional Pengelolaan aset daerah;
pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan barang/aset milik daerah;
pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang/aset milik daerah;
pelaksanaan kebijakan dan pedoman inventarisasi, Pengelolaan dan penghapusan barang/aset milik daerah; 25
LAKIP BPKAD TA 2016
pelaksanaan kebijakan dan pedoman pemeliharaan, pengamanan dan penyelesaian sengketa barang/aset milik daerah;
pembinaan atas Pengelolaan dan pencatatan barang/ aset milik daerah;
penyelenggaraan administrasi pemberdayaan aset daerah;
evaluasi pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana tersebut,
Bidang Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan
dengan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
Pengelolaan, penghapusan, pemeliharaan, dan pengamanan serta penyelesaian sengketa barang/aset milik daerah; b. menyelenggarakan analisis kebutuhan dan analisis pengadaan barang/aset milik daerah; c. menyelenggarakan pengadaan barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi aset daerah; d. menyelenggarakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang/Aset Milik daerah; e. menyelenggarakan koordinasi dengan masing-masing SKPD dalam rangka konsolidasi pencataan dan inventarisasi barang/aset milik daerah; f.
menyelenggarakan proses penetapan Pejabat Pengelolaan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
g. menyelenggarakan
bimbingan
teknis
dibidang
administrasi
barang/aset daerah; h. menyelenggarakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan tanah, bangunan dan kendaraan Pemerintah Daerah; 26
LAKIP BPKAD TA 2016
i.
menyelenggarakan
penyusunan
daftar
rekapitulasi
inventaris
barang/aset milik daerah; j.
menyelenggarakan penyusunan daftar mutasi barang pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
k.
menyelenggarakan penyusunan konsep Peraturan/Keputusan Bupati tentang penghapusan barang/aset daerah;
l.
menyelenggarakan pengajuan konsep usulan penghapusan barang daerah dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah;
m. menyelenggarakan proses TPTGR barang milik daerah; n. menyelenggarakan proses administrasi distribusi barang/aset milik daerah yang diperuntukan bagi SKPD; o. menyelenggarakan proses administrasi penerimaan barang yang bersifat hibah, bantuan dan sumbangan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya maupun dari pihak ketiga; p. menyelenggarakan penyusunan daftar pengadaan barang/aset milik daerah yang dilaksanakan oleh SKPD; q. menyelenggarakan pemindahtanganan barang/aset milik daerah; r.
menyelenggarakan penyusunan Standar Penggunaan Barang/Aset milik daerah;
s.
menyelenggarakan proses pemberian hak sewa dan hak pinjam pakai kepada pihak ketiga;
t.
menyelenggarakan
pengajuan
usulan
penetapan
status
penggunaan barang/aset milik daerah; u. menyelenggarakan pengawasan atas Pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; v. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
27
LAKIP BPKAD TA 2016
Bidang Aset terdiri dari : a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan; b. Sub Bidang Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan; dan c. Sub Bidang Pemeliharan, Pengamanan dan Sengketa (1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisis kebutuhan dalam rangka pengadaan barang/aset yang akan menjadi milik daerah. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebutuhan dan pengadaan barang/aset daerah; b. mengumpulkan
bahan
usulan
kebutuhan
dan
pengadaan
barang/aset dari masing-masing SKPD; c. melaksanakan
analisis
terhadap
usulan
kebutuhan
dan
pengadaan serta usul pemeliharaan barang/aset; d. menyiapkan administrasi dan proses pengadaan barang bergerak yang menjadi aset daerah seperti kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam, alat berat dan aset lainnya yang bersifat khusus; e. menyiapkan administrasi dan proses pengadaan barang tidak bergerak yang menjadi aset daerah; f.
menyusun usulan kebutuhan dan pengadaan barang/aset pada masing-masing SKPD;
g. melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Barang/Aset milik daerah;
28
LAKIP BPKAD TA 2016
h. menyusun Daftar Kebutuhan dan Pengadaan Barang/Aset milik daerah; i.
melaksanakan
penerimaan
laporan
rencana
dan
Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan barang/aset milik daerah; j.
melaksanakan penerimaan, mengkaji sekaligus menyusun laporan terhadap usulan mutasi, penghapusan serta pemindahtanganan barang/aset milik daerah;
k. melaksanakan
penerimaan
usulan
dan
penetapan
status
penggunaan barang/aset daerah; l.
melaksanakan penyusunan Standar Penggunaan Barang/Aset daerah;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan mempunyai tugas
menyelenggarakan
administrasi pencatatan, inventarisasi,
Pengelolaandan penghapusan barang/aset milik daerah. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bidang Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian mutasi aset, penghapusan dan
pemindah
tanganan
aset
serta
pemanfaatan
dan
pemberdayaan aset; b. mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang administrasi aset;
29
LAKIP BPKAD TA 2016
c. melaksanakan proses penetapan pejabat yang menyimpan dan mengurus barang daerah pada SKPD untuk ditetapkan menjadi Pengelolaan Barang; d. menerima Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) seluruh SKPD; e. melaksanakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan tanah, bangunan
dan
kendaraan
milik Pemerintah
Daerah,
serta
dokumen pendukung dari aset selain aset tetap dan kewajiban; f.
menghimpun hasil inventarisasi barang SKPD dan menyusun Daftar Rekapitulasi Inventaris;
g. melaksanakan
penghimpunan
mutasi
barang
daerah
dan
menyusun Daftar Mutasi Barang seluruh SKPD; h. melaksanakan proses administrasi penerimaan barang dari pihak ketiga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat hibah, bantuan dan atau sumbangan; i.
melaksanakan proses administrasi distribusi barang milik daerah yang diperuntukkan bagi SKPD;
j.
melaksanakan pengaturan penyusutan aset tetap;
k. melaksanakan pendataan mengenai kondisi barang-barang daerah dalam rangka penghapusan barang daerah; l.
menyiapkan bahan, menyusun dan mengajukan konsep usulan penghapusan barang daerah dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah;
m. melaksanakan segala kegiatan dalam rangka Penghapusan barang daerah; n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Daerah; o. menerima Berita Acara Penyerahan Kegiatan/Barang dari seluruh SKPD; 30
LAKIP BPKAD TA 2016
p. menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah; q. melaksanakan pemindah tanganan barang daerah melalui penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal barang daerah; r.
melaksanakan
pengkajian
dan
penelitian
dalam
rangka
pemanfaatan dan pemberdayaan aset; s.
melaksanakan pemrosesan pemberian hak sewa dan hak pinjam pakai;
t.
melaksanakan penelitian secara fisik dalam rangka penetapan status barang inventaris Pemerintah Daerah;
u. menyusun daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya serta menyusun daftar cadangan daerah; v. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Sengketa mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, pengamanan dan penyelesaian sengketa aset milik daerah. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Sengketa mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan, pengamanan dan sengketa aset milik daerah; b. mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang pemeliharaan, pengamanan dan sengketa; 31
LAKIP BPKAD TA 2016
c. melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan
dan
pengamanan
barang/aset milik daerah; d. melaksanakan
segala
kegiatan
penyelesaian sengketa yang berupa
tanah
menyewa,
berkaitan
dengan
meliputi aset/barang milik daerah
dan/atau
bangunan
pinjam pakai,
guna serah
yang
dengan
cara
sewa
kerjasama pemanfaatan, bangunan
dan bangunan serah guna, serta administrasi
proses tuntutan ganti rugi; e. membina, mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak/instansi yang berkaitan dengan tupoksinya; f.
membuat laporan hasil kegiatan;
g. mengevaluasi hasil kerja; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan fungsinya. D. VISI
BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN
ASET
DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan,
akuntabel,
tertib
dan
disiplin
dalam
batasan
perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan
dan
Aset
Daerah
guna
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.
32
LAKIP BPKAD TA 2016
Definisi visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir
periode
perencanaan, untuk
mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2020 adalah:
“TERWUJUDNYA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH YANG TERTIB TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”
E. MISI
BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN
ASET
DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi
yang
secara
bersama-sama
akan
diusahakan
terwujud oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua,
maka
kewenangan
sesuai yang
visi, ada
tugas
pokok
dan
maka
ditetapkan
fungsi misi
serta Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Terciptanya manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien”
33
LAKIP BPKAD TA 2016
F. TUJUAN dan SASARAN Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja SKPD selama lima tahun.
TUJUAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang halhal
yang
perlu
dilakukan
untuk
mencapai
visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu trategis daerah yang dihadapai. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tujuan yaitu: “Mempertahankan Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara transparan dan akuntabel”.
SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,Dalam
mewujudkan
tujuan
suatu
oraganisasi
diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah : a) Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan sesuai SAP; b) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah 34
LAKIP BPKAD TA 2016
G. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi
adalah
cara-cara
dalam
mengoperasionalkan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang baik adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif. Strategi
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah antara lain : 1. Pendataan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara sistematis dan berkelanjutan dengan berbasis pada manajemen administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima. 3. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal. Kebijakan adalah Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain : 1. Pendataan dan Pengelolaan Keuangan secara sistematis dan berkelanjutan dengan berbasis pada manajemen adminitrasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Meningkatkan kapasitas unsur Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah;
35
LAKIP BPKAD TA 2016
4. Pengembangan
sistem
aplikasi Pengelolaan
Aset /
Barang Milik Daerah. H. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah
Bumbu adalah seperti terlihat pada bagan struktur organisasi BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu dibawah ini :
36
LAKIP BPKAD TA 2016
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kepala Badan Rooswandi Salem,S.Sos.MM NIP. 19770930 200312 1 007
Sekertaris Badan Andrianto Wicaksono, SE. Ak.MM NIP.19771223 200312 1 010
JABATAN FUNGSIONAL
Kasubbid Umum dan Kepegawaian Dedy Noor Irawan, S.Kom NIP.19851021 200804 1 001
Plt.Kasubbid Anggaran BL Hendry Kesumajaya,SE NIP.19800124 201001 1 017
Kabid Anggaran
Kabid Akuntansi
Plt.Kabid Perbend
Dedy Bodin, SE NIP.19751231 200701 1 124
Fenty Erdiana, SE NIP.19720213 200312 2 003
Yovi Satria Rakhmatullah,SH NIP.19831113 300312 1 010
Kasubbid Anggaran BTL Pembiayaan & Pengendalian Hendra Wardani, SE NIP. 19780715 200701 027
Plt.Kasubbid Akuntansi Habiburrahman, SE NIP.19780310 201001 1 1 012
Plt.Kasubbid Pelaporan Maimunah Mansyur, SE NIP. 19810507 200904 2 002
Kasubbid Perbend Yovi Satria Rakhmatullah,SH NIP.19831113 300312 1 010
Plt.Kasubbid Pengelolaan Kasda Isnawati, SE NIP.19850401 201001 2 037
Plt.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Nani Mayasari, SE NIP.19860625 201001 2 031
Plt.Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan Salamun, SE NIP.19790810 201001 1 028
Kabid Aset Didi Ali Hamidi, S.Hut NIP. 19740628 199403 1 004
Kasubbid Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan Adi Syarif,SE NIP.19781226 201001 1 003
Kasubbid Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan Irwan ,SE NIP.19810610 201001 1 019
Kasubbid Pemeliharaan, Pengamanan dan Sengketa Erwin Novikar, S.Kom NIP. 19821105 200904 1 004
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PROGRAM DAN KEGIATAN Program
merupakan
himpunan beberapa kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program dan kegiatan berjumlah 6 macam program dan 33 macam kegiatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 13. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Pembangunan Gedung Kantor 15. Pengadaan mobil jabatan 16. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 21. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor
38
LAKIP BPKAD TA 2016
3. Program peningkatan disiplin aparatur 22. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah 23. Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah 24. Pengamanan Status Hukum Barang Milik Daerah 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 25. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 26. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 28. Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 29. Penyusunan Pedoman APBD 30. Penaksiran Sewa Aset 31. Penghapusan Barang Milik Daerah 32. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 33. Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota B. RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional daripada RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA).
Komponen-komponen
yang
terkandung RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang bersifat umum dan target-target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Kemudian dikaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan kegiatankegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum. 39
LAKIP BPKAD TA 2016
Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016 mempunyai 6 macam program dan 33
macam kegiatan. Setiap
program dan kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja. Tidak semua indikator tersebut belum tentu dapat tercapai pada setiap tahunnya. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal yang mengakibatkan
adanya beberapa kegiatan
yang tidak dapat terlaksana. Hal ini berpengaruh pula pada pencampaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja tersebut. Agar dapat diukur terlebih dahulu harus ditetapkan target indikator sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya
disajikan
kedalam
Rencana
Kinerja
Tahunan.
Hasil
pengukuran indikator inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi. Untuk Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan dalam target indikator – indikator kinerja
yang hendak dicapai.
kegiatan, target kinerjanya
Demikian pula terhadap
dirinci menjadi indikator masukan,
keluaran dan hasil dari kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2016 (data terlampir).
40
LAKIP BPKAD TA 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Penyusunan Penetapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah diidentifikasi dengan beberapa jenis indikator kinerja, yaitu masukkan (input), keluaran (output), hasil (outcome), benefit dan impact. Analisis capaian kinerja tergambar dalam proses pengukuran kinerja dilakukan dengan penetapan indikator pada setiap kegiatan, untuk sementara diukur indikator kegiatan paling tidak berupa input, output dan outcome. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instasi pemerintah, dalam ketentuan umumnya diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang hendak dicapai atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur dan untuk laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capai kinerja yang disusun berdasarkan
rencana
kerja
yang
ditetapkan
dalam
rangka
pelaksanaan APBD. Penerapan indikator kinerja khususnya bagi kegiatan dari Biaya Langsung (paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (Form PK) yang dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form RKT) dan hingga formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (form PK) adalah seperti pada lembar lampiran. Sedangkan untuk pelaksanaan dari kegiatan rutin (Biaya Tidak Langsung), pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pengukuran kinerja tersaji dalam suatu matrik realisasi capaian sasaran dari 41
kegiatan LAKIP BPKAD TA 2016
rutin.
Hal
ini
dengan
mengacu
pada
lembar
Perencanaan Strategis (RENSTRA) lima tahunan/Program Jangka Menengah (2016 - 2021) yang dibenarkan ke dalam alokasi anggaran tahun berjalan yakni tahun anggaran 2016. A. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Kriteria pengukuran kinerja yang digunakan adalah target kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Setiap akhir tahun, target kinerja akan dibandingan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan untuk peningkatan kinerja dimasa datang. Pengukuran
kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Tanah
Bumbu
terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator yang
telah
ditetapkan.
Hasil
pengukuran
kemudian
dapat
kategorisasikan pencapaian kinerja ke dalam empat kategori sebagai berikut : Urutan
42
Rentang Capaian
Kategori
I
Sama dengan atau lebih dari 91%
Sangat Baik
II
81 % s/d 90 %
Baik
III
61% s/d 80 %
Cukup
IV
Kurang dari atau sama dengan 60 %
Kurang
LAKIP BPKAD TA 2016
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pencapaian Realisasi Anggaran sesuai target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 akan dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016, tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan terealisasi seratus persen dan
persentase realisasi yang tidak mencapai
seratus persen akan dapat dilihat bawah ini : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk program ini mencakup kegiatan rutin seperti : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran Rp. 414.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 347.979.088,- atau 83,17 % 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
dengan Pagu Anggaran Rp.
515.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 346.676.557,- atau 68,22 % 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Pagu Anggaran Rp. 18.621.970.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.293.307.500,- atau 89,76 % 4. Penyediaan anggaran
Jasa
Rp.
Kebersihan
13.175.000,-
Kantor
belum
dengan
terealisasi
Pagu karena
Peralatan Kebersihan Kantor Masih dalam kondisi baik dan untuk efisiensi anggaran. 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan pagu
anggaran
Rp.
98.550.000,-
dengan
keuangan sebesar Rp. 22.660.000,- atau 22,99 %
43
LAKIP BPKAD TA 2016
realisasi
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran Rp. 263.065.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 191.908.200,atau 74,70 % 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu
anggaran
Rp.
122.440.000,-
dengan
realisasi
keuangan sebesar Rp. 53.679.100,- atau 43.84 % 8. Penyediaan
Komponen
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor dengan pagu anggaran Rp. 8.860.000,- belum terealisasi karena Komponen listrik yang ada masih dalam keadaan baik 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu
Anggaran
Rp.
999.750.000,-
dengan
realisasi
keuangan sebesar Rp. 951.853.000,- atau 95,21 % 10. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pagu anggaran Rp. 290.910.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.961.000,- atau 48,82 % 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan pagu anggaran Rp. 7.636.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.137.145.232 ,- atau 80,38 % 12. Penyediaan
Jasa
Tenaga
Non
PNS
dengan
Pagu
Anggaran Rp. 3.195.650.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.660.787.290,- atau 83,37 % 13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah dengan pagu anggaran Rp. 61.650.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 30.900.000,- atau 50,12 %
44
LAKIP BPKAD TA 2016
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
mencakup kegiatan seluruh pemeliharaan aset yang ada baik itu pemeliharaan gedung, kendaraan dinas operasional maupun mobil jabatan kegiatannya antara lain : 1. Pembangunan Gedung Kantor dengan pagu anggaran Rp. 496.535.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 468.785.000,- atau 98,46 % 2. Pengadaan Mobil Jabatan dengan pagu anggaran Rp. 1.772.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.714.380.750,- atau 99,90 % 3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan pagu anggaran Rp. 11.732.146.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.061.973.700,- atau 91,66 % 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan pagu
anggaran
Rp.
523.715.000,-
dengan
realisasi
keuangan sebesar Rp. 139.350.000,- atau 26,61 % 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dengan Pagu
Anggaran
Rp.
833.600.000,-
dengan
realisasi
keuangan sebesar Rp. 713.184.910,- atau 85,55 % 6. Pemeliharaan
Rutin
/
Berkala
Kendaraan
Dinas
Operasional dengan pagu anggaran Rp. 3.503.400.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.444.492.941,atau 98,90 % 45
LAKIP BPKAD TA 2016
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor / Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 36.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.997.000,- atau 83,33 % 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 681.100,- atau 7,90 % Program peningkatan disiplin aparatur Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu
dengan Pagu Anggaran Rp. 32.000.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 32.000.000,- atau 100 % Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pelaksanaan Kegiatan Pemberian / pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 1.800.000,- belum terealisasi karena kegiatan dianggap tidak urgent, mengingat efisiensi anggaran
Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Status Hukum Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 429.600.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.949.600,- atau 34,74 %
46
LAKIP BPKAD TA 2016
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 247.012.500,-
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
45.295.950,- atau 18,77 % Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang
169.400.000,-
APBD
dengan
dengan
realisasi
Pagu
keuangan
Anggaran
Rp.
sebesar
Rp.
69.173.500,- atau 40,85 % Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan Pagu Anggaran Rp. 180.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 127.957.000,- atau 71,20 % Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Implementasi Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pagu anggaran Rp. 173.950.000,-
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
69.780.000,- atau 41,10 % Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pedoman APBD dengan Pagu Anggaran Rp. 51.200.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.700.000,- atau 56,30 %
Pelaksanaan Kegiatan Penaksiran Sewa Aset dengan Pagu Anggaran Rp. 8.310.000,- belum terealisasi karena kegiatan dianggap tidak urgent, mengingat efisiensi anggaran
47
LAKIP BPKAD TA 2016
Pelaksanaan Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 146.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.150.000,- atau 36,90 % Pelaksanaan
Kegiatan
Penyediaan
Sistem
Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000,- belum terealisasi karena sistem Informasi Manajemen BMD masih baru sehingga belum dianggap perlu diperbaiki, mengingat efisiensi anggaran Program
Pembinaan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten / Kota Pelaksanaan
Asistensi
Penyusunan
Rancangan
Regulasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota dengan Pagu Anggaran Rp. 57.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.800.000,- atau 71,46 % C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT Capaian Kinerja tahun 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai target dan sasaran yang akan dicapai namun masih terdapat kendala/permasalahan dalam pencapaian target dan sasaran tersebut. Adapun beberapa kendala/permasalahan yaitu : 1. Tidak Tercapainya Target Pendapatan Daerah 2. Belum
maksimalnya
pembuatan
Rencana
Operasional
Kegiatan ( ROK ) dan Anggaran Kas yang merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan. 48
LAKIP BPKAD TA 2016
3. Perlu ditingkatkan SDM Dalam Bidang Perencanaan. 4. Kurang Konsistennya pelaksanaan terhadap target yang direncanakan. Berdasarkan
beberapa
kendala/permasalahan
dapat
ditindaklanjuti dengan : 1.
Perencanaan harus dimaksimalkan dan disesuaikan dengan target.
2.
Pembuatan ROK dan Anggaran Kas harus dijadwalkan dengan matang.
3.
Perlunya Pelatihan tentang perencanaan dan tambahan sumber daya perencana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4.
Target yang ingin dicapai harus direncanakan secara maksimal yang berpedoman dengan Renstra, Renja dan ROK.
Adapun
tabel
pengukuran
target
kinerja
lingkup
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir) dibawah ini :
49
LAKIP BPKAD TA 2016
BAB IV PENUTUP Untuk mengukur keberhasilannya terhadap masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan, 6 macam program dan 33
macam kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tanah Bumbu dapat diambil persentase rata – rata realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 86,61 % (delapan puluh enam koma enam puluh satu persen) dikategorikan pada Urutan II dengan kategori BAIK (81 % s/d 90 %) . Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016. Sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini. Disadari bahwa LAKIP ini masih banyak hal harus disempurnakan. Kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan LAKIP pada tahun-tahun berikutnya. Semoga LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 ini dapat menjadi sebuah laporan yang mampu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan peningkatan akuntabilitas bagi pihak-pihak yang berkepetingan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Mengetahui, KEPALA BPKAD
Rooswandi Salem, M.Sos.,MM NIP. 19770930 200312 1 007
50
LAKIP BPKAD TA 2016
