BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri dalam bidang hubungan internasional. Melalui kerja sama internasional, negara - negara dapat memanfaatkan untuk pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara yakni Association of South East Asia Nations (ASEAN) telah memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerja sama internasional di khawasan ini. Dan dalam bidang kerja sama antarnegara, kebijakan luar negeri berperan sangat penting. ASEAN dibentukan dari Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, yang ditandangani oleh 5 wakil Negara pendirinya, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thamat Khoman ( Thailand), Narisco Ramos (Filiphina) dan Rajaratman (Singapura) merupakan kerjasama Negara – Negara di kawasan Asia Tenggara untuk membangun keamanan. ASEAN bukanlah suatu kerja sama antar Negara di kawasan Asia Tenggara untuk menggalang kerja sama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan yang pertama dan terakhir. Tujuan dasar pembentukan ASEAN sebagaimana dicerminkan dalam Deklarasi Bangkok Agustus 1967 adalah memulihkan hubungan – hubungan intraregional dan menyusunnya dalam struktur suatu tata Asia Tenggara berdasarkan prinsip saling menghormati dan hidup berdamping secara damai, apa pun system ekonomi – social masing – masing Negara anggota. Sasaran dan tujuan utama dalam ASEAN adalah memajukan kerja sama ekonomi dan social budaya berdasarkan struktur baru tersebut: “to accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations” (untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan

1

social dan pembangunan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha – usaha bersama dalam semangat persamaan dan kemitraan untuk memperkuat landasan bagi sebuah masyarakat bangsa – bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai” ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang selalu bergerak dinamis terhadap kebutuhan dunia international, sepanjang sejarah sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini telah banyak perkambangan – perkembangan positif baik dari struktur organisasi, keanggotaan hingga fungsi dan tujuan ASEAN yang terus menyesuaikan diri di dalam dinamika perpolitikan international. ASEAN telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan positif yang signifikan. Saat ini kerja sama ASEAN tengah menuju pada babak baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya ASEAN

Community tahun

2015.

Komunitas

ASEAN

2015

diputuskan ketika Deklarasi Cebu mengenai Perccepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 ( Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) oleh para Pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 ASEAN yang akan diselenggarakan di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya Deklarasi tersebut, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. ASEAN Community pada dasarnya upaya yang dilakukan anggota ASEAN untuk memperkuat, mempercepat dan mengimplementasikan kerja sama di antara mereka. ASEAN juga memiliki Cetak Biru sebagai peta jalan ( road map) untuk memdirikan Komunitas ASEAN 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 didasarkan pada 3 pilar Cetak Biru, yaitu Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN ( ASEAN Polotical – Security Comunity Blueprint), Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Community Blueprint), dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN ( ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint).

2

Vietnam dan Indonesia adalah dua negara berperan penting dan strategic dalam pendirian Komunitas ASEAN 2015. Indonesia berperan agak penting dalam ASEAN. Pertama, Indonesia adalah salah satu negara yang mendirikan ASEAN pada tanggal 8 Agustus, 1967 di Bangkok. Selain itu, Indonesia juga menjadi rumah tuan Sekretaris Jenderal ASEAN di Jakarta. Dalam ASEAN, Indonesia juga dianggap sebagai member yang aktif dan kuat. Di samping itu, peran Vietam dalam ASEAN disebut sebagai member yang aktif dalam upaya mempereratkan hubungan antara negara – negara dalam ASEAN. Di samping itu, Vietnam juga adalah kunci yang penting dalam pengekembangan ASEAN masa depan. Menuju ke pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Indonesia dan Vietnam sebagai member yang aktif juga mempunyai banyak kebijakan luar negeri yang cocok dengan rencana dalam peta jalan (road map) Komunitas ASEAN 2015. Dua negara ini juga ada perubahan dalam kebijakan luar negeri yang menuju ke pendirian Komunitas ASEAN 2015. Dalam kebijakan itu, kita bisa dapat kemampuan dan posisi Vietnam dan Indonesia masing masing di ASEAN. Dalam kebijakan luar negeri Vietnam dan Indonesia. Dua negara ini juga mendukung pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dengan 3 pilar, akan tetapi setiap negara masing masing konsentrasi pilar yang berbeda. Konsentrasinya tergantung dengan kondisi, sejarah, budaya, peranan masing maising di khawasan ASEAN. 2. Rumusan Masalah Penelitian mengenai Kebijakan luar negeri Vietnam dan Indonesia menuju pendirian Komunitas ASEAN 2015 yang pada umumnya dapat berawal dan berakhir pada tahun tertentu, namun penulis membatasi masalah aspek ini pada tahun 2003 sampai dengan 2013 Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

3

Bagaimana kebijakan luar negeri Vietnam dan Indonesia menuju pendirian Komunitas ASEAN 2015. 3. Kerangka Teori Politik luar negeri dijelaskan dalam bukunya Understanding International Relations oleh Chris Brown bahwa politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikusikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.1 Dari definisi ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa politik luar negeri sangat terkaitannya dengan kepentingan nasional suatu negera.2 Menurut Snyder decision-maker dalam suatu negara bisa bertanggung jawab dengan dua aspects yaitu external dan internal.3 External setting secara umum seperti faktor-faktor dari luar perbatasan negara misalnya globalisasi, lingkung dunia, teknik, krisis. Internal setting dianggap sebagai “domestic politics”, “public opinion” atau “ gepgraphical position”, atau faktor-faktor yang nonpemerintah dan interaksi antar negara seperti budaya, masyarakat, perdagangan dan lain lain.4 Snyder juga menyebutkan “ state action is the action taken by those acting in the name of the state” 5berarti keputusan negara akan medasarkan atas persepsi dari pemimpin negara. Bisa dilihat dari prinsip Snyder, kebijakan luar negeri seuatu negara akan diambil oleh pemimpinnya dengan pengaruhi dari faktorfaktor external dan internal, atau bisa dianggap sebagai kepentingan negeri. Bagan: Proses Penetapan Politik Luar Negeri Menurut Richard Snyder

1

Chris Brown, Understanding Internasional Relations, 2nd edition, London, Palgrave, 2001, hlm.68-86 2 Ganewati Wuryandari, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, Jakarta, 2008, hlm.14 3 Richard C. Snyder, Foreign Policy Decision – Making: An Apprroach to the Study of International Politics, The Free Press of Glencoe, 1962, p.67 4 Richard C. Snyder, Foreign Policy Decision – Making: An Apprroach to the Study of International Politics, The Free Press of Glencoe, 1962, p.68 5 Richard C. Snyder, Foreign Policy Decision – Making: An Apprroach to the Study of International Politics, The Free Press of Glencoe, 1962, p.65

4

Persepsinya terhadap setting internal Pengambil Keputusan

Tindakan Politik Luar Negeri Persepsinya terhadap setting eksternal

Terkait dengan kepentingan nasional, dalam buku The National Interests (1970), Joseph Frankel telah membagi kepentingan nasional dengan tujuh sifat yaitu kepentingan nasional berjangka panjang, berarkar dalam sejarah dan ideologi,sumber kritik terhadap pemerintah, memberi alasan untuk kebijakan, tidak perlu dikoordinasikan serta bisa saling bertentangan, lebih ditentukan oleh bidang politik daripada oleh kemampuan nyata. Kepentingan nasional bisa dianggap sebagai value. Kepentingan nasional berfungsi sebagai garis landasan terhadap kebijakan luar negeri.6 Dalam hal kepentingkan nasional, William D. Coplin juga menentukan empat faktor-faktor yang mempengaruhi kepada politik luar negeri:7 Pertama, kondisi internasional memengaruhi terhadap negara yang tertentu. Coplin menbuktikan hal ini dengan tiga faktor dalam dampak konteks internasional terhadap politik negeri suatu negara yaitu geografiks, ekonomis dan politik. Perilaku para keputusan negeri menjadi faktor kedua yang determinam dalam politik luar negeri. Perilaku ini bisa disebut sebagai pemimpin negara atau kementerian yang berperan penting dalam penentuan kebijak luar negeri. Ketiga adala kondisi ekonomi dan militer. Keputusan negara bisa dipengaruhi oleh kemampuan militer dan ekonomi dalam interaksinya dengan negara yang lain. 6

Lihat Joseph Frankel, The National Interest, London, Pall Mall, 1970, hlm. 15-37 Lihat William D. Coplin, Pengantar Polilik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1992, hlm. 165. 7

5

Dan faktor yang keempat memengaruhi politik luar negeri adalah politik domestik. Situasi politik yang sedang terjadi internal negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Kepentingan nasional bisa dilihat oleh Hans J. Morgenthau.8 Kepentingan nasional merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Menurut Morgenthau, strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional. Morgenthau menentukan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan. Morgenthau juga menjelaskan ada empat hal terkait dengan kepentingan nasional:9 Pertama, kepentingan nasional adalah hasil dari kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling tertentangan; ini bukan suatu idea yang dicapai secara abstrak dan saintifik, tetapi merupakan hasil dari persaingan politil internal yang berlangsung terus-menerus. Kedua,

kepentigan

nasional

suatu

negara

harus

sesuai

dengan

kemampuannya. Ketiga, kepentingan nasional suatu bangsa yang tidak hanya sadar akan kepentingannya sendiri, tetepi juga menyeusaikan dengan negara yang lain. Keempat,

Morgenthau

meyakinkan

pemimpin

yang

mendasarkan

kebijaksanaa pada jaminan keamanan kolektif dan bukan pada kepentingan nasional. Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sampai sekarang politik luar negeri Indonesia mangikuti jalur yang menyesuaikan dengan kondisi internasional serta kondisi domestik. Waktu dunia masih ada Perang Dunia II, persaingan antara Blok Barat yang diwakili Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet, Indonesia sebagai negara yang mencari jalur sendiri, tidak

8

H.J.Morgenthau, Politics Among Nations (A.Knopf, 1987) Mohtar Mas’oes, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990, hlm. 165 9

6

lepas dari dua Blok tetapi juga tidak cenderung ke mana pun. Saat itu, pemimpin Indonesia memutuskan politik luar negeri yang independen. Mohammad Hatta dalam pidatonya berjudul “ Mendayung Dua Karang” yang merupakan penjelasan pertama kali tentang politik bebas aktif dan dinyatakan di depan Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948, yaitu: Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan harus memilih saja antara pro-Rusia dan Pro-Amerika? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri...10 Menurut Mohammad Hatta, prinsip politik luar negeri Indonesia adalah “ Bebas Aktif”. Mohammad Hatta juga menjelaskan, dalam konteks kondisi pertentangan berada dalam kedua blok, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan mempunyai jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangakn istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.11 Dalam arti yang lebih luas, bebas berarti menunjukkan tingginya nasionalisme dan menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia.12 Sampai saat ini, Indonesia telah mengalami kepemimpinan mulai dai Presiden Sukarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap periode dapat dipengaruhi oleh faktor domestik yang paling menonjol saat itu. Seperti masa Orde Baru Presiden Suharto terhadap dengan kondisi ekonomi dan kepemimpinan politik atau persepsi elit. Karena Suharto mewarisi kebbroksm ekonomi di masa Sukarno, jadi politik luar negeri yang dijalankan lebih pragmatis dengan memfokuskan pada pembiayaan pembangunan nasional dari bantuan asing. 10

Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang, Cet. Pertama, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm. 17. 11 Mohammad Hatta, “Indonesian Foreign Policy”, Foreign Affairs (pre-1986), April 1953, hlm. 444 12

Dewi Fortuna Anwar, “Hatta dan Politik Luar Negeri” dalam htpp:// www.kompas.com.kompascetak/0208/09/nasional/hatt39.htm

7

Selain itu kepemimpinan Suharto di depan negara-negara ASEAN sangat diperhatikan dan dihormati. Sementara di era Presiden SBY (2004- sekarang), proses demokrasi yang terus digulirkan menjadi salah satu faktor domestik yang penting dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Hampir serupa dengan yang terjadi dapa Orde Baru, saat ini citra Indonesia di dunia internasional cukup positif. Hal ini di antaranya dan inisiatif-inisiatif segar yang kerap muncul dalam mengatasi persoalan regional dan dunia. Indonesia, antara lain, mengagas ide mengenai ASEAN Community, Asian African Cooperation, New Asia Africa Patnerships dan lain sebagainya.13 Dalam konteks ASEAN, politik Indonesia berperan sangat penting. Indonesia adalah salah satu anggota pertama mendirikan ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Selama waktu mengikuti ASEAN, Indonesia dipercaya untuk menjadi faktor yang menciptakan stabilitas regional di kawasan serta menyelesaikan konflik di antara negara-negara Asia Tenggara, buktinya Indonesia menjadi negara yang mediator dalam konflik anatara Vietnam – Kamboja, Thailand – Kamboja. Di samping itu, Indonesia juga berhasil dalam “shuttle diplomacy” dalam persoalan KTT ASEAN ke-20 tidka dapat sepakat pembahasan “code of conduct” tentang Laut Timur antara China dan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini bisa di lihat lagi dari teori Snyder tentang decision-making pemerintah Indonesia. Faktor external adalah posisi Indonesia sangat strategis, luas, panjang seperti jempatan antara negara-negara Asia Tenggara. Faktor internal bisa disebut dengan sikap politik pemimpin Indoneisa: Presiden Sukarno, Presiden Suharto, Presiden SBY semua dari bidang militer jadi lebih cenderung ke keamanan dan kedamaian dalam kawasan. Vietnam mederka pada tanggal 2 September 1945, Presiden Ho Chi Minh juga mengatakan bahwa “ diplomasi harus kerjasama yang erat dengan militari, politik, ekonomi dan budaya akan menjadi kekuasaan yang kuat supaya berjuang dengan penjajahan”.

13

Ganewati Wuryandari, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, Jakarta, 2008, hlm. 53

8

Pada tahun 1945-1946, Partai Komunis Vietnam menentukan “ selain pertahanan, diplomasi adalah hal yang sangat diperlukan buat sesuatu negara yang merdeka”14 Kalau negara yang mana ada kekuatan diplomasi, negara itu akan ada kekuasaan di dunia. Waktu perang dengan Amerika, Vietnam juga mementingkan diplomasi, yang khususnya diplomasi masyarakat. Diplomasi masyarakat sebagai sebagai bagian pokok, sesuatu senjata bagi Partai Komunis. Diplomasi Vietnam zaman “ Doi Moi” berubah dengan diplomas masa perang dan tertutup dengan dunia internasional. Sejak akhir abab 1980 sampai sekarang, setalah Perang Dingin, hubungan internasional sangat berubah dan Vietnam juga tidak terlepas dari hal ini. Process revolusi diplomasi Vietnam dilaksanakan dengan tiga tingkat: reform ideologi, reform kebijakan, reform dalam peksanaan. Ketika Vietnam telah mempunyai hubungan diplomatik dengan negaranegara di dunia, Vietnam mulai melajutkan hubungannya lebih erat dengan para negara yang menjadi mitra. Di samping itu, Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tahun 1995, bersama negara-negara yang lain di Asia Tenggara kerjasama menuju kedamaian dan perkembangan. Setelah ASEAN, Vietnam merupakan ASEM(1996) dengan negara-negara yang lain, masuk APEC (1998) dan menjadi anggota resmi WTO pada tahun 2007 setelah 10 tahun yang diskusi, menanda langkah intergrasi yang penting terhadap Vietnam. Sebenarnya, menjadi anggota asosiasi internasional adalah hasilan yang pemula, Vietnam selalu berusaha menjadi anggota yang aktif dan bertanggung jawab. Pada tahun 1997, Vietnam berhasil menjadi tuan rumah untuk KTT Internasional pertama – KTT para negara berbahasa Perancis. Sejak itu, Vietnam telah berhasil mengorganisasikan banyak acara acara internasional, sepertinya Senior ASEAM (2004), Senior APEC (2006) dan Senior ASEAN (1998 dan 2010), ketua ASEAN 2010. Makin lama makin meningkat peran Vietnam terhadap asosiasi-asosiasi internasional. 14

Dossil Partai Komunis: Dossil lengkap, Penerbit Politik Nasional, Ha Noi, 2000, Bab.8, hlm.290,27

9

Politik Vietnam kalau dianaliasi dengan Snyder juga bisa kepentingan nasionalnya dalam kebijakannya. Dengan faktor external, Vietnam adalah satu satuan negara sosialisme di Asia Tenggara, bergabung dengan ASEAN akan lebih aman dan dapat banyak kerja sama dengan negara-negara dalam regional. Di samping itu, posisi Vietnam sangat strategis di Asia Tenggara, di anggap sebagai menahan China menurun ke Selatan dan adalah jembatan dengan Indochina, jadi Vietnam sendiri akan sulit untuk menjaga keamanan kalau tidak gabung dengan asosiasi yang lain. Dengan faktor internal, Vietnam adalah negara sosialis, partai tunggal adalah Partai Komunis Vietnam, jadi keamanan domestik agak stabil, pemerintah Vietnam konsentrasi ke bidang ekomoni karena Vietnam masih negara berkembang yang sedang memulihkan dari perang. Jadi Vietnam dapat kepentingan nasional ketika bergabung dengan ASEAN adalah kesempatankesempatan untuk kerjasama ekonomi dan berbagai bidang yang lain dengan negara-negara anggota ASEAN. 4. Tinjauan Literatur CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar. Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar, Ratna Shofi Inayati dalam “ Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015” (2008) sudah mengdeskripsikan latar belakang masyarakat Asia Tenggara berlandaskan tiga pilar dan persiapan menjelang Komunitas ASEAN 2015. Buku juga menjelaskan konsep dan tantangan masyarakat

terhadap

Komunitas

Ekonomi

ASEAN.

Meskipun

gagasan

membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN bisa dilihat sebagai langkah logis dari kelanjutan kerjasama ekonomi yang sudah dijalankan selama ini, namun sasaran tersebut tidak otomatis akan tercapai. Buku juga memberikan saranan untuk membangun masyarakat Sosial – Budaya ASEAN melalui identitas regional yaitu dilembagakan guna membangkitan kesadaran masyarakat ASEAN. Blueprint AEC ini merupakan batu loncatan untuk pembangunan ASEAN yang signifikan. Selama ini regional community building di ASEAN bersifat terbuka dan tidak mengikat sehingga ASEAN sebagai organisasi tidak memiliki kapasitas untuk menekan baik ditingkat nasional satu negara atau ditingkat

10

regional sekalipun. Dalam tulisanya, Soesatro (2008) membandingkan proses integrasi ASEAN dengan EU. Perbedaan mendasar adalah proses integrasi EU didorong oleh kekuatan institusi regional yang kuat sedangkan ASEAN masih berusahan untuk membangunnya. AEC sebenarnya

merupakan perpanjangan

dari

agenda ASEAN

sebelumnya seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), the ASEAN Investment Area (AIA), the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan the Initiative for ASEAN Integration (IAI). Beberapa perubahan tetap perlu dilakukan untuk masing-masing agenda. Untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ekonomi misalnya, isu kunci yang harus mendapat perhatian adalah perlunya pengkajian ulang kebijakan blueprint ASEAN untuk pembangunan SMEs dengan membentuk

aksi

nyata. Selain itu perlu adanya usaha serius

untuk

menterjemahkan konsep “ASEAN (regional) public goods” kedalam praktek yang sesungguhnya.. Terakhir adalah Membangun ASEAN Development Fund (ADF) (Soesastro 2009). Buku Politik Luar Negeri Indonesia Tengah Pusaran Politik Domestik dipenilian oleh Ganewati Wuryandari, Dhurorudin Mashad, Tri Nuke Pujiastuti, Athiqah Nur Alami sebagai ringkasan jalan politik luar negeri Indonesia sejak kemederkaan sampai tahun 2007. Dalam buku ini, penulis membahas tentang politik luar negeri Indonesia selama enam dekade mengalami dengan Presiden pertama Sukarno sehingga presiden saat ini Susilo Bambang Yudhoyono. Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sejak masa Orde Lama hingga Pasca- Orde Baru (1945-2007) memiliki dimanika yang beragam, khususnya jika dilihat berdasarkan faktor domestik. Perubahan politik domestik memperngaruhi ke politik luar negeri secara langsung dan tidak langsung. Pengaruhi ini bisa dilihat dalam arah, agenda dan substansi politik luar negeri Indonesia. Di samping itu, buku ini juga membahas peran Indonesia terhadap kawasan atau negara-negara yang lain misalnya ASEAN. Buku Dimamika Asia Tenggara menuju 2015 ditulis oleh C.P.F Luhulima adalah penelitian tentang ASEAN dibagi tiga bagianyaitu: Bidang Ekonomi,

11

Bidang Politik dan Bidang Keamanan. Buku membahas tentang kekuatan dan kelemahan ASEAN dalam kerjasama menuju ke Komunitas ASEAN 2015. Dalam bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN masih tergantung dengan faktor luar ASEAN, bisa dilihat dari investasi intra-ASEAN tidak mencapai 20% (18,3%) sedangkan investasi dari luar ASEAN mencapai 80% lebih (81,7%)15. Dalam bidang politik, dalam internal ASEAN masih ada banyak masalah yang belum bisa diselesaikan. Dan dalam bagian ini, penulis juga membuktikan peran Indonesia terhadap ASEAN masa Presiden Sukarno dan Suharto. Di samping itu, ASEAN juga menjadi kepentingan nasional berbagi Indonesia. Menurut Presiden Suharno hubungan dengan ASEAN adalah hubungan yang “ dekat dan harmonis, kepada penggalangan kerjasama yang lebih mantap dengan negara-negara tetangga” di sekitanya, sebab di sinilah terletak “kepentingan nasional kita yang paling vital”16.Bisa dapat dalam buku adalah bagaimana generisi-generasi kedua, ketiga dan seterusnya dari pemimpin ASEAN tetap memiliki komitmen untuk melanjutkan kerjasama dalam lingkup ASEAN. Buku Peran Strategis Indonesia dalam Pembentukan ASEAN & Dinamikanya - Kajian Kebijakan Polugri RI, UKM Regional, Implikasi Liberalisasi Perdagangan, Realitas Piagam ASEAN & Esensi Kompetisi Regional, ditulis oleh Zainuddin Djafar, Moon Young Ju dan Anissa Farha Mariana adalah penelitian mengenai perannya Indonesia terhadap ASEAN serta negara-negara tetangga. Menurut Moon, berperan penting Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN (1965 – 1967), ternyata terus bergulir dan diikuti dengan berbagai perubahan yang cukup signifikan, termasuk penambahan anggotanya menjadi 10 negara yang merupakan “penggabungan warna-warni ideologis” dan menjadi karakteristik tersendiri bagi kekuatan sebuah organisasi regional di Asia Tenggara. Di samping itu, buku menyebut hasil 15

C.P.F Luhulima, Dimamika Asia Tenggara menuju 2015, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 59. 16

Suharto, Pidato Kenegaraan Tahun 1968: 104; Speech delivered by H.E. Adam Malik, Presidium Minister. Minister of Foreign Affairs of Indonesia on the Occasion of the Signing of the Joint Declaration on the Formation of ASEAN, “A New Association for Regional Cooperation,” dalam B.R. Siagian, ed. Eight Year Cycle of ASEAN, Jakarta: ASEAN National Mass Media, Department of Informasi & ASEAN National Secretariat. 1975;hlm. 29

12

penelitian Anissa Mariana mengenai bagaimana tiga negara khususnya di ASEAN ( Indonesia, Malaysia dan Thailand) menerapkan strategi Usaha Kecil dan Menengah menghadapi implikasi perkembangan ekonomi China dengan berbagai makna geostrategisnya, dan rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Apakah Pasar Tunggal ASEAN 2015 tersebut dengan 4 ciri utamanya yaitu kebebasan arus barang dan jasa, kebebasan arus tenaga kerja ahli, prinsip nondiskriminasi dalam profesian, dan kebebasan arus modal, dapat diandalkan dalam meningkatkan perekonomian kawasan umumnya. 5. Hipotesis Pada tahun 2015 mendatang, negara negara di Asia Tenggara, yang beranggota ASEAN akan bergabung Komunitas ASEAN 2015 dengan tiga pilar yaitu: Pilar Politik Keamanan ASEAN, Pilar Ekonomi ASEAN, Pilar Sosial Budaya ASEAN. Terdahap mewujudkan Komunitas ini, Vietnam dan Indonesia masing masing mempunyai kebijakan luar negeri. Dua negara ini saling kerjasama dan memdukung penbentukan Komunitas ASEAN 2015. Akan tetapi dalam kebijakannya juga ada kepentingan masing masing Vietnam dan Indonesia yang cocok dengan kondisinya negeri nya. Indonesia dan Vietnam berdua adalah anggota yang penting dalam Komunitas ASEAN 2015. Dalam tiga pilar Komunitas ASEAN, Vietnam dan Indonesia masing masing mengonsentrasi yang pilar berbeda. Indonesia lebih cenderung ke pilar Politik Keaman ASEAN, Indonesia sebagai faktor mediator menyelesaikan konflik antara negara-negara ASEAN atau negara-negara ASEAN dengan negara dair luar. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa kasus seperti kasus Kamboja – Thailand, kasus Kamboja – Vietnam dan “shuttle diplomacy” yang Indonesia telah sangat sukses. Di samping itu, bisa lihat dari latar belakang pepimpin Indonesia kebanyakan adalah orang dari militer, jadi Indonesia merminat dengan menyelesaikan masalah keamanan dalam kawasan. Indonesia sebagai ketua Pilar Politik Keamanan ASEAN, menciptakan stabilitas regional sikap politik bebas aktif. . Dan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Mission of Japan to ASEAN pernah mengatakan “ The importance of Indonesia in our relationship

13

with ASEAN cannot be overemphasized. Indonesia occupies a critically important place as a country that is making every effort to embody aforementioned basic values and having overcome many difficulties such as military dominant autocratic regime, religious conflicts, ethnic conflicts and turbulent transitional period to democracy. As Indonesia has gone through all these, its words weigh much more vis-a-vis other ASEAN countries than other external partners including Japan. We will closely work with Indonesia not only in a bilateral context but also in that of ASEAN and Asia-Pacific for the peace and prosperity of the region”17 Memang dengan ASEAN, kalau Indonesia bertanggung jawab keamanan kawasan ini dengan baik, Indonesia bisa meningkatkan posisi lebih tinggi dalam hubungan internasional. Vietnam dengan negara yang lain beda dengan sistem pemerintahnya, Vietnam adalah negara yang satu satunya ikut sistem sosialis. Karena itu politik domestik Vietnam berbeda dengan negara yang lain di ASEAN. PolitikmVietnam dikuasaikan dengan Partai Komunis yang tunggal, karena itu kondisi politik domestik Vietnam sangat stabil, Vietnam mengonsentrasi ke Pilar Ekonomi ASEAN. Kerjasama dengan ASEAN adalah pintu buat Vietnam kerja sama dengan internasional, sejak Vietnam masuk dan menjadi anggota ASEAN, Vietnam bisa kerjasama dan mengembangkan ekonominya dengan cara kerjasama bilateral serta multilateral dengan internasional. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung mengatakan bahwa “Vietnam harus memperluas pasar ekspor, cari pasar baru, khususnya produk tradisi seperti beras, kopi, teh, textile, perikanan, kulit”. Selain itu, wakil Menteri Kementerian Luar Negeri Nguyen Thanh Son juga menegaskan bahwa “Vietnam hanya mengekspor dengan stabil kalau ada kebijakan perdagangan yang jangka waktu lama dan tenaga kerjanya bermutu”. Sedangkan Menteri Kementerian Predagangan menjelaskan bahwa “untuk mencapai tujuan ekpor tahun 2014 harus mengspor barang barang yang bermutu

17

http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/13/toward-a-communitysolidarity-with-resilience.html

14

dan menyesuaikan dengan kesenderungan masa kini sambil tetap konsentrasi dengan produk tradisi sebagai hasilan pertanian dan perikanan. Tetapi tidak bisa lupa produknya harus menghemat energi dan bagud untuk linkungan”. Menteri Kementerian Perdagangan juga menentukan orang Vietnam yang sedang tinggal luar negera adalah elemen yang membantu memperkenalkan produk Vietnam ke masyarakat internasional18. Indonesia dan Vietnam setiap negara ada kebijakan luar negeri mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 yang menyeusaikan dengan tujuan masing masing. 6. Metode Penelitian Penelitian “ Kebijakan luar negeri Vietnam dan Indonesia menuju pendirian Komunitas ASEAN 2015” memakai metode riset yang mengdeskripsi kebijakan luar negeri Vietnam dan Indonesia dari tahun 2003 sampai saat ini terhadap persoalan Komunitas ASEAN 2015. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian eksplanatori atau eksplanasi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik seperti buku, tulisan, artikel, serta media cetak dan elektronik yang akan menjadi sumber data guna melengkapi kebutuhan bahan riset ini. 7. Struktur Penulisan Penelitian ini akan dijabarkan dalam 5 bab. BAB I: Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metode riset, hipotesis dan sistematika penulisan penelitian ini.

18

http://vietstock.vn/2013/12/xuat-khau-nam-2014-tran-tre-hi-vong-768-325251.htm

15

BAB II Latar belakang Komunitas ASEAN 2015 BAB III: Kebijak luar negeri Vietnam menuju Komunitas ASEAN 2015. Bab ini akan membahas system pemerintah Vietnam dam kebijakan Vietnam menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Dalam bab ini juga menjelaskan kebijakan Vietnam dan perannya bagaimana dalam Komunitas ASEAN 2015. BAB IV: Kebijak luar negeri Indonesia menuju Komunitas ASEAN 2015. Bab ini akan membahas system pemerintah Indonesia dam kebijakan Indonesia menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Dalam bab ini juga menjelaskan kebijakan Indonesia dan perannya bagaimana dalam Komunitas ASEAN 2015. BAB V: Kesimpulan Bab terakhir akan memberikan kesimpulan dan rangkuman dalam bab – bab sebelumnya.

16