1
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG MASALAH Keberadaan Desa di Indonesia sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa. “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landscappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya”.Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. dengan memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerinthannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain menyatakan “oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat maka Indonesia tidak akan memiliki daerah dalam lingkunganny yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi dan Daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Di daerah – daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang semuanya akan dietapkan oleh Undang – Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang – Undang Dasar 1995 sesudah amandemen berbunyi : (1) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang. Pasal 18B 1
2
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai Asas otonomi yang merupakan priinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Otonomi, dalam hal mendasari Desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Dalam asas Desentralisasi dapat memberikan penilaian yang relatif lebih tepat pada sifat yang berbeda dari wilayah dan penduduk Indonesia karena rakyat yang berbeda didalamnya menjadi subjek dalam pengambilan keputusan – keputusan ditingkat local (provinsi, kabupaten /kota, desa) menjadi sarana yang tepat dalam pelaksanaan demokrasi dan kebebasan rakyat dalam menentukan langkah kebijaksanaan pemerintah di tingkat lokal
dan menjadi sarana untuk
mengimplementasikan prinsip Negara hokum dalam pemencaran kekuasaan. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2
3
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diatur tersendiri dengan undang-undang. Pengaturan umum tentang desa ditaur dalam Undang – Undang nomor 6 tahun 2014. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu,Undang-Undang juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Dalam penjelasan Pasal 19 huruf (b) Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa. Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan desa terdapat dalam Pasal 77 Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : Pasal 77
3
4
(1)
Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional,kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
(2)
Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupmasyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
(3)
Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dalam Peratuuran Pemerintah Nomor 43 tahun
2014 yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dalam Pasal 113 berunyi : “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan perturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”
Desa Banjarjo memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan Pasar Hewan Desa yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasar Hewan Desa Banjarjo merupakan Pasar Hewan yang sangat berpengaruh dalam perdagangan jual beli hewan di kota – kota besar di sekitar Kabupaten Bojonegoro. Pasar tersebut merupakan Pasar hewan desa yang berbentuk Pasar Hewan yang ahnya beroperasi pada pasaran wage. Pengelolaan pasar desa oleh pemerintah desa setempat menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu bentuk dari kewenangan lokal berskala desa. Kepentingan masyarakat akan kebutuhan ekonomi dan sumber daya pangan tidak lepas dari adanya peran pasar Desa yang berada dalam Desa tersebut, dalam hal ini termasuk kewenangan local berskala Desa untuk mengatur dan mengakomodir berbagai macam kepentingan masyarakat Desa. Desa Banjarjo meliliki dua pasar desa dimana satu diantaranya adalah Pasar Hewan Desa yang memiliki penasihat dan pelaksana operasional yang ditunjuk untuk mengelola pasar sedangkan pasar desa yang lain tidak memilikinya. Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berbentuk Pasar Hewan Desa memiliki penasihat dan pelaksana operasional yang ditunjuk untuk mengelola pasar hewan desa, pelaksana operasional tersebut bukan merupakan pelaksana fungsi 4
5
pemerintah desa. Pelaksana operasional dan penasihat dibentuk oleh kepala desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Pasar Hewan Desa, yang kemudian bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan operasional Pasar Hewan Desa. Peraturan Desa Banjarjo sebagai bentuk kebijakan Kepala Desa Banjarjo yang mengatur pengelolaan pasar hewan desa hanya mengatur mengenai pengelolaan pasar Hewan Desa, sedangkan pasar lain tidak diatur dalam peraturan Desa Banjarjo. Perbedaan kebijakan Kepala Desa Banjarjo dalam pengelolaan kekayaan desa yang berupa pasar milik desa di Desa Banjarjo, lebih mengutamakan Pasar Hewan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai implementasi dari kebijakan tersebut kedalam penulisan hukum yang berjudul: BANJARJO
KECAMATAN
IMPLEMENTSI KEBIJAKAN KEPALA DESA
PADANGAN
KABUPATEN
PENGELOLAAN PASAR HEWAN DESA
5
BOJONEGORO
DALAM
6
2. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana implementasi kebijakan Desa Banjarjo kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan pasar hewan desa? b. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro?
3. TUJUAN PENELITIAN Pada dasarnya sebuah penelitian mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai dan tujuan penelitian tersebut yang dimaksudkan sebagai target dari penelitian untuk penjelasan mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian tersebut dimaksudkan memberi arah yang dituju oleh sebuah penelitian supaya tidak melenceng maupun kesalahan arah dalam sebuah penelitian. Sehingga Tujuan penelitian itu adalah sebagai berikut : a. Tujuan Objektif 1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Perundang – undangan dalam pengelolaan pasar hewan desa 2. Untuk menganalisis kendala yang timbul dalam pengelolaan Pasar hewan desa b. Tujuan Subjektif
6
7
1. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. 2. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang telah diperoleh dibidang ilmu Hukum Tata Negara dalam masyarakat 3. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mempraktekan teori-teori ilmu hukum, dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan yang didapat semasa perkuliahan 4. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. MANFAAT PENELITIAN Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, penulis sendiri, dan pembaca. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a.
Manfaat Teoritis 1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan literature kepustakaan dibidang karya ilmiah. 2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Pemerintahan Desa pada khususnya mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Manfaat Praktis 1. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti, membentuk pola pikir yang sistematis, mengembangkan penalaran dan , sekaligus menerapkan ilmu yang dipelajari di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2. Diharapkan memberi masukan dan membantu semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait permasalahan dalam permasalahan yang diteliti dan bermanfaat bagi pihak yang mengkaji ilmu hukum terkait permasalahan yang diteliti. 5. METODE PENELITIAN a. Jenis Penelitian
7
8
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris, menganalisis peraturan perundang – undangan, jurnal dan buku - buku hukum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data yang berada di Desa Banjarjo terkait pengelolaan pasar hewan Desa (Soerjono Soekanto, 2010 : 52). b. Sifat Penelitian Penulisan hukum ini termasuk bersifat deskriptif. “Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teoriteori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”. (Soerjono Soekanto,2010:10).. penulis dalam hal ini akan mendeskripsikan mengenai kebijakan kepala desa dalam pengelolaan pasar hewan desa. c. Pendekatan Penelitian Pendekatan Penelitian yang akan digunakan penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan tata cara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto,2010:32). Dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Banjarjo, kepala Bagian pemerintahan dan kepala pasar hewan desa. d. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang di perlukan maka penelitian yang di lakukan ini penulis mengambil lokasi Desa Banjarjo Kecamatn Padangan Kabupaten Bojonegoro. e. Jenis dan Sumber Data Penelitian Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:51). Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan 8
9
bersumber dari data – data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan – bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu : 1. Bahan Hukum Primer : Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010:12). Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data secara langsung di Balai Desa Banjarjo, khususnya dengan pihak yang sesuai dengan jabatannya yaitu Kepala Desa Banjarjo, kepala urusan pemerintahan dan kepala pasar hewan desa 2. Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010:12).Dalam penelitian ini digunakan dokumen resmi tentang pengelolaan pasar hewan desa Banjarjo 3.
Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.
f. Teknik Pengumpulan Data Penulis dalam mengumpulkan data yang ditujukan untuk melengkapi kelengkapan data dalam penelitian menggunakan teknik studi lapangan dan teknik studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. “Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan” (Lexy.J.Meleong, 2009 : 216).
1. Studi lapangan Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara ( interview). Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J.Moleong, 2009 : 186). 9
10
Dengan melalui wawancara dengan pihak yang sesuai dengan jabatannya yaiu Kepala Desa Banjarjo, kepala Bagian pemerintahan dan kepala pasar hewan desa. 2. Studi pustaka Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku – buku , literatur, jurnal, peraturan perundang – undangan , dokumen resmi dari kantor kepala Desa Banjarjo Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro , laporan penelitian terdahulu, dan pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian g. Teknik Analisis Data Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Dalam teknis secara analisis ini terdapat tiga komponen utamanya, yaitu: (H.B.Sutopo, 2006:113-116) 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses penyeleksian,pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat dicatatan tertulis (fieldnote). 2. Penyajian Data Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditamilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga model tabel 3.
Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk
diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah tersaji. Penarikan kesimpulan dan verivikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data. Teknik analisis kualitatif dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema seperti berikut ini Teknik Analisis Data h. Teknik Pengambilan Sampel 10
11
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Peneliti dalam pengambilan sampel memilih narasumber Agus Hariyanto yang menjabat Kasubbag, Bagian Pemerintahan Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dikarenakan narasumber memahami mengenai Pengelolaan pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa , selain itu juga narasumber yang merupakan mantan kepala Pasar Desa Hadi Sasmito dikarenakan narasumber yang memahami dan yang menangani dalam hal pelaksanaan operasional Pasar Desa Bnajarjo
6. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM Sistematika penulisan hukum disajikan guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri atas empat bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasi penelitian ini. Keseluruhan sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab kedua ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada doktrin ilmu hukum, mengenai persoalan yang akan berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Selain dari keseluruhan tersebut juga terdapat kerangka pemikiran. Tinjauan Umum mengenai Kebijakan, Tinjauan Umum mengenai Pemerintahan Daerah,Tinjauan Umum mengenai Pemerintahan Desa, Tinjauan Tinjauan Umum mengenai AsasAsas Pemerintahan Yang Baik dan Tinjauan Umum mengenai Kekayaan Desa
11
12
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada Bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai implementasi kebijakan kepala Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan pasar hewan desa
BAB IV
: PENUTUP Bab ini Penulis mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
12
