BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menjujung tinggi Penegakan Hukum. Legalitas menjadi salah satu ciri Negara Hukum, dalam pengertian adanya pengakuan terhadap Hukum yang hidup di Indonesia. Sejalan dengan Prinsip Negara Indonesia yang menjujung tinggi Penegakan Hukum, maka Rakyat Indonesia dalam bertingkah laku harus sesuai Hukum yang berlaku, Peraturan yang dibuat diharapkan sebagai pedoman Masyarakat dalam bertingkah laku. Segala tingkah laku yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dan disepakati bersama akan mendapat sanksi yang tegas dari peraturan tersebut. Sanksi diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, efek pembelajaran bagi pelaku Tindak Pidana, sanksi tersebut akan berdampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri , serta masyarakat disekitarnya karena akan menimbulkan rasa aman, nyaman dan tercipta keharmonisan di Masyarakat. Indonesia menggolongkan Tindak Pidana menjadi dua yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Umum diatur dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana ( selanjutnya disebut KUHP), berarti segala perbuatan yang melanggar Peraturan KUHP dianggap sebagai Tindak Pidana Umum, sedangkan Tindak Pidana Khusus diatur sendiri dalam peraturan tersendiri diluar KUHP, dalam peraturan yang dibuat diluar KUHP, lebih secara rinci mengatur ketentuan-ketentuannya, sehingga dalam penyelesaian kasusnya, Tindak Pidana Khusus didahulukan terlebih dahulu daripada Tindak Pidana Umum. Tindak Pidana Narkotika menjadi salah satu Tindak Pidana Khusus, yang peraturannya diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika digolongkan sebagai Kejahatan luar biasa, Indonesia sebagai Negara Hukum melakukan tindakan nyata untuk memberantas Narkotika yang berkembang di Masyarakat, kerja sama antar Penegak Hukum dalam memberantas Narkotika menjadi salah satu tindakan nyata dalam keseriusan Negara Indonesia memberantas Tindak Pidana Narkotika. Tindak Pidana Narkotika yang merupakan Tindak Pidana Khusus, dalam proses penyelesaian di Peradilan Umum, perkara Tindak Pidana Narkotika diselesaikan terlebih
dahulu daripada Tindak Pidana Umum. Penyelesaian tindak Pidana Narkotika diselesaikan di Peradilan Umum, tentu saja berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disebut KUHAP). Tujuan dari hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran Materill, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara Pidana dengan menerapakan ketentuan hukum acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidaan telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan ( Andi Hamzah, 2010 : 8) Proses pencarian Kebenaran Materill dimulai sejak penyidikan hingga penjatuhan putusan oleh Hakim. Peran Hakim dalam menemukan kebenaran materill cukup besar. Terkadang hakim dalam memutus sebuah perkara tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum. Ketidak sesuaian putusan dengan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, menyebabkan adanya upaya hukum terhadap putusan tersebut. Terdapat dua Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP yaitu Upaya Hukum Biasa dan luar biasa, Upaya Hukum biasa yaitu Banding yang diproses di Pengadilan Tinggi dan Kasasi yang prosesnya digelar di Mahkamah Agung, sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi demi Kepentingan Hukum.Terkait dengan Upaya Hukum Kasasi, dalam KUHAP diatur dalam Pasal 253, terdapat tiga alasan Kasasi yang dibenarkan oleh pasal 253 KUHAP . Tujuan Kasasi menurut Yahya Harahap adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan Hukum agar Hukum benar benar diterapakan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan Undang-undang (2008: 539 ). Terkait dengan masalah apakah Hukum salah diterapkan oleh Hakim atau tidak diterapkan hukum sebagaimana mestinya oleh hakim dalam putusan adalah Hak Hakim dalam memutus, masalah penghukuman adalah wewenang Hakim dank arena itu Hakim dalam menentukan Hukuman harus peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat ( Wahyu Afandi, 1978: 9) Pencarian Kebenaran Materill dalam Perkara Pidana dilakukan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal
11 ayat (1) yang menyatakan Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara dengan susunan Majelis sekurang-kurangnya 3 ( tiga) orang hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain.Susunan yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yaitu seorang hakim berperan sebagai Hakim Ketua dan dua orang berperan sebagai Hakim anggota satu dan Hakim anggota dua. Susunan Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang Hakim / berjumlah ganjil, hal ini diperlukan dalam hal pengambilan keputusan. Adapun tujuannya adalah untuk penentuan dalam jumlah suara. Ketika terdapat Perbedaan Pendapat Hukum diantara Hakim, dengan adanya Perbedaan Pendapat itu bisa diatasi dengan cara Voting oleh hakim yang berjumlah ganjil, akan dihasilkan suara
terbanyak dan tidak akan memiliki
jumlah suara seimbang ( HukumOnline.com/klinik/inialasanjumlah majelis ganjil-diakses 31 Maret 2016 Pk. 08.07) Perbedaan Pendapat antar Majelis Hakim merupakan konsekuensi dari Jumlah Majelis yang berjumlah 3 (tiga ) orang, yang juga merupakan konsekuensi dari Pasal 182 KUHAP yang mengharuskan adanya musyawarah sebelum mengambil keputusan terahkir, musyawarah harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, musyawarah diketuai oleh hakim ketua yang kemudian mengajukan pertanyaan ke Hakim Anggota, kemudian Hakim ketua terahkir memberikan pendapat terhadap perkara tersebut, pendapat harus disertai alasannya dan pertimbangannya.Jika setelah musyawarah tidak terjadi mufakat Bulat maka keputusan diambil dengan cara Voting, jika voting tidak berhasil digunakan pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 dan merujuk Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undnag Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/VII/2014 romawi VI angka 8 yang mengatur mengenai Perbedaan Pendapat yang terjadi dalam musyawarah Hakim. Esensi Perbedaan Pendapat Hakim atau Dissenting Opinion adalah penolakan anggota majelis (Minoritas) terhadap putusan yang disepakati mayoritas ( Bagir Manan, 2006 : 14 ). Perbedaan Pendapat membuat masyarakat mengetahui latar belakang lahirnya putusan, karena ada transparasi pertimbangan Hukum yang dicantumkan oleh hakim pada setiap putusannya. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014 yang pada
pertimbangannya terdapat Perbedaan Pendapat Hakim Anggota satu dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota dua, dalam melakukan penilaian terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum atas dasar hakim Pengadilan Negeri Malili yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis melakukan penulisan Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014 dengan judul “ PERBEDAAN PENDAPAT PENILAIAN ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
TERDAKWA
(Studi
Putusan
Mahkamah
Agung
Nomor
161
K/Pid.Sus/2014 ) 2. Rumusan Masalah Agar permasalahan yang akan diteliti akan lebih jelas dan penulisan hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang disusun berdasarkan uraian latar belakan dan judul yang disampaikan. Adapun Rumusan masalah yang relevan dengan penulisan hukum adalah: 1. Apakah alasan permohonan kasasi Penuntut Umum atas dasar kesalahan pertimbangan hakim dalam penentuan Tindak Pidana Narkotika terhadap terdakwa telah sesuai Pasal 253 KUHAP ? 2. Apakah alasan Perbedaan Pendapat Penilaian Majelis Hakim atas dasar Permohonan Kasasi Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP ? 3. Tujuan Penelitian Pada hakekatnya penelitian mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian adalah sebagai berikut : a. Tujuan Objektif 1). Untuk mengetahui alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar yang dianggap penuntut umum hakim salah dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika terhadap terdakwa sudah sesuai KUHAP
2). Untuk mengetahui perbedaaan pendapat yang diberikan hakim terhadap penilaian permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan adanya kesalahan pertimbangan Hakim dalam menenetukan Tindak Pidana Narkotika terhadap terdakwa sudah sesuai dengan KUHAP b. Tujuan Subyektif 1) Untuk menambah wawasan penulis, meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis sebuah karya tulis dan mengetahui dengan paham mengenai perbedaan pendapat hakim dalam menilai sebuah permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan kesalah pertimbangan hakim dalam menentukan Tindak Pidan Narkotika terhadap terdakwa studi putusan Mahkamah Agung nomor 161 K/ Pid Sus/ 2014 2) Untuk memenuhi persyaratan Akademis Penulis dalam meraih gelar Strata satu (S-1) ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 4. Manfaat Penelitian Dalam sebuah penelitian, meneliti suatu hal diharapkan dapat memberikan jawaban yang memiliki landasan yang kuat dalam memberikan memecahkan suatu permasalahan. Sehingga Penelitian tersebut mampu memberikan manfaat yang besar terhadap ilmu pengetahuan di bidang penelitian. Adapaun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a. Manfaat Teoritis 1) Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Acara Pidana 2) Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi Sumber bacaan maupun Literatur dalam dunia kepustakaan Hukum Acara Pidana 3) Penelitian ini merupakan latihan dan pemebelajaran dalam menerpakan teori yang didadapat sehingga memperoleh dan menambah pengetahuan b. Manfaat Praktis 1) Untuk menjawab atas pertanyaan yang diteliti penulis 2) Sebagai Praktek dan Teori penelitian dalam bidang Hukum dan juga sebagai praktek dalam menulis Karya Ilmiah menggunakan metodePenelitian Ilmiah
3) Memberikan pengalaman, pengetahuan yang baru kepada penulis terhadap masalah yang dikaji mengenai permasalahn hukum, dan dapat berguna dikemudian hari bagi penulis 5. Metode Penelitian Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, buuka sekedar know-abaout. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memcahkan isu
hukum
yang
dihadapi.
Disinilah
dibutuhkan
kemampuan untuk
mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pencerahan atas masalah tersebut. ( Peter Mahmud Marzuki,2014: 60 ) Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut : a. Jenis Penelitian Penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif, jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normative, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56 ) b. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini termsuk jenis penelitian prespiktif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Penelitian ini juga bersifat terapan yaitu menggunakan ilmu hukum dalam menetapkan standart prosedur, bahan hukum dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian ini digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.(Peter Mahmud Marzuki, 2014 :130 ) c. Pendekatan Penelitian Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya adalah sebagai berikut ( Peter Mahmud Marzuki, 2014:133) 1) Pendekatan Kasus ( case approach )
2) Pendekatan Perundang-undangan ( statute approach ) 3) Pendekatan Historis ( historical approach ) 4) Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 5) Pendekatan Komparatif (comparative approach ) Terdapat 5 ( lima ) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan Kasus ( Case Aprroach ). Pendekatan Kasus berarti melakukan telaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dan sudah mempunyai keuakatan Hukum tetap. Dalam Penelitian yang dilakukan Penulis, studi Putusan yang digunakan yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/ Pid.Sus/ 2014 d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Jenis bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud mengatakan, bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang yang digunakan adalah bahan hukum. dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder a) Bahan Hukum Primer Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan Bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan dan putusan hakim( Peter Mahmud Marzuki,2014: 181). Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah : 1) Putusan Mahakamah Agung Nomor 161 K / Pid Sus/ 2014 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 7) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/VII/2014 b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi Tinggi ( Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181 ) e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, karena penulis menggunakan pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusanputusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014; 238 ) Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang undangan, dokumen dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahn yang akan dibahas berdasarakan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang didalam penelitian ini. f. Teknis Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis tersebut diatarik sebuah kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 :89 ). Jadi Premis mayor adalah Undangundang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sedangkan Premis Minornya adalah kesesuaian alasan Kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian Perbedaan Pendapat Hakim dengan ketentuan KUHAP dari kedua hal tersebut ditarik Konklusi untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan penulis. 6. Sistematika Penelitian Hukum Untuk menjabarkan secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, penulis memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika Penulisan hukum ini akan terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari
bab terbagi dalam sub- sub bagian yang dipergunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika Penulisannya sebagai berikut: BAB I :
PENDAHULUAN Pada Bab I ini menjabarkan atau mengurikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada Bab II penulis menguraikan mengenai teori secara umum yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan dasar secara teoritis berdasarkan literatur, artikel, jurnal dan internet yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka Tinjauan Pustaka atau Kerangka Teori meliputi Tinjauan umum tentang perbedaan pendapat, tinjauan umum tentang upaya hukum, tinjauan umum tentang upaya hukum kasasi, tinjauan umum tentang penuntut Umum, tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim dan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika.
BAB III
: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Pada Bab III penulis menyampaikan hasil pembahasan dan hasil penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan KUHAP dan Perbedaan Pendapat Hakim dalam memeberikan penilaian terhadap alasan kasasi Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP
BAB IV
: PENUTUP Pada Bab IV penulis menguraikan mengenai simpulan terhadap apa yang telah diteliti, simpulan diambil dari keseluruhan hasil pembahasan , serta saran saran yang dapat diberikan penulis kepada pihak yang terkait dalam penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
