BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1
Gambaran Umum Organisasi Dalam sub – bab ini akan dipaparkan mengenai Dinas Kepulauan Seribu, seperti sejarah, visi dan misi, serta tujuan organisasinya. 3.1.1 Sejarah Organisasi
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu resmi terbentuk dan efektif melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kepulauan Seribu.
Sejak saat itu pula perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditata. Perangkat organisasi mulai dilengkapi dimulai dengan Sekretariat Kabupaten, yang meliputi bagian-bagian serta sub bagian. Kemudian unsur teknis kepanjangan unsur dinas di provinsi dalam hal ini Suku Dinas. Lalu Badan sampai dengan Seksi dinas serta pelaksana tugas kantor. Disamping perangkat kabupaten, maka perangkat wilayah di bawah kabupaten pun diperluas. Pemerintah kecamatan semula satu kini menjadi dua buah, yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Sehingga jumlah kelurahan pun menjadi 6 buah. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Pramuka dan Kelurahan Pulau Panggang.
49
Kantor-kantor ini
50 merupakan wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Sedangkan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan meliputi 3 kelurahan yakni Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Untung Jawa.
Kepulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta merupakan wilayah dengan karakteristik dan potensi alam yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta lainnya, sebab wilayah ini pada dasarnya merupakan gugusan pulau-pulau terumbu karang yang terbentuk dan dibentuk oleh biota koral dan biota asosiasinya (algae, malusho, foraminifera dan lain-lain) dengan bantuan proses dinamika alam. Sesuai
dengan
karakteristik
tersebut dan
kebijaksanaan
pembangunan DKI Jakarta, maka pengembangan wilayah Kepulauan Seribu diarahkan terutama untuk: 1. Meningkatkan kegiatan pariwisata 2.
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut
3.
Pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konvervasi ekosistem terumbu karang dan mangrove. Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) dimana Kepulauan
Seribu termasuk salah satu wilayah pembangunan, diatur dalam Perda No. 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.
Pembagian
wilayah
pembangunan
didasarkan
pada
karakteristik fisik dan perkembangan masing-masing wilayah dengan rincian sebagai berikut:
51 1. Wilayah Pengembangan Utara, yang teridiri dari WP Kepulauan Seribu (WP-KS) dan WP Pantai Utara. 2. Wilayah Pengembangan Tengah, yang terdiri dari WP Tengah Pusat, WP tengah Barat dan WP Tengah Timur. 3. Wilayah Pengembangan Selatan, terdiri dari WP Selatan Utara dan WP Selatan Selatan. Seperti
telah
disebutkan
bahwa
salah
satu
arahan
pengembangan wilayah Kepulauan Seribu adalah peningkatan kegiatan pariwisata. Namun bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat kegiatan pariwisata belum memberi kontribusi yang berarti. Ekploitas perairan laut seperti perikanan, pertambangan dan transportasi laut bahkan menimbulkan dampak lingkungan yang merusak. Misalnya penangkapan ikan menggunakan bahan beracun atau bahan peledak merusak lingkungan perairan dan terumbu karang. Minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi membuat Kepulauan Seribu “terisolar” dari kawasan lainnya di DKI Jakarta. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana serta persebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mendongkrak perkembangan Kepulauan Seribu dalam segala
aspek
antara
lain
kelestarian
lingkungan,
konservasi
sumberdaya alam, ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, maka Kecamatan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ketentuan ini
52 diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Peraturan Pemeritah Nomor 55 tahun 2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Peningkatan
status
menjadi
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu diikuti dengan pemekaran kecamatan dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) kecamatan dan 4 (empat) kelurahan menjadi 6 (enam) kelurahan, serta sebagai ibukota Kabupaten diputuskan Pulau Pramuka. Sedangkan mengenai Penataan Ruang, telah dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengacu pada RTRW Provinsi DKI Jakarta. 3.1.2
Latar Belakang Organisasi Secara administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah 8,76 Km2 (875,55Ha), yang tebagi menjadi dua Kecamatan dan 6 Kelurahan dan 114 pulau. Rincian Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut: 1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara a. Pulau Kelapa b. Pulau Harapan c. Pulau Untu 2. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan a. Pulau Tidung b. Pulau Pari
53 c. Pulau Panggan 3.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki visi dan misi yang sangat dijunjung tinggi. 3.1.3.1 Visi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu sebagai ladang dan taman kehidupan bahari yang berkelanjutan. 3.1.3.2 Misi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 1. Mewujudkan wilayah Kepulauan Seribu sebagai kawasan wisata bahari. 2. Menegakkan hokum yang terkait dengan pelestarian lingkungan. 3. Meningkatkan
kesejahteraan
melalui
pemberdayaan
masyarakat. 3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 3.1.4.1 Tugas Pokok Adapun disini Tugas Pokok dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ialah: 1. Kabupaten Administrasi merupakan pelaksana tugas pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi. 2. Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. 3. Bupati melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
54 4. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. 5. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan
dan
melaksanakan
sebagian
tugas
pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur. 3.1.4.2 Fungsi Selain Tugas Pokok adapun Fungsi dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ialah: 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Administrasi. 2. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur. 3. Pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi. 4. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suku Dinas, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi serta Kecamatan. 5. Pemantauan pelakasanaan Dokumen Pelaksanaan Angggaran (DPA) Administrasi serta Kecamatan. 6. Pengendalian,
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi serta Kecamatan. 7. Pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan.
55 8. Pemeliharaan dan pelestarian sumber daya kelautan, pulau dan pantai. 9. Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan. 10. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja. 11. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten. 12. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 3.1.5 Struktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi 3.1.6 Tugas dan Wewenang 1. Bupati Bupati mempunyai tugas:
56 a. Memimpin
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
Kabupaten
Administrasi b. Menetapkan
kebijaksanaan
operasional
penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Administrasi. c. Mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabupaten, Suku Dinas, Kantor Kecamatan dan Kelurahan. 2. Wakil Bupati Wakil Bupati mempunyai tugas: a. Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi. b. Membantu
Bupati
dalam
koordinasi,
pemantauan
dan
pengendalian penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah oleh Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. c. Membantu
Bupati
dalam
pengendalian
pemeliharaan
ketentraman dan keterlibatan umum, serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satpol PP Kabupaten. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati. 3. Sekretaris Kabupaten Sekretaris Kabupaten mempunyai tugas: a. Memimpin
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
Sekretariat
Kabupaten. b. Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan tugas dan pemerintahan oleh Suku Dinas,
57 Kantor,
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
dan
Kecamatan serta Kelurahan. c. Membantu
Bupati
dalam
memantau,
mengordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan. d. Memimpin
mengoordinasikan
dan
mengendalikan
pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris Kabupaten. 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Kabupaten Tugasnya dalam membantu Sekretaris Kabupaten ialah: a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tata pemerintahan, hokum dan ketatalaksanaan dan kesejahteraan masyarakat. b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suku Dinas dan Kantor Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan. c. Melaksanakan pembinaan Kecamatan serta Kelurahan. d. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Kabupaten. e. Asisten
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Masyarakat
menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kabupaten atas pelaksanaan tugasnya. 5. Bagian Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan
operasional,
serta
pengoordinasian,
58 pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, pembinaan Kecamatan serta penyediaan prasarana dan sarana pamong praja. 6. Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum, pengkajian/analisis hukum dan pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan produk hukum, sosialisasi dan dokumentasi
produk
hukum,
serta
perumusan
kebijakan
operasional dan pengoordinasian pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan public di wilayah Kabupaten Administrasi serta melaksanakan pengelolaaan kepegawaian Sekretariat Kabupaten. 7. Bagian Kesejateraan Masyarakat Bagian
Kesejahteraan
melaksanakan
perumusan
Masyarakat
mempunyai
tugas
kebijakan
operasional,
serta
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi social, pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip, serta mental spiritual.
59 8. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Tugas
dari
Asisten
Perekonomian,
Administrasi
dan
Pembangunan Sekretaris Kabupaten ialah: a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi umum dan perekonomian dan pembangunan, serta pengelolaan keuangan Administrasi. b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suku Dinas dan Kantor Bidang Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan. c. Mengoordinasikan,
memantau,
mengendalikan,
dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor
Bidang
Perekonomian,
Administrasi
dan
Pembangunan. 9. Bagian Umum dan Protokol Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
keprotokolan,
pengelolaan fisik aset, dan pengamanan rumah dinas pimpinan Kabupaten Administrasi. 10. Bagian Keuangan Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan keuangan Kabupaten Administrasi. 11. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan
kebijakan
operasional,
serta
60 pengoordinasian,
pengendalian,
pemantauan
dan
evaluasi
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, kepariwisataan dan
kebudayaan,
usaha
perhubungan,
tenaga
kerja
dan
transmigrasi, prasarana kota, sarana kota, perumahaan dan pemukiman, gedung pemerintah daerah, sarana transportasi, kelengkapan
kota,
tata
ruang,
pertanahan,
pertamanan,
pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan lingkungan hidup. 12. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktual Kaupaten Administrasi. 13. Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi bertugas sebagai pelaksana dan perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan di Wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur secara operasional berkoordinasi dengan Bupati. 14. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi sebagai pelaksana dan perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam perumusan
dan
pengoordinasian
penyusunan
kebijakan
perencanaan pembangunan dan program serta penganggaran
61 Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada Kabupaten Administrasi serta melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan Bupati. 15. Suku Dinas Kepala Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas sebagai Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan teknis dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas masing – masing, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 16. Kantor Kantor merupakan Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan sebagai Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing. Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan masing – masing,serta
62 secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 17. Satpol PP Kabupaten Administrasi Satpol PP Kabupaten merupakan Unit Kerja Satpol PP sebagai Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan operasional kegiatan ketentraman dan ketertiban dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP Kabupaten. 18. Kecamatan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan
dari
Pemerintah
Daerah,
Gubernur dipimpin
dan oleh
mengoordiasikan seorang
Camat
tugas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi. 19. Kelurahan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
63 3.2
Sistem yang sedang berjalan Di Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu masih belum
menggunakan WebGis untuk bisa mempermudahkan pekerjaan mereka dalam melakukan proyek seperti untuk peruntukan pulau baru yang diinginkan. Saat
ini
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
hanya
menggunakan data digital seperti gambar udara pulau-pulau yang didapat dari satelit maupun internet dan data - data yang berisi informasi – informasi mengenai Nama Pulau, Nama Kelurahan, Luas Area, Peruntukan Pulau dan Status Pulau yang ditampilkan dalam Microsoft Excel dan Microsoft Word. Dengan data yang ada saat ini, tidak memungkinkan pihak Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mengetahui lokasi - lokasi pulau atau titik – titik gosong yang berada di kepulauan seribu tanpa melakukan observasi terlebih dahulu. Dimana mereka melakukan pekerjaan setiap harinya hanya dengan mengambil terlebih dahulu gambar pulau terkait lalu membuka file dari Microsoft Word atau dari Microsoft Excel. Setelah mendapatkan
data
–
data
terkait
yang
diinginkan,
kemudian
menggabungkannya dalam satu file di Microsoft Word yang dijadikan sebagai bahan untuk laporan. Di Kepulauan Seribu terdapat beberapa pulau – pulau yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat untuk melakukan wisata air yang biasa sering dikenal dengan watersport seperti snorkling, banana boat, diving, dan juga flying fish. Namun, wisata – wisata yang disebutkan dikelola oleh penduduk pulau yang dijadikannya sebagai mata pencaharian setiap harinya yang dimana Dinas Kepulauan Seribu disini hanya melakukan pencatatan berapa
64 banyak wisatawan yang berkunjung ke pulau pemukiman maupun pulau resort.
Tabel 3.1 Tabel Kunjungan Wisata Bulan April 2013
PULAU PENDUDUK NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
OBYEK PULAU PRAMUKA PULAU TIDUNG PULAU UNTUNG JAWA PULAU HARAPAN PULAU KELAPA PULAU PARI/LANCANG JUMLAH
WISMAN 156 174 63 227 620
WISNUS JUMLAH 4.455 4.611 12.330 12.504 11.265 11.265 2.880 2.943 255 255 9.863 10.090 41.048 41.668
WISMAN
WISNUS JUMLAH 759 759 2.001 2.001 57 111 89 122 45 133 52 117 3.003 3.243
PULAU RESORT NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
OBYEK PULAU AYER PULAU BIDADARI PULAU KOTOK TENGAH PULAU SEPA PULAU PUTRI PULAU MACAN PULAU PANTARA JUMLAH TOTAL
54 33 88 65 240 860
44.051
44.911
Adapun disini data jumlah pulau di kepulauan seribu yang memiliki 114 pulau, diantaranya: Tabel 3.2 Tabel Sebaran Kepulauan Seribu No
Nama Pulau
Kelurahan
Jenis Pulau
Peruntukan Pulau
1
Pulau Dua Timur
Pulau Harapan
Resort
Pariwisata
2
Semut Kecil
Pulau Harapan
Resort
Pariwisata
3
Opak Besar
Pulau Harapan
Pemerintah
Pariwisata
4
Harapan
Pulau Harapan
Pemerintah
Pemukiman
65 No
Nama Pulau
Kelurahan
Jenis Pulau
Peruntukan Pulau
5
Pamegaran
Pulau Harapan
Resort
Pariwisata
6
Genteng Kecil
Pulau Harapan
Resort
Pariwisata
7
Kuburan Cina
Pulau Harapan
Pemerintah
Hijau Lindung
8
Bira Kecil
Pulau Harapan
Resort
Pariwisata
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Bira Besar Belanda Tondan Barat Tondan Timur Sepa Besar Putri Timur Gosong Laga Kecil Laga Nyamplung Sebaru Besar Ringgit Jagung Buton Penjaliran Barat Peteloran Besar Peteloran Kecil Penjaliran Timur
Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan
Resort Pemerintah Resort Resort Resort Resort Pemerintah Resort Resort Resort Resort Resort Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
26
Sebira
Pulau Harapan
Pemerintah
27 28 29 30
Sepa Kecil Bulat Perak Dua Barat
Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Harapan Pulau Kelapa
Resort Resort Resort Resort
31
Pabelokan
Pulau Kelapa
Pemerintah
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Cina Semut Besar Semut Kaliage Kecil Kaliage Besar Kelapa Kelapa Dua Panjang Besar Panjang Kecil Genteng Besar
Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa
Resort Resort Resort Resort Resort Pemerintah Pemerintah Pemerintah Resort Resort
Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Hijau Lindung Hijau Lindung Hijau Lindung Hijau Lindung Hijau Lindung Fasilitas dan Perumahan Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Fasilitas Pendukung Penambang Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pariwisata Pariwisata
66 No
Nama Pulau
Kelurahan
Jenis Pulau
42
Kayuangin Genteng
Pulau Kelapa
Pemerintah
43 44 45 46 47 48 49 50
Kayuangin Bira Macan Besar Macan Kecil Putri Gundul Putri Barat Tongkeng Melintang Kecil Melintang Besar
Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa
Pemerintah Resort Resort Pemerintah Resort Resort Resort Resort
51
Jukung
Pulau Kelapa
Pemerintah
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Melinjo Saktu Kelor Timur Kelor Barat Yu Barat Yu Timur Hantu Barat Hantu Timur Gosong Laga Besar Serabu Kecil Lipan Kapas Bunder Gosong Rengat Gosong Pandan Paniki Opak Kecil Kerang Bongkok Kerang Congkak Gosong Pandan
Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Kelapa Pulau Panggang Pulau Panggang Pulau Panggang Pulau Panggang Pulau Panggang Pulau Panggang
Resort Resort Resort Resort Resort Resort Resort Resort Pemerintah Resort Resort Pemerintah Resort Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
72
Semak Daun
Pulau Panggang
Pemerintah
73
Panggang
Pulau Panggang
Pemerintah
74
Karya
Pulau Panggang
Pemerintah
75 76 77
Air Gosong Sekati Ketok Besar
Pulau Panggang Pulau Panggang Pulau Panggang
Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Peruntukan Pulau
Fasilitas Budidaya/Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Fasilitas Budidaya/Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Khusus Pariwisata Khusus Khusus Pariwisata Fasilitas Budidaya/Pariwisata Pariwisata Perumahan dan Fasilitas Pariwisata Pariwisata Pariwisata
67 No
Nama Pulau
Kelurahan
Jenis Pulau
Peruntukan Pulau
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Ketok Kecil Pari Lancang Kecil Lancang Besar Bokor Tengah Kongsi Burung Tikus Gundul Karang Kudus Biawak Kudus Lempeng
Pulau Panggang Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari
Pemerintah Pemerintah Resort Pemerintah Pemerintah Resort Resort Resort Resort Pemerintah Resort Pemerintah Pemerintah
91
Tidung Besar
Pulau Tidung
Pemerintah
92 93 94 95
Tidung Kecil Payung Kecil Laki Karang Beras
Pulau Tidung Pulau Tidung Pulau Tidung Pulau Tidung
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
96
Untung Jawa
Pulau Untung Jawa
Pemerintah
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Rambut Bidadari Kelor Ondrus Talak Anyer Besar Cipir Nyamuk Besar Damar Kecil Damar Besar Ubi Besar Dapur Anyer Kecil Ubi Kecil Nyamuk Kecil Pulau Dua Barat Dua Timur Sebaru Kecil
Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa
Pemerintah Resort Pemerintah Pemerintah Pemerintah Resort Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Resort Pemerintah Pemerintah Pemerintah Resort Resort
Pariwisata Penelitian Lon LIPI Pariwisata Pemukiman Hijau Lindung Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Hijau Lindung Pariwisata Penelitian Hijau Lindung Perumahan dan Fasilitas Pariwisata Fasilitas Budaya Pariwisata Pariwisata Perumahan dan Fasilitas Hijau Lindung Pariwisata Taman Arkeologi Taman Arkeologi Khusus/Tenggelam Pariwisata Taman Arkeologi Hijau Lindung Fasilitas Umum Fasilitas Umum Hijau Lindung Hijau Lindung Pariwisata Hijau Lindung Hijau Lindung Pariwisata Pariwisata Pariwisata
68 3.3
Masalah yang Dihadapi Berdasarkan analisis mengenai sistem yang sedang berjalan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, mereka belum mempunyai sistem WebGIS yang dapat memberikan informasi mengenai pulau – pulau. Dengan kurang dan lemahnya sistem yang digunakan maka diperlukan tampilan data spasial dan non spasial berupa informasi, dengan menampilkan Nama Pulau, Gambar Pulau, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan, Luas Area, Peruntukan Pulau dan juga Status Pulau yang saling berhubungan. Sistem yang akan dibuat adalah sebuah sistem yang dapat menghubungkan data spasial dan juga data non-spasial yang akan membantu dalam mengamati proyek yang sedang berjalan, namun dimana saat ini sistem yang sedang berjalan menggunakan data – data yang berupa Microsoft Word dan Microsoft Excel.
3.4
Usulan Pemecah Masalah Untuk megatasi masalah tersebut kami mengusulkan untuk membuat Sistem Informasi Geografi berbasis web. Aplikasi ini nantinya dapat menampilkan informasi spasial berupa peta administrasi yang mencakup wilayah kabupaten kepulauan seribu. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi seperti Nama Pulau, Kelurahan, Kecamatan, Gosong, Jenis Pulau dan Status Pulau. Dan juga memberi informasi mengenai potensi wisata di Kepulauan Seribu. Aplikasi tersebut dapat di update sesuai dengan perkembangan tiaptiap proyek yang sedang berjalan.
69 3.5
Perancangan Sistem 3.5.1 Diagram Konteks
Gambar 3.2 Diagram Konteks
70 3.5.2 Diagram Nol
Gambar 3.3 Diagram Nol 3.6
Perancangan Basis Data 3.6.1 Kamus Data 1. Pulau (PulauID, NamaPulau, StatusPulau, StatusWaterSport, KelID, JenisPulauID) 2. Kelurahan (KelID, NamaKel, KecID, PotPulID) 3. Kecamatan (KecID, NamaKec) 4. Potensi Pulau Baru (PotPulID, NamaPulBaru) 5. Jenis Pulau (JenisPulauID, JenisPulau) 3.6.2 Spesifikasi File Data 1. Tabel Pulau Nama Tabel: Pulau Deskripsi: Berisi informasi tentang pulau
71 Primary Key: PulauID Tabel 3.3 Tabel Pulau
Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
PulauID
Integer
10
ID pulau
NamaPulau
Varchar
15
Nama Pulau
StatusPulau
Varchar
15
Status Pulau
StatusWaterSport
Varchar
15
Status Water Sport
KelID
Integer
10
ID Kelurahan
JenisPulauID
Integer
10
ID Jenis Pulau
2. Tabel Kelurahan Nama Tabel: Kelurahan Deskripsi: Berisi informasi tentang kelurahan Primary Key: KelID Table 3.4 Tabel Kelurahan Nama Field KelID
Tipe Integer
Panjang 10
Keterangan ID Kelurahan
NamaKel
Varchar
20
Nama Kelurahan
KecID
Integer
10
ID kecamatan
PotPulID
Integer
10
ID Potensi Pulau Baru
3. Tabel Kecamatan Nama Tabel: Kecamatan Deskripsi: Berisi informasi tentang kecamatan Primary Key: KecID
72 Table 3.5 Tabel Kecamatan Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
KecID
Integer
10
ID kecamatan
NamaKec
Varchar
100
Nama Kecamatan
4. Tabel Potensi Pulau Baru Nama Tabel: Potensi Pulau Baru Deskripsi: Berisi informasi tentang potensi pulau baru Primary Key: PotPulID Table 3.6 Tabel Potensi Pulau Baru Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
PotPulID
Integer
10
ID Potensi Pulau Baru
NamaPulBaru
Varchar
100
Nama Potensi Pulau Baru
5. Tabel Jenis Pulau Nama Tabel: Jenis Pulau Deskripsi: Berisi informasi tentang jenis pulau Primary Key: JenisPulauID Table 3.7 Tabel Jenis Pulau Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
JenisPulauID
Integer
10
ID Jenis Pulau
JenisPulau
Varchar
100
Jenis Pulau
73 3.6.3 ERD
Gambar 3.4 ERD
3.6.4 STD 1. STD Tampilan Menu Utama
Gambar 3.5 STD Tampilan Menu Utama
74 2. STD Tampilan Home
Gambar 3.6 STD Tampilan Home
3. STD Tampilan Kepulauan
Gambar 3.7 STD Tampilan Kepulauan 4. STD Tampilan Gallery
Gambar 3.8 STD Tampilan Gallery
75 5. STD Tampilan About Us
Gambar 3.9 STD Tampilan About Us
3.6.5 Rancangan Layar 1. RANCANGAN LAYAR MENU HOME
Gambar 3.10 Rancangan LayarMenu Home
76 2. STORY BORD MENU GALLERY
Gambar 3.11 Rancangan Layar Menu Galery
3. RANCANGAN LAYAR MENU ABOUT US
Gambar 3.12 Rancangan Layar Menu About Us
77 4. RANCANGAN LAYAR MENU KEPULAUAN
Gambar 3.13 Rancangan Layar Menu Kepulauan
5. RANCANGAN LAYAR MENU LEGENDA
Gambar 3.14 Rancangan Layar Menu Legenda
78 6. RANCANGAN LAYAR MENU IDENTITAS
Gambar 3.15 Rancangan Layar Menu Identitas
7. RANCANGAN LAYAR MENU BANTUAN
Gambar 3.16 Rancangan Layar Menu Bantuan
79 8. RANCANGAN LAYAR MAP CONTENT PULAU SERIBU
Gambar 3.17 Rancangan Layar Map Pulau Seribu
9. RANCANGAN LAYAR PERUNTUKAN PULAU BARU
Gambar 3.18 Rancangan Layar Peruntukan Pulau Baru
80 10. RANCANGAN LAYAR PERAIRAN DANGKAL
Gambar 3.19 Rancangan Layar Perairan Dangkal
11. RANCANGAN LAYAR TEMPAT WATERSPORT
Gambar 3.20 Rancangan Layar Tempat Water Sport
81 12. RANCANGAN LAYAR KELURAHAN
Gambar 3.21 Rancangan Layar Kelurahan
13. RANCANGAN LAYAR KECAMATAN
Gambar 3.22 Rancangan Layar Kecamatan
