BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
3.1
Gambaran Umum Organisasi Dalam sub-bab ini akan dipaparkan mengenai Dinas Kehutanan, seperti sejarah, visi dan misi, serta tujuan organisasinya.
3.1.1
Sejarah Organisasi Instansi Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dengan sebutan Dinas Kehutanan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat pertama kali dibentuk pada tanggal 1 Februari 1959 dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8/DPD-1959. Pembentukannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 (Lembaran Negara nomor 169 Tahun 1957) dimana urusan kehutanan terhitung mulai tanggal 1 Februari 1959 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I. Struktur organisasi Dinas Kehutanan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat pada awalnya belum begitu jelas. Tetapi kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 2l tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 3646/DD/72 tanggal 9 Desember 1972 tentang Pedoman Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat 44
45
dengan Keputusannya Nomor 097 Tahun 1974 tanggal l0 Juni 1974 yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 180/Kpts/DJ/I/75 tanggal 20 November 1975 menetapkan Pembagian Wilayah Pengurusan Hutan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat menjadi 6 (enam) Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yaitu: a. KPH Pontianak berkedudukan di Pontianak mencakup seluruh Daerah Tingkat II Pontianak dan Kotamadya Pontianak. b. KPH Sanggau berkedudukan di Sanggau mencakup seluruh Daerah Tingkat II Sanggau. c. KPH Sintang berkedudukan di Sintang mencakup seluruh Daerah Tingkat II Sintang. d. KPH Kapuas Hulu berkedudukan di Putussibau mencakup Daerah Tingkat II Kapuas Hulu. e. KPH Sambas berkedudukan di Singkawan mencakup Daerah Tingkat II Sambas. f. KPH Ketapang berkedudukan di Ketapang mencakup seluruh Daerah Tingkat II Ketapang. Dalam perkembangannya KPH tersebut dimekarkan lagi menjadi 9 (sembilan) KPH yaitu: a. Wilayah KPH Kapuas Hulu menjadi 2 KPH yaitu KPH Kapuas Hulu berkedudukan di Putussibau dan KPH Semitau berkedudukan di Semitau.
46
b. Wilayah KPH Sintang menjadi 2 KPH yaitu KPH Sintang Utara berkedudukan di Sintang dan KPH Sintang Selatan berkedudukan di Nanga Pinoh. c. Sebagian wilayah KPH Pontianak dan sebagian wilayah KPH Ketapang dibentuk menjadi KPH Batu Ampar yang berkedudukan di Batu Ampar. Untuk mendukung kegiatan pengawasan peredaran hasil hutan yang semakin berkembang sejalan dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pengusahaan hutan maka pada tahun 1977 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang disebut dengan Unit Tempat Pengumpulan Kayu dan Hasil Industri Perkayuan (TPKHIP) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 1977 tanggal 22 Juli 1977. Struktur organisasi dan wilayah pengelolaan hutan Dinas Kehutanan Propinsi di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat seperti tersebut diatas berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sampai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang lebih bersifat sentralistik dan berganti dengan Orde Reformasi pada tahun 1997 yang lebih menitikberatkan sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah. Pergantian pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik ke pemerintah Reformasi yang bersifat desentralistik dan otonomi daerah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar pada kelembagaan aparatur di Pusat dan Daerah.
47
Kelembagaan
aparatur
di
Tingkat
Pusat
mengalami
penyederhanaan sedangkan kelembagaan di Daerah terutama di Kabupaten dan Kota semakin berkembang seiring dengan kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu sejak Januari 2000 dimana Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan berlaku secara efektif, maka Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan pembagian wilayah seperti diuraikan diatas dinyatakan dihapus (likuidasi). 3.1.2
Latar Belakang Organisasi Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah dengan luas ± 14.680.700 ha, dimana seluas ± 9.178.760 ha (62%) diantaranya merupakan kawasan hutan yang terdiri atas : 1. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Aam..............1.645.580 ha 2. Hutan Lindung..........................................................2.307.045 ha 3. Hutan Produksi Terbatas.......................................... 2.445.985 ha 4. Hutan Produksi Biasa................................................2.265.800 ha 5. Hutan Produksi Konversi.............................................514.350 ha Kandungan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta ketersediaan sumber daya manusia merupakan potensi yang harus diberdayakan guna menciptakan pengelolaan sumber daya hutan di wilayah Kalimantan Barat yang berkeadilan dan berkelanjutan utnuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produksi hasil hutan yang semakin menurun, trend kerusakan hutan dan luasan lahan kritis yang terus meningkat menggambarkan bahwa
48
sistem pengelolaan pembangunan sektor kehutanan perlu diperbaiki. Disadari bahwa pengelolaan pembangunan sumber daya hutan pada masa lalu yang menitikberatkan pada aspek produksi kaya guna mendukung pertumbuhan
ekonomi
regional
maupun
nasional
namun
kurang
memperhatikan aspek kelestarian hutan, ternyata telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan kehutanan tersebut maka sesuai dengan amanat reformasi perlu dilakukan pergeseran paradigma. Untuk itu kebijaksanaan pengelolaan hutan ke depan harus lebih komprehensif dengan menempatkan sumber daya hutan dalam 3 (tiga) sisi manfaat yang berimbang meliputi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Sehubungan dengan itu untuk mewujudkan paradigma baru kebijaksanaan pembangunan kehutanan telah disusun sebuah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan programprogram utama pembangunan kehutanan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terhitung mulai tahun 2008-2013 berupa rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013. Dalam kurun waktu 2008-2009, telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan di sektor kehutanan berdasarkan program-program utama pembangunan kehutanan yang telah ditentukan antara lain : 1. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat 2. Program Pemantapan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 3. Program Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan
49
Seiring dengan berjalannya waktu, telah terjadi dinamika dalam menjalankan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun pemerintah di daerah. Dengan telat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 (disosialisasikan pada Tahun 2008) tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanatan Barat maka Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2009 dilakukan perbaikan secara menyeluruh untuk dapat mengakomodir kewenangan serta tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana diamanahkan peraturan tersebut diatas. Dengan adanya perbaikan Dokumen Rencana Strategis kini diharapkan pembangunan kehutanan di wilayah Kalimantan Barat dapat lebih terarah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini. 3.1.3
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan
3.1.3.1
Tugas Pokok Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah
provinsi
di
bidang
Kehutanan,
melaksanakan
tugas
dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
50
3.1.3.2
Fungsi Dinas Kehutanan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pelaksanaan tugas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. f. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang kehutanan. g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Kehutanan.
51
h. Pelakasanaan tugas dekosentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kehutanan yang diselenggarakan oleh Gubernur. 3.1.4
Visi dan Misi
3.1.4.1
Visi Visi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah “Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan, untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat Kalimantan Barat” yang memiliki makna sebagai berikut: 1. Kerakyatan
dan
penyelenggaraan
Keadilan
mengandung
kehutanan
harus
pengertian
memberikan
setiap
peluang
dan
kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. 2. Kebersamaan
mengandung
pengertian
setiap
penyelenggaraan
kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. 3. Keterpaduan kehutanan
mengandung dilakukan
pengertian
secara
terpadu
setiap dengan
penyelenggaraan memperhatikan
kepentingan nasional, provinsi, kabupaten dan masyarakat setempat termasuk dunia usaha kehutanan dan sektor lain. 4. Kelestarian hutan mengandung pengertian setiap penyelenggaraan kehutanan harus diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang
52
menjamin terwujudnya kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. 5. Peningkatan kemakmuran rakyat mengandung pengertian setiap penyelenggaraan kehutanan harus diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan pendapatan per kapita di atas rata rata kebutuhan hidup minimum. 3.1.4.2
Misi Misi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Barat ada tiga dan tiap misinya memiliki tujuan dan sasaran masing-masing. Misi 1: Melaksanakan pengendalian tata ruang, optimalisasi pemanfaatan hutan alam, serta pengembangan sistem informasi kehutanan. Tujuan dari misi ini adalah untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap, optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan keterbukaan informasi publik bidang kehutanan. Sasarannya adalah terwujudnya kawasan hutan yang mantap, terwujudnya optimalisasi pemanfaatan hutan alam, terwujudnya keterbukaan informasi publik. Misi 2 : Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan kritis, optimalisasi pemanfaatan hutan tanaman dan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Tujuannya untuk meningkatkan potensi kawasan hutan kritis, optimalisasi pemanfaatan hutan tanaman, serta memperluas lapangan kerja dan usaha masyarakat yang berbasis pada sumberdaya hutan. Sasaran yang ingin dicapai pada misi 2 ini adalah terwujudnya
53
peningkatan potensi dan produktivitas kawasan hutan, terwujudnya optimalisasi pemanfaatan hutan alam, terwujudnya perluasan lapangan kerja dan usaha masyarakat yang berbasis pada sumberdaya hutan. Misi 3 : Melaksanakan pengendalian produksi, penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan dan pengembangan industri pengolahan hasil hutan. Tujuannya mewujudkan optimalisasi produksi hasil hutan, penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan dan pengembangan industri pengolahan hasil hutan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya optimalisasi produk hasil hutan, terwujudnya optimalisasi penerimaan
negara
bukan
pajak
sektor
kehutanan,
terwujudnya
pengembangan industri primer hasil hutan yang berkelanjutan. Misi 4 : Melaksanakan penegakan hukum kehutanan, optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi serta perdagangan karbon, dan penurunan kerusakan sumber daya hutan. Tujuan misi 4 adalah meningkatkan penegakan hukum kehutanan, optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi serta perdagangan karbon, mengurangi terjadinya kerusakan sumber daya hutan. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan penegakan hukum kehutanan, terwujudnya optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi serta perdagangan karbon. terwujudnya penurunan kerusakan sumber daya hutan Misi 5 : Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi rencana kerja, peningkatan pelayanan umum dan sumberdaya aparatur,
54
serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dan akuntabel. Tujuannya untuk meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan kehutanan, pelaksanaan pelayanan umum serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. Sasaran misi 5 yaitu terwujudnya keserasian perencanaan kehutanan, terwujudnya peningkatan pelayanan umum dan sumberdaya aparatur, terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dan akuntabel. 3.1.5
Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 54 Tahun 2008 terdiri dari: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretaris; 3. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan; 4. Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial; 5. Bidang Bina Produksi Hasil Hutan; 6. Bidang Perlindungan Hutan dan Konversi Alam; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 8. Kelompok Jabatan Fungsional Dibawah ini adalah Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang berbentuk hierarki :
55
56
3.1.6
Tugas dan Wewenang Kepala
Dinas
mengkoordinasikan,
bertugas
untuk
memfasilitasi,
memimpin,
menyelenggarakan,
membina, mengawasi,
mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang yang dimiliki oleh Kepala Dinas adalah : 1.
Penetapan program kerja di bidang kehutanan sebagai pelaksanaan tugas.
2.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Pengendalian kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kehutanan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang kehutanan.
8.
Penyelenggaraan
monitoring,
evaluasi
dan
laporan
terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kehutanan berdasarkan prorgram kerja yang ditetapkan.
57
9.
Pelaksanaan tugas dekosentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kehutanan yang diserahkan oleh Gubernur. Sekretariat memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, rencana strategis, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset. Seorang sekretariat memiliki wewenang sebagai berikut : 1.
Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat.
2.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi.
3.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur.
4.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
5.
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat.
6.
Pengkoordinasian
dan
kompilasi
penyusunan
rencana
kerja,
monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7.
Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.
Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi
58
dan tata laksana di lingkungan dinas sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 9.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan dinas. 11. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Dinas Kehutanan terdapat Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam memiliki tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengamanan hutan dan penyidikan, pengolahan hutan lindung dan koservasi, serta pengendalian pelanggaran kehutanan dan kerusakan hutan. Wewenangnya sebagai berikut : 1.
Penyusunan program rencana kerja di Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
2.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan hutan dan penyidikan
3.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang peengolahan hutan lindung dan konservasi
4.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelanggaran kehutanan dan kawasan hutan
5.
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam
59
6.
Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fugsi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam
7.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8.
Pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membawahi: 1.
Seksi Pengamanan Hutan dan Penyidikan Memiliki tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengamanan hutan dan penyidikan
2.
Seksi Penolahan Hutan Lindung dan Konservasi Memiliki tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan hutan lindung dan konservasi
3.
Seksi Pengendalian Pelanggaran Kehutanan dan Kerusakan Hutan Memiliki tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelanggaran kehutanan dan kerusakan hutan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas bertugas melaksanakan sebagian
tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
60
3.2
Sistem yang Sedang Berjalan Sistem yang sedang berjalan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah Kalimantan Barat dikelola oleh UPKHL (Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 79 Tahun 2002, UPKHL mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana dan penyelenggaraan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 2. Penyusunan rencana kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 3. Penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan serta pelatihan personil dan tenaga terlatih di bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 4. Pelaksanaan mobilisasi tenaga, peralatan serta bantuan teknis yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengolahan data dan penyebaran informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. 6. Pengembangan dan implementasi pedoman teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 7. Pelaksanaan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
61
8. Pelaksanaan tugas ketatausahaan. 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diserahkan oleh Kepala Dinas. Di antara tugas dari UPKHL tersebut, yang menjadi hal yang cukup penting untuk disorot adalah tugas untuk monitoring, evaluasi, pengolahan data penyebaran informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menjadi penting karena upaya penyebaran ini merupakan usaha untuk bekerjasama dengan seluruh masyarakat Kalimantan Barat dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini, informasi dan penanganan masih terpusat pada tingkat provinsi. Informasi mengenai daerah berpotensi kebakaran hutan dan lahan hanya diketahui oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. Seluruh sarana dan prasarana juga hanya terdapat di Dinas Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, kegiatan monitoring hanya dilakukan oleh UPKHL selama 3 bulan selama bulan-bulan rawan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi data titik api dari Kementerian Kehutanan dan mengidentifikasi secara manual.
3.3
Permasalahan Yang Dihadapi Permasalahan yang sama dihadapi oleh UPKHL setiap tahunnya. Masalah tersebut diantaranya adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Kurangnya peranan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Walaupun berbagai macam pelatihan dan simulasi telah dilakukan, aliran informasi
62
kepada masyarakat itu sendiri sangat kurang. Hal ini diakibatkan kurangnya penggunaan teknologi untuk penyampaian informasi agar bisa diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menjadi masalah karena Provinsi Kalimantan Barat sangat luas jika hanya dimonitor oleh satu tim UPKHL. Keterlambatan penanganan pun tidak dapat dihindari dan memperluas daerah hutan dan lahan yang terbakar. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta jangkauan jarak dan waktu menjadi tugas berat bagi UPKHL untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini. Masalah lain adalah data titik api yang diterima dari Kementerian Kehutanan tidak cukup detail. Hal ini disebabkan karena data tersebut hanya memberikan data koordinat lintang dan bujur serta kabupaten. Tentu UPKHL butuh untuk memperoleh informasi yang lebih detail seperti kecamatan dan vegetasi apa yang berada di sekitar titik api tersebut. Dengan begitu, kegiatan monitoring dan evaluasi akan berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.
3.4
Usulan Pemecahan Masalah Masalah-masalah yang dihadapi oleh UPKHL tersbut cukup menjadi halangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPKHL itu sendiri. Tentu dibutuhkan teknologi yang mampu mengatasi masalah tersebut. Untuk
mengatasi
masalah
kurangnya
informasi
kepada
masyarakat di daerah lain tentu dengan memberikan informasi yang dapat
63
diakses oleh masyarakat luas. Di era globalisasi ini, internet mampu menjawab kebutuhan komunikasi dan aliran informasi. Sesuai dengan kebutuhan, penulis membuat sebuah website yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang persebaran titik api secara luas kepada masyarakat Kalimantan Barat. Website ini meperlihatkan daerah Kalimantan Barat beserta batas-batas administatif dari kabupaten hingga kecamatan. Setiap titik api akan dipetakan per bulan sehingga dapat diamati grafik dan pergerakan persebaran titik api secara berkelanjutan. Titik api ini juga memiliki atribut-atribut yang menjelaskan letak administratif serta vegetasi yang terdapat pada titik api tersebut. Dengan adanya website tersebut, masyarakat luas akan mendapatkan informasi dan mampu lebih berperan dalam membantu menangani kebakaran hutan dan lahan karena upaya bimbingan yang dilakukan oleh UPKHL kepada masyarakat dapat diterapkan dengan baik. Pihak UPKHL pun akan sangat terbantu dengan data yang lebih detail pada setiap titik api. Dengan menjelaskan letak administratif dan vegetasinya, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan lebih akurat dan tepat sasaran walaupun dengan sarana dan prasarana yang terbatas.
3.5
Perancangan Basis Data Sub-bab ini terdiri dari kamus data, spesifikasi tabel, dan penggambaran Entity Relationship Diagram.
64
3.5.1
Kamus Data Berikut adalah kamus data dari tabel-tabel yang digunakan: a.
Kabupaten
(@Kab_Adm_ID, Kabupaten)
b.
Kecamatan
(@Kec_Adm_ID, Kecamatan, Kab_Adm_ID)
c.
Waktu
(@Waktu_ID, Bulan, Tahun)
d.
Jenis_Vegetasi
(@JenisVeg_ID, Nama_Vegetasi, Simbol)
e.
Wilayah_Vegetasi (@WilVeg_ID, Area, Perimeter, JenisVeg_ID)
f.
Hotspot
(@HTSP_ID, Waktu_ID, WilVeg_ID, Kec_Adm_ID)
3.5.2
Spesifikasi tabel Berikut ini adalah spesifikasi tabel-tabel yang digunakan di dalam aplikasi: a. Tabel Kabupaten Nama Tabel
: Kabupaten
Deskripsi
: Basis data yang berisi data Kabupaten
Primary Key
: Kab_Adm_ID
Foreign Key
:Tabel 3.1 Tabel Kabupaten
Nama Field Kab_Adm_ID Kabupaten
Tipe String String
b. Tabel Kecamatan Nama Tabel
: Kecamatan
Panjang Keterangan 8 Kode Kabupaten 50 Nama Kabupaten
65
Deskripsi
: Basis data yang berisi data kecamatan
Primary Key
: Kec_Adm_ID
Foreign Key
: Kab_Adm_ID Tabel 3.2 Tabel Kecamatan
Nama Field Kec_Adm_ID Kecamatan Kab_Adm_ID
Tipe String String String
Panjang Keterangan 8 Kode Kecamatan 50 Nama Kecamatan 8 Kode Kabupaten
c. Tabel Waktu Nama Tabel
: Waktu
Deskripsi
: Basis data yang berisi data waktu
Primary Key
: Waktu_ID
Foreign Key
:Tabel 3.3 Tabel Waktu
Nama Field Waktu_ID Bulan Tahun
Tipe String Datetime Datetime
Panjang Keterangan 8 Kode Waktu 10 Nama Bulan 10 Tahun
d. Tabel Jenis Vegetasi Nama Tabel
: Jenis_Vegetasi
Deskripsi
: Basis data yang berisi data jenis vegetasi
Primary Key
: JenisVeg_ID
Foreign Key
:-
66
Tabel 3.4 Tabel Jenis_Vegetasi Nama Field JenisVeg_ID Nama_Vegetasi Simbol
Tipe String String String
Panjang 8 50 8
Keterangan Kode Jenis Vegetasi Nama Vegetasi Simbol Vegetasi
e. Tabel Wilayah Vegetasi Nama Tabel
: Wilayah_Vegetasi
Deskripsi
: Basis data yang berisi data wilayah vegetasi
Primary Key
: WilVeg_ID
Foreign Key
: Jenis_Vegetasi_ID Tabel 3.5 Tabel Wilayah_Vegetasi
Nama Field WilVeg_ID Area Perimeter JenisVeg_ID
f.
Tipe String Numeric Numeric String
Panjang 8 10 10 8
Keterangan Kode Wilayah Vegetasi Luas Area Keliling Area Kode Jenis Vegetasi
Tabel Hotspot Nama Tabel
: Hotspot
Deskripsi
: Basis data yang berisi data hotspot
Primary Key
: HTSP_ID
Foreign Key
: Kec_Adm_ID, Waktu_ID, WilVeg_ID
67
Tabel 3.6 Tabel Hotspot Nama Field HTSP_ID WilVeg_ID Kec_Adm_ID Waktu_ID
3.5.3
Tipe String String String String
Panjang 8 8 8 8
Keterangan Kode Hotspot Kode Wilayah Vegetasi Kode Kecamatan Kode Waktu
Entity Relationship Diagram
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram Sedangkan Gambar 3.3 dibawah ini adalah gambar diagram hierarki yang menjabarkan relasi dari perancangan menu yang ada:
68
Gambar 3.3 Diagram Hierarki Menu Utama
3.6
Perancangan Data Flow Diagram Sub-bab ini meliputi diagram konteks dan diagram nol dari sistem yang dibuat.
69
3.6
Diagram Konteks
Gambar 3.4 Diagram Konteks
70
3.6.2
Diagram Nol Peta Wilayah KalBar Data Spasial Kabupaten Data Spasial Kecamatan
Data Atribut Kecamatan
1.0 Pendataan Spasial
Koordinat Hotspot
2.0 Pendataan Non‐Spasial
3.0 SIG
Data Spasial Peta Wilayah Vegetasi
Kementerian Kehutanan
Data Atribut Kabupaten
BAPPEDA
Data Spasial Wilayah Vegetasi
Data Non‐ Spasial
Peta Data Persebaran Data Atribut Hotspot Spasial hotspot Per Hotspot Bulan
Hasil Analisa
Data Data Jenis Atribut Wilayah Vegetasi Vegetasi
Pengguna
DisHut KalBar
Gambar 3.5 Diagram Nol
3.7
Perancangan State Transition Diagram Diagram transisi atau State Transition Diagram (STD) merupakan suatu modeling tools yang menggambarkan sifat ketergantungan sistem terhadap waktu. STD umumnya digunakan sebagai pedoman perancangan serta untuk mempermudah desain tampilan layar.
71
3.7.1
Perancangan STD Proses Halaman Muka Visi dan Misi
Visi dan Misi Tampilkan
Pilih
Profil Struktur Organisasi
Pilih
Pilih menu Profil
Tampilkan
Tugas Pokok dan Fungsi
Pilih
Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
Tampilkan
Batalkan
Peta
Tools
Pilih Tools
Pilih menu Peta
Pilih Pilih
Pilih
Search
Print
Tampilkan
Tampilkan
Result
Halaman Print Batalkan
Toolbar
Pilih Toolbar
Halaman Muka
Pilih
Zoom In
Full Extent
Identifier
Measures
Zoom Out
Arrow Left
Magnifier
Overview
Pan
Arrow Right
Batalkan
Pilih Map Contents
Map Contents
Layer Batalkan
Kontak Pilih menu Kontak
Kontak Tampilkan
Gambar 3.6 STD Proses Halaman Muka
Dialog Box
Hasil layer yang dipilih
72
Pada proses STD halaman muka ini, jika pengguna masuk ke halaman muka, maka akan didapatkan tiga menu lainnya yaitu Profil, Peta, Kontak. Menu tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1.
Menu Profil Pengguna memilih menu ini dan akan disediakan 3 pilihan sub-Menu lainnya yaitu: a. Visi dan Misi, menampilkan dan menerangkan visi dan misi dari Organisasi b. Struktur
Organisasi,
menampilkan
diagram
struktur
keorganisasian c. Tugas Pokok dan Fungsi, menerangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2.
Menu Peta a. Tools. Pada halaman baru tools akan menyediakan tiga sub-menu yaitu Search dan Print. Search dapat digunakan jika pengguna ingin mencari data yang diinginkan dan akan muncul resultnya. Sub menu yang terakhir adalah print yang dapat pengguna gunakan untuk mencetak halaman yang diinginkan. b. Toolbar. Pada toolbar ini, pengguna jika ingin menggunakannya harus memilih salah satu karena tidak dapat digunakan secara bersamaan. Toolbar yang disediakan adalah Zoom In, Zoom Out, Pan, Full Extent, Allow Left, Allow Right, Magnifier, Identifier, Measures, dan Overview. c. Map Contents, yang memiliki submenu Layer
73
3.
Menu Kontak Menu ini tidak memiliki sub-menu. Menu ini untuk menampilkan data informasi organisasi yang dibutuhkan jika pengunjung ingin menghubungi organisasi tersebut.
3.7.2
Perancangan STD Profil
Gambar 3.7 STD Proses Profil 3.7.3
Perancangan STD Peta
3.7.3.1
Perancangan STD Tools
Gambar 3.8 STD Proses Menu Tools
74
3.7.3.2
Perancangan STD Toolbar
Gambar 3.9 STD Proses Toolbar 3.7.3.3
Perancangan STD Map Contents
M ap C o n te n ts P ilih Layer Tekan D ia lo g B o x T a m p ilk a n H a s il L a y e r y a n g d ip ilih
Gambar 3.10 STD Proses Map Contents
75
3.8
Perancangan Layar
3.8.1
Tampilan Menu Halaman Muka
Banner Halaman Muka
Profil
Peta
Picture
Kontak
Introduction
Copyright ©
Gambar 3.11 Rancangan Tampilan Menu Halaman Muka 3.8.2
Tampilan Visi dan Misi
Gambar 3.12 Rancangan Tampilan Visi dan Misi
76
3.8.3
Tampilan Struktur Organisasi
Banner
Halaman Muka
Profil
Peta
Kontak
Visi dan Misi Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Text
Copyright ©
Gambar 3.13 Rancangan Tampilan Struktur Organisasi 3.8.4
Tampilan Tugas Pokok dan Fungsi
Banner
Halaman Muka
Profil
Peta
Kontak
Visi dan Misi Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Text
Copyright ©
Gambar 3.14 Rancangan Tampilan Tugas Pokok dan Fungsi
77
3.8.5
Tampilan Menu Peta
Gambar 3.15 Rancangan Tampilan Menu Peta 3.8.6
Tampilan Search
Gambar 3.16 Rancangan Tampilan Search
78
3.8.7
Tampilan Print
Gambar 3.17 Rancangan Tampilan Print
3.8.8
Tampilan Hasil Print
Gambar 3.18 Rancangan Tampilan Hasil Print
79
3.8.9
Tampilan Toolbar Identifier
Banner
Search
Toolbar
Print
Result
Information Box Layer
Copyright ©
Gambar 3.19 Rancangan Tampilan Toolbar Identifier
3.8.10
Tampilan Toolbar Magnifier
Banner
Search
Print
Toolbar
Result Magnifier Tools Layer
Peta
Button
Copyright ©
Gambar 3.20 Rancangan Tampilan Toolbar Magnifier
80
3.8.11
Tampilan Toolbar Measure
Banner
Search
Toolbar
Print
Result Measures Tools Layer
Peta
Button
Copyright ©
Gambar 3.21 Rancangan Tampilan Toolbar Measure
3.8.12
Tampilan Toolbar Overview
Banner
Search
Toolbar
Print
Result
Overview Layer
Copyright ©
Gambar 3.22 Rancangan Tampilan Toolbar Overview
81
3.8.13
Tampilan Menu Kontak
Banner
Halaman Muka
Profil
Peta
Picture
Kontak
Text
Copyright ©
Gambar 3.23 Rancangan Tampilan Menu Kontak 3.9
Spesifikasi Program Modul Halaman Muka Panggil Modul Halaman Muka Jika Dipilih “Menu Profil”, maka buka modul “Profil” Jika Dipilih “Menu Peta”, maka buka modul “Peta” Jika Dipilih “Menu Kontak”, maka buka modul “Kontak” Akhir Modul Halaman Muka
Modul Profil Jika dipilih “Visi & Misi”, maka buka modul “Visi & Misi” Tampilkan informasi “Visi & Misi”
82
Jika dipilih “Struktur Organisasi”, maka buka modul “Struktur Organisasi” Tampilkan informasi “Struktur Organisasi” Jika dipilih “Tugas Pokok dan Fungsi”, maka buka modul “Tugas Pokok dan Fungsi” Tampilkan informasi “Tugas Pokok dan Fungsi” Akhir Modul Profil
Modul Peta Panggil Modul Peta Jika dipilih “Menu Search”, maka buka modul “Search” Input keyword, Jika data benar maka Buka modul “Result” Selain itu, Tampilkan pesan “No Result” Jika dipilih “Menu Print”, Maka buka modul “Print” Tampilkan title Menampilkan pilihan “Print Size”, Klik “Create Print Page” untuk proses Jika dipilih “Create Print Page” Tampilkan Map beserta Legend
83
Jika dipilih “Menu Toolbar”, maka buka modul “Toolbar” Jika dipilih “Zoom In” Maka buka modul “Zoom In” Pilih daerah pada peta Peta mendetail ke dalam Jika dipilih “Zoom Out” Maka buka modul “Zoom Out” Pilih daerah pada peta Peta mendetail ke luar Jika dipilih “Full Extent” Peta terlihat secara keseluruhan Jika dipilih “Pan” Geser daerah pada peta Jika dipilih “Measures”, Maka buka modul “Measures” Pilih titik/garis/daerah pertama pada peta Pilih titik/garis/daerah kedua pada peta Tampilkan hasil perhitungan Jika dipilih “Arrow Left” Maka Peta bergeser ke kiri Jika dipilih “Arrow Right” Maka Peta bergeser ke kanan Jika dipilih “Overview” Maka buka modul “Overview”
84
Tampilkan hasil form overview Jika dipilih “Magnifier” Maka buka modul “Magnifier” Tampilkan perbesaran gambar peta Jika dipilih “Identifier” Maka buka modul “Identifier” Pilih titik pada peta Tampilkan informasi data Akhir Modul Peta
Modul Kontak Jika dipilih “Kontak” Maka buka modul “Kontak” Tampilkan informasi “Kontak” Akhir Modul Kontak
