Edisi II 2016
Melayani Masyarakat
Kepulauan Seribu
kolom
redaksi Media Internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Transportasi Hadirkan Negara di Tengah Masyarakat
Susunan Pengurus Penanggung Jawab
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Pengarah
P
emerintahan Presiden Jokow Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya menghadirkan negara di tengah-tengan masyarakat. Salah satunya melalui sektor transportasi laut. Sehingga pada masa pemerintahan ini banyak prasarana dan sarana transportasi yang dibangun. Contohnya adalah membangun ratusan kapal dengan berbagai ukuran. Kapal-kapal yang sedang dibangun itu terdiri dari kapal perintis penumpang, kapal perintis barang, kapal ternak, kapal navigasi, dan kapal patroli KPLP. Bahkan dibangun juga kapal-kapal latih dan kapal-kapal simulator. Sejak akhir bulan Januari hingga Februari 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah banyak melakukan penandatanganan kontrak-kotrak kerja pembangunan kapal . Selain itu, telah sering juga melakukan peresmian pelayaran perdana kapal-kapal perintis. Pada akhir bulan Januari yang lalu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan pelayaran perdana pengoperasian kapal perintis KM Sabuk Nusantara 46 bagi masyarakat di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal ini akan melayani rute Pelabuhan Sunda Kelapa – Pulau Untung Jawa – Pulau Pramuka – Pulau Tidung – Pulau Kelapa dan sebaliknya (PP). Pengoperasian KM Sabuk Nusantara 46 itu sebagai wu jud komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus me ning katkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat Kepulauan Seribu yang selama ini masih terbatas aksesibilitasnya. Pada bulan Februari, dilakukan juga keel laying atau peletakan lunas 5 unit kapal khusus ternak. Selain itu, Direktorat Kenavigasian melakukan penandatangan kontrak pembangunan 5 unit kapal kelas 1 kenavigasian. Sebagai penguatan di bidang SDM kelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengukuhan para ahli ukur kapal. Hal ini untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan keamanan kapal-kapal pada saat melakukan pelayaran. Sedangkan dari aspek regulasi, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal dan PM 12 tahun 2016 tentang Jasa Pengurusan Transportasi atau JPT. Melalui PM 11 Tahun 2016 dan PM 12 Tahun 2016 tersebut, Kementerian Perhubungan semakin memudahkan masyarakat dalam berusaha di bidang jasa transportasi.
2
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktur Kepelabuhanan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Kenavigasian Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Redaktur Pelaksana Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Redaktur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Penyunting/Editor Silo Darmono
Staf Redaksi Presti Febriana Kandi Tri Astuti Deni Wisnu Anggoro Erawati Laura T. Amelia Achmad Sopandji
Desain Grafis & Fotografer Tim Desain Grafis Indi Astono Syahroni
Sekretariat Rustam Hidayat
Alamat Redaksi Gedung Karya Lt. 14, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110 Telp/Fax. 021. 3450982, 3811308 ext. 5136 e-mail :
[email protected]
Kemenhub Kembali Membangun 5 Unit Kapal Ternak Halaman
6
Izin Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Berlaku Nasional Halaman
8
Direktorat Kenavigasian Bangun 5 Unit Kapal Kelas I
Halaman 12
Galangan Kapal PT BBS Batam Siap Menerima Pembuatan Halaman 16 Kapal-Kapal Negara Edisi II 2016
Melayani Masyarakat
Kepulauan Seribu
M
enteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan pelayaran perdana kapal perintis KM Sabuk Nusantara 46 di dermaga Pela buhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis 28 Januari 2016. Kapal perintis ini untuk melayani masyarakat Kepu lauan Seribu DKI Jakarta. Rute yang ditempuh adalah Pelabuhan Sunda Kelapa – Pulau Untung Jawa – Pulau Pra m uka – Pulau Tidung – Pulau Kelapa dan sebaliknya (PP). Pengadaan kapal perintis ini me rupakan wujud komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat dan untuk mening katkan kapasitas sarana transportasi laut di Kepulauan Seribu yang selama Edisi II 2016
ini masih terbatas aksesibilitasnya. Sa at ini kebutuhan jasa transportasi laut masyarakat di daerah Kepulauan Seribu cukup tinggi, sementara sarana transportasi laut yang melayaninya masih sangat terbatas. Untuk membiayai pengoperasian trayek kapal perintis tersebut, Kemenhub telah menganggarkan Public Service Obligation (PSO) se be sar Rp5,9 miliar rupiah yang berasal dari DIPA pada Satuan Ker ja Sunda Kelapa, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.
3
Dengan beroperasi nya KM. Sabuk Nusantara 46 ini, diharap kan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah Kepulauan Seribu dengan tarif yang terjangkau, dan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Selain itu, diharapkan keberadaanya turut mendongkrak perekonomian masyarakat setempat yang ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri di daerah tersebut. Sementara itu, penugasan kepada PT. Pelni untuk mengoperasikan kapal perintis milik Negara sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaran kegiatan pela yanan publik kapal perintis milik negara, dilatarbelakangi karena Pelni memiliki pengalaman dalam pengoperasian angkutan laut pe numpang dan barang dan memiliki manajemen serta sumber daya yang memadai. PT. Pelni juga me rupakan perusahaan BUMN di bidang angkutan laut nasional dalam negeri baik penumpang ataupun barang yang saat ini memiliki jaringan terbesar. Selain itu, PT. Pelni selama ini sudah mempunyai standar pelayanan kepada penumpang
Spesifikasi Kapal Perintis Sabuk Nusantara 46 Perintis No Uraian tipe 200 dwt 1 Panjang Seluruh Kapal (LOA) 2 Panjang Antara Garis Tegak (LBP) 3 Lebar (B) 4 Tinggi Geladak (H) 5 Tinggi Sarat (T) 6 Kecepatan Percobaan 7 Daya Mesin 8 Jumlah Penumpang: - Kelas Ekonomi - Kelas II - Kelas I 9 Kapasitas Ruang Muat 10 Jumlah ABK: - Kadet - Komprador 11 Kap. Sekoci Penolong - Inflatable Life Raft - Per Unit 12 Fasilitas Lainnya: - Klinik - Pendingin Ruangan - Ruang Rapat/Makan - Penumpang Kelas
termasuk untuk perawatan kapalnya. Sehingga diharapkan kualitas dan kontinyuitas pelayanan kepada penumpang akan tetap terjaga sepanjang tahun dan tidak mengalami gangguan yang dapat menurunkan pelayanan. Turut hadir dalam peresmian itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit, Direktur
4
Edisi II 2016
42,00 m 38,00 m 9.00 m 4.00 m 2,3 m 12 Knot 2 x 500 HP 114 Org 114 Org 100 Ton 18 2 x 40 Org (tipe terbuka) 4 Unit 25 X 4 = 100 Orang
Perkapalan dan Kepelautan Hari Setyobudi, Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro, Syahbandar Utama Tanjung Priok Capt. Sahattua P Simatupang, MM, MH, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok Drs. Eko Hadi Rumekso, MBA, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam sambutannya, Menhub Ignasius Jonan mengatakan, KM Sabuk Nusantara 46 terse-
but sengaja disediakan oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani mobilitas masyarakat di Kepulauan Seribu. Adapun tariff yang diberlakukan Rp12.000 per penumpang ditambah asuransi perjalanan sebesar Rp3.000. Kapal Sabuk Nusantara 46 memiliki kecepatan 12 knot. Sehingga untuk melayani seluruh rute membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Meskipun demikian Menhub Ignasius Jonan menyerahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk mengatur jadwal operasionalnya. Pada kesempatan itu Menhub juga berpesan agar PT Pelni sebagai perusahaan yang diberi tugas mengoperasikan KM Sabuk Nusantara 46 untuk tertib dan jangan sampai terjadi kecelakaan. Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit dalam laporannya menyatakan bahwa pengoperasian KM Sabuk Nusantara 46 di tujukan untuk memberikan pelayanan tran sportasi dengan tarif yang sangat terjangkau kepada masyarakat Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berterima kasih atas pemberian kapal perintis tersebut. Dia berharap perekonomian masyarakat Kepulauan Seribu bisa tumbuh dan lebih maju. Selama ini tingkat kemiskinan masyarakat di Kepulauan Seribu mencapai 25 persen. Pertumbuhan ekonominya le bih rendah dibandingkan dengan daerahdaerah lain di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan pelayanan transportasi dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya untuk membuat setiap warga yang memiliki KTP Kepulauan Seribu dapat menikmati layanan transportasi laut secara gratis. “Kami ingin pemegang KTP Pulau seribu bisa bolak balik ke Jakarta tanpa perlu bayar. Bila perlu Bus Transjakarta juga masuk aja ke Pelabuhan Sunda Kelapa, dan gratis juga buat warga yang memiliki KTP Kepulauan Seribu,” kata Gubernur DKI Jakartata. Gubernur DKI Jakarta juga berharap, KM Sabuk Nusantara 46 bisa ikut mendorong pembangunan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat Ke pulauan Seribu yang terbagi dalam lima kelurahan itu. Silo Edisi II 2016
5
Kemenhub
Kembali Membangun 5 Unit Kapal Ternak
D
irektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubung an melakukan peletakan lunas atau keel laying 5 (lima) kapal ternak di galangan kapal PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS), Batam, Senin, 15 Februari 2016. Hadir pada kesempatan itu Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Capt. Hari Setyobudi yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Kementerian Pertanian Fini Murfiani, Direktur Utama PT BBS Batam Budiman, B.Sc, Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia Anita Puji Utami, Direktur Teknik PT Pelni OM Sodikin, dan pejabat terkait lainnya. Pembangunan 5 (lima) unit kapal ini merupakan lanjutan dari DIPA tahun 2015 sebesar Rp294,89 miliar dan dibangun dengan sistem multiyears se lama 25 bulan. Meskipun demikian pe nyelesaiannya digharapkan bisa lebih dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas kapal. Tujuan pembangunan kapal ternak untuk mendukung program pemerin-
tah dalam distribusi daging sapi/kerbau dalam usaha mencapai swasembada daging. Juga mengimplementasikan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan. Pembangunan kapal ternak ini mengacu kepada standarisasi dan peraturan internasional. Kapal ini juga sebagai wujud dari program Tol Laut yang saat ini dicanangkan oleh peme rintah. Semua perlatan dan teknologi yang terdapat di dalam kapal ternak tersebut merupakan yang paling mutakhir. Semuanya itu untuk memudahkan ope rasional dan perawatan kapal ini. Kementerian Perhubungan juga melalui Direktorat Jenderal Perhubung an Laut mengalokasikan dana sebesar Rp24 miliar untuk Public Service Obigation (PSO) operasional kapal khusus pengakutan ternak. PSO sebesar itu diberika selama satu tahun kepada PT Pelni yang diberi tugas mengoperasikan kapal ternak tersebut. Sebelumnya, Kemenhub telah berhasil membuat satu kapal khusus angkut ternak yaitu KM Camara Nusantara 1. Kapal tersebut telah dioperasikan
6
Edisi II 2016
oleh PT Pelni dan sudah beberapa kali melakukan playaran (voyage) untuk mengangkut ternak dari sentra-sentra ternak di NTT dan NTB. Kementerian perhubungan memberikan subsidi sebesar Rp750 juta hingga Rp800 juta per voyage. Subsidi sebesar itu berarti Kemen-
hub menanggung biaya angkut sekitar Rp1,5 juta per ekor. Sebelum biaya angkut sapi dari NTT ke Jakarta sekitar Rp1,8 juta per ekor. Sehinnga peternak atau pembeli sapi hanya cukup membayar sekitar Rp300 ribu per ekor. Dengan pola pemberian PSO kepada pengangkutan hewan ternak tersebut, diyakini harga daging sapi bisa lebih murah dari yang sebelumnya. Ketersediaan daging sapi pun bisa lebih terkendali. Sehingga dapat menguntungkan masyarakat. Silo
Spesifikasi Umum Kapal Ternak
KM Camara Nusantara 2 – 6 Ukuran Utama LOA LPP B H T Vtr ABK Muatan Kapasitas Ternak Barang/kargo Kapasitas Tangki Bahan Bakar Air Tawar Pelumas Sewage
: 69.78 meter : 65.80 meter : 13.60 meter : 4.30 meter : 3.50 meter : 13.00 knots : 32 Orang : 500 ekor : 150 ton : 130 ton : 174 ton : 380 liter : 12 ton
Sistem Permesinan Mesin Induk : 2 X Yanmar 6EY – 17.W Daya : 2 X 1100 HP/1.450 rpm Mesin Bantu : 3 X 140 kva Marine AE Daya : 140 kva, 220/380V, 50 Hz Propeller : Fix Propeller Peralatan Navigas dan Komunikasi • GMDSS Area A-2 • MF/HF DSC Watch Receiver • VHF Radio • Gyrocompas + Autopilot • Automatic Identification System (AIS) • Ship Security Alert System (SSAS) • Global Positioning System (GPS) • Two Way Portable Radio (HT)
Spesifikasi Khusus Kapal Ternak
KM Camara Nusantara 2 – 6 Blower System Kapal ini dilengkapi dengan sistem blower/ventilasi dimana sistem tersebut berada pada setiap ruangan ternak Deck A, B, C, dan D sebagai ventilator untuk menetralisir gas amoniak yang ditimbulkan oleh kotoran ternak. Sewage System Sistem pembuangan kotoran yang disiapkan pada ujung kandang ternak akan dilokalisir pada tempat pembuangan khusus dimana penampungan pembuangan kotoran maksimal 12 m3. Feeding System Sistem pakan ini didesain sedemikian rupa dimana sistem pemakaman menggunakan secara manual guna kebutuhan ternak selama perjalanan. Edisi II 2016
7
Water System Dilengkapi secara otomatis yang diletakan di setiap kandang ternak yaitu air keluar dengan sendirinya setelah air yang tersedia habis di tempat moncong sapi apabila air habis. Ruang Medis dan Karantina Disiapkan ruang medis khusus ternak yang sakit, stress atau depresi dimana petugasnya adalah mantri dan dokter hewan. Sedangkan ruangan khusus karantina untuk ternak yang sakit atau tidak sehat.
Izin Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Berlaku Nasional
K
ementerian Perhubungan menerbitkan atur an baru yaitu Peraturan Menteri Per hubungan Nomor PM 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi ( JPT). Dalam PM 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa izin usaha jasa pengurusan transportasi yang diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili akan berlaku secara nasional di seluruh
tasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Untuk mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi penanaman mo dal dalam negeri, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur tempat di mana perusahaan tersebut berada. Meskipun izin JPT berlaku secara nasional, setiap perusahaan jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalam negeri yang ingin melakukan pembukaan kantor cabang, wajib me laporkan kepada Gubernur Provinsi setempat dengan
Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2016 tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksanannya pe ngiriman dan penerimaan barang melalui transpor-
ditembuskan ke penyelenggara pelabuhan dan otoritas transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan asosiasi logistik. Sedangkan bagi perusahaan joint venture dan Penanaman Modal Asing yang akan melakukan pembukaan kantor cabang juga harus dilaporkan kepada Kepala BKPM dengan ditembuskan ke penye lenggara pelabuhan dan otoritas transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan asosiasi logistik. Berdasarkan aturan baru ini izin pengusahaan jasa pengurusan transportasi ( JPT) berlaku secara nasional. Berikut syarat-syarat. administratif izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dan joint venture.
8
Edisi II 2016
Bagi PMDN, wajib memiliki akte pendirian per usahaan, Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP), surat keterangan domisili perusahaan, memiliki penanggungjawab, memiliki tenaga ahli Warga Negara Indonesia dengan kualifikasi pendidikan tertentu, memiliki surat rekomendasi tertulis dari penyelenggara pela buhan setempat serta asosiasi di bidang jasa pengurusan transportasi dan logistik. Selain itu, perusahaan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp25 miliar, dan paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik. Bagi badan usaha yang memiliki modal lebih kecil dari nominal tersebut, wajib memperoleh surat pernyataan/persetujuan dari asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi. Sementara bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berstatus joint venture (usaha patungan) dan Penanaman Modal Asing harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, antara lain memiliki akte perusahaan yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM, bukti setor dan penyertaan modal, No-
Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksanannya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Edisi II 2016
mor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Direktorat Jenderal Pajak, keterang an domisili perusahaan, izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan investasi paling sedikit US$10.000.000,- dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penye toran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian harus memiliki tanda daftar perusahaan dari Kementerian Perdagangan, keterangan izin tinggal terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham, izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tenaga ahli WNI dengan kualifikasi tertentu, serta memiliki surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat atau asosiasi di bidang logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Presti/Pandji
9
Menteri Perhubungan Ubah Izin Usaha Keagenan Kapal
D
irektorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumpulkan puluhan pengusaha pelayaran yang berdomisili di Sumatera, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau di Batam. Kegiatan yang digelar pada Selasa (16/2/2016) itu untuk menyosia lisasikan Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Capt. Hari Setyobudi saat membacakan sambutan Dirjen Hubla mengatakan bahwa PM No 11 tahun 2016 yang dikeluarkan pada 18 Januari 2015 merupakan amanat Pasal 34, 155, dan 176 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Berdasarkan PM No 11 tahun 2016 tersebut, pe merintah membatasi penyelenggaraan usaha keagenan kapal, yaitu hanya dikhususkan untuk pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut asing dan/atau perusahaan angkutan laut nasional dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan mereka selama berada di Indonesia. Dengan diterbitkannya peraturan ini maka pengusahaan keagenan kapal, selain dapat dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), juga dapat dilakukan oleh perusahaan nasional keagenan kapal.
Terkait dengan persyaratan perizinan usaha, dalam PM 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa perusahaan nasional keagenan kapal wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan lain, perusahaan harus memiliki modal usaha berupa moda dasar paling sedikit Rp6 Miliar dan modal disetor paling sedikit Rp1,5 Miliar. Selanjutnya Ditjen Perhubungan Laut melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Jika berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) akan diterbitkan dan berlaku selama perusahaan nasional keagenan kapal masih menjalankan kegiatan usahannya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Dirjen Perhubungan Laut. Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggungjawab terhadap kapal asing dan kapal berbendera nasional yang diageninya selama berada di Indonesia serta berhak menerima pembayaran dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan. Jika perusahaan keagenan kapal dimaksud melanggar ketentuan yang telah disepakati maka dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Presti
10
Edisi II 2016
Ditkapel Mengukuhkan 60 Orang Ahli Ukur
D
irektorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengukuhkan 60 orang ahli pengukuran kapal. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, Rabu – Jumat 17-19 Februari 2016) di Hotel Amaroossa, Bekasi, Jawa Barat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Per-
Edisi II 2016
hubungan nomor PM. 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal serta untuk mendukung pelaksanaan verifikasi pengukuran kapal ikan. irektur Perkapalan dan Kepelautan Sugeng Wibowo dalam sambutan pembukaannya mengatakan, pengukuhan para ahli ukur kapal ini untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pengukuran kapal. Berharap dari kegiatan ini mampu meningkat-
11
kan kualitas pengukuran kapal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa. Pngukuran adalah untuk menetukan tonasi kotor dan tonasi bersih sebuah kapal sebelum dioperasikan. Pengukuran ini sebagai langkah awal kapal untuk memperoleh sertifikasi terkait keselamatan, pengawakan, pencemaran dan perlindungan lingkungan maritime. Pengukuran kapal juga merupakan embrio dari penyelenggaraan kelaiklautan kapal yang menganut asas publisitas. Artinya setiap pihak dapat meminta informasi atas kapal yang telah diukur dan mendapat pengesahan serta terdaftar, baik data fisik maupun status hukum kapal. Sehingga pendokumentasian pun harus dilakukan dengan baik. Setiap ahli ukur wajib mencatat semua kegiatan pengukuran kapal pada buku register III pengukuran kapal. Kemudian dikirim ke kantor pusat melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kegiatan ini juga sekaligus untuk pemutakhiran data base kapal Indonesia. Laura
Direktorat Kenavigasian Bangun 5 Unit Kapal Kelas I
D
irektorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kembali membangun lima unit kapal kelas I kenavigasian. Kontrak pembangunannya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan kapal kenavigasian Diitjen Hubla dengan Direktur Utama Galangan Kapal PT. Palindo Marine di ruang kerja Direktur Kenavigasian pada hari Senin 22 Februari 2016. Penandatanganan kontrak tersebut disaksikan oleh pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut DR. Umar Aris, SH, MM, MH dan Direktur Kenavigasian Ir. Bambang Wiyanto, MM, dan Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Capt. Hari Setyobudi. Dalam sambutannya, Plt. Direktur Jenderal DR. Umar Aris, SH, MM, MH mengatakan, pembangunan kapal ke-
navigasian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung terciptanya keselamatan pelayaran. Kapal kenavigasian ini berfungsi untuk melaksanakan tugas pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta melakukan pendistribusian perbekalan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Plt. Diteh Hubla DR. Umar Aris, SH, MM, MH meminta agar proyek ini dikerjakan sebaik-baiknya. Jangan ada sedikitpun niat yang kurang baik. Apalagi sampai menyalahi undang-undang. Perusahaan pemenang tender harus memperhatikan betul prinsip good quality, good price, dan good delivery sesuai arahan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. “Bapak Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah berulang kali menekan kan bahwa kapal-kapal yang dibuat harus berkualitas tinggi dengan memper-
12
Edisi II 2016
hatikan harga serta tenggat waktu pengiriman yang tepat,” ujar Plt. Dirjen Hubla DR. Umar Aris, SH, MM, MH. Ia meminta jangan membuat kapal asal-asalan dan dengan kualitas abal-abal. Semuanya harus memenuhi seluruh persyaratan sesuai regulasi dan kontrak kerja. Direktur Kenavigasian Ir. Bambang Wiyanto, MM dalam laporannya me ngatakan bahwa pembangun 5 unit kapal ini merupakan lanjutan dari penandatanganan kontrak pembangunan kapal kenavigasian yang telah dilaksanakan pada Desember 2015 lalu. Adapun kelima kapal tersebut masing-masing 3 unit kapal kelas I tahao III Paket A dan 2 unit kapal paket B. Adapun dana pembangunan 5 unit kapal tersebut berasal dari APBN sebesar Rp618,25 miliar. Jangka waktu pembangunannya selama 22 bulan atau multi years. Direktur Kenavigasian juga berharap agar pembangunan 5 unit kapal navigasi bisa lebih dipercepat yaitu sebelum 22 bulan sudah selesai. “Tentunya sesuai arahan Bapak Plt. Dirjen Perhubungan Laut yang barusan beliau sampaikan yaitu kapal yang berkualitas baik,” ujar Direktur Kenavigasian. Pada kesempatan itu, Direktur Kenavigasian juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berniat menggandeng perusahaan asing untuk membangun empat kapal induk kenavigasian. Saat ini prosesnya sudah dimulai dan sedang dibahas di Bappenas. “Melengkapi armada kapal kenavigasian kami sedang meng usulkan mencari pendanaan dari luar negeri untuk membangun empat kapal induk,” katanya. Saat ini perusahaan asing yang telah menyatakan minat mendanai pembangunan kapal induk kenavigasian adalah JICA Edisi II 2016
( Jepang) dan Damen Shipyard (Belanda). Selain membangun empat unit kapal induk, tahun 2017 juga direncanakan membangun 16 kapal kelas I kenavigasian. Sehingga untuk anggaran 2017 total kapal yang dibangun mencapai 20 unit. Rencana itu sebagai upaya Kementerian Perhubungan membuat 50 kapal lagi selama lima tahun ke depan. Pasalnya, saat ini Kemenhub baru memiliki sekitar 63 kapal kenavigasian. Itu pun sebagian besar sudah berusia tua. Bahkan ada yang telah berusia di atas 40 tahun. Sopandji
13
pembangunan kapal kenavigasian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung terciptanya keselamatan pelayaran.
Dirjen Hubla Pimpin Serah Terima Jabatan Empat Pejabat Struktural
D
irektur Jenderal Perhu bungan Laut Kemen terian Perhubungan Capt. Bobby R Mamahit memimpin upacara serah terima jabatan empat pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada Senin, 15 Februari 2016. Pada kesempatan itu Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Bobby R Mamahit meminta agar seluruh pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut konsisten menjaga semangat perubahan, sehingga mampu mempertahankan segala capaian yang telah dilakukan selama ini. Seluruh pembangunan yang dilakukan pun harus mampu memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dengan tetap memprioritaskan 4 (empat) aspek yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan pelayanan, peningkat an kapasitas, sera tata kelola dan regulasi.
Pada Tahun Anggaran 2016, Ditjen Hubla juga optimis akan mampu mencapai daya serap di atas 90%, caranya adalah dengan melakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak ke giatan di awal tahun. Dirjen Hubla menegaskan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta agar setiap pembangunan transportasi, termasuk transportasi laut, mengedepankan aspek kewajaran harga. Sehingga pembangunan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Menhub juga memberikan arahan yang harus diperhatikan oleh seluruh pejabat Direkto rat Jenderal Perhubungan Laut. Arahan Menhub tersebut antara lain pertama, tentang optima lisasi Unit Penyelenggara Pela buhan (UPP) terutama yang akan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga perlu dilakukan penambahan alat bongkar muat yang diajukan di APBNP 2016.
DR. Umar Aris, SH, MM, MH Ditugaskan Sebagai Plt. Dirjen Perhubungan Laut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menugaskan DR. Umar Aris, SH, MM, MH, sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Penunjukkan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 201 Tahun 2016 Ten-
tang Pemberian Kuasa Kepada Saudara Umar Aris Selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Hari ini Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sementara Capt. Bobby R Mamahit sebagai Direktur Jen-
14
Edisi II 2016
deral Perhubungan Laut dan menunjuk DR. Umar Aris, SH, MM, MH sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016.
Kemudian Menhub juga berpesan agar pembangunan kapal patroli tahun ini dilakukan secara maksimal dan ditempatkan di daerah-daerah yang luas wilayah perairannya dengan efektif dan fokus kepada tujuan, bukan fokus kepada penghamburan uang operasi. “Perbaikan dan pemeliharaan peralatan navigasi untuk peningkatan keselamatan, bukan semata-
mata pemerataan proyek,” ujarnya. Terkait empat pejabat baru di lingkungan Ditjen Hubla adalah KSOP Kelas III Kupang NTT Capt. Frederick H. Roinwoman, KSOP Kelas II Kijang Capt. Sanggam Marihot, SE, MM, KSOP Kelas I Sorong Amiruddin, MM, dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Capt. Gajah Rooseno. Erawati
Beberapa tugas didelegasikan kepada DR. Umar Aris, SH, MM, MH sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut diantaranya adalah memimpin dan melakukan rapat-rapat kerja, menandatangani dokumen rencana kerja dan anggaran, dan kegiatan administratif lainnya seperti administrasi pembangunan kapak dan sebagainya. Sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya strategis, harus dilakukan berdasarkan hasil konsultasi terlebih dahulu kepada
Menteri perhubugan. DR. Umar Aris, SH, MM, MH saat ini masih menjabat se ba gai Staf Ahli Menteri Perhu bungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. Sebelumnya ia juga sempat menjabat se bagai Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan. Deni
Edisi II 2016
15
Galangan Kapal PT BBS Batam Siap Menerima Pembuatan Kapal-Kapal Negara
D
irektur Utama PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS) Batam Selamat Budiman,B. Sc. optimistis mampu menyelesaikan pembangunan tiga unit kapal khusus pengangkut ternak sesuai target yang diminta oleh Kementerian Perhubungan yaitu Desember 2017. Optimisme diungkap Selamat Budiman ketika peletakan keel laying atau lunas 5 unit kapal khusus pengangkut ternak oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementeri an Perhubungan Capt. Hari Setyobudi di galangan PT BBS Batam, Senin 15 Februari 2016. Selamat Budiman yakin penye lesaian pekerjaan bisa lebih dipercepat lagi bila semua bahan baku yang di butuhkan sudah tersedia. Sebab saat ini sekitar 40% bahan baku kapal masih harus impor, terutama untuk mesin utama dan peralatan safety kapal seperti alat-alat navigasi dan yang lainnya. Adapun bahan baku berupa besi baja sudah dapat terpenuhi oleh perusahaan dalam negeri yaitu PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Budiman menyatakan
terima kasih kepada Kementerian Perhubung an, khususnya Direktorat Jenderal Perhubung an Laut yang telah memberikan kesempatan kepada perusahaan galangan nasional untuk turut serta menyukseskan program Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya Nawa Cita di sektor transportasi laut yang dikenal dengan konsep tol laut. Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi para pengusaha galangan nasional karena dilibatkan langsung dalam pembuatan ratusan kapal Negara. Ia berjanji kesempatan bagus ini tidak akan disia-siakan de ngan cara membuat produk yang berkualitas, dan efektif serta efisien. Selain itu, de ngan pengalaman sebagai galangan kapal yang telah mencapai puluhan tahun serta ditunjang oleh perlengkapan produksi mutakhir dan SDM yang mumpuni, Budiman me ngaku siap menerima berapa pun permintaan pembuatan kapal. PT Bahtera Bahari Shipyard saat ini memiliki galangan yang berdiri di atas lahan seluas 53 hektare. Galangan ini mampu membuat 20 kapal tug boat dalam waktu bersamaan. Silo
16
Edisi II 2016
