BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Program Diploma III Hukum Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu program Sekolah Vokasi Universutas Gadjah Mada yang diselenggarakan sejak tahun 2006. Tujuan dari program tersebut diantaranya untuk menghasilkan tenaga Ahli Madya dibidang hukum yang cakap, beriman, bertaqwa, mandiri, aktif dan kreatif, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan serta diharapkan dapat menghasilkan lulusan Ahli Madya dibidang hukum yang memiliki keahlian hukum dasar yang memadai terampil dibidang administrasi hukum dan perkantoran, cakap, profesional dan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh akses dibidang hukum dan keadilan.1 Untuk dapat mewujudkan tujuan program Diploma III Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tersebut, tentu saja bekal yang diberikan secara teori saja tidaklah
cukup, tetapi harus diseimbangkan dan dilengkapi dengan
memberikan bekal secara praktik, sehingga para mahasiswa program Diploma III Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dapat menghayati dan mengetahui cara menghadapi kasus - kasus yang terjadi pada dunia nyata. Dari uraian tersebut diatas, maka berdasarkan kurikulum program Diploma III Hukum Sekolah Vokasai Universitas Gadjah Mada praktik kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Praktik kerja lapangan ini merupakan bentuk keikutsertaan mahasiswa secara
1
http://hukum.sv.ugm.ac.id/, Profil Program Studi Diploma III Hukum, diunduh tanggal 20 Maret 2015 pukul 19.30 WIB
1
2
nyata dalam kegiatan kerja profesi pada suatu kantor notaris, lembaga atau instansi hukum, yang dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan. Untuk
dapat
melengkapi
mata
kuliah
wajib
tersebut,
penulis
melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 01 Bantul – DIY. Alasan penulis memilih tempat praktik kerja lapangan tersebut karena penulis ingin mengetahui secara nyata mengenai proses pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul khusunya dalam hal Pengupahan. Berdasar dari uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul “Perlindungan Upah Minimum Tenaga Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Pada PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN).”
B. Tujuan 1. Subyektif : Untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari Program Diploma III hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Hukum
3
2. Obyektif : a. Untuk memperoleh data yang dipergunakan sebagai bahan Tugas Akhir b. Untuk mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapat dalam bangku kuliah c. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja secara nyata
C. Manfaat a. Menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih kompleks terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul b. Penulis dapat belajar banyak hal dari pegawai – pegawai yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
D. Keaslian Penulisan Penulisan yang membahas mengenai upah minimum telah ditulis oleh para penulis sebelumnya. Hasil pencarian dan penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penulisan yang mempunyai tema sejenis dengan penulisan ini diantaranya : Pertama, penulisan yang dilakukan oleh Budiyono, S.H. pada Tahun 2007 dengan judul thesis “Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan.” Penulisan ini membahas mengenai kebijakan penetapan upah minimum terhadap dampak yang timbul bagi pekerja dan pengusaha. Dalam penulisan ini membahas penetapan
4
upah minimum, perlindungan upah minimum bagi para pekerja, dan perlindungan upah minimum bagi para pengusaha. Perlindungan upah minimum bagi pekerja dalam penulisan ini dibahas mengenai hak para pekerja untuk menerima upah sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah, dan perlindungan upah minimum bagi pengusaha dalam penulisan ini dibahas mengenai kendala bagi pengusaha terhadap adanya penetapan upah minimum, diantaranya mengenai permasalahan besar kecilnya perusahaan, sehingga penulisan ini melihat perlindungan upah minimum dari dua sisi, yaitu dari sisi pekerja dan sisi pengusaha. Kedua, Penulisan yang dilakukan oleh Salasa Surya Dharmawan pada Tahun 2008 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Pada PT. Sandang Anggun Morotex Sukoharjo.” Penulisan ini membahas mengenai upah minimum Kabupaten yang dilaksanakan oleh PT. Sandang Anggun Morotex Sukoharjo. Dalam penulisan ini membahas ketetapan upah minimum Kabupaten yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penulisan ini lebih rinci dalam membahas mengenai pengupahan pada perusahaan, karena terdapat pembahasan mengenai upah pokok, jabatan struktural, masa kerja dan tunjangan pada masing – masing bidang. Dari kedua penulisan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penulisan tugas akhir penulis mengenai Perlindungan Upah Minimum Tenaga Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul secara garis besar memang memunyai persamaan dalam pembahasan mengenai upah minimum, upah
5
minimum Kabupaten, norma mengenai upah minimum dan pelaksanaan dalam Perusahaan, namun dalam penulisan ini penulis mengikut sertakan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengawasan mengenai upah minimum, dan dalam pembahasan pengupahan untuk pekerja tidak dibahas secara rinci untuk pekerja keseluruhan, penulis hanya mengambil posisi gaji pekerja terendah sebagai patokan pekerja lainnya.
