A. KESERASIAN DALAM SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Sila pertama ini mengungkapkan hubungan yang serasi antara Pencipta dan ciptaanNya .. Wawasan tentang Pencipta itu mungkin berbeda pada manusia yang satu daripada manusia lainnya dan sebutan bagi Pencipta dapat pula berbeda. Walaupun demikian manusia yang mengakui dan yakin akan adanya Pencipta itu akan berikhtiar memantapkan dan tidak mengganggu hubungan yang serasi antara Pencipta dan ciptaanNya apakah itu dirinya sendiri sebagai mahluk termulia maupun segala ciptaan pencipta yang ada dalam lingkungannya. Hal inilah yang mengharuskan manusia untuk hidup serasi dalam lingkungan yang serasi pula. Karena itu maka wajarlah kalau hukum itu tidak hanya untuk keserasian hidup antara manusia - tetapi juga keserasian lingkungan pergaulan hidup mereka. B.. KESERASIAN DALAM SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
Sila kedua ini menunjuk pada hubungan serasi antarmanusia perseorangan, antar - kelompok ataupun antara / seseorang dengankelompok. fHubungan adil dan beradab dapat -diumpamakan sebagai cahaya dan api; bila apinya besar maka cahayanya terang; jadi, bila peradabannya tinggi maka keadilanpun mantap. Peradaban merupakan kodrat khusus manusiawi. Sesuai dengan kodrat alami maka manusia mempunyai pikiran/cipta dan perasaan/rasa yang bila dikombinasikan akan meniadi kehendak/karsa yang merupakan motif daripada karya/sikap tindak. Karena penggunaan cipta, rasa dan karsa itu maka terbentuklah kalbu atau "gewet82
FILSAF AT HUKUM
Ketertiban merupakan pengertian konteksuil dan setiap usaha untuk memberi penjelasan tunggal terhadap pengertuan itu yang berlaku bagi segala situasi sosial, berarti suatu pencakupan totaliter terhadap kehidupan sosial. Penafsiran diserahkan kepada pribadi-pribadi, yang masingmasing mernpunyai interpretasi sendiri. Suatu pandangan sepihak juga berarti berhentinya ketaatan sosial terhadap pandangan abstrak untuk bersama-sama membentuk ketertiban. Kalau para earga memberi reaksi dengan menyatakan bahwa tak ada ketertiban lagi; maka hal itu merupakan pertanda bahwa konstitusi ketertiban mulai runtuh, oleh karena tidak ada kepercayaan lagi. Suatu pendekatan sepihak terhadap ketertiban atau kegiatan yang menuju ketertiban sosial tunggal arti, menyebabkan kekangan pada kebebasan manusia untuk memberikan penafsiran pada kenyataan dan lingkungan sosial, yang berarti suatu ancaman terhadap ketertiban sosial. Untuk sementara adalah cukup untuk memberikan peluang pada terjadinya koordinasi perilaku sosial, sehingga terjadi pengakuan terhadap adanya ketertiban sosial.
VI. PANCASILA ADALAH SENDI KESERASIAN HUKUM.
elah diuraikan dalam awal buku ini bahwa Hukum adalah (untuk mencapai) Keserasian/Kedamaianl Keadilan. Dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sendi Keserasian Hukum, memang haruslah terbukti bahwa benih keserasian tersebut terdapat dalam tiap silanya.
T
PANCASIL)_ ADALAH SEND! KESERASIAN HUKUM
81
en" manusia. Adanya kalbu itu membedakan manusia sebagai mahluk termulia dari pada mahluk lain ciptaan Allah. Walaupun demikian kalbu manusia dapat berkeadaan positip atau negatip tergantung keadaan sarana (cipta, rasa, karsa) pembentukannya yang juga mungkin positip atau negatip; karena itu ada sebutan orang biadab atau rendah peradabannya,
@)
Manusia dikatakan beradab, yaitu kalbunya positip, apabila ia mampu "mulat sarira'' atau mawas dirt yang akan terlihat pada sikap tindaknya. Untuk berkemampuan mawas diri manusia harus berikhtiar hidup : 1.
sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan
apa atau
mana yang benar dan yang salah;
2.
samestine (ethis), yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sernbrono atau ngawur. Ukuran maton itu ialah : a. b. c.
3.
"sabutuhe " yang maksudnya tidak serakah. "sacukupe" yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berkelebihan. "saperlune", artinya lugu lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.
sakepenake (estetis) yang harus diartikan : mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.
Manusia yang beradab, yaitu mampu "mulat sarira" selalu hams "tepa salira" terhadap orang lain dan ini hanya rnungkin bila dilandasi dua asas yaitu :
1. apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya; dalam rumus bahasa Latin inilah "neminem laedere" = jangan merugikan orang lain, sebagai asas yang ditujukan terhadap umum, siapa saja tanpa kecuali sehingga ini merupakan sendi "equality" 83
PANCASILA ADALAH SEND! KESERASIAN HUKUM ::
r :
bagi pergaulan hidup yang merupakan satu kutub dalarn citra Keadilan. 2. apa yang boleh anda perdapat, biarkanlali orang lain berikhtiar mendapatkannya; rumus Latinnya terkenal
"suum cuique tribuere" = bertindaklah sebanding, maksudnya tidak lain mengarahkan agar disamakan apa yang tidak beda dan dibedakan apa yang tidak sarna. Dalarn pergaulan hidup sendi "equity" ini akan kita alarni dalarn hal yang khusus/konkrit dan merupakan kutub lainnya dalarn citra Keadilan. Dengan demikian jelaslah bahwa sila Perikemanusiaan itu adalah sendi keserasian hukum, terutarna Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (termasuk Hukum Acara) maupun Hukum Pidana yang adanya perlu untuk mencegah dan mengurangi aneka macarn sengketa dalarn pergaulan hidup manusia. C. KESERASIAN DALAM SILA PERSATUAN INDONESIA. Pada saat menjelang proklarnasi Indonesia Merdeka, Nusantara dihuni oleh kebinaan suku (Aceh diujung barat sarnpai Irian di ujung timur) dan golongan (selain Pribumi juga non pribumi). Walaupun pada tahun 1928 telah dikumandangkan lahirnya satu bangsa - Bangsa Indonesia, namun ketunggalan perlu dikukuhkan dalam Mukadimah Indonesia sebagai suatu sila Pancasila. Persatuan Indonesia tidak lain maksudnya ialah persatuan suku serta golongan yang sekaligus pula terjelma sebagai satu bangsa, sehingga tidak sewajarnya yang satu meniadakan yang lain, tetapi haruslah ada keserasian antara kebinaan suku serta golongan dan ketunggalan bangsa. Keserasian dwi-tunggal tersebut haruslah mengejawantah dalam unsur uniformitas kebangsaan (tanpa 84
FILSAFAT HUKUM
chauvinisem) berjalinan dengan unsur varietas kesukuan serta golongan (tanpa separatisem) dalam segala bidang kehidupan bangsa sehingga akan terbukti bahwa "Bhineka Tunggal Ika" bukanlah semboyan semata-mata. Dalam hukum sila ke tiga ini menjadi pembenaran Pluralisem dalam bidang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, sedang Unifikasi menjadi keharusan dalam bidang lainnya (Hukum Tata Negara, Hukum Karya/Administrasi Negara, Hukum Harta Kekayaan dan Hukum Pidana) dari pada Tata Hukum Indonesia.
/-
D. KESERASIAN DALAM SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN.
Manusia sebagai pribadi maupun dalam kelompok pergaulan hidup mempunyai aneka macam kepentingan. Pada suatu ketika kepentingan itu mungkin berbeda bagi pribadi/kelompok yang satu dengan yang lainnya. Bahkan kepentingan itu dapat bertentangan adanya; misalnya, kelompok yang satu menyetujui pembaharuan sedang yang lain menginginkan pelestarian dan sebagainya. Keadaan kelornpok yang berbeda kepentingan itu mungkin : 1. sederajat atau 2. berbeda deraiat (Penguasa,
atasan
: Warga, bawahan).
Dalam hubungan yang sederajat dapat timbul masalah mayoritas dan minoritas dengan perbedaan kepentingan, tetapi manusia yang beradab akan mencegah atau mengurangi kemungkinan perbedaan itu menjadi meruncing sehingga pergaulan hidup dapat terpelihara dan tidak berubah menjadi pergumulan hidup. Untuk mempertahankan kebersamaan dalam kebedaan diperlukan upaya yaitu ikhtiar mencapai keserasian dalam konsensus yang dapat bersifat substansiel atau formel. Konsensus formel sebagai PANCASILA ADALAH SENDI KESERASIAN HUKUM
85
konsensus tentang tidak adanya konsensus (substansiel), dapat dibenarkan apabila hal itu lebih serasi dari pada memaksakan konsensus substansiel. Dalam lingkup kenegaraan, maka sila ke IV daripada Pancasila itulah yang merupakan upaya konsensus yang dalam (Ilmu) Hukum Internasional dikenal sebagai konsultasi. /Apabila pada suatu ketika peruncingan perbedaan kepentingan terjadi tetapi masih diinginkan penanggulangan melalui upaya damai agar dapat dipertahankan adanya Kebersamaan dalam Kebedaan, maka di samping konsultasi masih ada upaya l. l.
"good offices" fjasa baik yaitu dengan pihak ke tiga sebagai perantara para pihak yang bersengketa tetapi penyelesaiannya berupa konsensus antara ke dua pihak saja.
2.
"mediation" /penengahan menengahi penyelesaian antara ke tiga pihak.
3.
peradilan yang dengan pihak ke tiga secara mandiri menyelesaikan sengketa antar pihak dalam bentuk keputusan yang wajib dipatuhi para pihak dalam sengketa. Sesungguhnya, menyelesaikan Perkara (sengketa) Perdata bidang perjanjian, kekeluargaan maupun kewarisan tidaklah harus langsung melalui peradilan tetapi (salah satu dari) ke tiga upaya tersebut dapat digunakan lebih dahulu.
dengan pihak ke tiga yang perkara dengan konsensus
Tentang upaya "good offices" dan "mediation" kiranya tepat diselenggarakan dengan perantara Lembaga Bantuan Hukum dalam ataupun luar Fakultas Hukum. Dalam keadaan beda-derajat (Penguasa/atasan : Warga/bawahan, orang tua : anak dsb.), maka konsepsi hubungan Kekuasaan dan Kepatuhan adalah yang menjadi intinya. Perbedaan kepentingan menghangat dalam hu-
86
FILSAF AT HUKUM
bungan tersebut apabila timbul ketidak serasian antara nilai Ketertiban (kepentingan penguasa) dan nilai Kebebasan (kepentingan warga). Keserasian antara kepentingan Penguasa dan kepentingan Warga tidak perlu goyah bila ke dua pihak menginsyafi hakekat Kekuasa n yaitu peranan .untuk menciptakan, mening atkan dan memelihara keserasian maupun mencegah gangguan keserasian Ketertiban : Kebebasan serta hakekat Kepatuhan sebagai peranan untuk mengakui dan menuruti kekuasaan yang demikian. E. KESERASIAN DALAM SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH BANGSA INDONESIA.
I
Perumusan terakhir Pancasila terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu keserasian rohaniah dan jasmaniah. Komposisi manusia terdiri dari unsur rohani/ spirituil dan unsur jasmaniah/materiel serta unsur (antara) jalinan saraf yang menyetarafkan ke dua unsur lainnya agar serasi dalam kepribadiannya. Peranan kodrati manusia ialah memelihara dan meningkatkan daya tahan ke tiga nsurnya. Daya tahan unsur jasmaniah dipelihara dan ditingkatkan sarana kegiatan ekonomis (pangan, papan dan sandang), berolahraga dan sebagainya. Daya tahan unsur rohaniah terdiri dari dua tingkat yaitu : 1. 2.
taraf alami yang meliputi cipta, rasa dan karsa, sebagai potensi serta, taraf budaya (kesadaran) yang berupa trias-spiritualia yaitu: . a. logika - ilmu pengetahuan b. estetika - kesenian (sebagai daya kreasi) dan c. ethika - keimanan ; keahlakan ; sopan santun; hukum. PANCASILA ADALAH SENDI KESERASIAN HUKUM
87
Dalam taraf budaya ini manusia terbedakan dari mahluk lainnya ataupun robot. Mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia berarti bahwa secara merata dan berkesinambungan setiap manusia Indonesia mengalami sungguh keserasian rohaniah; jasmaniah. Dalam Hukum Harta Kekayaan/Hukum Ekonomi (sektor produksi ~ tukar menukar - konsumsi) haruslah diutamakan keserasian rohaniah; jasmaniah dalam jalinan dengan keserasian kebaruan; kelestarian dan keserasian kebebasan; ketertiban.
VII. PEN
U T U P.
ada awal tulisan ini telah dijelaskan tentang pelbagai pengartian yang dapat diberikan pada hukum. Dengan bertitik tolak pada hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai, telah dijelaskan suatu pengantar terhadap filsafat hukum yang mencakup perenungan tentang nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan tetapi bertegangan, telah dianalisa beberapa antinomi dalam filsafat hukum. Dengan-dernikian diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang singakt, deskriptif dan analitis tentang filsafat hukum. Disamping itu diberikan suatu uraian mengenai ketertiban sosial dan Pancasila yang merupakan sendi keserasian hukum, sesudah pemberian penjelasan singkat mengenai hak-hak azasi. Apakah kegunaan penjelasan-penjelasan tersebut ?
P
Kegunaan dari uraian-uraian tersebut diatas dapatlah dijelaskan dengan mengutip sebagian dari kata pengantar 88
FILSAFAT HUKUM
Edwin W. Peterson didalarn buku yang berjudul "The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin", sebagai berikut: "The primary task of the legal philosopher is to reveal and to maintain the dominant long-run influence of ideas over events, of the general over the particular. In discharging this task he may help his generation to understand the basic trends of the law from one generation to the next, and the common cultural ties of seemingly disparate national legal systems. He may, again, create from these common ideal goods of the world's culture general theories, beliefs, and insights that will be accepted and used as guides by corning generations." Kutipan tersebut diatas secara langsung menjelaskan fungsi dari ahli filsafat hukum, dan kegunaan filsafat hukum dalam arti yang luas.
DAFTAR KEPUSTAKAAN: Apeldoorn, van L.J. Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Recht. Zwolle TjeenkWillink, 1966. Dahrendorf, R. Essays in the theory of society. Stanford: Stanford University Press, 1968. Friedmann, Wolfgang. Legal Theory. Fifth edition. London: Stevens & Sons, 1967. Fromm, Erick. Man for Himself. Greenwich, Conn : A Fawcett Premier Book, 1955. Garfinkel, H. Studies in Ethnornethodology.' Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1967. DAFTAR KEPUSTAKAAN
89
