MENCIPTAKAN KESELARASAN, KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Tentang Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero) About PT PLN (Persero) Sustainability Report

MENCIPTAKAN KESELARASAN, KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN CREATING A HARMONIOUS, WELL-BALANCED AND SYNCHRONIOUS DEVELOPMENT IN SUSTAINABILITY

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2010 SUSTAINABILITY REPORT

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN PT PLN (PERSERO) Sustainability Report of PT PLN (Persero)

2

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA MESSAGE FROM PRESIDENT DIRECTOR

6

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

PROFILE PT PLN (PERSERO) PROFILE OF THE COMPANY

16

Sekilas PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) in brief

17

PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

Visi, Misi, Moto dan Strategi Umum Perusahaan Vision, Mission, Motto and Corporate’s Values

20

Grup Usaha PLN PLN Business Group

25

Bidang Usaha Line of Business

26

Peta Operasional Perusahaan Map of Company’s Operational Regions

30

Struktur Organisasi Organization Structure

32

Peristiwa Penting Significant Events

33

Penghargaan Awards

39

Para Pemangku Kepentingan Stakeholders

42

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE GOVERNANCE

48

Pedoman, Struktur & Mekanisme Tata Kelola GCG Guiedlines, Structure & Mechanism RUPS GMS

50 50

76

Maksud dan Tujuan Purpose And Objectives

77

Visi dan Misi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PLN Vision and Mission of PLN Corporate Social Responsibility Scheme

78

Struktur Organisasi Pelaksana Executive Board Organizational Structure

79

Dasar Hukum Peaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Legal Foundation of CSR Program Implementation

81

Program dan Pelaksanaan Program Program and the Implementation

82

Kisah Mitra Binaan Foster Partners Stories

93

PENGELOLAAN SDM Human Resource Development

96

Hubungan dengan Pegawai Employee Relationship

98

Kepatuhan pada Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian Compliance to the Requirements of Employment Acts

99

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors

51

Dewan Komisaris Board of Commissioners

52

Direksi Board of Directors

53

Remunerasi Komisaris dan Direksi Remuneration of the BOC and BOD

Demografi dan Jumlah Pegawai Demography and Employee Quantity

106

53

Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Karir Career Development and Competence Enhancement

110

Paket Kesejahteraan Welfare Benefits

115

Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Committee

54

Kebijakan Pokok Tata Kelola Corporate Basic Policies

57

Kode Etik Perilaku dan Budaya Perusahaan Code of Conduct and Corporate Culture

62

Penyelarasan Organisasi dan Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Organization Alignment and HR Management System Improvement

63

Peningkatan Budaya Unggul Enhancement of Excellence Culture

Perkara Hukum Yang Dihadapi Litigation

120 121

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN ENVIRONMENT PROTECTION Kebijakan Lingkungan Environmental Policy Pengelolaan Lingkungan dengan Sistem Terakreditasi Accredited System on Environmental Management

122

Komite Keselamatan Ketenagalistrikan Committee on Electricity Power Safety

125

Kegiatan-kegiatan Utama di Tahun 2010 Activities In 2010

127

Kecelakaan Kerja Occupational Safety

129

Kesehatan Kerja Occupational Health

132

Penghargaan Awards

133

134

Kontribusi pada Negara Contribution to the Nation

137

Subsidi Listrik pemerintah Government Electricity Power Subsidy

138

Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah & Nasional Promoting Regional & National Economic Growth

139

Hubungan dengan Mitra Kerja Relationship with business Partners

140

Produk dan Jasa Services and Products

164

Pemakaian Bahan Use of Materials

167

Penggunaan Energi Energy Use

172

Penggunaan Air Water Consumption

173

Biodiversitas Biodiversity

175

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Waste Management and Processing

178

Penelitian dan Pengembangan Research and Development

179

Kegiatan Terkait Mitigasi Perubahan Iklim Activities Related to Climate Change Mitigation

180

Biaya dan Penghargaan untuk Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Expenses and Awards on Environmental Management and Preservation

141

Manajemen Produk Product Management

147

Pengendalian Mutu Quality Control

149

Layanan Kepada Pelanggan Service to Customers

150

Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion

156

Implikasi Keuangan Terhadap Perubahan Iklim Financial Implication Toward Climate Change

157

161

Pengelolaan Lingkungan sekitar Instalasi Management of Installation Environment

REFERENSI SILANG DENGAN GRI-G 3.0 - INDUSTRI BIDANG LISTRIK DAN UTILITAS LAIN CROSS REFERENCE GRI-G 3.0 - ELECTRICITY AND UTILITY KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE

160

KANTOR PUSAT HEAD OFFICE (2.1, 2.4) PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel. +62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax. +62 21 7221330 www.pln.co.id

181

182


KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

158

1

2

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN PT PLN (PERSERO) Sustainability Report of PT PLN (Persero)


Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), selanjutnya disebut PLN atau Perseroan ini merupakan laporan kedua kali-nya yang dibuat terpisah dari Laporan Tahunan, setelah sebelumnya pada laporan tahunan 2008 dibuat terpisah, yakni pada bulan Mei 2008. (3.2) Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan kinerja perusahaan selama satu tahun operasional yang disajikan dalam bentuk Annual Report PT PLN (Persero). Laporan ini memberi gambaran umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjamin keberlanjutan usaha dan memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan, termasuk lingkungannya.

This Sustainability Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), hereinafter called “PLN” or the “Company” is the second report presented individually with the Annual Report, after the first one was previously prepared in separation with the Annual Report in May 2008. This report is an indivisible part of the Company’s operational performance for one year presented in the form of PT PLN (Persero) Annual Report. This report provides general overview of the efforts carried out by the Company in ensuring business sustainability as well as fulfills the obligations to the stakeholders, including the environments.

Pada laporan keberlanjutan pertama ini dikemukakan beberapa ketaatan (point of compliance), sesuai pedoman yang menunjukkan dilaksanakannya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan kegiatan lain yang relevan untuk menjamin keberlanjutan Perseroan. Laporan ini mencakup seluruh kegiatan PLN, satuan usaha dan seluruh anak perusahaan dan tidak terbatas pada kegiatan Perseroan saja. Laporan disusun menggunakan metode ekuitas dan investasi dalam informasi finansial berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit. Sementara untuk data atau atau informasi non finansial didasarkan pada prinsip materialitas, serta dengan mempertimbangkan pengaruh (influence) dan signifikansi entitas tersebut terhadap PLN secara keseluruhan. (3.7, 3.8)

This Sustainability Report articulates several points of compliance, in accordance with the guidelines directing the implementation of Company’s social responsibility (CSR) schemes and other relevant activities to ensure the Company’s sustainability. The report encompasses entire activities of PLN, business units and all of its subisdiaries, and not merely limited to the Company’s operations. The report is prepared by using the equity method, while preparation for investment on financial information is based on the audited consolidated financial statements. Whereas materiality principle is used for non financial data or information, and by considering the entity’s influence and significance to the PLN Company as a whole.

Melalui laporan ini, PLN berupaya menyampaikan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut secara menyeluruh dan transparan tanpa terpaku pada pedoman Sustainability Reporting Gudelines (SRG) versi 3.0, yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) atau GRI-G3.0.

Through this report, PLN endeavors to convey the whole activity report in comprehensive way and transparent manner without being completely bound to the manuals of Reporting Guidelines (SRG) version 3.0, issued by the Global Reporting Initiatives (GRI) atau GRI-G3.0.

PLN melaksanakan berbagai program tanggung jawab perusahaan dengan keyakinan penuh bahwa hal tersebut akan lebih menjamin keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan menjamin kelestarian lingkungan hidup bagi keberlangsungan kehidupan dimasa mendatang yang lebih baik. Data-data yang digunakan untuk menggambarkan ukuran keberhasilan seluruh program diambil melalui metoda pengumpulan data terstandar. Untuk informasi keuangan PLN menggunakan metode pencatatan sesuai dengan ketentuan

PLN carries out several corporate social responsibility (CSR) programs in full confidence that such concerns will eventually ensure long-term sustainability of Company’s operations as well as guarantees living environment preservation for a better living sustainability in the upcoming future. Data utilization to describe the success indicators of the programs were taken through standardized data collection method. Whereas for non-financial information it uses

Laporan disusun menggunakan metode ekuitas dan investasi dalam informasi finansial berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit.

PSAK yang berlaku. Sementara informasi nonfinansial menggunakan ukuran-ukuran yang lazim dan metode pengumpulan informasi sesuai standar terakreditasi lain, seperti pada pengukuran informasi hasil pemantauan lingkungan, metoda pencatatan kualitas dan kuantitas daya dan sebagainya. (3.9)

the common measures and information collection method pursuant to other accredited standards, such as measurements concerning enviromental monitoring output information, resources quality and quantity recording methods, and others.

Dengan demikian Perseroan telah menerapkan prinsip keseimbangan antara kinerja ekonomi (profit), kinerja lingkungan (planet) dan kinerja sosial (people), serta mengungkapkan hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan penerapan keseimbangan tersebut, secara transparan, akuntabel dan berimbang mengenai hal yang positif maupun yang negatif.

By doing so, the Company has implemented the principle of harmony between the performances of economy (profit), environmental (planet), and social (people), as well as revealing the implemented conducts of the Company respective to the balance, in transparent, accountable and balanced way both on positive as well as negative matters.

PERIODE LAPORAN DAN PEDOMAN PELAPORAN Laporan Keberlanjutan ini dibuat secara tahunan, meliputi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010, mengacu pada Sustainability Reporting Guidelines

Period of Report and Guidance of Reporting This Sustainability Report is prepared annually, covering the period ofJanuary 1 to December 31, 2010 referring to the Sustainability Reporting Guidelines


The report is prepared by using the equity method, while preparation for investment on financial information is based on the audited consolidated financial statements.

3

4


versi 3.0 dari GRI. (3.3, 3.1). Indeks GRI G3.0 yang ditetapkan dalam laporan ini, disajikan dengan huruf warna merah di dalam kurung pada setiap halaman yang relevan, untuk memudahkan pembaca memahami ketaatan yang telah dipenuhi dan dilaporkan oleh Perseroan. Kompilasi atas ketaatan dan referensi silang atas acuan indeks GRI yang telah dipenuhi, disajikan dalam satu tabel, seperti tercantum pada halaman 182. (3.12)

version 3.0 from GRI. GRI G3.0 Index quotation on this report is presented in red-coloured letter in brackets for each related page, to make easy for the readers to comprehend the fulfillment of compliance and reporting obligations by the Company. Compilation on compliance and cross reference of GRI Index has been fulfilled, and presented in one table, as listed on page 182.

Sebagai laporan kedua, fokus uraian tertuju pada beberapa topik utama yang ditetapkan berdasarkan prinsip materialitas dan relevansinya dengan keberlanjutan Perseroan, yaitu mencakup tata kelola, pelaksanaan program tanggung jawab sosial, pengelolaan SDM, keselamatan dan kesehatan kerja kinerja ekonomi dan pengelolaan lingkungan. (3.5) Laporan mencakup kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan, seperti pada laporan sebelumnya. (3.11) Perseroan belum menggunakan jasa assurance atas laporan keberlanjutan pertama secara terpisah ini. Namun demikian, dalam beberapa tahun mendatang akan dimintakan jasa assurance dari pihak eksternal yang kredibel. (3.13)

As the second report, the focus of elaboration is directed on several main subjects based on materiality principle and its relevance to the Company’s sustainability, which covers governance, corporate social responsibility (CSR) scheme implementation, HR management, occupational safety and health, economic performance and environmental management. The report boundary covered performance of both Companies and Subsidiaries as reported at the earlier edition. The Company has not utilized the assurance service for this first separate sustainability report. However, it has been planned to request assurance service from credible external parties for several years ahead.

Informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini mencakup data keuangan konsolidasi Perseroan

Information and data presented on this report covers consoldiated financial data of the Company

and its subsidiaries, recorded under equity method. No re-statement is made on this report for previous year’s financial statements, as only reclassification that occurson several account postsin accordance with the adoption of the most recent GAAP requirements.

Dari keseluruhan uraian dan data kompilasi ketaatan yang dilakukan, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan penilaian sendiri, level aplikasi standar GRI pada laporan ini memenuhi kriteria peringkat “B”.

Based on self-assessment, out of the whole elaboration and compliance compilation data conduced, the Company has the opinion that the GRI standard application on the report fulfills the criteria of “B” level.

Untuk permintaan, pertanyaan, masukan atau komentar atas laporan ini, dapat menghubungi (3.4):

For request, enquiry, input or comment concerning the report, please contact:

HUBUNGAN INVESTOR INVESTOR RELATIONS PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax.+62 21 7221330 www.pln.co.id


dengan anak perusahaan yang dicatat berdasarkan metoda ekuiti. (3.6) Pada laporan ini seluruh data tahun sebelumnya yang ditampilkan tidak mengalami pernyataan ulang. Khusus untuk laporan keuangan, yang terjadi adalah reklasifikasi atas beberapa posisi akun sesuai dengan ketentuan PSAK terbaru yang digunakan. (3.10)

5

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA 6

MESSAGE FROM PRESIDENT DIRECTOR


Sambutan Direktur Utama Message from President Director

7

8


Tahun 2010 ini adalah untuk ke-dua kalinya PT PLN (Persero) membuat Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari Laporan Tahunan, seperti dilaksanakan pada tahun 2008. Laporan keberlanjutan yang dilakukan terpisah ini menggunakan sistim pelaporan berstandar internasional yakni Global Reporting Initiative (GRI) – G3.0. (1.1)

Year 2010 becomes the second time PT PLN (Persero) to prepare its Sustainability Report in separation with the Annual Report, as conducted in 2008. This individually published Sustainability Report uses an international standard reporting system the Global Reporting Initiatives (GRI) – G3.0.

Melalui penyusunan Laporan secara terpisah ini, PT PLN (Persero) bermaksud memberikan gambaran kinerja perusahaan dalam memberikan kontribusi ekonomi, sosial kemasyarakatan dan dalam hal pelestarian lingkungan dengan lebih mendalam, transparan dan berimbang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan PLN dalam berpartisipasi secara nyata pada upaya-upaya mengatasi dampak pemanasan global, berupa terjadinya perubahan cuaca ekstrim berskala global yang semakin nyata mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan di seluruh dunia.

Through this individually prepared Report, PT PLN (Persero) intends to provide elaboration of the Company’s performance in delivering more detailed, transparent and balanced economic, social community and environmental preservation contribution. The idea is to exhibit the Company’s seriousness in taking effective part in the efforts of controlling the global warming effect, such as the evidence of global scale extreme weather changes that affect the social community life throughout the world.

Di Indonesia, perubahan cuaca ekstrim yang sangat terasa adalah munculnya curah hujan berkepanjangan sepanjang tahun 2010 lalu, setelah sebelumnya mengalami cuaca panas yang juga berkepanjangan. Sementara di kawasan subtropis ditandai dengan terjadinya badai salju dan pergeseran waktu tiba musim dingin, terjadinya badai dan angin topan disertai hujan deras yang menimbulkan banjir besar. Gejala alam tersebut diyakini merupakan dampak rusaknya lapisan ozon yang salah satunya disebabkan oleh emisi gas CO2 dari penggunaan bahan bakar fosil dan rusaknya

In Indonesia, people experienced extreme weather changes in the form of long-drawn-out heavy rain fall throughout 2010, after having undergoing prolonged time of hot weather previously. Whereas in subtropical areas there happened snow blizzard and shift of winter season along with storm and heavy rain downpour that cause flash flood. The natural phenomenon is believed to be the effect of ozone layer damage, which among other things is due CO2 gas emission from the use of fossil energy and the damage of global scale environmental ecosystem.

ekosistem lingkungan berskala global. Bidang usaha PT PLN (Persero) adalah kegiatan pembangkitan daya listrik disertai proses transmisi dan distribusinya ke konsumen akhir, yakni kalangan industri, komersial, infrastruktur publik dan masyarakat. PLN disamping sebagai entitas bisnis yang dituntut untuk membuat laba dari efektifitas dan efisiensi aset yang dikelola juga mengemban tugas pelayanan listrik untuk kepentingan umum (public service obligation / PSO). Pola operasi utama perusahaan adalah membangun unit pembangkit listrik menggunakan bauran sumber energi berupa air, gas bumi, BBM, batubara dan panas bumi kemudian mendistribusikan daya listrik yang dihasilkan pada konsumen.

PT PLN (Persero) runs the business of electricity power generating and its corresponding transmission and distribution to the end users, which is industrial circle, commercial, as well as public and community infrastructure. Apart from being a business entity which is obliged to create profit from the effective and efficient asset management, PLN is also rendering electricity service for public interest (public service obligation/ PSO). The main operational pattern of the Company is developing power generating unit by using the mix of energy resources in the form of water, natural gas, coal and geothermal, and subsequently distributing the electricity power output produced to the consumers.

Penggunaan sumber energi primer fosil yang tak tergantikan, yakni batubara, BBM dan gas bumi

The uses of irreplaceable fossil primary energy resources, such as coal, fuel and geothermal, each

produces different CO2 emission level and provides effect to the increase of gas that damages the ozone layer. However considering the recent condition, such effect can not be avoided due to the essential role of electricity power in supporting the community life and moving the economy ahead.

Meningkatnya keprihatinan seluruh masyarakat dunia akan dampak negatif dari rusaknya lapisan ozon dan rusaknya lingkungan memberikan berbagai tantangan sekaligus peluang bagi PT PLN (Persero) untuk mengembangkan dan menjaga keberlanjutan usaha.

The increase of entire world community concern towards negative effect of ozone layer damage and the spoilt environment exposes challenge and also opportunity for PT PLN (Persero) in developing and maintaining the business sustainability.

RISIKO UTAMA , TANTANGAN DAN PELUANG USAHA (1.2) Dengan kegiatan operasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, perubahan cuaca ekstrim yang terjadi memberikan dampak langsung bagi PT PLN (Persero) berupa meningkatnya biaya operasi pembangkitan per kwh listrik yang dihasilkan. Kemarau panjang yang pernah terjadi membuat waduk reservoir untuk PLTA kekurangan debit air, sehingga PLN harus mengoptimalkan daya dari pembangkit PLTD dan PLTU dengan biaya pembangkitan lebih mahal. Sebaliknya saat hujan berkepanjangan terjadi, tambang-tambang batubara banyak yang mengalami kendala, bahkan tambang di Australia yang merupakan salah satu pemasok batubara terbesar di Asia Pasifik mengalami banjir dan berhenti beroperasi. Akibatnya supplai di dalam negeri turut terpengaruh dan harga batubara meningkat, sehingga meningkatkan biaya pembangkitan.

Main Risks, Challenge and Business Opportunity Rendering operational activities that cover entire regions of Indonesia, the changes of extreme weather provide direct impact to PT PLN (Persero) in the form of increasing generating operation cost per kwh power output. The happening of prolonged dry season earlier had caused water debit shortage in its reservoirs that supply hydropower generating plants, requiring PLN to optimize high cost energy resources power generation from both diesel power plant and steam power plant. Conversely during the occurrence of prolonged rainy season, most coal mines experienced difficulties, and even mining in Australia which is one of largest coal suppliers in Asia Pacific happened to stop operation due to flash flood. This has affected deficiency in domestic supply that causes increasing price of coal leading to escalation in power generation cost.

Menghadapi kondisi tersebut, Perseroan telah menyusun serangkaian rencana strategis menyangkut perbaikan operasional dan pembangunan pembangkit baru. Dalam rencana perbaikan operasional, Perseroan telah menjalankan sistim operasi terpadu agar kegiatan operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Sistim operasi yang direncanakan tersebut juga diupayakan semaksimal mungkin mengurangi jumlah buangan limbah padat dalam jumlah yang cukup signifikan namun memberikan akurasi, efektifitas dan akuntabilitas operasi yang lebih baik.

In face of the condition, the Company has prepared a set of strategic plans encompassing operational improvement and new power plant development. In its operational improvement plan, the Company has carried out integrated operating system to ensure more effective and efficient operational activities. The planned operating system is also utilized at its best to reduce the amount of solid waste effluent in significant amount while providing better accuracy, effectiveness and accountability of operation.

Perseroan terus mengupayakan perbaikan pengelolaan SDM, melakukan rekrutmen SDM berkompetensi secara transparan dan berkualitas, melaksanakan program peningkatan kompetensi SDM secara terarah, memberikan kesadaran pentingnya memelihara

The Company also strives to implement HR management improvement scheme, carries out competent HR recruitment program in transparent and quality manner, renders targeted HR proficiency enhancement program, provides awareness on the


menghasilkan tingkat emisi CO2 yang berbeda dan memberi dampak pada bertambahnya gas yang bersifat merusak ozon. Namun mengingat kondisi saat ini, maka hal ini belum dapat dihindari mengingat peran daya listrik dalam menunjang kehidupan masyarakat dan menggerakkan perekonomian yang sangat vital.

9

10


lingkungan dan memberikan kesempatan berkarir sesuai dengan minat dan kemampuannya. Perseroan memberikan kesetaraan dalam hal kesempatan untuk berkembang, tidak membedakan suku, maupun gender. Perseroan telah mengadopsi dan menerapkan tools balanced scorecard untuk mendapatkan hasil asesmen kinerja SDM yang akuntable dan dapat diterima kedua pihak. Perseroan juga melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang terarah agar didapat berbagai inovasi dalam efisiensi operasional maupun dalam upaya partisipasi pada pelestarian lingkungan.

importance of environmental preservation as well as offers career path opportunities commensurate with the individual talent and capabilities. The Company provides equality in the aspect of opportunity to grow, regardless of the employee’s race and gender. The Company has adopted and applied balanced scorecard tools to obtain accountable and mutually accepted HR performance assessment result. The Company has also carried out guided research and development activities leading to various innovations in operational efficiency as well as taking role in environmental preservation.

Perseroan berhasil merealisasikan beberapa stasiun pembangkitan skala kecil menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Pembangkit skala kecil tersebut menggunakan air, dalam bentuk pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangkit skala kecil tersebut dibangun didaerah-daerah terpencil yang kurang ekonomis jika menggunakan jaringan transmisi yang ada, dan jenis pembangkit disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya di daerah masing-masing.

The Company has succeeded in realizing several small scale power plants by using renewed and environmental friendly energy resources. Those small scale power plants utilize water, in the form of microhydropower plant and solar power plant. They are built in remote areas which are not economically viable to use the existing transmission network, and the power generating plant type is adjusted to the availability of resources in each location.

Dalam jangka panjang Perseroan bersama-sama dengan Pemerintah telah merancang penambahan pembangkit skala besar menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, yakni air, panas bumi dan gas alam. Realisasi pembuatan PLTA yang masih terkendala dengan pembebasan tanah dan pembiayaan dan dengan semakin tingginya kesadaran akan dampak negatif perubahan iklim diharapkan akan menjadi lebih mudah. Masyarakat kini semakin lebih menyadari akan banyaknya manfaat yang diperoleh dari sebuah PLTA, diantaranya adalah pengairan daerah pertanian yang lebih teratur, potensi perikanan dan pariwisata. Dari sisi pendanaan, negara donor juga lebih mendukung, karena PLTA akan berdampak juga pada penjagaan kelestarian wilayah pegunungan sebagai sumber air, sekaligus menjaga tingkat serapan CO2 oleh tanaman.

In the long run, the Company in cooperation with the Government has planned to expand the additional large scale generating plants by using more environmental friendly energy resources, such as water, geothermal and natural gas. The hydropower plant realization is still restricted by land clearance and financing problems, meanwhile increasing people awareness on the negative effect of climate changes is expected to get things done easier. Today the people are becoming more aware of the multiple advantages obtained from a hydropower plant, consisting among others more organized farming areas irrigation, the existence of fishery and tourism potentials. From financing aspect, donor countries are also becoming more supportive, as the hydropower plant will be delivering advantageous benefits to the mountain area preservation measures as water sources, while maintaining CO2 absorption level by the existing flora.

Penggunaan sumber panas bumi yang berlimpah di Indonesia menjadi alternatif lain yang menjanjikan, mengingat kawasan Indonesia yang dikelilingi oleh pegunungan. Penggunaan panas bumi yang memerlukan teknologi lebih tinggi dan biaya cukup mahal, kini menjadi lebih mudah direalisasikan karena kesadaran bersama akan dampak lingkungan. Demikian juga dengan pembangunan pembangkit berbahan bakar gas alam bumi. Walaupun masih mengeluarkan

The use of abundant amount of geothermal resources in Indonesia has become another promising alternative considering Indonesian region is surrounded by mountains. The use of geothermal resources requires higher technology as well as expensive cost, currently has becoming easier to realize due to the mutual awareness concerning the environmental effect. This also applies to the development of natural gas resources for steam power plant. Even though it still exposes

Perseroan bangga bahwa kinerja yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir membuat PT PLN (Persero) tetap mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari lembaga-lembaga keuangan global. Perseroan juga berbangga bahwa kondisi di Indonesia, baik perekonomiannya, politik maupun keamanan selama

emission, however the quantity of CO2 emission from the power plant is more environmental friendly than the use of HSD or coal resources. The Company is proud that the performance is still maintained during the last several years enable PT PLN (Persero) consistently obtained supports and trust from global financial entities. The Company is also satisfied that the condition in Indonesia, either its economy, politics or security during the last several years were very


emisi, namun kuantitas emisi CO2 yang dikeluarkan dari pembangkit ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan HSD maupun batubara.

11

12

beberapa tahun terakhir sangat kondusif, sehingga peringkat rating utang luar negeri Indonesia membaik. Hal ini berimbas pada relatif lebih mudah dan lebih murahnya biaya dana yang harus dikeluarkan oleh Perseroan saat harus menerbitkan instrumen keuangan, berupa obligasi dalam dan luar negeri, untuk membiayai pembangunan stasiun pembangkit berikut jaringan transmisi dan distribusi yang memerlukan dana cukup banyak.


Seluruh unit usaha Perseroan menjalankan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang maksimum, yakni menerapkan Standar Manajemen K3 (SMK3) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia All the Company’s business units adopt the Occupational Safety and Health to the maximum level, by implementing the Occupational

PROGRAM KESELAMATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENJAGA KESELAMATAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN Sebagai perusahaan yang kegiatannya mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagian besar dilakukan diruang publik yang terbuka serta bersinggungan langsung dengan kondisi lingkungan, isu yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan pemeliharaan lingkungan harus senantiasa dijawab dengan tuntas. Seluruh unit usaha Perseroan menjalankan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang maksimum, yakni menerapkan Standar Manajemen K3 (SMK3) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, selain

conducive leading to foreign loan rating of Indonesia getting better. This has resulted in relatively easier and lower cost of money spent by the Company at the time of issuing financial instruments, such as domestic and foreign bonds, to finance the development of power plants along with its transmission and distribution networks that involve substantial amount of fund.

Safety and Health (SMK3) Standards from the Ministry of Manpower and Transmigration of Indonesia Republic

Occupational Safety and Environmental Protection Program to Preserve the People’s Safety and Environmental Preservation As a Company that runs activities throughout the whole region of Indonesia, most of them are conducted in open public spaces and directly in touch with environmental condition, prevailing issues on occupational safety and environmental preservation should be responded thoroughly. All the Company’s business units adopt the Occupational Safety and Health to the maximum level, by implementing the Occupational Safety and Health (SMK3) Standards from the Ministry of Manpower and Transmigration of RI, besides several business units that

implement HSE standards from OHSAS 18001:2007. The Company also requires the execution of prerequisites to the business partners or executing contractors of the power plant development or maintenance service.

Untuk menunjang implementasi program K3, Perseroan menyediakan prasarana berupa peralatan keselamatan kerja dan APK yang memadai dan melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang dikelola Pemerintah untuk mendukung pemberian jaminan kesehatan kerja bagi karyawan maupun masyarakat sekitar. Perseroan juga menyelenggarakan training khusus mengenai K3, yang diikuti oleh sebagian besar pegawai Perseroan maupun pegawai kontraktor karya agar K3 menjadi budaya dalam bekerja. Perseroan menetapkan target capaian K3 dalam penilaian kinerja pengelola unit usaha, untuk meyakinkan pencapaian target zero accident.

To support the HSE program implementation, the Company provides infrastructure facilities including satisfactory safety working gears and APK as well as conducting cooperation with Government owned hospitals to provide the occupational health benefit for the employees and surrounding communities. The Company is also carrying out special training on HSE, participated by most employees of the Company as well as work contractors to ensure HSE becomes a cultural ethos at work. The Company defines the HSE achievement target in the performance assessment of business unit manager, to ensure that zero accident targets can be achieved.

Perseroan menjalankan amanah peraturan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Lingkungan No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa memperhatikan butir-butir sebagaimana direkomendasikan dalam dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang dipresentasikan dan disetujui dalam melaksanakan kegiatan operasional. Perseroan bahkan membuat Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatan-kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.

The Company fulfills the requirements of regulations as set forth on the Environmental Act No.32 year 2009 concerning living environment protection and management as well as the prevailing rules and regulations That’s why, the Company is continually adhering to the material substances as recommended by the Analysis of Environmental Effect (AMDAL), Environmental Work Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) which have been presented and approved in implementing the operational activities. The Company furthermore has formulated Environmental Living Management and Monitoring Document (DPPL), Living Environment Management Document (DPLH) for the activities that have not owned environmental documents.

Perseroan juga menjalankan sistem terakreditasi ISO 14001: 2004 untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan dan kajian daur hidup pokok. Hasil evaluasi berkala atas parameter Baku Mutu Lingkungan (BML) yang dilakukan pihak independen menunjukkan bahwa Perseroan senantiasa memenuhi persyaratan standar pengolahan air, emisi maupun effluent dan pengelolaan limbah B3. Dalam pengelolaan limbah yang tergolong B3, Perseroan bekerjasama dan menunjuk perusahaan yang berkompeten dan memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk menjaga komitmen terhadap pelestarian lingkungan (4.12)

The Company is also rendering ISO 14001:2004 accredited systems to improve effective environmental management activities covering environmental management system, environmental audit, environmental performance evaluation as well as basic life cycle analysis. The result of regular evaluation on Environmental Quality Standards (BML) parameter conducted by independent party shows that the Company is consistently fulfilling the standard requirements of water, emission or effluent and hazardous (B3) wastage management processing. The Company cooperated with and appointed a qualified company whose having the license of hazardous wastage management to uphold the commitment towards environmental preservation.


beberapa unit usaha menerapkan sistem standar K3 dari OHSAS 18001: 2007. Perseroan juga mensyaratkan pelaksanaan ketentuan tersebut terhadap mitra kerja atau kontraktor pelaksana pembangunan maupun pemeliharaan unit pembangkit. (4.12)

13

14


Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial yang Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Perseroan menunjukkan komitmen pengembangan kehidupan masyarakat sekitar kegiatan operasionalnya melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Program PKBL. Kegiatan pengembangan kehidupan kemasyarakatan tersebut dirancang secara seksama dengan melibatkan para tokoh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah agar memberikan dampak optimal serta dimaksudkan agar tumbuh kesadaran bahwa masyarakat bukanlah objek, tapi subjek, pemilik dan pelaksana kegiatan yang juga bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan program.

Implementation of Corporate Social Responsibility Program that Involves the Entire Stakeholders The Company exhibits its commitment to the development of community life surrounding its operational areas through the execution of Corporate Social Responsibility (CSR) Program as well as Partnership and Community Development (PKBL) Program. The activities of community life development is planned thoroughly by involving local primus inter pares and regional government to enable providing optimum effect and is designed to enable increasing the awareness that people is not the object, but is the subject, owner and executor of the activities whose also responsible for the successful achievement of the program.

Kegiatan pengembangan potensi masyarakat dijabarkan kedalam beberapa program spesifik, yakni community relation, community service, community empowering, pelestarian alam termasuk penghijauan. Kegiatan tersebut dirancang untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga peranan listrik dalam kehidupan kemasyarakatan maupun perekonomian, sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga aset Perseroan sebagai milik bersama.

The community potential development activities are elaborated in several specific programs, conveying of community relations, community services, community empowering scheme, natural preservation to include re-greening program. Those conducts are designed to develop the people’s awareness on the importance of maintaining electricity power in people’s life and economic affairs, to enable the growing concern and people awareness to maintain the Company’s assets as a mutual property.

Melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, Perseroan juga mensinergikan potensi ekonomi dan pemeliharaan lingkungan dengan membangun unit pembangkit listrik skala kecil dengan menggunakan sumber tenaga terbarukan dan ramah lingkungan. Unit pembangkit sebagaimana disebutkan diatas yakni PLMH dan PLTS. Dengan sumber energi yang berasal dari lingkungan setempat, maka diyakini akan tumbuh kemauan masyarakat untuk memelihara kelestarian lingkungan.

Through cooperation with the universities, the Company also synergizes the economic potentials and environmental preservation by developing small scale power generating units using the renewed and environmental friendly energy resources. The generating units mentioned above are micro-hydropower plant (PLMH) and solar power plant (PLTS). With the energy resources derived from local environment, it is believed that it will enhance the people’s will in caring for the environmental preservation.

Perseroan juga berupaya menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui Program Kemitraan agar kehidupan perekonomian mereka semakin baik. Melalui program penyuluhan, bimbingan berusaha serta bantuan modal, kini Perseroan telah mencatat tidak kurang 35.000 mitra kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak diantara mitra kerja tersebut berhasil meningkatkan taraf hidupnya.

The Company also makes the best efforts in promoting the people’s economic potentials through the Partnership Program aiming to improve their economic life. Through elucidation program, entrepreneurship mentoring and capital support, the Company has recorded not less than 35,000 business partners spreading all over the country. It has proven that most of the business partners have been successful in elevating their living standard.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA USAHA YANG TERBAIK Perseroan memandang penting pelaksanaan tata kelola perusahaan yang terbaik untuk menjamin

Implementing best corporate governance principles The Company perceives the importance of best practices in good corporate governance (GCG) implementation

to ensure sustainable business growth in the longterm. To enhance the quality of GCG practices during the reported year, the Company has realized several important stages to ensure the improvement of accountability, fairness, transparent, independency and responsibility principles fulfillment to the stakeholders in order capable of achieving the best practices in good corporate governance.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam kaitan peningkatan tata kelola pada tahun pelaporan, meliputi: • Prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyusunan ”Tatalaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran” (Whistle Blowing System) yang akan segera diikuti dengan tahapan implementasinya. • Prinsip pemenuhan tanggung jawab yang tercermin dari adanya audit lingkungan hidup yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah maupun pusat. • Prinsip keterbukaan, dengan penerbitan berkala laporan manajemen secara triwulanan, laporan tahunan, buletin internal berkala maupun laporan keberlanjutan ini.

Several programs carried out in the framework of GCG improvement during the reported year, include the following: • Accountability and transparent principles enhancement through the formulation of Whistle Blowing System, which is subsequently followed by its implementation stages. • Fulfillment of the responsibility principle as reflected on regular conduct of living environment audit by local as well as central government. • Transparent principle as conducted by regular publication of management report either quarterly, annual report, regular internal bulletin as well as this Sustainability Report.

PENUTUP Atas nama Direksi Perseroan, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas peran sertanya dalam mendukung keberlangsungan usaha Perseroan dan mendukung upayayangdilakukanPerseroandalammenyeimbangkan kinerja ekonomi, kinerja sosial dan kinerja lingkungan secara berkesinambungan.

Closing remarks On behalf of the Company’s Board of Directors, I would like to express my gratitude to all the Company’s stakeholders on their participation in supporting the sustainability of the Company and back up the activities rendered by the Company in harmonizing a continuous balance between the performances of economic aspect, social responsibility and environmental care.

Jakarta, Juni June 2011 Atas nama Direksi PT PLN (Persero) On behalf of PT PLN (Persero) Board of Directors

Dahlan Iskan Direktur Utama President Director


pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola terbaik, pada tahun pelaporan Perseroan telah merealisasikan berbagai tahapan penting untuk menjamin peningkatan pelaksanaan azas-azas akuntabilitas, kewajaran, keterbukaan, kemandirian dan pemenuhan tanggung-jawab terhadap stakeholders sebagai upaya mewujudkan best practices tata kelola yang baik.

15

16

PROFIL PT PLN (PERSERO) PT PLN (PERSERO) PROFILE

17 20 25 26

SEKILAS PT PLN (PERSERO) Profile of the Company VISI, MISI, MOTO DAN STRATEGI UMUM PERUSAHAAN Vision, Mission, Motto and Corporate’s Values grup Usaha pln PLN Business Group bidang usaha Line of Business


30

peta operasional perusahaan Map of Company’s Operational Regions

32

STRUKTUR ORGANISASI Organization Structure

39

PENGHARGAAN Awards

42

PARA PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholders

SEKILAS PT PLN PT PLN (Persero) in Brief PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or widely known as PLN, is a state owned company that was established exclusively to run the electricity power transmission from power plants fueled by hydro power, diesel, coal or gas steam energy, to industrial users, commercial, residential or public utilities.

Untuk mentransmisikan tenaga listrik tersebut, Perseroan mengelola jaringan transmisi dan distribusi diatas tanah maupun kabel bawah tanah, beserta serangkaian pusat trafo dan gardu induk pengatur tegangan dan beban atau daya listrik untuk kemudian disalurkan ke terminal instalasi listrik domestik di tempat pengguna. (2.7)

To run the electricity power transmission, the Company manages the transmission and distribution network both above the ground and underground wire, along with the central transformator and voltage and load or electricity power substations to be subsequently distributed to domestic electricity installation terminal at the user’s place.

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai terjadi sejak awal abad ke 19, saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Melalui serangkaian peristiwa sejarah, kemudian seluruh pusat pembangkit ini di kelola oleh perusahaan induk, yang kemudian dikenal sebagai PLN.

Electricity power development in Indonesia has been commenced since early 19th century, at the time several Dutch originated companies that run the business of sugar and teafactories established power generating stations for their own need. Through a series of historical events, all of these power plants were managed by a holding company, which was subsequently known as PLN.

PLN kini mengelola jaringan listrik mulai dari pusat pembangkitan yang dikelola sendiri maupun milik swasta, dengan dareah operasional melingkupi seluruh kawasan wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun diarea terpencil. Adapun Milestone sejarah singkat Perseroan adalah sebagai berikut.

PLN is currently manages electricity power network from the Company’s or private enterprises’ owned generating stations, operating throughout the entire regions of Indonesia, both in the cities and remote areas. The Company’s milestone of history can be briefly explained as the following.

MILESTONE PERSEROAN Awal abad 19 – beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

The Company’s Milestones Beginning in the end of 19th century, the development of electricity in Indonesia was intensified in several Dutch Companies operating in sugar and tea plantation that developed power plant to meet their needs.

Tahun 1942-1945 - Peralihan pengelolaan perusahaanperusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

1942-1945, there was a great shift from these Dutch companies by the Japanese after the Dutch surrendered to the Japanese army in the beginning of World War II.

Agustus 1945 - Peralihan pengelolaan perusahaan pengelola listrik kepada Sekutu, bersamaan dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia ke-2.

August 1945 -When the Japanese surrendered to the allied Forces, this opportunity was taken over by the youths and electricity labourers through labour/ employee electricity .

27 Oktober 1945 - Pembentukan Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Presiden Soekarno dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

October 27, 1945, president Soekarno established electricity and Gas Bureau under the Departement of public Works and energy with power plant capacity of 157.5 MW.

Profil PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) Profile

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan PLN, merupakan perusahaan BUMN yang didirikan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang bertenaga air, diesel, tenaga uap berbahan bakar batubara maupun gas, ke daerah industri pengguna, kawasan komersial, pemukiman maupun sarana publik. (2.2)

17

18


1 Januari 1961 – Perubahan nama Jawatan Listrik dan Gas menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

January 1, 1961, Gas and electricity Bureau was changed to BPU-PLN (Board of General administration of the State electricity Company) that focused on electricity, gas and coke sectors.

1 Januari 1965 – Pembubaran BPU-PLN disertai peresmian 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

January 1, 1965 BPU-PLN was and 2 (two) state owned enterprises were formalised, namely perusahaan listrik negara (PLN), a stateowned electricity company, to manage electrity and perusahaan Gas negara (PGN) to manage gas power.

Tahun 1972 - Sesuai Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

In 1972, in accordance with Government regulation No. 17, the State-owned electricity Company was enacted as a Stateowned General electricity Company and as the authorized agency of electricity Business (PKUK) responsible to provide electricity to meet public needs.

Tahun 1994 - Status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

1994- the status of PLN was changed from a General Company to Corporation as well as the authorized agency of electricity Business (PKUK) in providing electricity for public needs until present.

Tahun 2009 – Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

2009-After the issuance of law No.30 Year 2009, PLN status was no longer as PKUK, but it was officially a State-owned enterprise providing electricity to meet the public needs.

SAHAM PERSEROAN Perseroan merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan badan hukum berbentuk persero, bersifat terbuka, namun sahamnya tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (2.6 - 2.8). Selama periode pelaporan tidak ada perubahan kepemilikan yang signifikan terkait dengan kepemilikan saham Perseroan. (2.9)

Company’s Shares The Company is a State Owned Company with a legal entity of corporation, a public limited liability company whose share is not listed nor traded at the stock market of the Indonesian Stock Exchange. During the reportng period there was no significant changes in relation to the Company’s share ownership.

SKALA EKONOMI PLN beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan sekitar 40.108 pekerja pada tahun 2010. Daerah operasi penyaluran kebutuhan listrik PLN kini mencakup seluruh wilayah di Indonesia, dan secara terbatas (baik berupa pembelian maupun penyaluran tenaga listrik) dilakukan dengan negara tetangga yang berbatasan, Malaysia (2.5). Untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik, membangun, memelihara jaringan transmisi dan distribusi termasuk gardu induk dan gardu distribusi,

Economic Scale PLN operates throughout the Indonesian regions, backed up by around 40,108 employees in 2010. The operation area of PLN electricity power transmission currently embraces the whole Indonesian regions, and limitedly (either in the form of electricity power purchase or transmission) is conducted with the neighboring country, Malaysia. To carry out development and maintenance of power generating plants, development and maintenance of transmission and distribution networks including the substations

PLN memiliki modal per akhir tahun 2010 sebesar Rp149,6 triliun dengan nilai penjualan sebesar Rp162,4 triliun. Skala ekonomi PLN selebihnya adalah sebagai berikut. (2.6, 2.8)

and distribution substations, PLN has the equity at end of 2010 amounted to Rp149.6 trillion with sales value of Rp 162.4 trillion. As a result the PLN economic scale can be described as the following.

2010 Jumlah karyawan Number of Employee

2009

2008

2007

2006

40.108

45.000

44.750

46.113

46.431

162.375

145.222

164.209

114.042

104.726

- Kewajiban Liabilities

219.974

192.517

163.732

137.067

101.827

- Ekuitas Equity

149.585

141.196

126.986

136.412

139.837

Kuantitas listrik terjual (GWH) Quantity of Electricity Sales

147.297

134.581

129.018

121.246

112.609

369.560

333.713

290.718

273.479

247.917

Total Pendapatan neto (Rp miliar) Total Revenue (Billion Rp) Total kapitalisasi (Rp miliar) : Total Capitalization (Billion Rp)

Total aset (Rp miliar) Total assets (Billion Rp)


PERIODE PERIOD

19

20

VISI, MISI, moto dan STRATEGI UMUM perusahaan vision, mission, motto and corporate’s values

visi vision Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani Recognized as a world class company which grows, excels and is trusted by relying on human potential

misi mission 1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. Running the electricity business and the field related, orienting at customer satisfaction, corporate members and shareholders. PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. To make electricity as a media to improve quality of life of the people. 3.

Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. To strive making electricity as the economic driving force of the nation.

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. To operate an environmentally friendly business.

moto motto Listrik untuk kehidupan yang lebih baik Electricity for a better life

SOSIALISASI DAN UPAYA PENCAPAIAN VISI DAN MISI PERSEROAN

Perseroan mempertimbangkan upaya pencapaian visi dan misi perusahaan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Seluruh perencanan dan pelaksanaan kegiatan operasional adalah bagian dari upaya pencapaian visi dan misi perusahaan. Untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, Perseroan mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pegawai secara periodik. Proses penerimaan, evaluasi kinerja pegawai, promosi dan rotasi merupakan salah satu momen yang biasa digunakan Perseroan untuk melakukan proses sosialisasi visi dan misi perusahaan. (4.8)

Socialization and Achievement Efforts of the Company’s Vision and Mission

To ensure the achievements of its vision and mission of the company, we disseminating our vision and mission to all of our employees periodically. Admissions process, employee performance evaluation, promotion and rotation is one of the moments used to make the process of socialization of the Company’s vision and mission.


The Company consider the efforts to achieve its vision and mission in the planning and implementation of operational activities. The entire planning and implementation of operational activities is part of efforts to achieve the vision and mission

21

22

STRATEGI UMUM PERUSAHAAN

The Company’s General Strategies


Seiring berlakunya UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana PLN bukan lagi sebagai PKUK, maka strategi Perusahaan kini diarahkan menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial, sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan kaidahkaidah korporasi.

As the new law no.30 year 2009 regarding electricity put into effect, hence PLN is no longer the sole authorized agency of electricity Business, therefore the Company’s strategy has been focusing on a financially sound performance in order to conduct an investment, pertaining to maintain market share and growth in accordance with the rules of corporation.

Disamping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai GCG dalam menjalankan usahanya.

Beside a healthy financial condition, PLN is determined to be able to fullfil the needs of customers on reliability and service levels, which are appropriate and highly supported by very competent human resources who behave accordingly to the Good Corporate Governance (GCG) practices all through operations.

Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan serta menyesuiakan diri dengan peraturan perundangan terbaru tersebut, PT PLN (Persero) telah menetapkan tujuan strategis untuk periode 2010-2015 sebagai berikut: • Memperbaiki kondisi keuangan PLN • Meningkatkan efisiensi investasi dan operasi • Memperbaiki kinerja operasional

To realize its vision and mission, PT PLN (persero) set the following strategic objectives for 2010-2015 period: • To improve PLN’s financial condition; • To improve investment and operation efficiency; and • To improve operational performance.

PRIORITAS JANGKA PENDEK Prioritas jangka pendek adalah mengatasi kekurangan pasokan listrik untuk mengurangi pemadaman di hampir seluruh wilayah Indonesia, mengatasi krisis likuiditas dan kemampuan pendanaan jangka pendek.

Short Term Priorities In short term, PLN is prioritizing on addressing shortage of power supply to reduce power outage frequency all across Indonesia; to overcome liquidity crisis; and to improve short term funding capabilities.

PRIORITAS JANGKA PANJANG Aspirasi jangka panjang Perusahaan adalah bertransformasi menuju Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman.

Long Term Priorities The company’s long term aspiration is to transforms the Company into a World Class, Profitable and the Preferred Company through an environmentally Friendly and Safe operations.

TRANSFORMASI PLN Terdapat dua hal utama dalam transformasi PLN yakni tranformasi dari sisi soft skill dan hard skill. Transformasi soft skill terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah.

PLN Transformation There are two main issues in PLN transformation concerning the soft skills and hard skills. The soft-skill transformation is a work culture oriented effort focusing on high performance, positive synergy and focused work performance.

MENJADI PERUSAHAAN KELAS DUNIA Untuk menjadi perusahaan kelas dunia fungsi utama PLN yang terkait dengan kinerja operasi pembangkit, transmisi dan distribusi harus berada pada prioritas pertama. Peningkatan kinerja operasi pembangkit dilakukan secara bertahap, diawali dengan memperbaiki SAIDI/SAIFI, produktifitas pegawai dan susut jaringan. BEROPERASI SECARA MENGUNTUNGKAN Menjadi perusahaan kelas dunia saja tidaklah cukup. PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam hal keuangan. Oleh karena itu untuk dapat tumbuh dan berkembang, PLN haruslah mendapatkan marjin yang baik.

mengatasi kekurangan pasokan listrik untuk mengurangi pemadaman di hampir seluruh wilayah Indonesia. In short term, PLN is prioritizing on addressing shortage of power supply to reduce power outage frequency all across Indonesia; to overcome liquidity crisis; and to improve short term funding capabilities.

Profitable As to achieve the world-class company, PLN is also urged to being financially credible and independent. Therefore, a profitable operation is required for the growing and development of the Company.


Prioritas jangka pendek adalah

To Become World Class Company In becoming a world-class company, PLN’s main functions associated to the operational performance of the generation, transmission and distribution should be in the first quadrant through improvement of quality and reliability in the supply of electricity,employee productivity and network losses.

23

24


RAMAH LINGKUNGAN PLN turut bertanggungjawab menjaga lingkungan yang sehat dan terus berupaya memanfaatkan energi terbarukan (renewable energy) yang fokus pada pengembangan energi panas bumi (geothermal) dan pemanfaatan energi air. Batubara tetap menjadi andalan utama PLN, namun dimasa mendatang akan terus diupayakan penggunaan teknologi bersih yang dapat menjamin gas buang pembangkit batubara menjadi lebih ramah lingkungan.

Environmentally Friendly PLN is responsible for safeguarding a healthy environment and will continue its efforts in maximizing renewable energy focusing on geothermal and hydro energy development. Meanwhile coal remains PLN’s source of baseload for electricity supply, however in the future PLN must put constant efforts in the use of greener technology in ensuring cleaner and environmentally friendly coal powerplant emission.

MENJAGA KEAMANAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA Perusahaan mengutamakan keamanan (safety) pegawai. Dengan jumlah pegawai yang mencapai lebih dari 40.000 orang, Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan (safety) dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident). Perusahaan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000 dengan sasaran ‘zero accident’.

SAFETY AND SECURITY WORKING ENVIRONMENT

SASARAN JANGKA PANJANG PLN TAHUN 20102015 1. Menambah kapasitas 30 GW pada tahun 2015, atau 5 GW per tahun. 2. Menurunkan biaya pokok produksi menjadi Rp 1.099 per kWh. 3. Menurunkan susut jaringan dari 9,93% menjadi 7,98% dan SAIDI/SAIFI dari 300 menit/9 kali gangguan menjadi 120 menit/4 kali gangguan. 4. Memperkecil gap keuangan menjadi Rp113-124 triliun. 5. Return On Assets (ROA) menjadi 5,6% sampai dengan tahun 2015. 6. Meningkatkan kemampuan dan menambah jumlah pegawai lebih dari 20.000 pegawai.

Pln Long-Term Goals For Year 2010-2015

INISIATIF STRATEGIS (1.1) Untuk mencapai tujuan di atas, PLN telah menetapkan program transformasi yang diberi nama program Metamorfosa, yang diwujudkan dalam sembilan inisiatif strategis – lima inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua inisiatif strategis sebagai enabler, dan dua inisiatif strategis sisanya adalah infrastruktur pendukung untuk membangun citra positif dan keberhasilan implementasi.

The Company prioritizes employees’ safety. With the growing number of employees of more than 40,000 people, the Company must put employees’ safety and health as the number one priority in achieving zero accident. Hence the Company requires each unit to obtain OHSAS certification aiming at ‘zero accident’ in year 2010 as part of the Company’s objective realization of securing employees’ safety.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

To enhance the capacity of 30 GW in 2015, or 5 GW per year. To lower the primary cost of production to Rp 1,099 per kWh. To reduce transmission losses from 9.93% to 7.98% and SAIDI/SAIFI from 300 minutes/9 times of interruption to 120 minutes/4 times of interruption. To reduce the financial gap to Rp113-124 trillion; To achive return on assets (ROA) at 5.6% up to year 2015. To improve the employees capability and recruit more than 20,000 employees.

Strategic Initiatives To achieve the above goals, PLN has set a transformation program called Metamorphosis, which is realized through the nine strategic initiatives - the five strategic initiatives related to core business functions, two strategic initiatives related to enabler function, and the remaining two strategic initiatives related to supporting infrastructure function to build the positive image as well as to support its successful implementation.

GRUP USAHA PLN (2.3) PLN Business Group PLN saat ini memiliki 9 anak usaha dengan kepemilikan mayoritas dan satu anak usaha dengan kepemilikan minoritas. Bidang usaha anak perusahaan bervariasi, namun pada intinya bergerak disektor yang memberikan efek sinergi bagi Perseroan. Bidang usaha anak-anak perusahaan PLN adalah pembangkit listrik, bidang keuangan, rancang bangun, pemasokan batubara dan konstruksi. Group usaha PLN saat ini terdiri atas:

PLN currently possesses 9 subsidiary companies with majority stake and one subsidiary with minority stake. The business sector of each subsidiary varies, but basically running in the sector that provides synergic effects for the Company. The business sector consists of power generating plants, engineering, coal supplies and construction. The PLN Business Group currently consists of:

Nama Perusahaan Company Name

Bidang Usaha Core Business

Status Status

PT Indonesia Power

Pembangkitan dan Transmisi Listrik Electricity Generation and Transmission Kepemilikan Ownership 99,99%

Beroperasi Operating

PT Indonesia Comnets Plus

Teknologi Informasi dan Komunikasi Information and Communication Technology Kepemilikan Ownership 99,99%


PT Pembangkitan Jawa Bali

Pembangkitan dan Transmisi Listrik Electricity Generation and Transmission Kepemilikan Ownership 99,99%


PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Utilitas Listrik Electricity Utililty Kepemilikan Ownership 99,99%


PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Rekayasa dan Rancang Bangun Engineering and Design Build Kepemilikan Ownership 99,33%


PT Pelayanan Listrik NasioNal Tarakan

Utilitas Listrik Electricity Utililty Kepemilikan Ownership 99,99%


PT PLN Batubara

Perdagangan Batubara Coal Supplier Kepemilikan Ownership 99,99%


PT PLN Geothermal

Pembangkit Listrik Panas Bumi


Geothermal Generation Kepemilikan Ownership 99,99% Pembangkit Listrik Panas Bumi Geothermal Generation Kepemilikan Ownership 33,00%


Majapahit Holding Bv

Holding Bidang Keuangan Offshore Bond Fincancing Vehicle Kepemilikan Ownership 100%


STRUKTUR USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN PLN BUSINESS STRUCTURE AND PLN SUBSIDIARIES

PT PLN (Persero)

99,99% Indonesia Power Electricity Generation

100% Majapahit Holding B.V Offshore Bond Financing Vehicle

99,99%

99,99%

Pembangkitan Jawa Bali Electricity Generation

99,99% Icon + Information & Communication Technology

99,99%

PLN Batam

PLN Tarakan

Electricity Utility

Electricity Utility

99,33% PLN Enjiniring Engineering Services

99,99% PLN Batubara Coal Supplier


PT Geo Dipa Energi (PT GDE)

99,99% PLN Geothermal Geothermal Generation

25

26

BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS


Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, berikut adalah rangkaian kegiatan usaha Perusahaan: 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: • Pembangkitan tenaga listrik. • Penyaluran tenaga listrik. • Distribusi tenaga listrik. • Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. • Pengembangan penyediaan tenaga listrik. • Penjualan tenaga listrik.

In accordance with Regulation No. 30 Year 2009 regarding to Electricity Power and based on the Company’s Articles of Association, the Corporate business sectors are as follows: 1. To operate in power supply consisting of the following: • Generating electrical power. • Supplying electrical power. • Distributing electrical power. • Planning and constructing facilities for electrical power provision. • Developing electrical power provision. • Selling of electrical power.

2.

Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup: • Konsultasi ketenagalistrikan. • Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan. • Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. • Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

2.

To operate electricitiy support business which consists of: • Electricity consultation. • Construction and installation of electrical equipment. • Maintenance of electrical equipment. • Developing technology of electrical support equipment.

3.

Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: • Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik. • Pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik. • Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik. • Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan. • Usaha jasa ketenagalistrikan.

3.

Other activities include: • Managing natural resources utilization as well as other sources for electricity necessities. • Managing operational service utilization and load dispatcher on power plant, transmission, distribution and electricity retail. • Managing hardware and software industrial activities in electricity power and other instruments related to electricity power. • Cooperating with other parties or electricity power operator both from local and abroad in electricity related construction, operations, telecommunications and electricity update. • Electricity services.

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN DIBAGI MENJADI BEBERAPA KATEGORI: 1. Kegiatan Perencanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai induk perusahaan termasuk diantaranya perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.

The Corporate business sectors are categorized as follows: 1. Planning The Corporate activity as a holding company includes electricity facilities planning and development (power plant, transmission and general distribution) and its supports, financing planning, business development, organizational development and human resources.

Kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan jaringan distribusi dan listrik pedesaan akan dilakukan oleh induk Perusahaan perihal pokokpokok kebijakan makro, sedangkan perencanaan turunannya akan dilakukan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

Planning activities related to distribution network and rural electricity will be carried out by the holding company in regards to macro policy, while other micro policy implementation will be carried out by the regional organizational units or distribution.

Kegiatan Pembangunan Kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari satuan organisasi konstruksi Proyek Induk. Sementara pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilakukan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN adalah tugas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

2.

Development activities Development activities covering infrastructure construction of power plants’ energy supply transmission and sub-relay stations are duties of the Main project’s organizational construction unit. Meanwhile, development of the distribution lines has been carried out by each organization’s region and distribution units. the rural development project activity supported by the State Budget funding is being the Government’s responsibility commanded by the Directorate

3.

Kegiatan Pengusahaan/Operasi Produksi tenaga listrik dihasilkan oleh pusatpusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, gas alam atau bahan bakar minyak (BBM); Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin; Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine) berbasis gas alam atau BBM; Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi; dan Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM. Selain melakukan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta.

3.

Operational activities The activities consist of electricity power production generated by electricity power plant centres comprising of several power plants such as coal, natural gas or oil fuel based Steam Power Plant; Hydro Power Plant with hydro power as the main drive of the turbin; natural gas or oil fuel based Gas Power Plant; geothermal based Geothermal Power Plant; and oil fuel based Diesel Power Plant. In addition to that, the Company will also purchase electricity power produced by private power plants.

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV), Tegangan Tinggi (150 dan 70 kV).

The electricity power produced by the main power plant is distributed to the sub-station through transmission network with various of voltage level such as extra High Voltage (500 kV) and High Voltage (150 and 70 kV).

Untuk kategori pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi sebesar 150 dan 70 kV, dan jaringan menengah sebesar 20 kV. Untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR).

Our major customers will be served with high voltage of 150 and 70 kV as well as medium networks of 20 kV capacity. For smaller customers, the electricity energy will be transmitted to distribution substation through Medium Voltage Distibution lines (JTM) of 20 kV and the voltage will subsequently be reduced to 380/220 volts at the distribution substation to be transmitted to residential connection (SR) through low Voltage Distribution lines (JTR).


2.

27

28

4.


Kegiatan Riset dan Penunjang (EU 8) Kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi penunjang mencakup: • PT PLN (Persero) Jasa Pendidikan dan Latihan yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan dan latihan di bidang teknik, manajemen, keuangan dan administrasi umum. • PT PLN (Persero) Jasa Enjiniring yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam studi kelayakan, desain dan supervisi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik. • PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberi dukungan dalam standarisasi, kalibrasi dan pengujian peralatan listrik serta instrumen lainnya. • PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam sertifikasi produk peralatan listrik, sistem manajemen mutu dan lingkungan bidang ketenagalistrikan serta kelalaian instalasi tenaga listrik dan tera meter. • PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam manajemen konstruksi lapangan untuk konstruksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan. • PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi yang bertugas untuk memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan.

Dalam memberikan seluruh jasa tersebut, PLN memiliki unit-unit bisnis yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah seluruh unit bisnis adalah 48 unit bisnis (2.5)

4.

Research and Support activities Activities conducted by supporting organization units include: • PT PLN (Persero) Education and Training Center is responsible for organizing various education and trainings in engineering, management, finance and general administration; • PT PLN (Persero) Engineering Service is responsible for providing support in feasibility study, design and energy infrastructure construction supervision; • PT PLN (Persero) Electricity Research and Development is responsible for giving support in standardization, calibration and testing of electric gear and other instruments; • PT PLN (Persero) Certification Service is responsible for giving support in electric gear product certification, electrical quality management and environmental system as well as feasibility of electric installation and calibration; • PT PLN (Persero) Construction Management Service is responsible for giving field construction management support for construction and reparation services particularly in electricity sector; and • PT PLN (Persero) Service and Production is responsible for giving support to production and reparation services particularly in electricity sector.

Giving those services, PLN has 48 business units all over Indonesia.


29

30

PETA OPERASIONAL PERUSAHAAN (2.3, 2.5, 2.7) Map of Company’s Operational Regions Daerah operasional Perseroan melingkupi seluruh wilayah Indonesia, dan secara terbatas, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Adapun gambaran wilayah operasional PLN sesuai dengan daerah operasi utama Strategic Business Unit (SBU) tergambar dalam peta wilayah operasional sebagai berikut.


The Company’s operational regions include entire locations of Indonesia, and in restricted area, the border area of Indonesia-Malaysia. Whereas illustration of PLN operational regions in line with the Strategic Business Unit (SBU) main operations are described in the following map of operational regions.


31

32

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE Direktur Utama President Director Kepala Satuan Pengawasan Intern

Dahlan Iskan

Head of Internal Audit Unit

Paiman Direktur Energi Primer

Direktur Sdm dan Umum

Director of Primary Energy

Nur Pamuji

Direktur Pengadaan Strategis

Direktur Operasi Jawa Bali

Direktur Operasi Indonesia Barat

Direktur Operasi Indonesia Timur

Direktur Bisnis Dan Manajemen Resiko

Direktur Keuangan

Director of HR and General Affairs

Direktur Perencanaan dan Teknlogi Director of Planning and Technology

Director of Strategic Procurement

Director of Java - Bali Operations

Director of West Indonesia Operations

Director of East Indonesia Operations

Director of Business and Risk Management

Director of Finance

Eddy D. Erningpraja

Nasri Sebayang

Bagiyo Riawan

I.G.A. Ngurah Adnyana

M. Harry Jaya Pahlawan

Vickner Sinaga

Murtaqi Syamsuddin

Setio Anggoro Dewo

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

I.B.G. Mardawa P.


Kepala Divisi Batubara

Kepala Divisi Pengembangan Organisasi

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Korporat

Kepala Divisi Perencanaan Pengadaan

Kepala Divisi Pembangkitan Jawa-Bali

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Timur

Kepala Divisi Niaga

Divisi Keuangan Korporat

Head of Coal Division

Head of Organisation Development Division

Head of Corporate Strategic Planning Division

Head of Procurement Planning Division

Head of JavaBali Power Generation Division

Head of West Indonesia Power Generation Division

Head of East Indonesia Power Generation Division

Head of Commerce Division

Head of Corporate Finance Division

Misbachul Munir

Iwan Bachtiar

Made Ro Sakya

Doddy Hertanto

Paingot M

Nasser Iskandar

Sapto Triono W.

Benny Marbun

Yusuf Hamdani

Kepala Divisi Gas Dan BBM

Kepala Divisi Pengembangan Sistem Sdm

Kepala Divisi Perencanaan Sistem

Kepala Divisi Pengadaan Strategis

Kepala Divisi Transmisi Jawa-Bali

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur

Kepala Divisi Bisnis Dan Transaksi Listrik

Kepala Divisi Perencanaan Pengendalian Anggaran

Head of Gas & Oil Fuel Division

Head of HR Development System Division

Head of System Planning Division

Head of Strategic Procurement Division

Head of Java-Bali Transmission Division

Head of West Indonesia Transmission Division

Head of East Indonesia Transmission Division

Head of Business and Electricity Transaction Division

Head of Budget Monitoring Planning Division

Prawoko

Dadang Daryono

Joko Prasetio

Tonny Tondojoyo

Ramli Hutasuhut

Yanuar Hakim

Susanto Wibowo

Binarto B M.

Hudiono

Kepala Divisi Pengembangan Sdm dan Talenta

Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi

Kepala Divisi Pengadaan Ipp

Head of IPP Procurement Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Timur Head of East Indonesia Distribution and Customer Services Division

Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi

Head of Engineering and Technology Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat Head of West Indonesia Distribution and Customer Services Division

Kepala Divisi Manajemen Resiko

Head of HR and Skill Development Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa-Bali Head of JavaBali Distribution and Customer Services Division

Head of Risk Management Division

Head of Accounting Tax and Insurance Division

Roikhan

Bowo Setiadji

Monstar Panjaitan

Haryanto Ws

Karel Sampe Pajung

Syarifuddin Ibrahim

Amir Rosyidin

Beni Hermawan

Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat

Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan

Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp JawaBali

Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp Indonesia Barat

Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp Indonesia Timur

Kepala Divisi Perbendaharaan

Head of General Affairs and Management Hfor Head Office Division

Head of New and Renewable Energy Division

Head of JavaBali Construction and IPP Division

Head of West Indonesia Construction and IPP Division

Head of East Indonesia Construction and IPP Division

Head of Treasury Division

Eddy Sukmoro

Moch. Sofyan

Henky H Basudewo

Eko A Sudartanto

Widodo Mulyono

Tjutju Kurnia S.

GM Unit Bisnis Pln Pembangkitan GM of PLN Power Generation Business Unit GM Unit Bisnis Pln Penyaluran /P3b GM of Transmission and Center for Load Dispatching Business Unit

GM Unit Bisnis PLN Wilayah GM of PLN Region Business Unit

GM Unit Bisnis Pln Proyek Induk GM of PLN Main Project Business Unit

GM Unit Bisnis Pln Distribusi

GM Unit Bisnis Jasa Penunjang

GM of PLN Distribution Business Unit

GM of Supporting Services Business Unit

GM Pln Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Direktur Anak Perusahaan

GM of PLN Education and Training Center

Director of Subsidiary

GM Pln Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan GM of Electricity Research and Development

Direktur Usaha Patungan Director of Joint Ventures

Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen

Head of Management Information System Division

Rully Fasri

Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat Head of Corporate Performance Unit

Harry Hartoyo

Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat Head of Corporate Legal Services Unit

Budi Kristanto

PERISTIWA PENTING Significant Events

4 FEBRUARI FEBRUARY PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PLN - LKPP Tanggal 4 Februari 2010 telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendampingan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SIGNING BETWEEN PLN AND LKPP On February 4, 2010 PLN signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Support for Procurement of Materials and Services in PLN with the government organization Materials/ Services Procurement Policy Board (“LKPP”). This MoU was signed by President Director of PLN, Dahlan Iskan, and First Secretary of LKPP, Agus Rahardjo. It is expected that this cooperation will help improve and accomplish the implementation of GCG values and integrity and anticorruption culture among PLN employees, which is in line with corporate values.

5 MEI MAY PEMADAMAN BERGILIR DI SULSELBAR BERAKHIR Pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berakhir setelah PLTGU Sengkang mendapatkan pasokan gas dari lapangan gas Kampung Baru kabupaten Wajo sehingga pasokan listrik ke wilayah tersebut berangsur normal. TERMINATION OF ROLLING BLACKOUT IN WEST AND SOUTH SULAWESI The rolling blackout in South Sulawesi and West Sulawesi was ended after PLTGU Sengkang acquired gas supply from Kampung Baru in Wajo District which led to gradual recovery of electricity supply.

14 MEI MAY PLN LETAKKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN PLTA ASAHAN 3 PT PLN (Persero) menggelar acara peletakan batu pertama pembangunan proyek Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 berkapasitas 2 x 87 MW di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peletakan batu pertama sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan PLN membangun PLTA tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, didampingi oleh Direktur Energi Primer Nur Pamudji, Direktur Operasi Indonesia Barat Moch. Harry Jaya Pahlawan, Direktur Operasi Indonesia Timur Vickner Sinaga, dan Direktur Bisnis & Manajemen Risiko Murtaqi Syamsuddin.


Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan dan merealisasikan prinsip-prinsip dan nilainilai yang terkandung dalam Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik serta yang tidak kalah penting adalah semakin membudayanya semangat anti korupsi dan integritas di antara pegawai PLN yang tentunya sejalan dengan nilainilai perusahaan yang telah ditetapkan.

14 MAY 2010

MEI / MAY

februari / FEBRUARY

4 FEBRUARY 2010

33

34

PLN LAUNCHED THE CONSTRUCTION OF PLTA ASAHAN 3 PLN held an event to launch the construction project of hydro-electric power plant (“PLTA”) Asahan 3 of 2 x 87 MW capacity in Asahan District, North Sumatera. This event was attended by local government representatives, traditional chiefs and community leaders.


The ceremony signified PLN’s readiness and seriousness to build the PLTA and was led by PLN’s President Director, Dahlan Iskan, Primary Energy Director, Nur Pamudji, West Indonesia Operation Director, Moch. Harry Jaya Pahlawan, East Indonesia Operation Director, Vickner Sinaga, and Business and Management Director, Murtaqi Syamsuddin.

JUNI / JUNE

27 JULY 2010

3 JUNI JUNE 2010 KERJASAMA BPK – PLN GUNAKAN SISTEM INFORMASI UNTUK AUDIT PLN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menggunakan sistem informasi untuk mengakses data keuangan milik PLN. Data yang diakses nantinya akan digunakan BPK untuk pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kerjasama PLN dan BPK diharapkan dapat meningkatkan dan merealisasikan prinsipprinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik.

BPK – PLN COOPERATION ON THE USE OF INFORMATION SYSTEM FOR PLN AUDIT Finance Audit Board (“BPK”) will use information system to access PLN’s financial data for audit on financial management and responsibility. The agreement was signed by President Director of PLN, Dahlan Iskan, and Secretary General of BPK, Dharma Bakti. It is expected that this cooperation will enhance and realize GCG principles and values

JULI / JULY

10 AUGUST 2010

22 JULI JULY 2010 TARIF DASAR LISTRIK 2010 Tarif Dasar Listrik Tahun 2010 mulai diberlakukan terhitung pemakaian 01 Juli 2010, yang akan ditagihkan dalam rekening listrik bulan Agustus 2010. Pemerintah akan menyiapkan dasar hukum bagi penyesuaian penghitungan tersebut. Sementara itu pemerintah dan dunia usaha akhirnya mencapai kata sepakat dalam penghitungan besaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bagi industrI, yakni tidak lebih dari 18% dan tetap mengacu pada kekurangan subsidi sebesar Rp4,8 triliun.

On the other hand, the Government and industry players finally reached an agreement on the amount of Electricity Tariff for industry, which would not exceed 18% and would refer to the subsidy deficit of Rp4.8 trillion.

27 JULI JULY 2010 INDONESIA BEBAS PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR Presiden SBY berkenan menghadiri laporan dari Direktur utama PLN mengenai “Indonesia telah bebas dari pemadaman bergilir karena daya”, yang diadakan di PLN Wilayah NTB (Lombok).

INDONESIA IS FREE FROM ROLLING BLACKOUT The President of Republic of Indonesia attended President Director of PLN’s report titled “Indonesia is free from rolling blackout caused by power deficit,” which was held at PLN NTB (Lombok) regional office. The event was also attended by Mrs. Ani Yudhoyono, Minister of EMR, Minister of SOE, members of DPR and DPD, Board of Commissioners and Board of Directors of PLN, local government representatives, community leaders, press, PLTMH managers, award winning employees of PLN and stakeholders.


2010 ELECTRICITY TARIFF Year 2010’s Electricity Tariff was effective from July 1, 2010 which was invoiced in August 2010. The Government set up legal basis for the tariff.

27 OCTOBER 2010

35

30 JULI JULY 2010 PLN KEMBANGKAN LIMAR UNTUK WARGA TERPENCIL DI NTB PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat mengembangkan proyek percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala kecil untuk melistriki penduduk yang tinggal di wilayah pemukiman terpencil yang secara geografis sangat sulit untuk dijangkau.

AGUSTUS / AUGUST

36

10 AGUSTUS AUGUST 2010 PENANDATANGANAN AKTA PERDAMAIAN IPP TERKENDALA ANTARA PLN, PENGEMBANG (IPP), JPN DAN BPKP PT PLN (Pesero) melakukan penandatanganan Akta Perdamaian IPP Terkendala dengan perusahaan pembangkit listrik swasta, JPN dan BPKP, setelah selesainya verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tahapan legal review (mediasi) oleh Tim JPN.


Pengembangan proyek PLTS ini disebut dengan Penerangan Listrik Mandiri Rakyat (LIMAR) sebagai bagian dari pengembangan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN Wilayah NTB yang melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Proses renegosiasi IPP Terkendala terdiri dari 25 IPP, dan 23 IPP sudah menyelesaikan proses renegosiasi, 17 IPP sudah mendapatkan verifikasi dari BPKP dan 6 IPP sudah mendapatkan persetujuan Pemerintah.

PLN DEVELOPED INDEPENDENT PUBLIC ELECTRICITY FOR REMOTE AREAS OF NTB West Nusa Tenggara region of PLN developed a pioneer project of small scale Solar Powar Plant (“PLTS”) for communities in very remote areas.

SIGNING OF RESOLUTION AMONG PLN, CONSTRAINED INDEPENDENT POWER PRODUCERS, JPN AND BPKP PLN signed a memorandum for peaceful resolution with contrained Independent Power Producers (IPP), JPN and BPKP after finalization of verification by BPKP and legal review by JPN.

This PLTS project is called People Independent Electricity (“LIMAR”) and is a part of Corporate Social Responsibility programs in that region which involves and empowers local communities.

The renegotiation process involved 25 IPPs, resulting in 23 IPPs finalizing the process, 17 IPPs gaining verification from BPKP and 6 IPPs gaining government approval.

Posisi RUPTL yang berisi rencana strategis penyediaan listrik nasional dalam waktu sepuluh tahun kedepan itu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN). Di dalam RPUTL, tergambarkan informasi tentang prakiraan pertumbuhan demand listrik, rencana pengembangan pembangkit, transmisi dan distribusi dengan indikasi proyek PLN dan IPP, proyeksi fuel mix dan kebutuhan energi primer serta kebutuhan investasi.

The RUPTL that contains strategic plan of national electricity provision for the next ten years is an inseparable part of the National Electricity General Plan (“RUKN”). The RUPTL provides information on electricity demand growth estimation, generating, transmission and distribution development plan with PLN and IPP project indication, fuel mix projection and primary energy and investment need estimation.

27 OKTOBER OCTOBER 2010 GERAKAN SEHARI SEJUTA SAMBUNGAN (GRASSS) Gerakan Sehari Sejuta Sambungan (GRASSS) yang digelar bersamaan dengan Hari Listrik Nasional (HLN) ke 65 tahun pada tanggal 27 Oktober 2010 dilakukan serentak diseluruh Indonesia. GRASSS diadakan dengan maksud untuk menuntaskan daftar tunggu permintaan listrik. Tujuan utama dari GRASSS adalah: (i) menuntaskan secara bertahap daftar tunggu permohonan sambungan baru, (ii) melenyapkan praktek pungutan liar, percaloan dan kecurangan-kecurangan lainnya dalam pelayanan penyambungan baru.

A MILLION CONNECTIONS A DAY MOVEMENT (GRASSS) 2010 (GRASSS) was held on the 65th National Electricity Day on October 27, 2010 all over Indonesia. The event was aimed at putting an end to connection waiting list, and had these main objectives: (i) concluding the new connection waiting list, (ii) eradicating corruption, illegal brokerage and other unfair practices concerning new connection service.


PLN LAUNCHED GENERAL PLAN FOR YEARS 2010–1019 PLN launched the Electricity Provision General Plan (“RUPTL”) for years 20102019, which was approved by Decree of Minister of EMR No. 2026.K/20/MEM/2010 dated July 8, 2010. President Director of PLN, Dahlan Iskan, symbolically submitted the RUPTL to the Government, represented by Director of Electricity Patronage Directorate General Electricity, DR. Emy Perdanahari, and Chairman of Indonesian Electricity Community, Andri Doni.

OKTOBER / OCTOBER

SEPTEMBER / SEPTEMBER

6 SEPTEMBER SEPTEMBER 2010 PLN LUNCURKAN RUPTL 2010 – 1019 PT PLN (Persero), meluncurkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2010 – 2019. RUPTL ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2026.K/20/MEM/2010 Tanggal 8 Juli 2010.

37

38

29 october 2010

29 OKTOBER OCTOBER 2010 TIM TANGGAP DARURAT PLN DI MENTAWAI DAN MERAPI Sehubungan dengan bencana gempa Mentawai dan erupsi gunung Merapi, PLN telah membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana yang akan melakukan recovery kondisi kelistrikan di daerah bencana dan memberikan bantuan logistik untuk para korban. PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

Untuk recovery kelistrikan di Mentawai, PLN Wilayah Sumatera Barat telah mengirimkan tim dan membawa 4 perangkat genset masing-masing berkapasitas 5 kilowatt (kW), bantuan sembako dan obat-obatan serta material kelistrikan lainnya yang dibutuhkan untuk proses recovery. Bantuan genset untuk Mentawai juga di datangkan dari PLN Batam yang mengirimkan 5 buah genset, masing-masing berkapasitas 6 kVA.

PLN’S EMERGENCY TEAM IN MENTAWAI AND MERAPI Post the natural disasters of Mentawai earthquake and Merapi eruption, PLN formed an Emergency team to recover electricity supply in such areas and to provide logistic aid to disaster victims. For electricity recovery in Mentawai, PLN West Sumatera sent a team of 6 people to South Pagai to bring 4 generator sets, each with capacity of 5 kilowatt (kW), staple and medicine aids, and other aids. PLN Batam also sent 5 generator sets, each with 6 kVA capacity, to Mentawai.

PENGHARGAAN (2.10) AWARDS Selama tahun 2010, PLN, melalui seluruh SBU dan anak perusahaan menerima 96 penghargaan dan sertifikasi terkait dengan prestasi operasional dan akreditasi standar operasi yang dijalankan. Akreditasi standar operasi tersebut menyangkut berbagai aspek seperti SMK3, Manajemen Mutu dan Pengelolaan Lingkungan, diantaranya mencakup:

During 2010, PLN, through its entire SBUs and subsidiaries obtained 96 awardsand certifications in relation with the operational achievements and the running of operational standards accreditation. The operational standards accreditation conveys several aspects such as EHS Management System, Quality Management and Environmental Management, which among others consisted of:

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2005 PLN Pembangkitan Tarahan PLN Tarahan Power Plant

1

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN South Sumatra Power Plant

1

TOTAL

2

ISO 14001: 2004 PLN Wilayah Aceh PLN Aceh Region

2

PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region

3

PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PLN South Sumatra, Jambi and Bengkulu Region

1

PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang PLN Distribution for Jakarta Raya and Tangerang

1

PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo PLN North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region

4

PLN Wilayah Sumatera Barat PLN West Sumatra Region

8

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY PLN Distribution for Central Java and Yogyakarta Region

12

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region

5

PLN Pembangkitan Tarahan PLN Tarahan Power Plant

1

PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PLN Main Power Plant and Network Project for Java, Bali and Nusa Tenggara

1


2

1


8

PLN Wilayah Kalimantan Timur PLN East Kalimantan Region

1

PLN Jasa Manajemen Konstruksi PLN Management Service and Construction

1

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region

5

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra

1

PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara PLN Maluku & North Maluku Region

1

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PLN North Sumatra Power Plant

3

PT Indonesia Power

8

PLN Jasa Enjiniring PLN Engineering Service

1

PLN Wilayah Papua dan Papua Barat PLN Papua and West Papua Region

1


1


9

PLN Wilayah Lampung PLN Lampung Region

3

PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara PLN Maluku & North Maluku Region

3

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN South Sumatra Power Plant PLN Pembangkitan Muara Tawar PLN Muara Tawar Power Plant TOTAL

27

TOTAL

47

1 68


PLN Wilayah Kalimantan Barat PLN West Kalimantan Region

ISO 9001: 2001 PLN Wilayah Kalimantan Timur PLN East Kalimantan Region

2

TOTAL

2

39

40

ISO 9001: 2000 PLN Wilayah Sumatera Barat PLN West Sumatra Region

ISO 9001: 2000 28


17 26


7


PLN Wilayah Bangka Belitung PLN Bangka Belitung Region

1

PLN Pembangkitan Muara Tawar PLN Muara Tawar Power Plant


10

TOTAL

1 281


1

SMK3 Occupational Health and Safety Management System

PLN Wilayah Kalimantan Barat PLN West Kalimantan Region

2


1


3


17


1


3

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat PLN West Nusa Tenggara Region

4

PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY PLN Distribution for Central Java and Yogyakarta Region

3


11


3

PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara PLN Maluku and North Maluku Region

3

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat PLN West Nusa Tenggara Region

5


PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang PLN Distribution for Jakarta Raya and Tangerang

41

PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY PLN Distribution for Central Java and Yogyakarta Region

11

PLN Distribusi Jawa Timur PLN Distribution for East Java

10

PT Indonesia Power

9

PLN Distribusi Bali PLN Distribution for Bali

13


2

PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur PLN East Nusa Tenggara Region

1


8

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Java and Bali

45

PT Indonesia Power

8


4


11

PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur PLN East Nusa Tenggara Region

2


27

PLN Distribusi Jawa Barat PLN Distribution for West Java

22


2

PLN Jasa dan Produksi PLN Service and Production

6

PLN Jasa Enjiniring PLN Engineering Service

1

PLN Jasa Sertifikasi PLN Sertification Service

1

PLN Pembangkitan Tarahan PLN Tarahan Power Plant

1

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra PLN PLTGU Cilegon PLN PLTGU Cilegon TOTAL

1

1 93

Kecelakaan Nihil Zero Accident

ISO 14001: 1996 PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region

1


2

PT Indonesia Power

4

4

TOTAL

5

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region PLN Wilayah Kalimantan Barat PLN West Kalimantan Region

1

1

PLN Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah PLN South and Central Kalimantan Region

2

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat PLN South Sulawesi, North Sulawesi and West Sulawesi Region


1


1


1

2


1

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Java and Bali

PLN Distribusi Jawa Barat Banten PLN Distribution for West Java Banten

PT Indonesia Power

9

1

1

TOTAL

6

PT PLN Tarakan PLN Tarakan Region PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY PLN Distribution for Central Java and Yogyakarta Region

2


7

Dharma Karya

PELAYANAN PELANGGAN TERBAIK Best Customer Service 1


1


1


1

PLN Distribusi Jawa Barat Banten PLN Distribution for West Java Banten

1


1

TOTAL

6

INOVASI TERBAIK Best Innovation PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY (Runner Up) PLN Distribution for Central Java and Yogyakarta Region

1

PLN Wilayah Sumatera Bagian Utara PLN North Sumatra Region

1


2

PT Indonesia Power

1

PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PT PLN South Sumatra Power Plant

2

TOTAL

7

TOTAL

30

PLTD Terbaik Best PLTD PLN Wilayah Aceh PLN Aceh Region

1


1


2


1

TOTAL

5



41

42

PARA PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS


Dengan wilayah operasional yang meliputi seluruh Indonesia dan tugas awal sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang diberikan oleh negara, maka penjagaan hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan Pemerintah merupakan hal paling strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan program tanggung jawab perusahaan yang berkualitas agar kegiatan tersebut menjadi penyelaras hubungan antara Perseroan, masyarakat dan Pemerintah. Untuk maksud tersebut Perseroan melaksanakan peningkatan intensitas dan kualitas pertemuan dengan para pemangku kepentingan, menjaga kualitas produk dan layanan serta melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi yang berkembang menyangkut peran PLN.

With the operational coverage reaching out the whole regions of Indonesia and the primary duty is performing as the Government’s power provider company, therefore harmonious relationship with all the stakeholders, especially with the community and Government constitute the most strategic point in maintaining business sustainability. That’s why the Company conduct quality Corporate Social Responsibility programs to ensure scheme alligning the relationship between the Company, community and Government. For this purpose the Company has carried out intense and qualified meeting improvement with stakeholders, to maintain product and service quality as well as rendering field visits to absorp the growing aspiration in relation with PLN role.

Mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pertemuan adalah melalui kegiatan community relation, pelaksanaan RUPS, forum Bipartit dan Tripartit dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Melalui pertemuan dan silaturahmi tersebut, maka tujuan Perseroan untuk mendorong terjadinya pembangunan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara seimbang akan lebih cepat tercapai. Atas dasar inilah, maka penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan didiskusikan dan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar untuk membentuk partisipasi aktif dan positif dari semua pihak terkait.

The mechanism used in improving intensity and quality of meetings are through the activities of community relation, Bipartite and Tripartite forum, as well as the Partnership and Community Development programs. It is through the kind of meeting and gathering forum that the Company’s goals of driving economic development, improving welfare in harmony with balanced environmental preservation can be enhanced and speed up. Base on the beliefs, then the preparation of Corporate Social Responsibility (CSR) plans and program activities execution are discussed and socialized to the Regional Government, Community Figures as well as surrounding communities to build mutually active and positive participation from all related parties.

Secara umum PLN memiliki tujuh pemangku kepentingan utama yang secara langsung berpengaruh pada keberlangsungan usaha Perseroan. Namun demikan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial, PLN tetap memperhatikan pemangku kepentingan lain yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya. Tujuh pemangku kepentingan utama PLN adalah:

In general, PLN has 7 (seven) main stakeholders which directly influence the Company’s business sustainability. However in the social responsibility program execution, PLN consistently cares to other stakeholders who have indirect effect to the business sustainability. Those seven PLN stakeholders include the following:

PEMEGANG SAHAM Untuk membina hubungan harmonis dengan pemegang saham, yakni Pemerintah, PLN secara rutin dan konsisten mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), minimal dua kali dalam setahun untuk melaporkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk mengesahkan

Shareholders To create harmonious relationship with shareholders, which is the Government, PLN on a regular and consistent basis conducts General meeting of Shareholders (GMS) for a twice a year, reporting Company’s performances, including its Corporate Social Responsibility performance and to ratify the Company’s Annual Work Plan and Budget. Based

Secara umum PLN memiliki tujuh pemangku kepentingan utama yang secara langsung berpengaruh pada keberlangsungan usaha Perseroan.

In general, PLN has 7 (seven) main stakeholders which directly influence the Company’s business sustainability

on the GMS discussions, the shareholders define direction of Company’s strategic development and policies. Outside the GMS, the Company is actively involved in discussing with the Government, through the Ministerial Office of Energy and Mineral Resources in planning and formulating electricity power fulfilment program throughout Indonesian regions to support enhancement of economic growth acceleration.

PEGAWAI Sumber daya manusia merupakan aset utama PLN dalam menjalankan kegiatan usaha. Seluruh prestasi dan pencapaian kinerja PLN diraih melalui dedikasi dan

Employees Human resources are becoming the valuable asset of PLN in running business operations. All PLN achievement and accomplishment performances


rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dari pembahasan pokok-pokok agenda rapat ini, pemegang saham (RUPS) menetapkan arah perkembangan dan kebijakan strategis perseroan. Diluar forum RUPS, Perseroan aktif terlibat berbagai pembahasan dengan Pemerintah, melalui kementrian ESDM dalam merancang dan menyusun program pemenuhan listrik diseluruh wilayah Indonesia untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian.

43

44


kerja keras seluruh Sumber Daya Manusia Perseroan. Oleh karenanya, PLN secara rutin mengadakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan SPPLN (Serikat Pekerja PLN) dan perwakilan SPSI (Serikat Pegawai Seluruh Indonesia), sebagai wakil dari pihak pegawai. Melalui forum Bipartit ini seluruh persoalan menyangkut hubungan kerja dan permasalahan kepegawaian dibahas dan dicarikan penyelesaiannya untuk kepentingan bersama.

are attributable to the Company’s dedicated and hardworking human capital. That’s why the Company holds regular meeting between the Company and PLN Labor Union (SPPLN) and also representatives of the Indonesian Labor Union (SPSI), on behalf of the employees. Through the Bipartite forum all the problems concerning labor relations and employment cases can be discussed and found the way out settlement for the benefit of mutual interest.

Mitra kerja PLN memiliki pedoman kerja dan etika dalam melaksanakan kerjasama dengan semua mitra kerja untuk kepentingan bersama. Setiap permasalah kerja sama senantiasa didiskusikan dan dikonsultasikan berpedoman pada pedoman etika. Kesepakatan yang tercapai kemudian dituangkan dalam perjanjian kontraktual yang saling menghormati dan dijalankan untuk mengatur hubungan operasional yang baik dan saling menguntungkan. PLN tidak tergabung dalam satu asosiasi industri sejenis. (4.13)

Business Partners PLN has setforth A Working Guidance and Ethical Conduct in implementing the cooperation with all the business partners and to be consulted by referring to the Ethical Code. The settlement solution is then laid down in a mutually respectful contractual agreement and to be implemented for the purpose of ensuring good and mutually beneficial operational relationship. PLN is not incorporated in a similar industry association.

Pemerintah PLN bertemu secara rutin dengan perwakilan pemerintah melalui forum BUMN maupun forum khusus untuk membahas dan merencanakan pembangunan daerah, khusus dibidang kelistrikan maupun melaksanakan pertemuan konsultatif untuk merancang dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di sekitar wilayah operasi yang dapat dilakukan agar didapat hasil yang optimal.

Government PLN meets regularly with the Government representatives through the SOE forum or special forum held to discuss and plan the respective regional development, especially in the electricity field or rendering consultative meeting to plan and execute the Corporate Social Responsibility (CSR) programs in surrounding operational areas in order to achieve the maximum results.

Masyarakat PLN melaksanakan program kemitraan sesuai dengan potensi dan situasi wilayah, mengingat kondisi pada masing-masing daerah operasional SBU berbeda. PLN merancang program kemitraan yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya potensi masyarakat dan wilayah sekitar agar sehingga dapat meningkatkan kesejahtareaan, sekaligus menjaga keamanan aset Perseroan diwilayah-wilayah terpencil maupun pada penduduk.

Community PLN carries out partnership program in accordance with the regional potentials and situations, considering that condition of each Stategic Business Unit (SBU) operational area may varies. PLN has formulated a partnership program to ensure the growth and development of community potentials and surrounding areas thus enable to improve the welfare, while retaining the Company’s asset security both in remote areas as well as residential places.

Program kemitraan dicanangkan dan dirancang setiap tahun anggaran, dimana luas cakupan dan jenis program disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan mendukung pembangunan yang diemban oleh Perseroan. PLN melibatkan Tokoh Masyarakat dan Pemda dalam menggali dan mengembangkan program-program yang dapat dilaksanakan. Selain

The partnership program is declared and prepared each fiscal year, in which the scope and type of program are adjusted to the capability and the objectives of Company’s mission to support the development. PLN involves local Community Figures and Regional Government in exploring and developing the executed programs. Apart from that, PLN builds

good relationship with several Non Governmental Organizations (NGOs)functioning as partner, control and liaison between the Company, the Government, and public community by considering the condition before and after the program execution. PLN also collaborates with respective academicians and consultants who perform as expert team to provide advices for optimizing the successful conduct of Company’s Social Responsibility scheme

KONSUMEN Untuk menjaga kepercayaan konsumen, PLN menyelanggarakan berbagai kegiatan diantaranya meliputi: temu pelanggan, layanan pengaduan pelanggan dan menjaga kualitas jasa pelayanan PLN. Hal ini dilakukan karena PLN meyakini kepercayaan konsumen merupakan salah satu pilar keberlangsungan usaha jangka panjang. Disamping itu, PLN melakukan evaluasi dan survey atas kepuasan pelanggan terhadap kualitas dan layanan PLN yang dilaksanakan oleh pihak independen.

Consumers To maintain consumers’ trust, PLN organizes several activities to include customer gathering, customer complaint service and retaining the quality service of PLN. This has been continually conducted as PLN believes that customer trust is the foundation of long-term sustainable business. Apart from that, PLN conducts evaluation and survey on the customer satisfaction toward the PLN quality and service, through independent third party.

Media Untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada publik dan pada seluruh pemangku kepentingan, PLN melakukan berbagai program jumpa pers atau media gathering untuk menjaga kepercayaan dan hubungan dengan media. Selain melakukan hubungan dengan media, PLN aktif mengelola beberapa media yang dikelola secara internal untuk mengkomunikasikan berbagai rencana perusahaan, berbagai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi agar mendapatkan feedback positif.

Media To communicate the Company’s performance to the public and entire stakeholders, PLN executes various press or media gathering forum to build mutual trust and relatioship with the media. Apart from media relationship, the Company is also actively running its internal media to convey various Company’s plans, their corresponding success stories as well as recurring obstacles to obtain positive feed-back.

PLN melaksanakan beberapa program interaksi dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan untuk memenuhi ekspektasi sekaligus mendapatkan umpan baik dari para pemangku kepentingan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Adapun elaborasi dari masing-masing program tersebut, diuraikan pada bagian lain yang terkait dari Laporan Keberlanjutan ini.

PLN implements several interactive programs with each stakeholder group to fulfill the expectation and obtain feedback from the stakeholders as laid down in the following table. Whereas elaboration of each individual program is described in other related parts of this Sustainability Report.


itu, PLN membina hubungan baik dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan sebagai partner, kontrol dan penghubung antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan melihat kondisi sebelum maupun setelah pelaksanaan. PLN juga bekerja sama dengan akademisi dan konsultan sebagai tenaga ahli yang dapat memberikan saran demi optimalisasi keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

45

46

Pelibatan Pemangku Kepentingan (4.14 - 4.17) Stakeholders Engagement STAKEHOLDER TYPE

METODE PELIBATAN METHOD OF ENGAGEMENT

STAKEHOLDER EXPECTATION

Pelanggan

•

Pelayanan yang melebuhi harapan

Customers

• • • •

Customer satisfaction survey Index (CSI) Layanan pengaduan pelanggan Pusat pelayanan pelanggan Temu pelanggan pelanggan Peluncuran program layanan khusus (GRASSS dan layanan lain) Customer satisfaction survey Index (CSI) Customer Complaint Service Customer Service Center Customer Gathering Special Service Program Launching (GRASSS and other Services)

Service that exceeds expectation

• • • • • Pemegang Saham Shareholders

Pegawai PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

- RUPS - Raker - Forum bipartit

1. Peningkatan kinerja Perseroan 2. Menghormati seluruh aturan, AD/ART. 3. Keberhasilan peran sebagai stimulan pembangunan

-GMS -Working Meeting -Bipartite forum

1. Company’s Performance Improvement 2. Upholding all the rules, Articles of Association 3. Successful role as stimulants for development

Melalui SP-PLN

1. Kesetaraan. 2. Tidak ada praktek diskriminasi. 3. Jamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 4. Kesejahteraan pasca purna bakti.

Through PLN Labor Union

1. Equality 2. No practice of discrimination 3. Guaranteed security, health and safety at work 4. Post retirement welfare

• • •

Pertemuan Bipartit Dengar Pendapat DPR Temu BUMN

1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan regulator. 2. PLN dan segenap karyawannya melaksanakan tata kelola, tunduk dan mematuhi hukum, serta perundangan yang berlaku. 3. PLN menjadi contoh sebagai perusahaan yang mampu mendorong percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

• • •

Bipartite Forum House of Representatives Public Hearing SOE Meeting

1. The creation of harmonious and constructive relationship with the regulator on the base of fairness 2. PLN and the whole employees conduct the GCG, adhere and comply to the prevailing laws and regulations. 3. PLN becomes the role model of a company that is capable of driving the development scheme acceleration as stated by the Government

Employees

Pemerintah dan Regulator Government Authorities and Regulators

Mitra Kerja (vendor, supplier, agen, reseller, installer) Business partner (vendor, supplier, agent, reseller, installer)

Masyarakat Public

• Pelatihan mitra kerja • Kontrak pengadaan • Manajemen vendor • Pemilahan pemasok • Penerapan e-procurement

1. Proses pengadaan secara fair dan transparan 2. Seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam pemilihan mitra. 3. Hubungan saling menguntungkan / Mutually beneficial growth.

* * * * *

1. Fair and transparent prosess of procurement 2. Objective selection and evaluation on choosing business partners 3. Mutually beneficial relationship

Business Partner Training Procurement Contract Vendor Management Suppliers Selection e-procurement Implementation

* Pelibatan masyarakat • Kegiatan sumbangan • Kegiatan bimbingan dan penyuluhan • Penjagaan aset bersama

* * * *

Community Involvement Donation Activities Guidance and Counseling Activities Retaining of Mutual Asset

1. Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis serta memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi. 2. Mengurangi seminimal mungkin dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. 3. Turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. 4. Berkembangnya kehidupan masyarakat selaras dengan perkembangan perusahaan 5. Terbukanya pengertian manfaat penjagaan aset perusahaan sebagai milik bersama. 1. Creation of balanced and harmonious relationship and providing benefit to the surrounding operational communities 2. Reducing to minimun the effect of Company’s operation to the environment 3. Taking role in the environmental preservation activities 4. Development of community living along with the Company’s development 5. The opening of Company’s assets retaining benefit as a mutual property.

Media

• Press Release • Media Gathering • Internal Media Publishing

Melalui penjagaan hubungan yang harmonis, saling menghargai dengan seluruh pemangku kepentingan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan bangsa tersebut akan menjadikan PLN sebagai perusahaan berkualitas, menjadi salah katalisator percepatan pembangunan perekonomian nasional yang terdepan di bidangnya.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Pemberitaan yang akurat, akuntable dan reliable Nara sumber berita yang kredibel. Kejelasan program pengembangan Perseroan dan arah pembangunan kelistrikan nasional Accurate, accountable and reliable reporting. Credible sources of news. Clarity of Company’s development program and the direction of national electricity development.

By maintaining harmonious relationship and mutual respect with the entire stakeholders in framework of improving the nation building, such conducts will help creating PLN as a qualified company, and becoming one of the avant-gard catalysators in the national economic development acceleration in its field.


• Press Release • Media Gathering • Penerbitan buletin internal

47

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

48

SUSTAINABLE GOVERNANCE

50 57 62 63

PEDOMAN, STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA GCG Guidelines, Structure and Mechanism KEBIJAKAN POKOK TATA KELOLA Corporate Basic Policies KODE ETIK PERILAKU DAN BUDAYA PERUSAHAAN Code of Conduct and Corporate Culture PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI Litigation


PLN is committed to consistently apply best practices in Good Corporate Governance for the enhancement of mission achievement. This is based on the Company’s belief that GCG best practice implementation will enhance trust and sustainability of corporate values. PLN adopts five basic principles of GCG, consisting of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness, will increase GCG implementation quality and reach the three main targets of GCG implementation, which are:

• Maksimalisasi kinerja Perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi operasional serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan. • Meningkatnya corporate value, melalui peningkatan kinerja keuangan dan minimalisasi risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan. • Meningkatnya kepercayaan pemegang saham serta kepuasan pemangku kepentingan karena meningkatnya corporate value.

•

Untuk menjamin pencapaian tujuan penerapan GCG tersebut, PLN secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi software GCG (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistim kerja) maupun dari sisi hardware (yakni pembentukan lembaga pelaksana maupun unit kerja).

To ensure achieving the objectives of GCG implementation, PLN continuously improves both GCG software aspect,which is the manuals, rules and working system, as well as from hardware aspect such as the establishment of executive team or task force.

•

•

Maximizing the Company’s performance through the establishment of better and more qualified decision making process, optimizing operational efficiency and improving better services to the stakeholders. Enhancing corporate value, through improvement of financial performance and minimizing investment risks that involve conflict of interest. Promoting shareholders’ trust and stakeholders’ satisfaction due to the increased corporate value.

Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Governance

PLN berkomitmen untuk terus menerapkan best practice Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan PLN bahwa penerapan best practices dalam GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan. PLN menerapkan lima prinsip dasar GCG yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, secara konsisten dengan keyakinan meningkatnya kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tiga sasaran utama dari penerapan GCG tersebut, yakni:

49

50

PEDOMAN, STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA GCG Guidelines, Structure and Mechanism


Dalam rangka mendukung peningkatan mutu implementasi GCG tersebut, PLN telah melengkapi seluruh pranata yang diperlukan, meliputi: (4.1) • Pedoman Perilaku, yang berisi pedoman perilaku kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perusahaan. • Pedoman GCG, sebagai pegangan pelaksanaan tata kelola di perusahaan berikut kebijakan-kebijakan pengelolaan operasional perusahaan. • Board Manual, yakni Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. • PLN melengkapi keseluruhan pedoman pelaksanaan GCG dengan struktur tata kelola yang melibatkan interaksi tiga organ perusahaan utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung yang meliputi Komite-komite ditingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

To support improvement of GCG implementation quality, PLN has prepared all required directives, conveying of: • The Code of Conduct contains of guidelines of ggod attitude and professional relationship within PLN environment. • The GCG Manual as guidelines for good governance impiementation in the Company and policies on Company operational management. • The Board Manual, which is Guiding Procedures for the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out each individual duties, containing directives for the Directors and Commissioners that elaborate activities in structured, systematic, easy to understand and can be conducted consistently as a reference for the Directors and Commissioners in achieving the Company’s vision and misison. • PLN accomplishes all the GCG technical guidelines wIth GCG structure involving interactions of the three main organs of the Company, which is General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners (BoC) and Board of Directors (BoD) as well as supporting organs that cover committees on BoC and BoD level.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (4.7) Dalam struktur tata kelola perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi. RUPS merupakan forum para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

General Meeting of Shareholders In the Company’s governance structure, General Meeting of Shareholders (GMS) becomes the highest instance. GMS is a shareholders forum to take important decision in relation and based on the operational interest of the Company. GMS consists of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extra-ordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Melalui RUPST maupun RUPSLB, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi maupun memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting secara independen dan seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan perusahaan. (4.4)

Through AGMS or EGMS the shareholders are entitled to evaluate performances of both the Board of Commissioners or Board of Directors, or giving independent and balanced opinion and vote for taking important resoiutions for the interest of the shareholders as well as the Company.

Beberapa keputusan penting menyangkut keberlangsungan perusahaan yang dilakukan melalui RUPS diantaranya: evaluasi atas kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi; meningkatkan

A number of significant resolutions concerning the Company’s sustainability is conducted through AGMS, among others conveying of evaluation on economic, environmental and social performance realized by the board (Board of Commissioners/BoC and Board of Directors/BoD), appoint and terminate members of BoC and BoD, increase the Company’s equity,

permodalan Perseroan; menggabungkan, melebur, mengambil alih maupun memisahkan unit usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi unit usaha yang lain; menjaminkan sebagian aset perusahaan untuk mencari pendanaan; menerbitkan surat hutang baik berupa obligasi maupun promissory notes dan sejenisnya, mengesahkan transaksi material atau perubahan kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan, serta benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bapepam-LK. (4.10)

consolidate, merge,acquire or separate a Company’s business unit with other company or become another business unit, secure part of the Company’s assets for financing scheme, issue security bond either in the form of debenture bond or promissory notes and similar kind, ratify material transaction or changes in main business activity conducted by the Company, and conflict of interest as meant by the Capital Market Supervisory Body – Financial Instituion regulations.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Perseroan menganut sistim dua badan sebagai pelaksana segala keputusan yang diambil melalui RUPS dan melakukan pengelolaan perusahaan seusai peraturan perundangan. Sesuai ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas no 40 tahun 2007, kedua badan pengelola perusahaan tersebut adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

Board of Commissioners(BoC) and Board of Directors (BoD) The Company adopts two-chamber system as the executive board of all resolutions conduct by the GMS and carries out the Company’s management pursuant to the requirement of regulations. Complying with the requirements of Act on Liability Company no. 40 year 2007, both the Company’s executive bodies is the Board of Commissioners (BoC) and the Board of Directors (BoD). The BoC and BoD each has its own specific duties and authorities commensurate with the function as set forth by the Company’s Articles of Association and requirements of prevailing regulations (fiduciary responsibility). Both bodies are mutually in charge of maintaining long-term business sustainability of the Company. The Board of Commissioners is obliged to carry out supervisory conduct to ensure that the Company’s objectives and GMS resolutions are executed and fulfilled. To ascertain the success and smooth operation of those substantial duties and responsibilities,the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committee, whereas the Board of Directors is supported by a working unit in relation to the governance mechanism. Meanwhile implementation conduct of each GMS resolution and daily management of the Company is conducted by the Board of Directors.

Kedua badan tertinggi tersebut bertanggung jawab atas kinerja Perseroan baik kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan sosial, termasuk dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang usaha. Ukuran kinerja ini ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Komisaris. KPI ditinjau setiap periode operasional dan dilaporkan dalam RUPS. (4.9)

Both highest instances are in charge of the Company’s performance conveying of economic, environment and social performance, including rendering risk management and utilizing business opportunities. This performance measure is defined on the BoD and BoC Key Performance Indicators (KPI). These Indicators are reviewed in each operational period and is reported to the GMS .

Baik Komisaris maupun Direksi dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Proses pemilihan

Both the Commissioners and Directors are chosen, appointed and terminated through the GMS. The selection


Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (fiduciary responsibility). Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Dewan Komisaris berkewajiban melakukan pengawasan dan memberikan nasehat untuk memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan RUPS dilaksanakan dan dicapai. Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut. Sementara pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dan pengelolaan perusahaan sehari-hari dilakukan oleh Direksi. (4.2, 4.3)

51

52


Komisaris dan Direksi dilakukan melalui kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Berdasarkan ukuran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (KPI), anggota Dewan Komisaris dan Direksi bisa diangkat kembali atau bahkan diganti sebelum masa tugasnya berakhir. (4.7)

process of Commissioners and Directors is carried out through fit and proper test. Based on predetermined performance measures (KPI), members of the BoC and BoD can be reappointed or even changed prior to the end of official terms

DEWAN KOMISARIS Tugas Dewan Komisaris, sesuai dengan Anggaran Dasar terutama adalah pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuanketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Agar tugas pengawasan ini berjalan efektif, Dewan Komisaris memiliki wewenang tertentu, diantaranya memeriksa buku-buku, suratsurat dan catatan-catatan operasional Perseroan yang relevan, termasuk mengusulkan dan menon-aktifkan anggota Direksi dengan alasan yang jelas.

Board of Commissioners Duties of the Board of Commissioners according to the Company’s Articles of Association is mostly in charge of supervising the running of the corporate policies carried out by the Board of Directors (BoD) and providing advice to the BoD concerning the development plan, Annual Work and Budget Plan, implementation of the provisions of the Articles of Assocication and resolutions of the General Meeting of Shareholders and prevailing statutory regulations. To ensure effective supervisory conduct, the Board of Commissioners has specific authorities,which among others conveying of inspecting documents, letters of evidence and relevant records of Company operations, including proposing and terminating members of the Board of Directors with clear definite reasons.

Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dalam RUPS. Mengingat besarnya beban

The Board of Directors reports the implementation of supervisory conduct to the GMS. Considering the

extensive scope of PLN supervisory conduct, the current Company’s Board of Commissioners are consisted of 7 Commissioners, including the President Commissioner, in which two of them are Independent Commissioners.

DIREKSI Sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan UU Perseroan, Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial sekalipun dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pada tahun pelaporan, Direksi PLN terdiri atas 10 orang anggota DIrektur, termasuk Direktur Utama.

Board of Directors Based on the Articles of Association and provisions of Act on Limited Liabilities, the Board of Directors (BoD) has the authority and is fully in charge of managing the Company for the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and to represent the Company both within and outside the Court. BoD has collegial duties and reponsibilities even though they can act and take decisions in accordance with their division of duties and authorities. BoD members are appointed and terminated by the GMS. During the reported year, the Board of PLN Directors is consisted of 10 Directors, including the President Director.

REMUNERASI KOMISARIS DAN DIREKSI (4.5) Jumlah dan jenis honorarium Komisaris, gaji Direksi, Tantiem dan tunjangan-tunjangan yang keseluruhan disebut remunerasi, dievaluasi dan diputuskan dalam RUPS. Tiap anggota Komisaris menerima sejumlah honorarium bulanan dan tunjangan tertentu, serta

Remuneration of the BoC and BoD The amount and type of BoC’s honorarium, BoD salary, tantiem and benefits which wholly called as remuneration, are evaluated and decided at the GMS. Each of the BoC members receives monthly honorarium and specific benefits, in addition to tantiem based on the Company’s


pengawasan PLN, Dewan Komisaris Perseroan kini terdiri atas 7 orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama, dengan 2 diantaranya adalah Komisaris Independen.

53

54


mendapatkan sejumlah tantiem atas kinerja dan prestasi PLN yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS.

performance and achievement whose amounts are decided at the GMS.

Tiap Anggota Direksi menerima gaji bulanan dan tunjangan lainnya, serta mendapatkan sejumlah tantiem atas kinerja dan prestasi PLN. Pajak atas tantiem Komisaris maupun Direksi ditanggung masingmasing. Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi juga mendapat fasilitas dan tunjangan jabatan seperti kendaraan /tunjangan transport, tunjangan komunikasi, keanggotaan klub/profesi, jasa perlindungan hukum, jaminan kesehatan, asuransi, tunjangan hari raya dan tunjangan representasi.

Each BoD member receives monthly salary and other benefits, including tantiem based on the Company’s performance and achievement. Taxes on tantiem of the BoC and BoD is incurred to each individual recipient. Members of the BoC and BoD also receive functional faciltiies and benefits, such as cars/transportation benefit, communication benefit, club/profession membership, legal protection service, health benefit, insurance, Special Holiday benefit, and representation benefit.

KOMITE DEWAN KOMISARIS Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh empat komite fungsional dibawah pengawasannya, yakni Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Komite GCG), Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite tersebut bersifat independen dengan kriteria mencakup diantaranya: tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris; tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN dan bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Dewan Komisaris Perseroan juga dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan beberapa Tenaga Ahli. (4.1)

Board of Commissioners’ Committee In carrying out the supervisory duties, the BoC is assisted with four functional committees under command, which are the Audit Committe, GCG Committee, Risk Management Committee and Nomination & Remuneration Committee. The committees are independent with the criteria among others do not have any family relationship due to marriage and brethren up to the second level with the BoD members or BoC members; does not have any direct or indirect business relationship with the Company’s business activities and is not the Company’s Directors or employees and/or Company’s subsidiaries within a minimum of the last one year prior to the appointment as PLN Audit Committee. In the daily operational activities, the Company’s Board of Commissioners is assisted by Secretary to BoC and several Expert Team.

Komite Audit (KA) Tugas Komite Audit mencakup diantaranya: menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN; melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memadai dan kompeten dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PLN; memastikan bahwa sistem pengawasan intern berjalan efektif; melakukan telaah dan evaluasi program audit tahunan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Internal (SPI); menelaah ketaatan PLN terhadap peraturan perundangundangan khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan dan menelaah pengaduan yang berkaitan dengan PLN. Tugas Komite Audit selengkapnya tertuang dalam Piagam (Charter) Komite Audit yang ditetapkan dan ditinjau secara berkala oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee The main duties of Audit Committee are reviewing financial information prior to publication by the Company, conducting selection of qualified and competent Public Accountant Firm to carry out audit conduct on PLN Financial Statements, ensuring effective operation of internal control system and evaluating annual audit program prepared by the Internal Supervisory Unit, reviewing PLN’s compliance to the provision of Laws, especially in relation to the reports to the stakeholders and reviewing complaints to the Company. Duties of the Audit Committee are elaborated on the Audit Committee Charter which is defined and reviewed regularly by the BoC.

To carry out the duties, the Audit Committee has the authorities such as fully and freely access with no restriction to the records of employees, funds, assets and other Company resources in relation to the duties. The Company’s Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Tugas KNR antara lain: menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta pejabat satu level di bawah Direksi; menilai dan memberikan rekomendasi mengenai jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; memastikan kesesuaian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan merekomendasikan calon anggota Komisaris dan Direksi dalam RUPS. Uraian tugas lengkap KNR tercantum pada Piagam (Charter) KNR yang ditinjau dan ditetapkan secara berkala oleh Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee (NRC) The main duties of NRC Committee are composing criteria for selection and procedures of nomination, remuneration system and allowance for members of the Board of Commissioners (BoC), Board of Directors (BoD) and one lower level of the BoD, evaluating and providing recommendation on the number of Company’s BoC and BoD members, ensuring the appropriate remuneration for the BoC and BoD and recommending nominees for BoC and BoD members at the GMS. Elaboration of the complete NRC duties are transcribed on the NRC Charter which is defined and reviewed regularly by the BoC

Komite Good Corporate Governance (KGCG) Tugas komite ini antara lain: membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi GCG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan; mendorong dan mengingatkan Perseroan agar selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan setiap keputusan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan keputusan RUPS.

Good Corporate Governance Committee (GCGC) The main duties of the Committee are assisting the BoC in overseeing GCG implementation in line with the provisions setforth in the regulations, driving and reminding the Company to consistently adhere to prevailing laws and regulations and ensuring that each BoC decision is in accordance with the valid regulations as well as GMS resolutions.

Komite Manajemen Risiko (KMR) Tugas komite ini antara lain: memberikan keyakinan yang memadai atas dilaksanakannya kajian risiko oleh Direksi atas semua kegiatan Perseroan yang memiliki potensi risiko, serta memberikan rekomendasi tentang manajemen risiko pada Dewan Komisaris; memberi rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perusahaan.

Risk Management Committee (RMC) The main duties of RMC are providing sufficient assurance on the conduct of risk analysis by the BoD on each of the Company’s activities that expos risk potentials, as well as providing recommendation on risk management to the BoC, providing recommendations on business risk, types and amount of insurance coverage by the Company.

(Informasi lebih lengkap mengenai tugas Komisaris dan Direksi, komposisi dan tugas Komite-Komite Komisaris dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan).

(More detailed information on the duties of BoC and BoD, composition and duties of the BoC’s committees are available on the Company’s Annual Report).

Komite Direksi Dalam rangka mendukung efektifitas pengelolaan perusahaan, Direksi membentuk beberapa komite fungsional yang langsung bertanggungjawab kepada Direksi. Komite-komite ini dibentuk untuk tugastugas khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam

Board of Directors’ Committee Aiming to support the Company’s management effectivity, the BoD has established a number of functional committees which directly responsible to the BoD.The establishment of the committees for special duties that require bold attention for the purpose of


Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang diantaranya mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya. Komite Audit Perseroan diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

55

56


rangka menjaga keberlangsungan usaha. Pada tahun pelaporan, komite dibawah Direksi ada 6 (enam), dengan uraian tugas utama sebagai berikut.

maintaining the business sustainability. During the reported year, there are 6 (six) Committees under the BoD with the following duties elaborated as follows:

Komite Independent Power Producer (IPP) dan Kerjsama Kemitraan Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisa dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang independent power producer (IPP) dan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan

Committee on Independent Power Producer and Partnership Cooperation Main duties of the Committee are conducting analysis and review as well as implementing strategic decision making in the area of Independent Power Producer (IPP) and partnership cooperation held by the Company. Komite Energi Primer.

Komite Energi Primer Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisa dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di energi Primer yang dilakukan oleh Perusahaan

Prime Energy Committee The main duties of the Committee are conducting analysis and review as well as implementing strategic decision in the prime energy area carried out by the Company.

Komite Investasi Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisa dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang Investasi yang dilakukan oleh Perusahaan

Investment Committee The main duties of the Committee are conducting analysis and review as well as implementing strategic decision in the field of investment carried out by the Company.

Komite pendanaan Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisa dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan

Funding Committee The main duties of the Committee are conducting analysis and review as well as implementing strategic decision in funding area carried out by the Company.

Komite Niaga Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisa dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di Niaga yang dilakukan oleh Perusahaan

Commercial Committee The main duties of the Committee are conducting analysis and review as well as implementing strategic decision in commercial area carried out by the Company.

Komite Sumber Daya Manusia Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisa dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh Perusahaan

Human Resources Committee The main duties of the Committee are conducting analysis and review as well as implementing strategic decision in Human Resources area rendered by the Company.

KEBIJAKAN POKOK TATA KELOLA (2.10) Corporate Basic Policies

The following described a number of soft structure policies already issued and implemented in order to achieve best practices in good governance on sustainability.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Perseroan Perseroan menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistim pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan akhir meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi. PLN telah menindak lanjuti penetapan kebijakan manajemen risiko dengan membentuk satuan Pengendalian Risiko. Satuan ini dibentuk sebagai upaya meningkatkan pengelolaan risiko secara terus menerus, tepat dan komprehensif, disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Corporate Risk Management The Company prepares and stipulates Risk Management Policies as part of internal monitoring and control system aimed at minimizing potential risks. PLN has followed up the policy with the establishment of Risk Control Unit to perform continuous, fit and comprehensive risk management, along with the efforts in mitigating the identified risks.

KEBIJAKAN SISTIM PELAPORAN PELANGGARAN Terkait dengan usaha penerapan good corporate governance dan termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, saat ini perusahaan sedang menyusun sistem pelaporan pelanggaran (Whistblower system) sebagai tindak lanjut atas tuntutan transparansi, akuntabilitas dan fairness hubungan bisnis.

Whistleblower Policy In relation with the implementation of good corporate governance including inherent acts on the alleviation of corruption, bribery and other infringement practices, the Company is currently formulating Whistleblower system as a follow up of the demand of transparent, accountable and fair business relationship.


Berikut adalah beberapa aturan aturan kebijakan (soft-structure) yang telah selesai disusun dan diimplementasikan untuk menunjang tercapainya best practices penerapan tata kelola berkelanjutan yang baik.

57

58


Dengan penyusunan sistem pelaporan pelanggaran ini nantinya diharapkan tercipta iklim kondusif dalam bekerja dan mendorong pelaporan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra PLN. PLN akan memperkuat mekanisme sistim pelanggaran untuk memperkuat sistem deteksi dini dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. (SO4)

With the preparation of whistleblower system it is expected to create a conducive climate at work and drive report on infringements that can causes financial and non financial losses that spoilt the PLN image. The Company will strengthen its whistle blower system to enhance its early detection system and preventing from the crime acts of corruption, collution and nepotism,

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PLN menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal sebagai bagian dari implementasi asas akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar GCG. Melalui unit Internal Audit, manajemen PLN memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap aturan dan perundangundangan serta ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan.

Internal Control and Supervisory PLN holds internal control and supervisory conduct as part of accountability and transparency principles of GCG. Through the Internal Audit Unit, the Company guarantees operational effectiveness and efficiency, compliance with prevailing laws and regulations, as well as accuracy and reliability of financial reporting.

Setiap auditor SPI wajib mematuhi Standar Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal.

Each internal auditor shall comply with the internal Audit Professional Standards issued by the Consortium of Internal Audit Professional Organization.

Pada tahun pelaporan, Formasi Tenaga Kerja (FTK) pada Satuan Pengawasan Intern adalah sebanyak 45 pegawai yang terdiri dari 39 tenaga auditor, 5 tenaga sekretariat dan 1 Kepala Satuan. Dari formasi tersebut, saat ini terisi 30 dengan jumlah auditor sebanyak 27 auditor dan telah bersertifikasi QIA sebanyak 24 auditor. Auditor SPI PLN telah dibekali dengan pendidikan khusus mengenai tindakan korupsi dan upaya pencegahannya. (SO3)

During the reported year, formation of manpower at the Internal Control Unit was amounted to 45 employees, comprised of 39 auditors. 5 secretaries and 1 unit Head. Out of the above formation, currently the Unit employs 27 auditors, 24 of whom hold QIA certification. Auditors of the Company’s Internal Control Unit have been prepared with special training on corruption acts identification and their preventive measures.

Guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, personil Auditor Internal senantiasa meningkatkan kompetensi melalui berbagai pendidikan baik pendidikan berjenjang sertifikasi profesi auditor internal seperti QIA (Qualified Internal Auditor), PIA (Profesional Internal Auditor) maupun CIA (Certified Internal Auditor), termasuk diklat bidang operasional dan perkembangan saat ini yang sangat memperhatikan pencegahan tindakan-tindakan yang tergolong perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. (SO3)

To maintain and improve the quality of audit output in accordance with the prevailing audit standards, the Internal Auditor personnel is always enhance their competence through various education either internal auditor professional certification gradual education programs such as Qualified Internal Auditor (QIA), (Profesional Internal Auditor (PIA) or Certified Internal Auditor (CIA), including education and training program in the field of operational and current development which deeply concerns on the prevention of crime acts such as corruption, collution and nepotism.

Kegiatan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PLN mengacu kepada aturan-aturan yang ada berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi,

Activities of Internal Control Unit within the Company’s environment adhere to the existing terms such as Decision Letter, Circulation Letter, Instructions,

Accountancy Policies and sound business practices. In the audit conduct at the Company’s environment, the Unit refers to the Internal Audit Guidelines pursuant to the BoD’s Decision No.030.K/DIR/2005 dated February 2, 2005.

Pada tahun 2010, Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010, Tim SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Operasional Periode I, II, III, IV, V, VI dan VII terhadap 39 Unit Bisnis dan 2 Direktorat, dengan jumlah temuan sebanyak 335 temuan yang harus diklarifikasi oleh Manajemen Unit Bisnis terkait, disamping itu 1 (satu) kali pemeriksaan operasional terhadap anak perusahaan PT PLN Batubara telah dilakukan dengan temuan sebanyak 6 (enam) temuan yang merupakan pemeriksaan diluar PKPT tahun 2010. Pemerikasaan dilakukan terhadap unit-unit kerja yang rawan terhadap tindak pidana korupsi, seperti bagian pengadaan, pemeliharaan dan keuangan. (SO2)

In 2010, in line with the Annual Supervisory Program (PKPT) year 2010, the ICU Team has conducted Operational Supervision Periode I, II, III, IV, V, VI and VII to 39 Unit Business Units and 2 Directorates, with the total findings of 335 cases which should be clarified by the related Business Unit Management, besides 1 (one) operational inspection to the subsidiary of PT PLN Batubara that resulted in 6 findings, which is an inspection conduct outside the Annual Supervisory Program year 2010. Inspection is carried out to the work units that are susceptible to crime act of corruption, such as the procurement, maintenance and finance sections.

Dari 335 temuan tersebut, tindaklanjut yang telah dinyatakan selesai sebanyak 225 temuan. Dari seluruh temuan, tidak ada kasus fraud, korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan. PLN menerapkan sangsi tegas berupa pemberhentian dari status pegawai disertai proses hukum atas setiap tindakan yang terindikasi kuat berupa perbuatan korupsi. (SO4)

From those 335 findings, follow up measures have been declared accomplished to an amount of 225 findings. No cases of fraud, corruption nor abuse of authority are found on those findings. The Company implement bold sanction in the form of termination from the employment terms along with legalprocess on each act that is strongly indicated as corruption act.

Transaksi Benturan Kepentingan PLN memiliki peraturan “Transaksi Benturan Kepentingan”, dimana ditegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang tersangkut dalam transaksi dimaksud dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut. (4.6)

Conflict of Interest Transaction PLN has regulations on Conflict of Interest Transaction that emphasizes non-involvement of both internal and external parties related to a certain transaction in decision process that concerns the transaction.

Kebijakan Manajemen Kinerja PLN mulai merintis penetapan Key Performance Indicator (KPI) sebagai ukuran kinerja yang harus dicapai oleh manajemen. Selain itu, dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi, PLN juga membuat komitmen yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi antara lain: Kinerja Perseroan, Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, Pengurangan Subsidi, Pengurangan Susut Jaringan dan SAIDI maupun SAIFI, Kinerja bidang Sosial, Kinerja dibidang pelestarian lingkungan dan lain lain. (4.9)

Performance Management PLN pioneers the application of Key Performance Indicators as management performance benchmark. Furthermore, to maximize the corporate performance, the Company also sets the commitments to be mutually agreed by the Board of Directors and Board of Commissioners, which include Company Performance, Power Plant Construction, Subsidy Reduction., Network Loss Reduction, SAID and SAIFI improvement, Performances on Social Affairs, Environmental Preservation and more.


Kebijakan Akuntansi dan praktek-praktek bisnis yang sehat. Dalam melakukan Audit di lingkungan PLN, SPI mempunyai Pedoman Pengawasan Intern sesuai Keputusan Direksi PLN No.030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005.

59

60


Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak didalam maupun diluar lingkungan Perusahaan. Larangan ini diberlakukan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan.

Prohibition of Donation and Gratification Giving and Acceptance The Company prohibits donation and gratification giving and acceptance both by internal and external parties of the Company. This prohibition is applied to ensure independency of decision making process and to avoid conflict of interest potential and/ or downgrading of public trust on the Company’s integrity.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transaparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing adil dan tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Procurement of Materials/Services The Company implements transparent and accountable procurement policy that fulfills the principles of effective and efficient, open, fair and non-discriminative competition. Procurement of materials and services is to be carried out through appropriate competition in compliance with prevailing laws and regulations.

Keterlibatan politik (SO6) PLN melarang penggunaan dana atau aset Perseroan untuk kepentingan partai politik atau calon dari partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN yang melarang semua BUMN untuk memberikan kontribusi secara finansial dan bentuk lainnya kepada partai politik, politisi, dan institusi yang terkait.

Political Involvement PLN prohibits the use of Company’s fund or asset for the interest of political party or candidates from political party, either directly or indirectly. The policy adheres to the regulations of State Minister for State Owned Enterprises (SOE) that forbid the entire SOE to provide financial or other form of contribution to the political parties, politicians, and related institutions.

Keterlibatan Perseroan dalam pembuatan kebijakan publikpun hanya terbatas pada

The Company’s involvement in the preparation of public policy is not limited to the contribution of

outlook in front of the House of Representatives upon invitation of the related parties concerning the formulation of policy on electricity power fulfilment as well as presentation on the amount of subsidy required by PLN in covering the balance between production cost and sales of electricity power to the underprivileged community groups.

Sistem Manajemen Mutu (ISO) Sejak tahun 2004, PLN mengintensifkan pelaksanaan program Sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO 9001 tentang Pelayanan, ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3 Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan.

Quality Management System (ISO) Since 2004, the Company has been intensifying the implementation of the Generation Certification program that include ISO 9001 on service, ISO 14001 on Environmental Management and Monitoring,SMK3 for Trustworthy Operationbs, and Operations Maintenance Competence Certification.

Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan.

The objective is to manage each Electricity Power Generating Plant based on internationally recognized standards and thus obtain Certification on Power Generation

PLN juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan.

The Company also intensifies the implementation of Customer Service certification program such as ISO 9001 in distribution business unit and regions for the purpose of improving customer service quality.

PLN selalu mengutamakan keselamatan (safety) dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dengan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000.

The Company always prioritizes employees’ safety and health as for the attainment of zero accident rate by requiring each unit to obtain ISO 27000 certification. Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Governance

pemberian pandangan dihadapan DPR atas undangan pihak terkait sehubungan penyusunan kebijakan pemenuhan kebutuhan listrik maupun presentasi besaran nilai subsidi yang diperlukan oleh PLN untuk menutup selisih biaya produksi dan penjualan listrik pada golongan masyarakat tidak mampu.

61

62

KODE ETIK PERILAKU DAN BUDAYA PERUSAHAAN Code of Conduct and Corporate Culture


Kode Etik Perilaku Pada Oktober 2005, PLN menerbitkan Code of Conduct sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan GCG serta kode etik yang dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan Perseroan.

Code of Conduct In October 2005, the Company publishes the Code of Conduct as part of improved and upgraded implementation of GCG as well as the ethical code regarded by all employees of the Company.

Code of Conduct berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.

The Code of Conduct contains of guidelines of good attitude and professional relationship within PLN. The guidelines preside over leadership roles in PLN, responsible membership, as well as internal and external professional relationships.

Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN secara terus menerus akan disempurnakan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis Perseroan. Implementasi berkesinambungan dari Pedoman Perilaku ini adalah salah satu bagian dari upaya PLN untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG.

In parallel, PLN Code of Conduct Book will continually be improved through adoption of the recent development and changes within the Company’s business environment, Continuous implementation of this Code of Conduct has become a part of the Company’s efforts in promoting the quality of GCG practices.

Budaya Perusahaan Warga PLN meyakini bahwa perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersamasama dengan berlandaskan Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar. Budaya perusahaan PT PLN (Persero) diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang ke 57.

Corporate Culture PLN believes that the embodiment of values, vision and mission of the Company shall be carried out in line with the Corporate cUlture and values of Trust, Integrity,Care and Learning. The Corporate Culture of PT PLN (Persero) was published officially on October 27, 2002 coincided with the National Electricity 57th Anniversary.

Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh jajaran Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh Unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi Budaya Perusahaan dilakukan dengan cara presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga diberikan kepada pegawai baru yang dalam masa orientasi.

The Corporate Culture implementation at all levels of the Company’s organization was disseminated by the Head Office’s Socialization Team through presentation, interactive discussion, as well as group discussion. The Corporate Culture values was also being socialized to new recruits during their orientation period.

Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dari sisi terciptanya integritas seluruh warga PLN.

Socialization of the Corporate Culture values is also a part of the efforts in improving the quality of GCG practice from the aspect of cultivating integrity character to all the PLN members.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI Litigation Pada tahun pelaporan, PLN menghadapi 18 perkara hukum perdata. 5 perkara telah diselesaikan dan 13 lainnya masih dalam proses di persidangan, dengan tabel ringkasan perkara sebagai berikut.

NO

1.

JENIS KASUS CASE TYPE

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION

Gugatan wanprestasi

PN Jakarta Selatan

Lawsuit on Default

South Jakarta Court District

Perkara Nomor : 1123/ Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2008. Case Number: 1123/ Pdt.G/2008/ PN .Jkt. Sel dated September 17, 2008.

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 036.SKU/432/ DIR/2009 tanggal 16 Januari 2009. In House Lawyer Proxy of the PresDir Number: 036. SKU/432/ DIR/2009 dated January 16, 2009.

During the reported year, the Company was exposed to 18 civil legal cases, in which 5 cases have been resolved whereas other 13 cases are still in the Court process, and the cases can be summarized as follows: LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT

GARIS BESAR PERKARA CASE SUMMARY

Gugatan diajukan oleh Ny. Tjut Julisna Rijanto selaku Penggugat melawan Tergugat I : General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan Tergugat II : DIRUT PT PLN (Persero) sebagai Tergugat

Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan ingkar janji ( wanprestasi) terhadap Pembayaran Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. Nomor : 054.PJ/160/ DJTY/2005 dan Nomor : 001.PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005.

Lawsuit was filed by Mrs Tjut Julisna Rijanto as Plaintiff against Defendant I: General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Central Java and Special District of Yogyakarta, and Defendant II: PresDir PT PLN (Persero) as Defendant

Nilai tuntutan Imbalan Jasa Rp 9.215.255.172 dan dwangsom Rp 5.000.000. per hari. The Plaintiff claimed that President Director of PT PLN (Persero) has defaulted in the Settlement of Agreement on PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. Outstanding Electricity Account Payment Clearance Service Number: 054. PJ/160/ DJTY/2005 and Number: 001.PJ/ CLH/2005 dated April 14, 2005.

Perkara ini sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Diputus tanggal 28 April 2009, dan Penggugat Banding. Tergugat II menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2009. Masih dalam proses banding. Dalam tingkat Banding Perkara No. 28/ PDT/2010/PT.DKI telah diputus dan PLN Kalah Putusan tanggal 27 Oktober 2010 Selanjutnya PLN menyatakan Kasasi tanggal 28 Desember 2010 dan menyerahkan Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2011 The case has been settled and won by PLN. Command Verdict: Plaintiff’s claim is rejected totally. Decided on April 28, 2009 and the Plaintiff forwarded appeal. Defendant II filedcounter memorandum of appeal dated October 22, 2009. Status is still in the appeal process. In the high court appeal of Case No. 28/ PDT/2010/PT.DKI has been ruled on and PLN was defeated. On the Decision of October 27, 2010 Subsequently PLN lodged cessasion dated December 28, 2010 and submitted Memory of Appeal on January 10, 2011.


Amount of Compensation Service Claim Rp 9,215,255.172 and dwangsom of Rp 5,000,000. per day.

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE

63

64

NO

2.


Perbuatan melawan hukum Act Against law

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION PN Jakarta Timur East Jakarta Court District

Perkara Nomor : 78/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim Case Number: 78/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 394.SKU/432/ DIR/2009 tanggal 7 Mei 2009 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 394. SKU/432/ DIR/2009 dated May 7, 2009

LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT Gugatan diajukan oleh David Diki Cs selaku Para Penggugat (P I s.d. P XV), melawan Tergugat I : PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali, Tergugat II : PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Tergugat III : PT BBS cq PT Elektrika Karyatama, Tergugat IV : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen LPE


Lawsuit was filed by David Diki Cs as the Plaintiffs ( P I to P XV), against Defendant I : PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali, Defendant II : PT PLN (Persero) Head Office, Defendant III : PT BBS cq PT Elektrika Karyatama, Defendant IV : Director of Technics and Electrical Environment Ditjen LPE

GARIS BESAR PERKARA CASE SUMMARY Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat mnembangun SUTT 150 kV Asahimas Menes yang melintas di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan demikian Penggugat sangat khawatir dan sangat cemas atas program tersebut. dan Penggugat meminta Tergugat untuk memindahkan SUTTtersebut ke tempat lain. Nilai Tuntutan Penggugat : Materiil Rp60.470.000.000 Immaterii Rp 50.530.000.000 The Plaintiff stated that the President Director of PT PLN (Persero) has conducted act against the law, due to the construction of SUTT 150 kV Asahimas Menes that trespassing the Plaintiff’s residential area, and therefore the Plaintiff is utterly worried and anxious about the program and the Plaintiff demands the Defendant to move the SUTT to some other places. Amount of Plaintiff’s Claims: Material Loss: Rp 60,470,000,000.00 Immaterial Loss: Rp 50,530,000,000

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Putusan sela tanggal 22 Oktober 2009 Amar Putusan Sela: - Mengabulkan Eksepsi kewenangan relatip Tergugat I tsb - Menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam kasus ini PLN menangkan perkara. Saat ini dalam Proses Banding tanpa Penggugat menyerahkan Memori Banding. Sedangkan Penggugat mencabut. Banding sesuai dengan Surat No. 401/SK/ADSM-PNJAKTIM/2601/183/2010 tanggal 14 April 2010. Interval Decision dated October 22, 2009 Command Verdict of Interval Decision: - Fulfilling the Exception of Defendant I relative authority. - Confirming that East Jakarta District Court has no authority in presiding over the case. - Punishing the Defendants to pay for the case fees. In this litigation, PLN won the case, Currently it is in appeal to the Higher Court, in which there is no memory appeal filed by the Plaintiff. And the Plaintiff has withdrasn the appeal in accordance with Letter No. 401/SK/ADSM-PNJAKTIM/2601/183/2010 dated April 14, 2010.

NO

3.


Perbuatan melawan hukum Act against law

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION PN Jakarta Selatan South Jakarta Court District

Perkara Nomor : 656/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt .Sel dan Perkara Banding No. 627/ PDT/2010/ PT.DKI tanggal 3 Desember 2010 Case Number: 656/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt .Sel and Appeal Case No. 627/ PDT/2010/ PT.DKI dated December 3, 2010

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Acition) Class Action

PN Ternate Ternate Court District

In House Lawyer Surat Kuasa Dirut No. 324. SKU/432/ DIR/2009 tanggal 13 April 2009 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 324. SKU/432/ DIR/2009 dated April 13, 2009

LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT Gugatan diajukan oleh PT Jakarta Steel Megah Utama (d/h PT Wahana Garuda Lestari) selaku Penggugat melawan Tergugat PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Lawsuit was filed by PT Jakarta Steel Megah Utama (formerly: PT Wahana Garuda Lestari) as Plaintiff against Defendant: PT PLN (Persero) Head Office.

GARIS BESAR PERKARA CASE SUMMARY Menyatakan Tergugat tidak berhak mengajukan TS Rekening Listrik periode Mei 2005 s.d. Januari 2007 kepada Penggugat. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan dan mengajukan TS Rekening Listrik periode Mei 2005 s.d. Januari 2007 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Besar TS rekening listrik bulan Mei 2005 s.d. 2007 sebesar Rp 37.375.777.458 . Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Rp 625.000.000

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Perkara ini Sudah diputus tanggal 2 Februari 2010 dan dimenangkan oleh PLN. Penggugat ajukan banding tgl 9 Juni 2010. Saat ini dalam proses pemeriksaan banding di PT Jakarta. The case was settled on February 2, 1010 and won by PLN. The Plaintiff forwarded an appeal on June 9, 2010. Currently the case is in verification process at the Jakarta High Court.

Stating that the Defendant has no right to incur TS Electricity Bills for the period of May 2005 to January 2007 to the Plaintiff. Stating that the Defendant conduct in incurring the TS Electricity Bills for the period of May 2005 to January 2007 to thePlaintiff is a violation to the law that inflict losses to the Plaintiff. The amount of TS electricity bills from May 2005 to 2007 is Rp 37,375,777,458 . Punishing the Defendant to Pay a Compensation of Rp 625,000,000

Perkara Nomor : 08/ Pdt.G/2009/ PN.Tte tanggal 3 April 2009 Dan Nomor : 10/PDT/ 2010/ PT.MALUT

In House Lawyer Surat Kuasa Manajer Cabang Ternate Nomor : 001.SKU/432/ TNT/2009 tanggal 12 Mei 2009

Case Number: 08/ Pdt.G/2009/ PN.Tte dated April 3, 2009 And Number: 10/PDT/ 2010/ PT.MALUT

In House Lawyer Ternate Branch Manager Proxy Number: 001. SKU/432/ TNT/2009 dated May 12, 2009

Gugatan diajukan oleh Muhammad Konoras, Cs selaku Penggugat melawan Tergugat PT PLN (Persero) Cabang Ternate. Lawsuit was filed by Muhammad Konoras, Cs as Plaintiff, against Defendant PT PLN (Persero) Ternate Branch.

Gugatan ini diajukan atas dasar sering padamnya aliran listrik di daerah Ternate sejak Februari 2009 akibatnya Penggugat tidak nyaman. Ganti Rugi Rp 33,4 Milyar Dwangon Rp 1 juta per hari The lawsuit was filed on the base of frequent occurence of power blackout in Ternate area since February 2009 that inflict inconveniences to the Plaintiff. Compensation Rp 33.4 Billion Dwangon Rp 1 million per day.

Perkara ini sudah diputus pada tanggal 16 Februari 2010 dan hasilnya PLN kalah. PLN mengajukan banding tanggal 24 Februari 2010 dan menyerahkan Memori Banding tgl 26 Maret 2010. Putusan PT Maluku Tgl 19 Juli 2010 hasilnya PLN memenangkan perkara tersebut. The case has been settled on February 16, 2010 in which PLN was defeated. PLN forwarded appeal on February 24, 2010 and submit appeal memory onMarch 26, 2010. Decision of Maluku High Court on July 19, 2010 resulted that PLN won the case.


4.

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY

65

66

NO

5.


JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION

Gugatan wanprestasi

PN Jakarta Selatan

Lawsuit on default

South Jakarta Court District

Perkara Nomor : 1478/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel Tanggal 30 September 2009 Case Number: 1478/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel Dated September 30, 2009

6.


Gugatan perbuatan melawan hukum Lawsuit on Act against law

PN Tangerang Tangerang Court District

Perkara Nomor : 376/ Pdt.G/2009/ PN.Tng Case Number: 376/ Pdt.G/2009/ PN.Tng

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 819.SKU/432/ DIR/2009 tanggal 20 Oktober 2009 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 819. SKU/432/ DIR/2009 dated October 20, 2009

In House Lawyer Surat Keterangan DIRSDM Nomor: 024.SKT/432/ DIR/2009 tanggal 19 November 2009 Surat Kuasa DIRUT Nomor: 879.SKU/432/ DIR/2009 tanggal 18 November 2009 In House Lawyer HR DIR Certification Letter Number: 024.SKU/432/ DIR/2009 dated November 19, 2009 PresDir Proxy Number: 879.SKU/432/ DIR/2009 dated November 18, 2009

LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT Gugatan diajukan oleh PT Guna Cipta Mandiri selaku Penggugat melawan Tergugat PT PLN (Persero). Lawsuit was filed by PT Guna Cipta Mandiri as Plaintiff against Defendant PT PLN (Persero).

GARIS BESAR PERKARA CASE SUMMARY Gugatan ini diajukan oleh Penggugat atas Surat Perjanjian Kerja No. 0183. PJ/063/DIRUT/2004 dan No. 08/JK-PLN/0704 tgl 28 Juli 2004 karena PLN tidak memenuhi kewajibannya membayar/ menunda uang kepada Penggugat. Kerugian penundaan pembayaran USD 2.324.702.00 Denda keterlambatan USD 412.967 Kerugian immaterial 50 milyar.

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Perkara ini sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan Sela: Gugatan Penggugat ditolak Diputus tanggal 4 Februari 2010 The case has been settled and won by PLN. Command Verdict Interval Decision: the Plaintiff’s claim is rejected. Decision was settled on February 4, 2010

The lawsuit was filed by the Plaintiff on the Work Agreement No. 0183. PJ/063/DIRUT/2004, and No. 08/JK-PLN/0704 dated July 28, 2004 since PLN did not fulfil the obligation to settle / delay the payment to the Plaintiff. Loss due to the payment delay: USD 2,324,702.00 Penalty on Payment Delay: USD 412,967 Immaterial loss: 50 billion. Gugatan diajukan oleh H. Ismail Radi selaku Penggugat melawan PT PLN (Persero) selaku Tergugat Lawsuit was filed by H. Ismail Radi as Plaintiff against PT PLN (Persero) as Defendant

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena tanahnya digunakan oleh PLN untuk Gardu Induk sejak tahun 1986 tanpa PLN memberikan kompensasi. Penggugat menuntut ganti rugi Rp 10.552.000.000 Dwangsom, 10 juta/hari The lawsuit was filed by the Plaintiff due to the Plantiff’s land property has been used by PLN for Power Substation since 1986 without any compensation from PLN. Plaintiff claims a compensation of Rp 10,552,000,000 Dwangsom, Rp 10 million/day.

Perkara ini sudah diputus tgl 22 Sept 2010 dan hasilnya PLN Kalah Amar Putusan : Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. PLN diwajibkan membayar tanah yang dibangun gardu Rp 100.000/m2. PLN diwajibkan membayar sewa tanah Rp 300.000 selama pemakaian sejak Tahun 1976. Tergugat dibebankan ongkos perkara. PLN telah menyatakan banding atas Putusan PN Tangerang tersebut (dalam proses banding) The case has been settled on September 22, 1010 in which PLN was defeated. Command verdict: Plaintiff’s claims are partly fulfilled. PLN is obliged to pay the land property for substations at Rp100,000/ m2. PLN is obliged to pay the property rents of Rp 300.000 throughout its utilization since 1976. Defendant is released from the case fees. PLN has appealed on the Tangerang Distrcit Courts Decision. (in the appeal process to Higher Court).

NO

7.


Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) Class Action (Act Against Law)

8.

Gugatan Citizen Law Suit (Perbuatan Melawan Hukum) Citizen Lawsuit (Act against Law)

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION PN Tanjung Karang Tanjung Karang Court District

PN Jakarta Pusat Central Jakarta Court District

Perkara Nomor : 111/ Pdt.G/2009/ PN.Tk Case Number: 111/ Pdt.G/2009/ PN.Tk

Perkara Nomor : 476/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Pst Case Number: 476/ Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Pst


LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT

In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 925.SKU/432/ DIR/2009 tanggal 21 Desember 2009

Gugatan diajukan oleh Asmarani, dkk selaku Penggugat melawan PT PLN (Persero) (Tergugat I), PT PLN (Persero) Wil Lampung (Tergugat II)

In House Lawyer PresDir Proxy Number : 925. SKU/432/ DIR/2009 dated December 21, 2009

Lawsuit was filed by Asmarani, cs, as Plaintiff against PT PLN (Persero) (Defendant I), PT PLN (Persero) Lampung Region (Defendant II)

In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 038.SKU/432/ DIR/2009 tanggal 19 Januari 2010

Gugatan diajukan oleh David M.L. Tobing, SH dan Agus Soetopo, SH, MH selaku Penggugat melawan Presdien RI (Tergugat I), Menteri ESDM (Tergugat II), Direktur Utama PT PLN (Persero) (Tergugat III)

In House Lawyer PresDir Proxy Number: 038. SKU/432/ DIR/2009 dated January 19, 2010

Gugatan ini diajukan atas Dasar PLN tidak mampu menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup untuk kepentingan rakyat. Tuntutan Ganti rugi Penggugat Rp 82.796.175.000 Dwangsom, 1 juta/hari The lawsuit was filed by the Plaintiff due to the fact that PLN is not capable of ensuring the adequate power supply for the people’s needs. Plaintiff’s compensation claim: Rp 82,796,175,000 Dwangsom, Rp 1 million/ day Gugatan CLS ini diajukan atas Dasar PLN tidak mampu memberikan Tenaga Listrik Secara Terus Menerus Dengan Mutu dan Keandalan Yang Baik Sesuai Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tuntutan Ganti rugi Rp 1 This CLS lawsuit was filed on the base that PLN is not capable of providing continuous electricity power in good quality and reliability pursuant to the Act No. 30 Year 2009 On Electricity. Compensation Claim: Rp 1

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Perkara ini sudah diputus tanggal 6 Januari 2010 dan PLN memenang kan perkara tersebut. Amar Putusan: Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah. The case has been settled on January 6, 2010 in which PLN won the litigation case. Command verdict: Plaintiff’s claim is declared as not valid.

Sudah diputus tanggal 1 September 2010 dan hasilnya PLN memenangkan Perkara tersebut. Amar Putusan : Gugatan Para Pengggugat ditolak untuk seluruhnya. Tergugat III tidak terbukti melakukan kelalaian. Saat ini dalam proses Banding karena Penggugat menyatakan banding. Has been settled on September 1, 2010 in which PLN won the litigation case. Command verdict: Plaintiff’s claims are totally rejected. seluruhnya. Defendant III is not proven to conduct negligence. Currently the case in appeal to the Higher Court as the Plaintiff filed an appeal.


Lawsuit was filed by David M.L. Tobing, SH and Agus Soetopo, SH, MH as Plaintiffs against President of RI (Defendant I), Minister of ESDM (Defendant II),


67

68

NO

9.


Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) Class Action Lawsuit (Act against Law)

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION PN Tanjung Pinang Tanjung Pinang Court District

Perkara Nomor : 08/ Pdt.G/2010/ PN.TPI Case Number: 08/ Pdt.G/2010/ PN.TPI

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 312.SKU/432/ DIR/2010 tanggal 22 April 2010 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 312. SKU/432/ DIR/2010 dated April 22, 2010

LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT Gugatan diajukan oleh Sdr. Rasyid Cs. Selaku Penggugat melawan Dirut PT PLN (Persero) (Tergugat I), GM PT PLN (Persero) Wil Riau (Tergugat II), Manajer PT PLN (Persero) Cab. Tanjung Pinang (Tergugat III) Penggugat menuntut ganti rugi sbb: Kerugian Materiil Rp 162.137.000 Kerugian Moril Rp 1.000.162.137.000 Drwangson Rp 10.000.000/setiap hari

GARIS BESAR PERKARA CASE SUMMARY Gugatan ini diajukan atas atas Dasar krisis listrik di wilayah Tanjung Pinang dan seringnya terjadi pemadaman listrik secara terus menerus tanpa ada batas waktu yang pasti. The lawsuit was filed on the base of electricity power crisis occurence in Tanjung Pinang region, and the frequent occurence of continuing power blackout with no definite limitation of time.

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan : Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan gugur. Diputus tanggal 21 Juni 2010. Has been settled and won by PLN. Command verdict: Plaintiff’s demanded claims are discharged. Decision was settled on June 21, 2010.


Lawsuit was filed by Rasyid Cs. As Plaintiffs against PresDir of PT PLN (Persero) (Defendant I), GM PT PLN (Persero) Riau Region (Defendant II), Manajer PT PLN (Persero) Tanjung Pinang Branch (Defendant III) Plaintiffs claimed compensation of: Material Loss: Rp 162,137,000 Morale Loss: Rp 1,000,162,137,000 Dwangson Rp 10,000,000/per day 10.

Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment

PT TUN Jakarta Jakarta State Administration High Court

Perkara Nomor : 22/G/2010/ PT.TUN.JKT dan Perkara Kasasi No. 409.K/ TUN/2010 tgl 6 Desember 2010 Case Number: 22/G/2010/ PT.TUN.JKT and Appeal Case No. 409.K/ TUN/2010 dated December 6, 2010

In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 039.SKU/432/ DIR/2010 tanggal 19 Januari 2010 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 039. SKU/432/ DIR/2010 dated January 19, 2010

Gugatan diajukan oleh Sdr. Musri Mustafa selaku Penggugat melawan Direksi PLN selaku Tergugat. Lawsuit was filed by Musri Mustafa as Plaintiff against PLN Board of Directors as Defendant.

Gugatan ini diajukan berkaitan dengan PHK terhadap Penggugat sebagai Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar The lawsuit was filed in relation to the Employment Termination conduct to the Plaintiff as an Employee of PT PLN (Persero) West Sumatra Region.

Perkara ini telah diputus pada tanggal 1 Juni 2010 dan PLN Kalah. Atas putusan tersebut PLN menyatakan kasasi. Memori Kasasi disampaikan pada tanggal 24 Juni 2010. The case has been settled on June 1, 2010 in which PLN was defeated. PLN has filed cessasion. Memory of cessassion hasbeen submitted on June 24, 2010.

NO

11.


Permohonan Arbitrase Appeal for Arbitrage

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION Badan Arbitrase Nasional (BANI) National Arbitrage Board

Perkara Nomor : 341/II/ARBBANI/2010 tanggal 23 Februari 2010 Case Number: 341/II/ARBBANI/2010 dated February 23, 2010



In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 184.SKU/432/ DIR/2010 tanggal 12 Maret 2010

Permohonan diajukan oleh PT Guna Cipta Mandiri selaku Pemohon melawan Termohon PT PLN (Persero) selaku Termohon.

In House Lawyer PresDir Proxy Number: 184. SKU/432/ DIR/2010 dated March 12, 2010

Lawsuit was filed by PT Guna Cipta Mandiri as Plaintiff against Defendant - PT PLN (Persero) as Defendant.

GARIS BESAR PERKARA CASE SUMMARY Gugatan ini diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0183. PJ/063/ DIRUT/2004 dan No. 08/JKPLN/0704 tgl 28 Juli 2004 karena PLN tidak memenuhi / menunda kewajibannya membayar uang angsuran kepada Pemohon. Kerugian penundaan pembayaran USD 2.324.702.00 Bunga Bank USD 902.341.53 Denda keterlambatan USD 412.967583.437,35 Asuransi USD 150.000 Dwangson Rp 100.000.000,-. The lawsuit was filed by the Plaintiff in relation to the Work Agreement Number: 0183.PJ/063/ DIRUT/2004, and No. 08/ JK-PLN/0704 dated July 28, 2004, as PLN does not fulfill/delay its obligation in making cash instalment payment to the Plaintiff. Compensation of payment delay: USD 2,324,702.00 Bank Interest: USD 902,341.53 Payment Delay Penalty: USD 412,967,583.437.35 Insurance: USD 150,000 Dwangson: Rp 100,000,000.

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Perkara ini telah diputus pada tanggal 11 Mei 2010 dengan amar : - Pihak Pertama bersedia membayar biaya perbaikan Oil Leakage sebesar USD 213, 448 - Pihak Kedua bersedia membayar Sisa Pembayaran Angsuran Pokok dan Pelunasan seb esar USD 2,234,702 dan denda keterlambatan untuk termin ke 44 dan 49 terhitung sejak 13 Mei 2008 s.d. 3 Mei 2010 sebesar USD 249,500 - Pelaksanaan pembayaran atas huruf a dan b di atas dilaksanakan secara tuna dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2010.


The case has been settled on May 11, 2010 with he verdict: - The First Party agrees to pay the Oil Leakage improvement cost of USD 213, 448 - The Second Party agrees to pay the Remaining Basic Instalment Payment and Settlement totaling to USD 2,234,702 and penalty on payment delay for termyn 44 and 49, commenced from May 13, 2008 to May 3, 2010 amounted to USD 249,500 - Implementation of the payment settlement on point a and b above are caried out in cash and all at once at the latest by May 17, 2010.

69

70

NO

12.


Perbuatan melawan hukum Act against Law

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION PN Surabaya Surabaya Court District

Perkara Nomor : 698/ Pdt.G/2010/ PN.Sby tanggal 30 Agustus 2010 Case Number: 698/ Pdt.G/2010/ PN.Sby dated 30 August 30, 2010

13.

Perselisihan Hubungan Industrial


Industrial Relation Dispute

Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

Perkara Nomor : 02/G/2010/ PHI.PLG

Palembang Industrial Relation Court

Case Number: 02/G/2010/ PHI.PLG

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 574.SKU/432/ DIR/2010 tanggal 3 Agustus 2010 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 574. SKU/432/ DIR/2010 dated August 3, 2010

In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT No mor : 091.SKU/432/ DIR/2010 tanggal 2 Februari 2010 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 091. SKU/432/ DIR/2010 dated February 2, 2010

LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT Gugatan diajukan oleh PT PLN (Persero) selaku Penggugat melawan : Tergugat I : PT Dharma Lautan Utama Tergugat II : PT Dharma Lautan Cab. Surabaya Tergugat III : Subyantoro, Nakhoda Kapal KM Kirana III Lawsuit was filed by PT PLN (Persero) as Plaintiff against: Defendant I: PT Dharma Lautan Utama Defendant II: PT Dharma Lautan Cab. Surabaya Defendant III : Subyantoro, KM Kirana III Ship’s Captain Gugatan diajukan oleh PT PLN (Persero) selaku Penggugat melawan Sdr. Sdr. Hasefrry, SE selaku Tergugat Lawsuit was filed by PT PLN (Persero) as Plaintiff against Hasefrry, SE as Defendant

GARIS BESAR PERKARA CASE SUMMARY Tindakan Para Tergugat yang telah melakukan lego Jangkar di daerah larangan berlabuh jangkar dan atas kejadian tersebut telah menggaruk kabel laut PLN sirkit 1 jawa madura. Untuk hal ini PLN menuntut ganti rugi sebesar Rp 25.675.453.000

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Masih dalam proses hukum saat ini dalam proses pemeriksaan saksi. Currently undergoing legal process of witness verification process

The Defendants’ act of casting anchor in the area of no anchor casting which caused damage to PLN’s underwater cable for Circuit 1 JavaMadura. For the case, PLN demanded compensation of Rp 25,675,453,000

PLN selaku Penggugat mengajukan gugatan Penetapan PHK terhadap Sdr. Hasferry, SE karena yang bersangkutan terbukti menggunakan Narkoba berdasarkan Putusan Pidana No. 1120/ Pdi.B/2009/PN PLG tanggal 12 Agustus 2009 PLN as the Plaintiff filed a lawsuit on Employement Termination Judgment to Hasferry, SE as the person concerned has proven committed to drugs using, based on the Civil Verdict No. 1120/Pdi.B/2009/PN PLG dated August 12, 2009

Perkara ini telah diputus pada tanggal 17 Mei 2010 dan PLN Menang. Atas putusan tersebut Sdr. Hasferry, SE mengajukan Kasasi tanggal 10 Juni 2010 saat ini dalam proses Kasasi di MARI. The case has been settled on May 17, 2010 and PLN won the case. Responding to the decision, Hasferry SE filed filed appeal on June 10, 2010 and currently is undergoing process in MARI.

NO

14.


Perselisihan Hubungan Industrial Industrial Relation Dispute

15.


JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Palembang Industrial Relation Court

PN Jakarta Selatan South Jakarta Court District

Perkara Nomor : 107/G/ PW//2009/ PN.JKT.PST Case Number: 107/G/ PW/2009/ PN.JKT.PST

Perkara Nomor : 355/ Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel Case Number: 355/ Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor : 377.SKU/432/ DIR/2009 tanggal 7 Mei 2010 In House Lawyer PresDir Proxy Number: 377. SKU/432/ DIR/2009 dated May 7, 2010

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor : 007. SKU/033/ P3B/2010 tanggal 8 Juni 2010 dan SKK DIRUT No. 473.SKU/432/ DIR/2010 tgl 24 Juni 2010.

Gugatan diajukan oleh Sdr. Syahrul Chaidir selaku Penggugat terhadap PT PLN (Persero) dan PT Bumi Agung Persada Citra selaku Tergugat. Lawsuit was filed by Syahrul Chaidir as Plaintiff against PT PLN (Persero) and PT Bumi Agung Persada Citra as Defendants.

Gugatan diajukan oleh David Diki Cs selaku Penggugat melawan : Tergugat I : PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tergugat II : PT PLN (Persero) Region Jakarta & Banten Tergugatan III : PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Tergugat IV : PT BBS Tergugat V : Lektrika Karyatama Tergugat VI : Direktur Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen LPE. Lawsuit was filed by David Diki Cs as Plaintiff against Defendant I: PT PLN (Persero) Head Office Defendant II : PT PLN (Persero) Region Jakarta & Banten Defendant III : PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Defendant IV : PT BBS Defendant V : Lektrika Karyatama Defendant VI : Director of Technics and Electrical Environment Ditjen LPE.


POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE

Sdr. Syahrul Chaidir pegawai pada PT Bumi Agung Persada Citra sebagai tenaga catat meter, telah di PHK tanggal 5 Juni 2006 oleh PT Bumi Agung Persada Citra karena menyambung listrik tanpa prosedur yang ada.

Perkara ini telah diputus oleh PHI pada tanggal 20 Agustus 2009. Amar putusan : PHK yg dilakukan oleh PT.Bumi Agung Persada Citra adalah tidak sah secara hukum. Putusan ttelah berkekuatan hukum tetap.

Syahrul Chaidir, an employee of PT Bumi Agung Persada Citra as electricity meter reader, was terminated on June 5, 2006 by PT Bumi Agung Persada Citra because of his violation to the electricity power connection procedures.

The case has been settled by PHI on August 20, 1009. Command verdict: Employement termination by PT Bumi Agung Persada Citra is not valid by law. The judgment has a permanent legal force.

Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat membangun SUTT 150 kV Asahimas Menes yang melintas di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan demikian Penggugat sangat khawatir dan sangat cemas atas program tersebut. dan Penggugat meminta Tergugat untuk memindahkan SUTT ke tempat lain. Nilai Tuntutan Materiil Rp 60.720.000.000,00 Immaterii Rp 50.530.000.000

Masih dalam proses hukum di PN Jakarta Selatan.

The Plaintiff stated that President Director of PT PLN (Persero) has conducted wrongful act of constructing the SUTT 150 kV Asahimas Menes trespassing the Plaintiff’s residential area that led to worries and anxieties about the program and the Plaintiff asked the Defendant to move the SUTT to some other places. Demanded compensation on Material Loss: Rp 60,720,000,000.00 and Immaterial Loss of Rp 50,530,000,000

Status is in legal process at the South Jakarta Court District.


In House Lawyer Exclusive Proxy Number: 007. SKU/033/ P3B/2010 dated June 8, 2010 and PresDir SKK No. 473. SKU/432/ DIR/2010 dated June 24, 2010.


71

72

NO

16.


Perdata, Klaim Price Adjusmen Civil Case, Claim on Price Adjustment

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION Badan Atbitrase Nasional Indonesia Indonesian National Arbitrage Board

Perkara Nomor : 355/ VI/ARBBANI/2010 PN.Jkt.Sel Case Number: 355/VI/ARBBANI/2010 PN.Jkt.Sel

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor : 073. SKU/432/ PI KITRING JBN/2010 27 Agustus 2010 Dan NAH’R Murdono Law Office. In House Lawyer Soecial Proxy Number: 073. SKU/432/ PI KITRING JBN/2010 Dated August 27, 2010 And NAH’R Murdono Law Office.

LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT Gugatan diajukan oleh Consorsium AREVA selaku Pemohon melawan: PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitn dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara selaku Termohon Lawsuit was filed by AREVA Consorsium as Plaintiff against: PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitan, and Jaringan Jawa Bali & Nusa Tenggara as Defendant.



Sengketa mengenai Perjanjian Nomor : 036.PJ/132/ PIKITRINGJBN/2006 tanggal 9 Agustus 3006 sebagaimana diubah dengan amandemen Nomor A08/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Perjanjian Nomor : 037.PJ/132/ PIKITRINGJBN/2006 tanggal 9 Agustus 3006 sebagaimana diubah dengan amandemen Nomor A08/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Proyek Restrukturisasi dan Pengatan Sektor Listrik Wiilayah Jawa Bali Pinjaman IBRD No. 4712-IND atas Pekerjaa Paket IFB-1 Pasokan dan Pemasangan 500/150 kV Cabang untuk Jawa Barat dan Jakarta. Sengketa mengenai : Areva mengajukan amandemen kontrak meminta Price Adjustment terhadap harga kontrak senilai kurang lebih 30% dari nilai kontrak. Price Adjustmen yang diklaim areva meliputi: Equable Price Adjustment, Mid Poit dan koreksi kurs. Dispute on Contract Agreement Number: 036.PJ/132/ PIKITRINGJBN/2006 dated August 9, 2006 revised by the Amendment Number: A08/2009 dated December 1, 2009, and Agreement Number: 037.PJ/132/ PIKITRINGJBN/2006 dated August 9, 2006 as revised by Amendment Number: A08/2009 dated December 1, 2009 on Java Bali Region Electricity Power Sector Restructurization and Pengatan Project , IBRD Loan No. 4712-IND on Pekerjaa Paket IFB-1 500/150 kV Branch Supplies and Installation Package Work for West Java and Jakarta. Dispute on: Areva’s demand on contract amendment requesting for Price Adjustment against contract value of around 30% from total contract value. Areva’s claimed Price Adjustment covers: Equable Price Adjustment, Mid Poit and exchange rate correction.

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Masih dalam proses hukum di BANI. On going process at BANI

NO

17.


Perdata, Klaim Pembayaran TOP dan TOMC Civil Case, Claim on TOP and TOMC Payment

JURIDIKASI NOMOR PERKARA PERKARA CASE CASE NUMBER JURIDICT-ION Badan Atbitrase Nasional Indonesia

Perkara Nomor : 374/ XI/ARBBANI/2010

Indonesian National Arbitrage Board

Case Number: 374/XI/ARBBANI/2010

NAMA LAWYER / PENGACARA NAME OF LAWYER/ ATTORNEY In House Lawyer Selaku Termohon II dan Kantor Hukum selaku Termohon II In House Lawyer As Defendant II and Law Firm as Defendant II

LAWAN BERPEKARA LITIGATING OPPONENT Gugatan yang diajukan oleh PT ADIQUATRO PERKASA selaku Pemohon melawan: PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitan Sumatera Selatan selaku TERMOHON I dan PT PLN (Persero) selaku TERMOHON II The lawsuit filed by the Petitioner as Perkasa PT ADIQUATRO against: PT PLN (Persero) Pembangkitan Parent Project South Sumatra as RESPONDENT I and PT PLN (Persero) as RESPONDENT II

18.


PN Jakarta Selatan South Jakarta Court District

Perkara Nomor : 637/ Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel 1 Nopember 2010

In House Lawyer Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Case Number: 637/ Pdt.G/2/010/ PN. Jkt.Sel November 1, 2010

In House Lawyer Base on Special Proxy Number:

Lawsuit was filed by Aris Munandar as Plaintiff against Defendant I: PT PLN (Persero) Head Office Defendant II : Ir. Agus Salim, MM.

Sengketa mengenai Perjanjian Nomor : 170. PJ/061/PIKITLURSS tanggal 29 Oktober 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dalam pasal 1 angka 1 dengan amandemen II serta Pasal 6 angka 1 Amandemen III Sengketa mengenai : RELOKASI PLTG APUNG

POSISI AKHIR DARI PERKARA FINAL POSITION OF THE CASE Masih dalam proses di BANI On going process at BANI

Dispute on Agreement Number: 170.PJ/061/ PIKITLURSS dated October 29, 2004 as revised, amended and added by article 1 point 1, with amendment II and Article 6 point 1 Amendment III Dispute on: PLTG Apung Relocation.

Penggugat menyatakan bahwa PT PLN (Persero) Kantor Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak dijawabnya suratsurat Penggugat dengan tidak menunjukan kepedulian dan itikad baiknya kepada Penggugat. Nilai Tuntutan Materiil Rp219.166.655 Immateril Rp2.000.000.000

Masih dalam proses hukum di PN Jakarta Selatan. On going legal process at the South Jakarta Court District

The Plaintiff stated that PT PLN (Persero) Head Office has conducted wrongful act against law, as a result of the irresponsibility to respond to Plaintiff’s letters and did not show any attention nor good intention to the Plaintiff. Demanded compensation of Material Loss: Rp 219,166,655, and Immaterial Loss of Rp 2,000,000,000.

Brief explanation on important legal cases encountered by PLN during the reported period including the following: 1. Case Number: 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel dated September 17, 2008, concerning PT PLN (Persero) President Director’s default on payment of Service Agreement for Arrangements of Arrear Electricity Billing Payment of PT Polysindo Eka Perkasa Tbk.


Adapun penjelasan ringkas atas perkara hukum penting yang dihadapi oleh PLN selama periode pelaporan diantaranya sebagai berikut. 1. Perkara Nomor: 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2008, tentang Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pembayaran Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT Polysindo Eka

Gugatan diajukan oleh Aris Munandar selaku Penggugat melawan : Tergugat I : PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tergugat II : Ir. Agus Salim, MM.


73

74

Perkasa Tbk. Nomor : 054.PJ/160/ DJTY/2005 dan Nomor: 001.PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005. Nilai tuntutan Imbalan Jasa Rp 9.215.255.172 dan dwangsom Rp 5.000.000 per hari.

Number: 054.PJ/160/ DJTY/2005 and Number: 001.PJ/CLH/2005 dated April 14, 2005. The fee demand amounted to Rp 9,215,255,172 and dwangsom of Rp 5,000,000. per day..


2.

Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim tentang Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Asahimas Menes yang melintas di wilayah tempat tinggal Penggugat dan diminta untuk memindahkan SUTT tersebut ke tempat lain. Nilai Tuntutan Penggugat: Materiil Rp60.470.000.000,00 dan Immaterii Rp50.530.000.000.

2.

Case Number: 78/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim concerning PT PLN (Persero) President Director’s wrongful act of constructing the Transmission Line (SUTT) 150 kV Asahimas Menes trespassing the plaintiff’s residential area. The plaintiff requested the defendant to move the SUTT to some other pkace. The demanded compensation on material loss was Rp60,470,000,000.00 and immaterai loss of Rp50,530,000,000.

3.

Perkara Nomor: 656/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel dan Perkara Banding No. 627/PDT/2010/ PT.DKI tanggal 3 Desember 2010 tentang PT PLN (Persero) tidak berhak mengajukan TS Rekening Listrik periode Mei 2005 s.d. Januari 2007 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Besar TS rekening listrik bulan Mei 2005 s.d. 2007 sebesar Rp37.375.777.458. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Rp625.000.000. Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2009/PN.Tte tanggal3 April 2009 dan Nomor : 10/PDT/ 2010/ PT.MALUT tentang sering padamnya aliran listrik di daerah Ternate sejak Februari 2009 akibatnya Penggugat meminta ganti rugi Rp33,4 Milyar Dwangon Rp1 juta per hari. (PR 2, PR 9)

3.

Case Number: 656/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel and Appeal Case No. 627/PDT/2010/PT.DKI dated December 3, 2010 concerning PT PLN (Persero) being ineligible to enforce Electricity Bills for the period of May 2005 to January 2007 on plaintiff, perceived as wrongful act that caused loss on the plaintiff. The amount of electricity bills for the period is amounted to Rp37,375,777,458. Defendant is demanded to pay loss compensation of Rp625,000,000.

4.

Case Number: 08/Pdt.G/2009/PN.Tte dated April 13, 2009 and Number: 10/PDT/ 2010/PT.MALUT concerning the frequent blackout in Ternate since February 2009 and hence causing loss on the Plaintiff Demanded compensation of Rp 33.4 Billion Dwangsom of Rp 1 million per day.

Perkara Nomor: 376/Pdt.G/2009/PN.Tng, tentang tanah yang digunakan oleh PLN untuk Gardu Induk sejak tahun 1986 tanpa PLN memberikan kompensasi. Penggugat menuntut ganti rugi Rp10.552.000.000 Dwangsom, 10 juta/hari.

5.

Case Number: 376/Pdt.G/2009/PN.Tng, on the Plaintiff’s landbank being used for Substation by PLN since 1986 without any compensation. The plaintiff demanded a compensation of Rp10,552,000,000 and Dwangsom of 10 million per day.

Perkara Nomor: 111/Pdt.G/2009/PN.Tk, tentang PLN tidak mampu menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup untuk kepentingan rakyat. Tuntutan Ganti rugi Penggugat Rp82.796.175.000 Dwangsom, 1 juta/hari. (PR 2, PR 9)

6.

Case Number: 111/Pdt.G/2009/PN.Tk, on PLN’s incapability to ensure sufficient electriicty supply for public needs. Demanded compensation is Rp82,796,175,000 and Dwangsom of Rp1 million per day.

Perkara Nomor: 698/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 30 Agustus 2010 tentang Tindakan Para

7.

Case Number: 698/Pdt.G/2010/PN.Sby dated August 30, 2010 on the defendant’s act pf

4.

5.

6.

7.

Tergugat yang telah melakukan lego Jangkar di daerah larangan berlabuh jangkar dan telah menggaruk kabel laut PLN sirkuit 1 Jawa Madura. Untuk hal ini PLN menuntut ganti rugi sebesar Rp25.675.453.000. 8.

9.

casting anchor in the prohibited area of anchor casting which caused damage to PLN’s submarine cable for Circuit 1 Java - Madura. For the purpose, PLN demanded compensation of Rp25,675,453,000. 8.

Case Number: 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel on PT PLN (Persero) President Director’s wrongful act of constructing the SUTT 150 kV Asahimas Menes trespassing the plaintiff’s residential area. The plaintiff requested the defendant to move the SUTT to some other place. The demanded compensation on material loss is Rp60,720,000,000 and Immaterial loss of Rp50,530,000,000.

Perkara Nomor: 355/VI/ARB-BANI/2010 PN.Jkt. Sel tentang Sengketa mengenai Perjanjian Nomor: 036.PJ/132/PIKITRINGJBN/2006 tanggal 9 Agustus 3006 sebagaimana diubah dengan amandemen Nomor A08/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Perjanjian Nomor : 037. PJ/132/PIKITRINGJBN/ 2006 tanggal 9 Agustus 3006 sebagaimana diubah dengan amandemen Nomor A08/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Proyek Restrukturisasi dan Pengatan Sektor Listrik Wiilayah Jawa Bali Pinjaman IBRD No. 4712-IND atas Pekerja Paket IFB-1 Pasokan dan Pemasangan 500/150 kV Cabang untuk Jawa Barat dan Jakarta. Sengketa mengenai: Areva mengajukan amandemen kontrak meminta Price Adjustment terhadap harga kontrak senilai kurang lebih 30% dari nilai kontrak. Price Adjustment yang diklaim areva meliputi: Equable Price Adjustment, Mid Point dan koreksi kurs.

9.

Case Number: 355/VI/ARB-BANI/2010 PN.Jkt. Sel on dispute on the Agreement Number: 036. PJ/132/PIKITRINGJBN/2006 dated August 9, 2006 amended by the amendment Number A08/2009 dated December 1, 2009 and Agreement Number: 037. PJ/132/PIKITRINGJBN/ 2006 dated August 9, 2006 amended by the amendment Number: A08/2009 dated December 1, 2009 concerning Restructuring of Electricity Sector for Java Bali areas from IBRD Loan Number: 4712-IND on Job Package IFB-1 Supply and Installation of 500/150 kV Branch for West Java and Jakarta. Dispute is on Areva’s request of contract amendment for price adjustment to contract of 30% of contract price. Areva claimed adjustment price includes Equable Price Adjsutment, Mid Point and currency correction.

10. Perkara Nomor: 374/XI/ARB-BANI/2010 tentang Sengketa mengenai Perjanjian Nomor: 170. PJ/061/PIKITLURSS tanggal 29 Oktober 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dalam pasal 1 angka 1 dengan amandemen II serta Pasal 6 angka 1 Amandemen III Sengketa mengenai: RELOKASI PLTG APUNG.

10. Case Number: 374/XI/ARB-BANI/2010 on dispute on the Agreement Number: 170. PJ/061/PIKITLURSS dated October 29, 2004 as amended and added in article 6point 1 by the amendment II and article 6 point 1 amendment III on Steam Gas Power Plant Floating Relocation.

Untuk seluruh kasus yang telah selesai, PLN tidak mengeluarkan dana. (PR 9, SO 8)

For the entire litigation cases settlement, the Company does not spend any amount of fund.


Perkara Nomor: 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tentang Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat membangun SUTT 150 kV Asahimas Menes yang melintas di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan demikian Penggugat sangat khawatir dan sangat cemas atas program tersebut dan Penggugat meminta Tergugat untuk memindahkan SUTT ke tempat lain. Nilai Tuntutan Materiil Rp60.720.000.000 Immateriil Rp50.530.000.000. (PR 2)

75

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

76

Corporate Social Responsibility Program

77 78 79 81

MAKSUD DAN TUJUAN Purpose and Objectives VISI DAN MISI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PLN Vision and Mission of PLN Corporate Social Responsibility Scheme STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA Executive Board Organizational Structure DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Legal Foundation of CSR Program Implementation

82

PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM Program and the Implementation

93

KISAH MITRA BANTUAN Foster Partners Stories


MAKSUD DAN TUJUAN Purpose and Objectives

In compliance with the essence of Company’s mission statement that PLN is “committed to make electricity as a media to improve quality of life of the people, to strive making electricity as the driving force of the economic activity and to operate an environmentally friendly business,” PLN is determined to implement the triple botom lines policy, by aligning the development of three aspects consisting of economy, social and environment.

Penyelarasan pengembangan ketiga aspek tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, melaksanakan investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lain-lain, dengan tujuan: • Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. • Mendorong tumbuhnya profesionalitas pengelolaan usaha kecil dan koperasi agar semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing. • Membina usaha kecil dan koperasi berdasarkan pendekatan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika. • Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum serta pemberian bantuan sosial.

Alignment of the trium aspects is carried out by involving the entire stakeholders, conducting social investment through mutual relationship enhancement with the surrounding communities as well as cooperating with several parties such as the Government, Non Governmental Organizations (NGOs), Mass Organizations and others, for the pursuit of: • Creating harmonious relationship between the Company and the people. • Spurring the growth of professionalism in small enterprise and cooperative union management (SMEC) toward becoming more independent, dependable and competitive. • Fostering small enterpreneurs and cooperative union on the base of equality, independency, professionalism and ethical approaches. • Preserving the living environment sustainability, and supporting the people living quality enhancement through the facilities and infrastructure development on the fields of education, healthcre and public facilities in addition to social donation.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Program

Sesuai isi beberapa butir misi perusahaan yang menyatakan bahwa PLN “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad menerapkan kebijakan triple bottom lines, yang menyelaraskan pengembangan ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

77

Visi dan Misi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PLN

78

Vision and Mission of PLN Corporate Social Responsibility Scheme VISI Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.


The realization of harmonious relationship between PT PLN (Persero) and the community that leads to people’s supports on the successful achievement of PT PLN (Persero) activities in providing electricity for the people.

MISI

MISSION

a.

a.

b.

c. d.

e.

Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan program Community Empowering. Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri energi. Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

b.

c. d.

e.

Supporting the development of people’s capabilities to enable them taking part in the development. Playing active role in improving the people’s quality of living through Community Empowerment program. Taking active role in the people’s intelligence enhancement through educational program. Playing active role in supporting the availability of power supply to improve their quality of life by way electricity usage during the day time for Home Industries as well as the development of autonomous energy village. Playing ative role in preserving the environmental sustainability through natural conservation.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA Executive Board Organizational Structure Berdasarkan Keputusan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) No. 058.K/DIR/2010, tanggal 12 Januari 2010, pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PLN dilakukan oleh Manajer Senior Corporate Social Responsibility yang berada pada organisasi Sekretaris Perusahaan. Penanggung jawab pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah Sekretaris Perusahaan.

Based on PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Board of Directors’ Decision No. 058.K/DIR/2010, dated January 12, 2010, the Company’s Partnership and Community Development Program management is conducted by Senior Manager of Corporate Social Responsibility, within organizational scope of Corporate Secretary. The function responsible for the execution of State Owned Company (SOE) Partnership Program with Small Enterprises is the Corporate Secretary.

Sesuai Keputusan Direksi tanggal 21 September 2010 No. 522.K /DIR/2010, tanggal 21 September 2010, tentang Formasi Jabatan Sekretaris Perusahaan, struktur Unit PKBL terakhir adalah:

Pursuant to the Board of Directors’ Decision No. 522.K /DIR/2010 dated September 21, 2010 concerning the Formation of Corporate Secretary Function, the most recent PKBL Unit structure is as the following:

Struktur Organisasi Pengelolaan PKBL PT PLN (Persero) Organizational Structure of PT PLN (Persero) PKBL Management

FINANCE DIRECTOR (as PKBL Unit Supervisor)

SEKRETARIS PERUSAHAAN (Sebagai Ketua unit PKBL) CORPORATE SECRETARY (as PKBL Unit Chairman)

MANAGER SENIOR CSR (Sebagai Ketua Pelaksana PKBL) CSR SENIOR MANAGER (as Head of PKBL Executive Board)

ASISTEN MANAJER ADMINISTRASI KEUANGAN & PELAPORAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN ASSISTANT MANAGER OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMNET PROGRAM FINANCIAL ADMINISTRATION & REPORTING

KETUA SUB UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN HEAD OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM SUB UNIT

KETUA SUB-SUB UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN HEAD OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM SUB-SUB UNITS

ASISTEN MANAJER PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN ASSISTANT MANAGER OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM DEVELOPMENT & GUIDANCE


DIREKTUR KEUANGAN (Sebagai Pengawas unit PKBL)

79

80

Sesuai dengan struktur tersebut, maka penanggung jawab pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil di Unit adalah General Manajer Unit terkait dan dilaksanakan oleh Unit PLN Wilayah dan Unit Distribusi.

In line with the defined structure, the function in charge of SOE Partnership Program implementation with Small Enterpreneurs in the Unit is the related Unit General Manager, and to be subsequently executed by the PLN Regional Unit and the Distribution Unit.

Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Unit PLN masih dalam bentuk Tim. Jumlah seluruh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di seluruh Indonesia sebanyak 21 sub Unit Pelaksana, 2 Anak Perusahaan dan 123 sub-sub Unit pelaksana di tingkat Cabang/Unit Pelayanan/Area Pelayanan.

Partnership and Community Development Program Unit Organizational Structure at the Company’s unit is in the form of Team. The number of Partnership and Community Development Program Units thoughout Indonesia is 21 Executive Sub-Unit, 2 Subsidiary Companies and 123 Executive Sub-Sub Units at the Branch/Service Unit/ Service Area level.

Struktur Organisasi / Organization Structure Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY


MANAJER SEKTOR/CABANG SECTOR/BRANCH MANAGER

GENERAL MANAGER

MANAJER SENIOR CSR CSR SENIOR MANAGER

MANAGER KHA/SDM HUMAN RESOURCES MANAGER/ LAW, COMMUNICATION AND ADMINISTRATION MANAGER

ASMAN CSR CSR ASSISTANT MANAGER

DM KOMUNIKASI, SPV PKBL (PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN) & CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) COMMUNICATION DEPUTI MANAGER, SUPERVISOR OF PKBL AND CSR

Adapun uraian ringkas tugas utama, wewenang dan tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN (Persero), mencakup diantaranya: • Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial Perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan Community relation, Community Services, Community Empowering dan Pelestarian alam. • Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan. • Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. • Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

Brief elaboration of the main duties, auhorities and responsibilities of PT PLN (Persero) PKBL and Corporate Social Responsibility (CSR) encompasses among others as follows: • Preparing and implementing community empowerment policies in the Company’s environment as part of its Corporate Social Responsibility scheme in the scope of activities of Community relation, Community Services, Community Empowering and Natural Preservation. • Preparing and implementing the Company’s social care program. • Preparing and implementing the social partnersip and SMEC patronage programs as well as Company’s image improvement. • Ensuring the availability and the implementation of natural preservation program including regreening and Company’s image development commensurate with the principles of Good Corporate Governance.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL Legal Foundation of CSR Program Implementation Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT PLN (Persero) adalah: a. Keputusan Direksi No. 366.K/SK.DIR/2007 tentang SOP PKBL PT PLN (Persero) b. Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan c. Undang-Undang No. 40 th 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 tentang tanggung jawab sosial bagi perusahaan Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-05/ MBU/2007 tanggal 27 April 2007 mengenai Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, PT PLN (Persero) wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

Pursuant to Minister SOE’s Regulation No. PER-05/ MBU/2007dated April 27, 2007 on SOE Partnership Program with Small Enterprises and Community Development Program, PT PLN (Persero) is obliged to carry out activities in relation to social responsibility and environmental preservation.


Legal foundation of PT PLN (Persero) Corporate Social Responsibility program implementation is: a. Board of Directors’ Decision No. 366.K/ SK.DIR/2007 on PT PLN (Persero) PKBL Standard Operation Procedures (SOP). b. Minister of SOE’s Regulation No. 05/MBU/2007 on Partnership Program and Community development Program. c. Act No 40 Year 2007 on Limited Liability Company, Article 74 on Corporate Social Responsibility.

81

82

PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM Programs and the Implementation


Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, PLN kemudian menyusun dan pelaksanakan program tanggung jawab perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan lingkungan hidup. Sesuai dengan sumber dan alokasi anggaran yang ditetapkan sebelumnya, PLN menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial melalui dua kegiatan utama yakni Program CSR dan Program Pengembangan Masyarakat.

Based on the objectives, the Company subsequently prepares and implements its corporate responsibility programs by involving and delivering added value to the consumers, employees, business partners, shareholders, surrounding communities, living environment as well as the nation. Commensurate with the defined resources and budget allocation, the Company prepares and implements its Corporate Responsibility program through two main schemes that are CSR Program and Community Development Program.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) Program tanggung jawab perusahaan PLN (CSR) dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, meliputi: pelaksanaan community relation, community service, community empowering, pelestarian alam termasuk penghijauan dan kegiatan yang berhubungan dengan pemangku kepentingan lain. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PLN dilaksanakan pada tahun 2010, adalah sebagai berikut.

Corporate Social Responsibility (CSR) Program The Company’s Corporate Social Responsibility (CSR) program is held in several activities, conveying the implementation of community relation, community service, community empowering, natural preservation including regreening and activities related to other stakeholders’ interest. PLN’s Corporate Social Responsibility program in 2010 is as the following.

Community Relation (EU 24) Merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Contoh program yang telah dilakukan adalah penyuluhan dan konsultasi publik. Salah satu kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi SUTT/SUTET untuk siswa SMA. Program ini dilakukan sebagai respon masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman warga terhadap dampak SUTT/SUTET. Sosialisasi tentang SUTT/ SUTET ini dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Banten yakni SMAN 11 Ciledug dan SMAN 1 Cipatat.

Community Relations The scheme comprises of activities related to development of mutual understanding through communication and information to related parties. An example of this program is public education and consult, such as socialization of Overhead Transmission Lines for senior high school students. The socialization program is conducted as corporate response to the community’s low comprehension and understanding on Overhead Transmission Lines impacts. The events were held in West Java and Banten regions, in SMAN 11 Ciledug and SMAN 1 Cipatat.

Community Service Merupakan program bantuan yang diberikan berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Program yang dilaksanakan adalah membantu peningkatan kualitas kesehatan dengan membuat Mobil Layanan Kesehatan dan Gizi Balita keliling yang bekerjasama antara Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (Laziz) PLN, dengan sasaran membantu daerah sekitar instalasi milik perusahaan; bantuan tempat Ibadah dan sarana pendidikan.

Community Service Providing community aid program related to public service or public interest. The Company works in cooperation with National Humanitarian Agencies (PKPU) and Amil Zakat Institution (Laziz) PLN to implement a health improvemen assistance program by providing Mobile Health Service and Toddler Nutrition for areasaround the Company installations. PLN also assists in providing religious and educational facilities.

Mobil Layanan Kesehatan dan Gizi Balita Keliling Mobile Health Service and Toddler Nutrition Vehicle.

Several examples of the activities conducted through the scheme are: 1. Early Childhood Education Facilities in District Limo, Depok 2. TPA development in District Sukmajaya, Depok City. 3. Completion of Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jabal Noer, Sidoarjo office construction.

Community Empowering Merupakan program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, dilaksanakan dengan nama “Desa Mandiri Energi”. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang belum dapat menikmati aliran listrik dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang. Energi yang dibangkitkan disesuaikan dengan potensi daerah penerima manfaat seperti: biogas, solar cell, mikrohidro, sampah dan lainnya. (EC 8, EN 5, EN 6)

Community Empowering The scheme provides wider access for communities to support their independence that is launched under the name “Energy Independent Village.” The program aims at empowering people, especially communities who have not enjoyed electricity distributionwithin the period of upcoming 3-5 years. The energy power generation is adjusted to the potentials of each beneficiary area, such as biogas, solar cell, micro hydro, trashes and others.

Selain memberikan penerangan listrik untuk keperluan dan aktivitas kesehariannya, masyarakat penerima manfaat juga diberikan pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya alam potensi setempat guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan pembekalan dan pelatihan, diharapkan taraf kesejahteraan sosial akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian. (EC 9)

Apart from providing electricity lighting for their daily needs and activities, the beneficiaries are also provided with provisions and training to improve their local potency of natural resources for enhancing people’s economy. By such provisions and training activities, it is expected that their social welfare will improve commensurate with the increasing economic activities.

Beberapa bentuk pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi diantaranya:

Numerous realization of Energy Independent Village Program implementations, include:


Beberapa contoh program yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan ini adalah: 1. Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Limo, Depok 2. Pengembangan TPA di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok 3. Penyelesaian pembangunan kantor Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jabal Noer, Sidoarjo

83

84

1.


Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PLTMH dibangun diareal yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan luasan hutan yang memadai untuk menjamin pasokan air. Untuk memberi manfaat penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian lingkungan, PLN membantu pembangunan PLTMH bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

1. Construction of Micro Hydro Power Generation Unit (PLTMH). This Micro Hydro Power Unit has been built in a remote area, which is virtually inaccessible by electricity network economic scale, however it has potential water resource and sufficient sizeable forestry area to ensure water supply. Aiming to provide lighting benefit while driving the local people to maintain the environmental preservation, PLN supports the PLTMH development in cooperation with a university.

Salah satu unit PLTMH hasil kerja sama ini dibangun di Dusun Lebak Picung yang mampu menerangi 52 KK, 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Mushola. PLTMH tersebut telah diserahkan oleh PT PLN (Persero) kepada Kelembagaan masyarakat setempat yang dibentuk untuk mengelola operasional dan pemeliharaan PLTMH agar bantuan tersebut dapat berkelanjutan sehingga diharapkan perekonomian masyarakat sekitar Dusun Lebak Picung dapat meningkat.

One of Micro Hydro Power units that was built on cooperation base is located in Lebak Picung village, is capable of providing lighting for 52 families, 1 Elemenary School and 1 Mosque. The unit has been handed out by PT PLN (Persero) to the local community institution specially established to manage the unit operation and maintenance, thus ensuring the support will provide sustainable benefit and in turn gearing up people’s economic activities around Lebak picung village.

Beberapa unit PLTMH kerjasama PLN dengan Universitas Gadjah Mada, juga dibangun di beberapa lokasi lain, yakni: a. Desa Adat Susuan Karang Asem, Provinsi Bali dengan kapasitas 25 KW b. Dusun Kampung Sawah, Kapasitas 6 KW, Menerangi 40 KK c. Dusun Bojong Cisono, Kapasitas 6KW, Menerangi 70 KK

A number of Micro HydroPower Units are also developed in several other locations, built under cooperation between PLN and Gadjah Mada University: a. Karang Asem customary tradition village, Province of Bali, capacity 25 KW b. Kampung Sawah village, capacity 6 KW, lighting over 40 households. c. Bojong Cisono village, capacity 6KW, lighting over 70 households.

d.

Dusun Cibadak, Kapasitas 6KW, Menerangi 266 KK e. Dusun Cisuren, Kapasitas 12KW, Menerangi 120 KK f. Dusun Ciawi, Kapasitas 6KW, Menerangi 180 KK g. Dusun Luewi Gajah, Kapasitas 6KW, Menerangi 70 KK h. Dusun Parakan Darai, Kapasitas 10 KW, menerangi 54 KK i. PLTMH di Sungai Code, Jogjakarta 2.

e. f. g. h. i. 2.

Pada tahap pertama telah dioperasikan 10 unit PLTS untuk menerangi 1.000 kepala keluarga (KK) di daerah Lombok Barat, Tengah, Timur dan Utara. Pada tahap kedua, PLN berencana membangun beberapa PLTS untuk menerangi 700 KK di Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat 3.

Pembangkit listrik biogas Pembangit biogas didirikan di daerah dengan kegiatan peternakan yang dominan. Pembangkit ini memanfaatkan kotoran ternak, biasanya sapi, sebagai bahan utama. Proses pembangkitan listrik dilakukan dengan memanfaatkan gas metan dari proses fermentasi kotoran ternak. Gas metan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik atau dapat digunakan untuk memasak. Sisa fermentasi dpat digunanakan sebagai pupuk. PLN telah merintis pelaksanaan CSR dalam rangka Desa Mandiri Energi (DME) dengan memanfaatkan kotoran ternak di empat lokasi, yakni di Desa Sumberejo (Pasuruan), Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung. Selain di lokasi tersebut, PLN telah menerapkan pemanfaatan alternatif energi terbarukan ini di 25 desa lain di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Cibadak village, capacity 6KW, lighting over 266 hosueholds. Cisuren village, capacity 12KW, lighting over 120 households. Ciawi village, capacity 6KW, lighting over 180 households. Luewi Gajah village, capacity 6KW, lighting over 70 households. Parakan Darai village, capacity 10 KW, lighting over 54 households. Mico Hydro Power Unit in Code river, Jogjakarta

Solar Cell Energy Power Unit (PLTS) Other than PLTMH, the Company also pioneers the development of solar cell energy power unit. The unit is built in the area with sufficiently high intensity solar heat level. Such locations are in the east part of Indonesia, such as Sumbawa, Lombok and other islands, that is ideal for solar cell energy, considering the level of heat and the scarcity of rain fall. At the first phase there were 10 PLTS units which have commenced operation, providing lighting to 1,000 households in West, Central, East and North Lombok areas. For the second phase, PLN plans to develop several solar cell power units to provide lighting for 700 households in Bima, Dompu, Sumbawa, and West Sumbawa regencies.

3.

Biogas electricity power generating unit Biogas power generating unit is developed in the area dominated by animal hubandry activities. The unit utilizes the livestock dung, generally cattle as the main element. The electricity power generation process is conducted by utilizing methane gas from livestock dung fermentation process. The methane gas produced can be utilized for electrricity power generation or for cooking purposes. Leftovers of fermentation process can be used as fertilizer. PLN has pioneered the CSR implementation in the frame work of Independent Energy Village (DME) by utilizing livestock dung in foru locations, including Sumberejo village (Pasuruan), Regency of Bondowoso, Trenggalek, and Tulungagung. Beside those locations PLN has also implemented the usage of renewable energy in 25 other villages in West Java, Central Java and East Java.


Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Selain PLTMH, Perseroan merintis pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLTS ini dibangun didaerah yang memiliki intensitas panas matahari cukup tinggi. Lokasi-lokasi disekitar Indonesia bagian Timur, yakni kepulauan Sumbawa, Lombok dan sebagainya cocok untuk PLTS, mengingat daerah ini relatif lebih panas dan jarang turun hujan.

d.

85

86


4.

Pembangkit listrik dari sampah (Biometha green) PLN juga merintis pembangunan pembangkit berbahan gas metan yang diolah dari sampah. Lokasi pilot proyek pembangunan pembangkit jenis ini adalah Perumahan Griya Tamana Lestari RW 9, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang yang digunakan untuk penerangan jalan lingkungan perumahan.

4.

Biometha Green Power Generating Unit PLN also pioneered the development of Biometha Green Power Generating Unit that is derived from trashes. Location of this power generating unit type is in Griya Tamana Lestari RW 9, Tanjung Sari, Sumedang Regency, that is used for road lighting facilities in the residential environment.

Selain kegiatan pembangunan prasarana yang berkaitan dengan energi, dalam Program CSR Desa Mandiri Energi PLN juga menyelenggaraan berbagai program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan memberi pengertian mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi dan distribusi listrik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat selain pelaksanaan program bantuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan pemberian pengertian ini adalah.

Apart from energy related infrastructure development activities, PLN in its CSR Program of Energy Independent Village has also held various training and conselling programs, aiming at providing comprehension concerning the effect of electricity as well as transmission and distribution network toward people’s health, besides implementing the supportive programs for people’s independency enhancement. Some examples of the counselling and comprehension program include the following:

•

•

Peningkatan pendidikan dengan basis efisiensi energi, yaitu membantu Pesantren Besar di Jawa yaitu Pesantren Gontor di Ponorogo Jawa Timur,

Enhancement of education on energy efficiency basis, which is providing aid to major religious dormitories (“Pesantren”) in Java, such as

Pesantren Gontor in Ponorogo, East Java, Pesantren Raudatut Tholibin in Rembang, Central Java, and Pesantren Madani in West Java. The aids are in the form of providing LED light bulbs to save energy, with the expectation that the saving can be used to improve learning and teaching activities.

•

Pengembangan budidaya ikan di bawah jaringan SUTET. Beberapa lokasi budidaya ikan yang dilakukan selama tahun 2010 adalah: »» Pengembangan budidaya ikan lele di sekitar SUTET di Desa Wasiat Kabupaten Purworejo »» Pengembangan budidaya ikan patin di Ciputat, Tangerang »» Bantuan bibit ikan lele di Kecamatan Tingikr, Salatiga Jawa Tengah »» Program pengembangan budidaya belut di Kabupaten Majalengka

•

•

Pengembangan pola tanam padi “SRI” dengan produktivitas yang tinggi. Bantuan Mesin jahit untuk kelompok usaha

•

•

•

Development of fishery cultivation under transmission line. Several activities in fishery cultivation locations during 2010 are: »» Catfish cultivation development around transmission line in Wasiat village, Purworejo regency. »» Patin fishery cultivation development in Ciputat, Tangerang »» Catfish seeds air for Tingkir district, Salatiga, Central Java. »» Eel fishery cultivation development program in Majalengka regency. Development of high productivity “SRI” rice farming pattern. Sewing machine aid for SERASA handicapped’s


Pesantren Raudatut Tholibin di Rembang Jawa Tengah dan Pesantren Madani di Jawa Barat. Bantuan tersebut berupa pemberian bantuan untuk penggantian lampu dengan jenis lampu LED yaitu lampu hemat energy dimana hasil efisiensi energy yang biasanya dibayarkan untuk rekening listrik dapat digunakan untuk peningkatan operasional peningkatan proses belajar mengajar.

87

88

penyandang cacat SERASA, di Kecamatan Cepung, Kediri yang berdomisili di sekitar jaringan transmisi SUTET.

business group, in Cepung distict, Kediri, who are residing around transmission line.


•

Pengembangan budidaya tanaman Nilam. Budidaya tanaman nilam dilakukan di area ROW SUTET, karena tinggi tanaman tidak akan mengganggu jaringan. Minyak Nilam (Patcouli Oil) merupakan bahan baku utama industri parfum. Pangsa pasar minyak nilam ke Amerika, Jepang, dan Eropa saat ini terbuka, mengingat produksi minyak dari tanaman nilam yang tumbuh baik disekitar kawasan tropis masih terbatas. Sebagai salah satu upaya PLN untuk merubah image bahwa lahan di bawah SUTET tetap dapat dimanfaatkan secara produktif dan ekonomis, PLN bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengimplementasikan Teknologi Tepat Guna Budidaya Tanaman Nilam untuk pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah SUTET di desa Cinangka, Sawangan, Depok.

•

•

Bantuan Beasiswa untuk Masyarakat Kurang Mampu. PLN bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu berupa beasiswa pendidikan dan juga segala perlengkapan mereka selama menempuh pendidikan. Termasuk di dalamnya pemberian bimbingan belajar secara gratis bagi siswa tersebut.

•

•

Pelestarian alam, termasuk penghijauan. Kegiatan pelestarian alam sampai di tahun 2010 difokuskan pada pemeliharaan pohon yang telah ditanam rutin setiap tahunnya yaitu penanaman pohon tanaman keras dan tananam produktif yang tersebar diseluruh Unit PLN.

•

PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT Dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang telah dilakukan sejak tahun 1991, berdasarkan pada SK MENKEU No.316/MK.016/1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Pada tahun 1999 penugasan tersebut diganti menjadi Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, namun pada tahun 2000 sesuai dengan SE No. 31/MK.1/2000 program tersebut dikembalikan menjadi Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Nilam plant cultivation development. The cultivation plan is carried out in Right of Way transmission line area, since the plantation height is not disturbing the network. Minyak Nilam (Patcouli Oil) is main raw material for perfume industry. The patcouli oil export market is currently prospering in the United States of America, Japan and Europe, considering the fact that nilam plant that grows well around tropical areas is still limited. As one of PLN efforts in improving the image is that the soil ground under transmission line still can be utilized productively and economically, PLN has rendered cooperation with Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) to implement Nilam Plant Cultivation Appropriate Technology to empower people around transmission line area in the village of Cinangka, Sawangan, Depok. Scholarship aid for the Underprivileged People. PLN conducts cooperation with Rumah Zakat Indonesia to provide assistance for disadvantaged students in the form of education scholarship along with the schooling equipments during their studies. Moreover the students are also provided with free learning guidance. Nature preservation, including regreening program Nature preservation activities until year 2010 were focused on nurturing the trees palnted every year, which are the hard trees and productive plants, in all PLN Units.

Community Development Program These programs have been implemented in the form of Partnership and Community Development (“PKBL”) program since 1991, based on the Decree of Minister of Finance No. 316/MK.016/1994 concerning Development of Small Enterprises and Cooperative Union. In 1999 the assignment was changed into Partnership with Small Enterpreneurs and Community Development Programs, yet in 2000 by virtue of Circulation Letter No. 31/MK.1/2000 it was returned into Development of Small Enterprises and Cooperative Union (PUKK) Program.

Further in 2003 Minister of SOE issued Decree No.KEP. 236/MBU/2003 dated June 17, 2003 concerning SOE Partnership Program and Community Development Program and PT PLN (Persero) Board of Directors’ Decision No. 112-1.K/010/DIR/2004 dated June 18, 2004 concerning Implementation of SOE Partnership Program with Small Enterpreneurs and Community Development Program (PKBL).

Peraturan Meneg BUMN No: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan/ Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

State Minister of SOE Regulation No: PER-05/MBU/2007 on the State Owned Enterprises Partnership Program with Small Enterpreneurs and Community Development Program, and PT PLN (Persero) Board of Directors’ Decision No. 366.K/DIR/2007 dated December 28, 2007 concerning the Implementation of SOE Partnership Program with Small Enterpreneurs and Community Development Program / Environmental Empowerment Participation Program (PKBL/P3L).

Program Kemitraan (PK) Program Kemitraan (PK) berfokus pada pelaksanaan program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil. Pada tahun 2010, kegiatan dilakukan dengan dukungan dana yang telah ada (dana bergulir) ditambah dengan penyisihan Laba perusahaan sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh unit PKBL yang ada di PLN.

Partnership Program The Partnership Program focuses on the implementation of SOE Partnership Program with Small Enterpreneurs. In 2010 the activities were conducted on the support of existing fund plus the Company’s retained earning amounted to Rp1 billion. The fund was distributed to all PKBL units in the Company organization.

Pada Tahun 2010 dilakukan perbaikan administrasi laporan Keuangan PKBL dengan menggunakan aplikasi PKBL baru. Proses perbaikan tersebut mulai dari inventarisasi piutang mitra binaan, set-up aplikasi laporan keuangan baru untuk semua unit pelaksana PKBL PLN. Karena proses perbaikan tersebut, pada tahun 2010, alokasi anggaran PK tahun 2010 sebesar Rp1 miliar belum disalurkan ke mitra binaan.

In 2010 the adminstration of PKBL financial report was improved by using new PKBL application. The improvement took place from inventory of foster partners’ receivables, to the set up of the new financial reports for all PKBL units. Due to the improvement process, during the reported period, allocation of 2010 Partnership Program budget amounted to Rp1 billion has not been disbursed to the foster partners.

Namun demikian, pada umumnya pelaksanaan PK dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Pelaksanaan PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut: 1. Melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon Mitra Binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait. 2. Melakukan pembinaan Kemitraan berupa Pendidikan dan Pelatihan, pemasaran, bantuan

However in general the Partnership Program has been implemented by way of structural guidance from the Company direct to Foster Partners through Regional/Distribution Office, Branch, Service Unit, and Service Area (except for those who are in the same location with Regional/Distribution Office). Implementation of Partnership Program has been conducted through several stages, as the following: 1. Conducting suvery and field research on the request proposal from Foster Partner candidate. Evaluation of the feasibility is conducted pursuant to the appropriate and sound business norms, and to be coordinated with the institutions concerned. 2. Conducting mentoring partnership in the form of


Selanjutnya pada tahun 2003 terbit SK Meneg BUMN No. KEP. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 112-1.K/010/ DIR/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan (PKBL).

89

90

3.

modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada Mitra Binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang terkait. Membuat laporan secara periodik (Triwulan dan Tahunan)

3.

Education and Traning, marketing, working capital loan, processing loan guarantee, monitoring and evaluating the Foster Partner, recording and bookkeeping of the related transactions. Preparing periodical report (quarterly and annually).


Perseroan telah melaksanakan program-program di atas melalui Unit PLN Wilayah dan Unit PLN Distribusi di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Untuk Program Kemitraan, pinjaman modal kerja akan disalurkan di 21 Unit PLN dan 2 Anak Perusahaan yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia. Sedangkan untuk Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) akan dilakukan pada 25 Unit PT PLN (Persero).

The Company has carried out the above programs through PLN Regional Unit and PLN Distribution Unit under the coordination of Corporate Secretary of PT PLN (Persero) Head Office. As for the Partnership Program, working capital loan will be disbursed in 21 PLN Units and 2 Subsidiary Companies throughout all regions of Indonesia. Whereas for Environmental Empowerment Participation Program (P3L), the scheme will be conducted in 25 Units of PT PLN (Persero).

Pada periode tahun 2010 dan 2009, sumber dana Program Kemitraan masing–masing adalah sebesar Rp 17.134.015.043 dan Rp 13.966.413.651, dengan rincian adalah sebagai berikut:

During the period of 2010 and 2009, the Partnership Program fund resources are consecutively amounted to Rp 17,134,015,043 dan Rp 13,966,413,651, with the following elaboration:

Dana tersedia dan penggunaannya Available Fund and the Utilization

Saldo awal Initial Balance

2010 (Rp)

2009 (Rp)

643.518.288

936.254.643

Penerimaan dana BUMN pembina Mentoring SOE Fund Proceeds

1.500.000.000

-

Pengembalian pinjaman mitra binaan Foster Partners Loan Settlement

13.283.449.631

11.377.260.983

1.548.193.721

1.445.627.130

75.015.168

147.573.232

403.001

9.918.931

56.957.523

41.687.705

Pendapatan jasa administrasi pinjaman Loan Administrative Service Revenue Angsuran belum teridentifikasi Installments not yet identified Kelebihan Pembayaran Angsuran Excess Payment of Instalments Pendapatan bunga interest income Pendapatan lain-lain Other Revenues Jumlah Total

42.630.036

8.091.028

17.150.167.368

13.966.413.652

Dana yang tersedia Available Fund

2010 (Rp)

2009 (Rp)

17.150.167.368

13.966.413.652

13.904.644.933

13.230.768.221

Penggunaan dana terdiri dari: Fund Utilization consists of: Penyaluran pinjaman kemitraan Partnership Loan Disbursement Dana pembinaan kemitraan Partnership fostering Fund

468.130.000

13.050.000

Pembayaran hutang jangka pendek Settlement of Short-Term Loan

5.295.000

(5.500.000)

Beban Pembinaan Expenses Guidance

22.399.910

7.118.910

Beban upah tenaga kerja The burden of wage labor

42.401.750

-

Beban administrasi dan umum Administrative and General Expenses

112.289.078

59.293.623

Beban pemeliharaan The cost of maintenance

5.700.000

28.139

Beban sewa Rent expense

21.150.000

-

90.250.246

18.136.471

Beban lain - lain Other expenses Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets Penyisihan program BUMN Peduli SOE Care Allowance program Jumlah penggunaan dana Total usage of fund

Sektor Usaha Business Sector

150.000.000 14.959.354.917

13.322.895.364

2.190.812.451

643.518.288

From the entire amount of Partnership Program fund, the Company disbursed the fund to various economical sectors, with the last 5 years progress and detailed disbursement in 2010 as follows.

Akumulasi penyaluran Accumulated Disbursement

Jumlah mitra binaan Total Foster Partners

Industri Industrial

45.997.286.886

7.134

Perdagangan Trading

93.634.394.997

13.852

Pertanian Agriculture

4.099.529.750

425

403.575.000

57

Perkebunan Plantation Perikanan Fishery Peternakan Cattle Breeding Jasa Services Lain-lain Other Total

Total penyaluran pinjaman Total Disbursement Jumlah mitra binaan Total Foster Partners

4.847.719.115

698

13.229.207.130

1.875

83.963.034.402

10.673

6.926.294.254

936

253.101.041.534

35.650

2009

2010

239.196.396.601

253.101.041.534

34.423

35.650


Dari keseluruhan dana Program Kemitraan tersebut, Perseroan menyalurkan dana ke berbagai sektor ekonomi, dengan perkembangan selama 5 tahun terakhir dan perincian penyaluran pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

137.094.000

91

92

Program Bina Lingkungan Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masayarakat sekitar Transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerjasama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN.

Community Development Program The Community Development Program is carried out in the form of educational support activities for the underprivileged people around transmission and distribution area, who have the intelligence and determination to continue their education. Apart from that, the program is also held by way of nature preservation activity as manifested in the participation at the regreening program by external parties in cooperation with the Government as well as realization of regreening program around the PLN installation.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka Bina Lingkungan adalah kegiatan bantuan bencana alam (BUMN Peduli) yang terjadi di Merapi, Mentawai, Gunung Sinabung, banjir bandang Wasior dan kegiatan sosial lainnya.

Other activities conducted in the framework of Community Development is the donation to natural disaster victims (SOE Care) that occurred in Merapi, Mentawai, Mount Sinabung, flash flood in Wasior as well as other social events.

Anggaran Pelaksanaan Program Anggaran CSR Tahun 2010 adalah sebesar Rp 45 miliar dan sudah direalisasikan sebesar Rp45.931.385.657 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Program Implementation Budget Budget for CSR program in 2010 is amounted to Rp45,931,385,657 (forty five billion nine hundred thirty one million three hundred eighty five thousand six hundred fifty seven rupiah), as the following details:


No

Kegiatan Activities

Realisasi Dana Realized Fund (Rp)

Prosentase (%) Percentage

1.

Community Relation

2.695.260.352

6

2.

Community Services

21.793.408.440

48

3.

Community Empowering

4.

Pelestarian alam Nature preservation

5.

Biaya Administrasi Administration Fee

TOTAL

16.411.098.831

37

4.503.051.002

10

528.567.032

1

45.931.385.657

102

KISAH MITRA BINAAN FOSTER PARTNERS STORIES Pak Ojat Sudrajat pemilik Jat’s Craft di Kotagede, Yogyakarta Owner of Jat’s Crafts in Kotagede, Yogyakarta.

Usaha kerajinan tembaga Mitra Binaan PLN Distibusi Jawa Tengah yang ditekuninya terpuruk setelah badai krisis moneter menghantam pada kurun 1997 – 1998. Pak Ojat kekurangan modal. Demi menyelamatkan usahanya, Pak Ojat berinisiatif menyodorkan proposal permohonan bantuan modal ke sejumlah instansi, termasuk PLN. Pada 2000, PKBL PLN mencairkan bantuan awal sebasar Rp4 juta. PLN juga memberikan bantuan promosi produk melalui pameran. Pada tahun 2003, Pak Ojat kembali menerima bantuan permodalan sebesar Rp14 juta. Tahun 2004 Pak Ojat kembali diajak mengikuti pameran di Singapura.

The brass handicrafts business of PLN Central Java Distribution’s foster partner that had been built for years was severely hit by monetary crisis during 19971998. Mr. Ojat suffered from lack of working capital. To survive the business, he submitted proposal of capital loan to a number of institutions, including PLN. It was in 2000 that PLN’s PKBL scheme cleared initial loan of Rp4 million. Support was also provided by PLN in the form of product promotion through exhibition. In 2003, once again Mr. Ojat received capital loan amounted to Rp 14 million. In 2004 he was again invited to an expo, this time in Singapore. At the time his business flourished, earthquake attacked Yogyakarta in 2006, causing his business to shatter. All of his equipments and handicraft workshops ruined. At the time PLN provides opportunity for him to freeze the instalment obligation for one year. In fact, PLN entrusts Mr. Ojat by sending him to an expo in Berlin, Germany.


Ketika usahanya tengah membaik, terjadi gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada 2006 yang membuat usahanya hancur. Semua peralatan dan bengkel tempat usahanya rusak. Pada kesempatan ini PLN memberikan kelonggaran untuk tidak mengangsur selama setahun, bahkan PLN mempercayai Pak Ojat mengikuti pameran di Berlin, Jerman.

93

94

Ibu Haryanti Perajin tempurung kelapa Coconut shell handicrafts

Ibu Haryanti, Mitra Binaan PLN Distribusi Jateng & DIY merintis usaha kerajinan tempurung kelapa pada tahun 2002. Saat memulai usahanya, Ibu Haryanti melakukan sendiri seluruh proses produksi, mulai dari mengambil limbah tempurung kelapa, membentuknya menjadi karya seni sampai dengan memasarkan produknya. Untuk pemasaran, Ibu Haryanti yang juga seorang guru honorer ini mengandalkan ajang pameran. Haryanti mengaku sangat beruntung setelah mendapatkan kucuran modal pada 2008 sebesar Rp20 juta dari PLN. Selain usahanya terus berkembang, dia juga mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pameran.


Mrs. Haryanti, a foster partner of PLN Distribution Central Java & DIY pioneered her coconut shelf handicrafts business since 2002. During the initial years, this tough enterpreneur woman conducted all the production process by her self, commenced from taking out the coconut shelf trashes, and shape and create them into art pieces, and then market the crafts. To market the product, Mrs. Haryanto who’s also a honorary teacher, relies on the power of expo. She admits thatshe’s very fortunate to receive capital loan of Rp20 million in 2008 from PLN. Currently not only her business runs well, but she’s also enjoyed the opportunity to participate in various expositions.

Bapak Alih Alfan Sugiri pemilik CV Kriya Amarta Kreatif Owner of CV Kriya Amarta Kreatif

Alih A Sugiri, Mitra Binaan Distribusi Jawa Barat dan Banten, berhasil mengembangkan usahanya setelah mendapatkan bantuan modal dari PLN. CV Kriya Amarta Kreatif yang didirikan pada tahun 1997 di Desa Muaradua, Sukabumi, Jawa Barat, semula hanya memproduksi alat-alat dapur dari kayu. Alih A Sugiri mempekerjakan enam tenaga kerja dengan modal awal Rp1,25 juta. Setelah berjalan sekian lama, omzet perusahaan itu meningkat menjadi rata-rata Rp4,5 juta per bulan dengan cakupan wilayah pemasaran regional Jawa Barat.

Dan, di tahun 2011 ini, Alih A Sugiri bisa berbangga, lantaran ia mampu membuktikan usahanya bisa merambah pasar international dengan diikutkannya pada pameran yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 14 s/d 17 April 2011, ia berhasil menjaring sejumlah calon buyer. Diantaranya Azmi Pin Kayu Bukit Bintang Kuala Lumpur, Malaysia, telah memastikan kontrak kerja dan melakukan kunjungan ke workshopnya. Selain itu, Edotool Discovery Centre Pusat Perdagangan Pelangi Malaysia, Overseas Connexions Pte, dan lain-lain, telah berkeinginan menjadi distributornya untuk area Malaysia. Alih A Sugiri, a foster partner of PLN West Java and Banten Distribution, has been successful in developing his business after receiving capital loan from PLN. CV Kriya Amarta Kreatif that was established in 1997 in the village of Muaradua, Sukabumi, West Java, previously had only produced wooden kitchen wares. Alih A Sugiri employed six labors with initial capital of only Rp1.25 million. Due to his diligent and perseverance, the Company’s billing increased into an average of Rp4.5 million per month, reaching out the whole West Java market region. In 1998 he changed his business into producing fun game educational tools for Kindergarten, Early Childhood Education as well as Playgroup. In 2002 Mr. Alih received additional capital of Rp10 million from PLN and with the amount he was capable of growing his business as well as completed his loan settlement within only two years. Believe it or not, his operational omzet has currrently achieved more than Rp2 billion a year. And in 2011, Alih A Sugiri can be proud, as he can prove that his business reaches out the international market along with his participation at the expo held in Kuala Lumpur, Malaysia on April 14-17, 2011, in which he has successfully picked up a number of potential buyers. Among others is Azmi Pin, Kayu Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia, who had signed a working contract and visited his workshop. Oher than that, Edotool Discovery Centre Pelangi Commercial Center Malaysia, Overseas Connexions Pte, and many more, who have stated their intention to become his distributor for Malaysia region.


Pada tahun 1998 usaha ini beralih haluan dengan memproduksi alat permainan edukatif untuk taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD) dan play group. Tahun 2002, Pak Alih menerima tambahan modal Rp10 juta dari PLN. Dengan tambahan modal tersebut, Pak Alih mampu mengembangkan usahanya. menyelesaikan pinjamannya hanya dalam waktu dua tahun. Kini omzet usaha Alih A Sugiri telah mencapai lebih dari Rp2 miliar setiap tahun.

95

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

96

Human Resources Development

98 99 106 110 115 120 PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

121

Hubungan dengan pegawai Employee Relationship Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian Compliance to the Requirements of Employment Acts DEMOGRAFI DAN JUMLAH PEGAWAI Demography and Employee Quantity PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KARIR Career Development and Competence Enhancement PAKET KESEJAHTERAAN Welfare Benefits PENYELARASAN ORGANISASI DAN PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Organization Alignment and HR Management System Improvement PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL Enhancement of Excellence Culture

PLN memandang SDM sebagai partner dalam menjalankan operasional perusahaan, memenuhi harapan pelanggan, mencapai misi perusahaan dan menjaga keberlangsungan usaha. PLN perceives HR as partner in conducting Company’s operation, fulfilling customer expectation, achieving Company’s mission as well as maintaining the business sustainability

Along with the increasing demand of electricity power service and Company’s operational growth, PLN appreciates HR management as one of strategic concerns that is subject for continual improvement and enhancement. PLN sees HR as partner in conducting Company’s operation, fulfilling customer expectation, achieving Company’s mission as well as maintaining the business sustainability. For the reason, a HR Committee has been established by the Company to render the duties among others by carrying out analysis and review as well as determining strategic decisions recommendation in the field of Human Resources to be executed by the Company.

Sesuai dengan program transformasi bidang SDM yakni transformasi soft skill terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah.

In accordance with the transformation pogram in HR affairs which is soft skill transformation related to the work culture orientating to high performance.

PLN telah menyusun langkah-langkah strategis pengelolaan SDM, meliputi: 1. Melakukan penambahan karyawan secara terencana, mengembangkan kompetensi pegawai dan menyiapkan calon-calon manajemen/ pemimpin Perseroan yang berkualitas dan profesional. 2. Melakukan penyelarasan struktur organisasi dan penyempurnaan sistem manajemen SDM. 3. Memfasilitasi pembentukan budaya pelayanan prima kepada pelanggan.

In a synergic and directed scheme, the Company has formulated strategic steps in HR management as follows: 1. Conducting a well-planned employee addition plan, developin employee competence as well as preparing highly qualified and professional potential future managers/ Company leaders 2. Rendering alignment in organizational structure and improvement in HR management system. 3. Facilitating the establishment of excellent service culture to the customers.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Development

Seiring dengan peningkatan permintaan jasa kelistrikan dan pertumbuhan operasional perusahaan, PLN memandang pengelolaan SDM sebagai salah satu hal strategis yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. PLN memandang SDM sebagai partner dalam menjalankan operasional perusahaan, memenuhi harapan pelanggan, mencapai misi perusahaan dan menjaga keberlangsungan usaha. Untuk itu PLN, membentuk Komite Sumber Daya Manusia dengan tugas antara lain melakukan analisa dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh Perusahaan

97

98

HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI employee Relationship Sebagai perwujudan dari kemitraan antara Perseroan dengan pegawai dalam menjalankan operasional maupun dalam mencapai misi dan visi perusahaan, PLN sangat mendukung pembentukan maupun aktifitas Serikat Pegawai. Dengan demikian, kemitraan tiga pihak, yakni pegawai, serikat pegawai dan perusahaan akan dapat saling mendukung dan bersinergi dalam menjalankan roda operasional perusahaan. Hubungan tiga arah yang saling mendukung ini, difasilitasi dan didasarkan pada butir-butir kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditanda tangani oleh Pegawai dan perusahaan serta diketahui oleh Serikat Pegawai. PKB antara PLN dengan pegawai dicapai melalui tahapan perundingan yang melibatkan 9 perwakilan serikat pekerja dan 9 perwakilan perusahaan. Pada tahun pelaporan, perjanjian kolektif antara pegawai dengan pihak Perseroan yang tertuang adalah PKB hasil perundingan terakhir dengan mekanisme tersebut diatas. Dengan demikian seluruh pegawai PLN (100%) telah terlindungi dan terwakili hak-haknya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). (LA 4)


As part of the manifestation of partnership between the Company and its employees in rendering operational activities as well as realizing the Company’s vision and mission, PLN is fully supporting the Labor Union establishment and activities. By doing so, the threepartite partnership, conveying employees, labor union and the Company can be intersupportive and work in synergy in carrying out the Company’s operational wheel of activities. These three-partite inter-relationship is facilitated and based upon the points of agreements and arrangements as setforth on the Collective Labor Agreements (CLA=PKB-Indonesian) which was mutually signed by the Employees and the Company, witnessed by the Labor Union. The CLA between PLN and its employees was realized having undergone several phases of negotiation involving 9 Labor Union representatives, and 9 Company’s representatives. During the reported year, collective agreement between employees and the Company as setforth on the CLA is a result of the final discussion under the above mentioned mechanism. Therefore all PLN employees’ rights (100%) have been covered and represented in the Collective Labor Agreements (CLA).

KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN Compliance to the Requirements of Employment Acts PLN management consistently upholds and adheres to the prevailing laws on manpower, not only for the purpose of minimizing the occurrence of human rights deviation in working relationship, but also proves the Company’s commitment that positions employee as a partner. On this reporting period, the management refers the HR management to the final Collective Labor Agreement (CLA) duly signed and registered at the authorized body in the field of manpower, i.e. the Director General of Industrial Relations Guidance and JAMSOSTEK (Decision No. 66/PHIJSK-PKKAD/ PKB/V/2010 dated May 18, 2010 concerning the Registration of Collective Labor Agreement between PT PLN (Persero) and PT PLN (Persero) Labor Union.

Dalam PKB tersebut termuat hal-hal penting yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai maupun perusahaan sebagai acuan dalam implementasi seharihari. Termasuk didalamnya ketetapan pemberitahuan kepada pegawai paling lambat 30 hari sebelum suatu perubahan menyangkut suatu aturan yang signifikan maupun perubahan operasional diberlakukan. PKB ini ditinjau dan diperbarui setiap periode 2 (dua) tahun sekali untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan aturan ketenaga kerjaan terakhir. (LA 5)

The CLA arranges various important matters pertaining employee’s and the Company’s rights and responsibilities as a reference for the daily implementation. It also covers defining the notice to employees for at a minimum of 30 days prior putting any changes regarding significant arrangement or operational changes into effective implementation. The CLA is reviewed and renewed every 2 (two) years to adapt to the most recent condition and development in manpower regulations.

Uraian berikut menunjukkan ketaatan PLN terhadap peraturan ketenaga kerjaan dalam pengelolaan pegawai.

The following description exhibits PLN’s compliance to the manpower regulations corresponding to its employment management.

1.

1.

Kebebasan Berserikat (HR 5) PLN menjamin hak pegawai untuk berserikat dengan membentuk organisasi pegawai atau serikat pegawai di lingkungan perusahaan, termasuk kebebasan untuk menjadi pengurusnya. Hal ini adalah wujud komitmen manajemen yang menganggap bahwa hubungan pegawai dan perusahaan adalah hubungan kerjasama yang saling membutuhkan satu sama lain. Jaminan atas kebebasan pegawai untuk membentuk serikat pegawai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pegawai/Serikat Buruh. Untuk menunjang berbagai program kegiatan Serikat Pekerja yang selaras dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Perseroan. Namun demikian untuk menghindari menghindari benturan kepentingan, dalam perjanjian kerja bersama (PKB) diatur

The Freedom of Union PLN guarantees the employee’s rights to associate by establishing an employee association or labor union within the Company’s environment, including the freedom to be associated in the board. This is a proof of management commitment that regards employee and company relationship as a mutual interest cooperation relationship. The employee freedom to establish a labor union is setforth at the Act Number 21 Year 2000 on Employee Association/Labor Union. To support the activities of Labor Union activity programs that suit the Company’s interest, the Company provides aids and facilities required in accordance with the Company’s capability. However, to prevent from conflict of interest, there is a special provision setforth at the Collective Labor


Manajemen PLN senantiasa berpegang teguh dan mematuhi perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia dalam hubungan kerja, namun menunjukkan komitmen perusahaan yang memandang pegawai sebagai mitra. Pada periode laporan ini manajemen melandaskan pengelolaan pegawai pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terakhir yang telah ditandatangani dan didaftarkan di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK (Keputusan No. KEP 66/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2010 tanggal 18 mei 2010 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero).

99

100

suatu ketentuan khusus yang menegaskan bahwa pegawai di satuan kerja tertentu, yakni: Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretaris Perusahaan, Akuntansi dan Anggaran, Perbendaharaan dan Pendanaan serta Satuan Pengawas Internal, dilarang menjadi pengurus serikat pegawai. Seluruh mekanisme menyangkut dukungan Perseroan terhadap serikat pegawai maupun pengurusnya diatur dan dijamin dalam PKB yang ditandatangani perwakilan serikat pegawai dengan perwakilan Perseroan. (HR 5) 2.

Lingkungan Kerja Salah satu faktor yang dapat berpengaruh langsung kepada kinerja pegawai adalah lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman. Perseroan berusaha membangun lingkungan fisik maupun psikis di seputar areal kegiatan kerja agar suasana kerja senantiasa kondusif. Dengan berbagai upaya tersebut, Perseroan sejauh ini cukup mampu menjaga suasana lingkungan kerja yang kondusif sehingga mandukung rasa nyaman pegawai dalam bekerja. Suasana kondusif tersebut ditunjukkan dengan relatif rendahnya tingkat kepergian (turn over) karyawan.

Agreement (CLA) that employees in certain working units are prohibited to be involved at the Labor Union Board, including Human Resource (HR), Corporate Secretary, Accountant and Budgeting, Treasury and Financing as well as Internal Audit Unit. All mechanism regarding the Company’s support to the labor union and the union board is arranged and guaranteed at the CLA which is signed by representatives of the labor union as well as from the Company. 2.


Selama periode laporan ada sebanyak 1.543 pegawai dari jumlah 40.108 pegawai aktif sampai dengan akhir tahun 2010 yang berhenti bekerja. Jumlah tersebut adalah jumlah pegawai dengan pensiun normal. Selain karena pensiun normal, penyebab lain berhentinya pegawai adalah meninggal dunia. Hanya ada beberapa pegawai yang berhenti bekerja di Perseroan karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan latar belakang alasan pribadi. (LA 2) 3.

Waktu Kerja dan Perubahan Waktu Kerja Untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan, Perseroan menetapkan batasan waktu kerja bagi pegawai. Sesuai dengan sifat usaha yang menuntut kontinuitas pasokan daya listrik pada konsumen, di PLN berlaku waktu kerja biasa, waktu kerja shift, dan waktu kerja khusus untuk pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu. PLN memberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan untuk pegawai yang harus menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu kerja yang ditentukan sebelumnya. Mana kala ada perubahan peraturan

Working Environment One factor that is bound to give direct influence to employee performance is the healthy, safe and comfortable working atmosphere. The Company puts efforts in developing both physical and psychological environment surrounding its working activity area to ensure creating a conducive atmospshere. By doing that, the Company so far has been able to maintain a conducive working atmosphere that delivers comfortable feeling at work for the employees. Those good working conditions have resulted in relatively low level of employee turnover rate. During the reported period there are 1,543 employees who resigned, out of a total 40,108 active employees until end of 2010. Most of them are due to normal retirement scheme and also death. There were only several employees who resigned from their terms with the Company on their own request, due to personal reasons.

3.

Office Hours and Changes in Office Hours To avoid excessive manpower exploitation, the Company has setforth limitation of office hours for the employees. In line with the type of business which constantly requires continuity in power supply to the consumers, at PLN there are arrangements of regular office hours, shift working hours, and special working hours for execution of duties in certain areas. PLN provides compensation in the form of over time pursuant to the requirements of law, for employees who have to accomplish the work beyond the previously defined working hours. In the case of significant changes in regulations

4.

concerning working hours or in operational pattern then the Company will provide a minimum of 3 (three) months prior to the effectiveness of the defined changes.

Penetapan Upah Upah pegawai terdiri atas komponen gaji tetap, uang cuti, penghargaan masa kerja penghargaan karyawan teladan, insentif kinerja, bonus dan tunjangan lainnya. Besaran upah untuk pegawai tetap dan tidak tetap ini ditinjau setiap periode tertentu. (Lihat lebih lengkap pada uraian ”Paket Kesejahteraan”).

4. Determining Wages Employee wages are consisted of the following components: fixed wage, leave pay, service years incentive, exemplary employee incentive, performance incentive, bonus and other benefits. The amount of wages for permanent and temporary employees are under regular review within a certain period. (For complete information, please refer to elaboration on ”Welfare Packages”).

Besaran upah minimum yang diterima seorang pegawai baru Perseroan golongan terendah dipastikan lebih besar dibandingkan upah minimum regional (UMR) atau provinsi (UMP) dimana lokasi utama Perseroan berada.. Gaji terendah pegawai PLN sesuai dengan SK Dir No. 115.K/DIR/2009 tentang Tarif Grade (Pay for Person) dan SK Dir No. 090.K/DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position) telah lebih tinggi dari UMR di masing-masing Daerah Utama (Ibukota Provinsi). Sebagai contoh, berikut adalah tabel perbandingan gaji pegawai PLN terendah yang baru diangkat dibandingkan dan contoh UMP beberapa daerah. (EC 5)

The amount of minimum wages received by a new Company employee of the lowest rank is ensured to be higher than the regional minimum wage level (UMR), or the provincial minimum wage level (UMP) in which the Company’s main location resides. The lowest wage of PLN employee in accordance with the Board of Director (BoD)’s Decision No. 115.K/ DIR/2009 on Grade Tariffs (Pay for Person) and BoD’s Decision No. 090.K/DIR/2009 on Pay for Position are higher than regional minimum wage level in each Main Regions (Provincial Capital City). To show example, the following table exhibits PLN’s lowest level newly recruited employee wage in comparison with the provincial minimum wage level (UMP) in several regions.

Kelompok Daerah, adalah pengelompokan PLN Unit Kerja berdasarkan tingkat kualitas hidup Regional Group, is the grouping of PLN Working Unit based on its living quality level. Keterangan Description

Pusat Central

PLN Unit Induk PLN Project Unit

PLN Unit Pelaksana PLN Implementation Unit

PLN Sub Unit Pelaksana PLN Implementation Sub Unit

Daerah 1 Daerah 2 Daerah 3 Daerah 4 Daerah 5 Daerah 1 Daerah 2 Daerah 3 Daerah 4 Daerah 5 Daerah 1 Daerah 2 Daerah 3 Daerah 4 Daerah 5 Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Tarif Grade Tarif Grade Transisi P2

4.234.0000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 135.000

638.000

271.000

567.000

580.000

406.000

542.000

135.000

271.000

518.000

529.000

598.000

608.000

5.238.000

5.384.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

99.000

0

99.000

204.000

308.000

447.000

397.000

406.000

413.000

419.000

426.000

363.000

4.058.000 3.909.000

4.017.000

4.129.000

4.239.000 4.350.000

3.875.000

Tarif Grade Tarif Grade Transisi

4.23.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000

0

589.000

5.007.000

Total Bas 2 (D3)

135.000

4.801.000 4.949.000 5.094.000

Total Spe 4 (S1/D4)

P2

0

406.000

542.000

0

537.000

546.000

555.000

439 000

4.752.000 4.898.000 5.042.000

5.186.000

5.331.000

4.673.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

412.000

0

99.000

204.000

308.000

412.000

371.000

377.000

383.000

389.000

307.000

3.982.000 4.093.000 4.203.000

4.313.000

3.819.000

135.000

271.000

449.000

406.000

542.000

455.000

463.000

470.000

4.818.000 4.960.000

5.103.000

5.246.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

3.512.000

0

99.000

204.000

308.000

412.000

314.000

319.000

324.000

329.000

3.925.000 4.035.000

4.144.000

4.253.000

Tarif Grade

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

Tarif Grade Transisi

55.000

0

55.000

141.000

226.000

331.000

0

55.000

141.000

226.000

331.000

0

55.000

141.000

226.000

331.000

406.000

413.000

419.000

426.000

636.000

371.000

377.000

383.000

389.000

307.000

314.000

319.000

324.000

329.000

3.376.000 3.468.000 3.560.000

3.672.000

3.278.000

3.341.000

3.433.000

3.524.000

3.635.000

3.222.000

3.284.000

3.375.000

3.465.000

3.575.000

P2 Total Bas 4e (D1/SMA)

447.000

397.000

3.417.000

3.312.000


menyangkut waktu kerja maupun perubahan pola operasional yang cukup signifikan, Perseroan minimal memberikan waktu 3 (tiga) bulan hingga sebelum efektifnya perubahan dimaksud. (LA 5)

101

102

Kelompok Daerah Regional Group Daerah 1 / Area 1

Daerah 2 / Area 2

Kota City

Kota City

Kota City

Kota City

Cepu Jember Kendal Klaten Kudus Kutowinangun Magelang Mojokerto Pekalongan Salatiga Semarang Solo Tegal Wonosobo Yogyakarta

Banten Banyuwangi Bogor Ciamis Cianjur Cikampek Cirebon Garut Gresik Jatibarang Kamojang Karang Ampel Kediri Madiun Malang Padalarang Pemekasan Pasuruan Porong Probolinggo Purwakarta Sukabumi Sumedang Tasikmalaya

Balikpapan Bandar Lampung Banyuwangi Bekasi Belawan Binjai Belitung Bukittinggi Depok Kertapati Kisaran Kotabumi Kuala Tanjung Lahendong Makassar Manado Mataram Medan Mentok Metro P. Bangka P. Belitung P. Brandan P. Gerong P. Susu Padang Palembang Pematang Siantar Rantau Prapat Surabaya

Banjarmasin Batulicin Baturaja Bengkulu Brastagi Bulukumba Denpasar Donggala Dumai Jakarta Jambi Kendari Kota Agung Lahat Lubuk Linggau Padang SIdempuan Palopo Palu Pare-pare Pekanbaru Pinrang Pontianak Poso Prabumulih Rengat Samarinda Sibolga Singkawang Solok Talangpadang Watampone

Daerah 3 / Area 3 Daerah 4 / Area 4 Kota City Banda Aceh Barabai Bima Bontang Gorontalo Kotamobagu Krueng Raya Kuala Kapuas Langsa Lhokseumawe Meulaboh Palangkaraya Rantau Seikpakning Sumbawa Tanjung (Kalsel) Tembilahan

Kota City Banggai Bau-Bau Ende Gunung Sitoli Kijang Kolaka Kotabaru Kupang Mamuju Mentawai Pangkalanbun Pulang Pisau Raha Sabang Sampit Sanga-sanga Sanggau (Kalbar) Sintang Tanah Grogot Tanjungpinang Tarakan Toli-toli Waingapu

Daerah 5 / Area 5 Kota City Ambon Bula Larantuka Sambu Sanana Saumlai Ternate Tobelo Tual

Kota City Biak Dobo Jayapura Kaimana Manokwari Merauke Nabire Natuna/Ranai Sentani Serui Sorong Tahuna Wamena


UMP beberapa provinsi Provincial Minimum Wages level in several provinces Provinsi Province

Upah Minimum Provinsi Province Minimum Payment (dlm Rp penuh in IDR)

Aceh

1.300.000

Riau

1.016.000

Bangka Belitung

910.000

Lampung

767.500

DKI Jakarta

1.118.009

Banten

955.300

Jawa Tengah Central Java

660.000

Kalimantan Selatan South Kalimantan

1.024.000

Sulawesi Utara North Sulawesi

1.000.000

Papua

1.316.500

5.

Penghargaan pada Hak Asasi Manusia (HAM) Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memperhatikan aspek pengakuan dan penegakkan HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya. Kebijakan kebebasan berserikat, berpolitik dan menyalurkan aspirasi politik secara bebas maupun memberikan sumbang saran bagi kemajuan perusahaan (melalui Serikat Pegawai maupun saluran yang disediakan untuk maksud tersebut) adalah salah satu wujud penghargaan terhadap HAM. (HR 5)

5.

Upholding the Human Rights The Company is committed to continually appreciate the aspects of Human Rights acknowledgement and support in each operational activity.The policy of freedom of association, political engagement and expressing political aspiration as well as providing advices for the Company’s progress (through the Labor Union or the channel provided for the purpose) is one of upholding manifestation conducts to the Human Rights.

6.

Pelatihan dan Sosialisasi HAM PLN telah mempunyai Prosedur Tetap (PROTAP) Keamanan dan Ketertiban PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang meliputi tindakan-tindakan di bidang keamana seperti sabotase, teror, unjuk rasa, juga di bidang ketertiban seperti keluar masuk barang/material, penerimaan tamu dan lain-lain yang telah memasukan aspek penghormatan pada hak asasi manusia (HAM).

6.

Human Rights Training and Socialization PLN has setforth Permanent Procedures on PT PLN (Persero) Head Office Security and Order, which cover pre-anticipative measures in security field, such as the act of sabotage, terror, demonstration, and also in the field of order, such as the entrance/ exit of goods/materials, admission of guests and other measures that include the respect conduct to the Human Rights.

7.

Pelanggaran Disiplin Perseroan senantiasa menekankan pendekatan pembinaan pegawai atas terjadinya tindakan pelanggaran disiplin kerja, seperti tercermin pada tahapan tindakan yang dimulai dari teguran lisan, pemberian peringatan tertulis sampai dengan pemberian sanksi. Pada kasus pelanggaran disiplin kerja sanksi dapat diberikan dalam bentuk pemotongan insentif kinerja, demosi atau pemutusan hubungan kerja. Tahap-tahap penyelesaian terjadinya perselisihan hubungan industrial, hingga terjadinya pemutusan hubungan

Moreover, in the contract of work order to Vendor Company it involves a mandatory prerequisite to conduct a special training that enhance Security Unit’s capability. The training curriculum should be adjusted to the syllabus as setforth by the Police Department of RI as well as becoming the initial location of training for the security forces. The program should also contains the knowledge provisioning and knowledge on Human Rights to the Security forces. By doing this, during the reported year the whole members (100%) of the Company’s Security forces have obtained the Human Rights subject during their security duties training program. 7.

Violation to the Disciplines The Company is consistently emphasizing on the employee mentoring approach on the occurence of violation to the working disciplines, as shown on the phases of penalty, commences from verbal warning, submission of written warning letter, up to the sanction of penalty. For the case of violation to working disciplines, the sanction can be given in the form of performance incentives deduction, demotion or termination of work. The settlement phases of the industrial relation dispute, up to the occurence of termination of


Selain itu, pada kontrak pemberian pekerjaan kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan dipersyaratkan adanya pelaksanaan pelatihan yang menunjang kompetensi bagi Satuan Pengamanan. Kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kurikulum yang disusun oleh POLRI sekaligus sebagai tempat pelatihan awal bagi tenaga satuan pengaman. Kurikulum tersebut juga berisi pembekalan pengetahuan dan pengetahuan mengenai HAM terhadap para anggota Satpam. Dengan demikian pada tahun pelaporan seluruh (100%) anggota satpam Perseroan telah diberikan materi mengenai HAM dalam program pelatihan pelaksanaan tugas security. (HR 3, HR 8)

103

104

kerja, dijaga agar sejalan dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang penanganan perselisihan hubungan industrial. 8.

Pekerja Anak dan Pekerja Paksa Sebagai perusahaan nasional yang kegiatan operasionalnya dilaksanakan seluruh wilayah Indonesia yang mencakup kawasan terpencil, Perseroan menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan adanya pekerja anak. PLN mendukung kebijakan pemerintah sesuai UU No. 13 Tahun 2003 untuk tidak memperkerjakan pegawai yang berusia dibawah umur. Oleh karena itu, pegawai harus memiliki latar belakang pendidikan minimal setingkat SMA/SMK dan usia minimal calon pegawai di Perseroan adalah 18 tahun. PLN juga mendorong mitra kerjanya untuk turut mendukung kebijakan tersebut. (HR 6)

work, is maintained to be in accordance with the requirements of Act Number 2, Year 2004 on the settlement of industrial relation dispute. 8.

Children Worker and Enforced Worker As a national company operating throughout the Indonesian regions including their remote areas, the Company pays high attention to the prevention efforts of children workers. PLN supports the Company’s policy pursuant to Act No.13 Year 2003 on the prohibition of employing children workers. Therefore it is required that each employee should have a minimum education level of Senior High School/Vocational High School with a minimum age of 18 years to be eligible as PLN’s employee candidate. PLN is also driving its business partners to participate in supporting the implementation of above policy.


Pada uraian mengenai pengaturan waktu kerja untuk menjamin keandalan operasi pembangkit maupun penyaluran daya listrik pada konsumen, bagian operasional Perseroan seringkali dituntut untuk mampu bekerja 24 jam. Untuk itu Perseroan melengkapi sistim pergantian jam (shift) pada beberapa bagian operasionalnya. Kebutuhan shift disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang dihadapi, namun biasanya ada 2 hingga 3 shift dalam sehari.

On the subject of working hours arrangement to ensure the dependability of generating operations and electricity power distribution to the consumers, the operational section of the Company is frequently demanded to work for 24 hours. To enable performing that, the Company defines a shift system on various sections of operation. The shift requirements are adjusted to the prevailing conditions in the field, normally there are 2 to 3 shifts a day.

Selama bekerja, setiap pegawai diberi kesempatan untuk beristirahat pada jam tertentu. Sistim ini ditujukan untuk mencegah dan meniadakan terjadinya tindakan yang dikategorikan kerja paksa. Apabila melewati batas waktu shift kerja, maka pada pegawai diberikan kompensasi yang diperhitungkan dalam imbal jasa pekerjaan yang telah diketahui dan disepakati bersama. (HR 7)

During the work opportunity to rest is given to employees on certain hour. The system aims to prevent and remove the occurrence of acts that can be categorized as labor enforcement. If the work exceeds the shift hours, compensation is provided to the employee concerned based on the calculation of mutually acknowledged and agreed service recompensation.

Kompensasi kerja shift dan lembur yang diberikan berupa Tambahan Tunjangan Posisi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK Dir No. 090.K/DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position), sebagai berikut: a. Pekerjaan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bergilir (shift) dengan siklus tidak tetap di luar jam kerja (shift sore s.d. malam atau malam s.d. pagi), diantaranya: Operasi Pembangkit, Operasi Transmisi dan Operasi Distribusi;

Shift and overtime service compensation is given in the form of Additional Pay for Position as setforth on the Decision of the Board of Directors No. No. SK Dir No. 090.K/DIR/2009 concerning Pay for Position as follows: a. For continual work and carried out under shift terms, which is temporary beyond the working hours (afternoon shift to night, or night till down) such as: Generating Operations, Transmission Operations and Distribution Operations.

b.

c.

d.

Pekerjaan di luar jam kerja (piket di luar jam kerja), di antaranya: piket pemeliharaan, piket gangguan dan pekerjaan di lokasi Proyek Konstruksi yang tidak dalam status Perjalanan Dinas; Pekerjaan dengan risiko keselamatan kerja yang tinggi, diantaranya: Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB); Tambahan Tunjangan Posisi sebesar maksimum 100% Pay for Position juga diberikan untuk jabatan fungsional dan struktural (Supervisor) yang bertanggung jawab secara langsung di lapangan.

b.

c.

d.

Working beyond the working hours (duty officer outside office hours), which among others consist of duty officer for maintenance, complaint services, and working in Construction Project location which is not on Official Travel status; Working under high safety risk condition, among others include Working in High Tension Condition; Additional Pay for Position amounted to a maximum of 100% Pay for Position is also provided for functional and structural positions (Supervisor), which is directly in charge of the operation in the field.


105

106

Demografi dan Jumlah Pegawai Demography and Employee Quantity


Status pegawai di PLN ada dua, yakni pegawai tetap dan pegawai outsourcing. Pada tahun pelaporan, jumlah pegawai tetap Perseroan adalah 40.108 pegawai yang bertugas dibagian teknik maupun non teknik. Jumlah tenaga outsourcing berkisar 72.000 orang, dengan tugas meliputi bidang: cleaning service, office boy, sopir, satpam, catering, tenaga bantu operasional & administrasi. (LA 1)

There are two employment status in PLN, which is permanent employee and outsourcing employee. During the reported year, the amount of Company’s permanent employees was 40,108 employees, who are servicing in both technical and non-technical sections. The outsourcing manpower was amounted to around 72,000 person, who are servicing in the area of cleaning service, office boy, drivers, security, catering, daily operation & administration assistants.

Dari seluruh jumlah pegawai tetap tersebut, jumlah pegawai PLN dengan jenjang pendidikan D3 sampai SLA mendominasi, yakni 77,6%. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 adalah 20,2%, sisanya berpendidikan setingkat S2 dan S3. Hal ini karena lingkup pekerjaan Perseroan yang banyak menyangkut pekerjaan teknik di lapangan.

Out of the total amount, from educational perspective the amount of PLN employees are dominated by graduates of Diplome-3 Program and Senior High School, which is 77.6%. Whereas for Bachelor graduates is 20.2%, and the remaining amount is from Magister and Doctorate graduates. Such composition is due to the Company’s scope of works which is mostly involving technical work on the fields.

Selain pegawai outsourcing, dalam melaksanakan pembangunan stasiun pembangkitan, perawatan stasiun pembangkit dan pembangunan instalasi transmisi dan distribusi, PLN melibatkan pekerja kontraktor dan subkontraktor. Sekalipun pekerja ini tidak termasuk pegawai PLN, namun persyaratan jumlah waktu kerja, hak dan kewajiban disesuaikan dengan standar PLN. Sesuai dengan kontrak pemeliharaan dan operasional yang telah ditandatangani kedua belah pihak, maka dalam satu tahun ada beberapa hari kerja perawatan maupun operasional yang dikerjakan oleh kontraktor dan subkontraktor. (EU 17)

Apart from outsourcing manpower, in carrying out power generating station development, power generating station maintenance and transmission installation development and distribution, PLN invites manpower involvement from both the contractors and subcontractors. In accordance with the contract maintenance and operations that have been signed by both parties, then within one year there are several days of operational and maintenance work done by contractors and subcontractors.

Sesuai dengan daerah operasional yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, pegawai Perseroan bertugas dan berdomisili pada lokasi sesuai dengan lokasi tempatnya bekerja. Komposisi pegawai PLN pada tahun 2010 menurut jenjang pendidikan dan wilayah kerja adalah sebagai berikut. (LA 1)

Corresponding with the operational areas that cover entire regions of Indonesia, the Company’s employees are rendering their services and domicile in the same location with their working areas. Composition of PLN employees in 2010 based on educational background and working areas are as follows.

Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan dan Wilayah Kerja, 2010. (LA 1)

Employee Composition based on Educational Background and Working Areas in 2010.

UNIT BISNIS Distribusi Bali

D1

D2

D3

S1

S2

S3

Diplome-1

Diplome-2

Diplome-3

Bachelor

Magister

Doctorate

GRAND TOTAL

BUSINESS UNIT

483

8

201

194

13

0

Distribusi Jabar dan Banten

2.478

3

377

699

48

0

Distribusi Jateng dan DIY

1.592

3

239

438

61

0

2.333 Distribution for Central Java & DIY

Distribusi Jatim

2.173

4

337

752

90

0

3.226 Distribution for East Java

Distribusi Jaya dan Tangerang

1.964

3

31

437

39

0

2.780 Distribution for Greater Jakarta

175

0

32

53

0

0

259 Service & Production

Jasa Manajemen Konstruksi

91

0

7

86

0

0

209 Construction Management

Jasa Sertifikasi

16

0

85

99

2

0

127

1

254

416

184

4

3.349

1

39

589

52

0

Jasa & Produksi

Kantor Pusat Penyaluran & Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

899 Distribution for Bali 3.605 Distribution for West Java & Banten

& Tangerang

Services

84 Certification Services 817 Head Office 4.245 Transmission and Center for

Load Dispatching of Java Bali

UNIT BISNIS Pembangkitan Cilegon

D1

D2

D3

S1

S2

S3

Diplome-1

Diplome-2

Diplome-3

Bachelor

Magister

Doctorate

GRAND TOTAL

BUSINESS UNIT

33

0

2

66

1

0

Pembangkitan Hidro Jawa

5

0

13

6

1

0

Pembangkitan Indramayu

15

0

13

43

0

0

71 Indramayu Power Plant

Pembangkitan Kalimantan dan Nusa Tenggara

14

0

12

36

0

0

63 Kalimantan & Nusa Tenggara

Pembangkitan Lontar

16

0

0

56

0

0

84 Lontar Power Plant

Pembangkitan Muara Tawar

0

0

10

4

1

0

Pembangkitan Sulawesi, Maluku dan Papua

0

0

229

38

4

0

52 Sulawesi, Maluku and Papua

Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

770

0

159

213

0

0

1.212 South Sumatra Power Plant

Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

443

0

7

201

0

0

803 North Sumatra Power Plant

12

0

10

28

0

0

47 Sumatra I Power Plant

5

0

11

34

0

0

49 Tanjung Jati B Power Plant

67

0

175

91

0

0

169 Electricity Research and

Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera

921

0

58

239

0

0

1.335 Transmission and Center for

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

100

0

34

96

0

0

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan

36

0

39

62

0

0

132 Kalimantan Main Power Plant

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua

1

0

43

103

2

0

145 Sulawesi, Maluku and Papua

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung

49

0

38

79

0

0

171 South Sumatra, Jambi and

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau

65

0

16

61

0

0

164 North Sumatra, Aceh and

Pusat Enjiniring Ketanagalistrikan

35

0

46

121

2

0

174 Central of Electricity

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

152

0

7

108

3

0

Tugas Karya

150

0

24

68

16

0

241 Seconment

2

0

96

40

0

0

66 Sumatra II Main Unit Power

810

0

130

194

0

0

Wilayah Bangka Belitung

147

0

97

68

1

0

Wilayah Kalimantan Barat

600

0

132

169

2

0

Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

967

0

84

265

2

0

Wilayah Kalimantan Timur

548

0

82

162

0

0

794 East Kalimantan Region

Wilayah Lampung

294

0

80

157

1

0

534 Lampung Region

Wilayah Maluku dan Maluku Utara

569

0

92

116

0

0

765 Maluku & North Maluku

Wilayah Nusa Tenggara Barat

508

0

61

107

1

0

708 West Nusa Tenggara Region

Wilayah Nusa Tenggara Timur

520

0

88

77

0

0

658 East Nusa Tenggara Region

Wilayah Papua

569

0

102

152

0

0

809 Papua Region

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

674

0

182

119

0

0

894 Riau and Riau Islands Region

1278

0

163

503

1

0

1.965 South Sulawesi, South East

Wilayah Suluttenggo

917

0

221

229

1

0

1.310 North Sulawesi, Central

Wilayah Sumatera Barat

631

0

178

162

0

0

1.014 West Sumatra Region

Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

823

0

208

213

0

0

1.214 South Sumatra, Jambi &

Wilayah Sumatera Utara

1.151

0

4.751

247

1

0

26.345

23

4.751

8.456

529

4

Pembangkitan Sumatera I Pembangkitan Tanjung Jati B Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Wilayah Aceh

Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulwesi Barat

Jumlah

14 Hidro Jawa Power Plant

Power Plant

5 Muara Tawar Power Plant Power Plant

Development

Load Dispatching of Sumatra

254 Sulawesi, Maluku and Papua Main Power Plant and Network Project and Network Project

Main Power Plant and Network Project

Lampung Main Power Plant and Network Project Riau Main Power Plant and Network Project Engineering

309 Education & Training Centre

Plant Development

1.100 Aceh Region 346 Bangka Belitung Region 868 West Kalimantan Region 1.366 South Kalimantan & Central Kalimantan Region

Region


Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera II

139 Cilegon Power Plant

Sulawesi & West Sulawesi Region

Sulawesi & Gorontalo Region

Bengkulu Region

1.607 North Sumatra Region 40.108 Grand Total

107

108

Perseroan tidak membatasi persentasi jumlah tertentu pegawai perseroan berdasarkan gender. Namun demikian demi keselamatan sesuai dengan sifat pekerjaan di lapangan, jumlah pegawai wanita lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai pria, dengan persentasi pegawai wanita adalah sebesar 14%. Kebanyakan dari pegawai wanita bertugas di bidang administrasi maupun pekerjaan selain kegiatan lapangan. (LA 13)

The Company does not restrict any percentage of Company employees on gender base. However in line with the security and type of work in the fields, the amount of female employees are lower than the male, with the female employee percentage of 14%. Most of the female employees are working in administrative and other areas outside the field activities.

Sedangkan demografi pegawai berdasarkan kelompok jabatan dan jenis kelamin, pada tahun pelaporan, ditunjukkan pada tabel berikut. (LA 1, LA 13)

The Company’s employee demography based on functional group and gender during the reported year is shown in the following table.

Demografi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Employee Demography based on Occupation and Gender KELOMPOK JABATAN Group of Function Manajer Atas Upper Manager

LAKI-LAKI MALE

PEREMPUAN FEMALE

JUMLAH TOTAL


83

1

84

Manajer Menengah Medium Manager

365

24

384

Manajer Dasar Basic Manager

840

75

915

Supervisori Atas Upper Supervisor

2.223

176

2.399

Supervisori Dasar Basic Supervisor

7.433

871

8.304

Fungsional Functional 1

38

2

40


172

20

192


553

70

623


1.490

242

1.732


10.263

2.616

12.879


10.989

1.526

12.551

34.449

5.659

40.108

TOTAL

Pada akhir tahun 2010, komposisi pegawai PLN lebih banyak didominasi oleh pegawai dengan usai diatas 41 tahun, yakni pada kisaran angak 66,6%. Oleh karenanya, Perusahaan mulai beberapa tahun terakhir mengembangkan sistem rekrutmen yang mampu menjamin tersedianya pegawai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Komposisi pegawai PLN (dalam persen) menurut usia, untuk tahun 2010 digambarkan dalam diagram sebagai berikut. (LA 13)

At end of 2010, composition of PLN employees are dominated by employees over 41 years of age, which is around 66.6%. That’s why, within the last several years the Company has been developing a recruitment system to enable ensuring the supply of employees, both from quality and quantity wise. Composition of PLN employees based on age years in 2010 is described in the following diagram.

Komposisi pegawai PLN menurut usia, 2010 (dalam %) PLN Employee Composition based on Age, 2010 (IN %) 3,2 %

27 ,5

%

12,1%

7,9%

3,2%

2% 10,

≤ 25

41-45

26-30

4-50

31-35

> 50

36-40 26

,8

%

3%

,

12

KETERANGAN DESCRIPTION

The limit of retirement age of PT PLN (Persero) is 56 years. Considering the employee demography composition as shown above, the amounts of employees who are entering retirement age within the next 5 years (age >50 years) is 10,599 people, whereas for the next 10 years (age 45-50), who are entering the retirement age is 10,510 people. Therefore the amounts of employees who are entering retirement age within the next 10 years are 21,109 people. The following table describes the amount of employees who are entering retirement age within the next 5 and 10 years ahead.

JUMLAH PEGAWAI PENSIUN Total Employees on Retirement

5 Tahun ke Depan (usia 50 tahun) 5 Years Ahead (age 50 years)

10.599

10 Tahun ke Depan (usia 45-50 tahun) 10 Years Ahead (age 45-50 Years)

10.510

Jumlah Total

21.109


Batasan usia pensiun PT PLN (Persero) adalah 56 tahun. Sehingga dengan posisi demografi pegawa seperti tersebut diatas, Jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun kedepan (usia >50 thn) adalah 10.599 orang dan untuk 10 tahun kedepan (usia 45-50), yang akan memasuki pensiun adalah 10.510 orang. Dengan demikian total pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada 10 tahun kedepan adalah 21.109 orang. Tabel rincian pegawai yang akan memasuki pensiun pada 5 dan 10 tahun kedepan adalah sebagai berikut: (EU 15)

109

110

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KARIR Career Development and Competence Enhancement


PLN melaksanakan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi secara konsisten dan selaras dengan upaya menuju perubahan pola pikir SDM terkait penerapan strategi korporat yang semakin berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Menimbang komposisi SDM yang didominasi tenaga kerja berusia diatas 45 tahun, tantangan industri kelistrikan, dan keberlanjutan usaha, sejak beberapa tahun terakhir Perseroan telah menyiapkan berbagai program penambahan dan pelatihan kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama.

PLN implements Competence Based HR Management System consistently and harmoniously towards HR frame of thinking changes in relation to the implementation of corporate strategy that focuses on the fulfilment of customers’ expectation. Considering HR composition which is dominated by employees’ age bracket over 45 years, the challenge of electricity power industry, and business sustainability, since the last several years the Company has been preparing various competence enhancement and additional programs for both the new recruits and existing employees.

Untuk mendukung keberhasilan peningkatan kompetensi SDM, menjamin keberlangsungan usaha dan keberhasilan penerapan strategi korporat, PLN mengambil kebijakan untuk merencanakan program pengembangan sejak saat rekrutmen. PLN meyakini dengan penerapan sistem rekrutmen yang berkualitas, maka akan didapat calon pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan lebih menjamin tingkat keberhasilan program pengembangan pegawai yang akan dijalankan.

To support the successful conduct of HR competence enhancement, ensuring business sustainability and implementing the winning corporate strategy, PLN took decision to set the development program planning since recruitment period. PLN believes that the implementation of quality recruitment system will lead to obtaining new recruits with higher competence and ensuring the succcessful rate of the ongoing employee development program.

Program pengembangan kompetensi untuk pegawai lama, selanjutnya diselaraskan dengan program pelatihan pegawai baru, sehingga didapat sinergi baik dari sisi kompetensi pegawai maupun dari sisi efisiensi biaya pelatihan.

Competence enhancement program for existing employees is subsequently alligned with new recruits training programs, to attain balanced synergy between employee competence aspect and efficient training expenses.

Rekrutmen Mengingat lokasi operasional yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia dengan beragam kondisi dan tantangan, PLN menetapkan beberapa kebijakan dasar dalam proses rekrutmen dan melaksanakan program peningkatan kompetensi pegawai. Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja jangka menengah maupun jangka panjang. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui pemenuhan aspek administrasi, attitude test, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, terlebih dahulu para calon pegawai tersebut mengikuti program orientasi.

Recruitment Considering the operational locations that spread all over the regions of Indonesia with their specific conditions and challenges, PLN has defined several fundamental policies in recruitment process and conducting employee competence enhancement program. The execution of recruitment process is held on the base of medium term and long term manpower needs. The selection process involves the third party and is carried out through the fulfilment of various aspects including administration, attitude test, psycho test, medical test, and interview session. Prior to the appointment as permanent employee, each candidate is required to attend the orientation program.

Untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang trampil dalam proses perekrutan, PLN menyelenggarakan Direct Shopping dan Job Fair yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan rekrutmen yaitu: (i) rekrutmen S1/D4/D3 (ii) rekrutmen program D3

To ensure the availability of skilled manpower in the recruitment process, PLN carries out Direct Shopping and Job Fair in cooperation with higher educational institutions, categorized in 3 (three) groups: (i) S1/D4/ D3 recruits, (ii) D3 program recruits (in cooperation), (iii) Steam Power Plant operator recruits. More over,

PLN is also conducting contract base scholarship and daily online application. Subsequently the recruitment process will be followed by various training programs for competence enhancement of both the new recruits and existing employees.

Terkait kegiatan rekrutmen, untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal, rekrutmen dilakukan di berbagai daerah mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, Medan, dan seterusnya hingga di Jayapura, semuanya meliputi 38 lokasi tes. Demi misi mengembangkan SDM di wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PLN kini tengah melaksanakan berbagai program kerjasama dengan pemerintah setempat untuk memberdayakan masyarakat pribumi asli. Program tersebut meliputi pemberian kursus keahlian kepada tenaga pengajar Sekolah Menengah Kejuruan, pemberian beasiswa kuliah kepada lulusan SLTA bibit unggul dan rekrutmen tenaga kerja lokal. Target yang dicanangkan adalah jumlah peserta program pemberdayaan ini pada tahun 2014 mencapai 60% dari jumlah pegawai PLN di Wilayah Papua. (EC 7)

In relation to the recruitment activities, to enable absorbing local manpower, the recuitment program is conducted in several areas starting from Nanggroe Aceh Darussalam, Medan and so on to Jayapura, reaching out in 38 test locations. For the mission of HR development in East Indonesia region, especially in Papua, PLN has currently carrying out several cooperation programs with the local government to conduct indigenous native community empowerment scheme. The program includes vocational courses to outstanding Senior High School graduates as well as local manpower recruits. The Company has defined a target of empowerment program participants to achieve 60% from the total amount of PLN employees in Papua region by the year 2014.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Setiap tahun Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti seluruh pegawai disemua jenjang jabatan maupun fungsi, untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan. Program pelatihan untuk pegawai dibagi kedalam beberapa jenis pelatihan sesuai dengan jenjang kepegawaian dan pola pengembangan kompetensi yang diberikan, meliputi: (LA 10, EU 14).

Training and Competence Development Each year the Company conducts several education and training activities participated by the entire employees across all hierarchic levels and functions to engage their competence and skills. Employee training program is divided in several training types commensurate with the employment level and competence development scheme, covers:

• Program diklat pra-jabatan untuk pembekalan calon pegawai PLN. Program ini wajib diikuti oleh semua calon pegawai PLN dari rekrutmen reguler. • Program diklat profesi untuk peningkatan kemampuan pegawai sesuai bidang kerjanya. Program ini dapat diusulkan oleh semua pegawai dan disetujui oleh atasan. Diklat ini diutamakan dapat dilaksanakan oleh PLN Pusdiklat, penyelenggaraan dari provider diklat lain bila PLN Pusdiklat belum ada/dapat menyelenggarakan. • Program pendidikan peningkatan pendidikan formal S1/S2/S3 yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peserta pendidikan adalah pegawai yang telah terseleksi secara khusus atau pegawai

• Probationary education and training program for PLN employee candidates induction, which is an obligatory program for the whole PLN employee candidates and regular recruits. • Professional education and training (edutrain) program for employees skill enhancement in each field of work. The program can be proposed by all the employees and approved by the upper manager. This edutrain program is priotized for implementation by the PLN Edutrain Center (Pusdiklat), while organizing by other edutrain provider is an option if the PLN Edutrain Center are not ready to do it. • The formal S1/S2/S3 formal education enhancement program suitable with the organization’s needs. The participants are specially selected employees or


kerjasama (iii) rekrutmen operator PLTU. Selain itu, PLN juga menyelenggarakan program beasiswa ikatan dinas dan daily online application. Proses rekrutmen kemudian ditindak lanjuti dengan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama. (EU 14)

111

112

yang menerima beasiswa. Pendidikan ini juga dapat dilaksanakan dengan restitusi biaya bila jurusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari KDIV TLN. Program diklat penjenjangan adalah diklat pegawai yang akan dipromosikan ke level diatasnya (SSE) atau jabatan struktural yang lebih tinggi (EE). Untuk tahun 2010, diklat penjenjangan diikuti oleh 24 orang. Program diklat penunjang adalah program diklat yang sifatnya umum untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Diklat penunjang dan diklat profesi ditahun 2010 diikuti oleh 519 peserta. Program diklat pembekalan masa purna bakti adalah prgram diklat untuk pegawai dalam mempersiapkan masa purna bakti, yang pada tahun 2010 diikuti oleh 87 peserta. Program pengembangan eksekutif adalah program tugas belajar untuk pegawai yang lulus seleksi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di berbagai perguruan tinggi yang berada di dalam maupun di luar negeri.

employees who have not received scholarship. This program can also be held through fee restitution provided the subject of education is in line with the organization’s need, and obtained prior approval from KDIV TLN. • Extent Grade Training program is an employee edutrain program for one higher grade promotion level (SSE) or higher structural function (EE). For the year 2010, the Extent Grade Training program was attended by 24 participants. • Education and training supportive program is a general employee edutrain program designed for improving employee competence. Supportive and professional edutrain programs in 2010 were attended by 519 participants. • Post service period preparation edutrain program is an edutrain program for employees in anticipating their post service period, which in 2010 was attended by 87 participants. • Executive development program is an official learning program for employees who have passed the selection process to continue their education level in several universities both in Indonesia and abroad.

Pada tahun 2010, PLN Pusdiklat telah melaksanakan program-program pelatihan kepada 97.478 peserta baik yang berasal dari PLN, anak Perusahaan, maupun pihak eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp222,9 miliar. (LA 10, LA 11)

In 2010, PLN Edutrain Center has carried out training programs for 97,478 participants both from PLN, subsidiary companies and external parties with a total realized budget of Rp222.9 billion.

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung program SDM berbasis kompetensi adalah melaksanakan Assesmen Kompetensi Inti yang bertujuan untuk lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti dan terarah. Selain itu, sejalan dengan penerapan GCG, Perseroan juga mengirimkan beberapa pegawai yang dari bagian SPI untuk mengikuti pelatihan yang materinya berkaitan penerapan antikorupsi yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. (SO 3)

Other activities conducted in support of competence based HR program is carrying out Core Competence Assessment for the purpose of in depth understanding the employee’s competence in a more definite and effective manner. Apart from that, in line with the GCG implementation, the Company also send several Internal Control Unit employees to participate in the training program involving the subject of anticorruption measures held by external institutions.

Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian kinerja dilakukan secara periodik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. PLN telah mengembangkan dan menerapkan tools balanced scorecards dalam melakukan penilaian kinerja pegawai secara transparan dan akuntabel. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar bagi penerapan pengembangan karir dan penempatan pegawai. Program penilaian ini dilaksanakan

Employee Performance Appraisals Employee Performance Appraisals are conducted directly or indirectly by their direct supervisor on a periodical basis. PLN has developed and implemented balanced score cards as an effective tool for transparent and accountable assessment of employee performance. The output of performance appraisals is used as the basis for the implementation of career development and employee placement. The

•

•

•

•


assessment program is conducted throughout the employee’s terms of service as part of competence based employee career development scheme.

Tindak lanjut penilaian kinerja adalah pelaksanaan program rotasi, mutasi dan promosi pekerja dengan tujuan, diantaranya: memenuhi kebutuhan organisasi, proses pembelajaran dan pengkayaan pengalaman, pembinaan, penghargaan terhadap hasil kerja, pengembangan karir dan proses regenerasi.

The performance appraisals is subsequently followed by the execution of employee rotation, mutation and promotion for the purpose of fulfilling organizational needs, learning process as well as enrichment of experience, guidance, appreciation to the achievement, career development and regeneration process.

Rotasi, Promosi, dan Demosi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. 387.K/DIR/2008 jo. Keputusan Direksi No. 307.K/DIR/2009.

The Rotation, Promotion and Demotion plan is executed pursuant to the prevailing provisions as regulated on the Board of Directors’ Decision No. 387.K/DIR/2008 jo. BoD’s Decision No. 307.K/DIR/2009.

Promosi Pegawai dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti telah memenuhi criteria talenta tertentu, telah lulus diklat profesi atau diklat penjenjangan atau dengan Uji Portofolio Kompetensi.

Employee Promotion plan is carried out after fulfilling predetermined requirements such as passing certain talents criteria, professional education and training or Extent Grade education and training or Competence Portfolio Test.

Sedangkan demosi meliputi demosi pada jabatan structural dan jabatan fungsional, yang dilakukan terhadap Pegawai karena antara lain melakukan pelanggaran disiplin Pegawai. Demosi berakibat kepada alih tugas Pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan persyaratan Level Kompetensi yang lebih rendah, namun Pegawai tidak mengalami penurunan grade.

Whereas for demotion, it covers demotion on structural position and functional position, carried out to the Employee concerned due to among others infringement conduct of Employee disciplines. Demotion affects to transfer of Employee’s duty from one position to another which had lower Position Competence Requirements (KKJ) and Competence Level requirements, but no conduct of grade declining that affect the Employee.

Selama tahun 2010, PLN telah melakukan assesmen terhadap 5.340 pegawai dalam rangka pelaksanaan Rotasi, motasi dan Demosi, dengan rincian seperti tertera pada tabel berikut.

During 2010, PLN has carried out assessment to 5,340 employees in the conduct of Rotation, Mutation and Demotion plan, as elaborated in the following table.

Total Pegawai Perseroan yang Menjalani Penilaian dan Pengembangan Karir. (LA 12)

Total Company’s Employees that Undergoing Career Assessment and Development.

Program Rotasi Rotation Promosi Promotion Demosi Demotion Total

2010

Persentasi terhadap total pegawai Percentage of Total Employee 4.526

11,28%

756

1.88%

58

0,14%

5.340

13,31%


sepanjang masa kerja pegawai, sebagai bagian dari pola pengembangan karir pegawai berdasarkan kompetensi. (LA 11)

113

114

PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karir-nya sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan perkembangan perusahaan.

The Company ensures equal opportunity for the whole employees in their career development regards to with their competence as well as Company’s development.


Kesetaraan Dalam Jenjang Karir PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karir-nya sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Kompetensi dan kemampuan pegawai dinilai menurut tools “balanced scorecard” untuk menjamin akurasi dan kesetaraan. Penerapan yang konsisten atas asas kesetaraan ini membuat dalam tahun pelaporan ini, tidak terjadi kasus diskriminasi yang berkaitan dengan suku, ras, agama dan jender pada semua level jabatan di Perseroan. (HR 4)

Equality in Career Path The Company ensures equal opportunity for the whole employees in their career development with regards to their competence as well as Company’s development. Ensuring the accuracy and equality, Employee competence and capabilities assessments are conducted on the base of balanced score cards. Consistent implementation of equality principle leads to result in which no discrimination cases ever happened due to race, ethical group, religion and gender throughout the overall position levels in the Company.

PAKET KESEJAHTERAAN Welfare Benefits As a manifestation of partnership between the Company and its employees in rendering the operations or in achieving the Company’s vision and mission, PLN is very supportive in the establishment or activities of the Labor Union. Therefore, partnership between the three partites, consisted of employees, labor union and the Company can be mutually supportive and working in synergy to move forward the Company’s operation wheels.

Hubungan tiga arah yang saling mendukung ini, difasilitasi dan didasarkan pada butir-butir kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditanda tangani oleh Pegawai dan perusahaan serta diketahui oleh Serikat Pegawai. PKB antara PLN dengan pegawai dicapai melalui tahapan perundingan yang melibatkan 9 perwakilan serikat pekerja dan 9 perwakilan perusahaan.

These mutually supportive three partites are facilitated and based on the agreement foundation points and regulations as set forth on the Collective Labor Agreement (CLA: “PKB” - Indonesian) signed by the Employees and the Company, witnessed by the Labor Union. The CLA between PLN and its employees was reached after undergoing negotiation phases that involve 9 representatives of the Labor Union and 9 representatives from the Company.

Pada tahun pelaporan, perjanjian kolektif antara pegawai dengan pihak Perseroan yang tertuang adalah PKB hasil perundingan terakhir dengan mekanisme tersebut diatas. Dengan demikian seluruh pegawai PLN (100%) telah terlindungi dan terwakili hak-haknya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). (LA 4)

At the end of the reported period, the collective agreement between employees and the Company is the CLA resulted from final negotiations after undergoing the above mechanism. Therefore all the entire employees of PLN (100%) have been protected and represented their rights in the Collective Labor Agreement (CLA).

PLN memberikan penghasilan kepada pegawai setiap bulan sebagai imbalan jasa karena melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan. Penghasilan dimaksud terdiri atas gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan tunjangan lainnya. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional atau tunjangan tanggung jawab. Tunjangan tidak tetap terdiri atas tunjangan kinerja, uang bantuan makan, imbalan risiko kerja dan imbalan gilir.

PLN provides remuneration for the employees every month as compensation of service in carrying out the related job/function. The remuneration consists of: salary, fixed allowance, non-fixed allowance and other benefits. The fixed allowance conveys of position allowance or functional allowance or responsibility allowance. Whereas non-fixed allowance consists of performance allowance, meals allowance, compensation of working risk and compensation of shift.

PLN juga memberikan tunjangan lain kepada karyawan dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi kesehatan, uang pensiun, jaminan layanan kesehatan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diluar remunerasi.

PLN also provides other benefits to employees, in the form of Special Holiday Allowance (THR), health insurance, retirement package, medical service coverage and leave entitlement as defined by the prevailing regulations, other than remuneration.

Besaran remunerasi pegawai akan dipengaruhi oleh beberapa parameter, mencakup diantaranya: • Peringkat Pegawai dan Jenjang Jabatan • Peringkat Pegawai ditetapkan pada seorang pegawai pada awal bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan • Jabatan seorang pegawai ditentukan berdasarkan hasil asesmen (teknis atau melalui assessment centre)

Employee remuneration amount is determined by several parameters, such as: • Employee Level and Hierarchy of Position • Employee Level is defined at the time of commencing working based on Eduational Background. • Individual employee position is defined on the base of assessment result (technical or through assessment centre).


Sebagai perwujudan dari kemitraan antara Perseroan dengan pegawai dalam menjalankan operasional maupun dalam mencapai misi dan visi perusahaan, PLN sangat mendukung pembentukan maupun aktifitas Serikat Pegawai. Dengan demikian, kemitraan tiga pihak, yakni pegawai, serikat pegawai dan perusahaan akan dapat saling mendukung dan bersinergi dalam menjalankan roda operasional perusahaan.

115

116


Adapun mekanisme yang diberlakukan dalam menetapkan besaran remunerasi adalah sebagai berikut.

The mechanism conduct in defining the amount of remuneration is as follows:

Pay for Person: Ditetapkan kepada Pegawai pada saat pertama kali diangkat sebagai Pegawai (diberikan grade dan skala grade) beradasarkan Kompetensi Yang bersangkutan mencakup tingkat pendidikan pada saat diangkat menjadi Pegawai, pengalaman kerja dan masa kerja. Pay for Person tetap meningkat setiap tahun melalui kenaikan skala grade Pegawai yang dilakukan setiap tahun.

Pay for Person: It is determined to the Employee at the first time of appointment as Employee (provided with grade and grade scale) based on the competence level of the person that covers educational background at the time of Employment appointment, working experience and period of service. Pay for Person continually increases each year pursuant to the Employee grade scale carried out every year

Pay for Position: Tunjangan Jabatan ditetapkan kepada Pegawai sesuai Level Kompetensi Pegawai (berdasarkan bobot jabatan dan indeks daerah).

Pay for Position: Position Benefit is determined to the Employee on the base of EmployeeCompetence Level (weight of position and regional index)

Pay for Position: Tidak diberikan kepada Pegawai untuk sementara waktu, apabila Pegawai tidak masuk kerja lebih dari 1 bulan dan akan diberikan kembali apabila Pegawai telah masuk kerja kembali.

Pay for Position: It is not given to the Employee for temporary period, if the Employee is not on office service for more than 1 month and it will be given again provided the Employee has fulfilled the office service.

Pay for Performance: Diberikan kepada Pegawai berdasarkan prestasi kerja individu, prestasi kerja dalam tim dan prestasi kerja dalam inovasi.

Pay for Performance: Provided to the Employee on the base of individual performance achievement, performance achievement in team and performance achievement in innovation.

Paket kesejahteraan yang diterapkan pada pekerja outsorcing berbeda dengan pekerja tetap/pegawai PLN. Pekerja tetap mendapatkan hak pensiun pada saat

The welfare package implemented to the outsourcing labor is different with the permanent employee / PLN employee. Permanent employee is eligible for retirement

rights at the time the mutually agreed terms of service end, while outsourcing labor does not have the same kind of privileges as the terms of service ends.

Kesejahteraan yang diberikan kepada Tenaga Outsourcing antara lain, diberikan upah setiap bulan yang besarnya diatas Upah Minimum Regional/ Propinsi yang berlaku yang meliputi upah pokok, biaya transportasi, uang lembur, serta diberikan Tunjangan Hari Raya, Iuran Jamsostek, Seragam Kerja. Hakhak lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang tenaga kerja, yang dicantumkan dan dipersyaratkan didalam kontrak pekerjaan oleh Perseroan kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan.

The welfare package given to the outsourcing labor among others includes: monthly wages to the higher amount of prevailing Minimum Regional/Province Wage level covering basic salary, transportation expenses, over time charges, and also provided with Special Holiday Allowance, Jamsostek Fee, Official Uniform. Other rights are in accordance with the provisions of laws on manpower, which is transcribed and required in the Contract of Work by the Company to the Job Recipient Company.

Kesetaraan Gender Dalam Hal Remunerasi Sistem remunerasi PLN tidak mengenal pembedaan gender. Sama halnya dengan kesamaan dalam pengembangan karir, PLN memberlakukan standar upah atau gaji yang sama antara pegawai pria dan pegawai wanita. Perbedaan hanya terjadi karena adanya perbedaan peringkat pegawai, jenjang jabatan, dan masa kerja, serta kinerja individu.

Gender Equality in Remuneration PLN remuneration system knows no discrimination in gender. As also in the equality in career development, PLN puts into operation equality in the wages standard or salary between male and female employee. The difference is only happens due to the distinguishment of employee level, hierarchy of position, and length of working period as well as each individual performance.

Program Pensiun PLN menyelenggarakan program pensiun bekerja sama dengan perusahaan yang kompeten dibidang ini. Perseroan menyelenggarakan dua program pensiun, yakni program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. (EC 3)

Retirement Program PLN carries out retirement program in cooperation with competent company in its field. The Company renders two retirement programs, which are fixed benefit retirement program and fixed fees retirement program.


berakhirnya masa kerja sesuai yang telah disepakati, sementara pekerja outsourcing, tidak mendapatkan hak semacam ini saat berakhirnya masa kerja yang telah ditetapkan. (LA 3)

117

118

•

Program pensiun manfaat pasti. (EC 3) Besaran dana pensiun untuk program pensiun manfaat pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika pegawai bersangkutan meningggal dunia. Sumber utama dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan sumbangan Perseroan.

•

Fixed benefit retirement program The amount of retirement fund for fixed benefit system is based on service years, salary level at the retirement time and is transferable to insurance coverage if the related employee deceased. The main source of retirement fund is fees from employees and contribution from the Company.

•

Program pensiun iuran pasti. (EC 3) Program pensiun iuran pasti dilaksanakan untuk para pegawai yang direkrut dan diangkat pada atau setelah bulan Juli 2009. Pada program ini pegawai mempunyai pilihan kepersertaan pada beberapa yayasan pengelola dana pensiun yang diakui dan direkomendasikan dalam program ini.

•

Fixed fees retirement program The fixed fees system has been conducted since the employee recruitment and appointment at the month of July 2009 afterwards. As for this program the employees have the options of participation through several acknowledged and recommended retirement fund management foundations.

Iuran Pensiun diberikan dari dua sumber yaitu: 1. Iuran Pemberi Kerja (IPK) sebesar 10 s.d 11% dari PhDP Pegawai 2. Iuran Pegawai sebesar 6% dari PhDP Pegawai


Dana pensiun yang diterima, kelak diberikan setiap bulan melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Retirement fee is provided from two sources, consisted of: 1. Employer’s Fee amounted to 10-11% from the Employee’s PhDP 2. Employee’s Fee amounted to 6% from Employee’s PhDP. The amount of retirement fund, in due course will be given on monthly basis through Employer’s Retirement Fund (DPPK).

Koperasi Sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan kepada pegawai, PLN mendukung pendirian Koperasi Pegawai Perusahaan Kantor Pusat (KP PLN). Jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perusahaan antara lain: • Menerima simpanan dari anggota. • Melakukan perdagangan barang dan jasa. • Melakukan usaha simpan pinjam. • Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. • Melakukan usaha lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan Perusahaan. • Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Cooperative Union As part of the efforts in providing employee welfare, PLN supported the establishment of the Company’s Head Office Cooperative Union (KP PLN). The commercial activities served by the Cooperative Union among others consist of: • Accepting savings from members. • Conducting trading of goods and services. • Conducting saving and lending activities. • Providing goods as required by the members. • Rendering other activities, such as providing office stationeries as well as other Company’s related office supplies. • Improving the members’ knowledge on cooperative movement.

Program penghargaan terhadap pegawai Selain program-program tersebut, Perseroan menyelenggarakan program pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai salah satu

Incentive programs for employees Apart from the above programs, the Company organizes incentive program for employees as a form of appreciation as one of the development scheme

for employees. Such employee appreciation includes the followings:

•

Penghargaan Prestasi Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau sekelompok pegawai yang dipandang telah memberikan prestasi yang luar biasa seperti menemukan formula-formula kerja baru yang ternyata sangat efisien dan bermanfaat secara signifikan bagi Perusahaan.

•

Achievement Award Appreciation awarded to individual employee or group of employees who have been regarded as delivering outstanding achievements such as inventing a new working formula that proven to be exceptionally efficient and beneficial for the Company.

•

Penghargaan Teladan Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memperlihatkan keteladanan baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.

•

Exemplary Model Award Appreciation awarded to employees with proven exemplary performance either in working places or community environment.

•

Penghargaan Pengabdian Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas dasar lamanya masa kerja secara terus menerus selama 16, 24, 32 dan 40 tahun.

•

Long Service Award Appreciation awarded to employees based on the length of continuing service period with the Company, i.e. 16 years, 24 years. 32 years, and 40 years.

•

Penghargaan Purnakarya Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memasuki masa usia pensiun normal.

•

Post Service Award Appreciation provided for employees who are entering their regular retirement age.


bentuk pembinaan terhadap pegawai. Penghargaan kepada pegawai tersebut terdiri dari :

119

120

PENYELARASAN ORGANISASI DAN PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Organization Alignment and HR Management System Improvement Langkah penting yang dilakukan adalah penyempurnaan sistem pengembangan pegawai melalui penerapan “Talent Management” dengan tujuan diperolehnya gambaran rinci mengenai ketersediaan dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Melalui penerapan tersebut, maka pengembangan, seleksi dan nominasi pegawai berbasis pada kompetensi dan kinerja yang bersangkutan. PLN telah melakukan review atas model kompetensi yang digunakan sebagai acuan, diikuti dengan pengembangan Assessment Center.

An important step implemented by the Company was the improvement on employee development system through the adoption of “Talent Management” aiming to obtain detailed description on employee supplies and placement that fit with the organization requirements. Through such adoption, therefore corresponding development, selection and employee nomination are based on each respected competence and performance. PLN has conducted reviews on the competence model to be used as a reference, followed by the development of Assessment Center.

Melalui langkah tersebut PLN menyempurnakan model kompetensi dan menyusun panduan asesmen, melalui review atas katalog kompetensi inti, manajerial, karakteristik pribadi dan teknis, serta panduan asesmen kompetensi teknis.

Through the above scheme, PLN improves the competence model and formulating assessment guidelines, conducting review on core competence catalogs, managerial, personal and technical characteristics, as well as guidelines on technical competence assessment.


PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL Enhancement of Excellence Culture In line with soft skill transformation strategy implementation with regards to high performance orientation, synergized and targeted working culture, PLN is continually moving forward towards strong performance management, applying the right and prudent delegation of authority and empowering the related units. This was done through the Excellence Culture etablishment and improvement, which is part of the efforts of motivating employees to continually perform highly and delivering best contribution to the Company.

Program pembentukan dan peningkatan budaya unggul yang dilakukan pada tahun 2010, mencakup diantaranya: • Pengembangan assesment center, penyempurnaan model kompetensi dan penyusunan panduan asessmen. • Sosialisasi dan Implementasi sistem penghargaan dan sanksi yang dilakukan secara transparan dan terukur. • Implementasi Balanced Score Card di seluruh satuan kerja Perseroan, melalui standarisasi sistem manajemen kinerja yang diharapkan dapat mempercepat pembentukan budaya berbasis kinerja. • Pembinaan mental dan spiritual pegawai serta mensosialisasikan nilai-nilai unggul Perseroan sebagai mana tertera pada buku Kode Etik Perseroan dan Manual GCG yang telah diperbaharui. • Melakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), pada setiap semester, menggunakan KPI yang ditetapkan sebelumnya, sebagai acuan pemberian penghargaan dan pengembangan pegawai.

The excellence culture establishment and improvement conducted in 2010 consisted among others of: • Assessment center development, competence model improvement and assessment guidance formulation. • Reward and punishment system socialization and implementation is carried out through transparent and measurable manner. • Balanced Score Card implementation throughout the Company’s working units is conducted through performance management system standardization, aiming to speed up the establishment of performance based culture. • Employee mental and spiritual guidance as well as socialization of the Company’s excellence values as transcribed on the renewal Company’s Ethical Code and GCG Manuals. • Conducting Employee Working Performance Appraisals on each semester by using the previously defined Key Performance Indicators (KPI), as the reference for employee appreciation and development scheme.


Sesuai dengan penerapan strategi Transformasi soft skill yang terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah. PLN terus bergerak kearah manajemen kinerja yang kuat, melaksanakan pendelegasian wewenang dengan tepat dan bijaksana serta berupaya memberdayakan unit-unit terkait. Hal ini dilakukan melalui pembentukan dan peningkatan Budaya Unggul yang merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan.

121

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

122

Occupational Safety and Health

125 127 129 132 133

KOMITE KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Committee on Electricity Power Safety KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA DI TAHUN 2010 Main Activities in 2010 KECELAKAAN KERJA Occupational Safety KESEHATAN KERJA Occupational Health PENGHARGAAN Awards


Kebijakan PLN dalam pengelolaan K3 dicantumkan dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/ DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), kebijakan K3 Perseroan tercermin dari komitmen perusahaan sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health

5.

Mencegah pencemaran lingkungan dan degredasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan disekitar wilayah kerja perusahaan. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain dengan mengontrol resiko keslamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memeliohara dan mengkaji ulang secara periodik kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sehingga senantisasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik disetiap unit kerja dan anak perusahaan. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja system manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebjoakan LK3 ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan, dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemendan individu karyawan perusahaan. Mendorong pengembangan masyarakat disekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian yang integral dengan masyarakat sekitarnya. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepntingan dan masyarakat luas.

PLN Policy on Occupational Safety and Health (K3) Management is quoted in PT PLN (Persero) Board of Directors’ Decision No. 134.K/DIR/2007 on Environment, Occupational Health and Safety Policy. The Company’s K3 Policy is reflected on the following Company’s commitment as follows: 1. To prevent from environmental pollution and bio diversity degradation, as well as to protect employees’ occupational safety and health around the Company’s working areas. 2. To comply with the requirements of laws and other regulations by controlling the risks of employees’ occupational safety and health, as well as controlling environmental aspects and significant aspects of any activity, process and product from various working units and subsidiary companies. 3. To document, implement, maintain and review the Environment, Occupational Health and Safety Policy on a regular basis to upkeep them being continually relevant, in accordance and becoming the basic guidelines for environmental, occupational health and safety management for specific implementation in each working unit and subsidiary company. 4. To empower the policy as foundation for determining and evaluating the achievement of environmental, occupational health and safety management objectives and targets. 5. To drive each working unit and subsidiary company to continually conduct performance improvement of the environmental, occupational health and safety management system. 6. To provide and facilitate the required resources to implement and maintain this EHS (LK3) Policy to ensure that each working unit, subsidiary company, and business partner is capable of implementing the policy on a gradual basis commensurate with the Company’s capability and local environment condition. 7. To make the living environment, occupational health and safety management into attitude and conduct of each management line and individual employee of the Company. 8. To urge community development activities surrounding each working unit and subsidiary company’s areas as an effort to ensure the Company becoming an integral part with the community in each vicinity areas. 9. To ensure the policy is always available for the concerned parties and public at large.

123

124


PLN menerapkan kebijakan pengelolaan K3 tersebut melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilengkapi dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 14001. Dalam menerapkan dan mengelola K3, PLN pada dasarnya menetapkan serangkaian kebijakan umum seperti disebutkan diatas. PLN menerapkan target dicapainya zero-accident pada setiap periode operasional dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan sebagai pedoman target pelaksanaan kegiatan K3. Kebijakan dan standar mengenai K3 yang serupa juga dipersyaratkan untuk dijalankan oleh kontraktor dan subkontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi maupun perawatan pembangkit, jaringan transmisi maupun distribusi PLN. (EU 16)

PLN adopts the EHS management policy by way of implementing the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) signified by OHSAS 18001 certification and ISO 14001 application. In the implementation and management of Occupational Health and Safety, PLN has laid down a series of general procedures as mentioned above. PLN defines the target of zero-accident achievement on each operational period of K3 practices as reference for the fulfillment and target point of K3 implementation activities for each business unit. Similar K3 policies and standards are also becoming prerequisites for the contractors and subcontractors in the conduct of power generation construction and maintenance, as well as transmission network and distribution of PLN.

KOMITE KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Committee on Electricity Power Safety

Considering PLN operational activities involving 48 business units that are located throughout the country, PLN has established a dedicated committee to coordinate K3 related activities and programs, named Committee on Occupational Safety and Health by the Board of Directors’ Decision No 570.K/Dir/2010. The Committee was further updated by the Board of Directors’ Decision No. 017.K/DIR/2011 and was called as Committee on Electricity Power Safety. Terms on the function and position of the Committee on Electricity Power Safety as well as its corresponding duties have been set forth on the articles of Collective Labor Agreements, which is a mutual covenant between the Company and its employees.

Susunan Keanggotaan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan ini anggotanya terdiri atas Direktur

Composition of the Committee on Electricity Power Safety members are consisted of Human Resources

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Safety and Health

Mengingat operasional PLN melalui 48 unit bisnis berlokasi di seluruh Indonesia, PLN membentuk badan khusus sejenis Komite untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program terkait K3, yang dinamakan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui SK Direksi No 570.K/DIR/2010. Komite ini kemudian diperbaharui lagi memalui SK Direksi No 017.K/DIR/2011 dan dinamakan Komite keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan komite keselamatan ketenagalistrikan serta tugas yang menjadi tanggung-jawabnya, ditegaskan pula dalam pasal Perjanjian Kerja Bersama, yang merupakan bentuk kesepakatan antara Perseroan dengan pegawai. (LA 9)

125

126


Sumber Daya Manausia dan Umum, Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat serta 7 (tujuh) anggota pelaksana (LA 6)

and General Affairs Director, Chief of the Head Office General Affairs and Management Division, and 7 (seven) executive members.

Adapun tugas Komite Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut ; 1. Membahas/mendiskusikan setiap permasalahan keselamatan ketenagalistrikan meliputi kegiatan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dan atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, agar dapat dicapai tingkat keselamatan ketenagalistrikan yang tinggi pada setiap pelaksaaan pekerjaan. Hasil dari pembahasan/ diskusi disampaikan kepada pimpinan unit perseroan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam kegiatan keselamatan ketenagalistrikan 2. Mengadakan investigasi kasus keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum 3. Memberikan penilaian kinerja, keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standarisasi, sertifikasi, keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarkat umum. 4. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan keselamatan ketanagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unit-unit PT PLN (Persero). 5. Membuat Laporan pelaksanaan investigasi Keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unit-unit PT PLN (Persero).

Duties of the Committee on Electricity Power Safety convey of the following: 1. To discuss related matters pertaining electricity power safety covering protection, prevention and settlement of the possibility of accident risk and/or ailment that occurs due to occupational working relation, to ensure achieving the high level of electricity power safety on each execution of the work. Results of the discussion are presented to the head of Company’s unit as a reference for the decision making process on safety of electricity power related activities 2. To conduct investment on electricity power safety cases which involve safety of installation, safety of occupational work and safety of the public communities 3. To provide performance appraisal of electricity power safety covering standardization, certification, safety of installation, safety of occupational work and safety of the public communities 4. To conduct evaluation on the execution of electricity power safety encompassing safety of installation, safety of occupational work and safety of public communities in PT PLN (Persero) units. 5. To make safety investigation report on the implementation of electricity which includes the installation of safety, workplace safety and the safety of the public in units of PT PLN (Persero).

PLN secara rutin melaksanakan pertemuan safety committee baik dengan unit-unit bisnis terkait maupun dengan mitra kerja/kontraktor pembangunan atau perawatan pembangkit/gardu induk. Pertemuan rutin bertujuan mengingatkan semua pihak agar tetap melaksanakan segala ketentuan yang berkaitan dengan Keselamatan ketenagalistrikan.

PLN has carried out regular safety committee meeting both with related business units and business partners/ contractors of power generating unit/electrical relay station. The routine meeting is aimed at reminding all parties concerned to consistently implement the prevailing terms on electricity power safety.

KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA DI TAHUN 2010 MAIN ACTIVITIES IN 2010 In 2010 to ensure quality conduct of electricity power in its operational areas throughout Indonesia, the Company executes several strategic steps related to electricity power, especially in the training, supply of APAR equipments and issuance of policies, as the following:

•

Peningkatan kompetensi Organisasi dan Sumber Daya Manusia berbasis K3; dengan standarisasi atau sertifikasi seusai dengan standar akreditasi pengamanan dan keselamatan kerja pembangkitan maupun gardu induk dan transmisi, dengan tujuan memotivasi pegawai dalam semua jenjang manajerial (dimulai dari lini manajemen) untuk menumbuhkan perhatian dan perilaku yang mendahulukan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. (LA 8)

•

Improvement on K3 base Organization and Human Resources competence with the standardization or certification in accordance with the accredited standards of occupational security and safety on power generating or power relay station and transmission network, for the purpose of motivating employees in each managerial level (started from line management) to promote the attention and attitude which prioritize the occupational safety and health.

•

Peningkatan kelaikan peralatan perawatan dan peralatan pemadam kebakaran (APAR), dengan standarisasi atau sertifikasi peralatan, dengan tujuan peralatan dijamin aman dipergunakan, reliable serta memenuhi kaidah keselamatan dan kesehatan kerja. Semua unit bisnis telah tersertifikasi dan memiliki prosedur standar keahlian terkait K3 yang terakreditasi; peralatan APAR yang memadai dan personil yang terlatih dibidang K3.

•

Improvement on the viability of maintenance and fire extinguisher equipments (APAR), with the standardization and certification of equipments, for the purpose of guaranteed safety to use, reliability and fulfilling the norms of occupational safety and health. All the business units have been certified and possessing expertise standard procedures in relation to the accredited K3, qualified APAR equipments and trained personnel in the field of K3.

•

Memasukan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam prakualifikasi calon kontraktor pelaksana pembangunan unit pembangkit maupun kontraktor perawatan pembangkit dengan tujuan mengetahui dan memastikan kinerja kontraktor/mitra kerja pada perseroan dalam penerapan SMK3.

•

Imparting the occupational safety and health standard in the prequalification of contractor candidate for power generating unit development or maintenance works for the purpose of identifying and ensuring the contractors/business partners’ performance that suit the Company’s standard in EHS management system execution.

•

Melibatkan pekerja kontraktor pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi dan perawatan ketenagalistrikan dalam latihan K3 yang diselenggarakan PLN. (EU 18).

•

Involving the workers of power generating unit development, transmission, distribution and electricity power maintenance contractors in the K3 training conducted by PLN.

Untuk kesiapan penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah melaksanakan pelatihan bersama dibidang penanggulangan kebakaran dan K3 yang diselenggarakan secara periodik. (EU 23) Disamping itu dilakukan pula kegiatan yang melibatkan utusan/

For the preparation of accident, fire or disaster alert and control, PLN carries out other activities by implementing combined training in the field of fire control and K3 on a periodical basis. Furthermore other schemes are rendered in the form of activities involving representatives from the business units, for


Di tahun 2010, untuk menjamin kualitas pelaksanaan Keselamatan ketenagalistrikan di wilayah operasionalnya di seluruh Indonesia, Perseroan melaksanakan berbagai langkah strategis terkait dengan keselamatan ketegalistrikan, terutama bidang pelatihan, penyediaan peralatan APAR dan penetapan kebijakan, yakni:

127

128


wakil dari unit bisnis yang bertujuan untuk membagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kesiapan penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana. (LA 8)

the purpose of knowledge and experience sharing to improve the readiness of accident, fire or disaster control.

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar daerah operasionalnya, sepanjang tahun 2010, Tim Penanggulangan Kecelakaan dan Kebakaran PLN melakukan kegiatan terkait dengan K3 meliputi antara lain: • Penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk • Evakuasi korban gempa bumi di Mentawai • Evakuasi korban gunung Merapi di Jogjakarta

As a manifestation of reaching out the communities surrounding the operational areas, throughout 2010 PLN Accident and Fire Control Team carries out K3 related activities covering among others: • Fire control on residential areas • Evacuating earthquake victims in Mentawai • Evacuating Merapi Mount eruption victims in Yogyakarta.

KECELAKAAN KERJA occupational safety Sekalipun telah menetapkan prosedur kerja yang sangat memperhatikan keselamatan para pegawai dan lingkungan, kegiatan pembangkitan dan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlangsung di lahan terbuka yang luas memungkinkan kecelakaan kerja tetap terjadi.

Even the Company has laid down working procedures which deeply concern to the employees and environmental safety, the activities of power generating, transmission and distribution that take place in extensive open areas are exposed to the occurrence of working accident.

Pada tahun 2010 total terjadi 37 kali kecelakaan, baik berupa kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, kecelakaan masyarakat umum dan kecelakaan dinas. (LA 7)

In 2010 a total of 37 accidents occurred, either in the form of occupational working accident, installation accident, common public accident and accident on official duties.

NO. I

JENIS KECELAKAAN

JUMLAH

TANGGAL KEJADIAN

KETERANGAN KORBAN

TYPE OF ACCIDENT

AMMOUNT

DATE OF ACCIDENT

CONDITION OF VICTIMS

KECELAKAAN KERJA Occupational Accident

1

1x 2x

Mei May 2010

Luka Berat Severely wounded

21 Juli July 2010

Luka Berat Severely wounded Tewas Died

1x

20 Mei May 2010

Tewas Died

3

1x

9 September 2010


4

1x

21 November 2010

Tewas Died

5

2x

31 Oktober October 2010


22 November 2010


6

1x

3 Agustus August 2010

Tewas Died

7

1x



8

1x

28 Juli July 2010


9

3x

6 Juli July 2010

Tewas Died

28 Juli July 2010

Tewas Died

28 Juni June 2010

Tewas Died

II

KECELAKAAN INSTALASI Installation Accident

1

1x


Tidak ada korban No victims

2

2x



Januari January 2010


3

1x

19 September 2010


4

1x

10 April 2010


4 Desember December 2010

Tewas Died

4 Mei May 2010

Tewas Died


Tewas Died

III 1

KECELAKAAN MASYARAKAT UMUM Common Public Accident 3x


9 September 2010 2

129

130

NO.

JENIS KECELAKAAN

JUMLAH

TANGGAL KEJADIAN

TYPE OF ACCIDENT

AMMOUNT

DATE OF ACCIDENT

KETERANGAN KORBAN CONDITION OF VICTIMS

2

2x


Tewas Died

3

6x


Tewas Died

26 April 2010

Tewas Died

1 November 2010

Tewas Died

2 Juni June 2010

Luka ringan Minor Injuries

3 Juni June 2010

Luka ringan Minor Injuries


Tewas Died


Tewas & Luka berat Died & severely wounded

23 Desember December 2010 Tewas Died

4

3x

5

1x

IV

KECELAKAAN DINAS Accident on Official Duties

1

2x

2

1x

9 Maret March 2010




11 November 2010

Tewas Died

25 Maret March 2010

Tewas Died


Tewas Died

20 Mei May 2010



Rata – rata kehilangan jam kerja akibat kecelakaan di tahun 2010: WAKTU PADAM BLACK OUT

Average hours lost (down time) due to accident in 2010:

NO.

UNIT PLN UNITS

WAKTU NORMAL NORMAL TIME

HILANG JAM KERJA WORKING HOUR LOSS

1

2

3

1

Wilayah Nangroe Aceh Darussalam Nangroe Aceh Darussalam Region

18.00

20.00

2 Jam Hours

2

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau (pikitring suar) Main Power Plant and Network Project North Sumatra, Aceh and Riau

17.30

24.00

6 Jam Hours 30 menit minutes

3

Wilayah Kaltim East Kalimantan Region

09.15

13.30


4

Distribusi Jawa Barat dan Banten West Java and Banten Distribution

16.30

19.45


5

Distribusi Jateng & diy Central Java & DIY Distribution

6

Distribusi Jatim East Java Distribution

7

P3B Jawa Bali Transmission and Center for Load Dispatching of Java Bali

8

Wilayah Riau Riau Region

13.15

16.10


9

P3B Sumatra Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra

4

To minimize occupational accident level in the future, the Company carries out several activities including: a. Socialization on K3 implementation in the units to minimize working accident and accident on official duties. b. Conducting analysis on each occurrence of working accident and accident on official duties to prevent from recurring accident in the future. c. Carrying out guidance mentoring activity to the PLN units through K2 and K3 Performance Weight Reduction Point (KPI) in the case of target is not fulfilled.

Selain itu, pada tahun pelaporan, PLN melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya aspek K3 untuk menjaga keberlangsungan operasional tiap unit bisnis, sebai bagian dari pelaksanan road map peningkatan kinerja K3. Program-program yang dilaksanakan pada tahun pelaporan meliputi:

Further more during the reported year, PLN has conducted several activities to promote employees awareness on the significance of K3 aspects in maintaining operational sustainability of each business unit as part of the road map of K3 performance improvement scheme. The programs conducted during the reported year, include:

a. b.

a.

c. d.

Melaksanakan sertifikasi SMK3 sejumlah 8 Unit. Menyusun dan menerapkan prosedur kerja upaya penyelamatan diri untuk setiap pekerjaan berisiko kecelakaan kerja. Menyusun prosedur tetap bagi penanggulangan kebakaran. Menyusun dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang K3 dan K2 di lingkungan PT PLN (Persero) yang dilaksanakan oleh PLN PUSDIKLAT.

b.

c. d.

Conducting HSE (K3) Management System certification for 8 Units. Preparing and applying operation procedures on self rescue methods for each job bearing high risk working accident nature. Preparing definite procedures on fire extinguishing measures. Preparing and conducting education and training program on K3 and K2 in PT PLN (Persero) environments held by PLN Education and Training Center.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Safety and Health

(LA 7) Untuk menekan tingkat kejadian kecelakaan kerja di masa-masa mendatang, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan meliputi: a. Sosialisasi tentang pelaksanaan K3 di unit–unit untuk mengurangi kecelakaan kerja/kecelakaan dinas. b. Melakukan analisa terhadap setiap terjadinya kecelakaan kerja/kecelakaan dinas untuk menghindari kecelakaan serupa dikemudian hari. c. Melaksanakan pembinaan terhadap unit–unit PLN melalui nilai pengurang bobot kinerja (KPI) K2 dan K3 apabila tidak memenuhi target.

131

132

KESEHATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH PLN juga memperhatikan kesehatan para pegawai maupun keluarga mereka, seperti diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjaga kesehatan para pegawai, Perseroan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran akan kesehatan kerja. Peningkatan kesadaran akan kesehatan kerja dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan pengontrolan terhadap risiko terjangkitnya berbagai penyakit serius maupun penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya. Kegiatan terkait Kesehatan kerja yang dilakukan meliputi: (LA 8)

PLN also underscores the importance of employees and their families’ health in accordance with the requirements of prevailing laws and regulations. To ensure maintaining employees health, the Company carries out awareness enhancement activities on occupational health. Such occupational health awareness enhancement scheme is rendered by providing education, training, counseling, prevention and control on the risk of contagious diseases breakout including severe diseases and infectious diseases, such as dengue fever, malaria and others. The endeavors related to Occupational Health aspect consist of the following:

a.

a.

b.

c.

Melaksanakan penyuluhan/ceramah tentang kesehatan kerja kepada seluruh Pegawai baik di PLN Pusat maupun di Unit PLN. Pemeriksaan kesehatan pegawai secara berkala terutama bagi karyawan yang bekerja pada daerah yang beresiko terhadap kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan kegiatan Sepiritual, Budaya, dan Olah raga di lingkungan Perseroan sesuai dengan jadwal kegiatan untuk menunjang kesehatan dan produktifitas.

b.

c.

Conducting elucidation/briefing forum on occupational health to the whole employees in the Company’s Head Office and Unit Office. Checking employees’ health on a periodical basis especially to employees who are exposed to health risks in certain job location pursuant to the prevailing regulations. Carrying out Spiritual, Cultural and Sports activities in the Company’s environment commensurate with the schedule of activities in promoting health and productivity.


PLN membagi pengelolaan kegiatan K3 jadi dua kelompok besar, yakni kesehatan kerja yang bersifat medis dan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan lingkungan kerja. Kesehatan kerja yang bersifat medis dilaksanakan dengan pola kerjasama dengan berbagai RS milik pemerintah didekat lokasi unit bisnis. Kegiatannya antara lain pemeriksaan kesehatan berkala karyawan sesuai ketentuan (UU No. 1 th 1970) dan tertuang pada butir PKB, penyuluhan/ceramah kesehatan untuk karyawan dan keluarga karyawan dll. (LA 9)

PLN categorizes the K3 activity management in two groups they are occupational health of medical nature, and occupational health of working environment nature. The first category that is medical nature is carried out under cooperation with several Government owned hospitals in the vicinity of business unit location. The scheme involves employee regular medical check up commensurate with the requirements of Act No.1 Year 1970, and is set forth on the CLA articles, elucidation/ briefing forum on health for both the employees and their families.

Pengelolaan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan lingkungan kerja, dilaksanakan oleh satuan kerja K3 dan Lingkungan dimasing-masing unit bisnis, kegiatannya antara lain pengukuran kebisingan, pencahayaan, polusi debu, tingkat emisi, dll.

Whereas on occupational health of working environment nature is organized by K3 and Environment task forces in each business unit, rendering activities such as measuring the noise level, lighting, dust pollution, emission level and many others.

PENGHARGAAN AWARDS Atas usaha-usaha/kinerja dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sepanjang tahun 2010 di lingkup PT PLN (Persero), beberapa unit bisnis menerima penghargaan atau prestasi terkait K3 berupa penghargaan kecelakaan nihil. (2.10)

The results of continuous efforts and performance in occupational safety and health throughout 2010 within the scope of PT PLN (Persero) environments, a number of business units have received accolade of awards on their K3 achievements, in the form of zero accident award as follows

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Safety and Work Health

133

134

KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE

137 138 139 140 141 PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

147 149 150 156 157

KONTRIBUSI PADA NEGARA Contribution to the Nation SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH Government Electricity Power Subsidy MENDORONG PERTUMBUHAN PERKONOMIAN DAERAH DAN NASIONAL Promoting Regional and National Economic Growth HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA Relationship with Business Partners PRODUK DAN JASA Products and Services MANAJEMEN PRODUK Product Management PENGENDALIAN MUTU Quality Control LAYANAN KEPADA PELANGGAN Service to Customers PEMASARAN DAN PROMOSI Marketing and Promotion Implikasi Keuangan Terhadap Perubahan Iklim Financial Implication toward Climate Change

During the reported period, PLN has been succesful in improving its financial performance in line with the recovery of both global and national economy. The Company implements the mix of power generation energy resources, enabling the optimation of electricity power per kWh operational cost. This has made the Electricity Power Tariffs Adjustment Year 2010 as a compensation of previous operational expenses increase in several years becomes more beneficial. As a result the Company continues recording income growth.

Kemampuan mempertahankan pertumbuhan laba bagi Perseroan menjadi penting, mengingat saat ini Perseroan tengah melaksanakan rencana besar berupa percepatan penyelesaian pembangunan berbagai pembangkit untuk menambah kapasitas daya terpasang sebesar 2.000 mW per tahun dalam 10 tahun mendatang. Kemampuan beroperasi secara efisien dan kemampuan mencetak laba, akan membantu Perseroan mendapatkan sumber pendanaan, baik dari sumber internal maupun eksternal.

The Company’s capability in maintaining its income growth has become more important considering at the present time the Company is undergoing extensive plan of accelerating the accomplishment of several power generation plants to build more installed capacity of 2,000 mW per year within the next 10 years. A combination of efficient operating performance and profit making capability will help the Company in obtaining sources of fund, both from internal as well as external resources.

Melalui catatan kinerja ekonomi yang mampu dipertahankan tersebut, tekad untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berdasar pada tiga nilai dasar, yakni ketangguhan ekonomi (economic viability), tanggung jawab lingkungan (environmental accountability) dan tanggung jawab sosial (social responsibility) tetap dapat diwujudkan.

Through the continuous record of high achieving economic performance, determination to attain the objective of sustainable growth on the base of three fundamental values, consisting of the accomplishment of economic viability, environmental accountability and social responsibility will bound to be realized.

Hasil kinerja ekonomi Perseroan yang memberikan gambaran mengenai perolehan nilai ekonomi dan pendistribusiannya kepada para pemangku kepentingan selama periode pelaporan dapat dilihat pada tabel Ikhtisar Kinerja Ekonomi berikut. Ikhtisar Kinerja Ekonomi ini disusun mengacu pada indikator kinerja ekonomi berdasarkan pedoman pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative versi 3.0. (EC 1)

The result of Company’s economic performance that provides description on the economic value generated and its distribution to the stakeholder during the reporting period can be reviewed as seen on the chart of Economic Performance Highlight as follows. The Economic Performance Highlight is prepared by referring to the economic performance indicators based on sustainability reporting guidelines of Global Reporting Initiatives Version 3.0.

Kinerja Ekonomi Economic Performance

Pada periode pelaporan, PLN berhasil meningkatkan kinerja keuangannya seiring dengan perbaikan perekonomian global maupun nasional. Perseroan menerapkan bauran sumber energi pembangkit, sehingga biaya operasional pembangkit per kWh daya listrik berhasil dioptimalkan. Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2010 sebagai kompensasi kenaikan biaya operasional beberapa tahun sebelumnya dengan demikian menjadi lebih bermakna. Sebagai hasilnya, Perseroan tetap mampu mencatat pertumbuhan laba.

135

136

Tabel Ikhtisar Distribusi Nilai Ekonomi (Rp Miliar) (EC 1) Chart of Economic Value Distribution Highlights (billion Rp) KINERJA EKONOMI Perolehan Nilai Ekonomi

2010

2009

(dlm Rp miliar) (in Billion RP)

(dlm Rp miliar) (in Billion Rp)

162,375

145,222

11,8%

Revenue

753

366

206

Interest Income from bank and deposits

Pendapatan Pendapatan bunga bank dan deposito Hasil Investasi pada anak perusahaan Hasil penjualan aktiva tetap Pendapatan/ (pengeluaran) selisih kurs Pendatan Lain-lain Jumlah Nilai Ekonomi Diperoleh Pendistribusian Nilai Ekonomi Gaji Karyawan dan benefit lainnya Pembayaran kepada penyandang dana : - Pemegang saham (Dividen)

ECONOMIC PERFORMANCE Economic Value Generated

-

-

72

12

-

Gain from asset disposal

2.237

7.577

30

Gain from forex differencial

Net Profit from Associated Companies

1.152

255

452

Other Incomes

166.589

153.432

18,7%

Total Economic Value Generated

136.154

125.518

12.954

9.758

Biaya Operasional (tidak termasuk biaya pegawai)

Perubahan % Change

Economic Value Distributed 108

Operating Costs

133 Total employee’s salary and other benefit

Payment for funds provider

4.000

-

6.010

5.941

101

Interest (creditors)

Jumlah pembayaran kepada penyandang dana:

10.010

5.941

168

Total payment for funds provider

Pengeluaran untuk Pemerintah (pajak, royalty, dsb)

1.313

1.847

71

46

41

112

Expenditure for public

160.477

143.105

112

Total Economic Value Distributed

Nilai ekonomi yang ditahan sebelum dividen

2.113

10.327

20

Economic Value Retained Excluding Dividend Paid

Nilai Ekonomi Yang Ditahan

6.113

10.327

59

Economic Value Retained

- Bank (bunga pinjaman)

Pengeluaran untuk masyarakat Jumlah Nilai Ekonomi Yang Didistribusikan

Dividend (shareholders)

Expenditure for Government (tax, royalty, etc)


Pada tahun pelaporan Perseroan membukukan nilai pendapatan sebesar Rp162,4 triliun, naik 11,8% dari Rp145,2 trilun. Total nilai perolehan ekonomi adalah sebesar Rp166,59 triliun naik 8,6% dari Rp153,43 triliun di tahun 2009, sebagai akibat adanya pendapatan lain-lain (bersih) yang mencapai Rp1.152 miliar.

During the reported year the Company recorded revenue value of Rp162.4trillion, increased 11.8% from Rp145.2 trillion, Total economic value generated was Rp166.59 trillion, rose 8.6% from Rp153.43 trillion in 2009, due to amount of other (net) revenues of Rp1,152 billion.

Perseroan berhasil mendistribusikan kembali perolehan nilai ekonomi hingga sebesar Rp160,47 triliun kepada para pemangku kepentingan. Mayoritas (84,8%) dari nilai perolehan tersebut untuk biaya operasi sebesar Rp136.15 triliun, diikuti distribusi kepada pegawai sebesar Rp12,9 triliun (8,1%), Distribusi kepada penyandang dana baik pemerintah (shareholders) dan bank (creditor) sebesar Rp10,01 triliun (6,2%), serta distribusi kepada pemerintah berupa pembayaran pajak dan royalti sebesar Rp1,3 triliun (0,8%) dan pengeluaran untuk masyarakat Rp46 miliar (0,02%). Sebesar Rp6,1 triliun kemudian ditahan oleh Perseroan untuk membiayai berbagai kegiatan Perseroan pada tahun selanjutnya.

The Company has been successful in distributing the economic value generated to a total of Rp160,47 trillion to the stakeholders. A majority amount (84.8%) of the economic value generated is for operating cost totaling to Rp136.15 trillion, followed by distribution to employees amounted to Rp12.9 trillion (8.1%), Distribution to the capitalowners either Government (shareholders) and bank (creditor) amounted to Rp10.01 triliun (6.2%), whereas distribution to the government in the form of tax and royalty payment totaling to Rp1.3 trillion (0.8%) and disbursement for the public communities was Rp46 billion (0.02%). An amount of Rp6.1 trillion was subsequently retained by the Company to finance a number of Company’s activities in the upcoming year.

Tabel distribusi ekonomi tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja PLN memiliki pengaruh positif kepada para pemangku kepentingan lainnya. Keterangan lebih mendetail mengenai kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2010.

The economic distribution chart provides picture that PLN performance has positive effect to other stakeholders. More detailed information on the Company’s financial performance can be seen at the Annual Report 2010 of PT PLN (Persero).

KONTRIBUSI PADA NEGARA Contribution to the Nation Sebagai sebuah perusahaan milik negara, setiap tahun Perseroan memberikan berbagai jenis kontribusi kepada negara, yakni pajak, dividen, retribusi, iuran tetap dan bea masuk. Total pajak yang dibayarkan pada negara pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1,3 triliun, turun dari pajak tahun 2009 yang sebesar Rp1,8 triliun.

As a state owned company, each year the Company provides various kinds of contribution to the nation, including: taxes, dividend, retribution, fixed fee and import duty. Total taxation amount paid to the neation in 2010 was amounted to Rp1.3 trillion, declined from 2009 taxes of Rp1.8 trillion.

Komponen kontribusi lain yang cukup besar dari Perseroan yang dibayarkan kepada negara adalah dividen. Sebagai salah satu perusahaan milik negara dengan PLN memberikan kontribusi pembagian dividen dengan jumlah yang ditetapkan dalam RUPS. Pada periode laporan, besaran dividen untuk tahun buku 2009 yang dikontribusikan pada negara adalah sebesar Rp4.000 miliar.

Other substantial contributing component from the Company paid to the nation is dividend. As one of the state owned companies, PLN provides contribution of dividend payment with the amount as defined by the GMS. During the reported period, the dividend contribution for book year 2009 to the country was amounted to Rp 4,000 billion.

Sehingga total kontribusi yang dibayarkan kepada negara pada periode laporan adalah sebesar Rp5,3 triliun, naik 187% dari angka kontribusi sebesar Rp 1,8 triliun di tahun 2009. Berikut adalah gambaran kontribusi PT PLN (Persero) pada negara (dalam Rp miliar).

Therefore total contribution paid to the state during the reported period was Rp5.3 trillion, increased 187% from 2009 contribution of Rp1.8 trillion. The following chart shows PT PLN (Persero) contribution to the nation (in Rp billion).

Kontribusi PT PLN (Persero) pada negara (dalam Rp miliar)

PT PLN (Persero) contribution to the nation (in Rp billion)

4.000

Pajak Tax

1.847 1.313

2009

2010


Dividen Dividend

137

138

SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH Government Electricity Power Subsidy


Sesuai dengan awal pendiriannya sebagai perusahaan negara dengan tugas khusus memberikan jasa penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum (public service obligation/PSO), dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PLN menerima bantuan finansial dalam bentuk subsidi selisih tarif penjualan. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. (EC 4)

In accordance with its primary establishment as a state owned company to run a special duty of providing electricity power services for the public interest (public service organization/PSO), in carrying out the operational activities PLN obtains financial support in the form of sales rates balance subsidy. The electricity power subsidy is calculated on the base of negative balance between the average sales prices (Rp/kWh) from each tariff category deducted by electricity power Supply Basic Cost (Rp/kWh) on the voltage of each tarriff category time sales volume (kWh) for each tarriff category. The electricity power Supply Basic Cost is calculated on the base of formula, including the transmission and distribution network losses, as defined by the Minister of Energy and Mineral Resources c.q. Directorate General of Electricity Power and Energy.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2010 dan 2009 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 111/ PMK.02/2007 tanggal 14 September 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan No. 162/ PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007.

Government of the Republic of Indonesia provides electricity power subsidy to the customers through the Company. Procedures of calculation and payment of electricity power subsidy for the Fiscal year 2010 and 2009 are based on the Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 111/PMK.02/2007 dated September 14, 2007 that was duly renewed by Decision No. 162/ PMK.02/2007 dated December 17, 2007.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

The amount of electricity power subsidy in one fiscal year to be finally decided on the base of audit result of the compliance of electricity power subsidy conducted by appointed auditor of the Minister of Finance, c.q. Directorate General of Budgeting.

Pada tanggal 25 Maret 2011 dan 26 Maret 2010, Perusahaan telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp58.108,4 miliar dan Rp53.719,8 miliar.

On March 25, 2011 and March 26, 2011, the Company had received the electricity power subsidy calculation audit result year 2010 and 2009, each amounted to Rp58,108.4 billion and Rp53,719.8 billion.

Mendorong Pertumbuhan Perkonomian Daerah dan Nasional Promoting Regional and National Economic Growth Selain kontribusi langsung kepada Pemerintah, Perseroan memberi kontribusi tak langsung, berupa penyerapan tenaga kerja lokal di daerah operasional Perseroan. Semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka kegiatan perekonomian di areal seputar operasional Perseroan makin meningkat dan semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. (EC 9)

Apart from direct contribution to the Government, the Company also provides indirect contribution, as manifested on the locl manpower employment in the Company’s operational areas. The more local manpower employed, the more economic activities surrounding the Company’s operational areas generated for the enhancement of community living standard in the vicinity areas.

Mengingat pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal ini, Perseroan mempertimbangkan butir besaran penyerapan tenaga kerja lokal dalam memilih mitra pemasok maupun mitra kerja kontraktor pembangunan dan perawatan pembangkit. Selain melalui penyerapan tenaga kerja, Perseroan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor atas seluruh armada kendaraan operasional yang beroperasi di daerah, sehingga turut menyumbang pada komponen pendapatan asli daerah (PAD).

In view of the importance of local manpower employment, the Company considers the weight of local manpower employment aspect in choosing the power generating stations construction and maintenance services vendors and contactors. Apart from the manpower employment, the Company contributes to the regional economic growth through the payment of vehicle taxes on the entire operational fleet of vehicles operating in the regions, which therefore contributes to the regional original revenue component (PAD).

PLN memberikan kontribusi lain kepada perekonomian nasional berupa semakin meningkatnya keandalan pasokan listrik, sehingga kegiatan perekonomian, terutama aktifitas produksi dapat berlangsung setiap hari, 24 jam. Kegiatan perdagangan dan kegiatan masyarakat lain pada dasarnya dapat dilangsungkan setiap saat dengan dukungan penerangan yang semakin akuntable.

PLN provides other contribution to the national economy in the form of the enhancement of electricity power reliability, ensuring the economic activities, especially production activity to run continuously throughout 24-hours a day. The trading activity and other community activities are basically can be carried out at any time with the support of more accountable lighting system.


139

140

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA Relationship with Business Partners


Area operasional PLN yang meliputi seluruh wilayah Indonesia membuat Perseroan sangat menyadari pentingnya interaksi positif dengan para pihak yang bertindak sebagai pemasok. Interaksi positif antara Perseroan dengan para pemasok, akan berdampak positif pula pada kinerja perusahaan, pada penciptaan lapangan kerja dan pada akhirnya akan mampu turut memacu pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Oleh karena itu, bagi Perseroan pemasok atau supplier merupakan mitra-kerja yang penting.

The coverage of PLN operational areas that include the whole region of Indonesia has increased the Company’s awareness of the importance of positive interaction with each related parties that function as suppliers. Positive interaction between the Company and the suppliers, will create positive effect on the Company’s performance, new job opportunities and in turn will be able to spur the growth of both local and national economy. That’s why the Company regards vendor or supplier as an important business partner.

Pada tahun pelaporan, jumlah mitra kerja yang terlibat dalam interaksi dengan operasional Perseroan cukup besar bergantung pada besaran unit bisnis masing masing dan kompleksitas pekerjaan. Hubungan Perseroan dengan para mitra berdasar pada azas profesionalisme, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang mencakup standar mutu, sistem manajemen dan keselamatan kerja (SMK3), serta sistem manajemen lingkungan (SML). Azas profesionalisme mencakup juga pemenuhan ketentuan harga yang bersaing, kredibilitas, akuntabilitas, dan ketepatan atas pasokan barang maupun jasa dari para mitra kerja. Perseroan juga mensyaratkan dipenuhinya aspekaspek HAM dalam pelaksanaan investasi pembangunan pembangkit, kerjasama maupun kegiatan pemasokan oleh para mitra kerja. (HR 1)

During the reported year, the amount of business partners involved in interaction with the Company’s operation is substantial depending on the volume of each individual business unit and complexity of work. The Company’s relationship with its business partners are based on professionalism, by considering numerous requirements including quality standards, occupational health and safety management system, as well as enviromental management system. The professionalism basis also covers the fulfilment of competitive price requirement, credibility, accountability, and accuracy of goods and services supply from the related business partners.

Untuk itu, Perseroan menjalankan program evaluasi daftar mitra kerja yang dilakukan secara berkala, baik di dalam tahapan proses kerja maupun akhir kontrak kerja, sebagai dasar penilaian untuk proses seleksi selanjutnya, yang dilakukan secara transparan dan akuntable. Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas proses seleksi, Perseroan saat ini telah mengintrodusir kebijakan “Prosedur dan Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa”, yang melibatkan mekanisme pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal dan memperkenalkan prosedur e-procurement untuk mendapatkan efisiensi penawaran.

For the purpose, the Company carries out evaluation program on the list of business partners on a regular basis, either in working process stages or final stage of the contractual agreement, as an assessment reference in the subsequent selection process to be conducted in transparent and accountable manner. To ensure quality and continuity of the selection process, the Company currently introduces the policy of “Procedures and Conducts of Goods and Services Procurement,” involving supervisory mechanism by the Internal Control Unit, as well as launches the e-procurement procedure to ensure efficient bidding process.

Perseroan juga memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan koperasi setempat yang memiliki kopmpetensi untuk pekerjaan-pekerjaan jasa tertentu sebagai bagian pemberdayaan ekonomi setempat.

Opportunities are also given by the Company to local small enterprises and cooperative union, which have the competence for certain job services as part of the local economic empowerment scheme.

PRODUK DAN JASA Products and Services PT PLN (Persero) main product is electricity power produced by own power plant installation or independent power producer (IPP). The Company transmits the power capacity from power generating stations through high voltage transmission cable to the substations, prior to subsequent transmission through medium voltage cable to surrounding residential areas, for further transmission through low voltage distribution network to industrial consumers and household consumers.

Pada setiap tahap penurunan tegangan yang dilakukan di gardu-gardu distribusi, hingga akhirnya di instalasi pengguna, PLN memasang peralatan pengaman dan pengatur tegangan untuk kawasan tertetntu yang membutuhkannya

On each voltage lowering phase carried out in distribution substations to final phase at the end users’ installation, PLN installs security device as well as voltage regulator for certain areas in need.

Sedang untuk konsumen rumah tangga PLN memasang instalasi luar lengkap dengan pengatur pembatas daya, tegangan standar yang ditentukan dan pengukur pemakaian daya. Pada setiap periode PLN melakukan kalibrasi ulang (tera) atas akurasi peralalatan pengukur pemakaian daya untuk menjamin akurasi pencatatan. Pemasangan seluruh instrumen pengaman di instalasi akhir di tempat konsumen juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan konsumen. Perseroan juga mencantumkan petunjuk besaran tegangan listrik yang dialirkan dan peralatan yang mampu membatasi daya maksimum yang terpasang, sesuai kontrak pemasangan listrik yang ditanda-tangani kedua belah pihak (PR 1, PR 3, PR 4)

Whereas for household consumers PLN puts in external installation devices including capacity circuit breaker, fixed standard voltage, and capacity consumption measuring tools. On a regular basis PLN conducts recurring calibration measurement on the accuracy of capacity consumption measure to ensure obtaining precise recording. Installation of the entire safety instruments at the final installation in consumer location is also aiming at providing utmost security for the consumers. The Company also includes direction on the electricity power voltage transmitted and the device that is capable of restricting the installed maximum capacity, commensurate with the mutually signed power installation contract agreement between both parties.

Sepanjang jalur transmisi dan distribusi serta arealareal gardu induk, gardu distribusi dan areal trafo, Perseroan memasang peringatan agar masyarakat luas dan konsumen berhati-hati dan menjaga jarak aman dengan areal dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan maupun kesehatan konsumen dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat tersengat aliran listrik (PR 1)

All along the transmission and distribution channels as well as substation areas, distribution substations and trafo areas, the Company installs warning signs to ensure the people concerned and consumers are cautious and keep safe distance with the area. This is done for the purpose of keeping the security of network as well as consumers’ health while preventing from the risk of accident due to stung by electricity power shock.

Sekalipun Perseroan melakukan prosedur perawatan instalasi pembangkitan, jaringan transmisi, distribusi, perawatan trafo di gardu induk maupun gardu distribusi untuk menjaga kualitas dan keandalan pasokan listrik, gangguan terhadap aliran listrik sesekali tetap terjadi. Sehingga pada periode pelaporan, Perseroan tetap menerima komplain dari

Even the Company conducts regular maintenance procedures on power plant installation, transmission and distribution networks, trafo maintenance in substations or distribution substations to ensure electricity power supply quality and reliability, disruption on power transmission is still occasionally occurred. At end of the reported period, unavoidedly


Produk utama PT PLN (Persero) adalah daya listrik yang dihasilkan dari instalasi pembangkit milik sendiri maupun dari pembangkit milik swasta (Independent Power Producer/IPP). Perseroan mengalirkan daya listrik dari stasiun pembangkit melalui jaringan kabel transmisi bertegangan tinggi ke gardu induk, selanjutnya melalui kabel transmisi tegangan menengah dialirkan ke area-area sekitar pemukiman, untuk selanjutnya melalui jaringan distribusi bertegangan rendah dialirkan ke konsumen industri dan konsumen rumah tangga.

141

142

konsumen menyangkut pelanggaran atas peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan, keamanan dan keandalan aliran listrik. Namun demikian Perseroan mampu menyelesaikan komplain tersebut dengan baik. (PR 2) Kapasitas dan komposisi pembangkit Pembangkit tenaga listrik yang dimiliki perusahaan terdiri dari pembangkit dengan menggunakan tenaga air, diesel, gas, gas uap, panas bumi dan uap dengan komposisi terbesar adalah pembangkit menggunakan tenaga uap yang mencapai 34% dari total kapasitas. Dari seluruh kapasitas pembangkit yang ada, tidak seluruh pembangkit mampu mengasilkan daya hingga 100%. Tergantung perawatan dan kondisi kebutuhan listrik, umumnya instalsi pembangkit beroperasi pada 85 % kapasitas terpasang. (EU 1, EU 2)

the Company still received consumer complaints on the infringements to the rules and code of ethics on the effect of electricity power health, safety and reliability. Nevertheless, appropriate settlement of the complaints can be fixed by the Company.

Data perkembangan rinci dari sarana penyediaan tenaga listrik selama periode 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (EU 1, EU 30)

Detailed progress on the electricity power supplies during the last 5 (five) years are available on the following table.

Pembangkit

2006

2007

2008

Capacity and composition of generating unit The Company’s own power plants that consists of power plant fuelled by hydro energy, diesel, gas, gas steam, geothermal and steam, with the largest composition is steam energy that achieved 34% from the total capacity. From all existing power plants capacity, not all the power plants produce capacity up to 100%. It depends on the maintenance and condition of electricity power requirement, and in general the power plant installation operates at 85% of installed capacity level.

2009

2010

Power Plants


PLTA

3.529

3.501

3.504

3.508

3.523

Hydro Power Plant Diesel Power Plant

PLTD

2.954*

2.968*

3.020

2.980

3.268

PLTG

2.727

2.783

2.496

2.570

3.224

Gas Power Plant

PLTGU

7.021

7.021

7.370

7.370

6.951

Gas Steam Power Plant

PLTP

395

415

415

415

439

Geothermal Power Plant

PLTU

8.220

8.534

8.764

8.764

9.452

Steam Power Plant

Total

24.846

25.222

25.571

25.607

26.895

Total

Efisiensi stasiun pembangkit Jenis energi penggerak generator pembangkit, mempengaruhi efisiensi pembangkitan. Berdasarkan perhitungan biaya operasional, maka PLTA memberikan perhitungan biaya paling rendah, diikuti oleh biaya pembangkit tenaga gas. Sedang PLTD merupakan pembangkit paling tidak efisien, namun PLTD mampu memberikan fleksibilitas dalam penempatan dan besaran daya yang dibutuhkan. Adapun tingkat effisiensi masing-masing jenis pembangkit dikemukakan dalam tabel berikut berdasarkan jenis bahan bakar dan perbandingan penggunaan bahan bakar per kwh yang dihasilkan. (EU 11)

Efficiency of each generating plant type Type of energy that fuels the power generation unit influences the efficient level of generator. Based on the calculation of operational cost, hydro power plant provides the lowest cost calculation, followed by gas power plat. Whereas diesel power plant has become the most inefficient generation unit, however diesel power plant is capable of providing flexibility in the placement and volume of required capacity. Efficient level of each generation station is revealed in the followong table based on the fuel type and ratio of fuel consumption per kwh produced.

Jenis Pembangkit Type of Generation

Tara Kalor Equivalent Heat

BBM Fuel

Batubara Coal

Gas

Kcal/KWh

Ltr/KWh

Kg/KWh

MMBTU/KWh

SFC

PLTD Diesel Power Plant

2.539

0,2755

PLTU Steam Power Plant

2.634

0,2846

PLTGU Gas Steam Power Plant

2.087

0,2461

0,0080

PLTG Gas Power Plant

3.219

0,3745

0,0121

0,01501 0,5132

0,01027

Produksi tenaga listrik dan bauran energi Produksi tenaga listrik tahun 2010 sebesar 169.786 GWh mengalami kenaikan sebesar 8,28% dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 156.797 GWh. Kenaikan tertinggi dari produksi tenaga listrik berasal dari sewa pembangkit, hal ini sejalan dengan upaya untuk mengatasi pemadaman bergilir pada daerah krisis yang kurang pasokan daya.

Production of electricity power and energy mix Electricity power production in 2010 was amounted to 169,786 GWh o experienced an increase of 8.28% compared to 156,797 GWh in 2009.The highest increase of power production was derived from generating power station rents, which is in line with the effort

Data rinci produksi tenaga listrik selama periode 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada tabel di bawah ini.

Detailed information on electricity power production during the last 5 (five) years is shown on the following table.

of overcoming cycled black-out in critical areas with insufficient supply of power energy.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Electricity Production (Gwh) Produksi

2006

2007

2008

2009

2010

Produksi Sendiri

101.664

107.984

113.340

115.434

123.477

Own Production

Pembelian Tenaga Listrik

28.639

31.199

31.389

36.169

38.076

Power Purchase

Sewa Genset

2.804

3.257

4.707

5.194

8.233

Rental of Gentset

133.108

142.440

149.437

156.797

169.786

Total Production

Total Produksi

Production

By producing electricity power, PLN endeavors to maximize the energy mix aiming at optimum reduction of fuel consumption. In 2010 oil fuel consumption declined from previous level of 22.06% to 19.9%, whereas consumption of hydro energy increased significantly due to heavy rain fall during early 2010, ensuring the hydro power plant to operate at its maximum capacity.

Rincian bauran energi selama periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (EU 2, EU 30)

Details of energy mix for the last 5 years period are revealed on the following table.


Dalam memproduksi tenaga listrik, PLN berusaha untuk mengoptimalkan bauran energi dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan BBM secara optimal. Pada tahun 2010 pemakaian bahan bakar minyak menurun dari semula 22,06% menjadi 19,9%, sementara pemakaian tenaga air meningkat signifikan karena tingginya curah hujan pada awal tahun 2010, sehingga pembangkit listrik tenaga air dapat dioperasikan secara maksimum.

143

144

Tabel Bauran Energi/Energy Mix (%) Sumber Energi Bahan Bakar Minyak

2006 27,7

2007 25,5

2008 27,7

2009 22,06

2010 19,90

Non Bahan Bakar Minyak Air Batubara Panas Bumi

Energy Resources Oil Fuel Non oil fuel

6,6

7,5

7,2

6,57

9,32

28,8

29,3

27,6

27,51

27,50

Coal

2,4

2,2

2,3

2,24

2,00

Geothermal

Water

Gas Alam

13,0

13,5

14,2

18,59

18,86

Natural Gas

Beli

21,5

22,0

20,9

23,07

22,43

Purchase


Rencana penambahan daya Berdasarkan target peningkatan pertumbuhan perekonomian dalam beberapa tahun kedepan, Pemerintah dan Manajemen Perseroan telah memperhitungkan bahwa Indonesia harus menambah daya listrik dan kapasitas pembangkit sebesar 20.000 MW selama sepuluh tahun mendatang. Asumsi makro ekonomi digunakan dalam perhitungan tersebut, termasuk target untuk memenuhi tingkat elektrisitas nasional hingga diatas 95% dalam jangka panjang.

Power capacity building plan Based on the economic growth enhancement target within several years ahead, the Government and the Company’s management board have calculated that Indonesia should increase its electricity power energy and generating capacity to an amount of 20,000 MW within the next 10 years. Macro economic assumption has been used in that calculation, including the target to fulfill the national electricity level up to more than 95% in the long-term period.

Berdasarkan pendekatan sasaran makro-ekonomi dan kenyataan bahwa konsumsi listrik per-rumah tangga/kapita di Indonesia yang saat ini masih tergolong paling rendah di Asia, Perseroan dan Pemerintah Indonesia kini tengah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I, dengan sumber energi pembangkit berbahan bakar batubara. Langkah ini disusul dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II, dengan sumber energi bauran, PLTA, batubara, panas bumi dan gas. Penjelasan lebih mendetail atas kedua program ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PLN (Persero) (EU 10, EU 23, EN 4)

Based on macro-economic target approach and the fact that electricity power consumption percapita in Indonesia is currently belong to the lowest category in Asia, the Company and the Indonesian Government has been presently conducting the First Phase 10,000 MW Electricity Power Generation Development Acceleration Program, with coal energy resources for the power generating plants. This step is followed by the execution of the Second Phase10,000 MW Electricity Power Generation Development Acceleration Program, using mix energy resources, hydropower, coal, geothermal and gas. Further details on both programs are available on the Annual Report of PT PLN (Persero) year 2010.

Selain dua program percepatan tersebut, Perseroan menjalin kerjasama dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan membeli daya listrik dari stasiun pembangkit yang mereka kelola untuk kemudian didistribusikan melalui jaringan tranmisi dan distribusi milik PLN.

Apart from both two acceleration programs, the Company carries out cooperation with Indopendent Power Producer (IPP) by purchasing electricity power energy from the IPP managed power plants to be further distributed through PLN own transmission and distribution networks.

Pada umumnya pembangunan stasiun pembangkit baru milik PLN baik dalam rangka percepatan pembangunan maupun realisasi rencana pembangunan pada skema yang wajar dilakukan diatas tanah yang telah dibebaskan. Jika ada lokasi pembangunan yang berada di areal tanah adat/

In general the development of PLN owned new power generating stations either in the framework of development acceleration or realization of regular scheme development plan is carried out in the already cleared land areas. If the development area is located on customary communal/ulayat traditional zone, then

appropriate approach is rendered to ensure no conflict of interest arises.

Sebagai contoh, pembangunan PLTA Genyem di Provinsi Papua berlokasi di tanah kehutanan dan tanah adat. Proses pinjam pakai kawasan hutan telah diproses sesuai peraturan yang berlaku sedangkan pembebasan tanah adat telah dilakukan dengan perturan yang berlaku serta dengan mekanisme adat. Tidak ada peristiwa pemindahan penduduk untuk PLTA Genyem karena tidak ada penduduk yang bermukim di tanah lokasi pembangunan PLTA Genyem. (EU 19, EU 20) Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dengan masyarakat pemilik tanah adat, PLN telah menyusun program pemberdayaan masyarakat adat (community development action plan/CDAP) yang berisi program-program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial PLN (Corporate Social Resposibility/CSR). Program CSR disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat adat di sekitar lokasi proyek PLTA Genyem. Program CSR tersebut antara lain pembangunan proyek air bersih dan penyambungan listrik. Sehingga tad ada kasus perselisihan dengan penduduk asli menyangkut hak tanah selama periode pelaporan. (HR 9, EU 19)

As an example the Genyem hydropower construction in the Province of Papua is located in forestry area and traditional communal land. The process of using by borrowing the forestry area has been undergoing procedures in compliance with the prevailing regulations, whereas the customary communal land clearance has been conducted in accordance with the prevailing regulations and also the local customary traditional mechanism. No migration occurs for Genyem Hydro Power Plant as no inhabitants reside in the location of Genyem Hydro Power Plant construction area. To anticipate the occurrence of dispute with the community of customary communal land owners, PLN has formulated a Community Development Action Plan (CDAP) containing people empowerment program as the manifestation of PLN Corporate Social Responsibility (CSR) scheme. The CSR program has been prepared on the base of consult result with the local government and local traditional figures around the location of Genyem Hydro Power Plant project. The CSR scheme among others consisted of clean water project development and electricity power connection. It comes out that there is no dispute case occurred with the indigenous local residents concerning land property ownership during the reported year.

Susut jaringan (EU 12) Secara total, realisasi susut jaringan tahun 2010 mencapai 9,70%, dengan komposisi 2,25% untuk transmisi dan 7,64% untuk distribusi. Pencapaian susut jaringan ini lebih baik dari tahun 2009 yang sebesar 9,93%. Adapun upaya jangka pendek yang dilakukan Perusahaan untuk menurunkan susut non teknis adalah melalui peningkatan kualitas pembacaan pemakaian tenaga listrik, dengan cara : • melakukan pengawasan terhadap hasil baca meter, • membaca pemakaian tenaga listrik pelanggan potensial secara remote dengan menggunakan Automatic Meter Reading (AMR) yang dipasang pada pelanggan tersebut, • menertibkan pemakaian tenaga listrik kepada pelanggan yang melakukan pencurian tenaga listrik.

Network losses In total, realization of network losses in 2010 was amounted to 9.70%, with the composition of 2.25% for transmission and 7.64% for distribution. The network losses record is better than in 2009 of 9.93%. Whereas the short-term effort carried out by the Company to reduce non-technical losses is through the improvement of electricity power consumption meaurement by way of: • conducting supervision to the electricity meter records, • measuring potential customers power consumption through remote system by using Automatic Meter Reading (AMR) installed at the customers’ spots, • controlling the electricity power consumption by customers that steal the Company’s electricity power.

Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan listrik Perseroan melakukan tindakan tegas atas

To improve the effectivity of power electricity consumption, the Company takes a bold action on


ulayat, maka dilakukan pendekatan yang memadai sehingga tidak menimbulkan konflik.

145

146

setiap keterlambatan pembayaran maupun tindak pencurian tenaga listrik. (EU 27)

each payment delay or electricity power stealing act.

Disamping usaha tersebut di atas, secara berkesinambungan Perseroan berupaya menurunkan susut teknis melalui: • Pemasangan trafo sisipan dan penambahan jumlah Jaringan Tegangan Rendah (JTR), agar arus penghantar lebih kecil dan tegangan ujung menjadi lebih baik. • Pembentukan organisasi di cabang dan wilayah/ distribusi yang bertanggung jawab terhadap akurasi pengukuran pemakaian tenaga listrik. • Perolehan sertifikasi mutu ISO 9001 pada proses bisnis Pengelolaan Alat Pencatat Pemakaian (APP) tenaga listrik. • Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL), penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penerangan reklame ilegal secara intensif • Pemeriksaan rutin pelanggan besar terhadap akurasi Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT) dan wiring (pengawatan).

Apart from the above measures, the Company has been continously putting efforts in lowering the technical losses through: • Installing inserted trafo and increasing the quantity of Low Voltage Network (JTR), to ensure smaller electric current transmission and better end voltage. • Establishing organization in branches and regions/ distribution that is in charge of the accuracy of electricity power consumption measurement. • Obtaining ISO 9001 quality certification on the business process of electricity power Consumption Measurement Device Management. • Conducting intensive control over Electricity Power Consumption, Public Avenue Lighting as well as illegal advertisement lighting. • Routine inspection over major customers toward the accuracy of Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT) and wiring.

Tabel Susut Jaringan/Network Losses PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

2006

2007

2008

2009

Susut Transmisi

%

2,26

2,24

2,17

2,18

2010 2,25

Transmission Losses

Susut Distribusi

%

9,18

8,84

8,29

7,93

7,64

Distribution Losses

Susut Jaringan

%

11,45

11,08

10,67

9,93

9,70

Network Losses

MANAJEMEN PRODUK PRODUCT MANAGEMENT PLN melakukan identifikasi dan inovasi produk untuk memenuhi persyaratan kelompok pelanggan dan segmen pasar dengan berpedoman pada surat Dirjen LPE No 114-12/39/600.2/2002 tanggal 2 Mei 2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Ketenagalistrikan dan dengan cara mendengarkan kebutuhan pelanggan atas mutu tenaga listrik untuk keperluan masingmasing kelompok pelanggan melalui kegiatan temu pelanggan, temu asosiasi kelompok industri/usaha serta memperhatikan data komplain pelanggan.

PLN conducts product identification and innovation to fulfill the requirements of customer groups and market segments pursuant to the Letter of the Directorate General of LPE No 114-12/39/600.2/2002 dated May 2, 2002 on Electricity Service Quality Indicators and by way of listening to the customer needs on electricity power quality for the inerest of each customer group through the activities of customer gathering, industrial/ business group association meeting as well as paying attention to the customer complaints records.

Masukan ini, dibahas, dianalisis dalam pertemuan PLN Pusat dengan unit untuk mencari solusi pemenuhan mutu listrik, dengan melihat kemampuan instalasi ketenagalistrikan yang ada. Metoda tsb diterapkan di seluruh unit, dengan melakukan inovasi operasi maupun pemasangan peralatan baru. Untuk menarik pelanggan baru dan memperluas hubungan pelanggan eksisting, PLN meningkatkan ketersediaan daya di satuan sistem ketenagalistrikan, rehabilitasi jaringan, serta menawarkan inovasi produk dan layanan sebagaimana pada tabel dibawah, yang dilaksanakan di seluruh unit pelayanan PLN.

This input is further discussed, analysed in the PLN Head Office meeting with units to search for solution in quality power fulfilment by considering the capability of existing electricity installation. The method is implemented in the whole units by rendering operational innovation or new equipment installation. To attract new customers and expand relationship with existing customers, PLN improves power supply availability in the electricity power system unit, network rehabilitation, and offering product and service innovation as described in the following table, and duly executed throughout the service unit of PLN.

Hasil perbaikan mutu produk ini diukur, dievaluasi kembali, sebelum dan sesudah dikonsumsi pelanggan. Evaluasi dan sharing layanan dilakukan pada forum niaga setiap triwulan. Pengukuran dan evaluasi meliputi tegangan pelayanan, urutan fase, frekuensi.

Result of product quality improvement is subsequently measured, re-evaluated, before and after being consumed by the customers. Evaluation and service sharing is held during the quarterly business forum. Measurement and evaluation includes the voltage service, phase sequences and frequency.

NO

KELOMPOK PELANGGAN Customer Category

INOVASI LAYANAN Service Innovation

Rumah Tangga (R) Household

Prabayar prepaid, PPOB

2

Bisnis (B) Business

PPOB, B to B, AMR

3

Industri (I) Industry

PPOB, B to B, AMR

4

Publik (P) Public

Meterisasi Meterization, AMR

Demand Side Management (EU 7) Untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik kepada seluruh pelanggan ditengah keterbatasan kapasitas pembangkit, terutama pada saat beban puncak, Perseroan menerapkan program Demand Side Management. Program ini dilaksanakan untuk memangkas atau mengalihkan beban puncak dengan cara: • Mekanisme konservasi energi dengan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi.

PDKB, Genset bergerak, Trafo bergerak Hotline Maintenance, Mobile Genset, Mobile Trafo

Demand Side Management To maintain electricity power supply reliability and continuity to the whole customers amidst limitation on the power generation capacity, epecially during the peak load, the Company implements Demand Side Management program. The program is carried out to reduce or alternate the peak load, by way of: •

Energy conservation mechanism by driving the public to conduct energy saving practice.


1

INOVASI PRODUK Product Innovation

147

148


•

•

•

Memberikan paket diskon kepada pelanggan industri dan bisnis skala besar yang dapat mengalihkan bebannya dari waktu beban puncak ke waktu luar beban puncak. Untuk daerah-daerah yang daya mampu pembangkitnya masih kritis, maka ermintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri dapat diberikan dengan catatan tidak menggunakan listrik pada waktu beban puncak (WBP). Melakukan kampanye pengurangan beban listrik pada waktu beban puncak.

Supply side management Dilain pihak, untuk mengatasi masalah kekurangan daya pembangkit yang dikelola sendiri, Perseroan melakukan upaya lain dalam menjaga kendalan pasokan di waktu beban puncak, yakni dengan menerapkan program Supply Side Management (SSM) dengan membeli kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pembangkit swasta untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik dari pembangkit milik PT PLN (Persero).

•

•

•

Providing discount package to large scale industrial and business customers which can shift the power load from peak load period to other time outside the peak load. For regions with critical capacity of power generation supplies, new connection requet for industrial tariff customers can be given provided the electricity power is not used by the customer during the peak load period. Conducting electricity power reduction campaign during the peak load period.

Supply side management On the other hand, to overcome the scarcity problem of own managed power generation unit, the Company conducts other efforts to maintain power supply reliability during the peak load period, which is by implementing Supply Side Management (SSM) through purchasing the excess of power supply generated by several independent power producers to fulfill the scarcity of power supply from PT PLN (Persero) own power generating stations.

pengendalian mutu quality control PLN selalu memastikan mutu layanan agar memenuhi standar kesehatan, keselamatan & keamanan baik untuk pelanggan maupun tempat kerja melalui penerapan sistem LK2 dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kpts Dir No. 090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi, No. 091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum dan No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja yang merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

PLN consistently ensures quality service rendering to fulfill the health, safety and security standards either for customers or work environment through the implementation of LK2 system and living environment management pursuant to the Board of Directors’ Decision No. 090.K/DIR/2005 on the Guidance of Installation Safety, No. 091.K/DIR/2005 on Guidance of Public Safety and No.092.K/ DIR/2005 on Guidance of Occupational Safety, which are elaboration of the Act No. 1 year 1970 on Occupational Safety.

Dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut PLN menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996.Monitoring dan evaluasi implementasinya dilaksanakan setiap semester melalui sistem penilaian tingkat kinerja (kpts Dir No. 031.K/DIR/2010 dan Kpts Dir No. 032.K/DIR/2010) dengan mengacu pada faktor-faktor sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah.

By implementing the above provisions, PLN uses the Occupational Safety and Health Management System in compliance with the Minister of Manpower Regulation No. PER.05/MEN/1996. Subsequent monitoring and evaluation implementation is carried out every semester through performance level assessment system (the Board of Directors’ Decision No. 031.K/DIR/2010 and BoD’s Decision No. 032.K/DIR/2010) by referring to the essential factors as listed on the following table.

Faktor Factor

Indikator Indicator

Kesehatan Health

Studi&Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan atau UKLUPL dan atau DPPL) Environmental Document Preparation & Studies (AMDAL and/or UKL-UPL and/or DPPL)

Kesehatan Health

Pelaksanaan pengelolan lingkungan Envronmental Management Execution

Kesehatan Health

Pelaksanaan pemantauan lingkungan Environmental Monitoring Execution

Review/revisi/peninjauan kembali dokumen lingkungan (AMDAL atau RKL-RPL atau UKL-UPL atau DPPL) Review/Revision/Re-evaluation on the Environmental Documents ((AMDAL and/or UKL-UPL and/or DPPL)

Keselamatan Safety

Kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja (PAK) Work Accident or Ailments due to Work

Keselamatan Safety

Kecelakaan masyarakat umum karena kelalaian PLN Public Community Accident due to PLN Negligence

Keselamatan Safety

Target/Sasaran Target/Objectives Tepat waktu atau lebih cepat On time or even faster

UPL, UKL

Kegiatan pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan RKL/UKL Management activities carried out in accordance with RKL / UKL • • • •

Baku mutu limbah cair terpenuhi Baku mutu udara terpenuhi Tidak ada keluhan dari masyarakat Dibuat neraca limbah B3

• • • •

Fulfilment of Liquid Effluent Quality Standard Fulfilment of Air Quality Standard No complaint from the communities. Hazardous waste balance is to be prepared.

Tepat waktu atau lebih cepat On time or even faster

Jumlah kecelakaan Frequency of Accident

0 (zero accident)

Kebakaran instalasi/bangunan dan gangguan/ kerusakan instalasi Burning of installation/building and disruption/ damage of installation

Kali Times

0

Keamanan Security

Penerapan standar SNI, SPLN dan standar lainnya pada setiap kegiatan ketenagalistrikan Implementation of SNI, SPLN standards and other standards on each electricity event

%

100

Keamanan Security

Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan Electricity Technical Manpower Competence Certification

%

100

Keamanan Security

Sertifikasi laik operasi bagi instalasi Operational Feasibility Certification for Installation

%

100

Keamanan Security

Sertifikasi system manajemen K3 (SMK3) EHS Management System Certification

%

100

0 (zero accident)


Kesehatan Health

Ukuran Size

149

150

LAYANAN KEPADA PELANGGAN Service to Customers Jumlah pelanggan, komposisi dan daya tersambung Jumlah pelanggan pada tahun 2010 mencapai 42.435 ribu pelanggan, naik 5,78% dibandingkan tahun 2009, disebabkan adanya penambahan pelanggan sebesar 2.317.702 pelanggan pada akhir tahun 2010. Penambahan pelanggan terjadi sebagai hasil upaya Perseroan untuk meminimalkan daftar tunggu penyambungan baru melalui Gerakan Sehari Sejuta Sambungan (GRASSS).

Total customers, composition and connection capacity Total numbers of customers in 2010 achieved an amount of 42,435 thousand customers, increased 5.78% compared to year 2009, due to increasing number of customers by 2,317,702 at end of 2010. The raise is due to the result of Company’s efforts in minimizing the waiting list of new connection through One Day One Million Connection Movement (GRASSS).

Tabel Pertumbuhan Pelanggan Number of Customers Growth 2006 Jumlah pelanggan Pertumbuhan

2007

2008

2009

2010

(Ribu plg)

35.751

37.334

38.844

40.117

42.435

Customers numbers

(%)

3,45

4,43

4,05

3,28

5,78

Growth

Tabel Jumlah Pelanggan (Ribu Pelanggan) Number of Customers Table (Thousand Subscribers) (EU 3) Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

Decription


Rumah Tangga

33.118

34.684

36.025

37.099

39.324

Household

Usaha Bisnis

1.655

1.611

1.716

1.802

1.912

Business

Industri

46

47

48

48

49

Industry

Umum

931

992

1.055

1.168

1.150

Public

35.751

37.334

38.844

40.117

42.435

Total

Jumlah

Sedangkan daya tersambung pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 4.545 MVA dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi total 67.439 MVA. Peningkatan daya tersambung ini sangat berkaitan erat dengan penambahan pelanggan. Semakin banyak calon pelanggan yang dapat dilayani penyambungannya, maka semakin tinggi pula jumlah daya tersambungnya.

Whereas the connection capacity in 2010 experienced an increase of 4,545 MVA from the preceding year, to make a total of 67,439 MVA. Increasing connection capacity is closely related with the expansion of total customers. The more connection of potential customers served, the higher amount of connected power they make.

Tabel Pertumbuhan Pelanggan Number of Customers Growth 2006 Daya Tersambung Pertumbuhan

2007

2008

2009

2010

MVA

53.317

56.549

60.086

62.894

(%)

5,13

6,06

6,25

4,67

67.439 Connected Power 7,23

Growth

Tabel Daya Tersambung (MVA) Connected Power Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

Description

Rumah Tangga

26.100

27.777

29.335

30.700

33.202

Household

Usaha Bisnis

10.254

10.939

11.942

12.710

13.772

Business

Industri

13.292

13.881

14.531

14.790

15.566

Industry

Umum

3.669

3.952

4.278

4.694

4.899

Public

Jumlah

53.317

56.549

60.086

62.894

67.439

Total

Dengan jumlah 42,4 juta pelanggan di akhir tahun 2010 dan daya tersambnung mencapai 67,4 MVA, maka total tingkat elektrifikasi secara nasional adalah sebesar 66,52%. Berarti masih banyak daerah maupun masyarakat Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. (EU 26) Perseroan berupaya melakukan ekspansi penambahan jumlah pembangkit dan jaringan transmisi dan distribusi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

With a total of 42.4 million customers at end of 2010 with a connected power of 67.4 MVA, therefore the total national electrification level is amounted to 66.52%. This means there are more regions or communities in Indonesia that have not enjoyed the electricity power transmission. The Company makes best efforts in expanding the increase of power generating stations, transmission and distribution networks to reach out the whole regions of Indonesia.

Pusat pengaduan PLN mengelola keluhan pelanggan melalui call centre 123, atau melalui loket dinas gangguan dan loket pengaduan. Setiap keluhan pelanggan tersebut dimonitor penyelesaiannya secara harian, mingguan, dan bulanan oleh supervisor, asisten manajer dan manajer unit pelaksana. (PR 4, PR 8)

Complaint handling PLN handles customer complaints through the Call Centre 123, or through disruption service and complaints counters. Each customer complaint settlement is monitored on daily, weekly and monthly basis by the supervisor, assistant manager, and executive manager of the unit.

Untuk menjamin terselesaikannya keluhan secara tuntas, maka penanganan keluhan pelanggan dicatat pada logbook pelayanan. Unit menerapkan data base komplain dengan sistem terkomputerisasi. Penyelesaian keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam target kinerja unit.

To ensure the comprehensive settlement of the complaints, the customer complaints handling are registered on the service logbook. The Unit implements complaints data base by a computerized system.


151

152


Untuk memastikan keluhan pelanggan ditangani dengan tepat dan efektif, PLN menetapkan standar waktu pelayanan per jenis gangguan pada unit pelaksana, yaitu: (PR 6) • Kedatangan petugas: 30 menit. • Gangguan trafo: 4 jam. • Gangguan JTR: 1,5 jam • Gangguan SR: 30 menit.

To ensure that each customer complaint is handled accurately and effectively, PLN has set up service time standard for each complaint on its handling unit, which is: • Officer arrival: 30 minutes • Trafo disruption: 4 hours • JTR disruption: 1.5 hours • SR disruption: 30 minutes

Setiap tahun dilakukan lomba pelayanan gangguan unit yang diselenggarakan oleh PLN Pusat. Manajemen keluhan pelanggan dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan keterikatan pelanggan dengan cara memperbaiki standar pelayanan, dan menjelaskan penyebab gangguan kepada pelanggan dan permintaan maaf kepada pelanggan atas terjadinya gangguan.

Each year PLN Head Office conducts unit disruption service competition. The customer complaint management is carried out to recover the customer trust and improve customer bonding through service standard improvement, and explain the cause of trouble to the customers along with the request of forgiveness to the customers concerning the inconvenience of trouble.

Adanya kebijakan sesuai Kep Dirjen LPE No.1612/43/600.3/2003, bahwa apabila standar pelayanan terlampaui dari yang dijanjikan maka akan diberikan kompensasi sebesar 10% Biaya Beban. Kompensasi ini dilaksanakan di seluruh unit pelaksana pelayanan pelanggan. Kumpulan dan analisis keluhan pelanggan digunakan untuk perbaikan organisasi dan pengembangan instalasi ketenagalistrikan dan dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan.

Implementation of the policy pursuant to the Decision of Directorate General of LPE No. 16-12/43/600.3/2003, in which 10% Burden Cost compensation will be given if the service standard is surpassed from the promised level. The compensation is carried out throughout customer service unit. Compilation and analysis of customer complaints are subsequently used for improvement in the electricity installation organization and development, and input for the preparation of Long-Term Plan as well as Company’s Annual Work Plan and Budget.

Perseroan senantiasa menghormati privasi pelanggan, dalam menyampaikan keluhannya, sehingga selama periode pelaporan tidak ada denda terkait pelanggaran atas privasi pelanggan. (PR 9)

The Company always pays respect to the customer privacy in expressing their complaints, therefore during the reported period there was no penalty incurred due to the customer privacy infringements.

Survey kepuasan pelanggan Survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap tahun. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan pelanggan dipandang dari perspektif pelanggan, dan sekaligus memberikan penilaian terhadap kemampuan unit operasional dalam memelihara kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dari hari ke hari. (PR 5)

Customer satisfaction survey The customer satisfaction survey is carried out on yearly basis. The survey aims to identify the customer service quality level in view of the customer perspectives, and at the same time provides assessment to the operational unit capability in maintaining day-to-day quality service provided to the customers.

Hasil yang ditampilkan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelanggan listrik yang dilayani oleh 5 PLN Distribusi dan 16 PLN Wilayah. Survei dikelompokkan atas 7 (tujuh) kriteria pelayanan : 1. Layanan Kualitas Produk 2. Layanan Informasi 3. Layanan Pasang Baru 4. Layanan Ubah Daya 5. Layanan Catat Meter 6. Layanan Rekening 7. Layanan Gangguan Jaringan

Result as revealed on the base of survey to electricity power customers were served by 5 PLN Distribution and 16 PLN Regions. Survey is categorized in 7 (seven) service criteria: 1. Product Quality Service 2. Information Service 3. New Connection Service 4. Capacity Change Service 5. Meter Recording Service 6. Accounts Service 7. Network Disruption Service

Rentang Skala Kepuasan Adalah

Range of Satisfaction Scale

16,66%-33,32%

Sangat tidak puas Very Unsatisfied

33,33%-49,99%

Tidak puas Unsatisfied

50,00%-66,66%

Kurang puas Less Satisfied

66,67%-83,32%

Cukup puas Sufficiently Satisfied

83,33%-100%

Puas Satisfied

>100%

Sangat puas Very Satisfied

Jenis layanan Type of Service

Tingkat kepuasan pelanggan Customer Satisfaction Level

Rumah Tangga House Hold

Rumah Tangga Besar Major House Hold

Sosial Social

Sosial Besar Major Social

Bisnis Business

Bisnis Besar Major Business

Industri Industry

Industri Besar Major Industry

Publik Public

Gangguan jaringan Disruption Service

%

91,8

90,3

91,4

90,8

91,0

90,1

88,7

88,1

90,8

Kualitas produk Product Quality

%

89,8

88,5

89,7

90,5

88,8

90,1

87,2

89,7

89,4

Informasi Information

%

87,6

93,8

91,1

95,7

91,0

88,8

87,8

98,6

88,0

Catat meter Meter Reading

%

92,2

92,7

91,5

88,5

94,9

93,4

85,2

87,7

90,3

Pasang baru New Installation

%

90,9

90,8

91,9

92,4

92,0

93,3

90,9

94,7

91,8

Ubah daya Capacity Change

%

93,6

93,0

94,8

93,0

94,5

94,8

92,5

95,7

94,1

Rekening Billing

%

92,2

91,1

93,2

91,4

92,8

92,5

113,4

920

92,3


Results of Survey Year 2010:

Hasil survei tahun 2010 adalah sebagai berikut: (PR5)

153

154


Tindak lanjut perbaikan yang memerlukan biaya dan waktu perbaikan berjangka panjang, dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP), sedangkan untuk yang berjangka pendek dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Penggunaan sumber daya untuk perbaikan yang dialokasikan dalam RKAP maupun RJP tersebut diukur dengan perbaikan target kinerja produk atau layanan.

Follow up of the improvement that requires substantial cost and longer term period of betterment are included in the Long-Term Plan, whereas for short-term ones are included in the Company’s Annual Work Plan and Budget. Utilization of resources for improvement which is alocated on the Annual Work Plan and Budget or Long-Term Plan are measured for the productand service performance improvement target.

Hasil pengukuran kepuasan dan keterikatan pelanggan ini juga disampaikan kepada pihak internal terkait yang selanjutnya akan dicantumkan sebagai target perbaikan kinerja dan dituangkan pada dokumen Service Level Agreement (SLA) yang disepakati dalam kontrak outsourcing.

Result of the customer satisfaction and bonding measurement is also forwarded to the related internal parties for further description as performance improvement target and is laid down on the mutually agreed Service Level Agreement (SLA) documents on the outsourcing contractual agreement.

Tingkat layanan – Mutu dan Keandalan Perusahaan melaksanakan program peningkatan mutu layanan kepada konsumen secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan, melalui kegiatankegiatan berikut : • Mengembangkan komunikasi mutu layanan kepada publik secara transparan. • Melakukan klasifikasi tingkat mutu layanan secara nasional. • Menjadikan tingkat mutu layanan sebagai dasar penyusunan kegiatan investasi.

Service Level – Quality and Reliability The Company executes the service quality enhancement program to the consumers in gradual stages commensurate with the financing condition, through the following activities: • Developing transparent service quality communication to the public. • Conducting national classification of service quality level. • Ensuring service quality level as the foundation for investment activity preparation.

Tingkat keandalan mutu layanan diukur melalui jumlah frekuensi pemadaman yang dialami pelanggan selama setahun yang dinyatakan dalam System Average Interuption Frequency Index (SAIFI), dan berapa lama waktu pemadaman yang dialami pelanggan yang dinyatakan dalam System Average Interuption Duration Index (SAIDI). (EU 28, EU 29)

Service quality reliability level is measured through the total frequency of black out experienced by the customers for one year period as stated on the System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), and how long the black out experienced by the customers that as stated on the System Average Interuption Duration Index (SAIDI).

Program jangka pendek yang telah dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan adalah: (EU 6) • Menunda jadwal pemeliharaan pembangkit • Melakukan sewa genset • Memanfaatkan excess power dari perusahaan yang memiliki pembangkit sendiri • Melakukan relokasi mesin pembangkit dari daerah yang tidak mengalami kekurangan pasokan daya ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan daya • Menurunkan beban puncak dengan melaksanakan program demand side management Dalam jangka panjang untuk meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik, Perseroan tengah berusaha mempercepat penyelesaian proyek pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I yang akan diikuti tahap II serta penyelesaian jaringan transmisi distribusi.

Short-term program that was executed by the Company to improve the quality service to customers are as follows: • Postponing the generation unit maintenance schedule • Implementing genset rentals • Utilizing excess power from independent power producers • Conducting power generation engines relocation from sufficient power capacity supplied areas to areas that experience scarcity in power capacity supply. • Reducing the peak load by conducting demand side management program. In the long run to improve the quality and reliability of electricity power supply, the Company is currently undergoing efforts in accelerating the accomplishment of 10,000 MW phase I electricity power plant development project, to be followed by its subsequent phase II and accomplishment of transmission and distribution networks.

Capaian angka SAIDI tahun 2010 sebesar 418 menit/ pelanggan jauh lebih baik dari angka SAIDI tahun 2009 sebesar 1.002 menit/pelanggan, demikian pula dengan pencapaian angka SAIFI tahun 2010 sebesar 6,82 kali/ pelanggan lebih baik dari angka SAIFI tahun 2009 sebesar 10,78 kali/pelanggan. Ukuran keandalan mutu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

SAIDI achievement year 2010 was 418 minutes/ customer, which is much better than 2009 score of 1,002 minutes/customer, that makes the SAIFI scoring achievement in 2010 to be 6.82 times/ customer better than SAIFI score in 2009 of 10.78 times/customer. Measurement of reliability level during the last five years are as follows.

Tabel SAIDI / SAIFI (EU 28, EU 29) 2007

2008

2009

menit/pelanggan

1.621

1.736

4.854

1.002

2010 418

SAIFI

kali/pelanggan

13,85

12,77

13,33

10,78

6,82


2006 SAIDI

155

156

PEMASARAN DAN PROMOSI Marketing and Promotion


Usaha-usaha terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan pada tahun 2010 adalah: Peningkatan Integritas Layanan Publik terkait survei KPK. • Pelaksanaan Pilot Project Peningkatan integritas layanan Publik di Jabodetabek dengan realisasi skor sebesar 5,58 dari sasaran yang ditetapkan sebesar 7.

Related efforts of marketing activities conducted throughout 2010 are: Public Service Integrity Improvement in relation to KPK survey • Implementation of Public Service Integrity Improvement Project in Jabodetabek with realized sore of 5.58 from the defined target of 7.

•

Implementasi Listrik Prabayar di Jawa Bali sebanyak 870.825 pelanggan dari sasaran sebesar 272.950 pelanggan dengan rincian di Indonesia Barat sebanyak 15.649 pelanggan dari sasaran sebesar 12.000 meter prabayar dan di Indonesia Timur sebesar 12.182 pelanggan dari sasaran sebesar 10.000 pelanggan;

•

Prepaid electricity implementation in Java– Bali areas achieving 870,825 customers from the target of 272,950 customers, consisted of West Indonesia of 15,649 customers from the target of 12,000 meter prepaid and in East Indonesia of 12,182 customers from the target of 10,000 customers;

•

Penuntasan Daftar Tunggu sambungan listrik melalui: i) penetapan Proses Bisnis Pasang Baru yang lebih sederhana, transparan dan adanya kepastian daya, ii) pelaksanaan Gerakan Sehari Sejuta Sambungan pada Hari Listrik Nasional ke 65 tanggal 27 Oktober 2010, iii) pelaksanaan Program Penyambungan 1000 MW untuk Pengusaha pada tanggal 15 Desember 2010 sebanyak 2833 pengusaha di Jabodetabek, Karawang dan Banten Utara dengan realisasi total daya sebesar 1600 MW.

•

Accomplishment of electricity power connection waiting list through: i) determining a simpler, transparent and availability of capacity supplies of New Installation Business Process, ii) execution of the One Day One Million Connection Movement during the 65th National Electricity Day on October 27, 2010, iii) execution of 1,000 MW. Connection Program for Businessmen on December 15, 2010 covering 2,833 entrepreneurs in Jabodetabek, Karawang and North Banten areas, with total realized power capacity of 1,600 MW.

•

Pelaksanaan pemasangan Listrik Energi Surya bagi pelanggan yang belum terlistriki di wilayah Indonesia Timur, yaitu Papua dan Bunaken (Sulutenggo).

•

Execution of Solar Energy Power installation for customers who have not received the power connection in East Indonesia region, covering Papua and Bunaken (Sulutenggo).

IMPLIKASI KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM Financial Implication toward Climate Change The Company’s operational activities that embrace the whole regions of Indonesia and majority of them are in open spaces have a specific nature that they are very critical to the climate change. The current extreem weather condition, either prolonged dry season or long-drawn-out rainy season severley affected the smooth operation of the Company and implicated to the escalation in operational cost.

Perubahan cuaca ekstrim berupa kemarau berkepanjangan yang pernah terjadi berdampak pada kurangnya debit air pada waduk-waduk reservoir pada stasiun PLTA. Akibatnya pasokan daya listrik dari PLTA berkurang, sehingga PLN harus menambah pasokan daya dari stasiun PLTD dan PLTU dengan biaya pembangkitan per kwh lebih mahal.

Extreem weather changes in the form of prolonged draught that occurred before has taken its toll to the scarcity of water debit in hydropower plant reservoirs. As a result electricity power supply from the hydropower plants decreasing, that enforced PLN to increase additional power capacity supply from both the diesel power stations and hydropower stations, which lead to higher and more expensive power generating cost per kwh.

Sebaliknya, saat cuaca ekstrim berupa curah hujan berkepanjangan terjadi pada periode pelaporan, debit air PLTA mencukupi dan kapasitas pembangkit PLTA beroperasi penuh. Namun PLN menghadapi kenaikan biaya bahan bakar batubara, mengingat areal penambangan banyak yang mengalami kendala bahkan banjir besar seperti terjadi di Australia. Akibatnya pasokan batubara berkurang dan harganya meningkat, sehingga biaya operasional pembangkitan PLTU meningkat.

Reversely, during extreem weather of prolonged rainy season that occurred during the reported year, the water debit from hydropower plants was sufficient for the full operation of hydropower station generating capacity. However the Company had to encounter coal fuel cost increase, considering most of the mining areas were suffered from the wet season, and even more there was flash flood disaster that occurred in Australia. As a result there was scarcity in coal supply and predictably causing the price to increase, therefore making the steam power plant generating operational cost escalating.

Curah hujan berkepanjangan juga menyebabkan terjadinya kenaikan muka air laut yang menyebabkan tergenangnya air di wilayah daratan sehingga terjadi rob di PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Tanjung Priok yang terjadi secara rutin sehingga mengganggu kinerja pembangkit tersebut.

The prolonged heavy pouring rain also caused the water sea surface level raising that led to flooding in the inland areas, and even robs, in the PLTGU Tambak Lorok and PLTGU Tanjung Priok, that frequently happens and disturbing the power plants performance.

PLN melakukan beberapa investasi khusus untuk mengatasi dampak perubahan iklim ekstrim terhadap instalasi pembangkitan yang terletak di pinggir pantai, mencakup: (EC 2) • Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rob di PLTGU Tambak Lorok: a. Membangun tembok penghalang sekeliling unit setinggi 2 meter sepanjang 1.200 meter (2009). b. Memasang pompa pengendali banjir. • Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rob di PLTGU Tanjung Priok: a. Membangun tembok penghalang sekeliling unit setinggi 2 meter sepanjang 500 m (2009) b. Memasang pompa pengendali banjir (2009) c. Membuat pintu-pintu air pada saluran air (selokan) d. Pemeliharaan sarana pengendali banjir (2010)

PLN carries out several particular investments to overcome the effect of extreem weather changes to the power generation installations that are located along side the coastal areas, covering: • Efforts to overcome rob disaster in PLTGU Tambak Lorok: a. Building shelter walls around the unit of 2 meters height, all along 1,200 meters (2009). b. Installing flood restriction control pumps. • Efforts to overcome rob disaster in PLTGU Tanjung Priok: a. Building shelter walls around the unit of 2 meters height, all along 500 meters (2009) b. Installing flood restriction control pumps. c. Building water gates on the water channels (gutters). d. Maintaining flood control devices (2010).


Kegiatan operasional PLN yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas dilaksanakan di luar ruang, tentu sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi cuaca ekstrim saat ini, baik berupa kemarau berkepanjangan maupun musim hujan yang berkepanjangan memberikan dampak terhadap kelancaran operasional PLN dan berimplikasi pada peningkatan biaya operasional.

157

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

158

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION

160 161

KEBIJAKAN LINGKUNGAN Environmental Policy PENGELOLAAN LINGKUNGAN DENGAN SISTEM TERAKREDITASI Accredited System on Environmental Management

164

PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKITAR INSTALASI Management of Installation Environment

179

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Research and Development

180

Kegiatan Terkait Mitigasi Perubahan Iklim Activities Related to Climate Change Mitigation

181 PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

Biaya dan Penghargaan untuk Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Expenses and Awards on Environmental Management and Preservation

Misi Perseroan “menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan” diwujudkan dengan menerapkan pengeolaan lingkungan terakreditasi yang mencakup pelaksanaan program-program pengelolaan, pemantauan dan rehabilitasi lingkungan secara konsisten.

Perseroan menjalankan langkah operasional di lapangan dengan senantiasa memperhatikan butirbutir sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang disusun dan dipresentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum dilakukannya pembangunan pembangkit listrik maupun jalur transmisi dan distribusi baru. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk selalu mentaati peraturan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Lingkungan No. 32 tahun 2009 mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang juga mencakup pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan.

The Company carries out operational measures in the field by consistent adherence to the substances as quoted on Analysis on Environmental Effect (AMDAL), UKL and UPL which have been prepared and presented to the whole stakeholders prior to the development of power plant or transmission channel and new distribution. This displays the Company’s commitment to continually comply with the regulations as mentioned on the Act No. 32 year 2009 concerning living environment management and protection, which also conveys of environmental management, potection and preservation.

Pemenuhan kepada aturan dan pemenuhan pada dokumen AMDAL, UKL dan UPL merupakan prasyarat sekaligusparameterpemenuhanregulasiyangditempuh agar upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi bisa sejalan dengan usaha untuk mengembalikan dan mempertahankan kualitas lingkungan seperti sedia kala, sehingga mendapatkan dukungan maysarakat untuk melakukan kegiatan operasional. (1.2)

The fulfilment of compliance to the provisions of AMDAL, UKL and UPL documents is a prerequisite and also parameter of regulation fulfilment conduct to ensure economic performance improvement efforts are in accordance with the efforts of environmental quality rehabilitation and conservation to its original state, therefore obtaining the community supports to carry out the operational activities.

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Environmental Management and Protection

The Company’s mission of conducting environmental concept activities is realized through the implementation of accredited environmental management that covers consistent execution of environmental management, monitoring and rehabilitation programs.

159

160

KEBIJAKAN LINGKUNGAN Environmental Policy


Komitmen Perseroan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dituangkan dalam Kebijakan Lingkungan sesuai SK Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), kebijakan lingkungan PT PLN (Persero) yang menyatakan bahwa Perseroan bertekad untuk senantiasa: a. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati. b. Mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan. c. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara, dan mengkaji ulang kebijakan lingkungan secara periodik. d. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan. e. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan lingkungan. f. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan. g. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat sekitarnya. h. Berparstisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. i. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (lender) dan masyarakat luas.

The Company’s commitment to environmental management and protection is set forth in the Environmental Policy pursuant to PT PLN (Persero) Board of Directors’ Decision No. 134.K/DIR/2007 Policy on Environment, Occupational Health and Safety (EHS:LK3). PT PLN (Persero)’s environmental policy declares that the Company is determined to continually: a. Avoid environment pollution and degradation of biodiversity. b. Control environmental aspects and important impacts in each activity, process and product of the working units and subsidiaries. c. Document, implement, reserve and review the environmental policy on a periodical basis. d. Encourage each working unit and subsidiary to continuously improve environmental management system performance. e. Provide and facilitate resources needed for the implementation and preservation of environmental policy f. Make environment management the attitude and behavior of each management line as well as individual employee of the Company g. Encourage community development around the operation units and subsidiaries as an effort to make the Company as an integral part of local community. h. Participate in Government program to reduce the greenhouse emission. i. Guarantee that this policy is constantly available for related parties, such as lender and the public community.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DENGAN SISTEM TERAKREDITASI Accredited System on Environmental Management The Company conducts ISO 14001: 2004 as well a ISO 14001: 2005 accredited systems to boost the effecitivity of environmental management activities that include environmental management, environmental audit, environmental performance evaluation, fundamental life cycle studies as well as maintaining Company’s credibility in environmental management area.

PLN melaksanakan 5 kegiatan utama dalam bidang lingkungan hidup, yaitu:

The Company renders 5 main activities in the living environmental area:

Studi Lingkungan Sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan-peraturan di bidang Lingkungan Hidup PLN selalu membuat studi lingkungan baik berupa AMDAL atau UKLUPL dalam tahapan perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi. PLN menyelesaikan 7 (tujuh) studi lingkungan pada tahun 2010. Studi ini kemudian dijadikan rujukan untuk mengindentifikasi dan mengatasi dampak pembangunan instalasi pembangkit, maupun jaringan transmisi dan distribusi selama masa pembangunan maupun pengoperasian terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. (SO 1, EU 22)

Environmental Studies As part of the Company’s compliance to living environment regulations, PLN continually conducts environmental studies, in the form of AMDAL, or UKL-UPL in the planning stage of power generation and transmission network development. PLN has accomplished 7 (seven) environmental studies in 2010, in which the output was used as reference for identifying and overcoming the effect of power plant construction installation, or transmission and distribution networks during the construction period and operational stage to the surrounding environment and community living.

Selain pembuatan AMDAL atau UKL-UML, Perseroan juga membuat beberapa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatankegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan. Selama tahun 2010, PLN menyelesaikan 33 dokumendokumen DPPL dan DPLH.

Apart from preparing the AMDAL or UKL-UML, the Company is also preparing several documents on Living Environmental Management and Monitoring (DPPL), Living Environmental Management (DPLH) for activities that have not owned environmental documents. During 2010, PLN has accomplished 33 documents of DPPL and DPLH.

Studi LARAP dan Laporan LARAP oleh IMA. Studi Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) dan Laporan Evaluasi Implementasi LARAP oleh Independent Monitoring Agency (IMA), merupakan dokumen perencanaan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan pendana proyek. Dokumen Laporan Evaluasi implementasi LARAP disusun oleh pihak eksternal yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembebasan tanah yang telah dilaksakan. Perseroan menggunakan hasil studi ini untuk melakukan pembebasan lahan disamping berpegang pada ketentuan perundangan yang berlaku dan melakukan pendekatan persuasif, sehingga tidak ada sengketa lahan dengan penduduk asli maupun penduduk setempat. (HR 9)

LARAP Studies and LARAP Report by IMA Studies on Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) and LARAP Implementation Report by Independent Monitoring Agency (IMA) are being the documents on land clearance planning pursuant to the Indonesian Government as well as project financing regulations. The LARAP Implementation Evaluation Report document is prepared by independent external party, for the purpose of evaluating the accomploshment of land clearance execution. The Company uses the studies report to carry out land clearance and conduct persuasive approach to ensure no land dispute occurs with the indigenous inhabitants as well as local residents.


Perseroan menjalankan sistem terakreditasi ISO 14001: 2004 maupun ISO 14001: 2005 untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, kajian daur hidup pokok serta menjaga kredibilitas Perseroan dalam pengelolaan lingkungan.

161

162

Tahun 2010, PLN melaksanakan 5 studi. Melalui studi ini pemangku kepentingan, terutama penyandang dana menginginkan setiap pelaksanaan proyek pembangkitan yang membutuhkan lahan luas bebas dari sengketa lahan dan menjamin kehidupan masyarakat yang dipindahkan. (EU 19) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup disampaikan keapada instansi terkait. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Untuk mewujudkan visi PLN menjadi perusahaan kelas dunia, PLN menerapkan standar internasional sistem manajemen lingkungan ISO 14001 khusunya di unitunit pembangkit. Sampai dengan tahun 2010 sebanyak 34 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mendapatkan sertifikat ISO 14001. (4.12)


Kegiatan terkait Mitigasi Perubahan Iklim. PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit tenaga panas bumi dan pembangkit tenaga air. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut diukur melalui pemenuhan terhadap serangkaian parameter Baku Mutu Lingkungan (BML) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah setempat/ pemerintah pusat atau standar akreditasi yang digunakan dan pengukurannya dilaksanakan oleh pihak-pihak independen yang kompeten.

In 2010, PLN carried out 5 studies. Through this studies the stakeholders, the capital owner in particular - demands that each execution of power generation requiring extensive land is free from any land dispute and that the living of migrated communities is guaranteed. Environmental Management and Monitoring PLN installation carries out environmental management and monitoring on a regular basis commensurate with the environmental documents (AMDAL/UKL-UPL). The living environment management and monitoring report is subseqently submitted to the related institutions.

Activities related to Climate Changes Mitigation PLN participates in supporting the Government program in the efforts of climate change mitigation by developing renewed source of energy power plant such as geothermal power plant and hydro power plant. Achievement of those programs execution is measured by the fulfilment of a series of Environmental Quality Standards (BML) which have been defined commensurte with the local / central government regulations or the use of accredited standards in which the measurements are conducted by competent independent parties.


Environmental Management System Implementation To realize the PLN vision into world class company PLN adopts ISO 14001 international standards environmental management system especially in the power generating plants. Up to 2010 there are 34 PLN units spreading throughout Indonesia which have obtained ISO 14001.

163

164

PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKITAR INSTALASI Management of Installation Environment


Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, PLN telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, Perseroan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen perusahaan dalam bidang lingkungan. • Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL/ UKLUPL). Selain itu sebanyak 34 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mendapatkan sertifikat ISO 14001 dan sebanyak 32 unit sudah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). • Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2010 sudah dilaksanakan di 7 unit pembangkit dengan peringkat biru. Upaya untuk melestarikan lingkungan juga dilakukan dengan melakukan penghijauan pada area instalasi, melakukan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu, kerjasama dengan Universitas untuk melakukan kajian pemanfaatan abu batu bara dan lain-lain.

To implement the above policy, PLN has determined environment aspect as one of performance scoring factors for all business units in the entire regions of Indonesia. Through this performance scoring, PLN evaluates the fulfillment of corporate commitment on environmental field. • PLN installation regularly conduct environment management and monitoring in accordance with the environment document (AMDAL/UKL/UPL). Moreover, 34 PLN units throughout Indonesia have obtained the ISO 14001 certification whereas 32 units have obtained the certificate of Occupational Health and Safety Management System (SMK3). • Assessment on Company Performance Rating in Environment Management program, known as “PROPER”, which was conducted by the Ministry of Living Environment in 7 power plants in 2010 resulting in “Blue” rating. Environmental preservation efforts are also carried out through planting the installation area, managing integrated river flow area, in cooperation with a University to conduct studies on the advantages of pulverized coal and others.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan tersebut Perseroan melakukan pengukuran dan pemantauan indikator utama pada area sekitar instalasi, baik instalasi pembangkit tenaga diesel (PLTD), pembangkit tenaga uap, pembangkit tenaga uap (PLTU), pembangkit tenaga gas (PLTG) dan pembangkut tenaga gas uap (PLTGU). Berikut adalah hasil pengukuran pemantauan lingkungan pada beberapa instalasi pembangkit di tahun 2010. (EN 20)

In the environmental management framework the Company conducts measurement and monitoring on main indicators in the installation areas, either diesel power plant (PLTD), steam power plant (PLTU), gas power plant (PLTG) and steam gas power plant (PLTGU). The following table elaborates the environmental monitoring measurement result on several power plant installations in 2010.

Hasil Monitoring Emisi Dan Udara Ambien Pada Pembangkitan Pltd, Pltu, Pltg & Pltgu Emission And Ambience Air Monitoring Result At The Pltd, Pltu, Pltg & Pltgu Power Plants NAMA INSTALASI Name of Installation

PLTD Kotabaru, Kalimantan Selatan Kotabaru Diesel Power Plant, South Kalimantan

JENIS KOMPONEN YANG DIPANTAU Types of Monitored Component

Emisi PLTD

SO2

NO2 Diesel Power Plant CO Emission Partikulat Particulate

TITIK PANTAU Points of Monitoring

Cerobong PLTD Diesel Power Plant Chimney

Emisi PLTU

NO2 CO

NO2 CO Debu Dust SO2

Steam NO2 Power Plant Partikulat Emission Opasitas Udara Ambien Air Ambience

Lokasi PLTD Diesel Power Plant Location

Debu Dust SO2

SO2 NO2 CO Debu SO2

TOLAK UKUR Benchmark

< 0,002 mg/Nm3 Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi 18,40 mg/Nm3 Bagi Usaha dan/atau 3 1,00 mg/Nm kegiatan Pembangkit 96,51 mg/Nm3 Listrik Tenaga Termal

0,6106 µg/Nm3 PP 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian 0,9770 µg/Nm3 Pencemaran Udara 2.580 µg/Nm3 Government Regulation 174,9 µg/Nm3 No. 41/1999 of air pollution control

Debu

150 mg/Nm3 20%

900 µg/Nm3 400 µg/Nm3 30.000 µg/Nm3 230 µg/Nm3

400 µg/Nm3

People Residences

3.413 µg/Nm3

30.000 µg/Nm3

Cerobong PLTU Unit 1 Steam Power Plant Unit 1 Chimney 200 m dari Cerobong #1 200 m from chimney 1 Pemukiman Penduduk People Residences

196 µg/Nm

Pemukiman Karyawan PLTU Steam Power Plant Employee Resideces

900 µg/Nm3

230 µg/Nm3

3

6,067 mg/Nm3 Permen LH No. 21/2008

750 mg/Nm3

Environment Minister Regulation No. 21/2008

850 mg/Nm3

0,406 mg/Nm3 3

15,96 mg/Nm

150 mg/Nm3

15%

20%

90,87 µg/Nm3 PP 41 Tahun 1999 30,29 µg/Nm3 Government Regulation No. 41/1999

308,61 µg/Nm3 44,61 µg/Nm3

258,38 µg/Nm

CO

600 mg/Nm3

1,0162 µg/Nm3

SO2 NO2

1.000 mg/Nm3

0,5235 µg/Nm3

Debu

CO

800 mg/Nm3

Pemukiman Penduduk

66,17 µg/Nm3 PP 41 Tahun 1999 21,39 µg/Nm3 Government Regulation No. 41/1999 292,51 µg/Nm3 3 44,61 µg/Nm

NO2

BAKU MUTU Quality Standards

3

79,46 µg/Nm

900 µg/Nm3 400 µg/Nm3 30.000 µg/Nm3 230 µg/Nm3 900 µg/Nm3 400 µg/Nm3 30.000 µg/Nm3 230 µg/Nm3 900 µg/Nm3

3

400 µg/Nm3

520,69 µg/Nm3

30.000 µg/Nm3

154,55 µg/Nm3

230 µg/Nm3


Air Ambience

SO2

HASIL PEMANTAUAN Monitoring Result

Environment Minister 13% Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant

Opasitas Opacity

Udara Ambien

PLTU Asamasam Unit 1, Kalimantan Selatan Asam-asam Steam Power Plant Unit 1, South Kalimantan

PARAMETER YANG DIPANTAU Monitored Parameters

165

166

NAMA INSTALASI Name of Installation

JENIS KOMPONEN YANG DIPANTAU Types of Monitored Component

PLTG Muara Tawar Unit 3.1, Jawa Barat

Emisi PLTG

SO2

Gas Power Plant Emission

NO2

Muara Tawar Gas Power Plant Unit 3.1, West Java

PLTGU Muara Tawar Unit 1.3, Jawa Barat Muara Tawar Steam Gas Power Plant Unit 1.3, West Java

PARAMETER YANG DIPANTAU Monitored Parameters

Partikulat Particulate

TITIK PANTAU Points of Monitoring

Cerobong PLTG Unit 3.1 Gas Power Plant Unit 3.1

SO2

NO2 Steam Gas Power Plant Partikulat Particulate Emission Opasitas Opacity


Udara Ambien Air Ambience

SO2 NO2

Cerobong PLTGU Unit 1.3 Steam Gas Power Plant Chimney Unit 1.3

Lokasi PLTG dan PLTGU

Debu Dust

Gas Power Plant and Steam Gas Power Plant Location

SO2

Pemukiman Penduduk

CO

NO2 CO Debu Dust

TOLAK UKUR Benchmark

26,42 mg/Nm3 Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi 72,79 mg/Nm3 Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit 4,93 mg/Nm3 Listrik Tenaga Termal 10% Environment Minister Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant

Opasitas Opacity

Emisi PLTGU

HASIL PEMANTAUAN Monitoring Result

People Residence

Berdasarkan hasil-hasil pemantaun atas kualitas lingkungan sekitar instalasi tersebut, Perseroan kemudian menjalankan program-program pengelolaan lingkungan, diantaranya melalui kegiatan pemeliharaan tanaman; pembibitan dan penanaman; penanggulangan erosi; penelitian dan pengembangan; penanganan limbah B3, Emisi dan Effulent serta program kemitraan dan bina lingkungan.

29,82 mg/Nm3 Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi 88,05 mg/Nm3 Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit 8,21 mg/Nm3 Listrik Tenaga Termal 5% Environment Minister Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant 51,20 µg/Nm3 PP 41 Tahun 1999 Tentang 40,18 µg/Nm3 Pengendalian Pencemaran Udara <114,5 µg/Nm3 159,68 µg/Nm3 Government Regulation No. 41/1999 of air pollution control 26,11 µg/Nm3

BAKU MUTU Quality Standards

150 mg/Nm3 400 mg/Nm3 30 mg/Nm3 20%

150 mg/Nm3 400 mg/Nm3 30 mg/Nm3 20%

900 µg/Nm3 400 µg/Nm3 30.000 µg/Nm3 230 µg/Nm3

900 µg/Nm3

19,48 µg/Nm3

400 µg/Nm3

<114,5 µg/Nm3

30.000 µg/Nm3

155,96 µg/Nm3

230 µg/Nm3

Based on monitoring result of the installation environment quality, the Company subsequently carries out environmental management programs, such as through the activities of trees maintenance, seedlings and planting, erosion control, research and development, hazardous (B3) waste control, emission and effluent as well as Partnership and Community Development Program.

The Company uses parameter standards as defined by the Central Government or Regional Government on Environmental Quality Standards (BML), Non Movable Resources (STB) emission to manage the emission, eflluent and waste. The monitoring result shows that the whole indicators are below the defined BML standards, therefore there’s no monetary fine incurred to the Company in relation with the violation in environmental field during the reported period.

Sesuai dengan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, selanjutnya penjelasan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan sekitar instalasi seperti tersebut diatas diuraikan pada sub-sub topik bahasan sebagai berikut.

Commensurate with the exposure of environmental effects, subsequent implementation of the installation environment management program are elaborated in the following narration of the subjects.

Pemakaian Bahan PLN menjalankan usaha penyaluran daya listrik melalui serangkain kegiatan meliputi membangun stasiun pembangkit listrik, membangun gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi berikut gardu-gardu berukuran lebih kecil yang dilengkapi trafo dengan berbagai kapasitas sebagai stasiun penurun tegangan, dan gardu pembagi daya untuk menyalurkan daya listrik kepada para pelanggan. Untuk menyalurkan daya tersebut, bahan-bahan utama yang digunakan adalah kabel-kabel berbagai ukuran, insulator keramik tahan panas dan tiangtiang listrik berbagai ukuran.

Uses of Materials PLN carries out power distribution operation through a series of activities inluding the construction of power plants, construction of major relay stations, transmission and distribution networks along with smaller relay staions that are equipped with tranformator of various capacities as the station to filter the tension, and power channel relay stations to distribute the electricity power to the customers. To carry out the distribution operation, the main elements utilized are various size of cable, heat proof ceramic insulators, and various sizes of electricity power poles.

Ketinggian tiang listrik penyangga kabel bervariasi sesuai dengan besar tegangan yang melalui jaringan sesuai aturan yang berlaku. Hampir seluruh kabel penyalur listrik ke kawasan akhir pengguna rumah tangga terbungkus isolator untuk menjaga keamanan penyaluran, sehingga tidak ada dampak bagi penduduk atau biota yang ada didekatnya. (EN 26, EN 29)

The height of electricity cable supporting pole is variable commensurate with the tension level channeled through the network in complaiance with the prevailing rules. Most of the electricity power channel cable to the end user which is the house holds are isolator wrapped to secure the safety of distibution, ensuring no effect exposed to the inhabitants or biota in the vicinity areas.

Sementara bahan lain yang digunakan dalam proses pembangkitan terutama adalah pelumas untuk menjaga kinerja generator pembangkit agar tidak aus serta pelumas untuk kendaraan operasional PLN. (EN 1)

Whereas other materials used in the power generating process are mostly lubricant to keep the power plant generator performance from eroding, and special lubricant for PLN operational vehicles.

Kabel-kabel transmisi dan distribusi baik yang dibentangkan diatas tanah maupun didalam tanah

Transmission and distribution cable both spanned above and inside the land soil are generally used for


Perseroan menggunakan standar parameter yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pereintah Daerah mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML) Emisi Sumber Tidak Bergerak (STB) untuk mengelola emisi, effluent dan limbah. Hasil pemantauan menunjukkan seluruh indikator berada dibawah BML yang ditetapkan, sehingga selama periode pelaporan tidak ada denda moneter yang dibebankan terhadap Perseroan sehubungan dengan pelanggaran di bidang lingkungan. (EN 28)

167

168

umumnya digunakan dalam waktu yang cukup lama dan jarang mengalami proses penggantian. Sehingga kebutuhan bahan ini akan sejalan dengan proses ekspansi atau penambahan jaringan transmisi dan distribusi. Seiring dengan misi PLN untuk menjangkau seluruh wilayah operasi di Indonesia, panjang jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki PLN terus bertambah. Hingga akhir tahun pelaporan, panjang seluruh jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki oleh PLN adalah sebagai berikut. (EN 1, EU 4)

a considerable length of time and is rarely called for replacement. Such condition leads to the material requirement will be in line with the expansion process and addition of transmission and distribution network. Parallel with the PLN mission to reach out the whole operational regions in Indonesia, the length of transmission and distribution network owned by PLN should expand accordingly. Until end of the reported year, the length of transmission and distribution network owned by PLN is as follows.

Panjang jaringan transmisi (kms) di tahun 2010

Length of transmission network (kms) in 2010

SATUAN PLN/PROVINSI PLN UNIT/PROVINCE

TEGANGAN VOLTAGE 25 – 30 kV

70 kV

150 kV

275 kV

JUMLAH TOTAL

500 kV

Wilayah Nanggroe Aceh Darusalam Nanggroe Aceh Darusalam Region

-

-

-

-

-

-

Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region

-

-

-

-

-

-

Wilayah Sumatera Barat West Sumatra Region

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

- Riau

-

-

-

-

-

-


- Kepulauan Riau Riau Island

-

-

-

-

-

-

Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu South Sumatra, Jambi & Bengkulu Region

-

-

-

-

-

-

- Sumatera Selatan South Sumatra

-

-

-

-

-

-

- Jambi

-

-

-

-

-

-

- Bengkulu

-

-

-

-

-

-

Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region

-

-

-

-

-

-

Wilayah Lampung Lampung Region

-

-

-

-

-

-

Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region

-

-

293,77

-

-

293,77

Wilayah Kalsel dan Kalteng South Kalimantan & Central Kalimantan Region

-

123,10

937,68

-

-

1.060,78

- Kalimantan Selatan South Kalimantan

-

123,10

607,13

-

-

730,23

- Kalimantan Tengah Central Kalimantan

-

-

330,55

-

-

330,55

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region

-

-

336,20

-

-

336,20

Wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region

-

681,89

296,45

-

-

978,34

- Sulawesi Utara North Sulawesi

-

307,30

221,27

-

-

528,57

- Gorontalo

-

323,99

75,18

-

-

399,17

- Sulawesi Tengah Central Sulawesi

-

50,60

-

-

-

50,60

Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi

11,20

150,70

2.007,73

-

-

2.169,63

- Sulawesi Selatan South Sulawesi

2.169,63

11,20

150,70

2.007,73

-

-

- Sulawesi Tenggara South East Sulawesi

-

-

-

-

-

-

- Sulawesi Barat West Sulawesi

-

-

-

-

-

-

SATUAN PLN/PROVINSI PLN UNIT/PROVINCE Wilayah Maluku dan Maluku Utara Maluku and North Maluku Region

TEGANGAN VOLTAGE 25 – 30 kV -

70 kV

150 kV -

275 kV -

JUMLAH TOTAL

500 kV -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wilayah Papua Papua Region

-

-

-

-

-

-

- Papua

-

-

-

-

-

-

- Papua Barat West Papua

-

-

-

-

-

-

Distribusi Bali Bali Distribution

-

-

-

-

-

-

Wilayah Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Region

-

-

-

-

-

-

Wilayah Nusa Tenggara Timur West Nusa Tenggara Region

-

-

-

-

-

157,83

PT PLN Batam

-

-

157,83

-

-

PT PLN Tarakan

-

-

-

-

-

-

Kit Sumbagut North Sumatra Power Plant

-

-

-

-

-

-

Kit Sumbagsel South Sumatra Power Plant

-

-

-

-

-

-

P3B Sumatera Sumatra Transmission and Center for Load Dispatching

-

331,59

8.224,10

1.011,39

-

9.567,08 14.563,63

11,20

1.287,28

12.253,76

1.011,39

-

Dist Jawa Timur East Java Distribution

Luar Jawa Outside Java

-

-

-

-

-

-

Dist Jawa Tengah dan Yogyakarta Central Java and Yogyakarta Distribution

-

-

-

-

-

-

- Jawa Tengah Central Java

-

-

-

-

-

-

- DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

Dist Jawa Barat dan Banten West Java and Banten Distribution

-

-

-

-

-

-

- Jawa Barat West Java

-

-

-

-

-

-

- Banten

-

-

-

-

-

-

Dist Jakarta Raya dan Tangerang Jakarta Raya and Tangerang Distribution

-

-

-

-

-

-

PT Indonesia Power

-

-

-

-

-

-

PT PJB

-

-

-

-

-

-

97,00

3.437,00

12.126,00

8.494,00

4.923,00

29.077,00

97,00

3.437,00

12.126,00

8.494,00

4.923,00

29.077,00

108,20

4.724,28

24.379,76

9.505,39

4.923,00

43.640,63

P3B Jawa Bali Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching Jawa Java Indonesia


- Maluku - Maluku Utara North Maluku

169

170

Panjang jaringan distribusi (kms) di tahun 2010


Length of transmission network (kms) in 2010

TEGANGAN MENENGAH MEDIUM VOLTAGE 6 – 7 kV

10 – 12 kV

15 – 20 kV

TEGANGAN RENDAH LOW VOLTAGE

Wilayah Nanggroe Aceh Darusalam Nanggroe Aceh Darusalam Region

-

-

12.759,00

13.586,00

Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region

-

-

22.945,02

24.906,56

Wilayah Sumatera Barat West Sumatra Region

-

-

8.060,81

10.14,20


-

-

6.333,91

7.460,82

- Riau

-

-

5.406,33

6.561,57

- Kepulauan Riau Riau Island

-

-

927,58

899,25

Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu South Sumatra, Jambi & Bengkulu Region

-

-

14.575,29

14.583,53

- Sumatera Selatan South Sumatra

-

-

7.982,70

6.888,62

- Jambi

-

-

4.170,23

3.630,55

- Bengkulu

-

-

2.422.36

4.064,36

Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region

-

-

2.287,51

1.793,17

7,38

-

7.317,17

9.809,80

-

-

8.309,69

8.164,90

18,60

-

10.448,75

9.449,85

- Kalimantan Selatan South Kalimantan

4,85

-

6.817,80

6.481,72

- Kalimantan Tengah Central Kalimantan

13,75

-

3.630,95

2.968,13

-

-

4.560,91

4.670,59

Wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region

46,75

-

10.408,81

12.623,77

- Sulawesi Utara North Sulawesi

Wilayah Lampung Lampung Region Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region Wilayah Kalsel dan Kalteng South Kalimantan & Central Kalimantan Region PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region

46,75

-

3.957,18

6.736,53

- Gorontalo

-

-

1.485,24

1.806,03

- Sulawesi Tengah Central Sulawesi

-

-

4.966,39

4.081,21

Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi

-

-

14.025,99

17.098,00

- Sulawesi Selatan South Sulawesi

-

-

10.118,50

12.144,76

- Sulawesi Tenggara South East Sulawesi

-

-

2.992,60

4.065,90

- Sulawesi Barat West Sulawesi

-

-

914,89

887,34

Wilayah Maluku dan Maluku Utara Maluku and North Maluku Region

-

-

4.721,82

2.717,06

- Maluku

-

-

3.045,02

1.740,62

- Maluku Utara North Maluku

-

-

1.676,80

976,44

Wilayah Papua Papua Region

-

-

2.350,90

3.392,68

- Papua

-

-

1.693,10

2.205,11

- Papua Barat West Papua

-

-

657,80

1.187,57

Distribusi Bali Bali Distribution

-

-

5.366,30

7.151,74

Wilayah Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Region

-

-

3.674,34

3.516,15

Wilayah Nusa Tenggara Timur West Nusa Tenggara Region

-

-

4.161,71

4.277,45


TEGANGAN MENENGAH MEDIUM VOLTAGE 6 – 7 kV

10 – 12 kV

TEGANGAN RENDAH LOW

15 – 20 kV

PT PLN Tarakan

-

-

149,36

254,96

Kit Sumbagut North Sumatra Power Plant

-

-

-

-

Kit Sumbagsel South Sumatra Power Plant

-

-

-

-

P3B Sumatera Sumatra Transmission and Center for Load Dispatching

-

-

-

157.144,56

Luar Jawa Outside Java

-

143.553,19

-

-

31.829,81

59.159,10

Dist Jawa Tengah dan Yogyakarta Central Java and Yogyakarta Distribution

-

-

46.940,68

54.332,42

- Jawa Tengah Central Java

-

-

42.055,62

46.656,40

- DI Yogyakarta

-

-

4.885,06

7.676,02

Dist Jawa Barat dan Banten West Java and Banten Distribution

-

-

38.540,00

87.194,00

- Jawa Barat West Java

-

-

32.957,00

75.639,00

- Banten

-

-

5.583,00

11.555,00

Dist Jakarta Raya dan Tangerang Jakarta Raya and Tangerang Distribution

-

-

14.676,90

48.317,96

PT Indonesia Power

-

-

-

-

PT PJB

-

-

-

-

P3B Jawa Bali Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching

-

-

-

-

-

-

131.987,39

249.004,48

72,73

-

275.540,58

406.149,04

Jawa Java Indonesia


72,73

Dist Jawa Timur East Java Distribution

171

172


Bahan utama lain yang digunakan adalah tiangtiang listrik dari beton/besi dan insulator keramik tahan panas maupun bahan kimia, yang juga jarang mengalami penggantian, kecuali insulator yang akan diganti jika pada saat inspeksi ditemukan kerusakan. (EN 1)

Another main element used is electricity pole made from concrete/iron and heat proof ceramic or chemical element insulators, which rarely need replacement, except the insulators that will be replaced if impariment is found during the inspection.

PLN juga menggunakan bahan-bahan lain yang tidak langsung berkaitan dengan aspek produksi listrik maupun transmisi dan distribusi, yakni kertas, plastik insulator, tinta printer dan sejenisnya untuk keperluan administrasi. Seluruh bahan-bahan bekas keperluan adminsitrasi ini setiap saat dikumpulkan untuk dikelola sebagai bahan daur ulang oleh pihak yang berkompeten. (EN 2)

PLN also uses other materials which are not directly related to the electricity power production or transmission and distribution aspects, such as paper, insulatorplastic, printer inks and similar kinds for administrative needs. All the used-materials ex office supplies are regularly collected for further recycle process by competent parties

Penggunaan Energi PLN menggunakan berbagai sumber energi primer sebagai bahan bakar langsung untuk menggerakan turbin generator pembangkit listrik utama. Bahan bakar langsung yang digunakan adalah batubara, diesel dan gas. Selain tiga bahan bakar fosil, turbin generator PLN juga digerakan oleh tenaga air dan panas bumi sebagai sumber energi tidak langsung. Minyak diesel/solar dan BBM lain (bensin) juga digunakan PLN sebagai bahan bakar bagi kendaraan operasional.

ENERGY USE PLN uses various primary energy resources as direct fuel to generate the main electricity power generating turbines that consisted of coal, diesel and gas. Apart from the three fossil fuel the Company’s power generating turbines are also generated by water and geothermal energy as indirect energy resources. Diesel petrol/solar and other fuel (benzene) is also utilized by PLN as a fuel for the operational vehicles.

Seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit, jumlah penggunaan energi primer Perseroan terus bertambah. Komposisi dan jumlah penggunaan energi langsung sebagai bahan bakar penggerak generator disajikan pada tabel berikut.

In line with the improvement of generating capacity, the amount of primary energy usage is continually increasing. Composition and amount of the direct energy usage as generating fuel is presented on the following table.

Tabel penggunaan bahan bakar sebagai sumber energi langsung. (EN 3)

Table of fuel consumption as direct resource of energy.

BAHAN BAKAR

SATUAN

Batubara Coal

Juta ton million tons

Minyak diesel Diesel petrol

Juta liter million litters

Gas Gas

MMcft

Mengingat sumber bahan bakar fosil tersebut kurang ramah lingkungan dan merupakan sumber tidak terbarukan, PLN telah menyiapkan dan melaksanakan program untuk melakukan konservasi penggunaan

2009

2010

%

21.604

23.958

10,8

9.408

9.324

-0,89

266.538

283.274

6,27

Considering fossil fuel resources are not environmentally friendly and being non-renewable resources, the Company has prepared and carried out energy usage conservation program. One of

the executed programs is by reducing the use of petrol fuel by constructing power generation plant that uses renewable energy such as geothermal power plant (PLTP), hydro power plant (PLTA) and solar power plant (PLTS). In relation to the scheme, at the RUPTL 2010-2019 PLN has scheduled the construction of renewable energy power plant with the capacity of 8,655 MW. Other measures carried out is by maintaining the generator performance through regular maintenance program to enable achieving efficient performance as well as capable of reducing the volume of fuel per electricity power unit produced.

Untuk mengurangi konsumsi energi tak langsung (energi yang digunakan untuk kendaraan operasional), Perseroan juga melakukan langkahlangkah penghematan, baik melalui perawatan rutin kendaraan operasional maupun dengan penyediaan sarana perumahan pegawai di sekitar instalasi utama. Sementara Langkah maupun kebijakan yang ditempuh untuk menghemat pemakaian listrik mencakup: (EN 7) • Pemanfaatan bank kapasitor. • Sosialisasi dan implementasi ke karyawan untuk : I. Menaikkan setting AC temperatur ke 25oC II. Mengurangi jumlah AC pada ruangan yang menggunakan AC Over Capacity III. Pemanfaatan cahaya alami »» Pengantian lampu2 listrik yang hemat energi dari lampu TL ke lampu SL secara bertahap »» Penggantian AC (Biasa) ke AC Split (Inverter dan Bio) »» Pembenahan kualitas kelistrikan

To reduce the consumption of indirect energy such as energy for operational vehicles, the Company is also implementing efficiency measures, either through operational vehicle routine maintenance or by providing employee residential facilities in the vicinity of main installation. Whereas the measures or policies taken to save the electricity power consumption cover: • Utilization of capacitor bank • Socialization and implementation to the employees for: I. Elevating AC temperature level setting to 25 C degree II. Reducing the amount of AC unit by using Over Capacity AC III. Utilization of natural lights. »» Gradual replacement of energy saving electricity bulbs from TL to SL lamps »» Replacement of ordinary AC to Split AC (Inverter and Bio) »» Improvement of electricity quality.

Upaya-upaya ini berhasil menurunkan konsumsi BBM dan mengurangi penggunaan listrik di tahun 2010. (EN 7)

The efforts have been successful in reducing the fuel consumption and lowering the electricity power consumption in 2010.

Penggunaan air Air digunakan untuk dua hal, yakni sebagai pendingin dan sebagai sumber energi tak langsung. Air digunakan diubah menjadi uap bertekanan yang kemudian menggerakan turbin generator. Pola ini digunakan pada stasiun PLTU maupun PLTP (panas bumi).

Water Consumption Water has been used for two fold purposes, as cooler and also indirect energy resources. The water is utilized by converting into high pressure steam which is subsequently moving the generator turbines. The scheme has been used at the steam power plant (PLTU) as well as geothermal power plant (PLTP).


energi. Salah satu program yang dilaksanakan adalah dengan mengurangai penggunaan bahan bakar minyak dengan membangun pembangkit dengan sumber energi terbarukan (renewable energy) seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Terkait dengan hal ini, dalam RUPTL 2010-2019 PLN telah merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebesar 8.655 MW. Langkah lain yang dilaksanakan adalah dengan menjaga unjuk kerja generator melalui perawatan berkala, sehingga kinerjanya effisien dan mampu mengurangi volume bahan bakar per satuan daya listrik yang dihasilkan. (EN 5, EN 6)

173

174


Sumber air yang digunakan dalam produksi tenaga listrik pada umumnya berasal dari air permukaan. (EN 8, EN 9). Seluruh air untuk kondensat setelah ditampung di kolam, kemudian digunakan kembali sebagai kondensat dengan pola closed loop system. (EN 10)

Water resource that is used for electricity power production is generally derived from water surfaces. (EN 8, EN 9). The whole water for condensate, after being preserved in reservoirs, is subsequently being recycled as condensate under the closed loop system pattern.

Untuk meminimalisasi penggunaan air dan memperbaiki kualitas air limbah, Perseroan mengambil langkah-langkah diantaranya: • Merencanakan jumlah air yang akan digunakan dalam proses pembangkitan tenaga listrik sejak awal dengan membuat neraca air. • Air limbah yang dihasilkan diolah dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air penerima. Kuantitas dan kualitas air limbah dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa parameter pencemar yang terkandung dalam air limbah memenuhi baku mutu lingkungan. Hasil pemantauan kualitas air limbah dilaporkan secara rutin kepada instansi terkait antara lain Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Hasilnya menunjukkan, tidak ada pengaruh negatif dari buangan air terhadap keanekaragaman hayati. Hasil pemantauan Biota Perairan yang dilakukan menunjukan bahwa perairan sekitar lokasi kegiatan tidak mengalami gangguan. Hal ini ditunjukkan dengan pemantauan selama tahun pelaporan, dimana nilai indeks keanekaragamannya sedang, tetapi secara umum cukup baik dan masih dapat mendukung kehidupan biota perairan. (EN 12, EN 21, EN 25)

To minimize water consumption and improve the quality of waste water, the Company implements the following measures: • Planning the water amount for use in the electricity power generation process commencing from the initial phase by making the water balance. • The waste water produced is processed in the waste water processing installation (IPAL) prior to discharging to recipient water body. Quantity and quality of waste water is regularly monitored to ensure that the polluted parameter content in waste water fulfills the environmental quality standards. Result of the waste water quality monitoring is reported regularly to the concerned institutions, such as the Ministry of Living Environment (KLH) and Regional Living Environmental Management Body (BPLHD). The result shows that there is no negative effect on the waste water to the biodiversity. Result of Water Biota monitoring conduct indicates that the water surrounding the operation locations does not expose any disturbance. This is demonstrated by the monitoring during the reported year, in which the diversity index value is medium, however in general they show sufficiently sound and are conducive of supporting water biota living.

Dalam rangka menjaga ketersediaan air permukaan dan memelihara kelestarian lingkungan, khususnya sumber air, Perseroan juga melakukan kegiatan konservasi sumber daya air melalui beberapa kegiatan, yakni: (EN 10, EN 21) • Pemanfaatan air hujan untuk keperluan MCK. • Penggunaan air dengan sistem tertutup (closed loop). • Pembuatan embung-embung air untuk konservasi air dan lubang Biopori di perkantoran dan pemukiman sekitar instalasi.

For the purpose of keeping the surface water supply and maintaining the environmental preservation, especially the water source, the Company is also conducting water resources conservation activities through various schemes, such as: • Rain fall utilization for bathing needs • Water utilization by using closed loop system • Producing water condensate for water conservation and Biopori holes in the installation environment offices and residential areas.

Melalui langkah-langkah tersebut, Perseroan berpartisipasi untuk memelihara dan melestarikan sumber air permukaan yang digunakan sesuai kaidah

Through the above measures, the company participates in maintaining and preserving surface water resources which is utilized under stringent

standards of environmental preservation. With all the efforts during the reported year there is no report, nor complaint received by the Company concerning the water resource disturbance due to declining water surface level caused by water resource intake.

Biodiversitas Beberapa pembangkit dan jalur transmisi PLN berada atau melewati kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi. Perseroan mengikuti seluruh mekanisme penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi sesuai ketentuan undang-undang kehutanan dan peraturan turunannya.

Biodiversity Several power plants and transmission channel of PLN are existing or trespassing the forestry protection or conservation areas. The Company adheres to the entire mechanism of land utilization in the forestry protection as well as conservation areas in compliance with the provisions of Forestry Act and its Technical Guidance Regulations.

Untuk menjaga biodiversitas sebagai akibat dari kegiatan pembangkit tenaga listrik, Perseroan melakukan beberapa program, mencakup: (EN 11, EN 13, EN 14, EN 15) a. Melakukan transplantasi terumbu karang. Terumbu karang termasuk spesies yang dilindungi sesuai ketentuan International Union for the Conservation of Nature (IUCN). PLN melakukan upaya untuk melindungi fauna yang dilindungi ini, yaitu di perairan sekitar lokasi pembangunan PLTU Paiton Unit 9. Untuk mengganti kerusakan terumbu karang akibat kegiatan dredging pada proses pembangunan dermaga PLTU Paiton Unit 9, PLN telah melakukan transplantasi terumbu karang pada lokasi lain di perairan yang sama yang memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan terumbu karang. Pemantauan hasil transplantasi karang dilakukan setiap minggu selama satu tahun untuk memastikan bahwa terumbu karang tersebut dapat hidup dengan baik. Berdasarkan hasil pemantauan, 98,98% dari terumbu karang yang ditanam tumbuh dengan baik. (EU 13)

To maintain the biodiversity as a result of the electricity power generation activities, the Company conducts several programs, including: a.

Carries out transplantation of coral reef Coral reef belongs to the conserved species pursuant to the provisions of International Union for the Conservation of Nature (IUCN). PLN conducts the efforts in the protection of conserved fauna, which is in the waters surround the Paiton Steam Power Plant (PLTU) Unit 9. To replace the damage of coral reef due to dredging activities in the construction process of PLTU Paiton Unit 9 piers, PLN has carried out coral reef transplantation on other locations in the same waters area with conducive environment for supporting the living of coral reef. Monitoring of the coral reef transplantation is conducted every week throughout the year to ensure that the coral reef can live comfortably. Based on monitoring result, 98.98% of the coral reef cultivation grows well.

b.

b.

Provides green area in the environment location surrounding the PLN power generation installation. No detailed data on green areas that is available, however the re-greening program has been carried out on a regular basis especially in the hydro power plant catchment areas.

Menyediakan area hijau di daerah sekitar instalasi pembangkit-pembangkit PLN. Tidak ada data luasan area hijau secara detail, namun program penghijauan dilaksanakan secara rutin khususnya pada lokasi catchment area PLTA.

Pengendalian Emisi Sumber emisi karbondioksida adalah kegiatan pembangkitan listrik terutama pembangkit listrik

Emission Control Carbon dioxide emission resource is power generating activities especially the fossil fuel power generation


pelestarian lingkungan yang dipegang teguh. Dengan seluruh upaya tersebut selama periode pelaporan tidak ada laporan maupun pengaduan yang diterima Perseroan perihal terganggunya sumber air karena turunnya permukaan air akibat pengambilan sumber air. (EN 9)

175

176


berbahan bakar fosil seperti PLTU, PLTG, PLTGU dan PLTD. Total emisi dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2010 adalah sebesar 105.263.131 ton CO2 ekivalen. PLTU batubara memberikan kontribusi emisi terbesar yakni 62.202.767 ton CO2 ekivalen, sedangkan pembangkit berbahan bakar gas dan BBM memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 16.766.379 ton CO2 ekivalen dan 26.294.046 ton CO2 ekivalen. (EN 16)

such as PLTU, PLTG, PLTGU and PLTD. Total emission of the electricity power generation in 2010 was equivalent to a total of 105,263,131 tons of CO2. The coal powered PLTU provides the largest emission contribution of equivalent to 62,202,767 tons of CO2, whereas the gas and fuel power generation plants consecutively contribute equivalent amounts of 16,766,379 tons of CO2 and 26,294,046 tons of CO2.

Untuk mengetahui kualitas emisi dari stasiun pembangkit, PLN melakukan uji emisi pada setiap pembangkit sebagai bagian dari uji kelayakan operasi pembangkit. Selanjutnya uji emisi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKLUPL. Selain uji emisi di stasiun pembangkit PLN

To comprehend the emission quality of generation unit, PLN conducts emission test in each generation unit as part of the generation operation feasibility test. Furthermore the emission test is carried out on a regular basis commensurate with the prevailing regulations as well as environmental monitoring plan as set forth on the AMDAL or UKL-UPL documents. Apart from the emission test in generating stations,

melakukan uji emisi kendaraan di kantor PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tanggal 29-30 Juli 2010 bekerjasama dengan Pertamina. (EN 17)

the Company conducts emission test on vehicles in PT PLN (Persero) head office on July 29-30, 2010 in cooperation with Pertamina.

Untuk menekan emisi CO2 ini Perseroan melaksanakan beberapa program, yakni: (EN 18) • Menambah pembangunan pembangkit dengan sumber energi yang terbarukan, yakni PLTP dan PLTA. • Membangun pembangkit tenaga surya (PLTS) di 5 pulau yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebesar 920 kWp. Jumlah ini mengurangi emisi sebesar 967 ton CO2 ekivalen per tahun dengan asumsi PLTS tersebut menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang berbahan bakar solar (HSD). • Membangun PLTM Merasap, Lobong, Mongango sehingga mengurangi emisi pertahun sebesar 16.000 ton CO2 ekivalen.

To reduce the CO2 emission the Company carries out several programs, as follows: • Expanding the construction of generation unit with renewable source of energy, such as PLTP and PLTA. • Constructing solar power plant (PLTS) in 5 islands to be carried out in 2010 to an amount of 920 kWp. This amount reduces emission to an equivalent amount of 967 tons CO2 per year with the assumption the PLTS replaces the solar diesel power plant (HSD). • Constructing PLTM Merasap, Lobong, Mongango enabling to reduce the emission of equivalent amount of 16,000 tons CO2.

Memanfaatkan salah satu mekanisme Protokol Kyoto yaitu Clean Development Mechanism (CDM) dan Voluntary Carbon Market (VCM) untuk mendapatkan kredit dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari pembangunan beberapa pembangkit menggunakan sumber energi terbarukan.

•

Utilizing one of the Kyoto Protocol mechanisms which is the Clean Development Mechanism (CDM) and Voluntary Carbon Market (VCM) to obtain credit from the glass house effect emission reduction from the construction of several generation units that uses renewable source of energy.

Selain upaya mengurangi emisi CO2, Perseroan juga berupaya mengurangi emisi debu dari stasiun pembangkit berbahan bakar batubara. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup: a. Pemasangan electrostatic precipitator. b. Pembangunan sarana penyimpanan fly ash dan bottom ash. c. Kerjasama untuk pemanfaatan kemabli fly ash dan bottom ash. d. Menutupi bagian bak belakang kendaraan pengangkut fly ash dan bottom ash. e. Menyiram area penyimpanan batu bara dengan air.

Apart from the efforts in CO2 emission reduction, the Company also strives to reduce the dust emission from coal powered generation station. The schemes include the following: a. Installation of electrostatic precipitator. b. Developing the fly ash and bottom ash storage facilities. c. Conducting cooperation in the reuse of fly ash and bottom ash. d. Covering the rear part of fly ash and bottom ash transportation vehicles. e. Pouring water into coal storage areas.

Kegiatan pemantauan kadar debu di udara kemudian dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Perseroan sampai saat ini belum melaksanakan program terkait upaya menekan pelepasan bahan perusak ozon lainnya, seperti CFC (freon). (EN 19)

Dust content monitoring activities in the air is subsequently carried out regularly in accordance with the prevailing regulations and commensurate with the environmental monitoring plan as transcribed in the AMDAL or UKL-UPL documents. The Company up to now has not carried out the program in relation to the release of other perilous ozone disturbance, such as CFC (Freon).


•

177

178

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Proses pembangkitan listrik pada instalasi pembangkit dan transmisi listrik menghasilkan beberapa limbah spesifik, yakni: • Limbah cair, berupa air dari pembangkit PLTU. • Limbah cair berupa pelumas bekas yang termasuk B3 (hazardous waste). • Limbah padat seperti insulator keramik, kabel bekas, aki bekas kendaraan operasional dan tiang-tiang listrik. Untuk mengelola limbah-limbah tersebut, Perseroan menempuh beberapa cara pengelolaan, yakni: (EN 22, EN 23) 1. Pengelolaan Limbah Cair Limbah cair dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke badan air penerima. Pada beberapa pembangkit, air yang telah diolah dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan antara lain menyiram tanaman.

Waste Management and Processing Electricity power generation process at the generation and electricity power transmission installation produces several specific wastes such as: • Liquid waste, which is water effluent from hydro power generators • Liquid waste, in the form of lubricant effluent including the hazardous waste • Solid waste, such as ceramic insulators, used cable wire, operational vehicles’ used storage batteries, and electrical poles. To take care of those waste materials, the Company has carried out a number of handling systems, such as: 1.

Liquid Waste Handling Water effluent from electricity power generating activities is undergoing processing in the Waste Water Processing Installation (IPAL) prior to drain into recipient water body. On several generating units, the processed water is utilized for many purposes including watering the garden trees.


2.

Limbah Cair B3 Pengelolaan limbah cair B3 seperti pelumas bekas dilakukan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta peraturan-peraturan menteri terkait pengelolaan limbah B3. PLN sebagai penghasil limbah cair B3 tidak melakukan pengolahan secara langsung, namun hanya menyimpan sementara limbah cair B3 tersebut sebelum diserahkan ke pihak ke-3 yang memiliki ijin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3.

2.

Hazardous Liquid Waste Hazardous liquid water handling, such as usedlubricants are undergoing special processing treatment, in compliance with the Government Regulation No. 18 Year 1999 on Hazardous Liquid Waste Handling. PLN as hazardous liquid waste producer does not conduct any direct processing, instead only storage them prior to be transferred to third party which have the license of hazardous liquid waste handling and processng.

3.

Pengelolaan bahan-bahan bekas selain limbah B3 Bahan-bahan bekas selain limbah B3 dimusnahkan sesuai dengan mekanisme pemusnahan asset yang berlaku di Perseroan.

3.

Used materials (non-hazardous waste) handling Used materials other than hazardous waste are destroyed in accordance with the prevailing mechanism of asset annihilation in the Company.

4. Di tahun 2010 tidak ada kejadian tumpahan limbah B3 yang mencemari lingkungan (EN 23)

4. In 2010 there was no occurrence of spilt hazardous waste that pollutes the environment

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Research and Development

The Company conducts numerous studies and research aimed at improving the efficiency level of electricity power distribution, finding more durable insulator materials, finding alternative environmentally friendly power generation, and participates in the environmental protection scheme. Several research and development activities carried out in 2010 are as follows: • Uses of new ceramic mix insulator with heat proof, crash proof and long lasting characteristics. • Modification of transmission and distribution mode to reduce the network shrinkage. • Development of sea wave and stream energy power generation installation. • Conducting training on ridge rock transplantation technique. • Realizing the Company’s care to the surrounding environments, the Company provides training on animal waste and dung to be processed into biogas resources, • Conducting modification on micro hydro electricity power generation for application in remote areas to ensure the local communities are able to obtain independent electricity power while promoting the environmental preservation.


Perseroan melakukan sejumlah kajian dan penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat effisiensi penyaluran daya listrik, mencari bahan-bahan insulator yang tahan lama, mencari alternatif pembangkit yang ramah lingkungan dan berpartisipasi pada upaya perlindungan lingkungan. Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah : • Penggunaan insulator campuran keramik baru yang tahan panas, tahan benturan dan tahan lama. • Modifikasi pola transmisi dan distribusi untuk menekan susut jaringan. • Mengembangkan instalasi pembangkit listrik tenaga gelombang laut dan arus laut. • Mengembangkan teknik tranplantasi terumbu karang. • Melakukan pelatihan pengelolaan sampah dan kotoran hewan terhadap masyarakat sekitar perusahaan dan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, Perseroan memberikan pelatihan pengelolaan sampah dan kotoran hewan untuk dioleh menjadi sumber penghasil biogas. • Melakukan modifikasi pembangkit listrik mikrohidro untuk diaplikasikan didaerah terpencil agar masyarakat mendapatkan listrik secara swadaya sekaligus mendorong pelestarian lingkungan.

179

180

KEGIATAN TERKAIT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Activities Related to Climate Change Mitigation PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit tenaga panas bumi dan pembangkit tenaga air. PLN memanfaatkan salah satu mekanisme protokol Kyoto yaitu Clean Development Mechanism (CDM) untuk mendapatkan kredit dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca beberapa pembangkit energi terbarukan. (EU 5)

PLN participates in supporting the Government program in the climate change mitigation effort by developing renewable energy power generation such as geothermal power generation and hydro power generation. PLN utilizes one of the Kyoto protocol mechanisms, which is Clean Development Mechanism (CDM) to obtain credit from the efforts of green house gas emission reduction of several renewable energy power plants.

Mekanisme CDM merupakan kerjasama antara negara maju yang telah meratifikasi protokol Kyoto (ANNEX – 1COUNTRY) dengan negara berkembang (Non ANNEX – 1 COUNTRY) dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Keuntungan CDM bagi negara maju adalah untuk memenuhi komitmennya dalam Protokol Kyoto, sedangkan bagi negara berkembang mekanisme ini berkontribusi dalam upaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan (sustainability development).

The CDM mechanism is a cooperative scheme between the developed countries which have ratified the Kyoto Protocol (ANNEX – 1 COUNTRY) and the developing countries (Non ANNEX – 1 COUNTRY) in the efforts of glass house emission reduction. The CDM advantage for the developed countries is to fulfill the commitment in Kyoto Protocol, whereas for the developing countries the mechanism has contributed to the effort of sustainable development.

a.

a.


b.

c.

d.

Beberapa proyek CDM yang sedang dikembangkan PLN antara lain : PLTP Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTA Genyem, PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH Merasap dan PLTMG Bontang dengan potensi Certified Emission Reduction (CER) yang akan dihasilkan sebesar 2,5 juta ton sampai dengan tahun 2012. Selain melalui mekanisme CDM, PLN juga memanfaatkan mekanisme pasar karbon sukarela (Voluntary Carbón Mechanism/VCM) untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan karbon kredit pembangkit energi terbarukan. Pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCM adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi. Pada tahun 2010, perkembangan proyek CDM dan VCM sebagai berikut: 1. PLTP Kamojang IV sudah ter-registrasi di UNFCCC sejak tanggal 16 Desember 2010 2. PLTP Lahendong II sudah melaksanakan NCG sampling periode ketiga dan sudah melaksanakan kalibrasi kWh meter. 3. PLTA Sipansihaporas, PLTA Renun dan PLTA Musi sedang menyelesaikan proses Verifikasi. 4. Prior Consideration of the CDM Form untuk 3 proyek yaitu PLTP Kotamobagu 4 x 20 MW, PLTP Hululais 2 x 55 MW dan PLTP Sungai Penuh 2 x 55 MW sudah disampaikan ke UNFCCC tanggal 3 Desember 2010.

Several CDM projects developed by PLN among others include: PLTP Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTA Genyem, PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH Merasap and PLTMG Bontang with potential Certified Emission Reduction (CER) produces amounted to 2.5 tons until year 2012. b. After undergoing the CDM Mechanism, PLN also utilizes the Voluntary Carbon Mechanism (VCM) to obtain incentives from the result of renewable energy power generation credit carbon sales. c. Renewable energy power generation that is undergoing development as a VCM project includes PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas and PLTA Musi. d. In 2010 the development of CDM and VCM projects includes the following: 1. PLTP Kamojang IV has been registered at the UNFCCC since December 16, 2010 2. PLTP Lahendong II has conducted the third period of NCG sampling as well as kWh meter calibration. 3. PLTA Sipansihaporas, PLTA Renun and PLTA Musi are undergoing the verification process. 4. Prior Consideration of the CDM Form for 3 projects, which is PLTP Kotamobagu 4x20 MW,PLTP Hululais 2x55 MW, and PLTP Sungai Penuh 2x55 MW has been submitted to UNFCC on December 3, 2010.

Biaya dan Penghargaan untuk Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Expenses and Awards on Environmental Management and Preservation PLN telah menyisihkan dana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Biaya pengelolaan dan pemantauan ini dimasukkan kedalam komponen biaya operasional pembangkit dari masing-masing unit bisnis. (EN 30)

PLN has allocated fund for the environmental management and monitoring activities. These environmental management and monitoring expenses have been included in the component of power generating unit’s operational cost in each business unit


181

182

Referensi Silang dengan GRI – G 3.0Industri Listrik dan Utilitas Lain Cross References GRI – G 3.0 – Electricity and Utility


183

Indeks INDEX

INDIKATOR INDICATOR

HAL PAGE

Profil PROFILE

1

Strategi dan Analisis Strategy and Analysis

1.1

Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strateginya.

8

Statement from the most senior decision maker of the organization (e.g., CEO, Chairman, or equivalent senior position).

1.2

Deskripsi dampak, risiko, dan peluang utama.

9, 159

Description of key impacts, risks, and opportunities.

2

Profil Organisasi Organizational Profile

2.1

Nama organisasi.

1

Name of the organization.

2.2

Merek, produk, dan atau jasa utama.

17

Primary brands, products, and/or services.

2.3

Struktur operasional organisasi, termasuk didalamnya divisi utama, perusahaan yang menjalankan usaha (operating companies), anak perusahaan dan usaha patungan.

25, 30

Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint ventures.

2.4

Lokasi kantor pusat organisasi.

1

Location of organization’s headquarters. Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan. Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.

18, 28, 30

2.6

Sifat kepemilikan dan bentuk legal.

18. 19

Nature of ownership and legal form.

2.7

Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat).

17, 18. 30

Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers/ beneficiaries).

2.8

Skala organisasi.

18, 19

Scale of the reporting organization.

2.9

Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan terkait ukuran, struktur, dan kepemilikan.

18

Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.

2.10

Penghargaan yang diterima dalam periode laporan. Awards received in the reporting period.

39, 57, 133

EU1

Kapasitas terpasang, diuraikan menurut sumber energi dan aturan. Installed capacity, broken down by primary energy source and by regulatory regime.

142

EU2

Kapasitas pembangkit bersih, diuraikan menurut sumber energi dan aturan.

142, 143

Net energy output broken down by primary energy source and by regulatory regime.

EU3

Jumlah pelanggan rumah tangga, industri, lembaga dan kawasan komersial. Number of residential, industrial, institutional and commercial customer accounts.

150

EU4

Panjang jaringan transmisi dan distribusi diatas dan dibawah tanah yang sesuai aturan yang berlaku.

168

Length of above and underground transmission and distribution lines by regulatory regime.

EU5

Alokasi cadangan atau kompensasi untuk emisi CO2, dirinci menurut ketentuan kerangka perdagangan karbon. Allocation of CO2 emissions allowances or equivalent, broken down by carbon trading framework.

180

Referensi Silang dengan GRI - G 3.0 Cross References GRI - G 3.0

2.5

183

184

Indeks INDEX 3

INDIKATOR INDICATOR

HAL PAGE

PARAMETER LAPORAN REPORT PARAMETERS Profil Laporan Report Profile

3.1

Periode pelaporan.

3

Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.

3.2

Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada).

2

Date of most recent previous report (if any).

3.3

Siklus Pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya).

3

Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

3.4

Alamat Kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya.

5

Contact point for questions regarding the report or its contents.

3.5

Proses dalam menetapkan isi laporan.

4

Process for defining report content.

3.6

Batasan laporan.

5

Boundary of the report.

3.7

Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan.

2

State any specific limitations on the scope or boundary of the report.

3.8

Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas yang disewakan,

2

kegiatan melalui outsourcing, serta entitas lainnya yang berpengaruh signifikan dan dapat diperbandingkan informasinya setiap saat / antar organisasi. Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can significantly affect comparability from period to period and/or between organizations. PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

3.9

Teknik pengukuran data dan dasar perhitungannya.

3

Data measurement techniques and the bases of calculations. 3.10

Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang disediakan dalam laporan

5

sebelumnya. Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports. 3.11

Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya.

4

Significant changes from previous reporting periods. Indeks Isi GRI GRI Table Index 3.12

Tabel yang menunjukan lokasi dari Standar Pengungkapan dalam laporan.

4

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. Assurance Assurance 3.13

Kebijakan dan praktek saat ini yang ditujukan untuk mencari assurance eksternal untuk laporan.

4

Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report. 4

TATA KELOLA, KOMITMEN dan KETERLIBATAN GOVERNANCE, COMMITMENTS, AND ENGAGEMENT Tata Kelola Governance

4.1

Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan pengelola tertinggi yang bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam menetapkan strategi atau mekanisme pengawasan organisasi.

50, 54

Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight. 4.2

Tunjukkan apakah Ketua dari badan pengelola tertinggi juga merangkap pejabat eksekutif. Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.

51

Indeks INDEX 4.3

INDIKATOR INDICATOR Untuk organisasi yang memiliki struktur satu dewan, nyatakan jumlah anggota dari badan pengelola tertinggi yang berasal dari kelompok independen dan atau anggota noneksekutif.

HAL PAGE 51

For organizations that have a unitary board structure, state the number of members of the highest governance body that are independent and/or non-executive members. 4.4

Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola tertinggi.

50

Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance body. 4.5

Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif (termasuk dalam hal pengaturan perjalanan) dengan kinerja organisasi (termasuk didalamnya kinerja sosial dan lingkungan).

53

Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives (including departure arrangements), and the organization’s performance (including social and environmental performance). 4.6

Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan.

59

Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided. 4.7

Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

50, 52

Process for determining the qualifications and expertise of the members of the highest governance body for guiding the organization’s strategy on economic, environmental, and social topics. 4.8

Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya.

21

Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang relevan.

51, 59

Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities 4.10

Proses dalam mengevaluasi kinerja dari badan pengelola tertinggi, khususnya yang terkait dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.

51

Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect to economic, environmental, and social performance. Komitmen Terhadap Inisiatif Eksternal Commitments to External Initiatives 4.11

Penjelasan mengenai bagaimana pendekatan atau prinsip pencegahan digunakan oleh organisasi. Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.

4.12

Piagam, prinsip, atau insiatif lainnya yang dikembangkan secara eksternal terkait ekonomi, lingkungan, dan sosial yang turut didukung/diadopsi oleh organisasi. Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or endorses.

4.13

Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan atau organisasi advokasi nasional/ internasional. Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy organizations. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement

13, 162


economic, environmental, and social performance and the status of their implementation. 4.9

185

186

Indeks INDEX 4.14

INDIKATOR INDICATOR Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi.

HAL PAGE 46

List of stakeholder groups engaged by the organization. 4.15

Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang akan

46

dilibatkan. Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 4.16

Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya

46

frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan. Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group. 4.17

Topik dan perhatian utama yang dimunculkan melalui pelibatan pemangku kepentingan,

46

dan bagaimana organisasi merespons topik dan perhatian utama tersebut, termasuk melalui pelaporannya. Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. Aspek: Ketersediaan dan Keandalan Aspect: Availability and Reliability EU6

Pendekatan manajemen untuk memastikan ketersediaan dan keandalan tenaga listrik dalam

155

jangka pendek maupun panjang. Management approach to ensure short and long-term electricity availability and reliability. Aspek: Demand-side management Aspect: Demand-side management EU7

Pogram demand-side management termasuk program pelaksanaan pemasangan listrik untuk

147

area perumahan, komersial, lembaga dan kawasan industri. PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

Demand-side management programs including residential, commercial, institutional and industrial programs. Aspect: Penelitian dan pengembangan Aspect: Research and Development EU8

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjamin keandalan penyaluran listrik dan

28

mendukung pembangunan berkelanjutan, melingkupi kegiatan dan biaya. Research and development activity and expenditure aimed at providing reliable electricity and promoting sustainable development. Aspek: Plant Decomissioning Aspect: Plant Decomissioning EU8

Cadangan untuk mengembangkan pusat pembangkit tenaga listrik. Provisions for decommissioning of nuclear power sites. INDIKATOR KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS Aspek : Kinerja Ekonomi Aspect: Economic Performance

EC1

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.

135

Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments. EC2

Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.

157

Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change. EC3

Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.

117, 118

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations EC4

Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. Significant financial assistance received from government.

138

Indeks INDEX

INDIKATOR INDICATOR

HAL PAGE

Aspek : Kehadiran Pasar Aspect: Market Presence EC5

Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.

101

Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant locations of operation. EC6

Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan. Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.

EC7

Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.

111

Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at locations of significant operation. Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung Aspect: Indirect Economic Impacts EC8

Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.

83

Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, inkind, or pro bono engagement. EC9

Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.

83, 139

Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts. Aspek: Ketersediaan dan Keandalan Aspect: Availability and Reliability EU10

144

Planned capacity against projected electricity demand over the long term, broken down by energy source and regulatory regime. Aspek: Demand-side management Aspect: Demand-side management EU11

Rata-rata tingkat efisiensi pembangkit tenaga uap dirinci menurut bahan bakar dan menurut aturan yang berlaku.

142

Average generation efficiency of thermal plants by energy source and by regulatory regime. Aspek: System Efficiency Aspect: System Efficiency EU12

Tingkat kehilangan (loss) dari jaringan transmisi dan distribusi dari total daya listrik.

145

Transmission and distribution losses as a percentage of total energy. INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS Aspek : Material Aspect: Materials EN1 EN2

Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume. Materials used by weight or volume.

167, 168. 172

Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.

172

Percentage of materials used that are recycled input materials. Aspek : Energi Aspect: Energy EN3

Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.

172

Direct energy consumption by primary energy source. EN4

Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Prime.

144

Indirect energy consumption by primary source. EN5

Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan fisiensi. Energy saved due to conservation and efficiency improvements.


Rencana pembangunan berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga listrik dalam jangka panjang dirinci menurut sumber energi pembangkit dan peraturan yang berlaku.

83, 173

187

188

Indeks INDEX EN6

INDIKATOR INDICATOR Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.

HAL PAGE 83, 173

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives. EN7

Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.

173

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. Aspek : Air Aspect : Water EN8

Total pengambilan air per sumber

174

Total water withdrawal by source. EN9

Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.

174, 175

Water sources significantly affected by withdrawal of water. EN10

Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang

174

Percentage and total volume of water recycled and reused. Aspek : Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) Aspect : Biodiversity EN11

Lokasi dan luas tanah dimiliki, disewa, dikelola oleh pelapor yang berlokasi di dalam, atau berdekatan dengan daerah yang dilindungi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.

175

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas. EN12

Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa org pelapor thp biodiversivitas diproteksi (dilindungi) dan yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi).

174


Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas. EU13

Biodiversitas dari daerah penggganti dibandingkan biodiversitas areal awal.

175

Biodiversity of offset habitats compared to the biodiversity of the affected areas. EN13

Perlindungan dan Pemulihan Habitat. Habitats protected or restored.

175

EN14

Strategi, tindakan, dan rencana pengelolaan dampak terhadap biodiversitas.

175

Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity. EN15

Jumlah spesies yang masuk dalam Daftar Merah IUCN dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional di daerah yang terkena dampak operasi berdasar tingkat kepunahan. Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.

175

Aspek : Emisi, Efluen dan Limbah Aspect : Emissions, Effluents and Waste EN16

Jumlah emisi gas rumah kaca langsung maupun tidak langsung, berdasarkan berat.

176

Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight. EN17

Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.

177

Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight. EN18

Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.

177

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. EN19

Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon, dirinci berdasarkan berat.

177

Emissions of ozone-depleting substances by weight. EN20

NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya, berdasarkan jenis dan berat.

164

NO, SO, and other significant air emissions by type and weight. EN21

Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.

174

Total water discharge by quality and destination. EN22

Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. Total weight of waste by type and disposal method.

178

Indeks INDEX EN23

INDIKATOR INDICATOR Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.

HAL PAGE 178

Total number and volume of significant spills. EN24

Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional. Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.

EN25

Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait

174

yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air. Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization’s discharges of water and runoff. Aspek : Produk dan Jasa Aspect : Product and Services EN26

Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak

167

pengurangan tersebut. Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation. EN27

Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori. Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category. Aspek : Kepatuhan Aspect : Compliance

EN28

Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap

167

hukum dan regulasi lingkungan. Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations. Aspect : Transport EN29

Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta

167

material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan. Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization’s operations, and transporting members of the workforce. Aspek : Menyeluruh Aspect : Overall EN30

Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

181

Total environmental protection expenditures and investments by type. PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK LABOR PRACTICES and DECENT WORK PERFORMANCE INDICATORS Aspect : Ketenagakerjaan khusus untuk bidang listrik dan utilitas Aspect : Employment for Specific Electric Utilities EU14

Program dan proses untuk menjamin ketersediaan tenaga terampil.

111

Programs and processes to ensure the availability of a skilled workforce. EU15

Pesentase jumlah tenaga kerja yang akan pensiun 5 dan 10 thn mendatang, dirinci menurut jenis

109

pekerjaan dan tempat kerja. Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years broken down by job category and by region. EU16

Kebijakan yang diterapkan mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja pelapor maupun pekerja

124


Aspek : Pengangkutan/Transportasi

kontraktor dan subkontraktor. Policies and requirements regarding health and safety of employees and employees of

189

contractors and subcontractors. Aspek : Ketenagakerjaan Aspect : Employment LA1

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. Total workforce by employment type, employment contract, and region.

106, 108

190

Indeks INDEX LA2

INDIKATOR INDICATOR Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.

HAL PAGE 100

Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region. EU17

Jumlah hari kerja dari pekerja kontraktor and subkontraktor yang terlibat dalam kegiatan

106

konstruksi, pengoperasian dan perawatan. Days worked by contractor and subcontractor employees involved in construction, operation & maintenance activities. EU18

Persentasi pekerja kontraktor dan subkontraktor yang pernah mengikuti pelatihan kesehatan dan

127

keselamatan kerja. Percentage of contractor and subcontractor employees that have undergone relevant health and safety training. LA3

Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan

117

tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya. Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations. Aspek : Tenaga kerja / Hubungan Manajemen Aspect : Labor/Management Relations LA4

Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.

98, 115

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. LA5

Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu

99. 101

dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut. Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in collective agreements. Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

Aspect: Occupational Health and Safety LA6

Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan kerja.

126

Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs. LA7

Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.

129, 131

Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work related fatalities by region. LA8

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu karyawan, anggota keluarga/masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.

127, 128, 132

Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases. LA9

Aspek Kesehatan dan Keselamatan yang tercakup dalam perjanjian dengan serikat karyawan.

125, 132

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. Aspek: Pelatihan dan Pendidikan Aspect: Training and Education LA10

Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.

111, 112

Average hours of training per year per employee by employee category. LA11

Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menujang

111, 112

kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier. Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings. LA12

Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur. Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews. Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara Aspect: Diversity and Equal Opportunity

113

Indeks INDEX LA13

INDIKATOR INDICATOR Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.

HAL PAGE 108

Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity. LA14

Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok karyawan. Ratio of basic salary of men to women by employee category. INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan Aspect: Investment and Procurement Practices

HR1

Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.

140

Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening. HR2

Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM. Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human rights and actions taken.

HR3

Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.

103

Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained.

HR4

Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.

114

Total number of incidents of discrimination and actions taken. Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining HR5

Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.

99, 100, 103

Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights. Aspek: Pekerja Anak Aspect: Child Labor HR6

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus pekerja anak, dan tindakan ditempuh untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.

104

Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor. Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib Aspect: Forced and Compulsory Labor HR7

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan tindakan untuk menghapus kerja paksa atau kerja wajib.

104

Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor. Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan Aspect: Security Practices HR8

Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan. Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations. Aspek: Hak Penduduk Asli Aspect: Indigenous Rights


Aspek: Nondiskriminasi Aspect: Non-discrimination

103

191

192

Indeks INDEX HR9

INDIKATOR INDICATOR Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.

HAL PAGE 145, 161

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken. INDIKATOR KINERJA MASYARAKAT SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS Aspek: Keterbukaan Thd Masyarakat Untuk Sektor Listrik dan Utilitas Aspect: Community Disclosure Specific for Electricity and Utilities EU19

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan menyangkut rencana penggunaan energi dan pengembangan prasarana/infrastruktur.

145, 162

Stakeholder participation in the decision making process related to energy planning and infrastructure development. EU20

Pendekatan yang dilakukan dalam mengelola dampak pemindahan.

145

Approach to managing the impacts of displacement. Aspek: Bencana thd Masyarakat /Rencana Tanggap Darurat Khusus untuk Bidang Usaha Listrik dan Utilitas Aspect: Community Disaster/Emergency Planning and Response Disclosure Specific for Electricity and Utilities EU21

Ukuran Perencanaan wajib, rencana penanggulangan bencana/ pengelolaan tanggap darurat, pelatihan dan rencana rehabilitasi/restorasi. Contingency planning measures, disaster/emergency management plan and training programs, and recovery/restoration plans. Aspek: Komunitas Aspect: Community

SO1 PT PLN (Persero) Laporan Keberlanjutan 2010 Sustainability Report

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri.

161

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting. EU22

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri.

161

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting. Aspek: Korupsi Aspect: Corruption SO2

Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.

59

Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption. SO3

Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.

58, 112

Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and procedures. SO4

Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.

58, 59

Actions taken in response to incidents of corruption. Aspek: Kebijakan Publik Aspect : Public Policy SO5

Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.

SO6

Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country. Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing Aspect: Anti-Competitive Behavior

SO7

Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

60

Indeks INDEX

INDIKATOR INDICATOR

HAL PAGE

Aspek: Kepatuhan Aspect: Compliance SO8

Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan

75

peraturan yang dilakukan. Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations. INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK PRODUCT RESPONSIBILITY PERFORMANCES INDICATORS Aspek: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities Aspect: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities EU23

Programs, including those in partnership with government, to improve or maintain access to electricity and customer support services.

127, 144

Programs, including those in partnership with government, to improve or maintain access to electricity and customer support services. Aspek: Provision of Information Disclosure Specific for Electricity and Utilities Aspect: Provision of Information Disclosure Specific for Electricity and Utilities EU24

Praktek bimbingan pada para penyandang cacat, bisu, buta huruf dan berpendidikan rendah lainnya untuk dapat menggunakan listrik dengan aman dan kegiatan pelayanan pelanggan yang mendukungnya. Practices to address language, cultural, low literacy and disability related barriers to accessing and safely using electricity and customer support services.

82

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Aspect: Customer Health and Safety PR1

Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan

141

dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures. EU25

Jumlah korban luka ringan dan berat dikalangan masyarakat akibat kecelakaan yang melibatkan aset perusahaan, termasuk perkara hukum dalam penyelesaian maupun yang masih dalam proses. Number of injuries and fatalities to the public involving company assets, including legal judgments, settlements and pending legal cases of diseases. Aspek: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities Aspect: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities

EU26

Persentasi populasi yang belum terlayani di areal distribusi yang dikuasakan.

151

Percentage of population unserved in licensed distribution or service areas. EU27

Jumlah pemutusan aliran listrik, dirinci berdasarkan keterlambatan pembayaran maupun oleh

146

peraturan lain yang diberlakukan. Number of residential disconnections for non-payment, broken down by duration of disconnection and by regulatory regime. EU28

Frekuensi pemadaman listrik.

154, 155

Power outage frequency. EU29

Rata-rata lama pemadaman listrik.

154, 155

Average power outage duration. EU30

Rata-rata jumlah pembangkit menurut sumber energi maupun menurut ketentuan lain yang

143


harus mengikuti prosedur tersebut

berlaku. Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime. PR2

Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.

74, 75, 142

193

194

Indeks INDEX

INDIKATOR INDICATOR

HAL PAGE

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa Aspect : Product and Service Labeling PR3

Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan

141

jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut. Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information requirements. PR4

Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan

141, 151

jasa serta pemberian label, per produk. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes. PR5

Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur

153

kepuasaan pelanggan. Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction. Aspek: Komunikasi Pemasaran Aspect : Marketing Communications PR6

Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan

152

komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship. Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship. PR7

Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning


marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes. Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan. Aspect : Customer Privacy PR8

Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi

151

(privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data. Aspek: Kepatuhan Aspect: Compliance PR9

Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa. Monetary value of significant fines for noncompliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services.

74, 153

PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia T. 62 21 725 1234, 725 0550, 726 1122 F. 62 21 722 2328 www.pln.co.id


MENCIPTAKAN KESELARASAN, KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Recommend Documents