KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan Pada Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya, 30 Maret 2015
KERANGKA PAPARAN
RPJMN 2015-2019 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 Sasaran Nasional RKP 2016 Sasaran Pembangunan Kalimantan Tengah
Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Penutup
Rangkuman Permasalahan Pembangunan Isu Strategis Pembangunan Rekomendasi dan Saran
Slide - 2
VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 3
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 4
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 5
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RANCANGAN TEMA RKP 2016
Slide - 6
RANCANGAN TEMA RKP 2016
RKP 2015
RKP 2016
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
Slide - 7
RANCANGAN TEMA RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas
Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
Pembangunan berkualitas adalah: Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan Slide - 8
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
Slide - 9
SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019 2014* (Baseline)
2015
2019
73,83 (metode lama)
69,4 (metode baru)
76,3 (metode lama)
Indeks Pembangunan Masyarakat1
0,55
-
Meningkat
Indeks Gini
0,41
0,40
0,36
Pertumbuhan ekonomi
5,1%
5,7%
8,0 %
Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar
2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 Tingkat Kemiskinan
43.403 40.785
-
72.217
10,96 % *)
10,3
7,0-8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,94%
5,6%
4,0-5,0%
1 Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 *Perkiraan
**Maret 2014
Slide - 10
SASARAN NASIONAL RKP 2016
5,7
5,6 10,3
Slide - 11
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3) Pendidikan Indikator Pendidikan
Rata-rata lama sekolah penduduk usia
diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
2014 (Baseline)
2019
8,1 (tahun)
8,8 (tahun)
50,4%
68,4 (%)
94,1%
68,7% 62,5% 73,5% 48,2%
0,85 (2012) 0,53 (2012)
96,1 (%) 84,2% 81,0% 84,6% 65,0% 0,90
Arah Kebijakan Pendidikan 1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
0,60
Slide - 12
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (2/3) Pembangunan Kesehatan No 1
Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 2
3
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)
Arah Kebijakan 2014 (Baseline) 346 (SDKI 2012) 32 (2012/2013) 19,6 (2013) 32,9 (2013)
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 297 (2013) penduduk 2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun 15,4(2013) (persen)
5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 0 puskesmas terakreditasi
2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
-
1.015
2019 306 24
17
28
245
<0,5 23,4 15,4 5,4
5.600 95
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
5.600 Slide - 13
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (3/3) Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi INDIKATOR Akses Air Minum Layak Akses Sanitasi Layak
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni
Arah Kebijakan: 1.
2014 (BASELINE)
2019
70%
100%
2.
38.431 Ha
0 Ha
3.
60,9%
7,6 Juta
100% 5 Juta
4. 5.
Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi
Slide - 14
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangan) INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
- Jagung (Juta Ton)
19,13
24,1
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
2,6
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
- Produksi perikanan (juta ton)
12,4
18,8
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)
8,9
9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)
2,71
3,01
189,75
304,75
21
49
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk)*
CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
ARAH KEBIJAKAN: 1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. * Kumulatif 5 tahun Slide - 15
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Energi) INDIKATOR Rasio elektrifikasi
Konsumsi Listrik Perkapita
Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari)
- Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton)
Penggunaan DN (DMO): - Gas bumi DN - Batubara DN
Regasifikasi onshore (unit)
Pembangunan FSRU (unit)
2014 (baseline)
2019*
81,5%
96,6%
843KWh
1.200KWh
818
700
1.224
1.295
53%
64%
-
6
421
24% 2
400
60% 3
Jaringan pipa gas (km)
11.960
17.960
Jaringan gas kota (sambungan rumah)
200 ribu
1 jt
Pembangunan SPBG (unit)
Pembangunan kilang baru (unit)
* Dengan badan usaha
40 -
118 1
ARAH KEBIJAKAN: 1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)
Slide - 16
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Maritim dan Kelautan) INDIKATOR
2014 (BASELINE)
2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB
13.466
Penyelesaian batas maritim antar 1 negara negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku 52% perikanan Membangun Konektivitas Nasional: Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan
Pembangunan kapal perintis
--
210
Pengembangan pelabuhan perikanan Peningkatan luas kawasan konservasi laut
9 negara 87% 24
270
50 unit
104 unit
22,4
40-50
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton )
17.466 (Selesai th 2017)
21 unit
15,7 juta ha
24 unit
20 juta ha
ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3. Penguatan lembaga pengawasan laut; 4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; 8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Slide - 17
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Pariwisata dan Industri) INDIKATOR Pariwisata Kontribusi terhadap PDB Nasional Wisatawan Mancanegara (Orang) Wisatawan Nusantara (Kunjungan) Devisa (triliun rupiah)
2014 (Baseline)
2019
4,2%
8%
9 juta
20 juta
250 juta
275 juta
120
260
Sasaran Pertumbuhan:
Kontribusi dalam PDB Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional
Industri Industri (%)
ARAH KEBIJAKAN:
4,7
8.6
20,7%
21,6%
-
9.000 unit*
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Slide - 18
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3) Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan a.
Penurunan desa tertinggal
b.
Peningkatan desa mandiri
s.d. 5,000 desa tertinggal
Pengembangan Kawasan Perbatasan a.
b.
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
paling sedikit 2,000 desa
3 (111 lokasi prioritas)
10 (187 lokasi priorias)
12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
92 pulau kecil terluar/terdepa n
ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa. 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi. 3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan. 4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan. 5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi 6. Penguatan Pemerintahan Desa 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. 8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desakota. Pengembangan Kawasan Perbatasan 1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.
Slide - 19
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2/3) 2014 (Baseline)
Indikator
2019
Pembangunan Daerah Tertinggal
a. Jumlah Daerah Tertinggal b. Kabupaten terentaskan c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
122 (termasuk 9 DOB) 70 7,1% *)
80 7,24%
68,46
69,59
16,64%
42
14,0%
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa b. Kawasan Industri
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
* rata-rata 2010-2014
7
14
4
4
n.a.
14
** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)
ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. 3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas. 4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .
Slide - 20
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3/3) Indikator Pembangunan Kawasan Perkotaan a. b.
c.
d.
Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi
2014 (Baseline)
2019
ARAH KEBIJAKAN: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.
2
2+ 5(usulan baru)
Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni.
43 kota belum optimal perannya
20 dioptimalkan perannya
3. Pembangunan kota hijau berketahanan iklim dan bencana.
Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
--
39 pusat pertumbuha n yang diperkuat
Pembangunan 10 Kota Baru Publik
--
yang
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. 5. Peningkatan kapasitas pembangunan perkotaan.
tata
kelola
10 Kota Baru
Slide - 21
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH RPJMN 2015-2019
Slide - 22
SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015
2016
2017
2018
2019
Kalimantan Barat
5.9
6.0
6.2
7.2
7.9
Kalimantan Tengah
6.1
7.0
7.5
8.2
8.7
Kalimantan Selatan
5.0
6.2
6.8
7.6
8.6
Kalimantan Timur
4.5
5.6
5.6
6.4
7.0
Kalimantan Utara
5.0
5.0
6.0
6.4
6.9
Slide - 23
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Tingkat Kemiskinan (Persen)
Wilayah
2015
2016
2017
2018
2019
Kalimantan Barat
8.7
8.0
7.4
6.8
6.1
Kalimantan Tengah
6.0
5.8
5.3
4.8
4.3
Kalimantan Selatan
4.5
4.2
3.8
3.5
3.2
Kalimantan Timur
5.1
4.7
4.3
3.9
3.5
Kalimantan Utara
6.7
6.2
5.7
5.1
4.6
Slide - 24
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Tingkat Pengangguran (Persen)
Wilayah Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
2015
2016
2017
2018
2019
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
4.0
3.9
3.7
3.6
3.4
8.4
8.0
7.6
7.2
6.9
7.9
7.6
7.2
6.6
6.3
Slide - 25
PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM Nasional
Diperhatikan Pedoman
RPJM Daerah Pedoman
Renstra SKPD
Rincian APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diserasikan melalui MUSRENBANG
Dijabarkan
Bahan
Pedoman
RKP
Berpedoman (UU 23/2014)
RKA-KL
Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)
Diacu Dijabarkan
Pedoman
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
UU SPPN (No.25/2004)
Pedoman
Bahan
Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Bahan
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 26
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD Musrenbang Jangka Menengah Nasional
Aspirasi Masyarakat RPJPN 2005-2025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN
SIDANG KABINET
VISI MISI PRESIDEN TERPILIH
Rancangan Teknokratik RPJMN
RANCANGAN AWAL RPJMN
RANCANGAN AKHIR RPJMN
RANCANGAN RANCANGAN RPJMN RPJMN
(Perpres 2/2015)
Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET
Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L
TRILATERAL MEETING
Pedoman Penyusunan
Rancangan Teknokratik Renstra K/L
Penelaahan
Rancangan Renstra K/L
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
Hasil Evaluasi Renstra
RPJMN 2015-2019
PEMERINTAH DAERAH (Provinsi, Kabupaten/Kota)
RPJMD/RKPD
Difasilitasi oleh: -Kementerian PPN/Bappenas -Kementerian Dalam Negeri -Kementerian Keuangan
Bilateral Meeting Penyelarasan RPJMD
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Keuangan
Slide - 27
PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019 Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019:
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019. i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019. ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019.
Slide - 28
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB per Kapita Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
Slide - 29
Aceh
Kalimantan Timur
6
Riau
6,21
Papua
Kep. Bangka Belitung
Sumatera Selatan
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Jawa Barat
Lampung
Sulawesi Tengah
DIY
Sumatera Utara
Papua Barat
Jawa Tengah
Banten
Maluku Utara
Bengkulu
Sumatera Barat
Jawa Timur
DKI Jakarta
7
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
MALUKU
Bali
Gorontalo
Kep. Riau
Sulawesi Selatan
Jambi
Sulawesi Barat
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014
%
10
9
8
Indonesia 5,02
5
4
3
2
1
0
Sumber: BPS, 2015 Slide Slide -- 30 30
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PDRB NASIONAL 8,00 7,37
7,50 7,00
6,50
6,50 6,00
5,90 5,56
5,50 5,00 4,50
5,84
6,06 6,35
5,69
6,69 6,21
6,17 6,01
6,77
5,57
6,22
6,49
6,23 5,78
5,50
5,03
5,02 4,63
4,00 3,50
% PDRB Kalimantan Tengah
% PDRB Nasional
3,00 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber: BPS, 2015 Slide - 31
PDRB PER KAPITA PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL 40.000 35.000
Ribu Rupiah
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013**
Kalimantan Tengah
11.843
13.279
15.263
17.021
19.169
21.558
23.987
26.634
Nasional
14.892
17.361
21.365
23.860
27.029
30.659
33.531
36.508
Pencapaian PDRB per kapita Kalimantan Tengah dari 2006 s.d 2013 selalu berada dibawah PDB per kapita Nasional Slide - 32
Sumber: BPS, 2015 % TPT Provinsi Maluku
Banten
Aceh
DKI Jakarta
Jawa Barat
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah
Maluku Utara
Kep. Bangka Belitung
Sulawesi Selatan
Jambi
Papua Barat
Sumatera Selatan
Lampung
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Gorontalo
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Bengkulu
Papua
DI Yogyakarta
4
Nusa Tengggara Timur
6
Kalimantan Tengah
8
Sulawesi Barat
Bali
PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN (Agustus 2014)
12
10
Indonesia 5,94
3,24
2
0
% TPT Indonesia
Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Tengah 2014 jauh berada di bawah Nasional Slide - 33
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI DI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL 12,00
10,00
11,24 Kalimantan Tengah
10,28
9,86
9,11 8,39
8,00
7,87 7,14
6,68 6,00
Indonesia
5,59
5,11
4,91
4,59
4,62
6,56
6,14
6,25
3,17
3,09
3,24
2012
2013
2014
5,94
4,14
4,00 2,55 2,00
0,00 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Slide - 34
Sumber: BPS, 2015 Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%) Papua
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Gorontalo
Bengkulu
Nusa Tenggara Barat
Aceh
DI Yogyakarta
Lampung
Sumatera Selatan
Sulawesi Tengah
Jawa Tengah
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Sulawesi Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Jambi
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Riau
Maluku Utara
Sumatera Barat
Kep Riau
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Banten
Kep Bangka Belitung
Kalimantan Selatan
15
Bali
DKI Jakarta
PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN (September 2014)
30
25
20
Indonesia 10,96
10 6,07
5
0
Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)
Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah 2014 masih berada di bawah rata-rata Nasional Slide - 35
KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL % 20,00 18,00
16,66
16,69
17,75 16,58 15,42
16,00
14,15
14,00 12,00
10,44
10,73
13,33
12,36
11,00 9,38
10,00
11,66
11,47
6,19
6,23
6,07
2012
2013
2014
10,96
8,71
8,00
7,02
6,77
6,64
2009
2010
2011
6,00 4,00 2,00 0,00 2004
2005
2006
2007
2008
% Kemiskinan Kalimantan Tengah
% kemiskinan Indonesia
Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah dari 2004 s.d 2014 selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional Slide - 36
1,00 2,36 2,47 2,56 2,78 2,80
Sumatera Utara Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Lampung Sulawesi Utara Sumatera Barat DKI Jakarta INDONESIA Bengkulu Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Jawa Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Bali Gorontalo Aceh Maluku Utara Jambi Sulawesi Barat Banten Maluku
3,71 3,81
Papua Barat Kalimantan Timur Papua
5,00 5,39
4,95
6,00
Kepulauan Riau
3,58
Riau
3,14
2,26
DI Yogyakarta
4,00
Bangka Belitung
2,15
2,68
1,99 2,08
1,41 1,49
2,07
1,34
1,95
1,28
1,90
1,17 1,24
1,85
1,10 1,17
1,79
1,04
1,67
0,91
0,00 0,76
2,00
Jawa Timur
0,37
3,00
Kalimantan Barat
Jawa Tengah
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Provinsi (2000-2010)
• Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah cukup tinggi (1,79%) dan berada diatas rata-rata nasional • Namun demikian, angka tersebut telah menurun dibanding rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk periode 1990-2000 (2,99%) Slide - 37
2,6 2,6 2,6
Sulawesi Selatan Gorontalo INDONESIA
2,8 2,8 2,8 2,8
Sumatera Selatan Nusa Tenggara Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur
3,7 3,7
Papua Barat Papua
3,6
4,0
Sulawesi Barat
3,3
3,2 Maluku Nusa Tenggara Timur
3,2
3,1 Maluku Utara Sulawesi Tengah
3,1
3,0 Sulawesi Tenggara
3,5
Kalimantan Barat
3,0 Sumatera Utara
2,9
2,8 Sumatera Barat
Riau
2,8 Aceh
2,7
2,6
Sulawesi Utara
Lampung
2,6
2,5
Kalimantan Selatan Kepulauan Riau
2,5
Banten
2,6
2,5
Jawa Tengah
3,0
Bangka Belitung
2,5
2,3
Bali Jawa Barat
2,3
0,0 Jawa Timur
0,5
2,3
1,0
DKI Jakarta
1,5
2,3
2,0
Jambi
2,2
2,1
2,5
Bengkulu
DI Yogyakarta
Angka Fertilitas Total (TFR) Menurut Provinsi (2012)
• Angka fertilitas total/TFR = Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya
Slide - 38
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2010 dan proyeksinya sampai dengan Tahun 2035 Kalimantan Tengah 4.000,0
1.857,0
1.396,5
1.500,0 1.000,0 500,0
2.212,1
2.000,0
3.494,5
3.273,6
3.031,0
2.495,0
2.500,0
2.769,2
3.000,0
954,4
Jumlah penduduk (ribu orang)
3.500,0
0,0 1980
1985
1990
1995
2000
Sensus Penduduk
•
•
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Proyeksi
Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Kalimantan Tengah meningkat 1,26 juta dan dan diproyeksikan meningkat sebanyak 1,3 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya. Slide - 39
Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 37,0 2010 Kalimantan Barat
2015 Kalimantan Tengah
2020
2025 Kalimantan Selatan
2030 Kalimantan Timur
2035 Indonesia
•
Saat ini Provinsi Kalteng telah memasuki periode dimana rasio ketergantungan telah mencapai angka dibawah 50%. Periode ini menjadi peluang untuk meraih bonus demografi, yaitu tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.
•
Rasio ketergantungan dibawah 50% ini diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2035 dan mencapai titik rendah pada 39,9 di tahun 2035. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk memastikan terjadinya penurunan rasio ketergantungan ini, termasuk upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan TFR. Slide - 40
IPM Provinsi Dki Jakarta
D I Yogyakarta
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Riau
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
Indonesia 73,81
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kalimantan Utara
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Kepulauan Bangka Belitung
Bali
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Aceh
Lampung
Maluku
Sulawesi Tengah
Banten
Gorontalo
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Kalimantan Barat
Maluku Utara
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
75
Nusa Tenggara Barat
Papua
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (IPM) PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2013
80 75,68
70
65
60
IPM Nasional
Sumber: BPS, 2015 Slide - 41
PERKEMBANGAN IPM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP IPM NASIONAL, 2009 – 2013 76 75,06 75
74,36
75,68
74,64 73,81
74
73,29 72,77
73 72
75,46
72,27 71,76
71 70 69 2009
2010
2011 Nasional
2012
2013
Kalimantan Tengah
Sumber: BPS, 2015 Slide - 42
Papua
DI Yogyakarta
0,450
Gorontalo
DKI Jakarta
Papua Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Jawa Barat
Sulawesi Tengah
Bali
Banten
Kalimantan Barat
Jawa Tengah
Rasio Gini Provinsi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Riau
Kalimantan Timur
Maluku
Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Kalimantan Selatan
Lampung
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Tengah
Sulawesi Barat
Jambi
Aceh
Maluku Utara
0,400
Kepulauan Bangka Belitung
INDEKS RASIO GINI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN
0,500 Rasio Gini Nasional
0,439
Nasional 0,413
0,350
0,300
0,250
0,200
Slide - 43
INDEKS RASIO GINI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL 0,45 0,41 0,40 0,36
0,36 0,35
0,36
0,37
0,41
0,38
0,35
0,33
0,35
0,34
0,31
0,33
0,30
0,25
0,28
0,27 0,24
0,30
0,41
0,29
0,29
2008
2009
0,30
0,25
0,20 1996
1999
2002
2005
Rasio Gini_INDONESIA
2007
2010
2011
2012
2013
Rasio Gini_Kalimantan Tengah
Sumber: BPS, 2015 Slide - 44
PERKEMBANGAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH (Indeks Williamson) TAHUN 2009-2013
Sumber: BPS, 2012 (Diolah)
Kesenjangan antar wilayah cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun yang ditunjukan dari Indeks Williamson Slide - 45
PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2007-2012 (Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas) Kab/Kota
2007
2008
Kotawaringin Barat
15.034
16.390
Kotawaringin Timur
Kapuas
Barito Selatan
Barito Utara
Sukamara
Lamandau
Seruyan
14.535
10.002
12.405
14.051
19.987
13.525
14.179
16.545
11.693
14.221
15.545
20.640
14.460
14.969
2009
2010
2011
2012
2013
17.612
19.036
20.984
23.174
25.937
18.577
21.184
23.963
26.605
29.590
13.191
14.931
16.716
18.698
20.983
15.713
17.825
19.967
22.223
24.799
17.180
19.311
21.873
24.071
26.576
21.220
23.174
25.076
26.942
28.985
15.190
17.058
18.832
20.783
22.900
15.701
17.584
19.094
20.291
21.787
Katingan
13.484
15.178
16.348
18.133
20.284
22.651
25.313
9.489
10.752
12.084
13.728
15.599
11.618
13.096
14.608
15.958
17.504
Barito Timur
11.350
12.418
13.496
15.021
16.588
17.784
19.219
19.126 14.368
21.576 16.280
24.607 18.085
26.476 19.996
28.391 22.400
Pulang Pisau Gunung Mas
Murung Raya
Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah
7.762
10.068
15.863
11.600 13.279
Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa
8.639
11.015
17.147
13.344 15.263
17.021
19.169
21.558
23.987
26.634
Kesenjangan antardaerah di Kalimantan Tengah Relatif cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan PDRB per Kapita tertinggi Kabupaten Kotawaringin Timur dan terendah di Kabupaten Pulang Pisau Slide - 46
STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2013 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sumber: BPS
Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Minum Konstruksi Perdagangan, Hotel, Restauran Angkutan, Telekomunikasi Keuangan Jasa-jasa Kontribusi
Distribusi Persentase (%) 2000 2013 34,56
27,11
5,36
9,96
9,32
6,65
0,66
0,70
4,99
5,39
19,87
21,49
8,50
8,80
4,63
6,22
12,12
13,69
100,00
100,00
Kontribusi PDRB didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,49%) dan Pertanian (27,49%) Sementara itu sektor pertanian peranannya menurun dari 34,56% menjadi 27,11% Sedangkan sektor Pertambangan dari 5,36% menjadi 9,96%. Slide - 47
PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 2010-2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lapangan Pekerjaan Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Angkutan & Telekomunikasi Keuangan Jasa-Jasa Total
Sumber: BPS
2010 (orang)
2014 (Feb) Orang %
634.174
626.328
51,59
1.453
2.627
0,22
55.389
70.850
5,84
60.197
4,96
36.150
2,98
135.593
172.969
14,25
127.708
197.427
16,26
25.303 32.007 37.565 9.089
1.058.281
25.353
22.084
1.213.985
2,09 1,82 100,00
Perubahan (orang) -7.846
15.461 10.847 1.174
28.190
37.376
-12.212 12.995
69.719
155.704
Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (51,59%), perdagangan, hotel dan restoran (15,25%), dan jasa (16,26%). Selama 4 tahun, pekerja di sektor pertanian dan Angkutan & Telekomunikasi mengalami penurunan terbanyak masing-masing 7,846 dan 12,212 orang Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 2,98% selama 4 tahun. Slide - 48
ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
No.
Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan
2008
2014 (Feb)
% 2014
Perubahan
1
≤ SD
589.534
584.045
46,81
-5.489
2
SMTP
199.930
255.701
20,49
55.771
3
SMTA Umum
179.918
280.453
22,48
100.535
5
Diploma I/II/III/Akademi
28.012
35.627
2,86
7.615
6
Universitas
32.051
91.944
7,37
59.893
1.029.445
1.247.770
100,00
218.325
Total Sumber: BPS
Sebagian angkatan kerja telah mentamatkan pendidikan SD (46,81%)
Slide - 49
RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013
Wilayah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Nasional
Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)
Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)
Rasio Pinjaman terhadap Simpanan
Rasio PMTB terhadap Simpanan
15.764
24.466
161.357
180.580
1,12
0,86
2.968.535
2.774.641
0,93
0,65
1,55
1,88
Sumber: BPS
Potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan adalah bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan. Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif. Slide - 50
KOMPOSISI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
Hampir 60,85% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (40,24%) dan belanja barang jasa (20,62%). Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 28,08%. Slide - 51
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENUTUP
Slide - 52
RANGKUMAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pencapaian PDRB per kapita Kalimantan Tengah dari 2006 s.d 2013 selalu berada di bawah PDB per kapita Nasional.
Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah 2014 masih berada di bawah rata-rata Nasional.
Kesenjangan antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Rasio Gini dan Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun.
Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (51,59%), perdagangan, hotel dan restoran (15,25%), dan jasa (16,26%).
Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 2,98% selama 4 tahun.
Pebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Kalimantan Tengah adalah bersifat konsumtif. Pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.
Porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 28,08%. Slide - 53
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH • Peningkatan produktivitas sektor pertanian • Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas • Peningkatan investasi di daerah
• Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan • Pemerataan kualitas sumber daya manusia
• Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha • Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah Slide - 54
REKOMENDASI DAN SARAN • Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna; • Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas unggulan daerah; • Peningkatan kemudahan perijinan usaha; • Perbaikan kualitas jaringan jalan;
• Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah; •
Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
• Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
• Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah
Slide - 55
Terima Kasih
Slide - 56
LAMPIRAN
Slide - 57
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Slide - 58
DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN, 2008-2012
Slide - 59
DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN IPM, 2008-2012
Slide - 60
DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENGANGGURAN, 2008-2012
Slide - 61
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (1/3) KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG • Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai • Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung • Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga • Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas) • Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung • Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya PERHUBUNGAN UDARA • Pengembangan Bandara Tjilik Riwut • Pembangunan Bandara Muara Teweh PERHUBUNGAN LAUT • Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai • Pengembangan Pangkalan Bun • Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang • Pengembangan Pelabuhan Bagendang* • Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau • Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan • Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat JALAN • Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah • Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran • Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar • Pembangunan Jembatan Tumbang Samba
Slide - 62
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (2/3) KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL ASDP • Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok • Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir • Pengadaan Bus Air • Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM • Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru* • Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak* KETENAGALISTRIKAN • PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW • PLTU Kalselteng 1 100 MW • Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi • Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa tengah • Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Telekomunikasi dan Infromatika • Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota • Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR • Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat • Revitalisasi lahan rawa ex PLG Slide - 63
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (3/3) KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PENDIDIKAN • •
•
•
Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS) Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS) Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan
KESEHATAN • •
• •
•
Pelayanan Kesehatan Dasar : Diperlukan akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan rumah sakit jiwa kalawa atei Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, diperlukan untuk pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Barigas) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Barigas; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis Slide - 64
