ANGGARAN DASAR FRONT NAHDLIYYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM (FNKSDA) BAB I NAMA, WAKTU, SIFAT, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1 NAMA Nama organisasi ini adalah Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) PASAL 2 WAKTU FNKSDA dideklarasikan pada tanggal 8 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan ditetapkan pada Musyawarah Nasional I FNKSDA pada 3 April 2015 di Kuningan PASAL 3 SIFAT DAN BENTUK 1. FNKSDA bersifat nasionalis, religius, terbuka, militan, demokratis, dan independen. 2. FNKSDA berbentuk persyarikatan dan jaringan. PASAL 4 KEDUDUKAN FNKSDA berkedudukan di Jombang BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN PASAL 5 ASAS DAN LANDASAN FNKSDA berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945. PASAL 6 PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN FNKSDA Berpegang teguh pada prinsip-prinsip Ahlussunah waal jamaah dan kearifan lokal. PASAL 7 TUJUAN 1. Memperkuat dan mendukung perjuangan ekonomi-politik dan kultural masyarakat korban konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, 2. Mengokohkan kedaulatan masyarakat dalam tata milik, tata kelola, dan tata guna SDA. BAB III POKOK – POKOK PERJUANGAN 1. 2. 3. 4.
PASAL 8 Melibatkan diri secara aktif dalam perjuangan masyarakat korban konflik SDA melawan kekuatan kapitalisme dan upaya perusakan alam ; Membangun basis pengetahuan dan kesadaran kritis masyarakat dalam tata milik, tata kelola, dan tata guna SDA yang berdaulat ; Mencegah dan menyelesaikan persoalan-persoalan horizontal yang terjadi dalam konflik SDA ; Mendorong terbentuknya serikat-serikat, jaringan-jaringan, dan kantong-kantong perjuangan kedaulatan SDA ; 1
5. Aktif dalam kerja-kerja solidaritas gerakan rakyat dan membangun kerjasama dengan lembaga lain dalam memperjuangkan kedaulatan SDA. BAB IV STRUKTUR ORGANISASI, PRINSIP WILAYAH KERJA ORGANISASI, SYARAT – SYARAT PENDIRIAN DAN PRINSIP ORGANISASI PASAL 9 STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi FNKSDA tersusun sebagai berikut: 1. Organ tertinggi pembuat keputusan adalah Musyawarah Nasional (Munas) FNKSDA. 2. Pembuat keputusan tertinggi setelah Munas adalah koordinasi antar Koordinator Wilayah FNKSDA (Koorwil – FNKSDA) yang dilaksanakan oleh Koordinator Umum. 3. Koordinator umum bertugas: a. Mensosialisasikan hasil-hasil Munas b. Mengkoordinasikan antar koordinator wilayah dalam pengambilan keputusan. c. Mengkomunikasikan isu-isu terkait SDA pada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal. 4. Koordinator Wilayah bekerja di wilayah kabupaten/kota dan membentuk tim kerja wilayah. PASAL 10 PRINSIP WILAYAH KERJA ORGANISASI Wilayah kerja FNKSDA adalah seluruh Indonesia BAB V KEANGGOTAAN PASAL 14 Anggota FNKSDA adalah: Setiap individu dan atau kelompok mendaftarkan diri menjadi anggota, menerima AD/ART & program perjuangan FNKSDA PASAL 15 SYARAT KEANGGOTAAN Persyaratan untuk menjadi anggota FNKSDA adalah : a. Menerima dan menyetujui program perjuangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FNKSDA, b. Mendaftarkan diri menjadi anggota dengan mengisi formulir anggota, c. Menyatakan komitmen untuk terlibat aktif dalam kegiatan FNKSDA. Membayar Iuran Anggota dengan kisaran sesuai dengan koordinasi antar koorwil. PASAL 16 HAK DAN KEWAJIBAN 1. Setiap anggota FNKSDA memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Setiap anggota FNKSDA berhak: a. Memilih dan dipilih dalam Munas FNKSDA, b. Mendapatkan informasi apapun terkait FNKSDA, c. Mendapatkan dukungan atas perjuangan yang dilakukan, 3. Setiap anggota FNKSDA berkewajiban: a. Mematuhi AD/ART FNKSDA, b. Berperan aktif dalam kegiatan FNKSDA, c. Membayar iuran wajib sesuai kesepakatan rapat koordinasi antara koorwil 2
PASAL 17 SANKSI Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota apabila tidak memenuhi kewajiban. Sangsi berupa : 1. Teguran lisan ; 2. Teguran tertulis ; 3. Skorsing ; 4. Dikeluarkan dari keanggotaan organisasi/pemecatan. BAB VIII ATRIBUT PASAL 19 Bendera FNKSDA bercirikan sebagai berikut : Berwarna dasar hijau tua dengan gambar sembilan bintang yang melingkari di atas perisai yang melindungi bumi. BAB IX KEUANGAN PASAL 20 Sumber keuangan organisasi FNKSDA didapatkan dari : 1. Uang iuran anggota ; 2. Sumbangan yang tidak mengikat ; 3. Usaha mandiri yang sesuai dengan prinsip perjuangan. BAB X TAMBAHAN DAN PERALIHAN PASAL 21 1. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah pisahkan. PASAL 22 Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Munas setelah mendapat persetujuan sekurang - kurangnya setengah tambah satu dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
3
FRONT NAHDLIYYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM (FNKSDA) ART ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 1. Munas 2. Wilayah kabupaten/kota 3. Pendirian Wilayah 4. Pergantian Antar Waktu Pengurus 5. Petugas Media FNKSDA 6. Penutup
BAB I Munas Pasal 1 Munas adalah forum tertinggi FNKSDA yang diadakan sekali setahun dengan agenda utama: 1. membahas AD/ART organisasi. 2. mendiskusikan kasus-kasus yang dibawa oleh masing-masing koordinator wilayah kabupaten/kota (selanjutnya dalam dokumen ini “wilayah kabupaten/kota” akan disingkat dengan “wilayah”). 3. pemilihan Kordum Pasal 2 Munas diadakan di salah satu wilayah dengan pengurus wilayah yang bersangkutan yang menjadi Panitia Munas. Pasal 3 Panitia Munas bertugas: 1. Menyiapkan draft AD/ART yang akan dibahas dengan memberi ruang peran kunci kepada seluruh kepengurusan wilayah. 2. Menyiapkan tempat dan penginapan peserta Munas. 3. Penyediaan konsumsi peserta (didiskusikan dengan para peserta Munas. Salah satu kemungkinan pendanaan adalah swadaya). 4. Menghubungi, mengundang, dan memobilisasi secara kreatif semua pengurus untuk hadir di Munas 5. Menyosialisasikan jadwal acara kepada semua wilayah 6. Mendorong masing-masing wilayah untuk menyiapkan bahan diskusi kasus Pasal 4 Pemilihan Kordum dilakukan secara musyawarah untuk mufakat BAB II Wilayah Pasal 5 Pengurus minimal wilayah: 1. Koordinator wilayah 2. Sekretaris wilayah 3. Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 4
Pasal 6 Pemilihan koordinator wilayah dilaksanakan: 1. berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat 2. sekali setahun Pasal 7 Sekretaris dan Kepala Biro Litbang dipilih dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan persetujuan koordinator wilayah terpilih Pasal 8 Tugas dan tanggungjawab koordinator wilayah adalah memastikan terlaksananya agenda minimal wilayah, yaitu: 1. Pengkaderan 2. Membangun jaringan 3. Rapat 3 bulanan 4. Memastikan berjalannya Biro Litbang Pasal 9 Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Wilayah adalah: 1. Membantu koordinator wilayah dan Kepala Biro Litbang 2. Mengembangkan sistem adminsitrasi wilayah dan menjadikannya sebagai bahan usulan ke Munas berikutnya 3. Mengumpulkan dan menyimpan uang iuran di wilayahnya sebelum AD/ART dan kepengurusan fungsional terbentuk Pasal 10 Kader dicari dengan cara mengidentifikasinya terutama dari sumber: 1. Organ yang berhubungan dengan NU terutama dari kalangan anak muda 2. Masyarakat marjinal yang berada di ruang konflik 3. Mahasiswa Pasal 11 Kaderisasi dilakukan dengan: 1. Membangun aliansi mahasiswa dengan isu yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam (SDA) 2. Mengadakan Sekolah Agraria, Sekolah Adat dan/atau Sekolah Lingkungan 3. Mengadakan Sekolah lapangan SDA 4. Melalui pengorganisasian Halaqoh, Istigosah, bahtsul masail, jam’iyyah Pasal 12 Materi minimal kaderisasi adalah: 1. Fiqh lingkungan dan SDA 2. Pemetaan potensi dan ancaman sumberdaya masyarakat marjinal 3. Analisis sosio lingkungan, ekonomis, cultural studies, sosio politik, dan ekonomi politik dengan kritik terhadap kapitalisme sebagai kerangka teorinya. 4. Hukum (positif, agama, dan adat) 5. Teori dan praktik pergerakan dan pengorganisasian Pasal 13 Materi kaderisasi (sedang disiapkan, bisa diunduh di: …) 5
Pasal 14 Membangun jaringan bisa dilakukan dengan berbagai pihak, seperti: 1. Lembaga Swadaya Masyarakat 2. Akademisi 3. Politisi 4. Agamawan Pasal 15 Jaringan yang dibangun ditujukan terutama untuk menarik mereka menjadi kader FNKSDA dengan cara: 1. Menyiapkan jalur pengintegrasian 2. Menyiapkan penugasan dari organisasi. Pasal 16 Rapat 3 bulanan berfungsi membahas: 1. Laporan perkembangan wilayah 2. Evaluasi kerja-kerja kepengurusan 3. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) 4. Membahas perluasan organisasi dengan mengidentifikasi aktor di wilayah yang lain, terutama yang berdekatan 5. Membahas pengusulan pendirian wilayah baru ke Kordum 6. Membahas dan menetapkan AD/ART wilayah. Pasal 17 Tugas minimal Biro Litbang: 1. Menyiapkan bahan sebagai umpan untuk laporan perkembangan wilayah dalam rapat 3 bulanan; bisa dilakukan misalnya dengan mengundang orang. 2. Membuat dokumentasi rapat dalam bentuk notulensi 3. Menyusun kajian yang berkaitan dengan wilayah kabupaten/kota sebagai lawan-tanding MP3EI. 4. Menyelenggarakan kegiatan bersama dengan organ NU (misalnya: pesantren, PW NU, Fatayat, PMII, IPNU/IPPNU, dan atau Lakpesdam) dengan tema SDA, minimal 2 kali dalam 1 tahun. 5. Berkontribusi minimal satu kali 2 bulan ke laman FNKSDA (http://www.daulathijau.org/). 6. Menyiapkan rancangan AD/ART wilayah. BAB III Pendirian Wilayah Pasal 18 Syarat minimal pendirian wilayah adalah memiliki anggota 7 orang, termasuk di dalamnya pengurus; dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Tiga orang akan menjadi pengurus Wilayah (Koordinator wilayah, Sekretaris wilayah, dan Kepala Biro Litbang) 2. Satu orang untuk mengurus pengkadean 3. Satu orang membangun jaringan 4. Satu orang mengatur diskusi 3 bulanan 5. Satu orang menjadi bagian dari Biro Litbang BAB IV Pergantian Antar Waktu Pengurus 6
Pasal 19 Pergantian antar waktu pengurus terjadi karena: 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis Pasal 20 Apabila terjadi pergantian antar waktu pengurus, maka wajib dipilih pengurus pengganti dengan cara: 1. Untuk tingkat Kordum, wajib dilaksanakan Munas Luar Biasa yang bisa diselenggarakan baik secara langsung atau on-line dengan keterlibatan perwakilan semua pengurus wilayah. 2. Untuk tingkat pengurus wilayah, diatur di AD/ART masing-masing wilayah. BAB V Petugas Media FNKSDA Pasal 21 Petugas FNKSDA adalah: 1. Webmaster http://www.daulathijau.org/ 2. Biro Media FNKSDA Pasal 22 Webmaster bertugas: 1. Mengelola laman (http://www.daulathijau.org/) 2. Menginformasikan kepada warga apabila ada perubahan atau hal lain yang dianggap penting berkenaan dengan laman 3. Mengembangkan tim teknologi informasi dengan cara kreatif
1. 2. 3. 4.
Pasal 23 Biro Media bertugas: Menerima dan menaikkan materi dari warga ke laman Memperbarui laman Menginformasikan perkembangan laman kepada warga Secara kreatif mengajak warga untuk menjadi petugas kampanye on-line
BAB VI Penutup Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur melalui peraturan dan keputusan-keputusan lain melalui Koordum dan Pengurus wilayah. ART ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di: Pada:
7
