ANALISIS POTENSI KORUPSI ANGGARAN DAERAH. Training Analisis dan Advokasi APBD Banda Aceh, ICW-2012

ANALISIS POTENSI KORUPSI ANGGARAN DAERAH Training Analisis dan Advokasi APBD Banda Aceh, ICW-2012

Mengapa Terjadi Peluang Korupsi Anggaran  tidak transparan  Tidak ada yang mengawasi  Kekuasaan yang berlebihanpengelolaan Sumber Daya dikuasai oleh satu atau sekelompok orang (C=M+D-A)  Pengelolaan tidak melibatkan rakyat  Pengelolaan tertutup

RUMUS KORUPSI C=M+D–A

C : corruption M : Monopoli D : Diskresi (Kewenangan menggunakan dan mengalokasikan dana publik) A : Akuntabilitas Korupsi = Niat + kesempatan Niat : dari diri Kesempatan : Dari sistem yang rentan korup

Peluang Korupsi Dalam Perencanaan-Penganggaran Perencanaan Penyusunan anggaran Pelaksanaan anggaran Pengawasan dan

Pertangungjawaban

Peluang Korupsi Pada Perencanaan Tidak dilakukan forum perencanaan mulai dari kelurahan  Kotamadya  Jadwal forum perencanaan tidak disebarluaskan ke masyarakat  Forum perencanaan tidak melibatkan masyarakat secara luas  Tidak ada pengawasan pada forum perencanaan kelurahanKotamadya 

Peluang Korupsi Pada Perencanaan  Usulan perencanaan semakin hilang pada

forum perencanaan yang lebih tiinggi  Tidak ada informasi jumlah usulan

masyarakat yang diterima/ditolak dan penjelasannya  Tidak ada informasi plafon anggaran

 Merencanakan Korupsi

Peluang Korupsi Pada Tahapan Penganggaran Penyusunan

Pelaksanaan

Pertanggung jawaban

Penerimaan  Mark down, Belanja  Mark up. proyek titipan, spesifikasi barang diatur menuju merk tertentu, duplikasi anggaran , penetapan pagu diatas harga pasar

Pengadaan barang tanpa tender/penunjukan langsung, penunjukan langsung, proyek fiktif, pengadaan dibawah spesifikasi. Laporan fiktif  menutupi korupsi, disesuaikan dengan palfon anggaran, KKN LPJ DPRD & Walikota

Peluang Korupsi Pada Penyusunan Anggaran     

Penyusunan anggaran dilakukan tertutup oleh eksekutif tidak ada pengawasan Perkiraan pendapatan diperkecil (mark down), belanja diperbesar (mark up) Pembahasan anggaran antara DPRD & Pemda ajang bagi-bagi proyek,proyek fiktif, proyek titipan RAPBD tidak disosialisasikan Duplikasi anggaran, anggaran diselipkan, anggaran tidak rasional, pelanggaran aturan

Celah Penyimpangan Pada Penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan Mark-Down

Mark Up

Peluang Korupsi Pada Pelaksanaan APBD   

 

Tidak ada informasi proyek/kegiatan dan anggaran Tidak ada pengawasan pelaksanaan proyek/kegiatan Pelaksanaan pengadaan barang tertutup, KKN Mark up anggaran proyek Proyek/kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi atau rencana campuran semen dalam pembangunan sekolah

Penyimpangan Pada Pengawasan & Pertanggungjawaban  KKN antara pengawas (Bawasda) dengan

pelaksana proyek  Laporan pertanggungjawaban tidak disosialisasikan  Laporan pertangunggjawaban fiktifproyek/kegiatan tidak dilakukan, disesuaikan dengan plafon anggaran  KKN laporan pertanggungjawaban Walikota dengan DPRD

Advokasi Dalam Tahapan Pengaanggaran Tahapan

Aksi

Target

Perencanaan

Hearing, Public Mencegah Pressure, Lobby Korupsi, Anggaran Pro Rakyat

Implementasi

Investigasi,

Mencegah Korupsi, Jerat P hukum e n g a w

Pos-pos APBD Rawan Bocor  Pos

anggaran DPRD dan Walikota  Proyek-proyek fisik; jalan, gedung sekolah, puskesmas dll  Pos penerimaan: Pajak-pajak hotel, restoran, reklame, kendaraan bermotor dan restribusi-restribusi  Pos anggaran biaya tak terduga/lain-lain, dana taktis

TEKNIK MENGANALISIS ANGGARAN 

    

Mempersiapkan dokumen yang diperlukan Mengidentifikasi nomenklatur anggaran yang tidak rasional, inefisien, janggal Lakukan analisis: bandingkan plafon anggaran Vs Realisasi anggaran Vs LPJ Identifikasi pihak-pihak yang diuntungkan Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dilanggar Buat catatan kritis berdasarkan temuan

Dokumen Anggaran Yang Diperlukan  Dokumen Anggaran; APBD/N, RKP/D (rencana

kerja Pemerintah/Daerah), DIPA/DASK (Daftar Isian Pernyataan Anggaran), LPJ, Nota Keuangan, Tanggapan Fraksi, Dokumen Anwizzing/tender (prakualifikasi, kualifikasi), Kontrak-kontrak Proyek

Dokumen Perundang-undangan Yang Diperlukan Aturan Terkait Anggaran: UU 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Keppres PBJ 80/2003, 63/2005, UU 32 2004 Pemda, UU 33 Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, PP 24 2004 jo pp 37/2005 jo pp 37/2006 (anggaran DPRD)PP 2/2008, PP 109 2000(anggaran Kepala Daerah), PP 63 2000 (Gaji PNS), KeppresKeppres/Perda-Perda anggaran  Aturan Terkait Korupsi: TAP MPR No XI/1998 Penyelenggaraan Negra Yang Bebas Dan Bersih KKN, KUHP (UU No 1 Tahun 1946), UU No 3/1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 28 1999/Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU No 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dirubah Dengan UU No 20 2001, UU No 30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomenklatur Anggaran Yang Mencurigakan Pos Anggaran Pendapatan: Potensi Pendapatan Vs realisasi pendapatanAnalisis Trend Pendapatan (min 3 tahun anggaran)  Pos Belanja: - Alokasi Belanja DPRD,KDH Vs PP terkait - Alokasi Belanja Barang Vs Harga pasaran - Peruntukan Pos Belanja tak terduga - Mata anggaran tidak sesuai unit kerja anggaran DPRD pada Dinas Pendidikan 

INVESTIGASI Definisi : Teknik membongkar kejahatan yang ditutupi (korupsi)untuk menemukan kepastian dari suatu kesalahan Kebutuhan : Data Akurat untuk dapat diprose ke jalur hukum

Investigasi Check and Recheck: Tujuan Perjalanan Dinas, realisasi gaji dan tunjangan, bandingkan dengan dokumen anggaran  Pantau Proses Pengadaan barang jasa, Kesesuaian tahapan dengan peraturan  Spesifikasi Barang Vs Dokumen tender  Keterkaitan pemenang tender dengan panitia lelang 

Prinsip investigasi 5W+1H What Who When Where Way + How

: apa yg di korupsi,aturan yg : siapa aktornya : Kapan Korupsi tsb terjadi : dimana objek korupsi : kenapa korupsi terjadi : bagaimana korupsi dilakukan

dilanggar

4 Unsur Temuan Korupsi (Ps. 3, UU 20 2001)  Merugikan Keuangan Negara  Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau

kesempatan, berdasarkan jabatannya  Menguntukan diri sendiri korporasi atau pihak tertentu  Melanggar peraturan perundangan yang berlaku

Laporan Korupsi      

Kronologis Kasus Permasalahan/Temuan Analisis Kasus Posisi Peraturan perundang-undangan yang dilanggar Kesimpulantindak lanjut hukum/rekomendasi Lampirkan Bukti-bukti pendukung: Kwitansi, kontrak, laporan, kliping media, dokumen terkait lain

Contoh Format Analisis Permasalahan

Jumlah Kerugian

Peraturan Yang Dilanggar

Kesimpulan

ANGGARAN MILIK RAKYAT, AWASI JIKA TIDAK INGIN DIKORUP, MAKA KESEJAHTERAAN RAKYAT AKAN LEBIH BAIK