Budget Brief
Analisis Kebijakan dan Anggaran Daerah Kabupaten Kampar Ditulis : Triono Hadi Usman Tarmizi
FITRA RIAU
2014 PENDAHULUAN Salah satu intrumen ekonomi yang penting, anggaran memiliki peran yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian maka tata kelola anggaran yang baik akan sangat menentukan arah kebijakan untuk mencapai cita –cita bernegara. Hakikat desentralisasi, adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya dan untuk mendorong pengembangan ekonomi sesuai dengan kateristik yang berbeda-berbeda. Kebijakan desentralisasi sangat terkait dengan FITRA RIAU | 1
kebijakan anggaran di era desentrasilisasi pula. Inti dari penganggaran daerah di era desentrasilisasi, adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memanagerial secara prima dalam mengumpulkan pendapatan dan mengunakannya untuk belanja pemerintah yang proporsional. Dengan demikian kebijakan anggaran seyogyanya diperguanakan sebagai alat untuk mengakselerasi pencapayaian derajat kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya bagi rakyat miskin dan termarginalkan. Di era desentralisasi, memberikan ruang pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya, sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, belum dirasakan oleh sebagian pihak. Meskipun, system desentralisasi kebijakan ini, dirasa bermanfaat oleh sebagian yang lain. Ketimpangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan masih sering dijumpai. Kesenjangan pembangunan itu, akibat dari intervensi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya kota, terus mengalami kemajuan dan berkembang, sementara desa relative menjadi wilayah tertinggal. Potret kemiskinan, didaerah Provinsi Riau misalnya, sampai saat ini, kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan berbeda cukup signifikan. Indek keparahan dan kedalaman kemiskinan di pedesaan justru sangat jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Miskin akses terhadap sumberdaya alam, akses pelayanan dasar serta ketertinggalan infrasturktur yang ada diwilayah pedesaan menjadi penyebabnya, (Baca: RPJMD 2014-2019, Provinsi Riau). Masih banyaknya daerah yang miskin atas akses transportasi mengakibat nilai kost produksi masyarakat pedesaan relative lebih rendah. Tidak hanya itu, bahkan sebagai daerah masih ada yang belum memiliki akses transportasi darat antara desa dengan ibu kota kecamatan. Kabupaten Kampar, adalah salah kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah peduduk terbanyak level Kabupaten di Provinsi Riau. Begitu juga wilayah administrasinya, kabupaten ini mempunyai wilayah administrasi yang cukup luas. Terdiri 250 desa dan kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan. Potres kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan, sangat terlihat di kabupaten ini, terdapat wilayah (desa) yang belum memiliki akses menuju ke ibukota kecamatan secara layak. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relative tinggi. Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2011 menunjukkan, di Provinsi Riau, Kampar masuk dalam prioritas utama penanggulangan kemiskinan yang diintervensi melalui kebijakan infrasturktur pedesaan, seperti Jalan, sanitasi, air bersih dll). Analisis Kebijakan dan Anggaran Daerah, merupakan inisiatif masyarakat sipil betujuan untuk memotret kebijakan dan penggunaan anggaran daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan pembangunan daerah. Kajian ini guna untuk menggambarkan tentang potret pengelolaan/kebijakan anggaran daerah secara umum (Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan) yang ada di Kabupaten Kampar. Kajian ini dititik beratkan pada kebijakan pembangunan ifrastruktur dan pemerataan pembangunan yang ada didaerah kabupaten Kampar. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR Otonomi daerah, pada hakikatnya adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat, melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah secara optimal. Daerah memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk mengurusi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mencapai cita-cita bernegara sebagaimana mandat, undang – undang 22 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 32 tahun 2004 (pasal14). Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Jika sebelumnya semua sektor pembangunan dilaksanakan dengan system sentralistik, saat ini berubah menjadi desentalisasi, yang mengedepankan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karenanya di era desentralisasi ini daerah di tuntut berperan aktif, keratif dalam berinovasi dalam mengatur daerahnya sendiri. Pembangunan daerah, di era desentralisasi yang menitik beratkan kepada kemandirian daerah, tentu sangat bergantung terhadap kemampuan fiskal daerah yang dimiliki. Kemampuan fiskal yang dimiliki daerah, sebagai penunjang pembangunan, tergantung pula dengan potensi sumberdaya alam yang ada. Sebagai konsekuensi daerah yang kaya sumberdaya alama, maka berpotensi mendapatkan FITRA RIAU | 2
sumber pembiyaan pembangunan yang lebih besar. Sebaliknya, daerah yang minim sumber daya alam, berkonseuensi akan lebih sedikit potensi sumber pembiyaan pembangunan. Kemampuan fiskal dan kewenangan yang dimiliki daerah, pemerintah daerah berpeluang untuk memperbaiki pelayanan publik yang memadai. Publik juga bepeluang untuk menikmati kue pembangunan secara merata. Meskipun, kemampuan fiskal yang dimiliki daerah serta pelimpahan kewenangan yang besar paska otonomi daerah, tidak semuanya berkorelasi terhadap perbaikan layanan publik. Bahkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya menikmati pelayanan dasar publik yang memadai. Dengan kata lain, terwujudkan pembangunan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat, tergantung dengan kemampuan pemimpin lokal dalam merencanakan arah kebijakan pembangunan, yang terefleksi dalam visi dan misi. Kabupaten Kampar, adalah satu kabupaten yang memiliki sumberdaya alam potensial. Potensi daerah sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar tahun 2015, seperti Perkebunan, Pertambangan, Perikanan ari tawar, industry perkebunan dan lainlain1. Secara administrasi, kabupaten Kampar terdiri dari 250 desa dan keluaran yang tersebar di 21 Kecamatan. Meski tidak sama besar, daerah/wilayah dikabupaten Kampar memiliki potensi sumberdaya yang berbeda –beda. Dua jenis pekebunana yang sejauh ini dikembangkan oleh daerah kabupaten Kampar, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Untuk pertambangan, terdapat pertambangan minyak bumi batu bara, mangan bentonit, timah, emas serta batu pasir. Semua sektor pertmabangan tersebut dengan potensi yang cukup besar. Khususnya pada minyak bumi dan batu bara. Kampar dalam angka tahun 2012, menunjukkan data cadangan batu bara yang ada dikabupaten Kampar 182.900.000 ton. Yang tersebar di tiga wiayah yaitu, Durian Tumang, Muara Selaya dan Kampar Kiri. Besarnya potensi sumberdaya yang dapat dikelola dan proyeksi besarnya produksi dari potensi sumberdaya yang dimiliki, secara otomatis akan mampu meningkatkan daya saing daerah. Potensi sumberdaya yang dimiliki, tentu akan berkolerasi dengan besarnya potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk penunjang pembangunan. Namun demikian, problem kesenjangan pembangunan antara wilayah akibat tidak meratanya pembangunan khususnya pelayanan dasar publik, masih terjadi di kabupaten Kampar. Bahkan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, sebagian wilayah (desa) belum memiliki akses penguhung yang memadai. Potensi Daerah Yang Miliki Kabupaten Kampar Jenis Perkebunan
Komoditi
Luas (Ha)
Karet 101,149 Kelapa Sawit
Pertambangan
Minyak Bumi Batubara
362,756 N/A 1,500
Koalin Bentoit Pasir Kuarsa Batu Gamping Emas Sumber: Kampar dalam angka 2013
1
N/A N/A N/A 150 900
Sebaran Wilayah Kampar Kiri, Rumbio, dll Hampir Semua Wilayah N/A Durian, Kampar Kiri, Muara Selaya Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hulu, Siak Hulu Kampar Kiri Hulu N/A
Potensi Produksi (Ton) 77,577 5.789.498 N/A 183.900.000
33.205.000 5.013.135 5.224.500 25.000.000 3.308
Rencana Kerja Pemerintah Daera (RKPD) tahun 2015 Kabupaten kampar (daya saing daerah)
FITRA RIAU | 3
Sektor Perkebunan dan pertanian memainkan peran yang kuat dalam menopang perekonomian masyarakat. Sebagai daerah agraris, sebagain besar masyarakat kabupaten Kampar mengandalkan sektor itu sebagai mata pencaharian pokok. Hal itu, ditunjukkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang paling dominan adalah sektor pertanian. Kelapa sawit, karet mendominasi komoditas pertanian dan pekebunan masyarakat. Meskipun ada terdapat sektor –sektor lain, namun tidak terlalu besar. Dengan demikian maka ketersediaan infrastruktur akses ekonomi stratgeis masyarakat sangat berperan besar dalam membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk kabupaten Kampar, misalnya, ketertinggalan ketersediaan infrastruktur di kecamatan Kampar kiri hulu, mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah tersebut. Ketersediaan infratruktur akses ekonomi yang tidak layak, mengakibat biaya produksi mahal. Sementara harga –harga komoditi yang dihasilkan masyarakat nilainya lebih murah. Bahkan dikecamatan tersebut terdapat beberapa desa yang belum memiliki akses penghubung di ke ibukota kecamatan. Kondisi tersebut tentu menjadi arena strategis pembangunan daerah yang harus diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan, kabupaten Kampar, melalui rencana pembangunan kabupaten Kampar tahun 2011-2016 menitik beratkan pada lima prioritas pembangunan2. Yaitu pem-bangunan moral, pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan dan yang terakhir adalah peningkatan infrastruktur. Arah kebijakan tersebut merupakan penjabaran visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar Yang Madani, Berakhlak dan Bermoral, Menuju Kehidupan Yang Sehat, Sejahtera Serta Berdaya Saing Pada Tahun 2016”. Arah prioritas pembangunan kabupaten Kampar tahun 2011-2016 sebagaimana tercermin dalam RPJMD tersebut, tampaknya sesuai pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh kabupaten ini. Anggaran sangat menentukan keberhasilan prioritas pembangunan. Lima prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten Kampar, belum didukung dengan kebijakan pendanaan yang memadai. Disatu sisi, infrasturktur pembangunan pedesaan, membuka keterisoliran wilayah, menjadi prioritas pembangunan. Namun disisi lain, kebijakan anggaran sejauh ini antara tahun 2011-2014 rerata, 49-51 persen digunakan untuk membiayai gaji aparatur. Sementara belanja modal dalam alokasi anggaranya masih dibawah 23 persen dari total anggaran yang ada. Sementara alokasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD 35 persennya digunakan untuk kebutuhan apartur pemerintah, seperti belanja gegung kantor, kendaraan dinas, dan lain-lain.
2
RPMJD Kabupaten Kampar 2011-2016 Perubahan
FITRA RIAU | 4
Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar 2011-2016 Isu Strategis Arah Kebijakan Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan Menciptakan pemerataan pendapatan Peningkatan peran lembaga keuangan mikro antarsektor pertanian dan industri di perdesaan Meningkatkan investasi melalui promosi dan Peningkatan kontribusi PAD dari semua pelayanan perizinan sektor - Peningkatan kontribusi PAD dari Memperbesar volume keuangan pada lembaga semua sektor dengan memaksimalkan keuangan mikro; sumberdaya alam yang ada. Memperkuat kapabelitas institusi Bumdes Peningkatan Sumber PAD berdasarkan pola Mengembangkan potensi sumber PAD ruang pola tataruang berazas pada pola tata ruang Peningkatan peran investasi swasta dalam Memperbesar peran investasi swasta dalam pembangunan sektor pertanian dan industri Peningkatan penggunaan tenaga kerja Membuka negatif investasi daerah untuk tempatan oleh pihak swasta mendorong investasi kemitraan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Mengembangkan pola kemitraan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. penggunaan ketenagakerjaan daerah untuk Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi sektor pertanian dan industri Memetakan pola untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penggunaan dan produktivitas ketenagakerjaan melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, daerah untuk sektor pertanian dan industry diversifikasi, intensifikasi serta Memperbanyak partisipasi masyarakat pengembangan sentra ekonomi dalam membangun infrastruktur perdesaan Memperbanyak institusi dunia usaha dalam mengembangkan infrastruktur perdesaan Memperbanyak jumlah sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah Mensinergikan berbagai potensi sektor-sektor ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
Sumber : RKPD Kampar tahun 2015, diolah Permasalahan, kesenjangan pembangunan antar wilayah, sejatinya telah diakui oleh pemerintah kabupaten Kampar. Bahkan, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, infrastruktur dan keterisoliran daerah selalu ditempatkan menjadi masalah. Keterbatasan inftruktur, bahkan sebagian wilayah belum memiliki infrsturktur penghubung (jalan) menuju ibu kota kecamatan, dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan dalam rencana pembangunan. Namun, faktnya tahun RPJMD 2011-2016 telah mencapai tahun akhir pembangunan, namun beberapa daerah tersiolir tersebut juga teratasi. Misalnya, beberapa desa yang ada di kecamatan Kampar kiri hulu, kecamatan XIII Koto Kampr. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan, di titik beratkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Tentu, tingkat kesejahteraan masyarakat, sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meskipun, budaya gotong royong masih berlaku kental di tingkat desa. Dengan demikian maka, pembangunan partisipatif tidak melulu hanya mengajak partisipasi masyarakat dalam pembangunan namun, tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Langkah lainnya, untuk membangun infstruktur pedesaan, pemerintah berupaya memperbayak institusi dunia usaha yang berkontribusi dalam pembangunan perdesaan. Rerata kawasan tertinggal di kabupaten Kampar, seperti Kampar kiri hulu, XIII koto Kampar, adalah daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam, sepeti batubara, hutan dan lain-lain. Kita khawatir, dengan memperbayak dunia usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan, justru ekploitasi sumberdaya alam yang akan menjadi alat untuk tukar guling antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah memberikan izin investasi berbasis sumberdaya alam, kemudian pelaku usaha dituntut berkontribusi membangun desa. Tidak hanya kerusakan lingkungan yang menjadi ancama, konflik serta semakin sempitnya lahan yang bisa diakses oleh masyarakat di pedesaan. Hal, itu dibuktikan dengan rencana investasi pengelolaan pertambangan batu bara yang FITRA RIAU | 5
ada di Desa Pangkalan Kapas dan sekitarnya di kecamatan Kampar Kiri Hulu yang mengancam kelestarian lingkungan dan kesempatan warga mengakses lahan kehidupan3. DAERAH TERPENCIL PENYUMBANG KEMISKINAN KABUPATEN KAMPAR Seperti yang terjadi kebanyakan daerah di Indonesia, kemiskinan di kabupaten Kampar, sampai saat ini masih menjadi masalah kursial. Data kemiskinan menunjukkan, kabupaten Kampar masuk lima besar daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi diatas rata-rata kemiskinan di provinsi Riau. Persentase penduduk miskin provinsi Riau, tahun 2012 adalah 8,05 persen dari total penduduk kurang tahun 2012 sebanyak 5,9 juta jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin kabupaten Kampar tahun 2012 adalah 8,36 persen dari total penduduk Kampar tahun itu, sebanyak 783,248 jiwa.Kabupaten Kampar adalah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ke lima dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.
Upaya pemerintah daerah kabupaten Kampar, untuk menekan angka kemiskinan
tampaknya terus diupayakan. Program zero kemiskinan tahun 2016, yang dicanangkan oleh kabupaten Kampar, dengan menggerakkan peningkatan ekonomi kerakyatannya. Namun, tampaknya, implementasi program kemiskinan tersebut belum optimal menekan angka kemiskinan yang ada didaerah. Meskipun secara persentase penduduk miskin di kabupaten Kampar menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 4, menunjukkan trend angka kemiskinan terus menurun. Tahun 2010, 10,47 persen, kemudian tahun 2011 kemiskinan dikampar mampu ditekan menjadi 8,52 persen, kemudian tahun 2012 angka kemiskinan menjadi 8,36 persen. Program kemiskinan yang diim-plementasikan belum mampu mem-pertahankan penurunan angka kemiskinan secara konsisten. Dimana tahun 2012, pemerintah daerah kabupaten Kampar mampu menurunkan angka kemiskinan hanya 0,16 persen. berbeda dengan tahu 2011, indek kemiskinan daerah Kampar mampu menurun mencapai 2,1 persen.
3 4
Peta wilayah rencana Izin Usaha Pertambanga (IUP) Batu Bara Kabupaten Kampar. Data BPS diambil dari RPJMD Provinsi Riau 20140-2019
FITRA RIAU | 6
Trend Kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2010-2012 12.00%
10.47%
10.00%
8.52%
8.36%
2011
2012
8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2010
Sumber: RPJMD Prov Riau 2014-2019, diolah
Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya menghandalkan sektor perkebunan dan pertanian sebagaimata pencaharian pokok, tentu harus didukung dengan infrastruktur yang medai. Olehkarena peran pemerintah sangat besar untuk memperbaiki infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakay. Minimnya akses infrastruktur daerah menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dipedesaan, mengakibat tingginya tingkat kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kampar yang termuat dalam Kampar dalam Angka tahun 2013, menunjukkan daerah-daerah terisolir dan tertinggal menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Kabupaten Kampar. Kecamatan XIII koto Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan kecamatan Kampar, merupakan empat kecamatan yang menyumbang rumah tangga miskin di kabupaten Kampar. Kecamatan XIII koto Kampar, rumah tangga miskin sebanyak 70 persen dari total rumah tangga yang ada. 48 persen rumah tangga di kecamatan Kampar kiri hulu dikategorikan miskin, selanjut kecamatan Kampar 30 persen penduduknya hidup dalam kondisi miskin. Kecamatan lainnya yaitu Kampar Kiri menyumbang 25 persen rumah tangga miskin. Keempat kecamatan tersebut, merupakan daerah basis desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2012 70% 48% 30%
25%
24%
23% 17%
17%
16%
16%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
9%
8%
Sumber : Kampar dalam angka 2013, diolah Kantong-kantong kemiskinan di kabupaten Kampar, berdasarkan data BPS 2013 (Kampar dalam angka), justru berada pada daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar publik. Seperti akses trasnportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Persetase desa dengan kategori tertinggal kabupaten Kampar tahun 2012, tertinggi adalah XIII koto Kampar. Sebagian besar
FITRA RIAU | 7
desa dikecamatan tersebut adalah desa tertinggal yang mencapai 79 persen. kemudian kecamatan tambang terdapat 59 persen desa dari total desa yang ada, dalam kondisi tertinggal Persentase Kondisi Desa Sangat Tertinggal (berdasarkan Kecamatan) 38%
40% 35% 30% 25%
21%
20%
XIII Koto Kampar
Kampar Kiri
20% 15% 10% 5% 0% Kampar Kiri Hulu
Sumber : Kampar dalam Angka 2013, diolah FITRA Riau
Tidak hanya kondisi desa tertinggal, dikabupaten Kampar, terdapat 17 desa dengan kategori sangat tertinggal yang tersebar di tiga kecamatan yaitu, Kampar Kiri Hulu, XIII koto Kampar, dan kecamatan Kampar Kiri. Semua kecamatan tersebut berada di wilayah Kampar kiri, dan daerah perbatasan. Kecamatan yang memiliki desa dengan kategori sangat tertinggal adalah desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, kecamatan tersebut terdapat 9 desa atau 38 persen dari total jumlah desa dikategorikan sangat tertinggal,dari total desa sebanyak 24 desa. Kecamatan dengan basis desa tertinggal kedua yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, terdapat 21 % desa dalam kondisi snagat tertinggal. Yaitu 4 desa dari total 19 desa yang ada. Begitu juga dengan Kampar Kiri, kecamatan tersebut terdapat 4 desa dari 20 desa dalam kondisi tertinggal.
Persentase Desa Kategori Tertinggal Berdasarkan Kecamatan Tahun 2012 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
79% 59%
35%
33%
29%
25%
25%
22%
18%
16%
11%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Sumber : Kampar dalam Angka tahun 2013, diolah PERENCANAAN PARTISIPATIF : (DARI USULAN MENJADI DAFTAR KEINGINAN) Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421), undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M/PPN/01/2007 Tanggal 12 Januari 2007 perihal petunjuk teknis FITRA RIAU | 8
penyelenggaraan Musrenbang 2007 dan surat edaran menteri dalam negeri nomor : 050/200/ii/bangda/2008 direktorat jenderal bina pembangunan daerah departemen dalam negeri 2008 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/ kota. Selain itu partisipasi masyarakat juga masih dimungkinkan untuk diberikan ruang oleh SKPD melalui proses jaring aspirasi dan sosialisasi. Mekanisme itu, semestinya menjadi cara dalam proses perencanaan pembangunan yang benarbenar berdasarkan kebutuhan (problem based approach). Bukan semata –semata keinginan pemerintah yang seringkali mis dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan di kabupaten Kampar, secara umum telah menerapakan mekanisme partisipasi. Kerterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditunjukkan dengan diselenggarakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) mulai dari desa sampai kabupaten. Namun, musrembang yang menjadi kesempatan perencanaan pembangunan berbass usulan masyarakat, hanya dijadikan daftar usulan yang tidak terakomodir dalam APBD. Kondisi demikian terjadi di beberapa wilayah yang ada di kabupaten Kampar. Kenegerian Pangkalan Kapas, adalah salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, merupakan wilayah pedesaan yang tertinggal. Kenegerian Pangkalan Kapas, terdapat empat desa yaitu desa Pangkalan Kapas, Desa Kebun Tinggi, Desa Lubuk Bigau dan Desa Tanjung Permai. Ketiadaan akses penghubung yang mamadai darat yang memadai, membuat keempat desa tersebut terisolir. Bahkan untuk menuju ke ibu kota kecamatan, tidak memiliki akses yang memadai sehingga aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat justru lebih memilih ke kabupaten provinsi tetangga (Sumatera Barat)5. Selain itu, untuk menuju ke ibukota kabupaten (Bangkinang), masyarakat disana juga memilih menggunakan akses melalui Sumatera Barat. Keterbatasan infrastruktur masyarakat, mengakibatkan nilai-nilai komoditi masyarakat di kenegerian tersebut dinilai dengan harga yang lebih murah dibandingkan desa-desa lainnya yang memiliki akses penghubung yang baik. Penduduk dikenegerian pangkalan kapas berjumlah 500 Kepala Keluarga, dengan lebih kurang 3000 jiwa, sebagian besar penduduk disana mengantungkan hidupnya dari pekerbunana karet. Sebagian kecil pertanian palawija dan pemanfaat hasil hutan. Harga komoditi karet disana, ketika harga tinggi diluar, di desa tersebut hanya dihargai Rp.4000 /Kg. Hal itu, akibat mahalnya biaya transportasi. Hasil penelurusan, menuju kewilayah tersebut, dari Kota Pekanbaru sampai ke Kenegerian Pangkalan Kapas membutuhkan waktu hamper satu hari. Bukan karena jaraknya jauh, akan tetapi akibat ketiadaan akses transportasi yang memadai. Warga keempat desa itu, ketika ingin keluar ke Ibu Kota Kabupaten (Bangkinang), harus mengeluarkan ongkos besar. Selain, infrastruktur jalan, listrik juga belum terdapat disana. Saluran telekomunikasi juga belum berfungsi dengan baik. Setiap kali, musyawarah rencana pembangunan di Desa, masyarakat mengusulkan untuk meminta pembangunan jalan poros menuju kedesa tersebut, baik penghubung ke Kabuaten (ibukota) maupun ibu kota Kecamatan. Namun, usulan warga belum terakomodir dalam APBD, padahal usulan pembangunan tersebut oleh warga diminta sejak Pemerintahan Bupati Burhanudin Husin tahun 2006. Satu kasus tentu tidak dapat mengenaralisir semua hasil murembang tidak terakomodir dalam APBD kabupaten Kampar. Namun, priroitas pembangunan diarahkan pada persolan mendasar, kebutuhan masyarakat dan berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat.
5
Wawancara dengan, ketua ninik mamak di Kenegrian Pangkalan Kapas
FITRA RIAU | 9
MENGKAJI ANGGARAN DAERAH Potret APBD Kabupaten Kampar POTRET PENDAPATAN DAERAH Dalam study anggaran anggaran FITRA, analisi pendapatan daerah menjadi kebutuhan penting, untuk melihat dari mana sumber pendapatan daerah diperoleh. Selain itu, untuk melihat seberapa besar kemampuan fiskal daerah untuk membiyai program –program, biaya operasional aparatur termasuk belanja gaji didalamnya. UU nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membagi sumber pendapatan daerah menjadi tiga kelompok. Yaitu kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kelompong Dana Perimbangan (transfer) dan kelompok Lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan UU 32 tahun 2004 pula, ketiga kelompok sumber pendapatan daerah itu dibagi kedalam bebeberapa jenis sumber pendapatan. Kelompok PAD, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Begitu juga dengan kelompok dana perimbangan, kelompok ini terdiri dari Bagihasi Pajak dan Bukan Pajak, Dana ALokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kelompok ketiga, yaitu lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari jenis pendapatan hibah, bagi hasil dari provinsi dan Pemda Lainnya, Bantuan keuangan, dana darurat, dan lain-lain. Kesemua jenis pendapatan tersebut masih dibagi kedalam sub jenis pendapatan lainnya. Sampai saat ini, pendapatan daerah kabupaten Kampar, masih bergantung kepada dana perimbangan. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu berkontribusi besar terhadap pendapatn daerah. Proporsi Dana Perimbangan, rerata tahun 2010-2014 mencapai 84,32 persen. Sepanjang, priode 2010-2014 itu, tidak pergeseran ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan, bahkan tahun 2014 diproyeksi dana perimbangan mencapai 85,46 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, secara proporsi merangkak naik, namun komponen pendapatan terbesar tetap dari dana perimbangan. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tampaknya gagal diolah secara optimal oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah. Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2013 dan Proyeksi 2014 100.00%
84.74%
84.50%
84.93%
81.96%
85.46%
80.00% 60.00% 40.00% 20.00%
7.39%
7.87%
9.95% 5.54%
11.08%
9.76% 5.32%
6.96%
5.59%
8.95%
0.00% 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 M Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sumber : Ringkasan APBD 2014 , LKPD Kab. Kampar 2010-2013 di olah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu berkontribusi 6,16 persen dari total pendapatan daerah. Berbeda, proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, kedua komponen pendapatan ini, secara proporsi terjadi peningkatan baik secara persentase maupun nominalnya. Sedangkan PAD, secara persentase (proporsi) justru terjadi pergerakan yang fulktuatif (tidak setabil). Bahkan, secara nominal (angka riil) juga terjadi hal serupa (naik turun). Tahun 2010, realisasi PAD sebesar Rp.100,9 milyar, sementara tahun 2011 pemerintah dinilai gagal mengelola PAD secara optimal, hal itu ditunjukkan dengan penurunan realisasi PAD tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 96,9 milyar. Meskipun pada tahun berikutnya (2012-2013) realisasi PAD meningkat masing Rp. 110 milyar dan Rp. 157,8 milyar. Pemerintah daerah dalam menargetkan PAD sebagai komponen pendapatan daerah tidak realistis dengan kondisi sebenarnya. Tahun 2014 PAD ditargetkan sebesar Rp. 120,6 milyar, atau 5,5 persen dari total pendapatan daerah. Angka proyeksi tersebut FITRA RIAU | 10
menurun dari realiasi tahun tahun 2013 realiasi PAD mencapai 157, 8 miliyar. Padahal, pemerintah daerah selalu menetapkan APBD diakhir tahun, bahkan sudah masuk tahun anggaran berjalan (januari-februari), seharusnya pemerintah dapat memproyeksi secara benar dan mendekati angka sebenarnya. Tabel. Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Berdasarkan Kelompok 2010-2014* Komponen Pendapatan
2010 R (Rp)
Lain-Lain Pendapatan Total
2012 R (Rp)
2013 R (Rp)
2014 Proyeksi (Rp)
100,963,681,761
96,909,122,108
110,076,550,742
157,869,015,735
120,637,346,877
1,158,501,646,834
1,477,098,249,032
1,758,212,546,529
1,859,203,548,434
120,637,346,877
107,601,363,568
173,955,094,662
201,984,051,271
251,278,636,464
1,843,531,968,697
1,367,066,692,163
1,747,962,465,802
2,070,273,148,542
2,268,351,200,633
2,084,806,662,451
PAD Dana Perimbangan
2011 R (Rp)
Sumber : Ringkasan APBD 2014 , LKPD Kab. Kampar 2010-2013 di olah
Komposisi Dana Perimbangan 2010-2013 Kab. Kampar 2013 R
11.16%
2012 R
8.04%
2011 R
10.53%
2010 R
49.74% 57.89%
Dana Bagi Hasil Pajak
2.22%
32.41%
57.67%
14.54% 0%
36.89%
1.66%
29.85% 70.35%
20%
40%
Dana bagi Hasil Bukan Paja/ Sumber daya Alam
1.95% 11.61%
60%
80%
Dana Alokasi Umum
3.50% 100%
Dana Alokasi Khusus
Sumber : Ringkasan APBD 2014 , LKPD Kab. Kampar 2010-2013 di olah
Komposisi dana perimbangan terdiri dari DBH pajak, DBH bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana ALokasi Khusus (DAK). Penyumbang terbesar dana perimbangan yang diterima kabupaten Kampar tahun 2010-2013 adalah DBH yang berasal dari sumber daya alam. Kondisi ini diprediksi akan sama dengan proyeksi tahun 2014. DBH sumberdaya alam, rerata 20102013 menyumbang 59 persen dana perimbangan. sementara untuk DAU rerata 2010-2013 mencapai 28 persen. untuk dua jenis pendapatan lainnya yaitu, DBH Pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menyumbang masing 11 persen dan 3 persen rata – rata emapat tahun terakhir dari dana perimbangan. DBH Sumberdaya alam yang menjadi penerimaan rutin pemerintah daerah kabupaten Kampar itu, bukan hanya penyumbang terbesar dana perimbangan. DBH sumbedaya alam juga menjadi contributor terbesar jenis pendapatan daerah secara keseluruhan. Sampai saat ini, dana transfer DBH sumberdaya alam masih terus meningkat dari tahun ketahun, yang dikuti dengan meningkatnya penerimaan DAUnya. Rerata setengah dari pendapatan daerah kabupaten Kampar tahun 2010-2013 Realisasi berasal dari dari DBH sumberdaya alam. DBH sumber daya alam didominasi dengan hasil minyak dan gas bumi.
FITRA RIAU | 11
DBH SDA & DAU terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi 2010-2013)
100.0%
9.8% 50.0%
25.2%
27.5%
48.7%
49.2%
2011 R
2012 R
30.2%
59.6% 40.8%
0.0% 2010 R
DBH SDA
2013 R
DAU
Sumber : LKPD, LHP BPK dan Ringkasan APBD Kampar 2010-2013, diolah
Kampar, sangat tergantung dengan ektraksi sumberdaya alam, komponen terbesar pendapatan Dana Bagi Hasil berasal dari Minyak Bumi. Kontribusi Minyak bumi terhadap DBH rerata 2010-2013 mencapai 96,5 persen berasal dari Minyak dan gas bumi. Sementara, bagi hasil Kehutanan hanya berkontribusi rerata 2010-2014 hanya 2,1 persen dari total DBH sumberdaya alam. Namun demikian secara nominal pendapatan dari DBH minyak bumi, pada realisasi tahun 2013 turun dibandingkan realisasi tahun 2012. Tahun 2012 penerimaan dari minyak bumi sebesar Rp. 1,07 triliun, menurun menjadi Rp. 920,6 milyar tahun 2013. Tiga tahun sebelumuya 2010-2012 penerimaan dari sektor ini terjadi peningkatan. Trend penurunan penerimaan daerah dari DBH sumber daya alam juga terjadi pada DBh kehutanan. Di sektor ini, penurunan terjadi sangat signifikan. (lihat table dibawah ini). Tabel. Realisasi Pendapatan DBH Sumberdaya Alam Kabupaten Kapar (2010-2013) Jenis DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan Iuran Tetap (land-rent) Iuran Ekplorasi / ekploitasi Pungutan Hasil Perikanan Minyak Bumi Gas Bumi
Sumber: LHP – LKPD kab. Kampar 2010-2013, 2010 (Rp) 2011(Rp) 2012 (Rp)
2013 (Rp)
-
33,451,579,982
8,830,783,405
2,608,513,352
50,092,238
97,927,620
84,155,791
116,928,140
3,190,958,484
1,169,078,637
966,152,223
735,834,451
133,334,511
261,048,242
343,986,219
347,408,873
811,574,643,831
842,449,007,08 8 3,981,214,084
1,0759,541,240,20 0 69,018,814
920,666,890,28 8 251,695,433
56,670,571
RUANG FISKAL DAERAH & POTRET BELANJA DAERAH KAB. KAMPAR Tinggi rendahnya ruang fiskal daerah, menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ruang fiskal yang tinggi, sesungguhnya memberikan peluang pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk percepatan infrasturktur wilayah wilayah tertinggal. Ruang fiskal merupakan rasion untuk menggambarkan besarnya pendapatan daerah yang masih fleksibel (bebas) digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kemampuan besar kecilnya ruang fiskal yang dimiliki daerah, dihitung dengan mengurangkan seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dengan pendapatan daerah yang telah ditentukan kebutuhannya (earmarked) dan belanja wajib, seserti belanja pegawai dibelanja tidak langsung, belanja bunga, hutang. Dengan demikian, besarnya ruang fiskal sangat ditentukan dari efektifitas penggunan (belanja) daerah, untuk urusan wajib. Yang dapat FITRA RIAU | 12
dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program kegiatan yang mempunyai daya ungkit esar terhadap pertumbuhan ekonomi, juga untuk menunjang pemerataan pembangunan daerah. Pendapatan daerah perkapita di kabupaten Kampar, tergolong tinggi. Tiga tahun terakhir rerata pendapatan daerah perkapita mencapai Rp. 2,7 juta. Untuk trend pendapatan daerah perkapita mengikuti trend peningkatan pendapatan daerah secara. Tahun 2011 misalnya pendapatan daerah perkapita mencapai Rp. 2,5 juta, sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 2,9 juta/kapita. Namun terjadi penurunan pada tahun 2013 realisasi menjadi Rp. 2,8 juta / kapita6. Sama halnya dengan DBH – SDA perkapita, kabupaten Kampar dikategorikan daerag yang yang relative tinggai. Angka pendapatan DBH –SDA perkapita diatas rata-rata pendapatan DBH SDA nasional. Rerata DBH –SDA perkapita nasional tahun 2009-2012 DBH SDA nasional hanya sebesar Rp. 268,7 ribu7. Sementara kabupaten Kampar DBH-SDA perkapita mencapai rerata 2011-2013 mencapai Rp. 1,3 juta. Tingginya pendapatan daerah perkapita justru tingkat kemiskinan di kabupaten Kampar masih tergolong tinggi, diatas rata-rata kemiskinan provinsi Riau. Tahun 2012 kemiskinan dikabupaten Kampar sebesar 8,35 persen sementara kemiskinan provinsi Riau sebesar 8,05 persen.
Tausende
Pendapatan Daerah Perkapita & DBH Perkapita 3,500 3,000
2,903
2,896
2,540
2,500 2,000
1,523.32 1,280.74
1,500
1,180.63
1,000 500 2011
2012 Pendapatan Perkapita
2013
DBH -SDA Perkapita
Sumber : LKPD kab. Kampar 2010-2013 diolah
Besarnya kontribusi pendapatan daerah yang berasal Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Alam, mempengaruhi besar kecilnya kemampuan fiskal yang dimiliki daerah kabupaten Kampar. Ruang fiskal daerah, kabupaten Kampar, rerata tahun 2010-2014 Proyeksi, terdapat lebih dari 42 persen pendapatn daerah yang masih fleksibel/bebas untuk digunakan daerah sebagai penunjang pembangunan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Proyeksi tahun 2014 (melalui APBD Murni) ruang fiskal daerah kabupaten Kampar, mecapai 44 persen lebih, pendapatan daerah yang masih leluasi digunakan untuk membiyai pembangunan. Tinggai celah fiskal yang dimiliki kabupaten ini dipengaruhi dari besarnya kontribusi DBH sumber daya alam yang sampai saat masih menjadi penopang biaya kebutuhan pembangunan. Dengan kata lain, ruang fiskal daerah yang dimiliki kabupaten Kampar, maka daerah ini seharusnya leluasa untuk menginovasi program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya memperbaiki infrasturktur daerah-daerah tertinggal, yang selama ini belum menikmati pembangunan secara keseluruhan.
6
Pendapatan perkapita kabupaten Kampar ini dihitung berdasarkan jumlah total pendapatan daerah tahun 2011-2013 (realiasas) dibagi dengan total jumlah penduduk ditahun yang sama. Data jumlah penduduk menggunakan data setatisik BPS yang dikutip dari dokumen LHP LKPD Kabupaten Kampar tahun 2013. 7 Hadi Prayitno, DKK. Membongkar harta daerah, mengkaji komitmen kebijakan anggan sektor kehutanan. 2013
FITRA RIAU | 13
Milliarden
Diskresi Fiskal Kampar 45.46%
2,500 37.71%
40.19%
44.03%
44.96%
2,000 1,500
2,268
1,367
2,157
2,070 1,748
1,000 500 2010 R
2011 R
2012 R
Pendapatan Daerah
2013 R
50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
2014 M
Diskresi Fiskal
Sebagaimana, diuraikan pada pembahasan sebelumnya, kemampuan Fiskal daerah yang dimiliki kabupaten Kampar ini, sangat bergantung kepada hasil pengelolaan (ekploitasi) sumber daya alam. Sementara kemandirian keuangan yang mendorong ruang fiskal daerah yang berasal dari PAD belum berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah di kabupaten Kampar. Ketergantungan terhadap DBH sumberdaya alam dan transfer pemerintah pusat lainnya, tanpa mengupaya pengelolaan PAD secara optimal akan berpotensi mengakibatkan kerentanan fiskal daerah dimasa akan datang. Kondisi fultuatif dan cederung turun antara 2012-2013, dari 45,4 persen turun menjadi 44 persen serta jalan ditempat (tanpa peningkatan) pada proyeksi tahun 2014, menunjukkan ruang fiskal berpotensi akan melemah ditahun berikutnya. Begitu juga diikuti dengan menurunnya DBH SDA dari Rp. 1,07 triliun tahun 2012 menjadi Rp. 920 miliyar tahaun 2013. Kondisi ini menuntut daerah untuk terus berupaya secara optimal dalam pengelolaan potensi daerah (tanpa ekploitasi sumberdaya alam), sebagai kontribusi terhadap pendapatan daerah dan ruang fiskal daerahnya. Secara umum belanja daerah kabupaten Kampar, tahun 2011 – 2014 cederung terus mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun pertumbuhanya. Kecuali pada tahun 2012, dimana realisasi belanja daerah cenderung menurun, dari tahun 2011. Tahun itu (2012) realiasi belanja menurun minus 2 persen. Meskipun demikian, peningkatan belanja daerah lebih rendah dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang ditargetkan, dalam kinerja pengelolaan keuangan, lazimnya disebut bahwa pemerintah efisien dalam membelanjakan keuangan yang dimiliki. Namuan disisi lain, kondisi demikian dikatakan pemerintah lemah dalam menyerap anggaran. Belanja daerah kabupaten Kampar, tahun 2011 sebesar Rp. 1,8 trilun, mengalami pertumbuhan 19 persen dari tahun 2010. Tahun 2012, belanja daerah terealisasi sebesar Rp. 1,7 triliun dengan pertumbuhan menurun minus 2 persen dari tahun 2011. Sedangkan tahun 2013, belanja daerah sebesar Rp. 2,1 trilij tumbuh 17,8 persen dari tahun 2012. Sementara tahun 2012 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2,4 triliun dengan pertumbuhan sebesar 14,1 persen.
FITRA RIAU | 14
Milliarden
Pertumbuhan belanja Kabupaten Kampar Realisasi 2011-2013 dan Proyeksi 2014 3,000
25.00% 19.01%
17.84%
2,500
20.00% 14.19%
2,000
15.00%
1,500
10.00%
1,798
1,000
2,419
2,119
1,835
5.00%
-2.00%
500
0.00%
-
-5.00%
2011 R
2012 R
2013 R
Belanja Daerah
2014 M
Pertumbuhan
Belanja daerah yang terus meningkat, tidak diimbangi dengan perbaikan pengelolaan keuangan. Sebagai, diuraikan sebelumnya, bahwa realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang ditargetkan, denga dalih efisiensi anggaran. Bahka, dalam merencanakan belanja daerah dalam APBD Murni, pemerintah kabupaten Kampar, selalu merencanakan belanja daerah deficit. Sementara dalam tahapan realisasi justru surplus. Mencermati LKPD kabupaten Kampar, tahun 2012 misalnya, APBD Kampar direncakan deficit mencapai RP. 40,2 Miliyar, sedangkan realisasinya justru terjadi surplus sebesar Rp. 272,3 miliyar. Begitu juga terjadi tahun 2013, belanja daerah direncanakan desfisit Rp. 313,6 miliyar, sementara realisasi belanjanya justru surplus mencapai Rp. 437,6 miliyar. Kondisi demikian juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Defisit/surplus belenja daerah diakhir perhitungan anggaran (laporan realisasi) tidak serta merta akibat dari belanja daerah yang tidak terserap, namun akibat realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Namun demikian pendapatan daerah yang melebihi target tidak berpengaruh besar terhadap surplus belanja daerah diakhir tahun anggaran. Hanya mempengarui 2024 persen saja dalam setipa tahunya (2010-2013). Yang paling besar berpengaruh terhadpa surplus pada tahun anggaran yang menjadikan Sisa Lebih Penggungaan Anggaran (SILPA) justru dari belanja daerah yang tidak terserap dan SILPA tahun lalu yang tidak terpakai meski sudah direncanakan menutupi desfisit dalam perencanaan anggaranya.
Milliarden
Suplus / (defisit) Belanja Daerah Kampar 2010-2013) 600.00 438.34 400.00
316.61
200.00
70.72
45.54 2010 R
2011 R
2013 R (44)
(200.00) (400.00)
2012 R
(150) (297)
Surplus
(314)
Perencanaan Defisit
Grafik diatas menunjukkan, bahwa kecenderungan daerah kabupaten Kampar menrencanakan belanja daerah yang selalu deficit setiap tahunnya. Namun dalam realiasi belanja daerahnya justru mengalami surplus. Anggaran yang menjadi sisa setipa tahun (2010-2013) cendrung terus meningkat. FITRA RIAU | 15
Penumpukan dari SILPA tahun – tahun sebelumnya yang tidak mampu dibelanjakan mengakibatkan SILPA APBD Kampar tahun 2013 tahun 2013 mencapai Rp. 438,34 miliyar atau sebesar 21 persen APBD Kampar 2013 tidak terpakai. Kondisi ini kontras dengan kondisi daerah dan kesenjangan pembangunan wilayah yang mengakibat menjadi wilayah tertinggal. Dengan demikian artinya, pemerintah kabupaten Kampar cenderung lebih memilih menumpuk uangnya di bank dari pada untuk membangun akses wilayah tersolir. Realisasi belanja modal cenderung rendah setiap tahun, sementara belanja pegawai realisasinya cenderung tinggi. Rerata tahun 2010-2013, realisasi belanja pegawai mencapai 95,7 persen setiap tahunnya. Sementara belanja modal rerata ditahun yang sama, hanya mampu terealisasi mencapai 85,3 persen. Untuk belanja barang jasa, rerata setiap tahunnya hanya mampu terserap 88,8 persen. belanja lainnya, seperti bantuan keuangan, bansos, hibah, subsidi, cenderung tinggi reraa ditahun yang sama pula terealiasi mencapai 92,2 persen. Jika dilihat tahun 2013, saja justru belanja modal hanya teralisasi 75,04 persen dari total belanja modal yang direncanakan ditahun itu. Sementara belanja pegawai mampu teralisasi mencapai 94,21 persen. ini artinya, kecenderungan pemerintah daerah dalam membelanjakan uangnya justru lebih getol dalam membelanjakan APBD untuk gaji dan tunjangan aparatur, sementara untuk belanja publik yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi malah lemah dalam pelaksanaannya.
Belanja pegawai kabupaten Kampar cendrung terus meningat, mengikuti meningkatnya belanja daerah, bahkan belanja pegawai justru menggerus proporsi belanja modal. Belanja pegawai kabupaten Kampar menyedot APBD, 50,7 persen rerata tahun 2010-2013 Realisasi dan proyeksi 2014. Secara nominal, belanja pegawai terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan pertumbuhannya. Bahkan rerata pertumbuhan belanja daerah selama 2011 – proyeksi 2014, tumbuh 12,3 persen. sementara belanja pegawai justru mengalami pertumbuhan rerata ditahun yang sama mencapai 13,1 persen. artinya peningkatan / pertumbuhan belanja daerah dinikmati oleh aparatur untuk kebutuhan membayar gaji, tunjangan, insentif dan lain-lain para pegawai. Secara ricni dijelaskan, tahun 2010, proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah mencapai 48 persen. tahun 2011 proporsi belanja pegawai 48,6 persen. tahun 2013 terjadi peningkata proporsi belanja pegawai mencapai 55,8 persen. meskipun menurun tahun 2013 dan tahun 2014 diproyeksi proporsi belanja pegawai mencapai 49.8 peren dari total belanja daerahnya.
Millionen
Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah 3,000,000
58.0%
55.8%
56.0%
2,500,000 2,000,000
54.0%
51.7% 49.8%
1,500,000 48.0%
48.6%
52.0% 50.0%
1,000,000
48.0%
500,000 1,541,561
1,834,621
1,797,936
2,118,649
2,419,267
2010
2011
2012
2013
2014 P
46.0% 44.0%
-
Total Belanja Daerah
Persentase Belanja Pegawai
Proporsi belanja modal tergerus dengan meningkatnya belanja pegawai. Secara nominal belanja modal kabupaten Kampar cenderung meningkat, namun secara proporsi terhadap total belanja FITRA RIAU | 16
daerah, anggaran yang diperuntukkan untuk belanja modal tidak stagnan dan bahkan cenderung menurun. Belanja modal yang besar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan secara khusu meningkatkan pelayanan masyarakat dan iklim investasi yang mendukung. Belanja modal juga diharapkan mampu membuka ruang keterisolidan wilayah, yang disebabkan minim akses transportasi yang memadai. Oleh karena, dalam pemerintah pusat dalam hal ini menteri dalam Negeri mengeluarkan aturan yang meminta kepada daerah untuk mengalokasikan belanja midal mulai tahun anggaran 2013 sebesar 29 persen dari total belanja daerah tahun bersangkutan. Tujuannya salah satunya adalah untuk mendukung percepatan program prioritas nasional8. Namun, pada kenyataannya komitmen tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam menyusun APBD hingga tahun ini. Kecenderungan peruntukan belanja modal daerah justru menurun dari tahun ketahun, meskipun secara nominal angka anggaran belanja modal meningkat dari tahun ketahun. Jika di hitung secara persentase terhadap total belanja daerah selama 2010-2014 rerata belanja modal dialokasi sebesar 22,7 persen dari total belanja daerahnya. Angka yang dialokasi tersebut tidak semuanya dipergunakan untuk pembangunan sarana yang bermanfaat secara langsung terhadap publik. Melainkan, belanja modal untuk pembangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan lain-lai tidak kalah besar dengan peruntukan belanja modal yang bermanfaat langsung terhadap publik dan peningkatan ekonomi, seperti jalan, jembatan, gedung sekolah dan gedung faslitas kesehatan. Peruntukan Belanja Modal pada realisasi 2011-2013 yang dialokasikan untuk kebutuhan publik termasuk belanja infrastruktur masyarakat didalamnya, dalam 3 tahun terakhir 2011-2013 proporsi belanja modal pada tahun 2013 alokasi untuk kebutuhan publik sebesar Rp, 340.3 milyar atau sebesar 75% dari total belanja modal, sisanya belanja modal untuk membiayai keperluan aparatur yaitu sebesar 25% atau sebesar Rp. 112,2 miliyar. Begitu juga tahun 2012 perbandingan belanja modal untuk kebutuhan publik lebih besar dari keperluan aparatur yaitu antara Rp. 227 Milyar : 75 milyar dan tahun 2011 sebesar Rp. 269 milyar : 147 milyar. Besarnya belanja daerah yang diperuntukkan untuk belanja pegawai, juga dapat terlihat jika dihitung dengan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU yang ditranfer oleh pemerintah pusat, setiap tahun cendrung meningkat, dari mulai Rp. 134 Milyar tahun 2010, tahun 2014 diproyeksi DAU yang akan ditranfer ke Kabupaten Kampar mencapai Rp. 742 milyar. Jika dana DAU yang dieruntukkan untuk membiyai belanja pegawai maka rasio DAU terhadap belanja pegawai hanya rerata tahun 2010-2014 mencapai 43 persen. tahun 2014 diproyeksikan DAU akan diterima daerah kabupaten Kampar mencapai Rp. 742 milyar, sementara belanja pegawai dianggaran mencapai Rp. 1,2 trilin. Dengan demikian menunjukkan rasio DAU terhadap belanja pegawai tahun 2014 hanya mampu menampung 61,7 persen dari total belanja pegawai yang dialokasin. Bahkan tahun 2013, rasio DAU terhadap belanja pegawai hanya mampu membiayai 63,1 persen dari total realisasi belanja pegawai ditahun tersebut. Dengan demikian artinya, selain menggerus proporsi belanja modal untuk pembangunan, daerah juga harus menambah rerata 38 persen dari total belanja pegawai yang dialokasikan dari sumber pendapatan PAD dan DBH. Seyogyanya anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun wilayah tersiolir dan tertinggal, justru terkeruk untuk membiayai belanja pegawai.
8
Permendagir 37 tahun 2007 tentang pedoman penyusununan APBD tahun 2013.
FITRA RIAU | 17
Millionen
DAU Terhadap Belanja Pegawai Kab. Kampar 62.6%
1,400,000
70.0%
61.7%
56.8%
1,200,000
60.0%
49.4%
1,000,000
50.0%
800,000
742,584
685,859
40.0%
569,782
600,000
30.0%
440,868
18.2%
400,000
20.0% 134,528
200,000
739,565
891,987
1,003,118
1,095,700
1,204,512
-
10.0% 0.0%
2010
2011 DAU
2012
2013
BElANJA PEGAWAI
2014 P
Rasio DAU terhadap BL Pegawai
Sumber : LKPD Kampar 2010-2013, ringkasan APBD 2014 Kampar, diolah .
Proporsi antara belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal sangat signifikan, belanja pegawai (dalam belanja tidak langsung + belanja langsung) kabupaten kampar dalam 4 tahun terakhir 2011-2014 cukup tinggi antara 49% - 56% atau separuh dari belanja daerah di habiskan untuk belanja pegawai. Seakan pemerintah tidak memprediksi untuk melakukan efesiensi penggunaan anggaran terhadap belanja pegawai, seperti pada proyeksi tahun 2014 belanja pegawai mencapai 1,205 triliun atau sebesar 50% dari total belanja daerah. Semakin besarnya belanja pegawai bisa membawa daerah tersebut menuju daerah bangkrut karna dimungkinkan tidak sanggup membiayai untuk kepentingan publik. Milliarden
Proporsi Belanja Daerah Kab. Kampar 2010-2014 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -
892
1,205
1,096
1,003
740 478 445
342
318
204 416
2010 R
Belanja Modal
298
580
453
304
2011 R
2012 R
Belanja barang dan jasa
2013 R
2014 M
Belanja Pegawai
Kampar dalam angka pada tahun 2012 menunjukan jumlah penduduk kabupaten kampar sebesar 783,248 jiwa dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingungan pemerintahan sebanyak 10,569 orang, bisa di perkirakan satu orang PNS di Kabupaten Kampar melayani 71 orang penduduk. Jika rasio ini dijadikan acuan, bisa dikatakan lebih efisiennya seorang PNS melayani lebih banyak penduduk mengingat saat ini kabupaten kampar dengan jumlah PNS yang tergolong tinggi sehingga belanja untuk pegawai sangat besar, dalam 3 tahun terakhir 2011-2013 rerata belanja untuk pegawai berkisar antara 50% keatas. Artinya besaran alokasi belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji PNS. Pemborosan penggunaan anggaran juga terjadi pada pos anggaran belanja barang dan jasa. Pos anggaran ini dalam APBD Kampar tahun 2012-2013 Realisasi, menunjukkan alokasi anggaran ketiga tertinggi setelah belanja modal. Tahun 2012 misalnya, belanja barang dan jasa dialokasi sebesar RP. 297,5 milyar. Dari jumlah itu, Rp. 210,6 atau setara dengan 70,8 persennya digunakan untuk belanja perjalanan dinas, pakaian, makan minum, jasa kantor dan lain-lain. Sama halnya dengan tahun 2013, Realisasi anggara untuk belanja barang dan jasa sebesar RP. 429,9 milyar. Sementara RP. 299,5 milyar digunakan untuk hal-hal serupa. (lihat table dibawah ini). Semakin besar alokasi belanja barang dan jasa, semakin besar pula pemborosan anggaran yang dilakukan. Dengan kata lain, semakin banyak alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk SKPD/Badan, justru semakin besar peluang
FITRA RIAU | 18
SKPD/Badan membuat perencanaan kegiatan yang tidak efisien. Anggaran tersebut seyogyanya digunakan untuk kebutuhan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tabel. Belanja Barang Jasa, Yang digunakan untuk Keperluan Aparatur Uraian Belanja Barang Jasa Perjalanan Dinas
2012
2013
101,761,945,000
152,206,833,500
Jasa Kantor
26,602,165,450
33,007,968,150
Makan Minum
28,702,712,500
34,068,902,734
Perawatan Kendaraan
10,523,711,823
12,602,592,120
Belanja ATK
30,439,710,486
43,820,039,297
Belanja Cetak dan Penggandaan Sewa Gedung
12,622,972,610 5,931,577,885
15,198,496,157 8,603,262,815
Jumlah
210,653,217,869
299,508,094,773
Total Belanja Barang/Jasa
297,564,235,904 70.8%
429,980,235,496 70%
Persentase Belanja Brang Jasa untuk Aparatur
DISTRIBUSI PEMBANGUNAN TIDAK MERATA Kabupaten Kampar, terdapar 17 desa yang tersebar di tiga kecamatan yang menumpuk diwilayah/bagian Kampar Kiri, merupakan desa dengan ketegori desa sangat tertinggal. Terdapat 50 desa dengan kegoti desa tertinggal, sebagian besar dari 50 desa tersebut menumpuk di wilayah Kampar bagian Kampar Kiri. Berdasarkan data BPS, kondisi tersebut tidak mengalami perubahan yang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 (baca Kampar dalam angka 2013). Desa – desa dan kecamatan yang terdapat desa tertinggal dan terisolir justru menjadi penyumbang kemiskinan berdasarkan kemiskinan rumah tangga. (baca uraian sebelumnya :Daerah Tertinggal Penyumbang Kemiskinan). Dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Kampar, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang setiap tahun disusun, kesenjangan pembangunan wilayah tersu menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan dalam rencana pembangunan. (baca RPJMD, RKPD Kampar). Bahkan pemerintah daerah mengakui, ketertinggalan pembangunan ekonomi di daerah disebabkan masih banyaknya daerah yang terisolir, bahkan tidka punya akses jalam dari desa menuju ibukoa kecamatan. Namun, kondisi tersebut berdasarkan laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2012-2013, menunjukkan tidak adanya perubahan kesenjangan wilayah yang siginifikan. Hal itu disebabkan tidak adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan pembangunan yang merata. Usulan masyarakat melalui Musyarah Rencana Pembangunan (Musrembang) ditingkat desa dan kecamatan tidak semuany terakomodir dalam APBD. Ketidak meratanya pembangunan setiap tahun, misalnya dapat dilihat dalam Program pembangunan jalan oleh dinas PU kabuapaten Kampar. Konsentrasi pembangunan justru lebih mengarah ke perkotaan atau kecamatan – kecamatan yang notabennya adalah wilayah maju. Hasil penelusuran informasi kegiatan dan anggaran pembangunan jalan di Layanan Pengadaan Sistem elektronik (LPSE), menunjukkan alokasi anggaran pembangunan jalan di kabupaten Kampar, bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya. Tahun 2014, misalnya dari sekitar Rp. 60 miliyar total anggaran pembangunan jalan dengan 63 paket kegiatan yang dianggarkan / dilaksanakan tidak merata. Kecamatan Koto Kampar Kiri Hulu, justru hanya mendapatkan alokasi pembangunan jalan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 300 miliyar. Sementara kecamatan bangkinan justru mendapatkan alokasi kegiatan 11 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6,02 milyar. Secara umum terdapat delapan kecamatan yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan jalan dibawah Rp. 1,5 milyar dalam tahun 2012. Terdapat tiga kecamatan yang mendapat alokasi anggaran pembangunan jalan tahun 2012 sebesar Rp. 2 milyar. Daerah/kecamatan yang terdapat daerah terisolir (secara umum) justru mendapat alokasi anggaran yang lebih sedikit dibandingkan FITRA RIAU | 19
daerah –daerah (kecamatan) yang tergolong lebih maju. Misalnya, Kapar Kiri Hulu, XIII koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kampar kiri Hilir, dan lain-lain (lihat table dibawah ini). Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten Kampar 2014 Jumlah No Wilayah Kecamatan Total Anggaran Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan Bangkinang Tapung Siak Hulu Kecamatan Tambang Salo Bangkinang Seberang Kampar Kiri Kampar Kuok Tapung Hulu XIII Koto Kampar Kampar Kiri Tengah Kampar Kiri Hulu Kampar Timur Kampar Kiri Hilir Kampar Utara Rumbio Jaya
11 4 5 8 5 2 3 8 2 2 3 1 3 3 2 2 1
6,025,864,000 5,528,745,200 5,216,783,000 5,119,838,000 4,356,679,000 4,025,000,000 3,825,000,000 3,688,329,234 3,170,204,000 2,935,000,000 2,510,000,000 2,250,000,000 1,478,800,000 1,390,540,000 1,200,000,000 1,185,000,000 1,100,000,000
18
Siak Hulu
2
947,054,000
19
Tapung Hilir
1
600,000,000
20 Koto Kampar Hulu 1 Sumber: Diambil dari LPSE Kab. Kampar
300,000,000
Kondisi kesenjangan distribusi pembangunan, terlihat mencolok pada tahun 2013. Tahun tersebut, khusus belanja modal pembangunan jalan, pemerintah daerah banyak menganggarkan kegiatan pembangunan jalan dengan system tahun jamak (Multiyears). Ketimpangan distribusi pembangunan terlihat dibeberapa daerah/kecamatan justru diberikan anggaran besar. Sementara terdapat banyak daerah yang justru mendapat anggaran sedikit. Tahun 2013 untuk belanja modal pengadaan pembangunan jalan (berdasarkan data yang diambil dari LPSE www.lpse.kampar.go ) menunjukkan terdapat tujuh kecamatan yang mendapat alokasi anggaran besar mulai dari Rp. 12 milyar – Rp. 190 milyar (termasuk proyek multiyears. Terdapat 7 kecamatan yang mendapat alokasi anggaran diatas Rp. 4 milyar. Sisanya alokasi anggaran pembangunan jalan tahun 2013 dibawah Rp. 2 milyar. Untuk empat kecamatan yaitu Kampar Kiri Hulu, XIII koto Kampar, Kampar Kiri Tengah, Koto Kampar Hulu, justru mendapat alokasi anggaran dibawah Rp. 2 milyar. Alokasi anggaran untuk ke empat daerah ini tidak meningkat untuk tahun 2014 ini. Bahkan, untuk Kampar Timur, tahun 2013 berdasarkan penelurusan data LPSE tidak ditemukan kegiatan pembangunan jalan di kecamatan tersebut. Anggaran Pembangunan Jalan kabupaten Kampar 2013 Jumlah No Kecamatan Total Kegiatan 1 Tapung
7
196,285,585,000 FITRA RIAU | 20
2 Tambang 15 110,669,985,000 3 Tapung Hulu 8 59,744,987,000 4 Gunung Sahilan 4 59,085,000,000 5 Tapung Hilir 5 50,325,000,000 6 Rumbio Jaya 5 28,070,000,000 7 Kampar 15 12,253,901,300 8 Siak Hulu 13 8,705,000,000 9 Bangkinang Seberang 5 7,375,000,000 10 Kampar Utara 6 5,600,000,000 11 Kuok 6 5,285,000,000 12 Kampar Kiri 5 4,045,000,000 13 Bangkinang 5 4,038,000,000 14 Kampar Kiri Hilir 4 3,750,000,000 15 Salo 5 2,693,000,000 16 Penghentian Raja 4 2,610,000,000 17 Kampar Kiri Hulu 3 2,225,000,000 18 Kampar Kiri Tengah 2 1,875,000,000 19 Koto Kampar Hulu 3 1,850,000,000 20 XIII Koto Kampar 3 1,520,000,000 21 Kampar Timur 0 0 Sumber: Data Diambil dari LPSE Kab. Kampar Sistem perencanaan pembangunan yang menggunakan partisipasi dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, seyognya pemerintah daerah mengedapan usulan masyarakat yang diakomodir dalam pembangunan daerah. Jika pembangunan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2013-2014, maka untuk Kampar Kiri Hulu jika dibagi kedesa yang ada maka rerata setiap desa mendapat alokasi dibawah Rp. 100 juta. Begitu juga daerah /kecamatan lainnya yang mendapatkan alokasi yang lebih sedikit. Pemerintah daerah kabupaten Kampar tidak mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan tertinggal. Salah satu, bentuk upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, dikabupaten Kampar dengan menggunakan program PNPM-MP yang merupakan program nasional. Tahun 2012 anggaran untuk program ini sebesar Rp. 16,6 miliyar yang berasal dari dua pos anggaran yaitu APBN dan APBD Kampar. Dalam program ini APBD Kampar untuk tahun 2012 mengalokasi Rp. 5,3 milyar yang diperuntukkan untuk Sembilan kecamatan. (lihat table dibawah ini). Alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Peedesaan Kabupaten Kampar Tahun 2012 Sumber Dana No Alokasi Alokasi APBN (Rp) APBD (Rp) 1 1 2 3 4 5 6 7
2 Kampar Kiri Hilir Kamparkiri hulu Bangkinang seberang Kampar timur Tambang XIII Koto kampar Siak hulu
3 1,000,000,000 1,950,000,000 1,550,000,000 1,150,000,000 1,950,000,000 3,000,000,000 1,400,000,000
4 570,000,000 712,500,000 1,045,000,000 665,000,000 1,045,000,000 2,850,000,000 760,000,000
5 430,000,000 1,237,500,000 505,000,000 458,000,000 905,000,000 150,000,000 640,000,000 FITRA RIAU | 21
8 Tapung hilir 1,600,000,000 760,000,000 840,000,000 9 Koto kampar hulu 3,000,000,000 2,850,000,000 150,000,000 Jumlah 16,600,000,000 11,257,500,000 5,315,500,000 Sumber : BPM-PD kab. Kampar Jika dilihat pengalokasiannya, berdasarkan kecamatan, secara umum kecamatan – kecamatan yang terdapat desa – desa tertinggal mendapatkan alokasi dengan bervariasi. Mulai dari Rp. 1 milyar – Rp. 3 milyar. Hal yang sama juga terjadi tahun 2013, anggaran untuk program PNPM Mandiri Pedesa di alokasi sebsar Rp. 16,8 miliyar yang merupakan share budget (Dana Sharing) antara Kabupaten dengan APBN. dialokasi kepada Sembilan kecamamatan (lihat table dibawah ini). Alokasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakata Mandiri Peedesaan Kabupaten Kampar tahun 2013 SumberDdana Wilayah Berdasarkan No Alokasi Kecamatan APBN (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 5 1 Tambang 2,000,000,000 855,000,000 1,145,000,000 2 XIII Koto Kmapar 2,000,000,000 950,000,000 1,050,000,000 3 Siak Hulu 1,500,000,000 855,000,000 645,000,000 4 Kampar Kiri Hilir 1,400,000,000 807,500,000 592,500,000 5 Kampar Kiri Hulu 3,100,000,000 2,950,000,000 150,000,000 6 Tapung Hilir 2,000,000,000 855,000,000 1,145,000,000 7 Bangkinang Seberang 1,800,000,000 1,140,000,000 660,000,000 8 Kampar Timur 1,500,000,000 760,000,000 740,000,000 9 Koto Kampar Hulu 1,550,000,000 950,000,000 600,000,000 Jlh 16,850,000,000 10,122,500,000 6,727,500,000 Sumber: BPM –PD Kab Kampar 2014 Banyak faktor penyebab mengapa desa dikabupaten kampar masih tertinggal atau terisolir, misalnya dalam realisasi belanja infrastruktur jalan besaran anggaran tersebut perlu ditambahkan dan harus memprioritaskan jalan desa karna keuangan daerah masih memungkinkan dengan memangkas belanja pegawai yang diatas 50%. Bisa dilihat sampai saat ini akses jalan Desa Pangkalan Kapas dan desa tetangga lainnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sangat memprihatinkan bahkan sampai tidak bisa lalui menggunakan kendaraan, begitu juga dengan infrastruktur pelayanan dasar lainnya seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang masih minim di Desa tersebut. ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kampar. Sejauh ini, pemerintah tidak memberikan sepenuhnya hak-hak desa yang harus diberikan kepada pemerintah desa untuk kebutuhan pembangunan desa. Jauh sebelum UU nomor 6 tahun 2014 lain, Keuangan desa diatur dalam PP 72 tahun 2005. Tidak jauh berbeda dengan UU nomor 6 tahun 2014, dalam PP 72 tahun 2005 tersebut juga mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 10% dana perimbangan (DBH+DAU) kepada pemerintah desa yang disebut dengan ALokasi Dana Desa (ADD). Hamper sama dengan beberapa kabupaten se Riau, kabupaten Kampar jugs turur serta tidak memberikan sepenuhnya hak desa dalam bentuk (ADD) sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Bahwkan untuk tahun 2011-2013 alokasi dana desa yang tidak disalurkan kepada pemerintah desa di kabupaten Kampar mencapai Rp. 64 miyar lebih. Alokasi dana desa yang disalurkan untuk kabupaten Kampar hanya rerata 5 persen dari DBH+DAU yang diterima daerah. Alokasi Dana Desa (ADD), tentu akan membantu pemerintah desa untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur pedesaan secara mandiri dan berdasarkan perencanaan masyarakat FITRA RIAU | 22
desa. Tidak tersalurkannya ADD secara penuh sesuai ketentuan perundangan, maka alokasi ADD yang disalurkan selama ini diruntukkan hanya untuk membiayai gaji dan honor para aparatur pemerintah desa dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang membutuhkan anggaran. seperti, PKK, Pemberdasayaan Masyarakat dll. Sementara APBD kabupaten Kampar tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur desa secara khusus. Yang mengakibatkan banyak usulan masyarakat yang tidak bisa terakomodir dalam APBD. Pemerintah desa dalam mengusulkan pembangunan kepada pemeri ntah kabupaten harus berkompetisi dengan daerah/desa lainnya, dan bahkan lobi-lobi juga haru dilakukan untuk mendapatkan pembangunan. Jika dihitung berdasarkan undang-undang, sebenarnya desa –desa dikabupaten Kampar, rerata setiap tahunnya tidak kurang dari Rp. 600 jt per desa. Jika dihitung berdasarkan azas sama rata. Besarnya DBH dan DAU yang diterima oleh pemerintah kabupaten Kampar, maka akan berpengaruh besar kecilnya ADD. Kabupaten Kampar rerata seriap tahun (2011-2013) menerima dana perimbangan (DBH-DAU) tidak kurang dari Rp. 1,7 triliun. Maka setidaknya ada Rp. 170 Milyar rerata tahun 2011-2014 yang dialokasikan untuk ADD dalam setiap tahunnya. Sebagai kewajiban yang diamanatkan dalam UU maka pemerintah daerah harus memenuhi ADD yang sebenarnya. Disamping itu pemerintah harus menetapkan pagu indikatif untuk melakukan pemerataan pembangunan di setiap desa melalui Alokasi Dana Desa dan sumber keuangan desa lainnya (DBH Pajak + retribusi), artinya peruntukan dana yang diberikan ke desa ditetapkan oleh pemerintah daerah tentu peruntukannya mengarah pada pembangunan infrastruktur desa guna untuk percepatan pembangunan. Apalagi pada realisasi 2011-2013 alokasi Dana Desa di Kabupaten Kampar selalu mengalami kenaikan seperti tahun 2011 setiap desa menerima dana sekitar Rp. 593.6 Jt, naik pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 706.8 Jt, juga pada tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp. 752.8 Juta. Meskipun pada proyeksi tahun 2014 sedikit turun menjadi sebesar Rp. 741.8 juta dan sangat memungkin akan naik sampai realisasi nantinya. Begitu juga dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa sesuai amanat Undang-undang harus di pertanyakan. Sumber Dana Desa Kabupaten Kampar Seharusnya Berdasarkan UU 6 tahun 2014 No
Tahun
Jumlah Desa
1 2011 250 2 2012 250 3 2013 250 4 2014 250 sumber: Kajian Fitra Riau
ADD /Kabupaten/Desa *dibagi sama rata
DBH (Pajak + Retribusi Daerah)/Desa
Jumlah Dana seharusnya diterima per/Desa
579.294.260 691.595.303 727.196.485 717.910.639
14.324.110 15.228.675 25.583.630 23.938.422
593.618.370 706.823.978 752.780.115 741.849.061
KESIMPULAN & REKOMENDASI KESIMPULAN FITRA RIAU | 23
Otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat, belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Ketimpangan pembangunan yang mengakibatkan banyak ditemukan daerah – daerah tertiggal dan terisolir akibat dari ketidak meratanya distribusi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah selalu menjadikan kesenjangan dan ketimpangan (disvaritas) antra wilayah menjadi isu stratgeis yang harus diprioritaskan dalam rencana pembangunan, namun tidak ikuti dengan program dan kegiatan yang memadai. Melainkan kebijakan pembangunan kawasan pedesaan dan desa tertinggal dititik beratkan kepada pelaku usaha yang berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya alam. Daerah tertinggal menyumbang kemiskinan terbesar kabupaten Kampar. Kampar merupakan daerah yang memiliki kemiskinan relative tinggi, yaitu diatas rerata kemiskinan provinsi Riau. Kemiskinan kabupaten Kampar sebagian besar disumbang dari daerah-daerah yang cenderung tertinggal, yaitu kecamatan Kampar kiri Hulu, XIII Koto Kampar, Kampar Kiri. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang memilki daerah tertinggal, bahkan sebagian wilayah belum memiliki akses transortasi yang memadai. Meskipun daerah – daerah tersebut menjadi penyumbang pendapatan daerah dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Ruang fiskal yang realtif besar yang dimiliki kabupaten kampar, tidak mampu dikelola dengan baik. Praktik boros penggunaan ABD Kabupaten kampar di tunjukkan dengan membelanjakan sebagian APBD lebih dari 50% digunakan untuk membayar gaji. Besarnya APBD kabupaten kampar juga tidak terserap secara maksimal untuk kebutuhan pembangunan. Rerata SILPA APBD kabupaten kampar cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir mencapai ratusan Milyar. Sementara belanja modal yang berkorelasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi realisasinya rendah. Distribusi pembangunan tidak merata, cenderung terkonsentrasi di wilayah basis investasi suberdaya alam. Dalam alokasi belanja modal pembangunan jalan, terlihat arah pembangunan terkonsentrasi diwilayah perkotaan dan basis investasi sumberdaya alam. Sementara daerah – daerah seperti Kampar Kiri Hulu, XIII koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kampar Timur, cendrung mendapatkan alokasi kegiatan pembangunan jalan yang relative lebih kecil. Sementara daerah – daerah tersebut merupakan daerah yang banyak ditemukan desa-desa tertinggal yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai antar desa dan menuju ibu kota kecamatan. Usulan pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrembang tidak terakomodir dalam APBD.
REKOMENDASI Kajian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah ; Pemerintah daerah harus berupaya secara optimal dalam mengelola potensi daerah sebagai penyumbang pendapatan Asli daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari PAD hanya menyumbang rerata 5 persen 2010-2014. Sementara 80-85 persen berasal dari Dana transfer pusat dan provinsi. Kencenderungan penurunan dana transfer pusat yang berasal dari sumber daya alam mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya untuk memacu peningkatan PAD secara baik dan optimal. Pemerintah daerah harus mengedapan prinsif efisien dan efektif dalam penggunaan APBD. Khususnya pada belanja gaji dan honorarium yang mencapai separuh dari total belanja daerah setiap tahun. Kecenderung daya serap APBD lebih besar untuk belanja pegawai secara umum, dan rendah untuk belanja modal yang berdampak langsung terhadai peningkatan ekonomi harus dirubah. Belanja modal untuk kebutuhan publik, seperti jalan, jembatan dan lain-lain harus ditingkatkan, seiring dengan tujuan pemerataan pembangunan dan pegentasan kemiskinan. Wilayah (kecamatan) penyumbang daerah tertinggal dan kemiskinan terbesar harus menjadi prioritas pembangunan daerah. XIII Kota kampar, kampar kiri Hulu, Kampar, merupakan basis wilayah desa tertinggal dan sangat tertinggal. dan juga menjadi penyumbang rumah tangga miskin terbesa kabupaten kampar. Pemerintah daerah dalam merencanakan APBD harus menetapkan pagu indikatif wilayah berdasarkan kecamatan. Hal itu guna memastikan usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat terakomodir dalam rencana pembangunan daerah. Ketimbangan pembangunan disebabkan tidak adanya pagu indikatif untuk masih wilayah di tingkat kecamatan. Melainkan FITRA RIAU | 24
pagu indikatif hanya sampai kepada tingkat satuan kerja pemerintah daerah (SKDP) saja. Hal itu, berakibat sebagian wilayah mendapat alokasi pembangunan besar, semetara wilayah lainnya bahkan tidak tersentuh pembangunan di tahun tertentu. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran ALokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan perundangan. Yaitu 10 persen dari dana perimbangan (DBH-DAU) yang diterima setiap tahunnya. Penyaluran ADD secara penuh agar pemerintah desa dapat leluasa merencanakan pembangunan didesanya yang dikuti dengan pendanaan yang memadai. Sehingga ADD tidak hanya untuk digunakan membayar gaji apartur pemerintah desa.
FITRA RIAU | 25
