Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok
Nama NPM Jurusan Dosen Pembimbing
: Bakti Ramanda : 21212354 : Akuntansi : Rina Nofiyanti. SE, MM
Latar Belakang Masalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER 31/PJ/2012
WAJIB PAJAK
KAS NEGARA
Rumusan Masalah, Batasan Masalah Tujuan Penulisan
RUMUSAN MASALAH
•
Bagaimana penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok?
•
Apakah penerapan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 31/PJ/2012 ?
Rumusan Masalah, Batasan Masalah Tujuan Penulisan
Batasan Masalah
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mengambil sampel penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk 10 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari golongan III yang bertugas pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok tahun pajak 2014.
Rumusan Masalah, Batasan Masalah Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan
• Mengetahui penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok. • Untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 31/PJ/2012 .
Penambah Pengahasilan Komponen
Formulasi
Ketentuan
Apabila
kedua
–
duanya
berkedudukan sebagai PNS maka Tunjangan Istri
10% X Gaji Pokok
tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi
a. Anak kandung/ anak angkat berusia < 25 Tahun; Tunjangan Anak
2 % X Gaji Pokok b. Masih dalam pendidikan c. Belum pernah menikah;
Tunjangan yang berupa beras yang
Tunjangan Beras
Rp 67500 /perorang dalam daftar gaji
sekarang telah di uangkan, tunjangan beras tersebut sebesar Rp 67.500,00 /perbulan, per orang dalam daftar gaji
Pengurang Penghasilan
Komponen
Formulasi
Ketentuan
Biaya Jabatan dari penghasilan Biaya Jabatan
5% X Pengahasilan Bruto
bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp.6000.000,-
setahun atau Rp. 500.000,-sebulan
4.75% X (Gaji Pokok +
Iuran THT
Tunjangan Istri dan Anak)
Jumlah maksimum Rp 2.400.000 setahun dan Rp. 200.000 sebulan
Hasil dan Pembahasan Penghitungan menurut Kantor Imigrasi Kelas II Depok Berikut ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok pada tahun pajak 2014 : Nama : R. ANWAR Golongan : III / b Status Pajak : K/3 Penghasilan Bruto Gaji Pokok : Rp. 40.244.100,Tunjangan Isteri / Suami : Rp. 4.024.410,Tunjangan Anak : Rp. 1.609.764,- + Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Rp. 45.878.274,: Rp. 0,-
Tunjangan Struktural / Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Tunjangan Lain – lain
: Rp. 0,: Rp. 3.240.000,: Rp. 2.405.526,: Rp. 0,- +
Jumlah Penghasilan Bruto Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp. 51.523.800,-) Iuran Pensiun atau THT (4,75% x Rp. 45.878.274,-) Jumlah Pengurang
Rp. 51.523.800,-
: Rp. 2.576.190,: Rp. 2.179.218,Rp. 4.775.408 ,-
Penghasilan Neto (Setahun/Disetahunkan)
Rp. 46.768.392
PTKP (K / 3) 1 Tahun WP Sendiri : Rp. 24.300.000,Status Kawin : Rp 2.025.000,Tanggungan : Rp. 6.075.000,- + Rp. 32.400.000,Penghasilan Kena Pajak 1 Tahun PPh Pasal 21 Terutang 1 Tahun 5% x Rp. 14.368.392,- = Rp. 718.400,-
Rp. 14.368.392,-
Perhitungan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 31/PJ/2012 Berikut ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk beberapa Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II Depok pada tahun pajak 2014 : Nama : R. ANWAR Golongan : III / b Status Pajak : K/3 Penghasilan Bruto Gaji Pokok : Rp. 40.244.100,Tunjangan Isteri / Suami : Rp. 4.024.410,Tunjangan Anak : Rp. 1.609.764,- + Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Rp. 45.878.274,: Rp. 0,-
Tunjangan Struktural / Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Tunjangan Lain – lain
: Rp. 0,: Rp. 3.240.000,: Rp. 2.405.526,: Rp. 0,- +
Jumlah Penghasilan Bruto Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp. 51.523.800,-) Iuran Pensiun atau THT (4,75% x Rp. 45.878.274,-)
Jumlah Pengurang
Rp. 51.523.800,-
: Rp. 2.576.190,: Rp. 2.179.218,-
Rp. 4.775.408 ,-
Penghasilan Neto (Setahun/Disetahunkan)
Rp. 46.768.392
PTKP (K / 3) 1 Tahun WP Sendiri : Rp. 24.300.000,Status Kawin : Rp 2.025.000,Tanggungan : Rp. 6.075.000,- + Rp. 32.400.000,Penghasilan Kena Pajak 1 Tahun PPh Pasal 21 Terutang 1 Tahun 5% x Rp. 14.368.392,- = Rp. 718.400,-
Rp. 14.368.392,-
Rangkuman Hasil Penelitian No
1
Nama Pegawai
R. ANWAR
Kantor Imigrasi Kelas II Depok
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 31/PJ/2012
Selisih
Rp. 718.400
Rp. 718.400
Rp. 0
Tidak terdapat perbedaan besaran pajak penghasilan pegawai negeri sipil menurut perhitungan Kantor Imigrasi Kelas II Depok dan menurut perhitungan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 31/PJ/2012
Kesimpulan Dari pembahasan bab 4 sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:
1.
Pada penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Kantor Imigrasi Kelas II Depok tidak terdapat selisih atau Nihil .
2.
Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Kantor Imgrasi Kelas II Depok untuk 10 orang pegawai telah sesusai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 31/PJ/2012 .
Saran Beradasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang penulis miliki, penulis memiliki saran – saran sebagai berikut : 1.
Kantor Imgrasi Kelas II Depok dapat mempertahankan keakuratan dalam penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 serta dapat mengikuti peraturan perpajakan apabila terjadi perubahan supaya mendapatkan sanksi perpajakan.
2.
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penulisan tidak hanya pajak penghasilan pasal 21 .
