ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG Oleh: APRINDA MAREZTY NIM. E01106027 Program Studi Lmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2015 Email : [email protected]

Abstrak Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bange ini masih terkesan pasif dan belum terlaksana secara baik karena dari masyarakat desa sendiri masih banyak yang belum paham akan keberadaan atau maksud dari dibentuknya BPD di Desa. Sehingga dalam melaksanakan musyawarah desa terkadang masih ada masyarakat yang enggan untuk ikut dalam musyawarah hal ini menunjukkan bahwa eksistensi BPD di Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang masih sebatas simbol karena BPD hanya dibentuk akan tetapi peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai mitra kerja dari Kepala Desa tidak dilaksanakan. Tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, menyusun peraturan desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan teori yang tercantum dalam buku Widjaja yang isinya tentang fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi pengayoman adat, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat masih belum berperan aktif dan dalam menjaga kelestarian adat dan budaya yang berkembang di daerah juga masih belum ada kerjasama yang baik dengan masyarakat, disamping itu juga BPD dalam menetapkan peraturan desa dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan peaturan desa masih terkesan sangat pasif hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari anggota BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, disarankan kepada BPD untuk lebih aktif lagi dalam melaksanakan musyawarah di desa terkait dengan pelaksanaan fungsi dari BPD itu sendiri. Kata-kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

1 APRINDA MAREZTY, NIM. E01106027 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Abstract Implementation of function badan permusyawaratan desa in the village still impressed passive and not performing because of the villager themselve there are still many who don’t understand the existence or intent of from the establishment of the village. So that in conducting village meetings there are still people who don’t want to participate in the deliberations this suggets that BPD in the village only a symbol. The well this This Thesis aim to analyze the implementation of the duties and the main function of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament) in accommodating community aspiration, Protecting custom and tradition, contructing village regulation, and controlling the village governance implementation. This Thesis use qualitative method and descriptive type of research. Based on this research, the implementation of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament) in Bange village tent to passive and still not effective yet. It is caused of the people of Bange village still not realize about the existance and the aim of Badan Permusyawaratan desa (Rural Parliament). As the result, many people do not care about the village conference and the discussion, and the wiil not attend the meeting. The researcher really suggest to Badan Permusyawaratan Desa to do more conference and discussion actively. The conference and the discussion be done to persuade the community how to express and present their aspiration, so that the people of the village will more understand and realize about the function of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament) Keywords :

The Implementation of the duties and main function of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament)



desa dalam hal ini anggota BPD masih

A. PENDAHULUAN

memerlukan masukan – masukan dari BPD berfungsi menampung dan menyalurkan

aspirasi

masyarakat,

tokoh masyarakat dan juga masyarakat setempat agar pertauran desa yang akan

mengayomi adat istiadat, menetapkan

ditetapkan

peraturan desa bersama kepala desa, serta

kepentingan

masyarakat,

dalam

melakukan

melaksanakan

pengawasan

terhadap

pengawasan

penyelenggaraan

terhadap

pemerintah

desa.

Di

tidak

pelaksanaan

bertentangan

pemerintahan

dengan

desa

hal

samping itu juga BPD mempunyai fungsi

tersebut dimaksudkan untuk mengurangi

mengawasi pelaksanaan peraturan desa.

adanya penyelewengan atas kewenangan

BPD juga bertugas membantu kepala desa

dan keuangan desa dalam penyelenggaraan

dibidang

pembangunan,

pemerintahan desa. sehingga dari awal dari

menggerakkan

awal terbentuknya BPD ini sampai peneliti

perencanaan

menyalurkan

dan

partisipasi atau aspirasi masyarakat secara

melakukan

aktif dan positif untuk melaksanakan suatu

pelaksanaan BPD tersebut masih belum

tujuan yang akan dicapai atau tujuan yang

ada kemajuan.

diharapkan berhasil nantinya. Bpd di Desa

Hal

penelitian

ini

ini,

hasil

menunjukkan

dari

bahwa

bange belum berfungsi dengan baik,hal itu

eksistensi BPD di Desa Bange Kecamatan

dilihat dari adanya kepengurusan yang

Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang

belum mampu dalam menampung dan

masih sebatas simbol karena BPD hanya

menyalurkan aspirasi masyarakat karena

dibentuk akan tetapi peran dan fungsinya

dari pihak BPD jarang atau bahkan tidak

sebagai lembaga legislatif desa yang

pernah melaksanakan pertemuan bersama

berfungsi sebagai mitra kerja dari kepala

warga desa dalam membahas aspirasi dari

desa

masyarakat,

pelaksanaan

mengayomi

adat

istiadat

tidak

dilaksanakan. pemerintahan

Didalam desa

BPD

dalam mengayomi adat istiadat tidak

memiliki peran yang sangat penting karena

banyak hal yang dilakukan oleh BPD

merupakan

dalam

ini

menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga

dikarenakan masih kurang nya pemahaman

dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa

tentang adat istiadat hal itu disebabkan

dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran

oleh

serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

mengayomi

kurangnya

adat

istiadat

komunikasi

dengan

petinggi adat terdahulu yang paham akan adat

istiadat

yang

ada

di

desa,

merumuskan dan menetapkan peraturan

wadah

menampung

serta

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan

tersebut

peneliti

tertarik

untuk melakukan penelitian dan mencari 3

APRINDA MAREZTY, NIM. E01106027 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


apa penyebab sehingga BPD sulit untuk

diartikan sebagai proses pengendalian

menjalankan fungsinya padahal peran dan

usaha

fungsi BPD itu sangat penting bagi

negara/pemerintah

masyarakat dalam mencapai kemajuan dan

pertumbuhan yang direncanakan kearah

kesejahteraan masyarakat Desa Bange

suatu keadaan yang dianggap lebih baik

tersebut.

dan kemajuan didalam berbagai aspek

(administrasi)

kehidupan

untuk

bangsa

oleh merealisasi

(Tjokroamidjojo,

1985:13). Berdasarkan pada pengertian diatas

B. KAJIAN TEORI bearti 1. Administrasi pembangunan

tiga

ruang

itu

diarahkan

kesemua segi kehidupan tanpa terkecuali,

Dalam adinistrasi pembangunan terdapat

pembangunan

lingkup

sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan

yang

menyeluruh hingga kepelosok tanah air,

mempengaruhi proses berjalannya suatu

yang bearti jangkauannya dari pelaksanaan

program

Menurut

pembangunan tersebut adalah menyeluruh.

ruang

Oleh karena itu, bukan hanya dari segi

lingkup administrasi pembangunan yaitu

ekonomi, pembangunan fisik lainnya tetapi

pertama,

kebijakan

lingkungan yang sehat juga merupakan

negara.

faktor pendukung dari berhasilnya suatu

pembangunan.

Tjokroamidjojo

(1985:13-14),

penyusunan

penyempurnaan

adiministrasi

Dalam hal ini, usaha penyempurnaan organisasi,

pembinaan

yang

Pembangunan merupakan upaya

dperlukan, kepegawaian, tata kerja dan

sadar dalam mengolah dan memanfaatkan

pengurusan saran – saran administrasi

sumber daya alam untuk meningkatkan

lainnya ( the development administration).

kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai

Kedua,

–

kemakmuran lahir maupun batin sehingga

kebijaksanaan dan program – program

penggunaan sumber daya alam harus

pembangunan diberbagai bidang serta

selaras, serasi dan seimbangdengan fungsi

pelaksanaan

lingkunan hidup (Sugandhy & Hakim,

merumuskan

lembaga,

pembangunan.

kebijaksanaan

secara

efektif

(the

administration of development). Ketiga membangun partisipasi masyarakat dan

2009:4). Untuk

lebih

jelas

memiliki program yang dilaksanakan, dan

pentingnya

harus mengandung unsur pemberdayaan

Marbun (1988:34) mengatakan:

masyarakat Sehingga

pembngunan

mengenai pedesaan,

(comunity

development).

“pembangunan indonesia tidak akan

administrasi

pembangunan

ada artinya tanpa pembangunan desa, 4



ketahanan nasional berasal dari desa, hari

Untuk

memahami

manajemen

depan indonesia terletak dan tergantung

pembangunan perlu dipelajari hakikat

dari keberhasilan kta membangun desa.

administrasi, yaitu administrasi negara

perlu mendapat perhatian yang serius

atau

dalam

pembangunan

menunjang

keberhasilan

administrasi

publik,dan

hakikat

sendiri.

Dengan

mengenai

konsep

itu

pembangunan nasional. Oleh karena itu,

demikian

kajian

desa perlu kita bangun untuk mencapai

manajemen pembangunan harus dimulai

kehidupan yang lebih baik dan sempurna”.

dengan

teori

–

teori

dalam

ilmu

Berdasarkan pengertian tentang arti

administrasi , yaitu mengenai administrasi

pentingnya pembangunan desa seperti

negara dan berbagai konsep pembangunan.

tersebut diatas, mengingat sebagian besar

Konsep

penduduk indonesia bermukin di pedesaan,

pergeseran

kemudian bahwasanya pembangunan itu

menujukearah

diperuntukkan

pembangunan pada aspek – aspek manusia

bagi

kepentingan

pembangunan

mencerminkan

paradigma

pembangunan

makin

masyarakat maka sudah sepantasnya desa

dan

mendapat prioritas utama dalam rangka

perkembangan

pelaksanaan pembangunan.

pemikiran

Manajemen pembangunan berkembang

nilai

–

terpusatnya

nilai

kemanusiaan,

paradigma

–

pemikiran

dalam mengenai

pembangnunan

itu,

karena adanya kebutuhan di negara –

menunjukkan

konvergensi

negara yang sedang membangun untuk

pemikiran yang berkembang dalam ilmu

mengembangkan lembaga – lembaga dan

administrasi, juga makinmengarah pada

pranata – pranata sosial, politik dan

manusia dan nilai – nilai kemanusiaan

ekonominya agar pembangunan dapat

serta konsep – konsep pemerataan dan

berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya

keadilan

manajemen pembangunan adalah bidang

kajian pembangunan atau pembaharuan

studi

system

administrasi dapat dilakukan dari sisi administrasi

yang

mempelajari

sosial.

ternyata

dengan

Pendekatan

sebagai

selain

terhadap

administrasi

negara

yang

sedang

membangun

serta

upaa

untuk

pemerintah. Fokus dari sistem administrasi

meningkatkan

kemampuannya

dalam

negara

unit

organisasi

analisis

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

terkonsentrasi

Dari

sebagai institusi nasional maupun dalam

sudut

terminologi

dan

praktik,

manajemen pembangunan merangkum dua suku kata dalam satu pengertian yakni administrasi dan pembangunan.

kepada

cenderung

birokrasi,

baik

hubungan dengan lingkungannya. Administrasi

dengan

demikian

memiliki niali – nilai yang dikandung 5



dalam administrasi dan pembangunan

Dengan dimulai

dikeluarkannya

dengan paradigma yang sejalan, dimana

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999

peranan etika menjadi makin tampil

yang kemudin disempurnakan dengan

sebagai

dalam

dikeluarkannya Undang –Undang Nomor

kebijaksanaan kebijaksanaan pembanguna

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

yang enjadi ruang lingkup tanggungjawab

Daerah memberikan landasan kuat bagi

administrasi pembangunan. Dalam telaah

desa dalam mewujudkan “Development

admnistrasi

dibedkan

Community” dimana desa tidak lagi

adanya dua pengertian, yaitu administrasi

sebagai level administrasi atau bawahan

bagi pembangunan dan pembangunan

daerah

administrasi itu sendiri. Untuk membahas

“Independent Community” yaitu desa dan

administrasi bag pembangunan dalam

masyarakatnya

konteks

kepentingan masyarakat sendiri. Desa

aspek

yang

penting

pembangunan

ini

diguanakan

pendekatan

tetapi

sebaliknya

berhak

berbicara

diberi

dapat

masalah

desanya secara mandiri termasuk bidang

administrasi bagi pembangunan adalah

sosial, politik dan ekonomi. Dengan

masalah

pembangunan.

adanya kemandirian ini diharapkan akan

menerangkan

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

pembangunan admnistrasi akan digunakan

desa dalam pembangunan sosial dan

pendekatan organisasi.

politik.

bahwa

manajemen

Sedangkan

untuk

untuk

atas

manajemen. Karena itu pada dasarnya dikatakan

kewenangan

sebagai

mengatur

Widjaja (2003:165) menyatakan

Badan permusyawaratan desa yang

bahwa otonomi desa merupakan otonomi

selanjutnya disebut BPD adalah badan

asli,

yang terdiri atas pemuka – pemuka

bulat,

dan

utuh

serta

bukan

merupakan pemberian dari pemerintah.

masyarakat

desa

yang

berfungsi

Sebaliknya

mengayomi

adat

istiadat,

membuat

pemerintah

berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki

peraturan

desa,

oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan

enyalurkan

aspirasi

masyarakat

melakukan

hukum

yang

mempunyai

menampung

dan

masyarakat

serta

pengawasan

susunan asli berdasarkan hak istimewa,

penyelenggaraan

desa dapat melakukan perbuatan hukum

berdasarkan keputusan kepala desa, BPD

baik

hukum

melaksanakan pemilihan pimpinan yang

perdata, memiliki kekayaan, harta benda

terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua)

serta dapat dituntut dan menuntut di muka

orang wakil ketua dengan jumlah anggota

pengadilan.

sesuai dengan ketentuan julah penduduk.

hukum

publik

maupun

pemerintaha

terhadap desa.



Pemilihan pimpinan BPD tersebut

Peran BPD dalam mendukung tata

diatas, dipilih dari dan oleh anggota BPD

penyelengaraan pemerintahan desa di Desa

secara langsung adalam rapat BPD yang

Bange mencakup beberapa fungsi yaitu:

diadakan secara khusus yang dipimpin

1. Fungsi Penyerapan Aspirasi

oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Hasil

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui

pemilihan

anggota

BPD

mekanisme atau cara;

dibuat dalam berita acara pemilihan yang

a. Penyampaian langsung kepada BPD

ditandatangaini oleh pimpinan dan anggota

b. Penyampaian melalui forum warga

dan

c. Penyampaian

selanjutnya

disampaikan

kepada

kepala desa.

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negara kta. Badan

permusyawaratan

merupakan

unsur

pemerintah

desa

desa

penyelenggaraan yang

berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama kepala dan

sebagai

menumbuhkan kebijakan,

wadah

untuk

prakarsa,

merumuskan

pengawasan

pelaksanaan

peraturan desa, keputusan – keputusan dan tanggungjawab dalam pembangunan desa. sesuai dengan tugas dan fungsinya maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi

pertemuan

tingkat desa

Pemerintah desa ini dijalankan

desa

melalui

tersebut

dapat

diwujudkan

keseimbangan kekuatan antara seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah desa.

Dari

ketiga

mekanisme

diatas

belum ada satupun mekanisme yang digunakan, itu dikarenakan dari pihak BPD sendiri jarang atau bahkan tidak pernah mengadakan pertemuan bersama warga jadi warga tidak pernah menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak BPD, dari situ bisa dilihat bahwa BPD belum mampu untuk

melaksanakan

fungsinya

sebagaimana yang telah ditugaskan atau diembankan oleh pemerintah kabupaten kepada pihak yang bersangkutan. 2. Fungsi Pengayoman Adat Adat adalah aturan, kebiasaan – kebiasaan yang tumbuh dan berbentuk dari suatu

masyarakat

atau

daerah

yang

dianggap memiliki nilai yang dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Dan adat juga merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota – anggota masyarakat yang

melanggar

adat

istiadat

akan 7



menderita, karena sanksi keras yang

Pengawasan

sebagai

kadang – kadang secara tidak langsung

menetapkan

ukuran

dikenakan.

pengambilan

tindakan

mendukung

pencapaian

Pelaksanaan fungsi pengayoman

proses

dalam

kinerja

dan

yang hasil

dapat yang

adat oleh BPD di Desa Bange belum

diharapkan sesuai dengan kinerja yang

berjalan

dikarenakan

telah ditetapkan tersebut (Schermerhon

kurangnya peran dari BPD dan juga

dalam sule dan kurniawan, 2005:317),

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

sedangkan

nilai – nilai sosial yang harus tetap dijaga

pengawasan adalah sebagai suatu proses

dan dipatuhi.

untuk menilai kesesuaian pekerjaan para

dengan

baik

3. Fungsi Menetapkan Peraturan Desa

pendapat

lain

mengatakan

anggota organisasi pada berbagai bidang

Fungsi menetapkn peraturan desa

dan bebagai tingakatan manajemen dengan

yang dilakukan oleh BPD Desa Bange

program yang telah ditetapkan sebelumnya

mengacu kepada peraturan yang ada.

(Bangun 2008:164).

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 tahun

2006

tentang

Pengawasan terhadap pelaksanaan

Badan

pemerintahan merupakan salah satu alasan

Permusyawaratan Desa pasal 2 ayat 3

terpenting mengapa BPD perlu dibentuk.

dikatakan

Sesuai

bahwa

menetapkan

BPD

Peraturan

Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada

berfungsi

pasal 35 BPD berfungsi menetapkan

menampung dan menyalurkan aspirasi

Peraturan Desa bersama kepala Desa,

masyarakat bersama Kepala Desa.


Desa

Desa

dengan

bersama

Kepala

Peraturan

berfungsi

serta

BPD

4. Fungsi Pengawasan

masyarakat, yang menggambarkan bahwa

Pengawasan ialah suatu proses

peran BPD dalam jalannya pemerintahan

dimana pimpinan ingin mengetahui apakah

adalah sebagai mitra kerja Pemerintah

hasil

yang

Desa yang khususnya dalam hal ini adalah

dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan

pembuatan peraturan desa, oleh karena itu

rencana,

dan

dibentuklah BPD yang terdiri dari ketua

ditentukan.

dan anggotanya yang merupakan wakil

Jelasnya pengawasan harus berpedoman

bagi masyarakat di desa. Mengingat besar

pada rencana

yang telah ditentukan,

peran serta hak dan kewajiban BPD dalam

perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang

pembuatan peraturan desa yang tercantum

telah

dalam Peraturan Desa Nomor 72 tahun

pelaksanaan

perintah,

kebijaksanaan

yang

pekerjaan

tujuan telah

ditentukan

sebelumnya

(Handayaningrat 1996:143).

2005 tentang desa pasal 37 yang diperkuat 8



dengan

kedudukannya

berdasarkan

secara kualitatif. Artinya penganalisaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang

data berdasarkan uraian kalimat yang ada

Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan

hubungannya denagn permasalahan yang

Permusyawaratan Desa.

diteliti dan ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian.

C. METODE PENELITIAN D. HASIL DAN PEMBAHASAN Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif. Dalam rancangan ini peneliti

1. Fungsi Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

berusaha dapat memberikan deskriptif

Badan

permusyawaratan

desa

yang jelas berkaitan dengan fokus kajian

adalah merupakan lembaga perwakilan

yakni hal – hala yang berkaitan dengan

masyarakat desa yang anggotanya terdiri

tugas pokok dan fungsi dari badan

dari tokoh – tokoh masyarakat yang ada di

permusyawaratan desa di desa bange

desa dan pilih langsung oleh masyarakat.

kecamatan

Dengan kata lain warga masyarakat desa

sanggau

ledo

kabupaten

bengkayang. Alat

yang memenuhi syarat dan dapat dipilih yang

digunakan

dalam

untuk mewakili masyarakat duduk dalam

penelitian ini adalah wawancara langsung

BPD. Sehingga berfungsi sebagai lembaga

dengan

pertanyaan

sendiri

langsung

penuntun.

Peneliti

penampung

berhadapan

dengan

diwakilinya. Dalam hal ini berarti selain

subjek penelitian. Baik dari kepala desa,

menampung juga mengandung maksud

ketua BPD maupun masyarakat di desa

sebagai

bange.

aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Subjek penelitian atau informan

terdiri dari (a) kepala desa bange (b) ketua badan permusyawaratan dea (c) tokoh

Untuk

aspirasi

pengolah

fungsi

masyarakat

dan

ini

yang

penyampaian

ketua

BPD

khusus

yang

menyampaikan bahwa : “Tidak

ada

hal

mayarakat 2 orang dan masyarakat sendiri

dilakukan, ya paling saat kita ngobrol –

2 orang.

ngbrol biasa di rumah warga atau ada

Setelah data tekumpul dilapangan,

acara yang mempertemukan kita dengan

data tersebut diklasifikan sesuai dengan

masyrakat,

saat

itulah

jika

ada

jenis dan kelmpoknya kemudian dianalisa

permasalahan, keluhan, saran ataupun 9



informasi lain yang disampaikan oleh

membuat laporan saja sementara hanya

masyarakat kita tampung. Kemudian oleh

tulis tangan dulu.”

BPD informasi – informasi tersebut kita

Berkaitan

dengan

kemampuan

tersebut,

kepala

desa

sampaikan dalam rapat rutin BPDyang

BPD

dilaksanakan 3 bulan sekali akan dibahas

menyampaikan: “ kemampuan BPD dalam

dalam forum bersama pemerintah desa.

pelaksanaan

fungsinya

tapi rapat tesebut juga tidak dilakukan

terkadang

yang

secara berkelanjutan.”

kewenangannya mau diambil”. Hal yang

Untuk

dapat

bukan

kurang, menjadi

dan

senada disampaikan oleh sekretaris desa; “

sedang

masih kurangnya pemahaman dari BPD

berkembang didalam masyarakat BPD

mengenai tugas dan fungsinya, contoh

dapat pro aktif menggalinya, sehingga

fungsi pengawasan. Namun sebagai mitra

fungsinya sebagai penampung aspirasi

kerja tidak hanya sebagai pemberi kritik

masyarakat benar – benar dapat terlaksana.

melainkan

Pelaksanaan fungsi – fungsi BPD seperti

pemikiran kepada pemerintah desa”.

mengetahui

yang

menampung

masih

juga

aspirasi

telah

disebutkan

yang

diatas

pada

juga

Dari

memberi

hasil

sumbangan

wawancara

yang

umumnya telah dilakukan oleh BPD Desa

dilakukan, maka dapat diketahui bahwa

Bange

hasil

pelaksanaan fungsi yang kurang dari BPD

penulis

adalah disebabkan oleh faktor SDM yang

pelaksanaannya belum dilakukan secara

rendah dan tidak didukung oleh sarana

optimal. Faktor kemampuan anggota juga

prasarana pendukung kerja, sehingga hasil

yang mempengaruhi pelaksanaan tugas

kerja pun sedikit. Lebih lanjut salah

dan fungsi BPD, seperti yang diungkapkan

seorang masyarakat memberikan penilaian

oleh ketua BPD berikut :

mengenai pelaksanaan fungsi BPD, berikut

namun,

wawancara

yang

“Tinggi

berdasarkan dilakukan

rendahnya

penilaian

pernyataannya:

tentang pelaksanaan fungsinya itu adalah

“Perlu adanya BPD, meskipun

berhubungan dengan kemampuan anggota

kurang

berfungsi

secara

optimal.

dalam bekerja, kemampuan yang tinggi

Masyarakat biasa aja tidak paham dengan

tentunya SDM juga tinggi disinilah yang

BPD karena memang kurang dipahaminya

menjadi kendala kami bahwa tingkat SDM

arti BPD dan ini memang tidak pernah ada

anggota yang masih tergolong rendah.

sosialisasi yang diberikan, bagaimana tata

Selain itu pada sarana pendukung juga

cara dalam penyampaian aspirasi yang

kurang, seperti mesin tik misalnya. Untuk

hendak dibahas itu masyarakat tidak tahu dan sebaliknya BPD juga kurang dalam hal 10



menggali aspirasi masyarakat. Kedepannya

dorongan dari masyarakat untuk menjadi

diharapkan BPD dengan pemerintah desa

keterwakilan wilayah dusun yang ada di

dapat

bekerja

sehingga

hasil

Desa Bange. Hal ini menyebabkan sikap

muncullah

suatu

mereka terhadap tugasnya dianggap biasa

peraturan desa yang memang benar –

saja, selain itu diketahui pula bahwa

benar sesuai dengan apa yang menjadi

intensif yang kecil juga mempengaruhi

keinginan masyarakat.”

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai

kerjasama

sama

tersebut

Penilaian dan harapan masyarakat terhadap BPD sebagai wadah dalam

anggota BPD, mereka lebih memilih untuk fokus dengan pekerjaan utamanya.


Dalam

pelaksanaan

tugas

dan

masyarakat merupakan bentuk kepedulian

fungsi, tentunya terdapat faktor – faktor

dari

dan

penghambat maupun faktor pendukung

memang sudah selayaknya bagi BPD

dalam pelaksanaan fungsi BPD. Terkait

sebagai

desa

faktor – faktor tersebut selain SDM dan

untuk mendapat penilaian dari masyarakat

sarana prasarana pendukung kerja yang

mengenai kemampuan dalam pelaksanaan

telah dipaparkan juga terdapat faktor lain

fungsinya.

yaitu

masyarakat

terhadap

lembaga

BPD

“parlemen”nya

Berdasarkan

wawancara

yang

dilakukan penulis kepada informan, faktor kemampuan anggota BPD yang kurang

faktor

keuangan,

dan

bentuk

intervensi dari pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten. Saat ditanyakan mengenai masalah

optomal dalam melaksanakan tugas dan

keuangan,

fungsinya

tingkat

“Hampir tidak ada, selain dari pada

pendidikan dan keterampilan yang kurang,

tunjangan yang diberikan. Untuk kegiatan

sehingga penerapan kegiatan – kegiatan

operasional

yang

dipengaruhi

menunjang

fungsinya

ya

BPD

menyatakan:

menyesuaikan

saja”.

pada

pelaksanaan

Dilanjutkan oleh kepala Sub Bidang Tata

ada

dilakukan,

Pemerintahan dan Bina Perangkat Desa

pemikiran

terhadap

mengenai keuangan BPD ini, beliau

meningkatkan

kinerja

tidak

pengembangan bagaimana

oleh

ketua

menegaskan:

“keuangan

BPD

itu

pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga

tergantung dari keuangan desa, kalau yang

desa juga masih kurang.

selama ini untuk tunjangan dan kegiatan

Selanjutnya

masih

berdasarkan

operasional telah dianggarkan dari ADD.

hasil wawancara, diketahui bahwa faktor

Khususnya tunjangan ketua BPD sebanyak

motivasi yang juga berpengaruh terhadap

500 ribu dan anggotanya 300 ribu”. Dari

pencapaian kinerja anggota BPD mendapat

pernyataan

tersebut

dengan

melihat 11



kecilnya tunjangan yang diterima anggot

prosedur dalam penyelesaian masalah

BPD, menjadi suatu kewajaran apabila

dengan pemerintah desa”.

kinerja

anggota

BPD

juga

rendah

Dari

hasil

wawancara

yang

mengingat minimnya pendapatan desa,

dilakukan, dapat dikatakan bahwa dari

sehingga biaya operasional lainnya juga

pemerintah kecamatan tidak ada diberikan

menyesuaikan.

intervensi

Selanjutnya tentang intervensi dari

kepada

mengenai

BPD,

penyampaian

fungsinya

dalam

pemerintah Kecamatan, sekretaris camat

penyelenggaraan pemerintahan desa hanya

mengungkapkan:

disampaikan

“Tidak

ada

bentuk

melalui

pertemuan

–

intervensi yang kita terapkan , hanya

pertemuan tertentu. Sedangkan pemerintah

dalam pertemuan – pertemuan tertentu

Kabupaten memberikan intervensi kepada

yang melibatkan BPD dan perangkat desa

BPD lebih berupa suatu pembinaan dan

kita sampaikan mengenai hal – hal tersebut

dengan mengadakan pelatihan – pelatihan.

yang berkaitan dengan fungsinya dalam penyelenggaraan

pemerintahan

desa.”

Disampaikan pula oleh Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Bina Perangkat Desa mengenai bentuk intervensi dari pemerintah Kabupaten yakni: “Bentuk

intervensi

yang

kita

pelatihan yang memang menjadi tugas dari

pemerintahan

desa

di

kabupaten untuk mengadakan pembinaan khusus bagi semua perangkat desa dan BPD, dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsinya

serta

antara

Keberadaan

BPD

dan

pemerintah desa dapat bekerjasama dalam

kepada

BPD

dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam desa membuat BPD mampu untuk melaksanakan fungsi pengayoman dengan

seringkali

kita

juga

mengharapkan mereka dapat mengikuti

solusi

terbaik

yang

dapat

diambil ketika ada pertentangan maupun perselisihan

antara

warga

adalah

pemerintah desa bersama BPD sebagai penengah

mengupayakan

pemecahan

dengan mengundang kedua belah pihak yang berselisih untuk duduk bersama mengambil

jalan

keluar

secara

kekeluargaan. Sebagai contoh : sengketa lahan maupun batas patok tanah yang dimiliki.

menyelenggarakan pemerinthan di desa, khusus

musyawarah

baik dalam kehidupan sehari – hari,

berikan adalah berupa pembinaan dan

bagian

2. Fungsi Mengayomi

Pelaksanaan fungsi dan peran BPD dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari

golongan

dan

partisipasi

dari 12



masyarakat.

Keberadaan

dan

desa kita terjadi penurunan terhadap tata

pemerintah desa dapat memberikan warna

batas adat jika dibandingkan dengan

lain, bahwa kebijakan pemerintah desa

kebiasaan terdahulu.

diharapkan

kita bahas juga dalam pertemuan di BPD

dapat

BPD

dijalankan

dengan

transparan sehingga masyarakat dapat ikut

bersama

ambil bagian dalam proses partisipasi dan

persoalan tersebut, namun masi sekedar

pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa

diomongkan. Belum ada tindak lanjut yang

diera reformasi sekarang dan otonomi

kita ambilkan”.

daerah

yang

masyarakat

banyak

peningkatan telah

merupakan

tumpuan

orang

kesejahteraan

menunjukkan

untuk

masyarakat,

perubahan

semua

Kadang – kadang

anggota

menyangkut

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui

pelaksanaan

fungsi

BPD

khususnya mengayomi masyarakat belum

pada

terwujud secara nyata. Padahal terkait

pemerintahan paling bawah kearah yang

fungsi ini berdasarkan pernyataan tersebut

lebih demokratis.

juga diketahui ada penurunan tata batas

Mengayomi

menjaga

adat di desa Bange dan hal ini belum

kelestarian adat istiadat yang hidup dan

mempunyai jalan keluar yang dilakukan

berkembang

bersangkutan

oleh BPD dan perangkat desa sebagai

kelangsungan

penyelenggara pemerintahan di tingkat

sepanjang

di

berarti

desa

menunjang

pembangunan. Dalam hal ini menjaga

desa.

kelestarian adat istiadat di desa Bange

Hal ini juga diungkapkan oleh

tidak begitu dipandang sebagai bagian dari

salah

pelaksanaan fungsi – fungsi BPD, karena

menjabat sebagai RT di dusun kandasan

dari hasil pengamatan untuk pelaksanaan

beliau mengatakan:

fungsi BPD hanya didominasi oleh fungsi legislasi

dan

berhubungan

dengan

satu

tokoh

masyarakat

yang

“Bagaimana adat di desa ini bisa terjaga kelestariannya kalau dari pihak

anggaran. Pada kenyataannya fungsi ini

BPD

secara umum dilakukan oleh BPD dalam

mengadakan pertemuan denganj kami

pelaksanaannya, seperti yang dikatakan

masyarakat desa dalam membahas masalah

oleh ketua BPD berikut:

ini, kalaupun ada kepala desa memberi

“Berhubungan

dengan

fungsi

dan

himbauan

pemerintah

misalnya

desa

besok

jarang

kita

mengayomi ini, diakui oleh BPD bahwa

mengadakan musyawarah di balai desa

tidak banyak hal yang kita lakukan karena

pasti dari pihak BPD jarang ada yang

fungsi

sebagai

datang dalam musyawarah itu kan sudah

pelestarian adat istiadat dan memang di

mencerminkn bahwa BPD itu belum bisa

mengayomi

diartikan



melaksanakan fungsi nya dengan baik

dalam

terutama dalam mengayomi adat istiadat

dikehidupan masyarakat sementara disini

ini. Maka dari situlah salah satu faktor

yang berperan aktif dalam hal mengayomi

yang menyebabkan mengapa masih ada

adat istiadat adalah BPD jadi diharapkan

masyarakat yang belum paham fungsi dari

BPD harus lebih tegas dalam hal ini.

BPD itu.”

menerapkan

adat

istiadat

Dikatakan juga oleh salah satu

Disampaikan juga oleh salah satu

perangkat desa yaitu kaur pemerintahan,

warga desa bahwa jika dilihat pihak desa

beliau mengungkapkan bahwa dari pihak

itu kurang tegas dalam hal menjaga

desa

kelestarian adat dan budaya yang ada di

mengadakan musyawarah dengan warga

desa

desa

ini

contohnya

saja

bila

ada

sendiri

untuk

sebenarnya

membahas

pernah

permasalahan

perselisihan antara warga mengenai batas

kelestarian adat ini tapi tidak semua warga

patok atau sengketa lahan paling dari pihak

datang dalam musyawarah ini sehingga

yang

memberi

banyak warga yang tidak tau apa yang kita

peringatan saja tanpa adanya sanksi hal itu

bahas dalam musyawarah itu selain itu

kan bisa saja memicu kemanjaan bagi

dalam musyawarah pun masih ada warga

masyarakat desa, dalam pikirn mereka

yang

kalaupun sampai terjadi masalah yang

memberikan pendapat atau ide jadi merek

serupa atau masalah dalam hal lain tidak

hanya menerim saja hasil musyawaraah

diberi sanksi yang berat paling juga hanya

apa pun itu hasilnya.

berwenang

hanya

Cuma

ikut

saja

tapi

tidak

sekedar peringatan dan diurus secara

Hal serupa juga diterangkan oleh

kekeluargaan saja sehingga masyarakat

Sekretaris Desa, kita memang akui dalam

tidak merasa takut atau tidak memikirkan

hal ini kita tidak sepenuhnya paham

adat yang telah dipakai oleh tetua adat

tentang adat namun setidaknya kita sudah

jaman dulu. Hal itu yang menyebabkan

berusaha untuk mencari solusi bagaimana

masyarakat tidak lagi perduli dengan

caranya untuk menjaga kelestarian adat

adanya aturan adat yang ada di desa.

yang sudah berkembang di desa ini sejak

Dari keterangan wawancara diatas dapat

penulis

simpulkan

dulu sehingga tidak hanya dianggap

dalam

sebagai simbol saja dan disini juga yang

pengayoman adat istiadat ii masih sangat

kita perlukan adalah adanya kerjasama

kurang, karena adat yang ada itu sama

antara pihak Pemerintah Desa, BPD dan

sekali tidak diperhatikan baik itu dari

masyarakat namun kenyataannya BPD itu

masyarakat sendiri maupun dari pihak

jarang sekali mengikuti musyawarah yang

yang berwenang. Tidak adnya ketegasan

kita adakan di desa terkait pengayoman 14



adat ini dan itukan merupakan salah satu

berbagai rapat yang dilakukan di

fungsi dari BPD itu sendiri.

desa.

Dari wawancara tersebut dapat

2. Fungsi Pengayoman, yaitu menjaga

dilihat bahwa kurangnya kerjasama dari

kelestarian adat istiadat yang hidup

segala

dan

pihak

sehingga

menyebabkan

berkembang

di

desa

yang

kelestarian adat yang ada sedikit demi

bersangkutan. Disini BPD sangat

sedikit ditinggalkan, adat istiadat itu hanya

dituntut

sebatas simbol saja seharusnya BPD juga

kebudayaan adat istiadat yang ada di

sering melakukan pengawasan terhadap

desa,

hal ini jadi adat itu tidak hanya tercantum

masyarakat

di peraturan saja tapi juga diwujudkan

kerjasama

dalam kehidupan masyarakat sehingga

kebudayaan adat istiadat yang ada di

kelestarian adat tetap terjaga.

desa sehingga adat istiadat yang ada

untuk

namun

tetap

antara masih

menjaga

BPD

dan

belum

ada

dalam

menjaga

di desa sama sekali tidak mendapat 71 perhatian dari masyarakat. E. PENUTUP

3. Fungsi Menetapkan Peraturan Desa, menetapkan peraturan desa bersama

1. Fungsi

Menampung

Aspirasi

– sama dengan pemerintah desa.

Masyarakat, dalam hal ini BPD

dalam penyusunan dan penetapan

sebagai

peraturan

wadah

penampung

dan

desa,

BPD

memiliki

penyalur aspirasi masyarakat masih

kewenangan yang dipegang oleh

belum berperan secara aktif dalam

pimpinan

melaksanakan musyawarah bersama

rancangan peraturan desa dianggap

masyarakat

saat

masih belum perlu untuk dilakukan,

melakukan musyawarah masyarakat

maka rancangan tersebut ditolak.

jarang memberi pendapat atau ide

Sedangkan

mereka

dibutuhkan

maka

keputusan musyawarah. Kurangnya

pembahasan

dengan

ajakan dan motivasi dari aparat desa

desa.

maupun BPD mengenai pembahasan

menetapkan peraturan desa di Desa

aspirasi

Bange terkesan masih pasif. Hal ini

sehingga

hanya

menerima

masyarakat

menimbulkan masayarakat

pada

setiap

sehingga keengganan

untuk

mengikuti

BPD

yaitu

apabila

memang diagendakan pemerintah

Pelaksanaan

dikarenakan

apabila

fungsi

keterbatasan

pengetahuan para anggotanya dalam penyelenggaraan

pemerintahan, 15



khususnya dalam pemahaman teknik dan cara penyusunan peraturan desa. 4. Fungsi Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, peraturan desa dan keputusan kepala desa. Fungsi ini

pada

umumnya

didalam

prakteknya

dilakukan

melalui

pertanggungjawaban kepala desa.

F. REFERENSI Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogjakarta : Graha Ilmu. Deligumanti, Srapinus. Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam menunjang pembangunan di desa semirau kecamatan jangkang kabupaten sanggau berdasarkan PP No. 72 tantang desa. Fisipol, Unversitas Tanjungpura. Faisal,

Kountur, Ronny. 2005. Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis. Jakarta: PPM. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia). Jakarta : LP3ES. Khairuddin. 2002. Masyarakat. Liberty.

Pembangunan Yogjakarta :

Koentjaraningrat. 2002. Pembangunan Masyarakat. Yogjakarta : Liberty. Moleong Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Remaja Rosda Karya. Miles, Mathew B, dan Huberman, A. Mitcheal. 1992. Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Nazir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Bandung : Balai Aksa.

Sanafiah. 2005. Penelitian kualitatif dasar – dasar dan aplikasi. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.

Fauzi, Muhammad. 2010. Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa wajok hilir kecamatan siantan kabupaten pontianak. Fisipol, Universitas Tanjungpura. Hafjsah,

Jafar Mohammad. 2006. Pengetasan Kemiskinan melaluiPemberdayaan Masyarakat.Bandung : institute for Religious and Institusional Studies (Iris) Press.


ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

Recommend Documents