ALLOCATION OF SEATS TO POLITICAL PARTIES FOR THE PEOPLE S REPRESENTATIVE ASSEMBLY (DPR) ALOKASI KURSI BAGI PARTAI POLITIK UNTUK DPR-RI

Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilihan Umum Wisma Nugra Santana, Lantai 7, Ruang 706 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta – 10220 Tel: 021 – 570 4884 Fax: 021 – 570 4885 [email protected] International Foundation for Election Systems 1101 15th Street, N.W. • 3rd Floor • Washington, D.C. 20005 (202) 828-8507 • FAX (202) 452-080

Republic of Indonesia

ALLOCATION OF SEATS TO POLITICAL PARTIES FOR THE PEOPLE’S REPRESENTATIVE ASSEMBLY (DPR) ALOKASI KURSI BAGI PARTAI POLITIK UNTUK DPR-RI Implementation of the Proportional Representation System In Awarding National DPR Seats Based on Results of June 1999 Elections Penerapan Sistem Proporsional dalam Pembagian Kursi DPR-RI Berdasarkan Hasil Pemilu Juni 1999

September 9, 1999

BACKGROUND

LATAR BELAKANG

On June 7, 1999, elections were held in Indonesia for the 462 elected seats in the national People’s Representative Assembly (DPR) and for assemblies at the provincial and district levels. The election law approved in January provided for assembly seats to be allocated to political parties contesting the election according to a proportional representation system.

Pada tanggal 7 Juni 1999, Pemilu diadakan di Indonesia untuk memperebutkan 462 kursi di DPR Pusat, dan kursi bagi para anggota legislatif di tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya. Undang-undang pemilu yang disahkan bulan Januari menerapkan sistim proporsional dalam pembagian kursi bagi partai partai politik yang ikut pemilu.

The voting process in Indonesia’s June 7 elections was generally viewed by domestic and international monitors as reasonably competent, fair and transparent. Consolidation of the vote count following the elections proved to be a slow and difficult process, however. Numerous administrative problems and allegations of voting irregularities held up tabulation and certification of the election results. A stalemate within the National Election Commission (KPU) on vote certification was surmounted when President Habibie signed a decree on August 4 validating the voting results from the June elections.

Para pengamat politik nasional dan internasional, pada umumnya, memandang pemungutan suara tanggal 7 Juni cukup baik, adil dan transparan. Meskipun demikian, proses perhitungannya terbukti lambat dan sulit. Banyak masalah administrasi dan dugaan-dugaan kecurangan menghambat tabulasi dan sertifikasi hasil pemilu. Kebuntuan di KPU mengenai proses sertifikasi suara teratasi dengan ditandatanganinya keputusan pengesahan hasil pemilu oleh presiden Habibie pada tanggal 4 Agustus lalu.

Allocation of seats to political parties based upon the certified results was further delayed because of controversy over application of regulations passed only weeks before the election by the KPU regarding seat allocation. These regulations introduced an element called “stembus accords,” by which parties could enter into pre-election agreements to combine their “remainder” votes to improve chances of being awarded seats (see discussion below

Pembagian kursi berdasarkan hasil sertifikasi tertunda lagi karena perdebatan tentang penggunaan undang-undang pembagian kursi yang diberlakukan beberapa minggu menjelang pemilu. Peraturan ini dikenal dengan nama “stembus accord.” Peraturan tersebut memperbolehkan kesepakatan pra Pemilu untuk menggabungkan “sisa suara” demi perolehan kursi. (lihat pembahasan di bawah

i

of seat allocation procedures, including use of vote quotas and “largest vote remainders”). The lack of clarity in the rules and the short time period for forming the accords caused some confusion. Disputes arose after the election over which parties had made valid stembus accord agreements, and whether such agreements advantaged or disadvantaged their parties’ overall seat allocation. Some parties that performed poorly in the elections sought to form post-election agreements to share votes, and some even argued they should each be given a seat despite lack of voter support. A renewal of KPU stalemate was finally resolved by a vote on August 30 to simply disregard stembus accords in allocating seats to political parties for the national DPR. Thus, the Indonesian Election Committee (PPI) was unable to finalize seat allocation for the national DPR until September 1. Of 48 political parties qualified to contest the election, 21 parties succeeded in receiving a share of the 462 elected DPR seats. These 21 parties received 96% of the 105,845,937 valid votes cast for national DPR. Of those votes cast for the 21 winning parties, the top five parties obtained 90% of that vote and 90% (416) of the seats allocated.

mengenai prosedur pembagian kursi, termasuk pencapaian kesepakatan penggabungan memunculkan penggunaan “kuota” dan “sisa suara terbanyak”). Ketidakjelasan peraturan dan keterbatasan waktu kerancuan dalam pelaksanaannya. Sesudah pemilu, muncul perbedaan pendapat mengenai partai mana yang sudah membuat stembus accord yang benar, dan apakah kesepakatan semacam itu menguntungkan atau merugikan perolehan kursi partai secara keseluruhan. Beberapa partai yang perolehan suaranya kecil mencoba mencari kesepakatan paska pemilu, dan beberapa partai bahkan mendesak diberi satu kursi, meskipun tidak mendapatkan suara. Kebuntuan di KPU tersebut akhirnya dipecahkan dengan voting pada tanggal 30 Agustus, yang menyatakan bahwa stembus accord dalam pembagian kursi tingkat DPR pusat dibatalkan. Jadi, Panitya Pemilihan Indonesia (PPI) baru dapat menyelesaikan pembagian kursi di tingkat DPR pusat pada tanggal 1 September. Dua puluh satu (21) partai dari empat puluh delapan (48) partai yang ikut pemilu berhasil mendapatkan jatah kursi di DPR. Kedua puluh satu partai ini memperoleh 96% dari 105.845.937 suara sah untuk tingkat DPR pusat. Dari 21 partai tersebut, lima partai besar mendapatkan 90% suara dan 90% (416) dari kursi yang ditetapkan.

ii

ALLOCATION OF SEATS UNDER PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM

PEMBAGIAN KURSI DENGAN SISTIM PROPORSIONAL

The law governing Indonesia’s elections on June 7 provided that seats for legislative assemblies at the national, provincial and district levels were allocated to political parties according to proportional representation. Each of Indonesia’s 27 provinces served as an electoral area for distribution of the 462 elected seats in the national DPR (38 DPR seats were assigned by law to the military). Each province was apportioned a number of DPR seats reflecting its population and number of component districts (kabupaten / kotamadya). Under proportional representation, each party winning sufficient votes in a province wins a share of DPR seats roughly proportionate to that party’s share of the vote in that province.

Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa Pemilu tanggal 7 Juni membagi kursi anggota legislatif tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kotamadya berdasarkan sistim proporsional. Pembagian daerah pemilihan didasarkan kedua puluh tujuh propinsi untuk memperebutkan 462 kursi di DPR Pusat (38 kursi dialokasikan bagi TNI berdasarkan Undang-undang). Setiap propinsi mendapatkan jatah kursi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kotamadya. Menurut sistim proporsional, setiap partai yang memperoleh suara cukup di suatu propinsi, juga mendapatkan bagian kursi di DPR yang kurang lebih sama dengan bagian suara partai di propinsi tersebut.

Pursuant to the election law and KPU regulations, and consistent with international practices for implementing proportional representation, the process of allocation of seats to political parties begins by awarding seats to parties for each “quota” of votes they receive in the province. A provincial quota is calculated by dividing the total number of valid votes for DPR in the province by the number of DPR seats apportioned to the province (votes / seats = quota). A party receives a seat for each quota it has achieved in total valid votes for DPR in the province.

Sesuai dengan undang undang Pemilu, peraturan KPU, dan sejalan dengan kebiasaan internasional, pelaksanaan sistim proporsional mengisyaratkan bahwa proses pembagian kursi bagi partai-partai politik dimulai dengan memberikan kursi bagi setiap “kuota” suara yang diperoleh dalam propinsi tersebut. Kuota propinsi dihitung dengan membagi jumlah suara sah yang masuk untuk DPR Pusat dengan alokasi kursi untuk propinsi tersebut (suara sah/alokasi kursi = kuota). Sebuah partai mendapatkan sebuah kursi untuk setiap kuota berdasarkan jumlah suara sah DPR di propinsi tersebut.

iii

Obviously, not all seats for the province can be distributed to political parties by application of the quota: parties’ total votes will not exactly match quota(s), and many parties will receive fewer votes than the quota number. Of the 462 DPR seats elected on June 7, 342 seats were allocated to parties according to provincial quotas. All of the “quota seats” went to the seven parties that finished highest in both total votes and total seats for DPR nationally. Absent the step of combining votes of parties through “stembus accords,” eventually rejected by the KPU, the next stage in allocation of seats not distributed by the quota method is according to a ranking of parties’ “largest vote remainders” in each province. “Vote remainders” include a party’s votes “leftover” after it has received seats under the provincial quota (total party vote minus quota[s] used to receive seats) as well as total votes of each party that did not achieve a quota. The vote remainders are ranked highest to lowest in the province for each party. DPR seats for the province not already distributed by quota are then allocated to those parties with the “largest vote remainders.” Because the number of seats is finite per province, some parties are not awarded a seat though their vote total may have been close to the last of the “largest vote remainders” to qualify for allocation.

Jelas bahwa tidak semua kursi dalam propinsi tersebut dapat dibagikan kepada partai politik dengan mempergunakan kuota (BPP): jumlah suara total partai tidak akan persis sama dengan kuota, dan banyak partai akan memperoleh suara yang lebih sedikit dari bilangan kuota (BPP). Dari 462 kursi DPR yang diperebutkan pada Pemilu tanggal 7 Juni, hanya 342 kursi terbagi berdasarkan kuota propinsi. Semua “kursi kuota” menjadi milik tujuh partai yang terbesar baik dalam total suara maupun dalam total kursi untuk DPR secara nasional. Tanpa mempedulikan lagi penggabungan suara lewat “stembus accord”, yang akhirnya ditolak oleh KPU, langkah yang diambil sesudah tahap kuota adalah berdasarkan urutan partai dengan “sisa suara terbanyak” di masing-masing propinsi. “Sisa suara” termasuk “sisa” suara partai yang sudah dibagikan berdasarkan kuota propinsi. (jumlah suara partai dikurangi jumlah suara yang sudah dipakai berdasarkan perkalian kuota) dan juga jumlah total suara partai yang tidak mencapai kuota. Sisa suara tadi diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk setiap partai dari masing-masing propinsi. Kursi DPR yang belum habis terbagi berdasarkan jumlah kuota kemudian diberikan kepada partai-partai dengan “sisa suara terbanyak.” Karena jumlah kursi per propinsi dibatasi, beberapa partai pasti tidak akan mendapatkan kursi meskipun jumlah total suaranya sangat dekat dengan “sisa suara terbanyak terakhir.” iv

The top seven parties that won all of the 342 quota seats also received 94 of the 120 seats allocated by “largest vote remainders” – those seven parties’ leftover votes after filling quotas were still substantial. The other fourteen winning parties shared 26 seats; ten of these parties received only one seat each.

Tujuh partai papan atas yang memenangkan 342 kursi kuota juga mendapatkan tambahan 94 kursi dari 120 kursi yang dibagikan berdasarkan “ sisa suara terbanyak”- sisa suara partai masih cukup besar meskipun sudah dibagi berdasarkan kuota. Empat belas partai pemenang yang lain mendaptakan 26 kursi; sepuluh partai lain hanya mendapatkan satu kursi.

DESCRIPTION OF CHARTS

KETERANGAN BAGAN

Implementation of the methods for allocating seats for the national People’s Representative Assembly (DPR) under proportional representation are illustrated in the following charts. These charts are based on official data and information released by the Indonesian Election Committee (PPI) on September 1.

Bagan dibawah ini menunjukkan cara pembagian kursi DPR Pusat berdasarkan sistim proportional. Bagan dibawah ini dibuat berdasarkan data resmi dan informasi yang diperoleh dari PPI pada tanggal 1 September.

Chart One (p. vii) Allocation of DPR Seats to Political Parties: Comparison to National Vote Results • Political parties in descending order of national vote performance • Total party vote and percent nationally • Seats allocated by quota, seats allocated by remainder and total seats

Bagan Pertama (hal. vii) Alokasi Kursi DPR menurut Partai Politik Perbandingan terhadap Hasil Perolehan Suara Nasional • Partai-partai politik berdasarkan perolehan suara nasional dari yang paling besar ke yang paling kecil • Jumlah perolehan suara partai total dan persentasinya secara nasional • Jumlah kursi yang dibagikan berdasarkan kuota, dan jumlah kursi yang dibagikan berdasarkan sisa suara dan jumlah total kursi.

v

Chart Two (p. viii)

Bagan kedua (hal.viii)

Allocation of DPR Seats to Political Parties: Distribution to 27 Provinces

Alokasi Kursi DPR menurut Partai Politik Pembagian dalam 27 Propinsi

• Total DPR votes and DPR seats for each province • Seats allocated to 21 political parties by province

• Jumlah suara DPR dan jumlah kursi DPR keseluruhan untuk setiap propinsi. • Kursi yang dibagikan untuk 21 partai berdasarkan propinsi

Provincial Charts (pp. 1-27) Bagan Propinsi (hal. 1-27) Allocation of DPR Seats to Political Parties: Results by Province for 21 Parties Receiving Seats • Political parties in descending order of provincial vote performance • Total party vote and percent in province • Seats allocated by quota, seats allocated by remainder and total seats

Alokasi Kursi DPR menurut Partai Politik: Hasil per Propinsi bagi 21 partai yang memperoleh kursi

Appendix 1

• Partai-partai politik berdasarkan perolehan suara nasional dari yang paling besar ke yang paling kecil • Jumlah perolehan suara partai total dan persentasinya secara nasional • Jumlah kursi yang dibagikan berdasarkan kuota, dan jumlah kursi yang dibagikan berdasarkan sisa suara dan jumlah total kursi.

Comparison to Unofficial Results of JOMC

Appendix 1

Appendix 2 Names and Abbreviations for Political Parties

Perbandingan dengan Hasil tidak Resmi JOMC Appendix 2 Nama dan singkatan-singkatan partai politik vi

PP PDKB PPIIM PDR PSII PNI FM PBI PNI MM IPKI PKU PKD Total 21 Parties Allocated Seats (Total Kursi yang diperoleh 21 Partai) PNI Supeni KRISNA KAMI PUI PAY PR MKGR PIB SUNI PCD PSII 1905 Masyumi Baru PNBI PUDI PBN PKM PND PADI PRD PPI PID MURBA SPSI PARI PUMI PSP PILAR

14 21 39 10 26 44 30 27 7 18

3 2 5 6 12 28 38 1 45 40 17 8 43 36 37 13 46 4 16 48 29 31 42 20 47 23 19

TOTAL

PDI

PK

24

34

PBB

22

32

PAN

15

PKP

PPP

9

PNU

PKB

35

25

GOLKAR

33

41

PDI P

11

342

96.23% 0.36% 0.35% 0.27% 0.25% 0.20% 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.14% 0.14% 0.14% 0.13% 0.11% 0.10% 0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 100%

101,854,891 376,928 369,747 289,477 269,325 213,882 208,765 204,203 192,780 180,170 167,975 152,834 152,419 149,057 140,978 111,621 104,643 96,986 85,841 78,774 63,931 62,903 62,099 61,101 54,677 49,851 49,571 40,508 105,845,937

342

135 99 40 39 26 2 1 33.73% 22.43% 12.60% 10.70% 7.11% 1.94% 1.36% 1.01% 0.64% 0.62% 0.56% 0.52% 0.43% 0.40% 0.36% 0.35% 0.34% 0.33% 0.31% 0.28% 0.20%

%

Total Seats by Quota (Total Kursi Hasil Quota)

35,706,618 23,742,112 13,336,963 11,330,387 7,528,936 2,050,039 1,436,670 1,065,810 679,174 655,048 590,995 550,856 456,750 427,875 376,411 365,173 364,257 345,665 328,440 300,049 216,663

BALLOT NUMBER POLITICAL PARTIES TOTAL VOTES (NAMA PARTAI) (TOTAL SUARA) (NOMOR URUT)

120

120

18 21 11 19 8 11 6 4 5 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total Seats by Remainder (Total Kursi Hasil Sisa Suara Terbanyak)

462

462

153 120 51 58 34 13 7 4 5 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL SEATS (Total Perolehan Kursi)

(Bagan Satu)

Chart One

(Alokasi Kursi DPR menurut Partai Politik: Perbandingan dengan Hasil Penghitungan Suara Nasional

Allocation of DPR Seats to Political Parties: Comparison to National Vote Results

vii

Chart Two (Bagan Dua)

Allocation of DPR Seats to Political Parties: Distribution to 27 Provinces (Alokasi Kursi DPR menurut Partai Politik: Pembagian di 27 Propinsi) 41

32

PAN

PBB

PK

PDKB

PNU

PKP

PDI

PKU

PSII

PKD

PPIIM

PNI FM

2 2 3 1 1 1 1 1 3 6 4 1 3

1 1 1

-

-

-

-

-

-

-

12 24 14 10 6 15 4 15 18 82 60 6 68 9 6 11 7 9 9 13 4 24 5 7 5 6 13 462

2 10 2 3 2 6 1 6 7 27 26 2 23 2 2 2 3 7 1 5 2 2 1 2 1 2 4 153

2 5 4 3 2 4 1 3 2 20 8 1 9 3 2 3 2 1 4 6 2 16 3 4 3 2 5 120

4 3 3 2 1 2 1 1 3 13 7 1 4 1 1 2 1

-

1 1

-

1 1 1 2 1 6 10 1 24 1 1 1

2 1 1 1 1 58

1 -

-

-

1 -

1

51

1 -

1 1 34

1 1 2 1 -

-

1 13

1 1

1

1

1 -

-

-

1 3 1

1 1

-

-

-

-

-

-

1 -

-

1

1 -

-

1 -

1 1 -

1 1

-

1

1 -

7

-

1 1 5

5

1 -

1

1 2

10

1

1

4

7

1

1

18

21

1

1 1

-

26

1 1

27

-

-

1

1

34

1

39

44

-

-

-

1 1

1

30

PBI

25

PDR

14

PP

24

PNI MM

22

IPKI

15

PKB

988,622 5,167,988 1,944,583 2,127,809 1,155,140 3,533,962 660,693 3,285,317 4,893,449 23,067,009 17,231,911 1,804,082 19,828,663 1,742,526 799,084 1,486,031 1,134,214 1,898,665 1,744,339 1,859,134 346,454 3,732,399 1,073,517 1,640,928 801,223 1,070,777 827,418 105,845,937

35

GOLKAR

ACEH SUMUT (North Sumatera) SUMBAR (West Sumatera) RIAU JAMBI SUMSEL (South Sumatera) BENGKULU LAMPUNG JAKARTA JABAR (West Java) JATENG (Central Java) YOGYAKARTA JATIM (East Java) KALBAR (West Kalimantan) KALTENG (Central Kalimantan) KALSEL (South Kalimantan) KALTIM (East Kalimantan) BALI NTB (West Nusa Tenggara) NTT (East Nusa Tenggara) TIMTIM (East Timor) SULSEL (South Sulawesi) SULTENG (Central Sulawesi) SULUT (North Sulawesi) SULTRA (South East Sulawesi) MALUKU IRIAN JAYA TOTAL

9

PDI P

VALID VOTES (SUARA SAH)

33

TOTAL SEATS (JUMLAH KURSI)

PROVINCES (PROPINSI)

11

PPP

BALLOT NUMBER (NO. URUT PARTAI):

-

1

1 1

1

1

viii

A C EH = = = = =

DPR Seats (Jatah Kursi) Valid Votes for DPR (Suara Sah untuk DPR) Quota (BPP) Seats by Quota (Kursi Hasil BPP) Seats by Largest Remainder (Kursi Hasil Sisa Suara Terbanyak) Ballot No. (No. Urut Partai)

9 15 33 11 22 25 41 12 24 34 6 35 7 21 39 32 36 5 1 8 14

Political Parties (Nama Partai)

PPP PAN GOLKAR PDI P PBB PNU PKP PAY PK PP PUI PKB PKU PPIIM PDR PDI PUDI KAMI PIB MASYUMI BARU PDKB

Other parties (Partai-partai Lain) Total

Total Votes (Perolehan Suara)

285,014 177,069 154,373 126,038 30,628 21,131 19,651 16,607 16,251 13,928 12,714 11,750 9,728 9,149 8,040 8,007 7,346 6,267 5,062 4,814 4,285 40,770 988,622

%

28.8% 17.9% 15.6% 12.7% 3.1% 2.1% 2.0% 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 1.2% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 4.1% 100%

Seat by Quota (Kursi Hasil BPP)

12 988,622 82,385 7 5

Remainder (Sisa Suara)

3 2 1 1 7

37,859 12,299 71,988 43,653 30,628 21,131 19,651 16,607 16,251 13,928 12,714 11,750 9,728 9,149 8,040 8,007 7,346 6,267 5,062 4,814 4,285 40,770 411,926

Seat By Remainder (Kursi Hasil Sisa Suara Terbanyak)

Total Seats (Total Kursi)

1

4 2 2 2 1 1

1 1 1 1 5

12

1

SU M A T ER A U T A R A (NORTH SUM A TERA ) = = = = =


11 33 9 15 14 41 22 35 2 18 44 24 32 3 40 21 26 6 34 30 25


PDI P GOLKAR PPP PAN PDKB PKP PBB PKB KRISNA PKD PBI PK PDI PNI Supeni PCD PPIIM PNI FM PUI PP PNI MM PNU Other parties Total


2,052,680 1,128,529 520,121 465,542 134,896 80,996 78,556 57,242 56,450 56,242 47,511 43,674 39,846 36,814 32,147 28,987 26,317 24,650 20,726 19,925 19,179 196,958 5,167,988

%

39.7% 21.8% 10.1% 9.0% 2.6% 1.6% 1.5% 1.1% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 3.8% 100%


24 5,167,988 215,333 18 6


9 5 2 2 18

114,685 51,865 89,455 34,876 134,896 80,996 78,556 57,242 56,450 56,242 47,511 43,674 39,846 36,814 32,147 28,987 26,317 24,650 20,726 19,925 19,179 196,958 1,291,997



1

10 5 3 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 6

24

2

SU M A T ER A B A R A T (W EST SUM A TERA ) = = = = =


33 15 9 11 22 24 21 41 6 5 34 35 8 39 32 27 14 38 1 10 12


GOLKAR PAN PPP PDI P PBB PK PPIIM PKP PUI KAMI PP PKB MASYUMI BARU PDR PDI IPKI PDKB MKGR PIB PSII PAY Other parties Total


459,528 430,880 400,649 212,347 115,678 56,020 33,023 23,118 20,928 20,617 17,200 17,083 11,069 10,660 9,418 8,514 7,194 6,264 6,146 6,057 6,057 66,133 1,944,583

%

23.6% 22.2% 20.6% 10.9% 5.9% 2.9% 1.7% 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 0.9% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 3.4% 100%


14 1,944,583 138,899 9 5


3 3 2 1 9

42,832 14,184 122,851 73,448 115,678 56,020 33,023 23,118 20,928 20,617 17,200 17,083 11,069 10,660 9,418 8,514 7,194 6,264 6,146 6,057 6,057 66,133 694,494



1

4 3 3 2 1 1

1 1 1 1 5

14

3

RI A U = = = = =


33 11 9 15 35 22 25 24 44 41 34 32 39 21 38 3 1 6 5 40 2


GOLKAR PDI P PPP PAN PKB PBB PNU PK PBI PKP PP PDI PDR PPIIM MKGR PNI Supeni PIB PUI KAMI PCD KRISNA Other parties Total


632,609 583,583 295,924 216,688 62,851 49,495 27,950 26,496 23,672 16,427 15,931 15,022 14,058 13,162 8,783 8,587 8,312 7,494 7,255 6,691 6,276 80,543 2,127,809

%

29.7% 27.4% 13.9% 10.2% 3.0% 2.3% 1.3% 1.2% 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 3.8% 100%


10 2,127,809 212,781 6 4


2 2 1 1 6

207,047 158,021 83,143 3,907 62,851 49,495 27,950 26,496 23,672 16,427 15,931 15,022 14,058 13,162 8,783 8,587 8,312 7,494 7,255 6,691 6,276 80,543 851,124



1 1 1

3 3 2 1 1

1 4

10

4

JA M B I = = = = =


33 11 9 15 35 22 41 34 45 21 24 25 32 1 26 3 5 8 27 39 10


GOLKAR PDI P PPP PAN PKB PBB PKP PP SUNI PPIIM PK PNU PDI PIB PNI FM PNI Supeni KAMI MASYUMI BARU IPKI PDR PSII Other parties Total


400,495 286,042 126,621 88,721 55,024 27,141 16,904 16,136 10,726 10,457 9,773 8,442 8,248 7,313 5,790 5,230 5,114 4,752 4,636 4,614 3,846 49,115 1,155,140

%

34.7% 24.8% 11.0% 7.7% 4.8% 2.3% 1.5% 1.4% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 4.3% 100%


6 1,155,140 192,523 3 3


2 1 3

15,448 93,519 126,621 88,721 55,024 27,141 16,904 16,136 10,726 10,457 9,773 8,442 8,248 7,313 5,790 5,230 5,114 4,752 4,636 4,614 3,846 49,115 577,570



2 2 1 1

1 1 1 3

6

5

SU M A T ER A SEL A T A N (SOUTH SUM A TERA ) = = = = =


11 33 9 15 35 22 24 41 32 21 25 10 34 3 30 26 5 6 44 27 12


PDI P GOLKAR PPP PAN PKB PBB PK PKP PDI PPIIM PNU PSII PP PNI Supeni PNI MM PNI FM KAMI PUI PBI IPKI PAY Other parties Total


1,378,668 781,517 299,779 279,104 174,352 103,389 54,501 44,190 34,021 26,247 25,940 24,827 22,386 21,289 20,930 19,416 16,329 14,686 13,935 13,448 11,637 153,371 3,533,962

%

39.0% 22.1% 8.5% 7.9% 4.9% 2.9% 1.5% 1.3% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 4.3% 100%


15 3,533,962 235,597 10 5


5 3 1 1 10

200,681 74,725 64,182 43,507 174,352 103,389 54,501 44,190 34,021 26,247 25,940 24,827 22,386 21,289 20,930 19,416 16,329 14,686 13,935 13,448 11,637 153,371 1,177,987



1 1 1

6 4 2 1 1 1

1 1 5

15

6

B EN G K U L U = = = = =


11 33 9 15 35 24 41 22 32 3 25 21 34 28 30 10 8 38 5 39 36


PDI P GOLKAR PPP PAN PKB PK PKP PBB PDI PNI Supeni PNU PPIIM PP PR PNI MM PSII MASYUMI BARU MKGR KAMI PDR PUDI Other parties Total


198,512 190,731 53,939 51,794 24,128 17,173 13,106 12,473 7,538 7,436 5,793 5,396 4,614 4,296 3,990 3,799 3,773 3,613 3,545 3,532 3,431 38,081 660,693

%

30.0% 28.9% 8.2% 7.8% 3.7% 2.6% 2.0% 1.9% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 5.8% 100%


4 660,693 165,173 2 2


1 1 2

33,339 25,558 53,939 51,794 24,128 17,173 13,106 12,473 7,538 7,436 5,793 5,396 4,614 4,296 3,990 3,799 3,773 3,613 3,545 3,532 3,431 38,081 330,347



1 1 1 1

1 1 2

4

7

LA M PUNG = = = = =


11 33 35 9 15 25 24 41 22 30 32 26 3 39 21 10 34 7 27 5 6


PDI P GOLKAR PKB PPP PAN PNU PK PKP PBB PNI MM PDI PNI FM PNI Supeni PDR PPIIM PSII PP PKU IPKI KAMI PUI Other parties Total


1,322,032 636,570 386,364 265,503 173,491 64,346 61,887 38,188 31,185 24,307 21,278 19,840 19,511 18,586 18,385 14,028 12,343 11,497 11,385 9,713 9,186 115,692 3,285,317

%

40.2% 19.4% 11.8% 8.1% 5.3% 2.0% 1.9% 1.2% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 3.5% 100%


15 3,285,317 219,021 10 5


6 2 1 1 10

7,905 198,528 167,343 46,482 173,491 64,346 61,887 38,188 31,185 24,307 21,278 19,840 19,511 18,586 18,385 14,028 12,343 11,497 11,385 9,713 9,186 115,692 1,095,106



6 3 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 5

15

8

JA K A R T A = = = = =


11 9 15 33 24 35 22 34 41 44 25 32 2 36 21 16 5 6 14 1 39


PDI P PPP PAN GOLKAR PK PKB PBB PP PKP PBI PNU PDI KRISNA PUDI PPIIM PRD KAMI PUI PDKB PIB PDR Other parties Total


1,895,964 806,298 797,766 541,346 231,545 174,661 95,265 85,795 45,004 34,746 20,573 16,583 10,724 10,602 9,258 8,274 7,783 7,303 5,539 5,499 5,434 77,487 4,893,449

%

38.7% 16.5% 16.3% 11.1% 4.7% 3.6% 1.9% 1.8% 0.9% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.6% 100%


18 4,893,449 271,858 11 7


6 2 2 1 11

264,814 262,581 254,049 269,488 231,545 174,661 95,265 85,795 45,004 34,746 20,573 16,583 10,724 10,602 9,258 8,274 7,783 7,303 5,539 5,499 5,434 77,487 1,903,008



1 1 1 1 1 1 1

7 3 3 2 1 1 1 -

7

18

9

JA W A B A R A T (W EST JA V A ) = = = = =


11 33 9 15 35 22 24 41 34 25 10 21 32 6 17 39 26 30 3 7 27


PDI P GOLKAR PPP PAN PKB PBB PK PKP PP PNU PSII PPIIM PDI PUI PSII 1905 PDR PNI FM PNI MM PNI Supeni PKU IPKI Other parties Total


7,525,503 5,439,334 3,513,348 1,707,252 1,622,124 806,293 537,897 242,755 157,133 152,641 105,677 95,501 79,169 75,188 68,536 68,530 62,615 60,231 55,498 52,142 51,558 588,084 23,067,009

%

32.6% 23.6% 15.2% 7.4% 7.0% 3.5% 2.3% 1.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 2.5% 100%


26 19 12 6 5 2 1 71

82 23,067,009 281,305 71 11


211,573 94,539 137,688 19,422 215,599 243,683 256,592 242,755 157,133 152,641 105,677 95,501 79,169 75,188 68,536 68,530 62,615 60,231 55,498 52,142 51,558 588,084 3,094,355



1 1 1

27 20 13 6 6 3 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 11

82

10

JA W A T E N G A H (CENTRA L JA V A ) = = = = =


11 35 33 9 15 22 24 41 30 26 3 25 34 32 21 5 7 10 27 45 14


PDI P PKB GOLKAR PPP PAN PBB PK PKP PNI MM PNI FM PNI Supeni PNU PP PDI PPIIM KAMI PKU PSII IPKI SUNI PDKB Other parties Total


7,380,900 2,953,511 2,300,625 1,899,390 1,197,643 154,628 133,886 97,576 85,345 82,332 67,898 59,355 58,796 57,512 54,868 53,334 48,850 44,453 42,169 36,070 30,341 392,429 17,231,911

%

42.8% 17.1% 13.4% 11.0% 7.0% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 2.3% 100%


25 10 8 6 4 53

60 17,231,911 287,199 53 7


200,937 81,526 3,037 176,199 48,849 154,628 133,886 97,576 85,345 82,332 67,898 59,355 58,796 57,512 54,868 53,334 48,850 44,453 42,169 36,070 30,341 392,429 2,010,390



1

26 10 8 7 4 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 7

60

11

Y O GY A K A RT A = = = = =


11 15 33 35 9 24 22 41 5 26 27 21 3 30 14 34 43 12 32 7 38


PDI P PAN GOLKAR PKB PPP PK PBB PKP KAMI PNI FM IPKI PPIIM PNI Supeni PNI MM PDKB PP PNBI PAY PDI PKU MKGR Other parties Total


643,202 311,619 258,745 257,240 87,865 27,808 27,027 15,867 15,714 14,050 10,704 9,784 8,556 7,200 6,938 6,204 5,953 5,575 5,544 5,355 5,089 68,043 1,804,082

%

35.7% 17.3% 14.3% 14.3% 4.9% 1.5% 1.5% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 3.8% 100%


6 1,804,082 300,680 3 3


2 1 3

41,841 10,939 258,745 257,240 87,865 27,808 27,027 15,867 15,714 14,050 10,704 9,784 8,556 7,200 6,938 6,204 5,953 5,575 5,544 5,355 5,089 68,043 902,041



2 1 1 1 1

1 1 1 3

6

12

JA W A T I M U R (EA ST JA V A ) = = = = =


35 11 33 9 15 22 41 7 25 24 39 26 30 45 21 3 32 5 27 34 12


PKB PDI P GOLKAR PPP PAN PBB PKP PKU PNU PK PDR PNI FM PNI MM SUNI PPIIM PNI Supeni PDI KAMI IPKI PP PAY Other Parties Total


7,034,707 6,703,699 2,510,025 1,026,862 940,342 175,516 151,747 109,033 103,587 84,517 63,611 59,697 59,580 59,063 53,885 52,696 48,749 42,697 42,534 42,068 33,619 430,429 19,828,663

%

35.5% 33.8% 12.7% 5.2% 4.7% 0.9% 0.8% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 2.2% 100%


24 22 8 3 3 60

68 19,828,663 291,598 60 8


36,355 288,543 177,241 152,068 65,548 175,516 151,747 109,033 103,587 84,517 63,611 59,697 59,580 59,063 53,885 52,696 48,749 42,697 42,534 42,068 33,619 430,429 2,332,784



24 23 9 4 3 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 8

68

13

K A LI M A NT A N BA RA T (W EST KA LIM A NTA N) = = = = =


33 11 9 32 44 14 15 35 22 41 34 25 3 24 18 21 27 26 30 28 12


GOLKAR PDI P PPP PDI PBI PDKB PAN PKB PBB PKP PP PNU PNI Supeni PK PKD PPIIM IPKI PNI FM PNI MM PR PAY Other Parties Total


511,513 405,543 209,792 131,909 121,950 56,699 47,734 47,098 23,327 17,870 15,534 11,172 10,483 10,250 9,993 9,653 9,255 7,422 6,509 6,138 5,899 66,783 1,742,526

%

29.4% 23.3% 12.0% 7.6% 7.0% 3.3% 2.7% 2.7% 1.3% 1.0% 0.9% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 3.8% 100%


9 1,742,526 193,614 5 4


2 2 1 5

124,285 18,315 16,178 131,909 121,950 56,699 47,734 47,098 23,327 17,870 15,534 11,172 10,483 10,250 9,993 9,653 9,255 7,422 6,509 6,138 5,899 66,783 774,456



1

3 2 1 1 1 1

1 1 1 4

9

14

K A L I M A N T A N T EN G A H (CENTRA L KA LIM A NTA N) = = = = =


11 33 9 35 15 25 22 32 41 2 34 30 38 3 21 14 7 26 27 24 12


PDI P GOLKAR PPP PKB PAN PNU PBB PDI PKP KRISNA PP PNI MM MKGR PNI Supeni PPIIM PDKB PKU PNI FM IPKI PK PAY Other Parties Total


283,564 221,940 88,824 47,501 38,198 13,346 13,167 8,037 7,745 7,315 7,163 4,977 4,960 3,661 3,619 3,433 2,812 2,726 2,680 2,407 2,357 28,652 799,084

%

35.5% 27.8% 11.1% 5.9% 4.8% 1.7% 1.6% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 3.6% 100%


6 799,084 133,181 3 3


2 1 3

17,203 88,759 88,824 47,501 38,198 13,346 13,167 8,037 7,745 7,315 7,163 4,977 4,960 3,661 3,619 3,433 2,812 2,726 2,680 2,407 2,357 28,652 399,542



2 2 1 1

1 1 1 3

6

15

K A L I M A N T A N SEL A T A N (SOUTH KA LIM A NTA N) = = = = =


33 11 9 15 35 25 22 24 34 41 21 32 6 7 1 45 5 27 38 3 30


GOLKAR PDI P PPP PAN PKB PNU PBB PK PP PKP PPIIM PDI PUI PKU PIB SUNI KAMI IPKI MKGR PNI Supeni PNI MM Other Parties Total


357,278 316,565 251,182 137,110 131,050 64,286 60,344 17,732 15,760 15,034 11,009 9,798 8,199 7,288 7,255 5,784 5,722 4,645 4,557 4,336 3,205 47,892 1,486,031

%

24.0% 21.3% 16.9% 9.2% 8.8% 4.3% 4.1% 1.2% 1.1% 1.0% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 3.2% 100%


11 1,486,031 135,094 6 5


2 2 1 1 6

87,091 46,378 116,088 2,016 131,050 64,286 60,344 17,732 15,760 15,034 11,009 9,798 8,199 7,288 7,255 5,784 5,722 4,645 4,557 4,336 3,205 47,892 675,469



1

3 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 5

11

16

KA LIM A NTA N TIM UR (EA ST KA LIM A NTA N) = = = = =


11 33 9 15 35 22 24 2 41 34 32 25 39 3 21 38 40 1 44 14 6


PDI P GOLKAR PPP PAN PKB PBB PK KRISNA PKP PP PDI PNU PDR PNI Supeni PPIIM MKGR PCD PIB PBI PDKB PUI Other Parties Total


383,168 336,629 117,868 75,424 56,086 28,913 18,433 13,731 12,507 11,337 8,734 6,847 4,984 4,576 3,803 3,305 3,072 2,943 2,831 2,789 2,581 33,653 1,134,214

%

33.8% 29.7% 10.4% 6.6% 4.9% 2.5% 1.6% 1.2% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 3.0% 100%


7 1,134,214 162,031 4 3


2 2 4

59,107 12,568 117,868 75,424 56,086 28,913 18,433 13,731 12,507 11,337 8,734 6,847 4,984 4,576 3,803 3,305 3,072 2,943 2,831 2,789 2,581 33,653 486,092



1

3 2 1 1

1 1 3

7

17

BA LI = = = = =


11 33 35 15 41 3 9 28 30 26 32 22 27 21 14 39 12 24 34 25 46


PDI P GOLKAR PKB PAN PKP PNI Supeni PPP PR PNI MM PNI FM PDI PBB IPKI PPIIM PDKB PDR PAY PK PP PNU PND Other Parties Total


1,500,050 196,984 32,253 25,012 23,962 19,689 17,632 17,535 7,673 7,631 5,966 4,247 4,071 3,547 3,456 2,943 2,039 1,753 1,682 1,622 1,516 17,402 1,898,665

%

79.0% 10.4% 1.7% 1.3% 1.3% 1.0% 0.9% 0.9% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.9% 100%


9 1,898,665 210,963 7 2


7 7

23,311 196,984 32,253 25,012 23,962 19,689 17,632 17,535 7,673 7,631 5,966 4,247 4,071 3,547 3,456 2,943 2,039 1,753 1,682 1,622 1,516 17,402 421,926



7 1 1

1 1 2

9

18

N U SA T EN G G A R A B A R A T (W EST NUSA TENGGA RA ) = = = = =


33 11 9 15 22 39 35 25 21 32 41 10 24 45 27 40 47 34 3 38 26


GOLKAR PDI P PPP PAN PBB PDR PKB PNU PPIIM PDI PKP PSII PK SUNI IPKI PCD PUMI PP PNI Supeni MKGR PNI FM Other Parties Total


735,733 231,654 198,429 71,520 66,571 52,684 52,094 34,375 22,260 21,666 20,934 18,783 17,498 14,499 13,541 12,275 10,831 10,796 10,260 10,000 9,922 108,014 1,744,339

%

42.2% 13.3% 11.4% 4.1% 3.8% 3.0% 3.0% 2.0% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 6.2% 100%


9 1,744,339 193,815 5 4


3 1 1 5

154,287 37,839 4,614 71,520 66,571 52,684 52,094 34,375 22,260 21,666 20,934 18,783 17,498 14,499 13,541 12,275 10,831 10,796 10,260 10,000 9,922 108,014 775,262



1

4 1 1 1 1 1

1 1 1 4

9

19

N U SA T EN G G A R A T I M U R (EA ST NUSA TENGGA RA ) = = = = =


33 11 14 9 41 15 2 32 18 27 3 26 22 35 28 38 30 37 43 10 12


GOLKAR PDI P PDKB PPP PKP PAN KRISNA PDI PKD IPKI PNI Supeni PNI FM PBB PKB PR MKGR PNI MM PBN PNBI PSII PAY Other Parties Total


759,156 714,312 73,551 43,100 39,340 29,270 27,884 27,026 26,439 14,546 12,096 11,688 8,118 7,147 5,516 5,306 5,162 4,514 4,278 3,770 3,717 33,198 1,859,134

%

40.8% 38.4% 4.0% 2.3% 2.1% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 1.8% 100%


13 1,859,134 143,010 9 4


5 4 9

44,104 142,271 73,551 43,100 39,340 29,270 27,884 27,026 26,439 14,546 12,096 11,688 8,118 7,147 5,516 5,306 5,162 4,514 4,278 3,770 3,717 33,198 572,041



1 1 1 1

6 5 1 1 -

4

13

20

TIM OR TIM UR (EA ST TIM OR) = = = = =


33 11 32 15 2 12 37 9 18 30 3 21 27 26 39 22 13 14 4 5 10


GOLKAR PDI P PDI PAN KRISNA PAY PBN PPP PKD PNI MM PNI Supeni PPIIM IPKI PNI FM PDR PBB PKM PDKB PADI KAMI PSII Other Parties Total


168,592 119,908 11,309 9,618 3,376 2,976 2,380 2,211 1,842 1,785 1,776 1,619 1,568 1,520 1,452 1,078 1,067 1,007 992 961 773 8,644 346,454

%

48.7% 34.6% 3.3% 2.8% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 2.5% 100%


4 346,454 86,614 2 2


1 1 2

81,979 33,295 11,309 9,618 3,376 2,976 2,380 2,211 1,842 1,785 1,776 1,619 1,568 1,520 1,452 1,078 1,067 1,007 992 961 773 8,644 173,227



1 1

2 2 -

2

4

21

SU L A W ESI SEL A T A N (SOUTH SULA W ESI) = = = = =


33 9 11 15 35 22 27 39 14 41 10 24 34 2 28 7 21 38 25 1 18


GOLKAR PPP PDI P PAN PKB PBB IPKI PDR PDKB PKP PSII PK PP KRISNA PR PKU PPIIM MKGR PNU PIB PKD Other Parties Total


2,481,914 313,903 247,112 129,712 58,876 52,099 47,485 35,893 34,130 30,364 29,022 24,539 22,704 16,820 16,650 15,313 12,957 12,414 10,970 10,552 9,845 119,125 3,732,399

%

66.5% 8.4% 6.6% 3.5% 1.6% 1.4% 1.3% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 3.2% 100%


15 2 1 18

24 3,732,399 155,517 18 6


149,165 2,870 91,595 129,712 58,876 52,099 47,485 35,893 34,130 30,364 29,022 24,539 22,704 16,820 16,650 15,313 12,957 12,414 10,970 10,552 9,845 119,125 933,100



1

16 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 6

24

22

SU L A W ESI T EN G A H (CENTRA L SULA W ESI) = = = = =


33 11 9 15 10 2 22 35 41 14 39 32 34 24 28 25 21 18 38 1 40


GOLKAR PDI P PPP PAN PSII KRISNA PBB PKB PKP PDKB PDR PDI PP PK PR PNU PPIIM PKD MKGR PIB PCD Other Parties Total


585,955 154,185 115,140 26,710 22,768 22,680 20,464 17,727 10,039 9,771 8,879 6,981 6,330 6,003 5,823 4,362 4,340 3,585 3,553 3,420 3,271 31,531 1,073,517

%

54.6% 14.4% 10.7% 2.5% 2.1% 2.1% 1.9% 1.7% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 2.9% 100%


5 1,073,517 214,703 2 3


2 2

156,548 154,185 115,140 26,710 22,768 22,680 20,464 17,727 10,039 9,771 8,879 6,981 6,330 6,003 5,823 4,362 4,340 3,585 3,553 3,420 3,271 31,531 644,110



1 1 1

3 1 1 -

3

5

23

SU L A W ESI U T A R A (NORTH SULA W ESI) = = = = =


33 11 9 2 41 15 10 39 18 14 32 35 22 34 38 25 27 3 24 28 13


GOLKAR PDI P PPP KRISNA PKP PAN PSII PDR PKD PDKB PDI PKB PBB PP MKGR PNU IPKI PNI Supeni PK PR PKM Other Parties Total


811,899 364,043 122,567 61,434 50,778 34,124 28,303 27,779 19,741 19,011 13,776 13,152 10,984 5,773 5,414 5,146 4,657 4,476 4,029 3,582 3,154 27,106 1,640,928

%

49.5% 22.2% 7.5% 3.7% 3.1% 2.1% 1.7% 1.7% 1.2% 1.2% 0.8% 0.8% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 1.7% 100%


7 1,640,928 234,418 4 3


3 1 4

108,644 129,625 122,567 61,434 50,778 34,124 28,303 27,779 19,741 19,011 13,776 13,152 10,984 5,773 5,414 5,146 4,657 4,476 4,029 3,582 3,154 27,106 703,255



1 1 1

4 2 1 -

3

7

24

SU L A W ESI T EN G G A R A (SOUTH EA ST SULA W ESI) = = = = =


33 11 9 22 15 35 32 24 41 39 27 25 34 21 28 38 12 5 7 20 43


GOLKAR PDI P PPP PBB PAN PKB PDI PK PKP PDR IPKI PNU PP PPIIM PR MKGR PAY KAMI PKU PARI PNBI Other Parties Total


505,345 109,708 53,765 29,183 17,747 15,365 7,768 5,496 4,776 4,141 3,952 3,742 3,576 3,507 2,951 2,709 2,350 2,296 1,855 1,573 1,568 17,850 801,223

%

63.1% 13.7% 6.7% 3.6% 2.2% 1.9% 1.0% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 2.2% 100%


5 801,223 160,245 3 2


3 3

24,611 109,708 53,765 29,183 17,747 15,365 7,768 5,496 4,776 4,141 3,952 3,742 3,576 3,507 2,951 2,709 2,350 2,296 1,855 1,573 1,568 17,850 320,489



3 1 1

1 1 2

5

25

M A LUKU = = = = =


33 11 9 14 15 24 41 22 2 32 39 34 35 18 28 21 10 1 8 6 27


GOLKAR PDI P PPP PDKB PAN PK PKP PBB KRISNA PDI PDR PP PKB PKD PR PPIIM PSII PIB MASYUMI BARU PUI IPKI Other Parties Total


326,115 296,793 191,014 31,978 21,564 21,224 19,954 19,649 14,339 13,605 12,009 11,957 11,879 11,054 8,733 6,696 5,708 5,486 4,827 3,544 2,222 30,427 1,070,777

%

30.5% 27.7% 17.8% 3.0% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 2.8% 100%


6 1,070,777 178,463 3 3


1 1 1 3

147,652 118,330 12,551 31,978 21,564 21,224 19,954 19,649 14,339 13,605 12,009 11,957 11,879 11,054 8,733 6,696 5,708 5,486 4,827 3,544 2,222 30,427 535,389



1 1

2 2 1 1

1 3

6

26

I R I A N JA Y A = = = = =


33 11 14 32 15 18 9 35 2 39 41 31 22 28 37 24 3 34 4 27 43


GOLKAR PDI P PDKB PDI PAN PKD PPP PKB KRISNA PDR PKP MURBA PBB PR PBN PK PNI Supeni PP PADI IPKI PNBI Other Parties Total


308,632 270,843 44,771 27,992 27,282 26,072 23,647 15,069 13,766 12,386 6,254 5,601 4,621 4,119 3,249 2,908 2,334 2,133 2,064 1,923 1,844 19,908 827,418

%

37.3% 32.7% 5.4% 3.4% 3.3% 3.2% 2.9% 1.8% 1.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 2.4% 100%


13 827,418 63,648 8 5


4 4 8

54,042 16,253 44,771 27,992 27,282 26,072 23,647 15,069 13,766 12,386 6,254 5,601 4,621 4,119 3,249 2,908 2,334 2,133 2,064 1,923 1,844 19,908 318,238



1

5 4 1 1 1 1

1 1 1 1 5

13

27

Lampiran 1

Appendix 1 COMPARISON TO UNOFFICIAL ELECTION RESULTS OF JOINT OPERATOINS MEDIA CENTER (JOMC)

PERBANDINGAN DENGAN HASIL TIDAK RESMI JOMC

The National Election Commission (KPU) and the international community, with support from the United Nations Development Program and donor countries, organized a cooperative effort called the Joint Operations Media Center (JOMC) to provide early unofficial results for Indonesia’s June 7 elections. JOMC vote results were based on reports from election officials at 4000 kecamatans, and received data for 80% of the national vote within the first 17 days after the election.

Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat internasional, dengan dukungan dari United Nations Development Program dan negara-negara donor, mengadakan kerjasama yang disebut Joint Operations and Media Center (JOMC) untuk melaporkan hasil awal Pemilu 7 Juni. Hasil perhitungan dicatat dari laporan petugas Pemilu di 4000 kecamatan dan berhasil mendapatkan 80% data suara nasional dalam 17 hari sesudah Pemilu.

JOMC projections proved remarkably accurate. JOMC predicted 344 DPR seats would be determined by provincial quotas for seven parties; 342 quota seats were ultimately awarded to seven parties. The following table illustrates JOMC projections for vote percentages and number of quota seats for these top seven parties compared to final results:

Projeksi JOMC ternyata sangat tepat. JOMC meramalkan bahwa 324 kursi DPR akan terbagi dalam tujuh partai besar berdasarkan kuota propinsi; Ternyata 342 kursi pada akhirnya benar benar diperoleh oleh ketujuh partai tersebut. Daftar berikut ini menggambarkan projeksi JOMC untuk prosentase suara dan jumlah kursi kuota bagi tujuh partai besar tersebut dibandingkan dengan hasil akhir:

(see next page) (lihat halaman berikut)

Political Party

JOMC %

Official %

JOMC

Official

Quota Seats

Quota Seats

34.29

33.73

138

135

GOLKAR

22.06

22.43

98

99

PKB

12.19

12.6

39

40

PPP

10.69

10.7

39

39

PAN

7.49

7.11

27

26

PBB

1.97

1.94

2

2

1.4

1.36

1

1

PDI-P

PK

Appendix 2 NAMES AND ABBREVIATIONS FOR POLITICAL PARTIES No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Abbreviation PIB KRISNA PNI - Supeni PADI KAMI PUI PKU MASYUMI BARU PPP PSII PDI - P PAY PKM PDKB PAN PRD PSII 1905 PKD PILAR PARI PPIIM PBB PSP PK PNU PNI – FM IPKI PR PID PNI – MM MURBA PDI GOLKAR PP PKB PUDI PBN MKGR PDR PCD PKP SPSI PNBI PBI SUNI PND PUMI PPI

Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai

Name Indonesia Baru Kristen Nasional Indonesia Nasional Indonesia – Supeni Aliansi Demokrat Indonesia Kebangkitan Muslim Indonesia Umat Islam Kebangkitan Umat Masyumi Baru Persatuan Pembangungan Syarikat Islam Indonesia Demokrasi Indonesia – Perjuangan Abul Yatama Kebangsaan Merdeka Demokrasi Kasih Bangsa Amanat Nasional Rakyat Demokratik Syarikat Islam Indonesia 1905 Katholik Demokrat Pilihan Rakyat Rakyat Indonesia Politik Islam Indonesia Masyumi Bulan Bintang Solidaritas Pekerja Keadilan Nahdlatul Umat Nasional Indonesia – Front Marhaenis Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Republik Islam Demokrat Nasional Indonesia – Massa Marhaen Musyawarah Rakyat Banyak Demokrasi Indonesia Golongan Karya Persatuan Kebangkitan Bangsa Uni Demokrasi Indonesia Buruh Nasional Musyawarah, Kekeluargaan, Gotong Royong Daulat Rakyat Cinta Damai Keadilan dan Persatuan Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia Nasional Bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika Solidaritas Uni Nasional Indonesia Nasional Demokrat Umat Muslimin Indonesia Pekerja Indonesia

(in English) New Indonesia Party Indonesian Christian Nationalist Party Indonesian National Party led by Supeni Indonesian Democrats Alliance Party Indonesian Muslim Awakening Party Islamic People Party United Believers Awakening Party New Masyumi Party United Development Party Indonesian United Islam Party Indonesian Democratic Party of Struggle Abul Yatama Party Independent Nasionalist Party Love the Nation Democratic Party National Mandate Party Democratic People's Party Indonesian United Islam Party 1905 Democratic Catholic Party People's Choice Party Indonesian People's Party Masyumi Islamic Political Party Crescent Star Party Worker's Solidarity Party Justice Party Nahdlatul Umat Party Indonesian National Party - Front Marhaenis Indepence Vanguard Party Republic Party Democratic Islam Party Indonesian National Party - Marhaen People's Consensus Party Indonesian Democratic Party Functional Group Party United Party National Awakening Party Indonesian Uni-democracy Party National Labor Party Deliberation, Work and Cooperation Party People's Rule Party Love Peace Party Justice and Unity Party All-Indonesian Workers Solidarity Party Indonesian Nation National Party Indonesian Unity in Diversity Party National United Solidarity Party National Democratic Party Indonesian Muslim Party Indonesian Workers Party

ALLOCATION OF SEATS TO POLITICAL PARTIES FOR THE PEOPLE S REPRESENTATIVE ASSEMBLY (DPR) ALOKASI KURSI BAGI PARTAI POLITIK UNTUK DPR-RI

Recommend Documents