Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis (Open)
Eksistensi Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 Setelah Perubahan (Analisis Yurisdis Terhadap Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 Amandemen Keempat) / Ahmadi Ahmadi, author Deskripsi Lengkap: http://lib.ui.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=20269644&lokasi=lokal
-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak [Sebagai bangsa yang telah merdeka selama lebih dari setengah abad, Negara Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan dan diskurusus mengenai dasar dan bentuk Negara yang cukup panjang. Dari pra-Kemerdekaan (menjelang Tahun 1945), sebagai titik kulminasi dari gerakan politik dalam periode ini adalah pertarungan kelompok politik dalam penentuan dasar dan bentuk Negara. Pada era reformasi yang bergulir pada tahun 1998 wacana dasar dan bentuk Negara tetap menjadi bahan perdebatan. Ketidakpuasan atas bentuk Negara kesatuan republik Indonesia, tidak hanya menjadi bahan perdebatan di dalam Parlemen, dan kalangan akademisi bahkan dalam masyarakat secara umum, tetapi telah mengkristal menjadi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa dan gerakan separatis dibeberapa daerah – daerh tertentu, khususnya Aceh dan Papua. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi masalah yang krusial dalam agenda perubahan (amandemen) Konstitusi atau amandemen Undang – Undang Dasar Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum Tahun 1999. Ditengah maraknya terdengar tuntutan perubahan bentuk Negara , Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuat suatu keputusan yang amat penting dan berharga dengan tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tetap, rasional, dan bersifat final. Hal itu tercantum pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, sekaligus diperkuat dengan ketentuan larangan untuk merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Pasal 37 Ayat (5). Bentuk Negara Indonesia menjadi absolut, meskipun ketentuan perubahan Konstitusi berada ditangan MPR, tetapi untuk merubah materi yang dilarang oleh Konstitusi itu sendiri merupakan hal yang sulit. Amandemen Konstitusi dalam Jumlah yang banyak dan
mendasar terus dilakukan untuk menata sistem Ketatanegaraan yang lebih baik dan memadai. Ikhtiar Konstitusional tersebut, tidak saja diperlukan karena sudah tidak seirama dengan perkembagan pemikiran rakyat, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Penataan lembaga – Lembaga Negara secara struktural dan fungsional, melalui pembatasan – pembatasan kekuasaan, sekaligus menumbuhkan independensi lembaga – lembaga Negara itu dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan menerapkan prinsip cheks and balances. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang selama ini dianggap tidak ideal dengan menganut sistem Pemerintahan yang bersifat sentralistik diubah menjadi Sistem Pemerintahan yang bersifat desentralistik, melalui pemberian Otonomi seluas – luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan politik konstitusional ini merupakan solusi terbaik untuk mencegah dominasi Pemerintah Pusat yang cenderung otoriter. Melalui sistem ini terbangun keharmonisan pemerintahan secara utuh dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat.;Indoinesia Nation, Indonesian Language,Indonesian Matherland. Among of them are basic became a Indonesian Nation. In 1998 Indonesian has a reformation for all sector, thats are dissatisfaction of human society and make dis integration in some province like Aceh and Papua the caused of it are there are fill disjustifaction in Indonesia. That most problem to make chenges on UUD 1945 throught executive Parliement (MPR). In 1999 result of democratise Party executive Parliement has make a dicision that is Indonesian Eksistencies rebublic (NKRI). Amandemen UUD 1945 is needed of human society, they are need a limited fower,independen institution,construct institution,Humans prosperity,it can be chek and balance in principle. Centralistic at long period that human society fill can cheges in desentralistic trought a large otonoms but still in (NKRI)Indonesian Existencies republic. The political policy is a best solution of the central institution that otoritair. Trught this system they hope to increasing of humans prosperity., Indoinesia Nation, Indonesian Language,Indonesian Matherland. Among of them are basic became a Indonesian
Nation. In 1998 Indonesian has a reformation for all sector, thats are dissatisfaction of human society and make dis integration in some province like Aceh and Papua the caused of it are there are fill disjustifaction in Indonesia. That most problem to make chenges on UUD 1945 throught executive Parliement (MPR). In 1999 result of democratise Party executive Parliement has make a dicision that is Indonesian Eksistencies rebublic (NKRI). Amandemen UUD 1945 is needed of human society, they are need a limited fower,independen institution,construct institution,Humans prosperity,it can be chek and balance in principle. Centralistic at long period that human society fill can cheges in desentralistic trought a large otonoms but still in (NKRI)Indonesian Existencies republic. The political policy is a best solution of the central institution that otoritair. Trught this system they hope to increasing of humans prosperity.,
ABSTRAK Sebagai bangsa yang telah merdeka selama lebih dari setengah abad, Negara Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan dan diskurusus mengenai dasar dan bentuk Negara yang cukup panjang. Dari pra-Kemerdekaan (menjelang Tahun 1945), sebagai titik kulminasi dari gerakan politik dalam periode ini adalah pertarungan kelompok politik dalam penentuan dasar dan bentuk Negara. Pada era reformasi yang bergulir pada tahun 1998 wacana dasar dan bentuk Negara tetap menjadi bahan perdebatan. Ketidakpuasan atas bentuk Negara kesatuan republik Indonesia, tidak hanya menjadi bahan perdebatan di dalam Parlemen, dan kalangan akademisi bahkan dalam masyarakat secara umum, tetapi telah mengkristal menjadi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa dan gerakan separatis dibeberapa daerah – daerh tertentu, khususnya Aceh dan Papua. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi masalah yang krusial dalam agenda perubahan (amandemen) Konstitusi atau amandemen Undang – Undang Dasar Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum Tahun 1999. Ditengah maraknya terdengar tuntutan perubahan bentuk Negara , Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuat suatu keputusan yang
amat penting dan berharga dengan tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tetap, rasional, dan bersifat final. Hal itu tercantum pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, sekaligus diperkuat dengan ketentuan larangan untuk merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Pasal 37 Ayat (5). Bentuk Negara Indonesia menjadi absolut, meskipun ketentuan perubahan Konstitusi berada ditangan MPR, tetapi untuk merubah materi yang dilarang oleh Konstitusi itu sendiri merupakan hal yang sulit. Amandemen Konstitusi dalam Jumlah yang banyak dan mendasar terus dilakukan untuk menata sistem Ketatanegaraan yang lebih baik dan memadai. Ikhtiar Konstitusional tersebut, tidak saja diperlukan karena sudah tidak seirama dengan perkembagan pemikiran rakyat, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Penataan lembaga – Lembaga Negara secara struktural dan fungsional, melalui pembatasan – pembatasan kekuasaan, sekaligus menumbuhkan independensi lembaga – lembaga Negara itu dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan menerapkan prinsip cheks and balances. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang selama ini dianggap tidak ideal dengan menganut sistem Pemerintahan yang bersifat sentralistik diubah menjadi Sistem Pemerintahan yang bersifat desentralistik, melalui pemberian Otonomi seluas – luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan politik konstitusional ini merupakan solusi terbaik untuk mencegah dominasi Pemerintah Pusat yang cenderung otoriter. Melalui sistem ini terbangun keharmonisan pemerintahan secara utuh dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat.
ABSTRACT Indonesian Independent since 1945, has basic nation is Indoinesia Nation, Indonesian Language,Indonesian Matherland. Among of them are basic became a Indonesian Nation. In 1998 Indonesian has a reformation for all sector, thats are dissatisfaction of human society and make dis integration in some province like Aceh and Papua the caused of it are there are fill disjustifaction in Indonesia.
That most problem to make chenges on UUD 1945 throught executive Parliement (MPR). In 1999 result of democratise Party executive Parliement has make a dicision that is Indonesian Eksistencies rebublic (NKRI). Amandemen UUD 1945 is needed of human society, they are need a limited fower,independen institution,construct institution,Humans prosperity,it can be chek and balance in principle. Centralistic at long period that human society fill can cheges in desentralistic trought a large otonoms but still in (NKRI)Indonesian Existencies republic. The political policy is a best solution of the central institution that otoritair. Trught this system they hope to increasing of humans prosperity.]
