ABSTRAK

ANALISIS EKONOMI POLITIK ATAS DAMPAK KEANGGOTAAN TIONGKOK DI DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN POLITIK DOMESTIK 2001-2010 Syahied Aryo Laksono Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia

[email protected] ABSTRAK Skripsi ini membahas pengaruh dari keanggotaan Tiongkok di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik domestiknya, periode 2001-2010. Tiongkok merupakan negara komunis pertama yang meliberalisasikan perekonomiannya dan ingin bergabung dengan rejim perdagangan internasional tersebut. WTO yang merupakan suatu institusi internasional memiliki prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya. Bergabungnya Tiongkok ke dalam WTO menimbulkan dampak yang menarik untuk dipelajari. Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis seberapa besar dampak positif keanggotaan di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dalam penyajiannya dan didukung studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok memberikan beberapa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok khususnya dalam ekspansi pasar, peningkatan interdependensi dan munculnya transparansi di Tiongkok. Kata Kunci: Ekonomi Politik, Perubahan Struktural, Reformasi, Tiongkok, WTO. ABSTRACT This thesis discusses the effects of WTO membership on China's economic and political development throughout 2001-2010. China is the first country to liberalize its economy among communists and was in need for WTO membership. As a multilateral trade organization, WTO has a series of binding regulation and rules which demands total compliance from all of its members. Chinese membership’s effects on domestic politics and economy is not only interesting, but also provides important lessons for studies in the political economy of development. The objective of this study is to discuss and analyze how does Chinese entry into the WTO affect its domestic economic and political transformation. This research employs qualitative research methodology with explanatory type of researh and supported by relevant literature studies as its data collecting method. It concludes that China's WTO accession provides some positive impacts on China's economic and political development, especially on the development of socialist market economy, developing interdependence and increasing economic and government transparency in China. Keywords:, China, Reformation, Structural adjustments, Political economy, WTO.

1

Analisis ekonomi..., Syahied Aryolaksono, FISIP UI, 2014

Pendahuluan Hampir seluruh negara pada saat ini menerapkan sistem perekonomian yang terbuka, sehingga hubungan antara negara satu dengan yang lainnya semakin terbuka seluas-luasnya baik dalam menjalin perdagangan barang dan jasa, investasi, dan aliran arus modal dalam hubungan internasional. Begitu pula dengan Tiongkok yang merupakan negara komunis dapat menjadi sangat sukses dalam perdagangan internasional serta perekonomiannya. Alasan utama di balik pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengesankan adalah disebabkan oleh reformasi dan kebijakan yang terbuka. Selama periode 26 tahun reformasi dan membuka diri, berdasarkan karakteristik dari era baru dan situasi dalam negeri, Tiongkok telah menemukan jalan perkembangan baru untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Pada tahun 1990-an Tiongkok dapat dikatakan mengalami transformasi yang amat dramatis.1 Segala aspek kehidupan di Tiongkok berubah mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, hingga kesenian meskipun masih ada beberapa hal yang masih dipertahankan dalam transformasi yang terjadi. Perubahan Tiongkok diawali dengan adanya slogan Gaige Kaifang yang berarti "Reformasi dan Membuka Diri". Gaige Kaifang tersebut muncul pada bulan Desember 1978 dari Deng Xiaoping yang merombak Tiongkok lama menjadi ke arah yang lebih baik karena diterapkan sebagai basis pembuatan kebijakan politik2 oleh para elit politik Tiongkok.3 Tiongkok kini menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan peningkatan pengaruh politik dalam berbagai bentuk institusi internasional. Transformasi Tiongkok yang pada awalnya menjalankan praktik isolasionisme menjadi politik pintu terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai perkembangan tersebut menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan yang hadir sebagai lawan utama hegemoni dunia, Amerika Serikat. Pada masa kepemimpinan Deng Xioping, Tiongkok mulai mengadopsi kebijakan yang pragmatis dengan menjadikan ekonomi domestik sebagai fokus utama politik luar 1

Wibowo, I. Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina merebut peluang dalam Era Globalisasi. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2004), hlm. 2. 2 Kebijakan (policy) merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh kelompok politik sebagai usaha memilih dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merupakan sebuah proses politik yang diformulasikan di lembaga legislatif dan diimplementasikan oleh lembaga eksekutif. Sebuah negara memiliki berbagai kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Lihat, Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia: Jakarta, 2008), hlm. 20. 3 Wibowo, I. Op Cit, hlm. 2.

2


negerinya, melalui penerapan open door policy.4 Pada awal tahun 1990-an, Tiongkok membangun perekonomiannya melalui perdagangan, bantuan luar negeri, serta investasi asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI). Hingga akhir tahun 1990-an, Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar di kawasan Asia. Peningkatan perekonomian ini didukung dengan manifestasi baru dari kapitalisme Tiongkok, seperti: perusahaan-perusahaan swasta, pabrik-pabrik ekspor, bursa saham dan lain-lain.5 Tahun 1978 Deng Xiaoping membangkitkan kembali Tiongkok dengan slogannya yaitu setelah gaige (perubahan) dan kaifang (keterbukaan). Ia mengungkapkan slogan “sosialisme tidak berarti melarat”, dan “menyebabkan sebagian kecil orang menjadi kaya untuk kemudian menjadikan semua orang juga kaya”. Ia mengenalkan ekonomi pasar dan memperkenalkan xiahai (terjun ke lautan) di mana orang boleh melakukan ekonomi bebas. Prinsip tersebut menyebabkan rakyat Tiongkok tidak lagi terisolir seperti di zaman Mao yang menerapkan sistem ekonomi komando. Wilayah-wilayah yang dulu dikuasai asing berkembang lebih cepat kemakmurannya, karena menjadi daerah ekonomi bebas, dan daerah selatan seperti Guangdong, Fujian, Zhijiang bisa menyamai daerah Hongkong dan Taiwan.6 Kondisi tersebut memantapkan Tiongkok untuk semakin meluaskan pasar dalam perekonomian global, melalui keanggotaan dalam organisasi internasional yaitu World Trade Organization (WTO).7 Transformasi ekonomi dan integrasi Tiongkok dalam pasar global menjadi salah satu perkembangan ekonomi dunia yang sangat dramatis. Perekonomian Tiongkok kini menduduki peringkat ke-2 terbesar di Dunia, di bawah Amerika Serikat. Tiongkok berhasil menggeser Jepang yang sudah 40 tahun menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-2 di dunia.8 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh masuknya Tiongkok menjadi anggota WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik domestik Tiongkok pada periode 2001 hingga 2010. Reformasi dan liberalisasi sebagai bagian dari

4

Martin Jacques. When China Rules The World. (England: Penguin Books. 2012), hlm. 37-44. Ibid. 6 Poltak Partogi Nainggolan. Reformasi Ekonomi RRC era Deng Xiao Ping, Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 37. 7 Robert G Sutter. Chinese Foreign Relations: Power and Policy since Cold War. (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher Inc, 2008), hlm. 21. 8 China's economy grew 10.3% in 2010 diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/business-12235625 pada 28 Februari 2014 22.10. 5

3


aksesi WTO telah berkembang menjadi instrumen yang penting dalam pembangunan ekonomi Tiongkok. Tiongkok yang merupakan sebuah negara berhaluan komunis merupakan negara pertama yang melakukan liberalisasi ekonomi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan politiknya. Isu liberalisasi ekonomi penting untuk dibahas pada era globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus dihujat oleh berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dihujat sebab liberalisasi juga yang meminggirkan sebagian anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Maka dari itu poin penting dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendalami liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Kerangka Teori Dari beberapa alternatif perspektif ekonomi politik internasional yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini, penulis akan mempergunakan perspektif liberalis. Liberalisme sebagai salah satu pilar globalisasi membawa arus perubahan dan meningkatkan hubungan interdependensi antar negara. Dasar pada perspektif liberalis adalah pemfokusan pada sifat manusia yang mampu bekerjasama, kompetitif dalam

hal konstruktif, yang

didasari oleh logika. Di sini individu dan negara memiliki sifat yang dipengaruhi faktorfaktor tersebut. Sehingga walaupun tingkat kompetisi tinggi, namun akan memberi keuntungan bagi semua pihak dengan cara yang damai dan kooperatif.9 Robert Keohane, dalam bukunya yang berjudul International Institutions and State Powers, mengatakan bahwa ketika terdapat suatu derajat interdependensi yang tinggi, negaranegara akan membentuk suatu institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Menurut tradisi liberalis, contohnya seperti yang dikemukakan Robert Keohane, rezim/institusionalis yang dilandasi oleh kerja sama adalah “Institutions possesing norms, decision rules, and decision making procedures which facilitate a convergence of expectations.10 Institusi memajukan kerjasama internasional dengan menyediakan informasi

9

David. N Balaam dan Michael Veseth. “Introduction to International Political Economy”, (New Jersey: Prentice Hall, 1996), hlm. 42. 10 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, (United Kingdom: Princeton University Press, 1984), hlm. 59.

4


dan dengan mengurangi biaya. Institusi internasional tersebut dapat berupa organisasi formal, seperti WTO.11 Untuk membantu memahami aplikasi teori institusionalis dalam konteks masuknya Tiongkok ke dalam WTO dapat diperhatikan dari tinjauan integrasi ekonomi. Munculnya Institusi Internasional akan mendorong terjadinya integrasi ekonomi, dan integrasi ekonomi yang terbentuk dari masuknya Tiongkok ke dalam keanggotaan WTO adalah integrasi internasional. Integrasi internasional adalah proses dimana segala kebijakan yang semula ditangani oleh pemerintah nasional beralih ke unit-unit politik yang lebih besar.12 Sepanjang sejarahnya, bidang ekonomi merupakan bidang yang paling sering diintegrasikan. Bentuk organisasi integrative yang paling umum adalah “pasar bebas” dimana seluruh negara yang berpartisipasi di dalamnya akan mengkonsolidasikan semua atau sebagian aktivitas ekonomi mereka melalui suatu badan organisasi internasional. Ada dua instrumen khusus yang digunakan dalam integrasi ekonomi internasional. Pertama, setiap negara harus menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka sehingga barang-barang bisa mengalir secara bebas dalam perdagangan internasional. Kedua, seluruh negara sepakat memperlakukan negara lain dengan satu kebijakan ekonomi tunggal.13 Pembahasan World Trade Organization merupakan organisasi internasional utama dalam mengatur perdagangan internasional, yang memiliki tujuan untuk meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk memberikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia di dunia.14 Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan intenasional yang dihasilkan oleh para negara anggota WTO melalui proses negosiasi. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka. 15 11

Robert O. Keohane. International Institutions and State Power, (Boulder : Westview Press, 1989), hlm. 9. Walter S. Jones. Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan tatanan dunia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1988), hlm 427. 13 Ibid, hlm. 429-430. 14 Daniel S. Ehrenberg, "The Labor Link: Applying the International Trading System To Enforce Violation of Forced and Child Labor", (20 Yale Journal of International Law., 1991), hlm.391. 15 Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Organization), ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm. 1. 12

5


Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia kontemporer, membawa ketertarikan terhadap perdebatan tentang hubungan luar negeri Tiongkok, terutama pada tujuan politik luar negeri negara ini dan prioritasnya. Di satu sisi, beberapa ahli mengatakan bahwa Tiongkok memiliki prioritas utama untuk mendapatkan status superpower dan pemimpin Asia serta dunia dengan pengaruh pertumbuhan ekonominya dan diplomasi. Morrison mengatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan peningkatan ekonomi yang besar menyebabkan Tiongkok disebut-sebut sebagai the next superpower.16 A. Penyesuaian struktural Tiongkok pasca masuk ke dalam WTO Setelah masuk ke dalam WTO, dengan berbagai prinsip dan peraturan yang terdapat di dalamnya, Tiongkok perlu melakukan penyesuaian struktural dengan melakukan perubahan kebijakan atau mereformasi beberapa peraturan dalam sektor perekonomiannya. Selain itu, dengan masuknya Tiongkok ke dalam WTO yang peraturannya disusun oleh berbagai negara di dunia, diharapkan Tiongkok juga bisa turut mempengaruhi perumusan kebijakan yang akan datang seiring dengan perkembangan Tiongkok sebagai salah satu negara yang diperhitungkan di dunia karena kekuatan ekonominya. Penyesuaian struktural yang dilakukan oleh Tiongkok ini juga turut berperan membawa perkembangan ekonomi maupun politik Tiongkok karena, seiring dengan berjalannya proses integrasi dengan WTO, pemerintah Tiongkok melakukan perubahan regulasi ke arah yang lebih baik. Dengan mengikuti peraturan internasional dan prinsipprinsip WTO, penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok membawa negera mereka berintegrasi dengan dunia internasional dan menuju keterbukaan demi tercapainya negara Tiongkok yang lebih berkembang. A.1 Liberalisasi Harga Dalam hal liberalisasi harga, pemerintah Tiongkok melakukan sejumlah langkah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti pengurangan besar tarif bea cukai, penghapusan sistem kontrol harga dan penghapusan kuota impor serta pembatasan hak dagang. Sejak masuk ke dalam WTO mekanisme kontrol harga mulai dihapuskan. Kontrol harga hanya berlaku bagi beberapa sektor tertentu seperti tembakau yang komoditas pengelolaannya 16

Wayne M, Morrison. CRS Report for Congress – China’s Economic Condition. Diakses dari : http://fpc.state.gov/documents/organization/194783.pdf pada 16 Februari 2014 pukul 22.30.

6


dikontrol langsung oleh pemerintah. Pada tahun 2003 tercatat bahwa hampir 90 persen transaksi dagang yang dilakukan telah menggunakan harga pasar internasional.17 Penyesuaian yang selanjutnya dalah penurunan tarif bea cukai bagi barang impor. Sejak menjadi anggota WTO, telah terdapat penurunan tarif bea cukai dari 15,6 persen pada tahun 2001 menjadi sebesar 9,7 persen pada tahun 2005. Tiongkok juga telah menghapuskan kebijakan kuota impor dan pembatasan hak dagang suatu negara tertentu untuk bisa beroperasi di Tiongkok. Hal tersebut dilakukan karena salah satu prinsip perdagangan bebas WTO yaitu prinsip non-diskriminasi harus mulai diterapkan oleh pemerintah Tiongkok.18 A.2 Perubahan Institusional Sistem pasar membutuhkan sistem regulasi yang baik dan transparan agar dapat berjalan dengan baik. Tercatat sejak sebelum maupun setelah Tiongkok masuk menjadi anggota WTO, pemerintah Tiongkok telah meninjau kembali 2300 undang-undang, regulasi administratif serta peraturan departemen negara. Pasca masuk menjadi anggota WTO, pemerintah Tiongkok akhirnya merevisi sebanyak 325 regulasi dan menghapus 830 regulasi lain yang bersifat kontradiktif dengan sistem pasar internasional dan bisa sesuai dengan prinsip sistem perdagangan WTO.19 Pemerintah Tiongkok juga melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar RRC pada Maret 1994 dan Maret 2004. Pasal 11 dari UUD menetapkan bahwa sektor ekonomi non-publik merupakan komponen penting dalam sistem pasar maka, pemerintah perlu melindungi kepentingan dan hak dari sektor ekonomi non-publik.20 Kemudian, pada tahun 2005 pemerintah Tiongkok juga melakukan sejumlah langkah untuk menjamin transparansi sistem ekonomi dan perdagangan dengan mengesahkan peraturan formulasi peraturan administratif (regulations on procedures for the formulation of administrative 17

Organization for economic co-operation and development (OECD) OECD economic surveys – China volume 2005/12, hlm 12-14. Diakses dari http://www.oecd.org/regreform/facilitation/42024340.pdf pada 27/04/14 pukul 21.30. 18 Ibid. 19 Regulasi yang direvisi pemerintah Tiongkok mencakup berbagai hal, seperti perdagangan barang dan jasa, proteksi hak intelektual yang terkait dengan perdagangan, transparansi, serta implementasi aktivitas perdagangan yang seragam. Lihat, Long Guoqiang “China Accession to the WTO: Experience and Lessons (Beijing: WBI, 2006) diakses dari : www.siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBITraining/China_Accesion_To_WTO_L Guoqiang_eng.ppt pada 28/04-14 pukul 22.10. 20 Trade Policy Review, Report by the WTO secretariat “People Republic of China”, 26 June 2006, hlm 34. Diakses dari http://www.eastlaw.net/wto/Chinatrade%20WTO%20Report.pdf pada 28/04/14 pukul 23.40.

7


regulations). Peraturan tersebut memberikan akses kepada publik untuk memberikan opininya terkait dengan rancangan UU yang dibahas melalui forum, seminar atau media komunikasi tertulis, seperti internet maupun media berita. Hal tersebut menjadikan publik atau masyarakat mendapatkan kesempatan untuk turut berperan dalam perumusan kebijakan negara yang juga salah satu pendorong dalam proses demokratisasi.21 A.3 Reformasi BUMN Tiongkok Salah satu prinsip WTO, yaitu non diskriminasi mengharuskan pemerintah Tiongkok untuk mencabut subsidi mereka kepada perusahaan milik negara (state owned enterpriseBUMN). Prime (2002) mengatakan bahwa dengan dibukanya berbagai sektor bagi kompetisi yang mengizinkan perusahaan-perusahaan luar negeri masuk, diharapkan BUMN Tiongkok bisa melakukan berbagai improvisasi untuk menghindari kekalahan dalam kompetisi perekonomian global.22 Dampak aksesi Tiongkok ke dalam WTO pada masalah BUMN ini berkaitan dengan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat Tiongkok. Tiga hal yang perlu dicatat sebagai implikasi aksesi WTO bagi BUMN di Tiongkok adalah mengenai subsidi bagi perusahaan, kedua, pembukaan sektor finansial bagi perusahaan keuangan swasta dan asing, serta yang terakhir, adalah sektor jasa yang mengizinkan perusahaan swasta dan asing masuk.23 Dalam keanggotaan protokol WTO mengenai subsidi dalam agreement on subsidies and countervailing measures (SCM), bahwa Tiongkok harus melaporkan segala bentuk subsidi secara spesifik dan lengkap kepada WTO. SCM menyebutkan bahwa subsidi bagi BUMN dikategorikan sebagai subsidi khusus karena, BUMN menerima dana yang tidak proposional dengan sektor lain. Oleh karena itu, setelah masuk WTO, Tiongkok harus menghapuskan subsidi untuk BUMN yang tidak efisien. Selain itu, WTO juga mereformasi kebijakan finansial yang membuat bank-bank menjadi berorientasi pada keuntungan sehingga lebih selektif dalam memberikan dana kredit, termasuk pada BUMN. Satu-satunya cara untuk BUMN mendapatkan dana adalah melalui kredit bank. Namun untuk mendapatkannya BUMN harus bersaing ketat dengan perusahaan lain dan meningkatkan performa kerjanya 21

Ibid. Penelope B. Prime. China Joins the WTO: How, Why and What Now?, (Business Economics vol XXXVII, No. 2, 2002), hlm. 26-32. Diakses dari http://www.Chinacenter.net/resources/publications/pdf/WTOPrime3.pdf pada 28/4/14 pukul 23.30. 23 Ibid. 22

8


agar dapat dinilai sebagai perusahaan yang efisien dan menguntungkan. 24 Dengan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi BUMN. 25 B. Dampak Keanggotaan WTO bagi Perubahan Ekonomi Tiongkok Apabila Tiongkok ingin tetap menikmati pertumbuhan ekonomi nomor satu di dunia, maka Tiongkok harus berusaha untuk masuk ke dalam keanggotaan WTO. Keanggotaan WTO dapat mendorong para investor untuk mempercayai Tiongkok memiliki prospek yang baik dan ingin mengubah perekonomian mengikuti peraturan internasional. Salah satu alasan suatu negara untuk ingin masuk ke dalam WTO adalah untuk menarik investor asing. Para investor asing biasanya mencari tempat dimana kondisi negara tersebut stabil dan menjanjikan keuntungan yang besar. Investor ini cenderung tidak menyukai perubahan dan ketidakstabilan yang bisa berakibat buruk terhadap bisnis mereka. Salah satu ukuran yang dapat dipergunakan oleh para investor untuk mendapat kondisi tersebut adalah keanggotaan di dalam WTO.26 Terdapat dua keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh Tiongkok dari keanggotaan WTO. Pertama, jaminan kesamaan tarif atas ekspor barang Tiongkok, khususnya dengan AS yang menjadi negara tujuan ekspor Tiongkok. Peningkatan ekspor Tiongkok seperti tekstil, otomotif, mainan dan sebagainya merupakan faktor pertumbuhan ekonominya, sehingga melindungi ekspor Tiongkok adalah hal yang paling penting. Kedua, menghindari tindakan proteksionis yang mungkin dilakukan terhadap ekspor barang Tiongkok. Dengan menjadi anggota WTO, Tiongkok mendapatkan perlindungan dari WTO yang mengatur perdagangan global bagi para anggotanya.27 Pada tahun 2001 keuntungan Tiongkok pada perdagangan internasional berada di angka 23 miliar dolar dan meningkat menjadi 262 miliar dolar pada tahun 2007, bahkan pada

24

Perusahaan yang efisien disini diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan tersebut untuk menggunakan sumber daya yang ia miliki (manusia, modal, dan kondisi), dengan segala keterbatasannya untuk meraih keuntungan maksimal dengan menjalankan strategi-strategi yang fleksibel. 25 Claustre Bajona and Tianshu Chu. “China’s WTO Accession and its Effects on State-Owned Enterprise”. (East West Working Paper No. 70 April 2004, Hawaii) diakses dari: .http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/ECONwp070.pdf pada 28/4/14 pukul 23.55. 26 Cobert Hugh, “Issues in the Accession of China to the WTO system”, Journal of Northeast Asian Studies, Fall, Vol XV, No 3, 1996, hlm. 26. 27 Stuart Harris, “China role in the WTO and APEC” dalam David S.G. Goodman & Gerald Segal, China Rising: Nationalism and Interdependence, (International Institutes for Strategic Studies, Routledge, New York, 1997).

9


tahun 2008 meningkat hingga 295 miliar dolar.28 Menurut perhitungan tersebut juga, Tiongkok akan menjadi trading nation nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (dengan andil sebesar 12%) dan melampaui Jepang (dengan andil sebesar 5%). Perdagangan Tiongkok yang mengandalkan barang murah namun berkualitas baik dengan biaya tenaga kerja yang murah menjadikan Tiongkok sebagai salah satu pemain utama di pasar global.29 Sebagai negara yang terus tumbuh dengan pesat, Tiongkok terus melakukan kerjasama dengan berbagai negara sebagai mitra yang saling menguntungkan dari akses yang diberikan oleh WTO. Pada tahun 2010, total ekspor Tiongkok mencapai 1743,3 miliar dolar sedangkan total impornya mencapai 1520,3 miliar dolar. Secara keseluruhan, Tiongkok mendapatkan surplus 273 miliar dolar dari rasio perbandingan ekspor-impornya.30 Pada tahun 2010, negara yang paling banyak menjadi sumber impor Tiongkok adalah Jepang yang mencapai 13,3% dari total impor, Taiwan sebesar 9,2%, Amerika Serikat sebesar 7,2%, diikuti Korea Selatan dengan persentase 5,2%, dan selanjutnya Jerman dengan persentase 4,9%. Sementara konsumen terbesar terhadap ekspor Tiongkok adalah Amerika Serikat dengan persentase 17,7% dari total ekspor, Hong Kong sebesar 13,3% dari total ekspor, Jepang sebesar 8,1% dari total ekspor, diikuti Korea Selatan sebesar 5,2% dari total ekspor, dan yang terakhir Jerman sebesar 4,1% dari total ekspor.31 Pada tahun 2010, berdasarkan data-data tersebut Tiongkok berhasil menjadi negara eksportir terbesar di dunia.32 Ekspansi perdagangan yang diperoleh Tiongkok melalui WTO juga memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota WTO lainnya. Hal ini juga menyebabkan Tiongkok sebagai target pasar yang baik mengingat jumlah populasinya yang sangat besar. Tiongkok kemudian diuntungkan dengan kehadiran dari komoditas dan pebisnis asing yang masuk ke dalam pasar mereka. Pebisnis asing yang memiliki saham di perusahaan Tiongkok ataupun mendirikan perusahaan mereka di Tiongkok akan memperbanyak investasi asing di Tiongkok. Selain itu, kehadiran dari perusahaan asing juga membantu pemerintah Tiongkok

28

John dan Doris Naisbitt, China Megatrends, (New York: Harper Collins, 2010), hlm. 102. Fan Zhai dan Shantong Li, The Implication of Accession to WTO on China’s Economy, diakses dari http://monash.edu.au/policy/conf/76FanZhai.pdf, hlm. 1. Diakses pada diakses pada 18/4 2014 pukul 22.10. 30 Op Cit, Martin Jacques, hlm. 37-44. 31 Ibid. 32 The World factbook-China, diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ch.html pada18/4/14 pukul 23.45. 29

10


dalam mengentaskan pengangguran melaui perekrutan pegawai pada perusahaan asing tersebut. 33 Untuk bisa memaksimalkan dampak yang diberikan WTO terhadap akses pasar yang lebih luas, pemerintah Tiongkok kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan yang menunjukkan komitmennya terhadap liberalisasi pasar. Pada tahun 2003, pemerintah Tiongkok mengeluarkan regulasi terkait kegiatan ekspor dan impor mereka yang tercantum dalam Regulations of the People's Republic of China on Import and Export Duties.34 Regulasi ini terdiri dari 6 pasal dan 67 ayat yang membahas ketentuan tarif ekspor dan impor barang Tiongkok. Selain itu, pada 1 Juli 2004 pemerintah Tiongkok mengesahkan hukum perdagangan asing Tiongkok yang mengatur bagaimana Tiongkok melakukan hubungan perdagangan dengan pihak asing.35 Hukum perdagangan asing Tiongkok ini terdiri dari 11 pasal dan 70 ayat yang membahas aturan-aturan perdagangan yang berlaku bagi Tiongkok dan mitra dagangnya. Hukum perdagangan ini mencakup ekspor-impor barang dan teknologi, perdagangan jasa dan kerjasama perdagangan dengan pihak asing. Pada pasal 1 tertulis bahwa Tiongkok diperbolehkan untuk melakukan perdagangan dengan pihak asing yang didasarkan kepada prinsip keuntungan bersama, baik secara bilateral, multilateral, maupun dalam berbagai jenis perjanjian kerjasama perdagangan. Kemudian, untuk melihat apakah integrasi ekonomi yang dilakukan Tiongkok dengan WTO dapat membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomiannya, perlu ditinjau data mengenai keadaan GDP di tahun Tiongkok pertama kali bergabung dengan WTO sampai dengan 10 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

33

Tony Saich, Governance and Politics of China. (New York: Palgrave Macmillan, 2004)., hlm. 5. Diakses dari Ministry of Commerce People Republic of China pada : http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715851.html 16/5/14 pukul 23.20. 35 Foreign Trade Law of The People's Republic of China dapat diakses dari Ministry of Commerce People Republic of China pada : http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html 16/5/14 pukul 23.46. 34

11


Grafik 1.3. GDP Tiongkok 2001-2010

Sumber: Trading Economics – World Bank Group 2014

Grafik tersebut menunjukkan tingkat GDP (balok biru) dalam satuan Billion USD (miliar dolar). Tampak pada diagram tersebut pada tahun 2001 sewaktu Tiongkok mulai masuk menjadi anggota WTO, GDP Tiongkok tercatat sebesar 1.320 miliar dolar, setahun kemudian meningkat sebesar 8,1% menjadi 1.450 miliar dolar. Pada tahun 2003, pertumbuhan GDP Tiongkok masih tetap meningkat 10,3% menuju angka 1.640 miliar dolar. Lalu pada tahun 2004 GDP Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 9,9% menjadi 1.930 miliar dolar, lalu meningkat kembali sebesar 10,5% menjadi 2.260 miliar pada tahun 2005. Pada tahun 2006, GDP Tiongkok terus meningkat menyentuh angka 2.710 miliar dolar, dan menuju tahun 2007, perkembangan GDP Tiongkok naik cukup pesat sebesar 13% menjadi 3.490 miliar dolar. Di tahun berikutnya GDP Tiongkok mulai mengalami penurunan peningkatan yang disebabkan mulainya krisis ekonomi global, yaitu hanya meningkat 11,2%, yaitu sebesar 1.027 miliar dolar menjadi 4.520 miliar dolar. Di tahun 2009, peningkatan pertumbuhan GDP Tiongkok hanya meningkat 9% sebesar 470 miliar dolar, menjadi 4.990 miliar dolar karena dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi. Dan terakhir pada tahun 12


2010 meningkat sebesar 11,9% menjadi 5930 miliar dolar. Pada tahun 2007 perkembangan GDP Tiongkok tercatat mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 13% mencapai angka 3.490 miliar dolar. Dalam sepuluh tahun keanggotaannya dalam WTO, GDP Tiongkok tumbuh dari 1200 miliar menjadi 5930 miliar, atau sekitar 450% dan rata-rata peningkatan GDP tahunan sebesar 9.5%.36 Dilihat dari data perkembangan tahunan GDP Tiongkok sebelum dan sesudah masuk ke dalam WTO, memang pasca masuk WTO pertumbuhan tertinggi yang tercatat adalah hanya sebesar 13% pada tahun 2007, sedangkan pada data sebelum Tiongkok masuk WTO tercatat mencapai 14,2% pada tahun 1992. Namun jika dilihat ke belakang peningkatan GDP merupakan fokus utama bagi pemerintah Tiongkok mekanisme pasar mulai berjalan dan kekuatan pasar yang lebih penting semakin menguat sehingga tingkat GDP Tiongkok mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Namun, dampak dari tingginya peningkatan GDP tersebut, Tiongkok harus mulai menghadapi tingkat inflasi37 yang tinggi. Pemerintah Tiongkok kemudian melakukan perubahan kebijakan kembali untuk menstabilkan perekonomian Tiongkok dengan cara memotong investasi publik, pengetatan jumlah uang yang beredar, kenaikan suku bunga dan langkah-langkah lainya. Setelah proses stabilisasi tersebut dapat dilihat peningkatan GDP tahunan Tiongkok kembali menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,1%.38 Perkembangan GDP periode 2001-2007 dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang paling stabil, meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun 2008 akibat dari adanya krisis ekonomi global. Perkembangan ekonomi Tiongkok tersebut dapat dikatakan stabil karena kebijakan ekonomi yang diterapkan telah memperhatikan berbagai sektor ekonomi yang penting agar tidak terjadi inflasi. Prinsip-prinsip WTO yang diadaptasi oleh Tiongkok pun turut berperan dalam proses perumusan kebijakan ekonomi mereka. Dapat dikatakan, perkembangan ekonomi Tiongkok sebenarnya sudah dimulai sejak masa Deng Xiaoping merumuskan era keterbukaan bagi Tiongkok dan memajukan sektor 36

http://www.tradingeconomics.com/china/gdp diakses pada 18/4/14 pukul 23.58. Proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. 38 Andhong Zhu dan David M. Kotz, “The Dependence of China's Economic Growth on Exports and Investment”, (Massachusets, 2010), diakses dari http://people.umass.edu/dmkotz/China_Growth_Model_%2010_09.pdf pada 13/5/14 pukul 23.50. 37

13


arus investasi asing sejak tahun 1992, namun peran WTO juga ikut membantu Tiongkok sebagai suatu kendaraan yang memfasilitasi kepentingan nasional mereka yaitu era keterbukaan dengan memberikan akses kepada ekspansi pasar mereka dengan negara-negara anggota WTO. Tiongkok pada tahun 2010 termasuk ke dalam 5 negara dengan tingkat GDP terbesar di dunia. Jumlah GDP mengacu kepada nilai pasar yang dihasilkan dari setiap barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jumlah nominal GDP pun menjadi suatu indikator bahwa negara-negara yang memiliki jumlah GDP yang lebih tinggi akan termasuk ke dalam negara maju dengan masyarakat yang sejahtera.39 Dapat dilihat perbandingan dari 5 negara di dunia dengan GDP terbesar di dunia pada tahun 2010 pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2. 5 Negara dengan GDP terbesar di dunia tahun 2010

No

Negara

GDP40

GDP Per Kapita

Populasi di bawah garis kemiskinan

1

Amerika Serikat

14.66

USD 47200

15.10%

2

Tiongkok

5.878

USD 7600

2.80%

3

Jepang

5.549

USD 34000

15.70%

4

Jerman

3.316

USD35700

15.50%

5

Perancis

2.583

USD 33100

6.20%

Sumber : The World Factbook 2014 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Tiongkok merupakan negara nomor 2 dengan GDP terbesar di dunia di bawah Amerika Serikat. Pada tahun 2010 ini juga Tiongkok akhirnya melampaui Jepang menjadi negara dengan kekuatan perekonomian kedua terbesar dunia setelah AS. Selain itu, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Tiongkok merupakan yang paling rendah di antara negara-negara lainnya, ini merupakan nilai plus bagi Tiongkok karena meskipun GDP per kapita Tiongkok hanya termasuk ke dalam upper middle income,

39

Stephen G Cecchetti, Mohanty and Zampolli, “The real effects of debt”, BIS Working papers No 352 (September, 2001) diakses dari http://www.bis.org/publ/work352.htm pada 29/04/14 pukul 00.10. 40 Dalam miliar dollar.

14


namun Tiongkok mampu mengatasi kemiskinan di Tiongkok atau dengan kata lain pemerataan ekonomi telah tercapai di Tiongkok.41 Dari data di atas, dapat disimpulkan, bahwa semenjak Tiongkok masuk menjadi anggota WTO dan mengintegrasikan perekonomian Tiongkok dengan dunia,

ekonomi

Tiongkok mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika dikaitkan dengan teori liberalisme institusionalis, arah interaksi Tiongkok pada tingkat global yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan integrasi yang sangat kuat. Dimulai dengan penyesuaian struktural, Tiongkok yang menerapkan prinsip-prinsip dan peraturan WTO dalam merumuskan regulasi yang akan digunakan pemerintah Tiongkok untuk membangun perekonomian ke arah yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan perekonomiannya dengan pasar bebas internasional, Tiongkok terbukti mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat jika dilihat dari GDP Tiongkok yang pada tahun 2010 sebesar 5930 miliar dolar, berhasil menjadi negara kedua dengan GDP terbesar di dunia. Dengan menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan dan mulai membuka dirinya kepada dunia internasional, Tiongkok juga menjadi negara eksportir terbesar di dunia dan menjadi target terbesar FDI menggantikan Amerika Serikat. Pemerataan ekonomi juga merupakan salah satu tujuan Tiongkok untuk mensejahterakan masyarakatnya. Terbukti dari kebijakan redistribusi dari pemerintah Tiongkok dimana setengah dari hasil keuntungan industri dialokasikan untuk pengembangan kesejahteraan rakyat. Akhirnya pada tahun 2010, angka kemiskinan Tiongkok hanya sebesar 2.8 persen. Pengaruh positif yang diberikan dari WTO terhadap perkembangan ekonomi Tiongkok adalah membantu pasar mereka untuk berekspansi lebih luas lagi, khususnya dengan negara-negara anggota WTO. WTO juga memberikan akses bagi negara-negara lain untuk berinvestasi dengan Tiongkok sehingga memberikan keuntungan bagi modal asing yang masuk. Pemberian akses pasar yang lebih luas selaras dengan kebijakan pintu terbuka yang berasal dari pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, WTO merupakan suatu peran pendukung yang sangat penting bagi kemajuan perkembangan perekonomian Tiongkok.

41

Data diolah dari: The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2195.html dan http://blog.microplace.com/2011/10/which-10-countries-have-highest-gdp.html diakses pada 29/04/14 pukul 00.20.

15


B. Dampak Keanggotaan WTO bagi Perubahan Politik Tiongkok Selain itu WTO juga memberikan dampak bagi perubahan perpoltikan domestik Tiongkok. Masuknya Tiongkok ke dalam WTO yang merupakan organisasi internasional akan menyebabkan perubahan pada sistem politik Tiongkok. Kerjasama antara negara-negara dalam suatu organisasi internasional ini akan menimbulkan keuntungan timbal balik. Sebagai akibat dari hasil kerjasama Tiongkok dan organisasi internasional, terjadi suatu interdependensi ekonomi. Interdependensi ekonomi akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan integrasi politik dan mewujudkan perdamaian.42 Sesuai dengan pandangan teori institusionalis bahwa Tiongkok cenderung untuk membuka diri dan tidak menolak untuk bergabung dengan institusi internasional. Sebaliknya, Tiongkok justru berkeinginan untuk bekerjasama atau berintegrasi dengan institusi internasional. Kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut sangat penting dilakukan bagi keamanan dan kesejahteraan Tiongkok. Tiongkok yang kemudian melaksanakan politik terbuka terhadap dunia luar secara menyeluruh, bersedia di atas dasar prinsip persamaan derajat dan saling menguntungkan mengembangkan hubungan perdagangan. Kerjasama ekonomi dan teknik serta pertukaran ilmu dan budaya secara luas dengan berbagai negara dan daerah di dunia, untuk mendorong kemakmuran bersama.43 Hal ini juga sesuai dengan salah satu teori institusionalis bahwa perkembangan integrasi politik dapat terdorong karena pada saat ini dunia bukan lagi zero sum game, yaitu dengan satu aktor menang dan aktor yang lainnya kalah, namun berupa positive sum game, yaitu melalui kerjasama maka semua aktor akan mendapatkan keuntungan bersama.44 Setelah berbagai pengaruh yang diperoleh pasca aksesinya ke WTO, Tiongkok juga mendapatkan dampak positif dalam kondisi perpolitikan mereka. Konteks positif dalam perkembangan politik di Tiongkok ini diartikan sebagai perkembangan menuju ke arah yang lebih baik yang berhasil mensejahterakan masyarakat Tiongkok. Parameter yang digunakan di sini untuk menganalisis, sejauh mana WTO mempengaruhi perpolitikan Tiongkok dilihat

42

James Burton, “World Society”, (Cambridge: Cambridge University Press , 1972), hlm. 63. Zheng, Yongnian, Discovering Chinese Nationalism in China, Joseph Fewsmith Political Science Quarterly Vol. 115, No. 2. Summer, 2000. 44 John T. Rourke. International Politics on the World Stage, (New York, Dushkin publication, 1991), hlm. 442. 43

16


dari segi transparansi dan proses pengambilan keputusan yang sudah mulai melibatkan unsur masyarakat. Tiongkok yang sekarang adalah Tiongkok yang berbeda dibandingkan dengan masa pemerintahan Mao Zedong. Secara ekonomi, Tiongkok telah mendapatkan berbagai pencapaian yang dapat dikatakan sebagai raksasa ekonomi baru di dunia. Meskipun masih mempertahankan kekuasaan partai komunisnya, Tiongkok bisa mengangkat strata ekonomi sebagian besar masyarakatnya. Komunisme di Tiongkok tetap memegang kekuasaan baik dalam kekuatan ekonomi maupun politik. Walaupun Tiongkok masih dianggap sebagai negara otoriter karena kekuasaan tunggal partai komunis, tetapi pada kenyataanya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pasca aksesi WTO, diketahui ada munculnya suatu kebebasan dalam diri bangsa Tiongkok. Kebebasan berbicara, informasi, bergerak serta kebebasan dalam mencari pekerjaan adalah suatu hasil yang tidak pernah dicapai sebelumnya oleh pemerintahan Tiongkok.45 Tiongkok memang secara terencana membuka dirinya kepada dunia internasional. Namun, ketika ekonomi mereka berkembang, masalah mulai muncul. Sebab pada kondisi seperti itu, kemampuan pemerintah pusat untuk memantau perilaku pejabat pemerintah di level bawah menjadi tidak sebanding. Di satu sisi, kompleksitas masalah akibat pergerakan ekonomi makin tinggi. Di sisi lain, ada desakan agar pemerintah membuka diri karena masyarakat yang makin terinformasikan. Oleh karena itu, transparansi mulai diperoleh masyarakat Tiongkok dan memberikan hak untuk mengkritik dan memberi komentar pada kebijakan pemerintah.46 Dengan kata lain, meskipun Tiongkok tidak bisa mencapai demokrasi, transparansi yang didapatkan oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan stabilitas politik Tiongkok. Terbukti dengan penggabungan dua konsep tersebut, Tiongkok melahirkan suatu konsep baru dimana pemerintah kuat dan semi otoriter yang dibantu oleh kebebasan masyarakat dalam berpendapat namun dalam koridor tertentu saja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari awal keterbukaan Tiongkok pada dunia internasional, juga menyebabkan dorongan terhadap akan adanya keterbukaan informasi dalam negeri Tiongkok sendiri meskipun masih memegang prinsip-prinsip komunisme. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan dalam perubahan politik Tiongkok karena dengan menyediakan saluran kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya 45

F.X. Sutopo, China: Sejarah Singkat, (Jakarta: Arruzz Media, 2009)., hlm. 117. Ann Florini, Hairong Lai, dan Yeling Tan, China Experiments: From Local Innovations to National Reform. (Wasington DC: Brookings Institution Press, 2012)., hlm. 162-163. 46

17


secara lebih besar dan akuntabilitas, stabilitas politik dan pemerataan kekuasaan di Tiongkok juga akan semakin berkembang. Kesimpulan WTO memiliki peran suportif dalam perkembangan ekonomi Tiongkok.

Dalam

melanjutkan era keterbukaannya, pemerintah Tiongkok mengintegrasikan diri dengan WTO untuk bisa melakukan ekspansi pasar. Dengan bergabung ke dalam WTO, Tiongkok kemudian mendapatkan akses untuk memperluas pasar mereka dengan negara-negara anggota WTO. Dengan tersedianya akses pasar yang luas ini juga dapat memfasilitasi upaya ekspansi bisnis perusahaan Tiongkok. Dengan masuk ke dalam WTO, Tiongkok berhasil dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Hal tersebut terbukti dengan Tiongkok berhasil mendapatkan berbagai pencapaian yang sangat baik seperti peringkat 2 GDP terbesar di dunia, memiliki cadangan devisa negara terbesar di dunia yang bisa membantu mengatasi krisis ekonomi global, eksportir utama dunia dan negara yang merupakan target utama modal asing untuk di investasikan dalam suatu negara. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran WTO yang berperan penting dalam melakukan ekspansi pasar bagi Tiongkok dan mempermudah diplomasi ekonominya dengan negara-negara anggota WTO yang lainya. Setelah berbagai dampak positif yang didapatkan oleh Tiongkok pasca aksesinya ke dalam WTO, Tiongkok juga mendapatkan dampak positif dalam perkembangan politiknya. Dari lahirnya integrasi ekonomi dengan dunia internasional khususnya dengan negara-negara anggota WTO, Tiongkok berhasil melakukan berbagai resolusi terhadap permasalahan-permasalahan politiknya, khususnya dalam hal transparansi politik domestiknya. Daftar Referensi Sumber Buku dan Jurnal Balaam, David. N dan Michael Veseth. “Introduction to International Political Economy” New Jersey: Prentice Hall, 1996 Burton, James, “World Society”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1972. Ehrenberg, Daniel S. "The Labor Link: Applying the International Trading System To Enforce Violation of Forced and Child Labor", 20 Yale J.Int'l L.,1991.

18


Florini, Ann, Hairong Lai, dan Yeling Tan, China Experiments: From Local Innovations to National Reform. Wasington DC: Brookings Institution Press, 2012. Harris, Stuart, “China role in the WTO and APEC” dalam David S.G. Goodman & Gerald Segal, China Rising: Nationalism and Interdependence, International Institutes for Strategic Studies, Routledge, New York, 1997. Hugh Cobert, “Issues in the Accession of China to the WTO system”, Journal of Northeast Asian Studies, Fall, Vol XV, No 3, 1996 I, Wibowo. Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina merebut peluang dalam Era Globalisasi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2004. Jacques, Martin. When China Rules The World. England: Penguin Books. 2012. Jones, Walter

S. Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik

Internasional, dan tatanan dunia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1988. Keohane, Robert O. International Institutions and State Power. Boulder : Westview Press, 1989. Nainggolan, Poltak Partogi. Reformasi Ekonomi RRC era Deng Xiao Ping, pasar bebas dan kapitalisme dihidupkan lagi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Naisbitt, John dan Doris, China Megatrends, New York: Harper Collins, 2010. Prime, Penelope B. China Joins the WTO: How, Why and What Now?, Business Economics vol XXXVII, No. 2, 2002 Rourke, John T. International Politics on the World Stage. New York, Dushkin publication, 1991. Saich, Tony. Governance and Politics of China. New York: Palgrave Macmillan, 2004. Sutopo, F.X., China: Sejarah Singkat, Jakarta: Arruzz Media, 2009. Sutter, Robert G. Chinese Foreign Relations: Power and Policy since Cold War. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher Inc, 2008 19


Zheng, Yongnian, Discovering Chinese Nationalism in China, Joseph Fewsmith Political Science Quarterly Vol. 115, No. 2. Summer, 2000 Sumber Internet China's economy grew 10.3% in 2010 diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/business12235625 pada 28 Februari 2014 22.10. Wayne M, Morrison. CRS Report for Congress – China’s Economic Condition. Diakses dari : http://fpc.state.gov/documents/organization/194783.pdf pada 16 Februari 2014 pukul 22.30. Organization for economic co-operation and development (OECD) OECD economic surveys –

China

volume

2005/12,

hlm

12-14.

Diakses

dari

http://www.oecd.org/regreform/facilitation/42024340.pdf pada 27/04/14 pukul 21.30. Trade Policy Review, Report by the WTO secretariat “People Republic of China”, 26 June 2006,

hlm

34.

Diakses

dari

http://www.eastlaw.net/wto/Chinatrade%20WTO%20Report.pdf

pada

28/04/14 pukul 23.40. Claustre Bajona and Tianshu Chu. “China’s WTO Accession and its Effects on State-Owned Enterprise”. (East West Working Paper No. 70 April 2004, Hawaii) diakses dari:

.http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/ECONwp070.pdf

pada 28/4/14 pukul 23.55. The World factbook-China, diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ch.html pada18/4/14 pukul 23.45. Foreign Trade Law of The People's Republic of China dapat diakses dari Ministry of Commerce

People

Republic

of

China

pada

:

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/20070 5/20070504715845.html 16/5/14 pukul 23.46. The

World

Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2195.html dan http://blog.microplace.com/2011/10/which-10countries-have-highest-gdp.html diakses pada 29/04/14 pukul 00.20. 20


ABSTRAK

Recommend Documents