2.2.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
2.2.1. KEPALA
BAGIAN
HUKUM
SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN
KEBUMEN Uraian
Tugas
Kepala
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. menyusun
Program
Kerja
Bagian
Kabupaten Kebumen berdasarkan Program Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen serta hasil evaluasi agar pelaksana kegiatan tercapai secara efektif dan efisien; b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; c.
menjabarkan perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen baik secara langsung maupun melalui Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci dan jelas dengan cara memahami isi perintah, konsultasi, dan koordinasi serta mencari data pendukung agar perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik;
d. mendistribusikan tugas kepada para Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan lancar; e.
melaksanakan Sekretariat
koordinasi
Daerah
dengan
Kabupaten
para
Kebumen
Kepala dengan
Bagian
pada
cara
rapat
koordinasi maupun membuat kesepakatan lintas program guna tercapainya kesamaan persepsi dan langkah untuk lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan; f.
mengadakan pembinaan kepada bawahan dengan cara memberikan arahan guna meningkatkan kinerja pegawai;
g. mengawasi dan meneliti pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian yang dibawahinya agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan; h. menyiapkan bahan dan koordinasi rumusan produk hukum daerah dengan cara meneliti konsep produk hukum daerah agar produk hukum daerah yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
i.
melaksanakan
pengkajian,
telaahan
dan
evaluasi
pelaksanaan
peraturan perundang-undangan; j.
memberikan Perangkat
pertimbangan
Daerah
atas
dan/atau
masalah
bantuan
hukum
hukum
yang
timbul
kepada dalam
pelaksanaan tugas; k. melaksanakan dokumentasi dan publikasi hukum dengan cara menyimpan, menggandakan, menerbitkan serta mendistribusikan produk hukum; l.
melaksanakan pembinaan hak asasi manusia guna peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta melaksanakan harmonisasi Peraturan Daerah disesuaikan dengan instrumen hak asasi manusia;
m. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dengan cara menginventarisir produk hukum Daerah, memasukkan data ke website Pemerintah Kabupaten Kebumen dan mengirimkan ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta ke sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; n. memberikan penilaian pekerjaan terhadap Staf yang dibawahinya pada sasaran kerja pegawai guna mengetahui kinerja pegawai, serta untuk
kepentingan
pengembangan
karir
dan
administrasi
kepegawaian; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen untuk diketahui sebagai pertanggungjawaban pelaksanan tugas dan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut; p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah lebih lanjut; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.
2.2.2. KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Uraian tugas Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut: a. menyusun perencanaan dan melaksanakan
kegiatan Sub Bagian
Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Program Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen serta hasil evaluasi agar pelaksanaan kegiatan tercapai secara efektif dan efisien; b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. menjabarkan perintah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci dan jelas dengan cara memahami isi
perintah,
konsultasi
dan
koordinasi
serta
mencari
data
pendukung agar perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik; d. mendistribusikan tugas kepada para Staf sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan lancar; e. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian
pada
Bagian Hukum Sekretriat Daerah Kabupaten Kebumen dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan; f. mengawasi dan meneliti pelaksanaan tugas Staf agar hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan; g. melakukan koreksi terhadap rancangan produk hukum Daerah yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
terkait
serta
memproses sampai ditetapkannya menjadi produk hukum Daerah; h. menyiapkan dan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai bahan penyusunan produk hukum Daerah agar produk hukum Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah dengan cara meneliti, menelaah dan mengkoordinasikannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan hukum dengan cara menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tersusunnya bahan pembinaan pengembangan hukum; k. menyusun konsep Surat Bupati Kebumen untuk penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perjanjian antara Bupati Kebumen dengan Pihak Ketiga yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; l. mengikuti rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; m. melakukan
pengkajian
produk
hukum
Pemerintahan
Desa
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. menyiapkan bahan rapat dan koordinasi dibidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; o. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan naskah Sambutan Bupati Kebumen pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan acara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah; p. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan rancangan rancangan Jawaban Eksekutif atas Tanggapan/Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen
dalam
proses
pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah; q. mengajukan Lembaran
proses Daerah
pengundangan Kabupaten
Peraturan
Kebumen
Daerah
dan
dalam
pengundangan
Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan oleh Bupati Kebumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen; r. memberikan penilaian pekerjaan terhadap Staf yang dibawahinya pada sasaran kerja pegawai guna mengetahui kinerja pegawai, serta untuk
kepentingan
pengembangan
karir
dan
administrasi
kepegawaian; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk diketahui sebagai pertanggungjawaban petunjuk lebih lanjut;
pelaksanaan
tugas
dan
untuk
mendapat
t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah lebih lanjut; dan u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 2.2.2.1. Pengevaluasi Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Pengevaluasi Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. menerima dan mencatat produk hukum yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pengendalian; b. membuat konsep telaahan hukum berkaitan dengan pengkajian produk hukum sebagai saran dan pertimbangan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk menentukan langkah lebih lanjut; c. mengoreksi konsep Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat diproses lebih lanjut; d. mengelompokkan produk hukum sesuai dengan permasalahannya untuk memudahkan pemeriksaan; e. mempelajari, memeriksa produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat diketemukan permasalahannya; f. mengevaluasi produk hukum Desa sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien g. membuat laporan hasil temuan kepada atasan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan; h. menyimpan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali apabila diperlukan i. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
2.2.2.2. Analis Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Penganalisa Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut: a. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. membuat konsep telaahan hukum berkaitan dengan pengkajian produk hukum sebagai saran dan pertimbangan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk menentukan langkah lebih lanjut; c. mengoreksi konsep Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat diproses lebih lanjut; d. mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kebumen; e. mengadakan
penelitian
berdasarkan
permasalahan
Peraturan
Perundang-undangan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; f. memberikan
saran
berdasarkan
pelaksanaan
pekerjaan
dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada atasan; g. membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atasan agar mendapat petunjuk lebih lanjut; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis. 2.2.2.3. Pengkaji Aspek Yuridis Rancangan Produk Hukum Perundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Pengkaji Aspek Yuridis Rancangan Produk Hukum Perundang-undangan
pada
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. mempelajari pedoman dan petunjuk kajian aspek yuridis rancangan produk
hukum
perundang-undangan
dan
informasi
untuk
mengetahui metode dan teknik pengkajian yang tepat; b. menghimpun rancangan produk hukum perundang-undangan dan informasi berdasarkan laporan yang masuk; c. meninjau ke lokasi/lapangan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melakukan pengkajian aspek yuridis rancangan produk hukum perundang-undangan
dan
informasi
semua
penyelenggaraan
kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; e. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani permasalahan
yang
sama
guna
memperoleh
keterpaduan
pelaksanaan kegiatan; f. membuat rekomendasi naskah hasil pengujian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait sebagai bahan pembuatan kebijakan; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis. 2.2.2.4. Penyiap Bahan Pembahasan Rancangan Undang-Undang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Penyiap Bahan Pembahasan Rancangan UndangUndang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. membuat konsep telaahan hukum berkaitan dengan pengkajian produk hukum sebagai saran dan pertimbangan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk menentukan langkah lebih lanjut; b. mengoreksi konsep Keputusan Bupati, Konsep Perjanjian, Peraturan Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat diproses lebih lanjut; c. menerima dan mencatan bahan pembahasan rancangan undangundang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; d. memeriksa dan mengklasifikasikan bahan pembahasan rancangan undang-undang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; e. mengkaji dan menelaah bahan pembahasan rancangan undangundang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; f. menyusun
konsep
penyiapan
bahan
pembahasan
rancangan
undang-undang sesuai hasil kajian, telaahan dan prosedur sebagai bahan pelaksanaan tugas;
g. mendiskusikan konsep penyiapan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; h. menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang brlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan bauk lisan maupun tertulis. 2.2.2.5. Penyiap Bahan Penyusunan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Penyiap Bahan Penyusunan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. membuat konsep telaahan hukum berkaitan dengan pengkajian produk hukum sebagai saran dan pertimbangan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk menentukan langkah lebih lanjut; b. mengoreksi konsep Keputusan Bupati, Konsep Perjanjian, Peraturan Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat diproses lebih lanjut; c. menerima dan mencatan bahan penyusunan perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; d. memeriksa dan mengklasifikasikan bahan penyusunan perundangundangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; e. mengkaji dan menelaah bahan penyusunan perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; f. menyusun konsep penyiapan penyusunan perundang-undangan sesuai
hasil
kajian,
telaahan
dan
prosedur
sebagai
bahan
pelaksanaan tugas; g. mendiskusikan konsep penyiapan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang brlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 2.2.2.6. Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
pada
Bagian
Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas; b. menjabarkan perintah Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian secara rinci dengan cara memahami isi perintah, konsultasi, koordinasi
serta
mencari
data
pendukung
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; c. menerima,
menyimpan,
menyetorkan,
menatausahakan
dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Kebumen agar penatausahaan dan pertangggungjawaban keuangan serta kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Untuk Persedian
kepada
Kuasa
Pengguna
Anggaran
melalui
Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengisian uang persediaan berdasarkan Surat Penyediaan Dana atau dokumen lain yang dipersamakan; e. menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Ganti Uang Persediaan berdasarkan Surat Penyediaan Dana atau
dokumen
lain
yang
dipersamakan
setelah
Persediaan/Ganti Uang Persediaan dibelanjakan minimal 75%;
Untuk
f. menerbitkan
dan
mengajukan
Surat
Permintaan
Pembayaran
Tambahan Uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka tambahan uang persediaan berdasarkan Surat Penyediaan Dana atau dokumen lain yang dipersamakan; g. menerbitkan
dan
mengajukan
Surat
Permintaan
Pembayaran
Langsung barang dan jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Penyediaan Dana atau dokumen lain yang dipersamakan; h. menyiapkan buku kas umum, buku Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan dan ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran; i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya j. menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
fungsional
kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya melalui Bagian Umum; k. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran; l. mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/Kegiatan Sekretariat Daerah; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.
2.2.3. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA
BAGIAN
HUKUM
SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN Uraian tugas Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut: a. menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Program Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen serta hasil evaluasi agar pelaksanaan kegiatan tercapai secara efektif dan efisien; b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. menjabarkan perintah dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci dan jelas dengan cara memahami isi
perintah,
konsultasi
dan
koordinasi
serta
mencari
data
pendukung agar perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik; d. mendistribusikan tugas kepada para Staf sesuai tugas
dan fungsi
masing-masing agar semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan lancar; e. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan; f. mengawasi dan meneliti pelaksanaan tugas Staf agar hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan; g. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum dengan cara mencari dan mempelajari data, fakta riil dan peraturan perundangundangan yang terkait agar sengketa hukum dapat terselesaikan sebagaimana mestinya; h. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; i. menyiapkan bahan penelitian dalam rangka penyelesaian kasuskasus hukum yang terjadi terhadap pemerintah Daerah dengan cara
mengkoordinasikannya dengan pihak terkait agar proses penelitian berjalan dengan baik; j. menyiapkan bahan Penyuluhan Hukum dengan cara menyusun jadwal, materi dan pendukung kegiatannya demi terwujudnya peningkatan pemahaman kesadaran hukum di masyarakat; k. mengkoordinasikan pelaksanaan Penyuluhan Hukum agar dapat berjalan dengan lancar; l. melaksanakan
Penyuluhan
Hukum
untuk
meningkatkan
pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; m. menyiapkan bahan-bahan desiminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dengan cara mengkoordinasikan dengan dengan Panitia Pelaksanan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kebumen dengan cara menyusun jadwal, materi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan pendukung kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar; n. menyiapkan
bahan-bahan
harmonisasi
Peraturan
Daerah
disesuaikan Instrumen Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan dengan Panitia Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kebumen dan menyelenggarakan kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah disesuaikan dengan Instrumen Hak Asasi Manusia; o. memberikan penilaian pekerjaan terhadap Staf yang dibawahinya pada sasaran kerja pegawai guna mengetahui kinerja pegawai, serta untuk
kepentingan
pengembangan
karir
dan
administrasi
kepegawaian; p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk diketahui sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan
tugas
dan
untuk
mendapat
petunjuk lebih lanjut; q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah lebih lanjut; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.
3.1.2.1. Pengadministrasi
Bantuan
dan
Penyuluhan
Hukum
pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian
Tugas
Pengadministrasi
Bantuan
dan
Penyuluhan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. mempelajari
dan
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. melaksanakan
pengolahan
informasi
data
hak
asasi
manusia
Kabupaten Kebumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. melaksanakan pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kebumen untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; d. menyusun Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kebumen untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban e. melaksanakan
pembinaan
terhadap
peserta
lomba
Kesadaran
Hukum Kabupaten agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien; f. melaksanakan Penyuluhan Hukum pada Desa Binaan Sadar Hukum sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 3.1.2.2. Pengadministrasi Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Pengadministrasi Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. mempelajari tugas-tugas pokok pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara memahami agar pekerjaan dapat dikerjakan sesuai petunjuk; b. menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/perkara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
c. mempersiapkan ruangan untuk rapat penanganan perkara yang akan digunakan berdasarkan pelaksanaan tugas agar memudahkan pekerjaan; d. menggandakan bahan/data penanganan perkara dan data lain sebagai acuan pembahasan dalam kelancaran pelaksanaan tugas; e. mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Semarang sesuai dengan prosedur dan ketent uan yang berlaku untuk mendapaykan penyelesaian perkara; i. mengirimkan surat-surat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan alamat yang dituju; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 3.1.2.3. Pengelola Perijinan dan Rekomendasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Pengelola Perijinan dan Rekomendasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut : a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan perijinan dan rekomendasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; b. memantau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diberikan izin dan rekomendasi sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal; c. mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; d. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unitunit terkait dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; f. memberikan rekomendasi pada proses pengajuan perijinan sesuai prosedur
dan
ketentuan
diselesaikan dengan baik;
yang
berlaku
agar
pekerjaan
dapat
g. mengirimkan surat-surat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan alamat yang dituju; h. memproses sedian surat-surat kepada Sekretaris Daerah dan Bupati sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; i. mengirimkan buku Himpunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk dapat dijadikan bahan/pedoman pelaksanaan tugas; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis. 3.2.3. KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut: a. menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Program Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen serta hasil evaluasi
agar
pelaksanaan kegiatan tercapai secara efektif dan efisien; b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. menjabarkan perintah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci dan jelas dengan cara memahami isi
perintah,
konsultasi
dan
koordinasi
serta
mencari
data
pendukung agar perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik; d. mendistribusikan tugas kepada Staf sesuai tugas dan fungsi masingmasing agar semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan lancar; e. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
f. mengawasi dan meneliti pelaksanaan tugas Staf agar hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan; g. memberikan penomoran terhadap produk hukum Daerah dan pengundangan pada Lembaran Daerah atau Berita Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. merencanakan pengelolaan dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; i. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan cara menginventarisir produk hukum Daerah dan mengirimkan ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; j. melaksanakan
dokumentasi
produk
hukum
dengan
cara
menghimpun peraturan perundang - undangan yang berlaku; k. melaksanakan
penerbitan
Himpunan
Lembaran
Daerah
dan
Himpunan Berita Daerah; l. melaksanakan penggandaan dan pendistribusian produk hukum Daerah
dengan
cara menghimpun dan mendistribusikan kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk dapat dijadikan bahan/ pedoman pelaksanaan tugas; m. menerbitkan warta perundang-undangan dan abstrak peraturan perundang-undangan dengan cara menghimpun produk-produk hukum dan mewartakannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat untuk dapat diketahui; n. mengadakan penambahan koleksi dokumentasi produk hukum dengan
cara
mengajukan
perundangan-undangan
dan
usul buku
pengadaan hukum
buku untuk
peraturan melengkapi
dokumentasi dan informasi hukum; o. melaksanakan pemeliharaan terhadap dokumentasi produk hukum Daerah, buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum dengan cara memelihara dan merawat agar terpelihara dengan baik; p. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan koleksi produk hukum dengan cara membuat katalog buku koleksi, labelisasi dan membuat abstrak
peraturan
perundang-undangan
untuk
memudahkan
pencarian buku yang diperlukan; q. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
r. memberikan pelayanan informasi hukum kepada aparat Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan informasi hukum; s. membuat kliping tentang berita Kabupaten Kebumen dan tentang hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai media untuk dikliping dan didokumentasikan sebagai bahan pustaka hukum; t. memberikan penilaian pekerjaan terhadap Staf yang dibawahinya pada sasaran kerja pegawai guna mengetahui kinerja pegawai, serta untuk
kepentingan
pengembangan
karir
dan
administrasi
kepegawaian; u. memeriksa dan memberikan paraf usulan penetapan izin belajar, usulan Kartu Identitas Pegawai sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku agar proses berjalan dengan lancar; v. membuat laporan hasil kegiatan penyelesaian usulan penetapan Ijin Belajar, Laporan Realisasi Mutasi dan Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil dan usulan Kartu Identitas Pegawai (Karpeg, Karis/Karsu, Taspen) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian
Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk diketahui sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan
tugas
dan
untuk
mendapat
petunjuk lebih lanjut; x. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah lebih lanjut; dan y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. 3.2.3.1. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut: a. menerima dan mempelajari pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun program kerja, bahan dan alat pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; c. melaksanakan/mengoperasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan cara menginventarisir produk hukum Daerah dan mengirimkan ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; d. memantau jaringan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan
bidang
tugasnya
agar
dalam
pelaksanaan
terdapat
kesesuaian dengan rencana awal; e. mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; f. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit-unit terkait dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; g. mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar dapat menyelesaiakan pekerjaan yang diprioritaskan; h. membuat dokumen pengadaan barang/jasa pada Bagian Hukum sesuai
dengan
prosedur
dan
ketentuan
yang
berlaku
untuk
kelancaran pelaksanaan tugas; i. membuat katalog dan labelisasi buku sesuai dengan ketentuan untuk memudahkan pencarian; j. mengirim himpunan Perundang–undangan Kabupaten Kebumen ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk dapat dijadikan bahan/ pedoman pelaksanaan tugas; k. menerima referensi perundang-perundangan di pusat JDIH/JDIH Kabupaten lain melalui Internet agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan.
3.2.3.2. Pendokumentasi
Produk
Hukum
pada
Bagian
Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Pendokumentasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut: a. menyortir dokumentasi produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaian; b. mencatat dokumentasi produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pengklasifikasian; c. menyusun katalog dokumentasi produk hukum berdasarkan metode yang ditentukan sebagai bahan penolong agar dokumen mudah ditemukan; d. menyiapkan dokumentasi produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melayani pemakai; e. melaksanakan pemeliharaan terhadap dokumentasi produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terawat dengan baik dan benar samapai batas waktu yang ditentukan; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan. 3.2.3.3. Pengadministrasi Umum Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Uraian Tugas Pengadministrasi Umum Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut: a. mempelajari tugas-tugas pokok pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara memahami agar pekerjaan dapat dikerjakan sesuai petunjuk; b. memberikan penomoran terhadap produk hukum Daerah dan pengundangan pada Lembaran Daerah atau Berita Daerah sesuai ketentuan
dan
prosedur
yang
berlaku
agar
pekerjaan
dapat
diselesaikan dengan baik; c. melaksanakan
penerbitan
Himpunan
Lembaran
Daerah
dan
Himpunan Berita Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. menghimpun produk-produk hukum menurut tahun, jenis dan
sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian; e. melaksanakan penggandaan dan pendistribusian produk hukum Daerah
dengan
cara menghimpun dan mendistribusikan kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk dapat dijadikan bahan/ pedoman pelaksanaan tugas; f. menyimpan arsip produk hukum yang telah selesai diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mudah ditemukan kembali apabila diperlukan; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan.
