Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
PUT- 58582/PP/M.VIB/12/2014
Jenis Pajak
:
Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak
:
2010
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2010 sebesar Rp51.307.634.659,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa dalam proses pemeriksaan maupun keberatan tidak semua syarat-syarat yang dicantumkan dalam Pasal 12 ayat 1 terpenuhi, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa terdapat bunga yang harus dibayarkan oleh pemegang saham kepada pemegang sahamnya, syarat yang tidak terpenuhi tersebut yaitu pemegang saham (PT Metra Duta Lestari) berada dalam keadaan merugi dari tahun 2008 sampai dengan 2010;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding meminta agar koreksi atas Objek PPh Pasal 23 atas bunga sebesar Rp. 51,314,379,191 yang dilakukan Terbanding dibatalkan karena sesungguhnya memang tidak pernah ada pencatatan atau pembayaran bunga atau pinjaman dari pemegang saham karena dana dari pemegang saham tersebut merupakan bagian dari program penambahan modal PT Metra Duta Lestari pada Pemohon Banding;
Menurut Majelis
:
Sengketa Formal bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan koreksi yang dilakukan Terbanding terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2010 Nomor 00001/203/10/956/13 tanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Merauke dengan alasan sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan permasalahan untuk mempertimbangkan alasan formal terkait wewenang KPP Pratama Merauke untuk melakukan pemeriksaan atas biaya bunga dan kemudian menerbitkan surat ketetapan pajak; bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Merauke seharusnya adalah meliputi obyek-obyek pajak yang terutang pada wilayah cabang Pemohon Banding di Merauke; bahwa menurut Pemohon Banding KPP Merauke tidak seharusnya memeriksa dan menetapkan obyek PPh Pasal 23 atas bunga yang tidak terhutang di cabang Merauke (lokasi); bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor: BA20/1A/P118/BD.06/2013 tanggal 10 September 2013 diyatakan bahwa kegiatan dipusat meliputi pengambilan keputusan, perencanaan dan pengembangan, legalitas, management, keuangan, pembelian, pemasaran produk, hubungan kepada pemerintah dan ketenagakerjaan sedangkan di cabang Merauke adalah kegiatan operasional pabrik; bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding wewenang dalam memutuskan untuk dalam hal menerima pinjaman dari pihak lain merupakan wewenang Direksi di Kantor Pusat di Jakarta bukannya wewenang cabang Pemohon Banding di Merauke;
bahwa pembuatan keputusan dalam penambahan modal dari pemegang saham (PT Metra Duta Lestari) kepada Pemohon Banding merupakan keputusan Kantor Pusat dan bukan keputusan Kantor Cabang Merauke; bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa semua urusan keuangan berada di kantor pusat yang berada di Jakarta, sehingga setoran dari pemilik modal masuk ke rekening koran di Jakarta; bahwa dalam hal berdasarkan permintaan dari cabang untuk kegiatan operasional maka kantor pusat berada di Jakarta mentransfer ke cabang, dalam hal ini cabang Merauke; bahwa pada kenyataannya KPP Pratama Merauke tetap memeriksa dan menetapkan obyek PPh Pasal 23 atas bunga yang tidak seharusnya terhutang di cabang Merauke; bahwa terkait dengan pemeriksaan oleh KPP Pratama Merauke Terbanding menyampaikan keterangan bahwa jenis pemeriksaannya adalah pemeriksaan lokasi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan Pemohon Banding; bahwa menurut Terbanding pada prinsipnya setiap KPP memiliki kewenangan untuk menetapkan pajak termasuk PPh Pasal 23; bahwa dalam sengketa ini KPP Pasar Minggu memiliki kewenangan menerbitkan SKP PPh Pasal 23, begitu pula KPP Merauke juga memiliki kewenangan yang sama; bahwa Terbanding menyampaikan bukti dokumen berupa Surat Keterangan Terdaftar dari PT Medcopapua Industri Lestari (Pemohon Banding) yang diterbitkan oleh KPP Merauke, yang menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki kewajiban untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 23; bahwa menurut Terbanding karena ada pemeriksaan lokasi, oleh karena itu KPP Pratama Merauke meminta data pendukung antara lain berupa SPT PPh Badan dan laporan keuangan Pemohon Banding; bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon Banding diketahui bahwa aktivitas Pemohon Banding hampir 100% berada di Merauke, sehingga jika melihat dari substansinya apapun yang diputuskan oleh kantor pusat di Jakarta semua muaranya untuk menjalankan operasional di Merauke; bahwa menurut Terbanding pengenaan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Merauke sudah tepat karena pemeriksaan Kantor Pusat Perusahaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasar Minggu tidak mengenakan objek tersebut; bahwa dengan demikian menurut Terbanding tidak ada ketentuan eksternal yang mengatur Terbanding untuk tidak dapat menerbitkan SKP PPh Pasal 23 di KPP Pratama Merauke akibat adanya hutang, yang informasinya diperoleh Terbanding (dalam hal ini KPP Pratama Merauke) dari laporan keuangan Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding dalil Terbanding terkait penerbitan SKP PPh Pasal 23 oleh KPP Pratama Merauke tidak memiliki dasar hukum yang kuat; bahwa menurut Pemohon Banding, KPP Pratama Pasar Minggu tidak mengenakan PPh Pasal Pasal 23 atas dana tersebut karena dana tersebut memang bukan merupakan pinjaman sehingga tidak seharusnya dikenakan pajak atas bunga;
bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa apabila terdapat suatu biaya yang dianggap merupakan obyek pajak, seharusnya pengenaan pajak atas suatu objek tidak dapat dialihkan pengenaan dan penerbitan surat ketetapan pajaknya hanya karena pemeriksaan pada KPP lain sebagai tempat terhutang, tidak mengenakannya; bahwa menurut Pemohon Banding bahwa KPP Pratama Pasar Minggu telah benar dengan tidak menerbitkan surat ketetapan pajak karena melihat kepada substansi bahwa dana tersebut bukan merupakan utang, sedangkan KPP Pratama Merauke hanya melihat dari sudut formal semata bahwa setiap dana yang masuk ditetapkan sebagai pinjaman, sehingga mengenakan PPh Pasal 23 atas dana tersebut; bahwa pada saat pemeriksaan oleh KPP Pratama Pasar Minggu semua data dan informasi mengenai hal tersebut telah disampaikan kepada pemeriksa pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu; bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan keterangan bahwa dalam pemeriksaan PPh Badan Pemohon Banding, KPP Jakarta Pasar Minggu tidak melakukan koreksi negatif atas biaya bunga kepada pemegang saham; bahwa keterangan Pemohon Banding a quo dibenarkan oleh Terbanding bahwa tidak ada koreksi negatif atas biaya bunga kepada pemegang saham pada SPT PPh Badan Pemohon Banding; bahwa terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Pemohon Banding, menurut Terbanding untuk kasus PPh Pasal 23 secara spesifik tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa yang menerbitkan SKP adalah KPP tempat dimana PPh Pasal 23 terutang, namun hanya mengatur saat terutangnya PPh Pasal 23; bahwa terkait hal tersebut Pemohon Banding menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari kantor pusat Pemohon Banding di Jakarta, pada waktu diperiksa oleh KPP Jakarta Pasar Minggu, KPP Jakarta Pasar Minggu memberitahukan akan memeriksa cabang Pemohon Banding yang berada di Merauke; bahwa terkait pengenaan PPh Pasal 23 berdasarkan UU PPh, Direktur Jenderal Pajak memberikan penegasan mengenai teknis pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.4/1996 tanggal 25 Maret 1996 mengatur: "Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 oleh kantor cabang suatu badan usaha, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut; 2. Sesuai dengan prinsip di atas maka: a. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. b. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang
pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan."; bahwa atas SE-12/PJ.4/1996 tanggal 25 Maret 1996 a quo Terbanding menyatakan bahwa KPP Pratama Merauke tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKP kepada Pemohon Banding atas PPh Pasal 23 dan dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2010 Nomor 00001/203/10/956/13 tanggal 7 Februari 2013 adalah merupakan produk hukum yang absah; bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa teknis pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 UU PPh, ditegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.4/1996 tanggal 25 Maret 1996; bahwa Majelis berpendapat bahwa SE-12/PJ.4/1996 dimaksudkan untuk mengatur kewenangan setiap Kantor Pelayanan Pajak dalam menerbitkan surat ketetapan pajak terkait dengan obyek PPh Pasal 23 yang berada dalam lingkup wilayah kerja KPP terkait, dalam rangka mencapai tertib administrasi dan tertib pelayanan kepada Wajib Pajak; bahwa Terbanding menyatakan bahwa SE-12/PJ.4/1996 masih berlaku dan tidak ada informasi bahwa SE a quo sudah dicabut; bahwa terkait dengan pengenaan PPh Pasal 23, dalam hal benar terbukti adanya suatu pinjaman atau utang, Majelis berpendapat bahwa kelaziman yang terjadi adalah bahwa dalam suatu transaksi pinjam meminjam, perjanjian pinjaman akan dilakukan oleh pimpinan suatu badan usaha yang pada umumnya berkedudukan di kantor pusat; bahwa dalam hal Terbanding mendalilkan adanya pembayaran bunga karena adanya utang, Majelis berpendapat bahwa Terbanding seharusnya mengidentifikasikan terlebih dahulu di mana kewajiban pembayaran bunga tersebut seharusnya dilakukan; bahwa dalam hal terbukti benar ada pinjaman dan harus membayar bunga, Majelis berpendapat bahwa menurut kelaziman maka pembayaran bunga tersebut akan dilakukan oleh kantor pusat dari badan usaha terkait; bahwa dalam hal benar-benar terbukti bahwa dana yang diterima oleh Pemohon Banding adalah merupakan pinjaman dari pemegang saham dengan kewajiban pembayaran bunga, Majelis berpendapat bahwa kewenangan menerbitkan surat ketetapan pajak ada pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, tempat domisili kantor pusat Pemohon Banding dan bukannya KPP Pratama Merauke; Sengketa Material bahwa Terbanding melakukan koreksi dalam memperhitungan PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman berdasarkan informasi pada Laporan Keuangan yaitu bahwa Pemohon Banding memiliki utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan rincian sebagai berikut: PT Metra Duta Lestari sebesar Rp512.519.178.156,00 PT Selaras Intl Semesta sebesar Rp 557.168.433,00
Total
Rp513.076.346.589,00
bahwa tingkat suku bunga pinjaman ditetapkan oleh Terbanding sebesar 10%; bahwa oleh Terbanding dihitung obyek PPh Pasal 23 atas Bunga pinjaman dari seluruh hutang dengan perhitungan: 10% x Rp. 513.076.346.589 = Rp 51.307.634.659 bahwa terkait dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki utang, Terbanding memberikan keterangan bahwa data pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2010, pada bagian neraca laporan keuangan, Terbanding menjumpai bahwa Pemohon Banding mempunyai utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PT Metra Duta Lestari NPWP: 02.702.468.6-017.000; bahwa menurut Terbanding bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan PT Metra Duta Lestari NPWP: 02.702.468.6-017.000 Tahun 2010 dan lampirannya, PT Metra Duta Lestari selaku pemegang saham Pemohon Banding melaporkan piutang non usaha kepada Pemohon Banding sebesar Rp. 512.519.176.187 Kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi dan Lampiran Khusus Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Dan Laporan Keuangan pada laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Tahun Pajak 2010 PT Metra Duta Lestari NPWP 02.702.468.6-017.000); bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan PT Metra Duta Lestari, diperoleh keterangan bahwa PT Metra Duta Lestari dalam keadaan merugi dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2008 (45.673.988.040) Tahun 2009 (25.388.372.762) Tahun 2010 ( 9.905.117.161) bahwa menurut Terbanding, Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam tahun Berjalan mengatur: "Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi."; bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan tersebut di atas Terbanding mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa transaksi sebesar Rp. 512.519.178.156 antara PT Metra Duta Lestari dan Pemohon Banding adalah transaksi hutang piutang atau pinjaman, b. bahwa PT Metra Duta Lestari adalah pemegang saham Pemohon Banding, c. bahwa pinjaman yang diterima Pemohon Banding dari PT Metra Duta Lestari (Pemegang Saham) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 terbukti bahwa pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi, sehingga sesuai ketentuan Ayat (2) Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, maka atas pinjaman tersebut terutang bunga; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bunga merupakan objek PPh Pasal 23; bahwa terkait koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa substansi dana yang dialokasikan ke Pemohon Banding bukan merupakan pinjaman sehingga menurut Pemohon Banding pengenaan PPh Pasal 23 karena dana tersebut dianggap sebagai
Bunga Pinjaman adalah tidak tepat; bahwa menurut Pemohon Banding tidak terdapat substansi pinjaman dari pemegang saham kepada Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding pada kenyataannya yang dikatakan pinjaman tanpa bunga oleh Terbanding adalah merupakan dana sebagai setoran pemegang saham yang dilakukan secara bertahap sampai dilakukannya perubahan akta perusahaan; bahwa Pemohon Banding tidak pernah mencatat atau membukukan serta membayar bunga kepada Pemegang Saham karena Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak pernah ada hutang kepada Pemegang Saham; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 oleh Terbanding, karena pada dasarnya dana yang dialokasikan ke Pemohon Banding bukan merupakan pinjaman tetapi merupakan dana sebagai setoran modal pemegang saham yang dilakukan secara bertahap; bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak memiliki perjanjian pinjaman, tidak pernah mencatat atau membukukan serta tidak pernah membayar bunga kepada pemegang saham; bahwa menurut Pemohon Banding bahwa Terbanding dalam hal ini tidak bertindak konsisten, dimana pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 23 dari KPP Pratama Merauke dinyatakan bahwa Perusahaan tidak memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yaitu Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor penuh; bahwa dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir No S-2477/WPJ.18/2013 tanggal 13 Desember 2013 dinyatakan bahwa Perusahaan tidak memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) point c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yaitu Pemegang Saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan rugi; bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak pernah mengakui dana yang diterima Pemohon Banding sebagai pinjaman, karena pada kenyataannya memang bukan pinjaman, tetapi merupakan setoran modal yang pada saatnya diformalkan menjadi setoran modal saham melalui akta notaris, sehingga tidak ada perjanjian pinjaman ataupun syarat bunga atau jangka waktu pelunasan; bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dana setoran dari pemegang saham tersebut diterima oleh rekening bank Pemohon Banding di Jakarta untuk selanjutnya disalurkan kepada kontraktor atau rekanan Pemohon Banding baik di Jakarta maupun di Merauke atau ke rekening bank Pemohon Banding di Merauke berdasarkan kebutuhan; bahwa terdapat pembayaran yang dilakukan di Merauke semata-mata karena dalam proses pembangunan infrastruktur termasuk pembayaran ganti rugi lahan dan pembayaran kontraktor merupakan pembayaran atas belanja modal perusahaan yang segala keputusannya ditetapkan oleh kantor pusat di Jakarta, yang dananya berasal dari setoran modal saham dari para pemegang saham; bahwa penyetoran modal secara bertahap tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan dicatat dalam akun Due to Related Parties dan jika telah mencapai nilai tertentu diformalkan sebagai bentuk penambahan setoran modal dan dilakukan melalui akta notaris;
bahwa berdasarkan Minutes of Meeting pada tanggal 30 Oktober 2009, mengingat tingginya biaya jangka panjang yang diperlukan oleh Pemohon Banding, Para Pemegang Saham telah sepakat untuk meningkatkan modal disetor dan hal tersebut direalisasikan secara bertahap; bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 melalui Akta Notaris No. 02 dari Notaris Vidya Shah SH telah diaktakan peningkatan setoran modal dan Rp. 70.000.000.000 menjadi Rp850.000.000.000 dengan Modal Dasar sebesar Rp1,500,000,000,000; bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan tentang kronologis peningkatan saham Pemohon Banding sebagai berikut: Akta Pendirian dari Notaris M.Kholid Artha,SH No. 18 Tanggal 19 Mei 2007 Modal Dasar : Rp100.000.000.000, Modal Ditempatkan : Rp 25.000.000.000, Modal Disetor : Rp 12.500.000.000,Modal Ditempatkan oleh Pemegang Saham: PT Api Metra Palma 24.998 lembar Yana Sofyan Panigoro 2 lembar 25.000 lembar
Rp 24.998.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 25.000.000.000,00
Akta Notaris Vidya Shah, SH No. 09 Tanggal 21 November 2008 Modal Dasar Modal Ditempatkan Modal Disetor Pemegang Saham: PT Metra Duta Lestari Yana Sofyan Panigoro
: Rp 280.000.000.000,00 : Rp 70.000.000.000,00 : Rp 70.000.000.000,00 69.998 lembar 2 lembar 70.000 lembar
Rp69.998.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp70.000.000.000,00
Akta Notaris Vidya Shah, SH No. 02 Tanggal 6 Mei 2013 Modal Dasar : Rp1,500.000.000.000,00 Modal Ditempatkan : Rp 850.000.000.000,00 Modal Disetor : Rp 850.000.000.000,00 Pemegang Saham: PT Metra Duta Lestari Yana Sofyan Panigoro
849.915 lembar Rp849.915.000.000,00 85 lembar Rp 85.000.000,00 850.000 lembar Rp850.000.000.000,00
bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Auditor Independent Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan dalam Laporan Audit Tahun 2012 telah mereklasifikasikan akun Due to Related Parties tersebut seperti yang tercantum dalam Laporan Audit Tahun 2010 menjadi akun Uang Muka Diterima Untuk Modal Saham/Advance Receipt for Common Share dengan penjelasan bahwa akun tersebut merupakan setoran pemegang saham secara bertahap kepada Pemohon Banding dan setoran pemegang saham tersebut belum dilakukan pengikatan secara notarial; bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa terkait dengan koreksi Terbanding, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sengketa
adalah akun Due to Related Parties tahun pajak 2010 yang menurut Pemohon Banding adalah merupakan setoran dari pemegang saham dan kemudian oleh Terbanding dianggap sebagai pinjaman yang mengharuskan adanya biaya bunga dan yang harus dipotong PPh Pasal 23 atasnya; bahwa terkait dalil yang digunakan Terbanding yang menggunakan dasar hukum Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam tahun Berjalan, Majelis berpendapat bahwa ketentuan a quo mengatur tentang pajak penghasilan, yang ditujukan kepada perusahaan selaku pemegang saham yang memberikan pinjaman, yang diberikan fasilitas untuk tidak melaporkan penghasilan bunga dari pinjaman yang diberikannya; bahwa dalam sengketa ini, Terbanding mendalilkan Pemohon Banding selaku penerima pinjaman harus membayar bunga karena syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tidak terpenuhi oleh pemberi pinjaman; bahwa terbukti dalam persidangan bahwa tidak ada aliran pembayaran bunga dari Pemohon Banding kepada pemegang sahamnya yaitu PT Metra Duta Lestari; bahwa terkait dengan koreksi yang dilakukan Terbanding, terbukti juga bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi negatif pada PPh Badan Pemohon Banding atas adanya biaya bunga sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding; bahwa Majelis dapat meyakini bahwa Auditor Independent Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan dalam Laporan Audit Tahun 2012 telah mereklasifikasikan akun Due to Related Parties seperti yang tercantum dalam Laporan Audit Tahun 2010 menjadi akun Uang Muka Diterima Untuk Modal Saham/Advance Receipt for Common Share; bahwa berdasarkan fakta dan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis mendapatkan keterangan bahwa dalam Akta Notaris Vidya Shah nomor 2 tanggal 6 Mei 2013 hal 5 pada Pasal 4 Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh yaitu sebesar 56% atau sejumlah 850.000 saham dengan nilai nomimal seluruhnya Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah); bahwa berdasarkan keterangan a quo Majelis dapat meyakini bahwa dana yang diperoleh Pemohon Banding adalah merupakan setoran modal; bahwa Majelis berpendapat bahwa atas setoran modal tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran bunga; bahwa oleh karenanya Majelis meyakini bahwa tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 terkait dengan setoran modal a quo; bahwa Majelis meyakini bahwa dana yang diterima oleh Pemohon Banding adalah merupakan dana setoran dari pemegang saham yang diterima oleh rekening bank Pemohon Banding di kantor pusatnya di Jakarta; bahwa oleh karenanya Majelis juga meyakini bahwa yang berwenang atas pengelolaan dana yang merupakan setoran modal dari pemegang saham adalah kantor pusat Pemohon Banding yang secara administrasi perpajakan terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu; bahwa Majelis menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak
Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2010 Nomor 00001/203/10/956/13 tanggal 7 Februari 2013 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE12/PJ.4/1996; bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa KPP Merauke tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00001/203/10/956/13 tanggal 7 Februari 2013 Masa Pajak Januari-Desember 2010; bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis memutuskan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2010 Nomor 00001/203/10/956/13 tanggal 7 Februari 2013 untuk dibatalkan, dan oleh karenanya Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding. Menimbang
:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan penghitungan sebagai berikut : PPh Pasal 26 terutang menurut Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan PPh Pasal 26 terutang menurut Majelis
Rp52.146.033.548,00 Rp51.307.634.659,00 Rp 838.398.889,00
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/WPJ.18/2014 tanggal 9 Januari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00001/203/10/956/13 tanggal 7 Februari 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2010 atas nama : PT XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak
Rp838.398.889,00
PPh Pasal 23 yang terutang Kredit Pajak: b. Setoran masa Pajak yang tidak/kurang dibayar
Rp 23.928.798,00 Rp 23.928.798,00 Rp 0,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 oleh Majelis VI B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc Naseri, SE., Msi. Redno Sri Rezeki
sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.
