08/08/2014
DAFTAR ISI • • • •
GAMBARAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
• • • •
Latar Belakang Manfaat Akuntansi Akrual Produk Hukum Daerah Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kebijakan Akuntansi SAPD Bagan Akun Standar Jurnal Standar DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
2
Dasar Hukum • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai
Psl 1 kekayaan bersih UU17/2003 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
LATAR BELAKANG
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Psl 36 ayat (1) UU 17/2003
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
Psl 70 ayat (2) UU 1/2004
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
4
1
08/08/2014
Pedoman Teknis
TUJUAN, MANFAAT, DAN ALASAN PENERAPAN BASIS AKRUAL
• Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan • Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
5
TUJUAN PENGGUNAAN BASIS AKRUAL
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
MANFAAT PENERAPAN BASIS AKRUAL
1.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
1.
2.
Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor public.
2.
3.
Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4.
Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5.
Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).
6.
Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
3. 4. 5.
6.
7
Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya. Meningkatkan daya pengelolaan anggaran, asset dan kewajiban pemerintah. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
8
2
08/08/2014
PRODUK HUKUM YANG HARUS DITERBITKAN PEMDA • Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada PP 71 tahun 2010, PMK 238 tahun 2011, dan Permendagri 64 tahun 2013 • Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi • Peraturan Kepala Daerah Lainnya yang Terkait Penerapan SAP Berbasis Akrual (Pekada Pelaksanaan APBD, Perkada Pengelolaan BMD)
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL Sumber: Buku I Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
LAPORAN KEUANGAN POKOK Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Kelompok
Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Finansial
Laporan Operasional (LO)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
9
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BASIS KAS
BASIS AKRUAL
• Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
• Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar • Basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
• Basis Kas diterapkan untuk pengakuan PendapatanLRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
12
3
08/08/2014
BEBAN
PENDAPATAN-LO (akrual) • Tidak selalu berdasarkan penerimaan kas
Tidak selalu berdasarkan pengeluaran kas tetapi juga diakui pada saat timbulnya
• Penerbitan dokumen yang telah
menimbulkan hak bagi pemerintah
kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa
dipakai sebagai dasar untuk mengakui Pendapatan pada tahun berjalan dan pengakuan atas Piutangnya
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BASIS AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN Basis Akuntansi Akrual
Kas
Laporan Keuangan - Laporan Operasional (LO) - Neraca - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Perubahan SAL (LPSAL) - Laporan Arus Kas (LAK)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
13
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
14
HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Pelaksanaan Anggaran : SAL/SiLPA (tahun berjalan) pada LRA akan dimasukkan ke dalam LPSAL untuk menambah saldo SAL/SiLPA (awal)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
16
4
08/08/2014
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) NO I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Akun Pendapatan-LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit (I - II - III) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto (V - VI) SAL/SiLPA (Tahun Berjalan)) (IV + VII)
Anggaran 140 (100) (15) 25 15 (40) (25) 0
Realisasi 160 (90) (15) 55 15 (35) (20) 35
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) I.
SAL/SiLPA (Awal)
II.
Penggunaan SAL/SiLPA (Tahun Sebelumnya) (sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan) SAL/SiLPA (Tahun Berjalan)
III. IV
10
V
Koreksi kesalahan sebelumnya Lain-lain
pembukuan
IV.
SAL/SiLPA (Akhir) (I - II + III +IV+V)
tahun
(10)
35
VI.
Surplus/Defisit - LO (III + IV + V)
145 75 70 20 (5) 85
Laporan Perubahan Ekuitas I.
Ekuitas Awal
II.
Surplus/Defisit - LO
85
III.
Ekuitas Akhir (I - II)
435
350
Neraca I. II.
Aset Kewajiban dan Ekuitas 1. Kewajiban 2. Ekuitas
• Saldo Surplus/Defisit pada LO akan menambah/mengurangi saldo Ekuitas pada LPE • Saldo akhir Ekuitas pada LPE akan terbawa ke Neraca
0 36
Laporan Operasional Pendapatan - LO Beban Surplus/Defisit Operasional (I - II) Kegiatan Non Operasional Pos Luar Biasa
Laporan Finansial :
1
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
I. II. III. IV. V.
HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
515 515 80
435
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
18
METODE PENCATATAN Sistem Akuntansi untuk memenuhi PP71/2010 akan mengakomodasi baik basis akrual maupun basis kas dalam satu sistem. Dilakukannya dua jenis penjurnalan sekaligus baik untuk LRA maupun LO saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun Kas dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ini, akan dikenal akun baru yang dinamakan Perubahan SAL. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
5
08/08/2014
1
Penetapan
Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit)
2a
Pembayaran Kas ke Kas Daerah
Kas di Kas Daerah (Debet) Piutang (Kredit)
PROSES AKUNTANSI & PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS AKUNTANSI 1. 2. 3. 4.
Identifikasi transaksi keuangan Membuat jurnal atas transaksi keuangan Posting ke buku besar Menyusun Neraca Lajur: – Menyusun neraca saldo – Membuat jurnal penyesuaian – Membuat jurnal penutup 5. Menyusun laporan keuangan
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
1 2
Proses PPKD Penetapan dan pengakuan beban Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS
Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit) Utang Beban (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
22
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN 1. Penggabungan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi (SKPD) : LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK menjadi Laporan Keuangan Pemda 2. Penyusunan LPSAL dan LAK Pemda
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Proses penggabungan LK SKPD dan penyusunan LPSAL & LAK pemda dilakukan oleh SKPKD DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Sumber: Buku II Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
23
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
6
08/08/2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI
TUJUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar, yang dipilih oleh suatu entitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
• Sebagai acuan penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang terjadi terkait dengan transaksi-transaksi keuangan yang ada; (digunakan PPK-SKPD dan Fungsi Akuntansi utk menyusun LKPD) • Sebagai acuan pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah; dan
25
26
SISTEMATIKA PENYAJIAN DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
A. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan B. Kebijakan Akuntansi Akun 1. Kebijakan Akuntansi Aset
• Kebijakan Akuntansi harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode (SAP PP 71/2010 No. 10 Paragraf 24)
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
• Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat 31 Mei 2014
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
27
Kebijakan Akuntansi Kewajiban Kebijakan Akuntansi Ekuitas Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA Kebijakan Akuntansi Belanja Kebijakan Akuntansi Transfer Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO Kebijakan Akuntansi Beban Kebijakan Akuntansi Lainnya DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
28 28
7
08/08/2014
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKPD) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data (dokumen sumber), pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Sumber: Buku II Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
30
PROSES KEUANGAN POKOK
AKUNTANSI SKPD DOKUMEN
CATATAN
LAPORAN
• Akuntansi yang diselenggarakan oleh SKPD sebagai entitas Akuntansi.
JENIS TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
• • • •
• • •
SP2D SKP DAERAH STS TAGIHAN
Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial / Pengakuan Akrual
Buku Besar
Buku Jurnal
Buku Pembantu • Jurnal Penerimaan Kas (LRA&Akrual) • Jurnal Pengeluaran Kas (LRA&Akrual) • Jurnal Memorial (Akrual)
Kumpulan Akun (Ringkasan dan Rincian)
Laporan Keuangan
• Sistem akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran
Kertas Kerja
• • • • • • •
LRA LPSAL LO LPE NERACA LAK CALK
Kebijakan Akuntansi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
31
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
32
8
08/08/2014
LAPORAN KEUANGAN SKPD
CONTOH TRANSAKSI AKUNTANSI SKPD Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi Pendapatan Pajak-LO • Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan Pajak-LO antara lain: – Bendahara Penerimaan – PPK SKPD – Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah – Wajib Pajak • Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan Pajak-LO antara lain: surat ketetapan pajak daerah (SKPDaerah), Bukti memorial; bukti transaksi penerimaan kas.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
33
34
CONTOH TRANSAKSI
AKUNTANSI PPKD
Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO • Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan DAK-LO antara lain Kementerian Keuangan, PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Kas Daerah • Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan DAK-LO antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun); Nota kredit dari Bank
• Sistem Akuntansi yang diselenggarakan oleh Entitas Akuntansi PPKD • Sistem akuntansi pada PPKD dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi berdasarkan dokumen-dokumen sumber.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
35
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
36
9
08/08/2014
LAPORAN KEUANGAN PPKD
DOKUMEN SUMBER Dokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data). Contoh : • Dokumen Sumber Pendapatan-LO,
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
– Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk Pendapatan Asli Daerah dan – Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk Pendapatan Dana Perimbangan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
37
PENCATATAN TRANSAKSI
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
38
PENCATATAN TRANSAKSI Pencatatan transaksi untuk pengakuan Pendapatan-LO menurut kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :
Proses pencatatan transaksi pada dasarnya adalah mencatat pada buku jurnal berdasarkan dokumen sumbernya. Buku Jurnal yang diselenggarakan antara lain Buku Jurnal Transaksi, Buku Jurnal Penyesuaian, Buku Jurnal Penutup
1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO sebelum kas diterima. 2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO pada saat bersamaan dengan penerimaan kas 3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO setelah penerimaan kas
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
39
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
40
10
08/08/2014
PENCATATAN TRANSAKSI
AKUNTANSI KONSOLIDASI
Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban menurut kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :
Menggambarkan proses penggabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi SKPD dan laporan keuangan entitas akuntansi PPKD. Laporan keuangan yang digabung meliputi LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK
1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban sebelum pengeluaran kas. 2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban pada saat bersamaan dengan pengeluaran kas 3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan Beban setelah pengeluaran kas
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
41
SKEMA PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
42
PROSEDUR PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PPKD Penyusunan:
LKPD EP PEMDA
KEPALA DAERAH BLUD sbg EP
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Neraca Awal Pemda Neraca Akhir Pemda Laporan Realisasi Anggaran Pemda
AKUNTANSI KONSOLIDASI PENGGABUNGAN PD PPKD
Laporan Operasional Pemda Laporan Perubahan Ekuitas Pemda
LAP KEU BLUD EA BLUD
LAP KEU SKPD EA SKPD
LAP KEU SKPD EA SKPD
Laporan Arus Kas Pemda
LAP KEU PPKD EA PPKD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemda 43
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
44
11
08/08/2014
LAPORAN AKUNTANSI KONSOLIDASI
BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan SAL; Laporan Operasional; Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan
Sumber: Buku III Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
45
PERBEDAAN AKUN PADA BAS 13 DAN 64
Bagan Akun Standar (BAS)
Permendagri 13
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Permendagri 64
1. ASET
1. ASET
2. KEWAJIBAN
2. KEWAJIBAN
3. EKUITAS DANA
3. EKUITAS
4. PENDAPATAN
4. PENDAPATAN-LRA
5. BELANJA
5. BELANJA
6. PEMBIAYAAN DAERAH
6. TRANSFER 7. PEMBIAYAAN 8. PENDAPATAN-LO 9. BEBAN
47
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
48
12
08/08/2014
PERBEDAAN KELOMPOK 13 DAN 64
PERBEDAAN KELOMPOK BAS13 DAN 64 Akun
Permendagri 13
ASET
KEWAJIBAN
Permendagri 64
1. Aset Lancar,
1. Aset Lancar,
2. Investasi Jangka Pendek
2. Investasi Jangka Pendek
3. Aset Tetap
3. Aset Tetap
4. Dana Cadangan
4. Dana Cadangan
5. Aset Lainnya
5. Aset Lainnya
Akun EKUITAS
3. Ekuitas Dana Cadangan PENDAPATAN
1. Pendapatan Asli Daerah
1. PAD-LRA/LO 2. Pendapatan Transfer LRA/LO
2. Dana Perimbangan
2. Kewajiban Jk Panjang
3. Lain-lain Pendapatan 3. Lain-Lain yang Sah Pendapatan yang Sah-LRA/LO
Permendagri 13 1. Belanja Tidak Langsung
PEMBIAYAAN
Ekuitas
2. Ekuitas Dana Investasi
2. Kewajiban Jk Panjang
49
PERBEDAAN KELOMPOK 13 DAN 64
BELANJA
1. Ekuitas Dana Lancar
Permendagri 64
1. Kewajiban Jk Pendek 1. Kewajiban Jk Pendek
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Akun
Permendagri 13
Akun
1. Belanja Operasi
2. Belanja Langsung 1. Penerimaan Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
Permendagri 13
TRANSFER
--
Permendagri 64 1. Bagi Hasil Pendapatan 2. Bantuan Keuangan
BEBAN
--
1. Beban Operasi 2. Beban Transfer 3. Beban Defisit Non Operasional
3. SILPA Tahun Berkenan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
50
PERBEDAAN KELOMPOK 13 DAN 64
Permendagri 64
2. Belanja Modal 3. Belanja Tak Terduga
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
4. Beban Luar Biasa
51
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
52
13
08/08/2014
PENYAJIAN BAS
CONTOH BAS ASET
• Level akun ke-1: Menunjukkan kode Akun • Level akun ke-2: Menunjukkan kode Kelompok • Level akun ke-3: Menunjukkan kode jenis • Level akun ke-4: Menunjukkan kode obyek • Level akun ke-5: Menunjukkan kode rincian obyek
Referensi: Kode Akun
•
PP 71/2010
•
PMK 238/PMK.05/2011
•
Permendagri 13/2006,
•
Permendagri 17/2007,
•
Permendagri 64/2013
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
01 01 01 02 02 02 03 03
1
1
03
Nama Akun
01 01
01
01 01
01
01 01
5
53
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah Rekening.... Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Saham .... Piutang Pendapatan Piutang Pajak
01
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
CONTOH BAS EKUITAS
CONTOH BAS KEWAJIBAN
Kode Akun Kode Akun 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
01 01 01 01 01
01 01 01 02 02 01
Nama Akun
3
Nama Akun
EKUITAS
3 1
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Taspen Utang Taspen Utang Askes Utang Askes
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
54
EKUITAS
3 1 01
Ekuitas
3 1 01
01
3 1 01
01
Ekuitas 01
3 1 02
55
Ekuitas Surplus/Defisit - LO
3 1 02
01
3 1 02
01
Surplus/Defisit - LO 01
Surplus/Defisit - LO
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
56
14
08/08/2014
CONTOH BAS BELANJA
CONTOH BAS PENDAPATAN - LRA
Kode Akun Kode Akun
Nama Akun
4 4 1 4 1 01 4 1 01 01
5 5 5 5 5 5 5
BELANJA 1 BELANJA OPERASI 1 01 Belanja Pegawai 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 01 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA 1 01 01 02 Tunjangan Keluarga - LRA 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban 5 1 01 02 01 kerja - LRA
PENDAPATAN - LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4 1 01 01 01 .. .. .. .. 4 1 01 06
...
4 1 01 06 01
PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA ......... Pajak Hotel - LRA Hotel - LRA
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
57
CONTOH BAS TRANSFER Kode Akun
Nama Akun
58
CONTOH BAS PEMBIAYAAN Kode Akun
Nama Akun
Nama Akun
7 7 1 7 1 01 7 1 01 01
6 6 1 6 1 01
TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 6 1 01 01 Pemerintahan Kabupaten/Kota Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 6 1 01 01 01 Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
7 1 7 1 7 1 7 1 59
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Penggunaan SiLPA tahun 01 01 01 sebelumnya 02 Pencairan Dana Cadangan 02 01 Pencairan Dana Cadangan 02 01 01 Pencairan Dana Cadangan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
60
15
08/08/2014
CONTOH BAS PENDAPATAN - LO Kode Akun 8 8 1 8 1 01 8 1 01 01 8 1 01 01 01 .. .. .. .. ... 8 1 01 06 8 1 01 06 01
CONTOH BAS BEBAN Kode Akun
Nama Akun 9 9 9 9 9 9 9
BEBAN 1 BEBAN OPERASI 1 01 Beban Pegawai - LO 1 01 01 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 1 01 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO 1 01 01 02 Tunjangan Keluarga - LO 1 01 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO Tambahan Penghasilan berdasarkan beban 9 1 01 02 01 kerja - LO
PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO ......... Pajak Hotel - LO Hotel - LO
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Nama Akun
61
62
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
TUJUAN JURNAL STANDAR
Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dengan cara menyajikan jurnal standar akuntansi berbasis akrual.
RUANG LINGKUP Jurnal pada SKPD dan PPKD sesuai siklus akuntansi Sumber: Buku IV Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
64 64
16
08/08/2014
JENIS JURNAL STANDAR
JURNAL PEMBUKA
1. Jurnal Pembuka : Jurnal persediaan awal tahun dengan metode periodik 2. Jurnal Transaksi : Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/ Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya 3. Jurnal Penyesuaian 4. Jurnal Penutup 5. Jurnal Koreksi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
1 Pengakuan persediaan di awal tahun dengan metode periodik
65 65
JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
66
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS
• Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kas diterima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
• Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas • Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Beban Persediaan (Debet) Persediaan (Kredit)
67
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
68
17
08/08/2014
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
Proses SKPD 1
Penetapan
Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit)
2
Pembayaran/Kas diterima Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Piutang (Kredit)
Proses SKPD 1 Penetapan 2a
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 3a
Penyetoran oleh Bend. R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit) Proses PKPD
3b
Penyetoran oleh Bend. Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
2b
Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah
Proses PPKD Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah
Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit) R/K PPKD (Debet) Piutang (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
Contoh: Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
1 2a
Proses PPKD Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit) Pembayaran Kas ke Kas Kas di Kas Daerah (Debet) Daerah Piutang (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Penetapan
Contoh: Pendapatan DAU
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
72
18
08/08/2014
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN KAS DI SKPD Proses SKPD 1
Penetapan serta Pembayaran / Kas diterima Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PEMBAYARAN KAS DI PPKD Proses SKPD 1a
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 2a
2b
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Penyetoran kas oleh Bend R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit) Proses PPKD Penyetoran kas oleh Bend Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
Penetapan serta Pembayaran R/K PPKD (Debet) / Kas langsung ke Kas Pendapatan-LO (Kredit) Daerah
Proses PPKD 1b
Penetapan serta Pembayaran Kas di Kas Daerah (Debet) / Kas langsung ke Kas R/K SKPD (Kredit) Daerah
Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DI PPKD 1
Penetapan serta Pembayaran / Kas diterima Kas Daerah
Proses PPKD Kas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
Kas telah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
76
19
08/08/2014
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD
PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
Proses SKPD 1
Pembayaran Kas diterima Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit)
1a
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 2a 3
Penyetoran Kas oleh Bendahara R/K PPKD Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerima-an (Kredit) Pengakuan pendapatan karena Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) telah terjadi penyerahan Pendapatan-LO (Kredit) barang/jasa Proses PPKD
2b
Penyetoran Kas oleh Bendahara Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Pembayaran Kas langsung ke Kas Daerah
Proses SKPD R/K PPKD (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2
Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa
Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
1b
Pembayaran Kas langsung ke Kas di Kas Daerah (Debet) Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
Proses PPKD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
1
Proses PPKD Pembayaran Kas langsung Kas di Kas Daerah (Debet) ke Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2
Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa
Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban, seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
80
20
08/08/2014
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
Proses SKPD Kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU) 1 2
3a
Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) beban Utang Beban (Kredit) Pembayaran utang oleh Utang Beban (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Uang Muka (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Uang Muka (Kredit)
Proses SKPD 1
Penetapan dan pengakuan beban Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit)
2
Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS
Utang Beban (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD
2c
Pembayaran utang oleh BUD R/K SKPD (Debet) dengan SP2D-LS Kas di Kas Daerah (Kredit)
Proses PPKD 3b
Penerbitan SP2D GU oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI PPKD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS Proses PPKD 1
Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) beban Utang Beban (Kredit)
2
Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS
Utang Beban (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Contoh: Beban Bantuan Sosial, Bantuan Hibah, Subsidi, Beban Bagi Hasil Pajak Provinsi, Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi, Beban Bunga Utang
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS
Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
84
21
08/08/2014
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
Proses SKPD 1
Penetapan dan pengakuan Uang Muka (Debet) serta pengeluaran kas oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Bendahara Pengeluaran
2
3a
Pengesahan Beban ... (Debet) pertanggungjawaban oleh PPKUang Muka (Kredit) SKPD Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses di PPKD
3b
Proses SKPD 1a
Pengeluaran kas oleh BUD
Penetapan dan Pengakuan saat Beban …… (Debet) Penerbitan SP2D-LS oleh BUD R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD
1b
Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS DIKELUARKAN MELALUI PPTK
1
Proses SKPD Kas dikeluarkan Bendaha- Panjar Kegiatan (Debet) ra Pengeluaran ke PPTK Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
2
Pertanggungjawaban Uang Muka (Debet) PPTK ke Bendahara Panjar Kegiatan (Kredit) Pengeluaran, Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) pengembalian sisa panjar Panjar Kegiatan (Kredit)
3
Pengesahan Beban ..... (Debet) pertanggungjawaban oleh Uang muka (Kredit) PPK-SKPD
4a
Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit)
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS Pengeluaran kas daerah mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan.
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 4c
Penerbitan BUD
SP2D
Proses PKPD oleh R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
88
22
08/08/2014
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU
1
2 3a
Proses SKPD Pengeluaran kas oleh Beban Dibayar Dimuka (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Uang Muka (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit)
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
Proses SKPD 1
Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
Beban Dibayar Dimuka (Debet) R/K PPKD (Kredit)
2
Penetapan dan pengakuan
Beban …….(Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
3a Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
Belanja ……….. (Debet) Uang Muka (Kredit) Proses PPKD 3b
Penerbitan SP2D GU oleh R/K SKPD (Debet) BUD Kas di Kas Daerah (Kredit)
Proses PKPD 3b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1
2
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya
Perubahan SAL
Penerimaan Pinjaman
Kas di Kas Daerah (Debet) Utang ........ (Kredit)
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
4
Hasil privatisasi perusahaan daerah
Jika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntungan Kas di Kas Daerah(Debet)
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya
Perubahan SAL (Debet)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)
Pinjaman Dalam Negeri dari............ (Kredit) Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugian
3
Penjualan Obligasi Pemerintah
Kas di Kas Daerah (Debet) Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Kas di Kas Daerah(Debet) Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
23
08/08/2014
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5
6
Penerimaan pinjaman diberikan pihak ketiga
kembali Kas di Kas Daerah (Debet) Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya yang (Kredit) kepada Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit)
Pengumuman laba Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas) BUMD dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) penerimaan deviden Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO berupa kas (Kredit) Pembayaran Deviden Kas di Kas Daerah (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA (Kredit)
7
Pencairan Cadangan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1
Pemberian Pinjaman Daerah kepada.......... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 2
3
4
2 Saat pencairan SP2D GU di SKPD
Belanja Modal Pengadaan .......(Debet) Uang Muka (Kredit)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit)
Pembayaran kembali pokok pinjaman
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
Penyertaan Modal pada BUMD (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Pembentukan Dana Cadangan
Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembentukan Dana Cadangan (Debet) Perubahan SAL(Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Pembelian aset melalui Bendahara Pengeluaran dengan Uang Persediaan 1 Saat pengeluaran Aset Tetap (Debet) kas melalui Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Bendahara Uang Muka (Debet) Pengeluaran Perubahan SAL (Kredit)
Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada........... - LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Dana Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pencairan Dana Cadangan (Kredit)
PEMBELIAN ASET TETAP
Pemberian pinjaman Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) kepada pihak ketiga Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PEMBANGUNAN ASET TETAP Saat belum selesai 100% 1
Jurnal di SKPD Konstruksi Dalam Pengerjaan (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
2
Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)
3
Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kredit)
Perolehan aset melalui mekanisme SPM - LS 3 Jurnal di SKPD
Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
4 Jurnal di PPKD
R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Saat selesai 100% dan dibuat BAST
Pemberian uang muka kerja kepada rekanan dimasukan dalam KDP DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
24
08/08/2014
JURNAL STANDAR PENYESUAIAN AKHIR TAHUN
PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP 1
Aset Tetap (Debet)
1
Pengakuan persediaan berdasarkan hasil stock opname (dengan metode periodik)
Persediaan (Debet) Beban Persediaan (Kredit)
2
Penyusutan Aset Tetap
3
Penyisihan Piutang
Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit) Beban Penyisihan Piutang (Debet) Penyisihan Piutang (Kredit)
Pendapatan Hibah dari ........-LO (Kredit)
PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO DANA CADANGAN 1
Dana Cadangan (Debet) Pendapatan Bunga - LO (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL STANDAR PENUTUP
JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LO
Pendapatan ............. LO (1) Pendapatan ............. LO (2) Pendapatan ............. LO (3) Beban ............. (1) Beban ............. (2) Beban ............. (3) Surplus/Defisit-LO Surplus/Defisit-LO Ekuitas
XXX XXX XXX
XXX
JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LRA
XXX XXX XXX XXX
XXX
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Pendapatan ............. LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit-LRA
XXX
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto
XXX
Surplus/Defisit-LRA Pembiayaan Netto SiLPA/SiKPA
XXX XXX
SiLPA Perubahan SAL
99
XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX
XXX
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
100
25
08/08/2014
KOREKSI KESALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL
KESALAHAN DARI SIFAT KEJADIAN
Keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran Kesalahan perhitungan matematis Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi Kesalahan interpretasi fakta Kecurangan Kelalaian
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
•
KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK (Contoh : Kelebihan/ Kekurangan Pembayaran Pajak) --mengoreksi pendapatan pajak saat kas masuk/keluar
•
KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG Pada periode Berjalan ---- mengoreksi akun ybs Pada periode Sebelumnya Sebelum LK diterbitkan --- mengoreksi akun ybs Sesudah LK diterbitkan
101
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
102
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
26