2014 DAFTAR ISI

08/08/2014

DAFTAR ISI • • • •

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

• • • •

Latar Belakang Manfaat Akuntansi Akrual Produk Hukum Daerah Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kebijakan Akuntansi SAPD Bagan Akun Standar Jurnal Standar DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

2

Dasar Hukum • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai

Psl 1 kekayaan bersih UU17/2003 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

LATAR BELAKANG

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Psl 36 ayat (1) UU 17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008


4

1

08/08/2014

Pedoman Teknis

TUJUAN, MANFAAT, DAN ALASAN PENERAPAN BASIS AKRUAL

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan • Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

5

TUJUAN PENGGUNAAN BASIS AKRUAL


MANFAAT PENERAPAN BASIS AKRUAL

1.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.

1.

2.

Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor public.

2.

3.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.

4.

Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.

5.

Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).

6.

Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.


3. 4. 5.

6.

7

Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya. Meningkatkan daya pengelolaan anggaran, asset dan kewajiban pemerintah. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.


8

2

08/08/2014

PRODUK HUKUM YANG HARUS DITERBITKAN PEMDA • Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada PP 71 tahun 2010, PMK 238 tahun 2011, dan Permendagri 64 tahun 2013 • Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi • Peraturan Kepala Daerah Lainnya yang Terkait Penerapan SAP Berbasis Akrual (Pekada Pelaksanaan APBD, Perkada Pengelolaan BMD)

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL Sumber: Buku I Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual


LAPORAN KEUANGAN POKOK Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Kelompok

Laporan Keuangan

Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Finansial

Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

9


BASIS KAS

BASIS AKRUAL

• Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

• Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar • Basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)


• Basis Kas diterapkan untuk pengakuan PendapatanLRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan


12

3

08/08/2014

BEBAN

PENDAPATAN-LO (akrual) • Tidak selalu berdasarkan penerimaan kas

Tidak selalu berdasarkan pengeluaran kas tetapi juga diakui pada saat timbulnya

• Penerbitan dokumen yang telah

menimbulkan hak bagi pemerintah

kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa

dipakai sebagai dasar untuk mengakui Pendapatan pada tahun berjalan dan pengakuan atas Piutangnya


BASIS AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN Basis Akuntansi Akrual

Kas

Laporan Keuangan - Laporan Operasional (LO) - Neraca - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Perubahan SAL (LPSAL) - Laporan Arus Kas (LAK)


13


14

HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Pelaksanaan Anggaran : SAL/SiLPA (tahun berjalan) pada LRA akan dimasukkan ke dalam LPSAL untuk menambah saldo SAL/SiLPA (awal)


16

4

08/08/2014

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) NO I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Akun Pendapatan-LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit (I - II - III) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto (V - VI) SAL/SiLPA (Tahun Berjalan)) (IV + VII)

Anggaran 140 (100) (15) 25 15 (40) (25) 0

Realisasi 160 (90) (15) 55 15 (35) (20) 35

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) I.

SAL/SiLPA (Awal)

II.

Penggunaan SAL/SiLPA (Tahun Sebelumnya) (sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan) SAL/SiLPA (Tahun Berjalan)

III. IV

10

V

Koreksi kesalahan sebelumnya Lain-lain

pembukuan

IV.

SAL/SiLPA (Akhir) (I - II + III +IV+V)

tahun

(10)

35

VI.

Surplus/Defisit - LO (III + IV + V)

145 75 70 20 (5) 85

Laporan Perubahan Ekuitas I.

Ekuitas Awal

II.

Surplus/Defisit - LO

85

III.

Ekuitas Akhir (I - II)

435

350

Neraca I. II.

Aset Kewajiban dan Ekuitas 1. Kewajiban 2. Ekuitas

• Saldo Surplus/Defisit pada LO akan menambah/mengurangi saldo Ekuitas pada LPE • Saldo akhir Ekuitas pada LPE akan terbawa ke Neraca

0 36

Laporan Operasional Pendapatan - LO Beban Surplus/Defisit Operasional (I - II) Kegiatan Non Operasional Pos Luar Biasa

Laporan Finansial :

1


I. II. III. IV. V.

HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

515 515 80

435



18

METODE PENCATATAN Sistem Akuntansi untuk memenuhi PP71/2010 akan mengakomodasi baik basis akrual maupun basis kas dalam satu sistem. Dilakukannya dua jenis penjurnalan sekaligus baik untuk LRA maupun LO saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun Kas dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ini, akan dikenal akun baru yang dinamakan Perubahan SAL. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

5

08/08/2014

1

Penetapan

Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit)

2a

Pembayaran Kas ke Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet) Piutang (Kredit)

PROSES AKUNTANSI & PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS AKUNTANSI 1. 2. 3. 4.

Identifikasi transaksi keuangan Membuat jurnal atas transaksi keuangan Posting ke buku besar Menyusun Neraca Lajur: – Menyusun neraca saldo – Membuat jurnal penyesuaian – Membuat jurnal penutup 5. Menyusun laporan keuangan

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

1 2

Proses PPKD Penetapan dan pengakuan beban Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS

Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit) Utang Beban (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)



22

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN 1. Penggabungan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi (SKPD) : LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK menjadi Laporan Keuangan Pemda 2. Penyusunan LPSAL dan LAK Pemda

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Proses penggabungan LK SKPD dan penyusunan LPSAL & LAK pemda dilakukan oleh SKPKD DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: Buku II Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

23


6

08/08/2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI

TUJUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar, yang dipilih oleh suatu entitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


• Sebagai acuan penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang terjadi terkait dengan transaksi-transaksi keuangan yang ada; (digunakan PPK-SKPD dan Fungsi Akuntansi utk menyusun LKPD) • Sebagai acuan pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah; dan

25

26

SISTEMATIKA PENYAJIAN DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan B. Kebijakan Akuntansi Akun 1. Kebijakan Akuntansi Aset

• Kebijakan Akuntansi harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode (SAP PP 71/2010 No. 10 Paragraf 24)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

• Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat 31 Mei 2014



27

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Kebijakan Akuntansi Ekuitas Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA Kebijakan Akuntansi Belanja Kebijakan Akuntansi Transfer Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO Kebijakan Akuntansi Beban Kebijakan Akuntansi Lainnya DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

28 28

7

08/08/2014

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKPD) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data (dokumen sumber), pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Sumber: Buku II Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH


30

PROSES KEUANGAN POKOK

AKUNTANSI SKPD DOKUMEN

CATATAN

LAPORAN

• Akuntansi yang diselenggarakan oleh SKPD sebagai entitas Akuntansi.

JENIS TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

• • • •

• • •

SP2D SKP DAERAH STS TAGIHAN

Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial / Pengakuan Akrual

Buku Besar

Buku Jurnal

Buku Pembantu • Jurnal Penerimaan Kas (LRA&Akrual) • Jurnal Pengeluaran Kas (LRA&Akrual) • Jurnal Memorial (Akrual)

Kumpulan Akun (Ringkasan dan Rincian)

Laporan Keuangan

• Sistem akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran

Kertas Kerja

• • • • • • •

LRA LPSAL LO LPE NERACA LAK CALK

Kebijakan Akuntansi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

31


32

8

08/08/2014

LAPORAN KEUANGAN SKPD

CONTOH TRANSAKSI AKUNTANSI SKPD Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi Pendapatan Pajak-LO • Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan Pajak-LO antara lain: – Bendahara Penerimaan – PPK SKPD – Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah – Wajib Pajak • Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan Pajak-LO antara lain: surat ketetapan pajak daerah (SKPDaerah), Bukti memorial; bukti transaksi penerimaan kas.


1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

33

34

CONTOH TRANSAKSI

AKUNTANSI PPKD

Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO • Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan DAK-LO antara lain Kementerian Keuangan, PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Kas Daerah • Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan DAK-LO antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun); Nota kredit dari Bank

• Sistem Akuntansi yang diselenggarakan oleh Entitas Akuntansi PPKD • Sistem akuntansi pada PPKD dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi berdasarkan dokumen-dokumen sumber.



35


36

9

08/08/2014

LAPORAN KEUANGAN PPKD

DOKUMEN SUMBER Dokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data). Contoh : • Dokumen Sumber Pendapatan-LO,

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

– Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk Pendapatan Asli Daerah dan – Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk Pendapatan Dana Perimbangan

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


37

PENCATATAN TRANSAKSI


38

PENCATATAN TRANSAKSI Pencatatan transaksi untuk pengakuan Pendapatan-LO menurut kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :

Proses pencatatan transaksi pada dasarnya adalah mencatat pada buku jurnal berdasarkan dokumen sumbernya. Buku Jurnal yang diselenggarakan antara lain Buku Jurnal Transaksi, Buku Jurnal Penyesuaian, Buku Jurnal Penutup

1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO sebelum kas diterima. 2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO pada saat bersamaan dengan penerimaan kas 3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO setelah penerimaan kas


39


40

10

08/08/2014

PENCATATAN TRANSAKSI

AKUNTANSI KONSOLIDASI

Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban menurut kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :

Menggambarkan proses penggabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi SKPD dan laporan keuangan entitas akuntansi PPKD. Laporan keuangan yang digabung meliputi LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK

1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban sebelum pengeluaran kas. 2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban pada saat bersamaan dengan pengeluaran kas 3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan Beban setelah pengeluaran kas


41

SKEMA PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

42

PROSEDUR PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PPKD Penyusunan:

LKPD EP PEMDA

KEPALA DAERAH BLUD sbg EP


 Neraca Awal Pemda  Neraca Akhir Pemda  Laporan Realisasi Anggaran Pemda

AKUNTANSI KONSOLIDASI PENGGABUNGAN PD PPKD

 Laporan Operasional Pemda  Laporan Perubahan Ekuitas Pemda

LAP KEU BLUD EA BLUD

LAP KEU SKPD EA SKPD

LAP KEU SKPD EA SKPD

 Laporan Arus Kas Pemda

LAP KEU PPKD EA PPKD


 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemda 43


44

11

08/08/2014

LAPORAN AKUNTANSI KONSOLIDASI

BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

 Laporan Realisasi Anggaran;  Laporan Perubahan SAL;  Laporan Operasional;  Neraca;  Laporan Perubahan Ekuitas;  Laporan Arus Kas; dan  Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber: Buku III Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

45

PERBEDAAN AKUN PADA BAS 13 DAN 64

Bagan Akun Standar (BAS)

Permendagri 13

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah



Permendagri 64

1. ASET

1. ASET

2. KEWAJIBAN

2. KEWAJIBAN

3. EKUITAS DANA

3. EKUITAS

4. PENDAPATAN

4. PENDAPATAN-LRA

5. BELANJA

5. BELANJA

6. PEMBIAYAAN DAERAH

6. TRANSFER 7. PEMBIAYAAN 8. PENDAPATAN-LO 9. BEBAN

47


48

12

08/08/2014

PERBEDAAN KELOMPOK 13 DAN 64

PERBEDAAN KELOMPOK BAS13 DAN 64 Akun

Permendagri 13

ASET

KEWAJIBAN

Permendagri 64

1. Aset Lancar,

1. Aset Lancar,

2. Investasi Jangka Pendek

2. Investasi Jangka Pendek

3. Aset Tetap

3. Aset Tetap

4. Dana Cadangan

4. Dana Cadangan

5. Aset Lainnya

5. Aset Lainnya

Akun EKUITAS

3. Ekuitas Dana Cadangan PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah

1. PAD-LRA/LO 2. Pendapatan Transfer LRA/LO

2. Dana Perimbangan

2. Kewajiban Jk Panjang

3. Lain-lain Pendapatan 3. Lain-Lain yang Sah Pendapatan yang Sah-LRA/LO

Permendagri 13 1. Belanja Tidak Langsung

PEMBIAYAAN

Ekuitas

2. Ekuitas Dana Investasi

2. Kewajiban Jk Panjang

49


BELANJA

1. Ekuitas Dana Lancar

Permendagri 64

1. Kewajiban Jk Pendek 1. Kewajiban Jk Pendek


Akun

Permendagri 13

Akun

1. Belanja Operasi

2. Belanja Langsung 1. Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

2. Pengeluaran Pembiayaan

2. Pengeluaran Pembiayaan

Permendagri 13

TRANSFER

--

Permendagri 64 1. Bagi Hasil Pendapatan 2. Bantuan Keuangan

BEBAN

--

1. Beban Operasi 2. Beban Transfer 3. Beban Defisit Non Operasional

3. SILPA Tahun Berkenan


50


Permendagri 64

2. Belanja Modal 3. Belanja Tak Terduga


4. Beban Luar Biasa

51


52

13

08/08/2014

PENYAJIAN BAS

CONTOH BAS ASET

• Level akun ke-1: Menunjukkan kode Akun • Level akun ke-2: Menunjukkan kode Kelompok • Level akun ke-3: Menunjukkan kode jenis • Level akun ke-4: Menunjukkan kode obyek • Level akun ke-5: Menunjukkan kode rincian obyek

Referensi: Kode Akun

•

PP 71/2010

•

PMK 238/PMK.05/2011

•

Permendagri 13/2006,

•

Permendagri 17/2007,

•

Permendagri 64/2013


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 02 02 02 03 03

1

1

03

Nama Akun

01 01

01

01 01

01

01 01

5

53

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah Rekening.... Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Saham .... Piutang Pendapatan Piutang Pajak

01

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor


CONTOH BAS EKUITAS

CONTOH BAS KEWAJIBAN

Kode Akun Kode Akun 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

01 01 01 02 02 01

Nama Akun

3

Nama Akun

EKUITAS

3 1

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Taspen Utang Taspen Utang Askes Utang Askes


54

EKUITAS

3 1 01

Ekuitas

3 1 01

01

3 1 01

01

Ekuitas 01

3 1 02

55

Ekuitas Surplus/Defisit - LO

3 1 02

01

3 1 02

01

Surplus/Defisit - LO 01

Surplus/Defisit - LO


56

14

08/08/2014

CONTOH BAS BELANJA

CONTOH BAS PENDAPATAN - LRA

Kode Akun Kode Akun

Nama Akun

4 4 1 4 1 01 4 1 01 01

5 5 5 5 5 5 5

BELANJA 1 BELANJA OPERASI 1 01 Belanja Pegawai 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 01 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA 1 01 01 02 Tunjangan Keluarga - LRA 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban 5 1 01 02 01 kerja - LRA

PENDAPATAN - LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

4 1 01 01 01 .. .. .. .. 4 1 01 06

...

4 1 01 06 01

PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA ......... Pajak Hotel - LRA Hotel - LRA


57

CONTOH BAS TRANSFER Kode Akun

Nama Akun

58

CONTOH BAS PEMBIAYAAN Kode Akun

Nama Akun

Nama Akun

7 7 1 7 1 01 7 1 01 01

6 6 1 6 1 01

TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 6 1 01 01 Pemerintahan Kabupaten/Kota Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 6 1 01 01 01 Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota



7 1 7 1 7 1 7 1 59

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Penggunaan SiLPA tahun 01 01 01 sebelumnya 02 Pencairan Dana Cadangan 02 01 Pencairan Dana Cadangan 02 01 01 Pencairan Dana Cadangan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

60

15

08/08/2014

CONTOH BAS PENDAPATAN - LO Kode Akun 8 8 1 8 1 01 8 1 01 01 8 1 01 01 01 .. .. .. .. ... 8 1 01 06 8 1 01 06 01

CONTOH BAS BEBAN Kode Akun

Nama Akun 9 9 9 9 9 9 9

BEBAN 1 BEBAN OPERASI 1 01 Beban Pegawai - LO 1 01 01 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 1 01 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO 1 01 01 02 Tunjangan Keluarga - LO 1 01 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO Tambahan Penghasilan berdasarkan beban 9 1 01 02 01 kerja - LO

PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO ......... Pajak Hotel - LO Hotel - LO


Nama Akun

61

62


TUJUAN JURNAL STANDAR

Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dengan cara menyajikan jurnal standar akuntansi berbasis akrual.

RUANG LINGKUP Jurnal pada SKPD dan PPKD sesuai siklus akuntansi Sumber: Buku IV Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH


64 64

16

08/08/2014

JENIS JURNAL STANDAR

JURNAL PEMBUKA

1. Jurnal Pembuka :  Jurnal persediaan awal tahun dengan metode periodik 2. Jurnal Transaksi :  Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/ Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya 3. Jurnal Penyesuaian 4. Jurnal Penutup 5. Jurnal Koreksi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

1 Pengakuan persediaan di awal tahun dengan metode periodik

65 65

JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA


66

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

• Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kas diterima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

• Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas • Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Beban Persediaan (Debet) Persediaan (Kredit)

67


68

17

08/08/2014

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

Proses SKPD 1

Penetapan

Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit)

2

Pembayaran/Kas diterima Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Piutang (Kredit)

Proses SKPD 1 Penetapan 2a

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 3a

Penyetoran oleh Bend. R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit) Proses PKPD

3b

Penyetoran oleh Bend. Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)

2b

Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah

Proses PPKD Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah

Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit) R/K PPKD (Debet) Piutang (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

Contoh: Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan


PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

1 2a

Proses PPKD Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit) Pembayaran Kas ke Kas Kas di Kas Daerah (Debet) Daerah Piutang (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Penetapan

Contoh: Pendapatan DAU



PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS

Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan


72

18

08/08/2014



PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN KAS DI SKPD Proses SKPD 1

Penetapan serta Pembayaran / Kas diterima Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)

PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PEMBAYARAN KAS DI PPKD Proses SKPD 1a

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 2a

2b

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

Penyetoran kas oleh Bend R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit) Proses PPKD Penyetoran kas oleh Bend Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)

Penetapan serta Pembayaran R/K PPKD (Debet) / Kas langsung ke Kas Pendapatan-LO (Kredit) Daerah

Proses PPKD 1b

Penetapan serta Pembayaran Kas di Kas Daerah (Debet) / Kas langsung ke Kas R/K SKPD (Kredit) Daerah

Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DI PPKD 1

Penetapan serta Pembayaran / Kas diterima Kas Daerah

Proses PPKD Kas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman



PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS

Kas telah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan


76

19

08/08/2014



PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

Proses SKPD 1

Pembayaran Kas diterima Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit)

1a

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 2a 3

Penyetoran Kas oleh Bendahara R/K PPKD Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerima-an (Kredit) Pengakuan pendapatan karena Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) telah terjadi penyerahan Pendapatan-LO (Kredit) barang/jasa Proses PPKD

2b

Penyetoran Kas oleh Bendahara Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)


Pembayaran Kas langsung ke Kas Daerah

Proses SKPD R/K PPKD (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

2

Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa

Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)

1b

Pembayaran Kas langsung ke Kas di Kas Daerah (Debet) Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)

Proses PPKD



BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

1

Proses PPKD Pembayaran Kas langsung Kas di Kas Daerah (Debet) ke Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

2

Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa

Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)


Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban, seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan


80

20

08/08/2014

BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Proses SKPD Kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU) 1 2

3a

Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) beban Utang Beban (Kredit) Pembayaran utang oleh Utang Beban (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Uang Muka (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Uang Muka (Kredit)

Proses SKPD 1

Penetapan dan pengakuan beban Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit)

2

Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS

Utang Beban (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD

2c

Pembayaran utang oleh BUD R/K SKPD (Debet) dengan SP2D-LS Kas di Kas Daerah (Kredit)

Proses PPKD 3b

Penerbitan SP2D GU oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH


BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI PPKD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS Proses PPKD 1

Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) beban Utang Beban (Kredit)

2

Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS

Utang Beban (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Contoh: Beban Bantuan Sosial, Bantuan Hibah, Subsidi, Beban Bagi Hasil Pajak Provinsi, Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi, Beban Bunga Utang


BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas


84

21

08/08/2014

BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Proses SKPD 1

Penetapan dan pengakuan Uang Muka (Debet) serta pengeluaran kas oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Bendahara Pengeluaran

2

3a

Pengesahan Beban ... (Debet) pertanggungjawaban oleh PPKUang Muka (Kredit) SKPD Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses di PPKD

3b

Proses SKPD 1a

Pengeluaran kas oleh BUD

Penetapan dan Pengakuan saat Beban …… (Debet) Penerbitan SP2D-LS oleh BUD R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD

1b

Penerbitan SP2D-LS oleh BUD

R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)


Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH


BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS DIKELUARKAN MELALUI PPTK

1

Proses SKPD Kas dikeluarkan Bendaha- Panjar Kegiatan (Debet) ra Pengeluaran ke PPTK Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)

2

Pertanggungjawaban Uang Muka (Debet) PPTK ke Bendahara Panjar Kegiatan (Kredit) Pengeluaran, Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) pengembalian sisa panjar Panjar Kegiatan (Kredit)

3

Pengesahan Beban ..... (Debet) pertanggungjawaban oleh Uang muka (Kredit) PPK-SKPD

4a

Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit)

BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS Pengeluaran kas daerah mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan.

Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 4c

Penerbitan BUD

SP2D

Proses PKPD oleh R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)



88

22

08/08/2014

BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

1

2 3a

Proses SKPD Pengeluaran kas oleh Beban Dibayar Dimuka (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Uang Muka (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit)

BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Proses SKPD 1

Penerbitan SP2D-LS oleh BUD

Beban Dibayar Dimuka (Debet) R/K PPKD (Kredit)

2

Penetapan dan pengakuan

Beban …….(Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

3a Penerbitan SP2D-LS oleh BUD

Belanja ……….. (Debet) Uang Muka (Kredit) Proses PPKD 3b

Penerbitan SP2D GU oleh R/K SKPD (Debet) BUD Kas di Kas Daerah (Kredit)

Proses PKPD 3b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD


PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1

2

Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya

Perubahan SAL

Penerimaan Pinjaman

Kas di Kas Daerah (Debet) Utang ........ (Kredit)



PENERIMAAN PEMBIAYAAN

4

Hasil privatisasi perusahaan daerah

Jika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntungan Kas di Kas Daerah(Debet)

Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya

Perubahan SAL (Debet)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)

Pinjaman Dalam Negeri dari............ (Kredit) Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugian

3

Penjualan Obligasi Pemerintah

Kas di Kas Daerah (Debet) Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit)


Kas di Kas Daerah(Debet) Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)


23

08/08/2014

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5

6

Penerimaan pinjaman diberikan pihak ketiga

kembali Kas di Kas Daerah (Debet) Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya yang (Kredit) kepada Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit)

Pengumuman laba Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas) BUMD dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) penerimaan deviden Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO berupa kas (Kredit) Pembayaran Deviden Kas di Kas Daerah (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA (Kredit)

7

Pencairan Cadangan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1

Pemberian Pinjaman Daerah kepada.......... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 2

3

4

2 Saat pencairan SP2D GU di SKPD

Belanja Modal Pengadaan .......(Debet) Uang Muka (Kredit)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit)

Pembayaran kembali pokok pinjaman

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

Penyertaan Modal pada BUMD (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Pembentukan Dana Cadangan

Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembentukan Dana Cadangan (Debet) Perubahan SAL(Kredit)


Pembelian aset melalui Bendahara Pengeluaran dengan Uang Persediaan 1 Saat pengeluaran Aset Tetap (Debet) kas melalui Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Bendahara Uang Muka (Debet) Pengeluaran Perubahan SAL (Kredit)

Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada........... - LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Dana Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pencairan Dana Cadangan (Kredit)

PEMBELIAN ASET TETAP

Pemberian pinjaman Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) kepada pihak ketiga Kas di Kas Daerah (Kredit)


PEMBANGUNAN ASET TETAP Saat belum selesai 100% 1

Jurnal di SKPD Konstruksi Dalam Pengerjaan (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

2

Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)

3

Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kredit)

Perolehan aset melalui mekanisme SPM - LS 3 Jurnal di SKPD

Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

4 Jurnal di PPKD

R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)


Saat selesai 100% dan dibuat BAST

Pemberian uang muka kerja kepada rekanan dimasukan dalam KDP DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

24

08/08/2014

JURNAL STANDAR PENYESUAIAN AKHIR TAHUN

PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP 1

Aset Tetap (Debet)

1

Pengakuan persediaan berdasarkan hasil stock opname (dengan metode periodik)

Persediaan (Debet) Beban Persediaan (Kredit)

2

Penyusutan Aset Tetap

3

Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit) Beban Penyisihan Piutang (Debet) Penyisihan Piutang (Kredit)

Pendapatan Hibah dari ........-LO (Kredit)

PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO DANA CADANGAN 1

Dana Cadangan (Debet) Pendapatan Bunga - LO (Kredit)



JURNAL STANDAR PENUTUP

JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LO

Pendapatan ............. LO (1) Pendapatan ............. LO (2) Pendapatan ............. LO (3) Beban ............. (1) Beban ............. (2) Beban ............. (3) Surplus/Defisit-LO Surplus/Defisit-LO Ekuitas

XXX XXX XXX

XXX

JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LRA

XXX XXX XXX XXX

XXX


Pendapatan ............. LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit-LRA

XXX

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

XXX

Surplus/Defisit-LRA Pembiayaan Netto SiLPA/SiKPA

XXX XXX

SiLPA Perubahan SAL

99

XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

XXX


100

25

08/08/2014

KOREKSI KESALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL      

KESALAHAN DARI SIFAT KEJADIAN

Keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran Kesalahan perhitungan matematis Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi Kesalahan interpretasi fakta Kecurangan Kelalaian


•

KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK (Contoh : Kelebihan/ Kekurangan Pembayaran Pajak) --mengoreksi pendapatan pajak saat kas masuk/keluar

•

KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG  Pada periode Berjalan ---- mengoreksi akun ybs  Pada periode Sebelumnya  Sebelum LK diterbitkan --- mengoreksi akun ybs  Sesudah LK diterbitkan

101


102


26

2014 DAFTAR ISI

Recommend Documents