TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN DAN KEJAHATAN ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) SYAHIRUDDIN DAENG MARALA / D 101 12 414 Pembimbing Dr. JOHNNY SALAM, SH., MH Dr. RIDWAN TAHIR, SH., MH ABSTRAK Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)”. dengan identifikasi masalah, bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri serta bagaimana prosedur dan mekanisme jika seorang anggota polri melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan serta prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri dengan melihat studi kasus diwilayah kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri adalah melalui proses persidangan disiplin yang dimulai dari tahapan penerimaan laporan, pemerisaan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi / hukuman, dengan mengacu pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia, disamping itu mekanisme dan prosedur perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri adalah berdasarkan prinsip equality before the law bahwa persamaan didepan hukum berlaku bagi anggota polri bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana yang diadili melalui peradilan umum, hal tersebut berdasarkan TAP MPR-RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI, sehingga membawa konsekuensi logis kepada institusi Polri yang sebelumnya berstatus sebagai militer berubah menjadi status Sipil sehingga tunduk dan patuh terhadap peradilan umum. Kata Kunci : disiplin,kejahatan, prosedur, mekanisme I.
VI / MPR / 2000 dan TAP MPR-RI
PENDAHULUAN Di
awal
masa
reformasi,
No. VII / MPR / 2000 telah
sejumlah pembenahan telah dilakukan
memisahkan Polri dari TNI dan
dalam tubuh Polri. TAP MPR-RI No.
meletakkan
fungsi
Polri
1
secara terpisah dari TNI. Walaupun
melaksanakan secara profesional serta
DPR
berhasil
didukung oleh kualitas pengetahuan
menyelesaikan UU No. 2 Tahun 2002
dan keterampilan teknis kepolisian
yang mengatur tentang Polri tetapi,
yang tinggi juga sangat ditentukan
reformasi Polri masih jauh dari
oleh prilaku terpuji setiap Anggota
harapan masyarakat. Disamping itu
Polri di tengah masyarakat karena
pemisahan Kepolisian dengan TNI
sebagai salah satu tombak penegakan
secara
membawa
hukum
pengaruh dan perubahan perlakuan
dengan
bagi anggota kepolisian di depan
masyarakat mulai dari persoalan kecil
umum,
seperti
juga
telah
kelembagaan
yang semula tunduk pada
yang
berkaitan
langsung
kehidupan
sehari-hari
masalah pelanggaran
lalu
hukum disiplin dan hukum pidana
lintas sampai masalah serius yang
militer dalam lingkup kompetensi
menyangkut tindak pidana kejahatan.
Peradilan militer, beralih tunduk pada
Anggota Polri selalu bersinggungan
Peradilan Umum. Terdapat suatu
dengan masyarakat, hal ini sangat
perubahan
rentan
yang
sangat
esensial,
sehingga
cenderung
dimana Polri bukan lagi Militer dan
menimbulkan
berstatus sebagai sipil. Berubahnya
pelaksanaan tugas, oleh karenanya
Kepolisian
penanganan yang berkualitas dan
sebagai
sipil,
maka
pelanggaran
sebagai konsekuensi logis bahwa
profesional
anggota
keharusan bagi setiap insan anggota
Kepolisian
tunduk
dan
berlaku hukum sipil disamping itu di bidang
administrasi,
merupakan
dalam
suatu
Polri.
penegakan
hukum maupun penegakan disiplin
Sesuai dengan tujuan, fungsi,
anggota Polri telah ditetapkan sebagai
tugas
alat Negara yang berperan dalam
sebagaimana diatur dalam Undang-
memelihara keamanan dan ketertiban
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
masyarakat,
Kepolisian
menegakan
memberikan
hukum,
perlindungan,
dan
tanggung
jawab
Negara
Republik
Indonesia (UU Polri),
keberadaan
pengayoman dan pelayanan kepada
Polri bertujuan untuk menjamin tertib
masyarakat. Dalam memainkan peran
dan tegaknya hukum serta terbinanya
tersebut
ketentraman
Polri
dituntut
untuk
masyarakat
dalam
2
rangka
terpeliharanya
keamanan
ketentuan
hukum
pidana
yang
dalam negeri dan terselenggaranya
berlaku, yaitu diproses dan diajukan
fungsi pertahanan keamanan Negara
dalam peradilan umum. Hal ini sesuai
serta tercapainya
dengan ketentuan TAP MPR No.
dengan
tujuan nasional
menjunjung
menghormati
tinggi
hak-hak
dan
VII/MPR/2000 yaitu Anggota Polri
anggota
tunduk pada kekuasaan peradilan
masyarakat dengan harapan tidak
umum.
menyimpang atau melanggar hukum,
Dalam
konteks
demokrasi,
apabila dalam pelaksanaan tugasnya
institusi
kepolisian
merupakan
terjadi pelanggaran hukum maka
pelayan
masyarakat.
Kepolisian
Anggota
sebagai
bagian
Polri
tersebut
harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya Perubahan membawa menggiring
berpikir
konsekuensi institusi
mereformasikan
Polri
diri
perangkat
pemerintahan haruslah tunduk pada
secara cara
dari
hukum.
mandat yang diberikan rakyat, yaitu
telah
memelihara keamanan dan ketertiban
yang
masyarakat,
untuk
melakukan
serta
menegakkan
memberikan
hukum,
perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada
perubahan substansi atas 3 (tiga)
masyarakat
dalam
rangka
aspek penting institusi, yaitu aspek
terpeliharanya
keamanan
dalam
instrumental, struktural dan kultural.
negeri, 1 yang dilakukan dengan cara-
Pada aspek instrumental antara lain
cara yang demokratis. Selain dituntut
dibidang hukum adalah dijabarkannya
memberikan
Undang-Undang
Polri
Polri
kedalam
juga
pelayanan
maksimal,
dituntut
untuk
Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun
meningkatkan
2003 tentang Pelaksanaan Teknis
kinerjanya sehingga menjadi lembaga
Institusional Peradilan Umum Bagi
yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Anggota
Polri
(penyebutan
akuntabilitas
B. Rumusan Masalah
selanjutnya disingkat, yaitu PP No.
1) Bagaimana prosedur dan
3/2003). setiap anggota Polri yang
mekanisme penyelesaian
melanggar ketentuan hukum pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut akan
diproses
sesuai
dengan
1
Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3
perkara
pelanggaran
disiplin anggota Polri ?
dimaksud diatas disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun
2) Bagaimana prosedur dan
tertulis
kepada
petugas
yang
mekanisme jika seorang
berwenang atas adanya pelanggaran
anggota Polri melakukan
disiplin. Laporan yang disampaikan,
tindak pidana ?
dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat
oleh Provos.
Tertangkap tangan dapat langsung diperiksa oleh Provos. Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku
II. PEMBAHASAN A. PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI Penyelesaian
pelanggaran
disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian
hukum
pemeliharaan
dalam
rangka
disiplin
dan
penegakkan
hukum
disiplin
di
lingkungan
Polri.
Penyelesaian
pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum berwenang
(Ankum).
Ankum
memerintahkan Provos
dan/ atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran
tertangkap
dilakukan
tanpa
tangan, surat
dapat perintah.
Temuan merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural. Hasil temuan
selanjutnya
diserahkan
kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya. Bentuk pelanggaran
penyelesaian disiplin
adalah
pemberian sanksi disiplin berupa tindakan
disiplin
dan
hukuman
disiplin. Tindakan disiplin diberikan, kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedemikian ringan sifatnya, penjatuhan sanksi langsung dilaksanakan oleh Atasan tanpa melalui siding disiplin berupa
disiplin oleh anggota Polri. Pemeriksaan
yang
perkara
pelanggaran disiplin didasarkan atas laporan, tertangkap tangan, temuan oleh petugas. Laporan sebagaimana
teguran lisan dan tindakan fisik. Sanksi tersebut bersifat pembinaan dan
tidak
bertentanan
dengan
peraturan perundang–undangan dan
4
tindakan
disiplin
tidak
Pemanggilan dilaksanakan oleh
Ankum
Provos atau pejabat yang ditunjuk
hukuman
oleh ankum atau atasan ankum.
disiplin, adapun tahapan dalam proses
Petugas yang menyampaikan surat
penyelesaian
pemamnggilan adalah setiap anggota
menghapus untuk
tersebut
kewenangan
menjatuhkan
perkara
pelanggaran
oleh anggota Polri :
Polri. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat,
1.
Penerimaan Laporan
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak
atau
kewajiban
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau
sedang
atau
diduga
akan
terjadinya pelanggran disiplin. Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota
Polri,
dituangkan
dalam
laporan polisi (LP). Laporan Polisi ini kemudian
ditindaklanjuti
menerbitkan
Surat
dengan Perintah
Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan SPP dilakukan
pemanggilan
saksi-saksi
dan
terhadap
pelanggar
guna
pemeriksaan dan terhadap adanya laporan
yang
belun
jelas
perlu
dilakukan penyelidikan. Dilakukan oleh
anggota
provos
Polri
atau
petugas yang ditunjuk oleh ankum untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut.
surat
panggilan
tersebut
dapat
diterimakan kepada keluarganya atau ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat
panggilan
disampaikan bersangkutan.
tersebut
akan
kepada
yang
Terhadap
terperiksa
yaitu setiap anggota Polri yang diduga
melakukan
pelanggaran
disiplin dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan
pendahuluan
sampai
dengan tingkat sidang disiplin, yang tidak
memenuhi
panggilan tanpa
alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan
serta
tidak
memenuhi
panggilan untuk ketigakalinya, maka petugas
dapat
membawa
disertai
dengan surat perintah. Terperiksa yang
tidak
emmenuhi
panggilan
karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena
dinas
yang
dipertanggungjawabkan
dapat oleh
5
atasannya, Provos dapat melakukan pemeriksaan di tempat. 2.
Pemeriksaan
pelanggaran
disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan,
Pemeriksaan
Pemeriksaan
pelanggaran
tertangkap tangan, dan temuan oleh
disiplin adalah proses kegiatan yang
petugas
dimulai dari pemeriksaan oleh provos
berupa pemanggilan terperiksa dan
Polri atau pejabat yang ditunjuk
saksi,
sampai dengan pemeriksaan di depan
pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi
sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap
ahli.
anggota
disiplin
Polri
dalam
bentuk
pembuatan
berita
Pemeriksaan
acara
pelanggaran
yang
melakukan
disiplin
dilakukan
beberapa anggota yang menyangkut
dengan memperhatikan kepangkatan
2 (dua) daerah kewilayahan atau
sebagai berikut :
lebihdapat dilakukan oleh Provos
pelanggaran
a.
Tantama
dan
bintara
diperiksa
oleh
anggota
Polri
b.
c.
serendah-rendahnya
kesatuan
dilakukan
yang
lebih
(Polwil/Polda/Mabes
oleh
tinggi Polri).
Pelanggaran disiplin yang dilakukan
berpangkat Bintara.
oleh anggota Polri pada tingkat
Perwira Pertama diperiksa
kewilayahan
oleh
ditindaklanjuti oleh kesatuan anggota
anggota
Polri
yang
tidak
segera
serendah-rendahnya
pelanggar yang dapat menimbulkan
berpangkat Bintara.
keresahan
Perwira
pemeriksaannya
Menengah
diperiksa Polri
oleh
anggota
serendah-rendahnya
berpangkat
d.
yang
kegiatan
Perwira
masyarakat, ditangani
oleh
Provos dari kesatuan yang lebih tinggi. Pemeriksaan
oleh
Provos
berdasakan
perintah
Pertama.
dilaksanakan
Perwira Tinggi diperiksa
Atasan Ankum. Hasil pemeriksaan
oleh
pelanggaran disiplin dibuat dalam
anggota
Polri
serendah-rendahnya berpangkat Menengah.
satu berkas perkara dan diserahkan Perwira
kepada Ankum guna diselesaikan perkaranya melalui sidang disiplin. Terhadap pelanggar disiplin tertentu
6
yang sifatnya memberatkan, provos
dimaksud terdiri dari sampul berkas
dapatmelakukan pengamanan dalam
perkara pelanggaran disiplin, resume,
rangkakeselamatan pelanggar atau
laporan
orang
pencegahan
pemeriksaan, surat panggilan, berita
melakukan perbuatan yang dilarang
acara pemeriksaan terperiksa, saksi
serta
dan saksi ahli, daftar barang bukti,
laindan
kepentingan
penyelesaian
pemeriksaan. yang
sebagaimana
wilayah
surat
perintah
dan berita acara penyerahan dan
Hal-hal
pelanggaran
polisi,
memberatkan
dimaksud, dilakukan
tempat
apabila Negara /
bertugas
dalam
penerimaan barang bukti. Berkas perkara
pelanggaran
dilimpahkan oleh Ankum.
disiplin
provos
Berkas
kepada perkara
keadaan darurat, dalam penugasan
pelanggaran
operasi khusus kepolisian, atau dalam
pemeriksaannya
kondisi siaga I. Tempat pengamanan
pejabat yang ditunjuk diserahkan
sebagaimana
kepada
dimaksud
dilaksanakan
di
provos
dilakukan
untuk
oleh
kemudian
yang
dilimpahkan kepada Ankum. Ankum
ditentukan oleh Ankum. Pengamana
setelah menerima berkas perkara
dilakukan selama-lamanya 1 x 24 jam
pelanggaran
yang selanjutnya diserahkankembali
pendapat
pada
fungsi pembinaan hukum. Pendapat
Ankum.
pembuktian,
tempat
disiplin,apabila
Guna
memperkuat
pemeriksa
dapat
hukum
disiplin
hukum,
dimaksud
meminta
dari
satuan
selambat-
melakukan pengambilan dan /atau
larnbatnya 7 hari telah diserahkan
penerimaan barang bukti pelanggaran
kepada Ankum.
disiplin. Hasil
3. pemeriksaan
Pemeriksaan Dalam
terhadap
Sidang Disiplin
saksi, terperiksa, saksi ahli, dan
Penentuan
penyelesaian
administrasi yang berkaitan dengan
pelanggaran disiplin melalui sidang
pelanggaran disiplin disusun menjadi
disiplin
satu
yang
Ankum.Selambat-lambatnya 30 (tiga
perkara
puluh) hari setelah menerima berkas
pelanggaran disiplin. Berkas perkara
perkara pelanggaran dari Provos,
pelanggaran disiplin sebagaimana
Ankum
berkas
berbentuk
perneriksaan berkas
kewenangan
harus
menyelenggarakan
7
sidang
disiplin.
Untuk
terhukumdan tembusannya diberikan
menyelenggarakan sidang disiplin,
kepada Pejabat Personel, Provos dan
Ankum menetapkan perangkat sidang
Atasan
dan
dimaksud
waktu
pelaksanaan
sidang.
Ankum.Hukuman
disiplin
rnenyebutkan
waktu
Susunan keanggotaan, dan parangkat
penundaan yang jelas dan tidak
sidang, serta tata cara sidang disiplin
melebihi masa 1 (satu) tahun yang
dilaksanakan
berdasarkan
aslinya diberikan kepada Terhukum
Keputusan Kapolri tentang Sidang
dan tembusannya diberikan kepada
Disiplin
Polri.
Pejabat
sebagaimana
Atasan
Bagi
Pelaksanaan
Anggota
hal-hal
Personel, Ankum.
Provos
dan
Putusan sidang
dimaksud berdasarkan Surat Perintah
disiplin harus sudah ditindaklanjuti
Ankum.
dengan surat keputusan oleh pejabat
4.
yang
Penjatuhan
berwenang
selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga
Hukuman Penjatuhan
hukuman
disiplin
puluh) hari yang tembusan surat
diputuskan dalam sidang disiplin.
keputusannva
Setelah mendengarkan dan / atau
Ankum.
memperhatikan keterangan saksi,
sidang
terperiksa, saksi ahli, pendamping
diserahkan kepada Provos.
terperiksa, Ankum
serta
barang
menjatuhkan
bukti putusan
disampaikan
kepada
Pelaksanaan disiplin
dimaksud
Berakhir nya hukuman
putusan
masa
disiplin
yang
hukuman disiplin. Putusan hukuman
dilaksanakan Terhukum sesua i
yang dijatuhkan oleh Ankum tidak
masa hukuman yang tercantum
menghapus
atas
dalam surat keputusan hukuman
pelanggaran pidana yang dilakukan
disiplin, selambat-lambatnya 30
oleh Terhukum.
(tiga
tuntutan
pidana
puluh)
hari
setelah
berakhirnya masa hukuman untuk 5.
Pelaksanaan
Hukuman Hukuman disiplin dicantumkan
hukuman disiplin anggota Polr i yang
telah
hukuman
selesai harus
menjalani
dikembalikan
dalam surat keputusan hukuman
pada keadaan semula. Pelaksanaan
disiplin. Aslinya diberikan kepada
pengawasan
terhadap
anggota
8
Polri semasa menjalani hukuman
selanjutnya dijadikan masukan bagi
disiplin dan selesai menjalani
pengisian Riwayat Hidup Persons
hukuman disiplin untuk jangka
Perseorangan
waktu 6 (enam) bulan dilakukan
Pencatatan
oleh Ankum yang pelaksanaan
Perseorangan
sehari-hari dit ugaskan k asepada
pelanggar,
Provos
pelanggaran, Jenis pelanggaran, jenis
guna
rekomendasi rangka
memberikan
penilaian
Data
Personel
berisikan waktu
identitas
dan
tempat
dalam
hukuman, Nomor putusan hukuman,
karier
Batas waktu pelaksanaan hukuman.
Rekomendasi
Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi
pembinaan
selanjutnya.
(RHPP)”.Buku
penilaian diberikan dalam bentuk
Personel,
surat rekomendasi penilaian dari
Ankum pelanggar.
Provos.
Provos.
Paminal,
dan
Menurut Pasal 16 Peraturan
Setelah dilakukan penjatuhan
Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila
hukuman bagi anggota polri yang
terjadi pelanggaran kumulatif antara
melakukan
pelanggaran disiplin dan pelanggaran
pelanggaran
disiplin
kepolisian sebagaimana diuraikan di
Kode
atas,
bersangkutan
penyelesaiannya dilakukan melalui
dilakukan pencatatan dalam data
Sidang Disiplin atau Sidang Komisi
personel
Kode
kepada
yang
perseorangan.
Hal
ini
Etik
Etik
Profesi
Polri,
Polri
maka
berdasarkan
ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan
pertimbangan atasan Ankum dari
Kepala Kepolisian Negara Republik
terperiksa dan pendapat serta saran
Indonesia No. Pol. : Kep/ 43/IX/2004
hukum
tentang
Pembinaan
Tata
Pelanggaran
Cara
Pengemban Hukum.
Fungsi
Penanganan
Kepolisian
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
Negara Republik Indonesia yang
dilakukan jika ada laporan atau
berbunyi
:
Disiplin
Penyelesaian
dari
“Setiap
penjatuhan
pengaduan
yang
diajukan
tindakan disiplin maupun hukuman
masyarakat,
disiplin
sumber lain yang dapat dipertanggung
dilakukan
dalam buku Personel
pencatatan
Pencatatan
Perseorangan
yang
Data
anggota
Polri
oleh atau
jawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan
disampaikan
kepada
pengemban fungsi Propam di setiap
9
jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan
atau
Propam
pengaduan
kemudian
tersebut
melakukan
Pelaksanaan
hukum
atau
penegakan hukum memberi manfaat
pemeriksaan pendahuluan. Apabila
atau
dari hasil pemeriksaan pendahuluan
ketika
diperoleh dugaan kuat telah terjadi
ditegakkan
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,
menimbulkan
maka Propam mengirimkan berkas
masyarakat, dalam unsur yang ketiga,
perkara
yang
yaitu keadilan karena masyarakat
berwenang dan mengusulkan untuk
sangat berkepentingan bahwa dalam
dibentuk Komisi Kode Etik Polri
pelaksanaan atau penegakan hukum,
untuk selanjutnya dilakukan sidang
keadilan
guna memeriksa Anggota Polri yang
diperhatikan.
kepada
Pejabat
diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi
Polri
untuk
dijatuhkan
kegunaan
bagi
hukum
masyarakat,
dilaksanakan
jangan sampai keresahan
harus
atau malah dalam
benar-benar
Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum
putusan yang bersifat final. 2
yang dilaksanakan dan ditegakkan
Pelaksanaan
haruslah hukum yang mengandung
penegakan
hukum bertujuan untuk kepastian
nilai-nilai
hukum, kemanfaatan atau kegunaan
penegakan hukum yang sebenarnya,
hukum itu sendiri serta keadilan bagi
menurut Soerjono Soekanto, terletak
masyarakat.
pada
Kepastian
hukum
keadilan.
kegiatan
Hakikat
menyerasikan
merupakan perlindungan yustisiabel
hubungan nilai-nilai yang terjabar
terhadap tindakan sewenang-wenang,
nilai tahap akhir untuk menciptakan,
yang
memelihara
berarti
seseorang
akan
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam
keadaan
tertentu,
dengan
dan
mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup. Ketiga unsur tersebut harus
adanya kepastian hukum masyarakat
mendapat
perhatian
secara
akan lebih tertib.
proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi
2
H.Pudi Rahardi, M.H. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 172.
secara
proporsional
seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak
10
tahu apa yang harus diperbuatnya dan
sehingga proses penegakan hukum
akhirnya timbul keresahan, tetapi
dan
terlalu
internal dapat
menitik
beratkan
pada
keadilan
itu
sendiri
secara
diwujudkan secara
kepastian hukum jadinya terlalu ketat
nyata. Keluhan berkenaan dengan
mentaati peraturan hukum akibatnya
kinerja penegakan hukum di negara
kaku dan akan menimbulkan rasa
kita selama ini selain ketiga faktor di
tidak adil.
Apapun yang terjadi
atas, sebenarnya juga memerlukan
peraturanya
demikian
harus
analisis yang lebih menyeluruh lagi.
dan
Upaya penegakan hukum hanya satu
ditaati
atau
dan
dilaksanakan
ditegakkan. Menurut M. Friedman
elemen
dalam proses bekerjanya aparatur
persoalan kita sebagai negara hukum
penegak hukum itu, terdapat 3 elemen
yang
penting yang mempengaruhi, yaitu :
menegakkan
a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana
pendukung
mekanisme
dengan
kerja
mencita-citakan dan
upaya
mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Hukum tidak mungkin akan
kerja
tegak, jika hukum itu sendiri atau
yang
terkait termasuk
kesejahteraan
aparatnya; c.
keseluruhan
belum mencerminkan perasaan atau
aparatnya,
mengenai
dari
dan
kelembagannya; b. Budaya
saja
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.
Hukum
tidak
mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan
Perangkat
peraturan
yang
warisan masa lalu yang tidak sesuai
mengandung
baik
kinerja
lagi dengan tuntutan zaman, artinya
kelembagaanya maupun yang
persoalan yang kita hadapi bukan saja
mengatur materi hukum yang
berkenaan dengan upaya penegakan
dijadikan standar kerja, baik
hukum
hukum
hukum atau pembuatan hukum baru.
materilnya
maupun
tetapi
juga
pembaharuan
hukum acaranya.
Oleh karena itu, ada empat (4) fungsi
Upaya penegakan hukum secara
penting yang memerlukan perhatian
sistematik haruslah memperhatikan
yang seksama, yaitu : pembuatan
ketiga aspek itu secara simultan,
hukum (the legislation of law atau
11
Law and rule making), sosialisasi,
pengaduan
penyebarluasan
bahkan
masuk dalam Sub Bidang Provos,
pembudayaan hukum (socialization
maka akan diproses dengan melihat
and
apakah
dan
promulgation
of
law)
dan
masyarakat
perbuatan
tersebut
tindak
pidana
penegakan hukum (the enforcement of
tersebut masuk dalam sidang disiplin
law).
Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh
B. PROSEDUR
DAN
seorang Ankum. Apabila Ankum
MEKANISME
melihat
PENYELESAIAN PERKARA
pidana tersebut dianggap sebagai
TINDAK
sebuah pelanggaran dan anggota Polri
PIDANA
OLEH
sebagai anggota Polri maka anggota
Polri
Polri tersebut terkena Sidang Disiplin.
diketahui berdasarkan laporan atau
Namun apabila anggota Polri tersebut
pengaduan oleh masyarakat. Laporan
melakukan perbuatan tindak pidana
atau pengaduan tersebut dapat melalui
yang dianggap telah membuat buruk
Direktorat Reserse Kriminal (Dir
nama institusi kepolisian dan dilihat
Reskrim) maupun Sub Bidang Provos
tidak dapat lagi dipertahankan sebagai
untuk menangani dan memeriksa
anggota Polri maka Ankum akan
perkara anggota Polri yang diduga
menjerat
telah melakukan tindak pidana.
dengan hukuman melalui Sidang
oleh
pidana
tindak
yang
dilakukan
tindak
perbuatan
tersebut masih dapat dipertahankan
ANGGOTA POLRI Adanya
bahwa
anggota
Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan
anggota
Polri
tersebut
Kode Etik Profesi Polri. C. PENUTUP
prosedur yang berlaku dalam hal ini
a. KESIMPULAN
anggota Polri diperlakukan sama
1. Penegakan
hukum
terhadap
dimuka hukum seperti masyarakat
disiplin anggota Polri di Polda
biasa bisa melakukan tindak pidana.
Sulawesi
Dalam Dir Reskrim anggota Polri
oleh atasan langsung, atasan
pelaku tindak pidana akan dihukum
tidak langsung, atau anggota
melalui
umum.
Provos sesuai lingkup tugas
atau
dan kewenangannya terhadap
Namun
sidang apabila
peradilan laporan
Tengah
dilakukan
12
anggota polri yang melakukan
tahapan-tahapan
pelanggaran
dengan masyarakat biasa bila
disiplin
sifatnya
yang
sedemikian
ringan.Sementara disiplin
hukuman
dijatuhkan
melakukan
yang
tindak
sama
pidana.
Selain itu, anggota Polri pelaku
oleh
tindak pidana juga mendapat
Ankum dan / atau Atasan
hukuman yang berasal dari
Ankum dapat berupa teguran
lembaga kepolisian yang dapat
tertulis, penundaan mengikuti
diproses
pendidikan paling lama 1 (satu)
Disiplin atau Kode Etik Profesi
tahun, penundaan kenaikan gaji
Hukum
Polri.
berkala, penundaan kenaikan
pidana
itu dianggap sebagai
pangkat untuk paling lama 1
suatu
pelanggaran,
(satu)
yang
anggota Polri terkena Sidang
bersifat demosi, pembebasan
Disiplin. Namun, apabila tetap
jabatan, dan penempatan dalam
dianggap
tempat khusus paling lama 21
pidana, maka anggota Polri
(dua
tersebut
tahun,
puluh
mutasi
satu)
hari.
melalui
ketentuan
Bila
maka
sebagai
akan
tindak
tindak
disidangkan
Penyelesaian
perkara
melalui Sidang Komisi Kode
pelanggaran
disiplin,
Etik Profesi Polri. Hukuman
diselesaikan
menurut
yang diterima anggota Polri
Keputusan Kepala Kepolisian
yang
Negera Republik Indonesia No.
lembaga
Pol. : Kep / 43 / IX / 2004
anggota Polri pelaku tindak
tentang Tata Cara Penyelesaian
pidana ditentukan oleh Ankum
Pelanggaran Disiplin Anggota
yang telah diberi wewenang
Kepolisian Negara Republik
Uuntuk
Indonesia.
tersebut.
2. Penegakan
hukum
pidana
terhadap anggota Polri pelaku tindak
pidana
dilakukan
berasal
dari
Polri
dalam terhadap
menangani
kasus
b. SARAN Perlunya penyuluhan
terhadap
diberikan masyarakat,
dengan sidang peradilan umum
agar jangan ragu-ragu melaporkan
yang diproses sesuai dengan
atau mengadukan anggota Polri yang
13
melakukan tindak pidana apa pun
makin
bertambah.
Perlunya
karena Polri membutuhkan masukan
keterbukaan
terhadap
masyarakat
dan kerjasama dengan masyrakat
mengenai
proses
penanganan
dalam upaya peningkatan mutu dari
terhadap anggota Polri baik
kepolisian. Polri perlu meningkatkan
mengenai proses diperadilan umum
adanya penyuluhan baik itu mengenai
maupun hukuman yang berasal dari
Peraturan
Pemerintah,
Keputusan
dalam instansi kepolisian sendiri.
keputusan
Kapolri
maupun
Pelanggaran terhadap
ketentuan
yang
jelas
Asasi
mengenai hukuman terhadap anggota
Manusia agar anggota Polri dapat
Polri yang terkena Sidang Disiplin
memiliki lebih banyak pengetahuan
maupun Sidang Kode Etik Profesi
tentang
Polri
hukum
dan
Hak
Adanya
itu
mengurangi
adanya tindak pidana yang dilakukan
tidak
keputusan
hanya
berdasarkan Ankum.
oleh anggota Polri yang tiap tahunnya
14
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU BUKU Abdul kadir Muhammad, Etiksa profesi Hukum , citra Aditiya Bakti, bandung 1997 E.Y Kanter,
Etika Profesi Hukum :
Sebua pendekatan
sosioreligius,
cet.I,jakarta,penerbit storia Grafik ,2001 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Supriadi,Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum Di Indonesia, penerbit sinar Grafika ,palu ,2006 Zainudin Ali, filsafat Hukum, sinar Graha, tahun 2006 B. PERUNDANG-UNDANGAN Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia Undang –Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL 8 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik profesi Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri.
15
BIODATA
NAMA
:
SYAHIRUDDIN DAENG MARALA
STAMBUK :
D 101 12 414
TTL
BANRI, 14 FEBRUARI 1979
:
16
