BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Aparatur Negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai aparatur sipil Negara, 360.000 anggota Polri,dan 330.000 anggota TNI.1 Banyaknya jumlah aparatur Negara Republik Indonesia maka seharusnya semakin besar tanggung jawab Negara untuk mengawasi kinerja dari masing-masing aparatur Negara. Manajemen sumber daya aparatur sipil Negara merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan Negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil Negara untuk merealisasikan seluruh potensinya sebagai pegawai pemerintah yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia. Perubahan tersebut memerlukan manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur Negara agar selalu maju dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.2 Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga Negara, hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup mereka dalam Negara hukum, Republik Indonesia. Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilanm kepastian hukum, dan 1 2
Naskah Akademik RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hal.1. Ibid.
kedamaian. Good Governance akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada keinginan kuat (political will) penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara Negara untuk berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan derasnya aspirasi reformasi di dalam negeri, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi semakin penting. Salah satu elemen yang penting dalam tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah adanya akuntabilitas, disamping transparasi, penegakkan hukum dan lain sebagainya. Karena itu fungsi pengawasan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang control pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih baik.3 Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Tuntutan dari masyarakat yang mengingikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilatarbelakangi karena adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan. Penyimpanganpenyimpangan yang terjadi di kalangan penyelenggara pemerintah salahs satunya 3
Andika Hardiansyah, 2010, Pengaruh Penagwasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Skripsi Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, hal. 15.
disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas. Beberapa peristiwa politik yang terjadi di negeri ini membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara telah menghadirkan kesadaran bagu semua komponen bangsa ini untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kesalahan dan kekhilafan adalah suatu hal yang wajar yang dilakukan oleh setiap manusia. Tidak terkecuali yang dilakukan oleh aparat pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan.Seiring dengan meluasnya tugas-tugas administrasi dalam pemyelenggaraan pemerintahan, semakin besar pula kekuasaan yang diberikan kepada aparat pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah lembaga pengawasan yang fungsinya untuk mencegah, memberikan peringatan, dan juga menindak atau memperbaiki apabila aparat pemerintah melakukan kesalahan, sehingga dapat diminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang mengakibatkan kepada kerugian kepada masyarakat ataupun Negara.Salah satu unsur Negara yang layak mendapat sorotan dan perhatian dalam usaha-usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik ini adalah aparatur Negara Republik Indonesia. Pemerintah Negara yang diperintahkan oleh UUD Tahun 1945 adalah pemerintahan yang demokratis, desentralisasi, bersih dari praktek KKN, serta yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik atau good governance perlu dibangun aparatur Negara yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih praktek KKN, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi. Peran suatu lembaga/badan pengawasan sangatlah penitng untuk menjaga kinerja para aparatur Negara dalam menjalankan hak
dan kewajibannya, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan akan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Negara. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Pentingnya melakukan pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara terrutama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi karena Pimpinan Tingi merupakan jabatan yang strategis sehingga harus dijaga profesionalitasnya karena memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi bawahan dan orangorang di sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.4 Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya memberikan jalan dan harapan baru untuk mewujudkan pejabat yang tepat pada posisi jabatan yang tepat, yang pada akhirnya akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Seleksi terbuka itu sendiri merupakan salah satu bentuk realisasi dari asas umum pemerintahan baik, oleh karena itu untuk memilih Aparatur Sipil Negara yang akan mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi di pemerintahan tentunya mutlak melaksanakan asas atau prinsip umum pemerintahan baik. Menyadari
peran
strategis
dari
Pejabat
Pimpinan
Tinggi
dalam
penyelenggaraan Negara, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara yang antara lain berwenang mengawasi setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari tahap pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan,
4
Dyah Dewi Astuti, Sisi Gelap Lelang Jabatan, yang diakses melalui http://metrobali.com/2015/03/28/sisigelap-lelang-jabatan/ pada 13 September 2015 pukul 23.27 WIB
pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, pentapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Seluruh proses tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, dan Pratama) tentunya memerlukan pengawasan yang intensif dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Hal ini diperlukan karena masih banyaknya peluang terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaim ana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi? 2. Apa saja bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi? 3. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi? 4. Apa hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi?
C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. 2. Mengetahui pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
3. Mengetahui tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 4. Mengetahui hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
D. Keaslian Penelitian Penulis melakukan penelusuran pada berbagai referensi, baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada maupun media elektronik.Penulisan hukum mengenai “Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara” belum pernah dilakukan. Akan tetapi, terdapat beberapa penulisan dan penelitian terdahulu dalam ruang lingkup yang menyerupai atau berkesinambungan dengan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis, antara lain: 1. Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional, oleh Oce Madril,S.H.,M.A. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, Yogyakarta. Dalam penelitian di atas, ada kemiripan tentang objek yang diteliti yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara. Namun yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan hukum ini terfokus pada peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan terhadap seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah. 2. Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, oleh Andi Anisa Agung,
Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, Makassar. Ada kemiripan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana keduanya sama-sama membahas seleksi terbuka terhadap suatu jabatan dalam instansi pemerintah. Pada penelitian ini, fokus penelitian terkait mekanisme atau prosedur pengangkatan Jabatan Struktural pada Instansi Pemerintah dan legitimasi pengisian Jabatan Struktural secara terbuka di Instansi Pemerintah. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan, fokus terhadap peran KASN dalam melakukan penawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka. Adanya perbedaan subyek yaitu Jabatan Struktural dengan Jabatan Pimpinan Tinggi yang diteliti dalam kedua penelitian ini.
E. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara luas dan berkesinambungan kepada masyarakat sebagai berikut: 1. Manfaat Akademis Berdasarkan penulisan ini dapat member kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terlebih di bidang Hukum Administrasi Negara mengenai peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjaga netralitas pegawai dan fungsi pengawasan terhadap profesi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. 2. Manfaat Praktis
a. Dengan adanya penulisan ini maka dapat berguna sebagai sarana menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan terutama bagi penulis. b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi menfaat kepada masyarakat pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam upaya mengemban tugas mensejahterakan rakyat melalui kebijakan maupun pelayanan yang bersih, adil, dan professional.
